HAK WARIS BAGI KAUM PEREMPUAN

simbol-keadilanSampai saat ini, hak kaum laki-laki dan perempuan dalam soal kewarisan adalah (dua banding satu) masih dipahami oleh sebagian pakar hukum secara tekstual, dan masih diterapkan dalam sejumlah putusan pengadilan agama.  Dalam peradaban dunia yang mengarus utamakan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki memandang sistem pembagian (dua banding satu) tersebut sangat diskriminatif, padahal Islam selalu disebut sebagai agama keadilan.  Di mana letak keadilannya?  dan apakah sistem kaku 2:1 itu harus diterapkan dalam dunia kekinian kita sekarang?  Untuk menjawab hal tersebut, berikut petikan satu sisi pembahasan soal kewarisan (halaman 288-295) dari buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA.

HAK WARIS KAUM PEREMPUAN

Perempuan memiliki hak waris sebagaimana hak waris kaum laki-laki.  Hal ini adalah ajaran baru yang merombak tradisi Arab jahiliyah yang tidak memberikan hak waris sama sekali kepada perempuan.  Bahkan dalam tradisi jahiliyah, status kaum perempuan justru disetarakan dengan harta warisan, yang dapat juga dibagi-bagi dan dialihkan ke ahli waris.   Kesamaan hak waris perempuan dan laki-laki ditegaskan dlm ayat berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. Al-Nisa [4)]  7) 

Memang ada ayat yang menyatakan bahwa bahagian laki-laki dan perempuan berbanding 2 : 1, tetapi hal tersebut memerlukan penafsiran baru, mengingat alasan (illat) pembahagian seperti itu pun kini semakin mengalami perubahan dan pergeseran.  Dalam hal ini, berlaku kaedah ushul yang menyatakan hukum itu berubah sesuai dengan perubahan ilatnya  (al-hukmu yaduru ma`a al-`illah).   Perhatikan ayat yang menyatakan perbandingan 2:1 itu:

ْيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Allah mewasiatkan kamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (Al-Nisa’ [4]: 11).

Ketika ayat ini turun, perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan (2:1) dinilai sangat adil, mengapa? Dan mengapa sekarang sudah tidak dipandang adil, dan perlu penafsiran ulang?

Nilai keadilan dalam sistem pembagian 2:1 di zaman dulu tidaklah berdiri sendiri, atau tidak semata-mata tergantung pada bunyi ayatnya saja.  Keadilannya ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Pertama, bahwa masyarakat patrilineal Arab di zaman Jahiliyah menisbahkan seluruh pemilikan harta kepada kaum laki-laki. Maka anjuran Al-Qur’an untuk memberikan satu bahagian kepada perempuan, sebagai pembelaan awal bagi mereka, disambut sebagai keadilan oleh kaum perempuan di zaman itu, ketimbang tidak dapat bahagian sama sekali seperti di masa jahiliyah.

Kedua, bahwa di zaman permulaan Islam, partisipasi kaum perempuan dalam mencari harta masih sangat minim, disebabkan tradisi keluarga Arab yang patriarkial, seiring pula dengan SDM perempuan yang masih sangat lemah, sehingga perolehan warisan 1:2 sudah memberikan kepuasan dan rasa keadilan bagi kaum perempuan.  Hal ini karena pada zaman turunnya Al-Qur’an praktis hanya kaum laki-laki yang bekerja.

Ketiga, sekarang, di belahan dunia mana pun di zaman moderen ini, segalanya telah berubah, yaitu perempuan telah banyak berpartisipasi dalam pencaharian nafkah, sehingga kaum laki-laki tidak lagi memonopoli fungsi tersebut.  Bahkan seperti yang kita saksikan, peluang perempuan untuk berkarir semakin terbuka.  Maka tidak jarang ditemukan perempuan jauh lebih sukses dalam karirnya dan secara umum sudah berkontribusi lebih signifikan bagi ekonomi keluarga dibanding kaum laki-laki, sehingga penghasilan mereka pun lebih banyak dari kaum laki-laki.  Maka sistem kewarisan sudah seharusnya disesuaikan secara makro dengan kondisi kekinian seperti itu.

Bahagian kaum perempuan harus ditambah menjadi 2:2, sama dengan kaum laki-laki.  Tambahan itu merupakan kenisacayaan jika memang perempuan benar-benar telah berpartisipasi langsung dalam pencaharian harta, sebagaimana dijanjikan dalam ayat berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

… bagi kaum laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu  (Q.S.al-Nisa’ [4]: 32)

Ayat di atas jelas mengisyaratkan adanya hak waris perempuan dari hasil kerjanya, sehingga semakin memperkuat pendapat bahwa bahagian perempuan dapat seimbang dengan bahagian laki-laki (2:2).   Hal ini, karena perempuan memperoleh 1 (satu) bahagian, khusus dari hasil bekerjanya, ditambah lagi dengan 1 (satu) bahagian di luar kerja (jaga rumah dan mengurus suami).  Setelah semua dijumlahkan, maka hasilnya adalah perempuan memperoleh 2 (dua) yang menyamai bahagian laki-laki.

Keempat, syariat sebenarnya menghendaki agar fungsi laki-laki sebagai wali berlaku penuh untuk membiayai kehidupan ahli waris perempuan (keluarga), khususnya saudara-saudara perempuannya.  Biaya hidup ahli waris perempuan ditanggung oleh ahli waris laki-laki yang memperoleh 2 (dua) porsi itu.  Dengan Fungsi wali demikian, kaum perempuan di zaman awal Islam tidak keberatan atas sistem pembahagian 2:1, karena selain dari hak khususnya yang 1 (satu) porsi, perempuan juga memperoleh jaminan hidup lainnya meliputi makan, pakaian dan tempat tinggal yang semuanya dibebankan pada perolehan kaum laki-laki yang dua porsi tadi.

Namun, yang terjadi sekarang ialah kebanyakan laki-laki mengkhianati tanggung jawab kewaliannya itu, malah semua harta yang diwarisinya (sebanyak dua porsi) itu dikuasai dan dinikmatinya sendiri.  Apalagi ada fatwa ulama yang memberi peluang bagi laki-laki berbuat seperi itu, dengan alasan bahwa laki-laki mendapat banyak bahagian, karena untuk dinikmati bersama isterinya; padahal menurut syariah, isteri jelas-jelas tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan sang suami.

Sadar bahwa rasa tanggung jawab kewalian laki-laki zaman sekarang telah hilang, maka haknya untuk memperoleh warisan lebih banyak dibanding hak perempuan otomatis gugur pula.  Lagi-lagi berdasarkan kaedah hukum: “al-hukm yaduru ma`a al-`illah (hukum berubah bersama perubahan illatnya).  Demikian juga, fatwa sebahagian ulama bahwa laki-laki memperoleh lebih banyak untuk dinikmati bersama isterinya adalah sangat keliru, bahkan merupakan sebuah kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan syariah, sebab sekali lagi, isteri tidak menjadi illat (substantial and rational reason) dalam soal pembahagian warisan dikalangan keluarga sang suami.

Ringkasnya, bahwa penetapan warisan 2:1 antara laki-laki da perempuan hanya dapat diberlakukan jika tanggung jawab kewalian masih berlaku sepenuhnya di masyarakat.  Jika sekarang, faktor tersebut sudah tidak berlaku di masyarakat, maka sistem pembagian 2:1 pun tak dapat diberlakukan, dan harus diberi panafsiran baru demi keadilan syariah.

Salah satu bentuk penafsiran baru adalah seperti yang diterapkan di Mesir.   Bahwa demi semangat keadilan syariah, bahagian laki-laki dan perempuan harus sama, sementara lafazh 2:1 (dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan) harus berlaku pula.  Jalan keluarnya ialah pemberlakuan sistem wasiat wajib (washiat wajibah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Mesir Nomor 71 tahun 1365 H. (1946 M) bahwa setiap orang tua diwajibkan membuat wasiat untuk anak-anak perempuannya, untuk pemberian harta di luar proses kewarisan.  Maka, ketika terjadi pembahagian warisan menurut teks  2:1, hasilnya menjadi dua, sama dengan bahagian anak laki-laki, karena anak perempuan telah memperoleh satu bahagian melalui wasiat.

Jadi tegasnya, nilai dasar syariat Islam yang sebenarnya ialah keadilan.  Pemahaman berupa washiyat wajibah,  seperti yang berlaku di Mesir, adalah wujud penafsiran keadilan sesuai kondisi kekinian.  Begitupun kaedah maksimal 2 (dua) untuk laki-laki, minimal 1 (satu) untuk perempuan, yang menjadi semangat kekeluargaan dalam pembagian warisan; Pengadilan berhak memutuskan perolehan perempuan sama dengan perolehan laki-laki, juga merupakan tafsir baru demi keadilan syariah dalam dunia kekinian manusia.   Demikian ragam teknis ijtihadi dalam menerapkan keadilan Tuhan di muka bumi, sesuai dengan konteks kekinian dan kedisiniannya. Wallahu A’lam bi al-Shawab

blind_justice-300x212

HALAL MEMILIH (WAKIL) PEMIMPIN DARI UMAT AGAMA LAIN

PEMIMPIN NON MUSLIM, dan TAFSIR KONTEKSTUAL

(Rangkuman diskusi via Twitter, soal Pilkada DKI)

Oleh: Hamka Haq

Sejak Rhoma Irama melontarkan bola panas isu SARA yang dalam ceramahnya di suatu masjid melarang warga Jakarta yang Muslim memilih Calon Gubernur  Joko Widodo (JOKOWI) yang berpasangan dengan non Muslim Basuki Cahaya Purnama (AHO), maka dunia maya twitter menjadi ramai dengan diskusi seputar kepemimpinan non Muslim.  Rhoma Irama mengutip Q.S.Al-Maidah: 51: yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”.

Untuk mencegah berlanjutnya khotbah-khotbah yang dapat memicu perpecahan bangsa, warga Jakarta khususnya, maka penulis menerbitkan dua edaran Baitul Muslimin    http://wp.me/s1n8EA-359   dilengkapi dengan  http://wp.me/p1n8EA-7l , yang intinya membolehkan umat Islam memilih pemimpin (calon Gubernur),  yang berpasangan dengan (calon wakil Gubernur) yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen.  Karuan saja, banyak kecaman dan dukungan via Twitter terhadap penulis.  Bahkan ada yang sinis menilai saya lupa ayat lah, memelinir ayat lah, bahkan menuduh memperkosa ayat.   Dengan sabar saya jawab mereka satu persatu, sampai pada dialog seri keempat, jawaban saya sebanyak 62 butir twit, kecaman dan penistaan pun akhirnya menghilang (Seri pertama 13 twit; kedua 10 twit dan  ke tiga 17 twit, seri keempat 22 butir).   Berikut ini jawaban-jawaban saya dalam twitter itu, saya susun dengan menyambung satu-persatu menjadi tulisan sebagai berikut.

Seri I

Salah satu sifat org yang tdk FAQIH (berilmu & bijak) dalam agama ialah berpikir hitam putih, tanpa alternatif.  Semua non Muslim dicap nya Kafir, padahal Yahudi dan Kristen tidak mutlak Kafir; Al-Qur’an sendiri menyebut mereka Ahlu Kitab.  Bahasa Al-Qur’an amat sejuk, ahl kitab pun disebut ahl mitsaq (penganut perjanjian damai). Bagi kita bangsa Indonesia, seharusnya bahasa sejuk Al-Qir’an seperti itulah yang disebarkan untuk persatuan & kebhinnekaan, bukan mengkafirkan.  Jadi banyak ustadz yang masih perlu diingatkan tentang apa arti kafir sebenarnya dan apa bedanya dg AHLU KITAB

Ketika saya menyatakan bahwa Ahlu Kitab itu tidak secara mutlak (tidak semua) kafir, ada yang menanggapi dengan mengatakan bahwa saya lupa pada Surah Al-Bayyinah yang menyatakan bahwa Ahlu Kitab itu kafir.  Saya menjawab: Alhamdulillah, saya tdk lupa S.Al-Bayinah:1.  Tapi coba perhatikan, pd ayat itu trdapat kata (harf jarr)  من “MIN”, yang menurut kaedah tafsir berarti sebagian (tidak semua ahl kitab) itu kafir.  Mungkin si penanya itu belum memahami kaedah-kaedah tafsir seperti itu.  Bahkan untuk memahami Al-Qur’an, sangat diperlukan metodologi untuk dapat mengartikan dan menfasirkannya secara benar (mendekati kebenaran), tidak hanya melihatnya secara harfiyah.

Seri  II

Banyak ayat menunjukkan bahwa ahlu kitab tidak mutlak (tdk semua) kafir. Prhatikan pada Q.S.Al-Baqarah:62 , disebutkan bahwa di antara mereka ada yang beriman dan beramal shaleh, walau imannya tentu berbeda dengan Islam.  Bahkan dalam Q.S.Al`Ankabut:46, disebutkan bahwa Tuhan yang diimani oleh Ahlu Kitab sama dengan Tuhan yang diimani oleh umat Islam. Wa Ilahuna wa Ilahukum Wahid (Dan Tuhan kami dan Tuhanmu -hai ahli Kitab- itu SATU adanya).   Sedang Q.S.Al-Kafirun, yang turun di Mekah, bukan menyangkut Ahl Kitab, melainkan kaum musyrikin, jahiliyah paganisme yang semuanya mutlak kafir.  Jadi utk menafsirkan ayat, di samping memerlukan metodologi, juga memerlukan ilmu sejarah.  Tidak hanya asal mengartikan secara tekstual hitam-putih.

Adapun menyangkut larangan dalam Q.S. Al-Maidah:51, sudah saya jelaskan lewat Edaran  Baitul Muslimn Indonesia http://wp.me/s1n8EA-359   dilengkapi dengan  http://wp.me/p1n8EA-7l  .  Dalam Edran itu, dijelaskan bahwa larangan pada Q.S.Al-Maidah: 51, itu berlaku pada zaman / saat / kondisi, Yahudi dan Kristen berbuat zalim kepada umat Islam.  Tapi saat mereka hidup dalam masyarakat damai, seperti di Madinah, Maka kita seharusnya mencontoh sikap Rasulullah SAW untuk menerima mereka.

Perhatikan pula, pada dasarnya larangan memilih pemimpin dari non Muslim, merujuk kepada konsep Wali (pemimpin) di zaman Nabi SAW, yaitu Raja atau Kaisar berkuasa absolut.   Maka Sepanjang kekuasaannya tidak absolut, tak ada larangan, hukum syariat membolehkannya.   Perhatikan Negara Islam SUDAN, pernah punya Wakil Presiden dari Kristen, yaitu Abel Alier (1976-1982),Yosep Lagu (1982-1985), G.K.Arof (1994-2000), dan Moses K.Machar (2001-2005).  Tentu saja para ulama di Negara Islam Sudan, tidak melupakan Q.S.Al-Bayinah, S.Al-Maidah dll.  Mereka tidak menjual ayat, tapi itulah ISLAM RAHMAH yang mereka terapkan dalam bernegara.   Dalam Negara Islam SUDAN, yang jelas-jelas Syariat Islam menjadi konstitusinya saja, ulamanya membolehkan memilih Kristen pada posisi Wakil, maka tentu di Negara Pancasila RI juga boleh jika untuk kepentingan persatuan bangsa, apalagi hanya posisi wakil Gubernur.

Seri III

Lalu yang dipersoalkan lagi, bahwa umat Kristen sekarang bukan Ahl Kitab.  Penulis jawab bahwa Memang ada yg mau menghapus AHL KITAB dari Kamus Islam, katanya: Ahl Kitab hanya di zaman Nabi Musa dan Isa a.s.  Padahal AHLU KITAB yang disebut dalam Al-Qur’an mengacu pada kaum Yahudi dan Kristen yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW.   Khusus kaum Kristen di zaman Nabi, keyakinan mereka adalah trinitas yg disahkan pada Konsili Nikea sejak 325 M.  Keyakinan itu pula yang dianut Kristen di zaman sekarang, maka dengan sendirinya Ahl Kitab tetap ada sampai skarang.

Bahkan ada Ahl Kitab yang mendapat pujian, karena rajin membaca kitab sucinya dan beribadah di malam hari (Q.S.Ala Imran:113).  Juga di antara mereka, walaupun tetap pada agamanya, tapi percaya pada kebenaran Nabi SAW dan Al-Qur’an, serta berakhlak mulia (Q.S.Ala Imran:199).  Karena itu Al-Quran melarang kita mencerca Ahl Kitab, kecuali mereka yang zalim, karena Tuhan kita dan Tuhan mereka sama, satu adanya (Wa Ilahuna wa Ilahukum Wahid)  (Q.S. Al-‘Ankabut: 46).  Saya hanya sekadar menunjukkan sejumlah ayat Al-Qur’an tentang Ahl Kitab yang sering diabaikan.   Lebih rinci soal Ahl Kitab, diuraikan khusus pd Bab VI buku saya ISLAM RAHMAH UTK BANGSA, buka http://wp.me/p1n8EA-41

Seri IV

Memahami Al-Qur’an harus secara konprehensif, kita tidak boleh melupakan ayat-ayat yang menilai tdk semua ahlu kitab itu kafir, seperti telah diungkapan.  Kaum musyrikin yang memang semua kafir, berbeda dengan ahl kitab yang diakui tidak semuanya kafir; baca QS.Ala Imran:113, di sana berbunyi (laysuw sawa yang artinya mereka itu tidak sama).  Karena itu Al-Qur’an selalu memisahkan antara Ahl Kitab (yg tdak semua Kafir) dengan Musyrikin yg sccara mutlak kafir.  Andai kata Ahl Kitab dan Musyrikin itu sama (sinonim) maka tidak perlu dipisah, cukup Al-Qur’an menyebut Musyrikin saja, tapi ternyata Al-Qur’an memisahkannya.  Untuk jelasnya perhatikan kembali  Q.S.Al-Ankabut:46  (Tuhan kita dan Ahl Kitab SATU); lalu ayat 47 jelas-jelas menegaskan bahwa sebagian mereka beriman (wa min haula’i man yu`min).

Ahl Kitab yang tetap pada agamanya, namun mengakui kebenaran Nabi dan Al-Quran, dan tidak memusuhi Islam, tdk disebut Kafir (Q.S.Ala Imran:113).  Ahlu Kitab yang percaya Allah itu Esa dan Yesus tubuh manusia (Matius 26:2) yg mewadahi Dimensi Roh KasihNYA, mereka tidak kafir.  Mirip konsep Wihadtul Wujud dalam Tasawuf Islam, (Allah memilih hambaNYA yang sufi sebagai wadah PancaranNYA) seperti yang dialami Al-Hallaj.   Analoginya: Allah yg hakikat-NYA Maha Esa, hadir dalam berbagai dimensi sifat, sehingga bagi umat Islam terdapat 99 asmaul husna-NYA dlm AlQur’an, yang menunjukkan dimensi-dimensi sifat Allah, bahkan ada yang menjadikannya 100 dengan memasukkan nama: Al-Syafi’ (Allah Maha Penyembuh).  Yang kafir ialah percaya TIGA jenis dan TIGA zat Tuhan, sehingga Tuhan berbilang – politeistis (Q.S.Al-Maidah:17 & 73, Al-Tawbah:30).

Sepanjang mereka hanya meyakini Yesus sebatas manusia (tubuh yang mewadahi dimensi Roh Kasih Allah YME), bukan zat setara dg Tuhan, mereka tidk musyrik.  Perhatikan, dalam Al-Qur’an, Yesus juga disebut sabagai Wadah Firman2-NYA, Wadah Roh (Spirit)-NYA yg dilimpahkan ke Maryam (Q.S.Al-Nisa: 171).  Ahlu Kitab yang mengimani Yesus sbg WADAH Cinta Kasih Allah, menyebut juga Nabi seperti itu, sbg “anak” Allah, tapi Nabi menolaknya.   Mereka itulah yg bertamu di Masjid Nabawi Madinah, dan diizinkan oleh Nabi beribadah di sana (Tafsir Al-Qurthubi Juz 4 h. 4&5).

Missi Rasulullah SAW: Rahmatan lil-‘alamin dan Kaffatan li al-nas, bahwa Islam adalah sumber rahmah (kasih sayang) bgi semua manusia.  Nabi tdk bertugas mengislamkan semua manusia, sebab ternyata beliau sendiri mengajak kaum non Muslim kerjasama dalam negara Madinah.  Nabi membangun masyarakat plural, bahkan ipar2nya dan pembantunya juga ada yg beragama Yahudi tanpa dipaksakan masuk Islam.

Kemudian, ada ustadz atau yang mengaku ulama mempertanyakan metode kontekstual yang disinggung dalam Edaran Baitul Muslimin.  Mereka belum mengerti, sehingga mengira pemahaman kontekstual adalah memelintir (memperkosa) ayat.  Untuk itu, perlu dijelaskan guna membuktikan bhw metode pemahaman kontekstual tdk seperti apa yang mereka tuduhkan itu.

Misalnya Q.S.Al-Taubah:36: “Perangilah orang musyrik seluruhnya”; jika dipahami secara tekstual, berarti umat Islam wajib perang tiap hari.  Karena itu, harus dipahami secara kontekstual, bahwa ayat tsb. hanya berlaku pada kondisi diperangi di zaman Nabi, atau kondisi yg sama sesudahnya.  Contoh lain: Hadits larangan buang air menghadap/membelakangi ka`bah.  Nabi tegaskan: “Hendaklah kalian menghadap ke Timur atau ke Barat”.   Kalau hadits tsb diterapkan di Indonesia secara tekstual, maka umat Islam Indonesia akan selamanya meghadap / membelakangi ka’bah pada saat buang air, sehingga bertentangan dengan substansi larangan Nabi.  Jadi harus disesuaikan dengan konteksnya, bahwa menghdap ke Barat /Timur itu memang cocok di Madinah, karena di sana kiblat berada di arah Selatan.  Contoh lain, S.Al-Maidah: 38; “Laki-laki dan perempuan yg mencuri potonglah kedua tangannya”, itu hanya dapat diterapkan pada konteks kemakmuran.  Khalifah Umar bin Khattab tidak memotong tangan beberapa buruh yang mencuri karena diterlantarkan majikannya.  Umar R.A justru menjatuhkan sanksi denda atas majikan mereka (Muwaththa`, Juz II: 748).

Begitu pula halnya larangan memilih pemimpin (wakil non Muslim) hrs dipahami scr kontekstual, berlaku ketika non Muslim menzalimi umat Islam.  Tetapi dlm konteks kedamaian warga yg pulral, sperti di Madinah pd zaman Nabi SAW, umat Islam dapat bekerjasama dengan non Muslim.   Maka utk zaman moderen, demi membangun perdamaian dan persatuan bangsa, non Muslim boleh saja dipilih jadi pendamping (wakil) pemimpin.  Negara Islam Sudan, misalnya, berdasarkan UUD Syariat nya memberi contoh untuk hal ini.   Apa yg berlaku di Sudan membuktikan bahwa Islam itu Rahmatan lil-alamin, rahmat utk semua manusia (Kaffatan li al-nas).

Cara itu pula dierapkan oleh Khalifah-khalifah Islam di zaman klassik, mengangkat sejumlah ilmuwan Kristen pada posisi tertentu demi kajayaan Dinasti Islam Abbasiyah.  Khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya Al-Makmun pada zaman keemasan Dinasti Abbasiyah membangun Badan Penerjemahan (BAITUL HIKMAH) dan mengangkat Hunayn bin Ishaq bersama puteranya Ishaq bin Hunayn dari kalangan Kristen, mengepalai lembaga tersebut, sekaligus Ketua Tim Dokter istana. Penerjemah dari Kristen Nestoria adalah Bakhtisyu’, juga diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Baghdad. Demikian dlm buku sejarah Akhbar al-‘Ulama’ bi Akhyar al-Hukama’ Juz I, h. 77 oleh Al-Qufty; Tarikh al-Islami Juz 4 h.491 oleh Al-Dzahaby dan Wafyat al-A’yani wa Anba’u Abna’ al-Zaman Juz I, h. 205 oleh Ibn Khillikan.

Disamping konteks kedamaian, juga konteks kekuasaan pemimpin skarang, yg tdk lagi absolut, bukan Kaisar, Raja, dan bukan Khalifah.   Pemimpin Non Muslim di Negeri mayoritas Muslim, biasanya sebatas Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, dan sekali lagi apalagi kalau hanya wakil Gubernur.

Terima kasih.

Hamka Haq.