Menyesal di Hulu, Jangan Marah di Muara

Menyesal di Hulu, Jangan Marah di Muara

Oleh: Prof.Dr. Hamka Haq, MA

Untuk menggambarkan situasi bernegara kita dewasa ini pasca reformasi, penulis meminjam judul orasi Dr. Syahrul Yasin Limpo ketika masih menjabat Wakil Gubuernur Sul-Sel, yaitu Jangan Marah di Muara.

Saat ini, telah masuk tiga tahun Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3-MPR RI) melakukan diskusinya secara regular minimal dua kali sebulan, mengkaji kehidupan bernegara pasca reformasi.  Selama tiga tahun, anggota K3 MPR melakukan evaluasi terhadap reformasi, apakah sudah betul arahnya untuk memperkuat demokrasi, dengan sub kajian rencana menghidupkan kembali GBHN, dengan istilah baru Pokok2 Haluan Negara (PPHN).  Hasil kajian selama dua tahun sudah diserahkan ke Badan Pengkajian MPR RI untuk diusulkan masuk dalam perolegnas.

Pada diskusi terakhir, tgl 1 September yang lalu, jalannya diskusi agak panas tapi tetap terkendali.  Anggota dari kalangan akademisi, seingat saya, Prof. Dr. Kamis Margarito terang-terangan menyebut reformasi sebagai pengkhianatan terhadap UUD 1945.  Karuan saja anggota MPR yang pernah terlibat mengmandemen UUD 1945 di awal reformasi tersinggung dan marah.

Penulis kemudian berusaha mendinginkan suasana dengan mengatakan bahwa mungkin bukan pengkhianatan, tetapi memang reformasi agaknya salah jalan. Alasannya ialah, bahwa dengan sistem pemilihan langsung, tujuan reformasi untuk meningkatkan kedaulatan rakyat, tidak tercapai secara benar. 

Maksudnya bahwa dengan sistem pemilihan langsung, sepintas rakyat memang berdaulat penuh pada saat Pilpres, tetapi kedauatan itu hanya berlangsung 5 (lima) menit di Tempat Pemungutan Suara (TPS).  Sesudah itu, selama lima tahun berikutnya, kedaulatan rakyat untuk mengontrol pemerintah (Predisen) hilang, dengan hilangnya kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang berfungsi menyusun GBHN sebagai alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembagunan nasional.  Dengan kondisi seperti itu, otomatis pula Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena arah pemerintahan dan pembangunan sepenuhnya di tangani Presiden sendiri sesuai Visi-Misi yang disusunnya bersama konsultan politiknya.

Bandingkan dengan Kedudukan dan kewenangan MPR menurut UUD 45 sebelum reformasi, sangat kuat secara kelembagaan, meskipun secara keanggotaan mungkin lemah di mata pemerintah. Misalnya, anggota MPRS sepakat mengangkat Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup, karena kharisma Bung Karno sangat luar biasa kuat di mata mereka.  Tetapi ketika MPRS menuduh Sukarno tidak sejalan dengan haluan negara, maka MPRS melengserkan Sukarno. Ini bukti bahwa lembaga MPR sangat kuat dalam menjalankan kedaulatan rakyat.  Demikian juga di era Suharto, meskipun keanggotaan MPR lemah, dan dapat diatur seenaknya Suharto sampai beliau dapat berkuasa 32 tahun; tetapi saat tuntutan reformasi dari rakyat menguat,maka lembaga MPR dapat melengserkan Suharto.  Seterusnya lembaga MPR menolak pertanggungjawaban Habibi, sampai Habibi mundur dari pencalonan Presiden.  Kemudian MPR juga berhasil melengserkan Gus Dur, itu semua membuktikan bahwa MPR secara kelembagaan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat sangat kuat menurut konstitusi.

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebelum Reformasi, MPR menyusun GBHN dan memilih Pressiden.  Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, pentolan reformasi mengamandemen UUD, mengubah pilpres menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.  Putusan itu memang sangat tepat.  Namun dengan dihapusnya GBHN, maka Presiden dibebaskan menjalankan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Visi-Misinya sendiri. Dengan demikian, Presiden tidak lagi dalam pengawasan MPR dan otomatis tidak pula bertanggung jawab kepada MPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat.  Masalahnya ialah Visi-Misi itu bukan produk hukum, beda dengan GBHN, maka jika Presiden menyalahi Visi-Misi yang dijanjikan dalam Pilpres, tidak ada lembaga yang dapat mengawasi dan memberikan sanksi atas nama rakyat.  Di sinilah letak salah jalannya, karena hilangnya kewenangan menyusun GBHN berdampak pada hilangnya kewenangan MPR mengontrol Presiden.

Dalam kondisi seperti itu, Presiden berkuasa sepenuhnya sebagai Kepala Negara tanpa kontrol, kecuali hanya pengawasan APBN oleh DPR.  Presiden bebas melakukan apa saja keinginannya di luar Visi-Misinya, sepanjang tidak melanggar UUD, insya Allah bebas dari impeachmen (tidak dapat dilengserkan). Rakyat pun tidak berdaya mengoreksi Presiden di tengah jalan, karena MPR, lembaga kedaulatan rakyat itu sendiri kehilangan fungsi mengontrol Presiden.  Apalagi, memang Vsi-Misi Presiden bukanlah produk hukum yang harus dipertanggung-jawabkannya.

Lebih dari itu, tanpa GBHN, jalannya pemerintahan dan pembangunan semakin tidak karuan, karena tidak ada kewajiban Presiden yang menjabat utk melanjutkan Visi-Misi Presiden sebelumnya.  Contohnya, sejumlah program pembangunan di era SBY mangkrak, sementara Jokowi tidak wajib meneruskannya, karena sifatnya hanyalah visi-misi SBY sendiri, bukan haluan negara yang wajib dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dan karena Visi-Misi Presiden bukan pula pedoman bagi Visi-Misi setiap Kepala Daerah, maka sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah sulit dilaksanakan.  Maka menurut K3-MPR,demi kelanjutan dan sinkronisasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, kita harus mengembalikan fungsi MPR  sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang menyusun GBHN sebagai Visi-Misi Negara, walaupun seterusnya Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR. Sebenarnya, gagasan itu untuk pertama kalinya disuarakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Sukarnoputri, sejak MPR periode 2014-2019. Kata beliau, tanpa GBHN, pembangunan nasional berjalan maju-mundur seperti tarian poco-poco

Jadi jangan heran jika jalannya pemerintahan dan pembangunan dewasa ini banyak terjadi di luar nalar, itu adalah akibat reformasi kita salah jalan, kalau tidak mau mengatakannya sebagai pengkhianatan atas UUD 1945.

Akhirnya, rakyat seharusnya Jangan Marah di Muara, karena kondisi bernegara kekinian ibarat banjir dari hulu yang melimpah ke muara.   Semuanya dampak dari reformasi yang kebablasan.

Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan, 10 September 2022,

(Hamka Haq).

TRAGEDI 27 JULI DAN IKON REFORMASI

TRAGEDI 27 JULI, DAN IKON REFORMASI

Oleh: Hamka Haq

Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai, dengan menggabung semua partai Islam menjadi satu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan semua partai nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Golkar yang waktu itu enggan menamai diri sebagai partai, tetap berdiri sendiri sebagai partai penguasa, sehingga kekuatan politik pun menjadi tiga kubu. Maka, pada tahun 1986 Megawati Soekarnoputri kemudian aktif sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Dengan mewarisi kharisma sang ayah, didampingi Bapak Taufiq Kiemas, karir politik Megawati terbilang melesat. Ia dengan mudah memperoleh dukungan, dan hanya butuh waktu satu tahun untuk menjadi anggota DPR RI, hasil Pemilu 1987.

Berkat kharisma itu pula, maka dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi (defakto) sebagai Ketua Umum PDI, menggantikan Soerjadi.   Kemudian pada Munas PDI di Jakarta tahun 1994 ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998. Tentu saja, pemerintah Orde Baru tidak senang dengan tampilnya Megawati memimpin PDI, sebab pelan tapi pasti, ia akan merupakan ikon politik yang bisa menghambat langgengnya kekuasaan Orde Baru. Di balik dari kekhawatiran itu, keluarga Pak Harto pernah mengundang Megawati bersilaturahim ke rumah kediaman di Jl. Cendana.

Orde Baru kemudian melancarkan upaya mendongkel Megawati. Pemerintah merekayasa Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, dengan tujuan memilih kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Megawati tentu saja tidak mengakui Kongres Medan dan tidak menerima pendongkelan dirinya. Sebagai Ketua Umum PDI yang sah, maka selayaknyalah kantor partai tetap dikuasai oleh pihak Megawati. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru berupaya merebut secara paksa kantor tersebut yang terletak di Jalan Diponegoro. Akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 27 Juli 1996 (20 tahun yang lalu), atas dukungan penuh rezim Orde Baru, kelompok Soerjadi berhasil merebut kantor DPP PDI dari pendukung setia Megawati.

Aksi penyerangan yang dikenal sebagai tragedi 27 Juli itu menyebabkan puluhan pendukung Mega (PDI ProMeg) menjadi korban (tewas). Mereka yang lolos dari maut, dikejar dan ditangkap kemudian dimasukkan dalam penjara. Karuan saja, hal itu menuai protes luar biasa ditandai demonstrasi besar-besaran pengikut setia ProMeg. Seiring dengan gerakan protes itu, sadar atau tidak, nama Megawati telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Dari sanalah spirit reformasi mulai meluap, sampai akhirnya Soeharto lengser dari kekuasaannya di bulan Mei 1998. Dikatakan demikian karena pada saat tokoh-tokoh lainnya tak punya nyali berhadapan dengan Pak Harto, rezim kuat Orde Baru selama 32 tahun itu, tampillah Megawati perempuan yang tak banyak bicara meretas jalan reformasi untuk demokrasi.

Menjelang dan sesudah terjadinya tragedi 27 Juli itu, tidak hanya massa Pro Mega, tetapi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, dengan segala jenis profesi, sampai pada mahasiswa dengan semangat meluap-luap bersatu melawan Orde Baru. Gumpalan amarah masyarakat dan luapan semangat kebangkitan itu, sungguh telah membawa Megawati pada posisi senteral sejarah sebagai simbol perlawanan untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini.

Tragedi 27 Juli di balik bayang-bayang ketokohan Megawati, benar-benar menjadi momentum perlawanan rakyat terhadap Orde Baru. Dukungan dari wong cilik, bersama simpatisan PDI ProMeg mengalir deras memperkuat barisan Megawati melawan Orde Baru. Mereka ramai-ramai meninggalkan Soerjadi. Hal ini terlihat pada pemilu 1997, ternyata perolehan suara PDI merosot tajam, lantaran Megawati menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya untuk PDI Soerjadi.

Pada tahun 1998 terjadi gerakan reformasi, ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Secara sepintas, kita menyaksikan gerakan reformasi bergulir dari kalangan kampus dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Tampil mencolok dalam gerakan ini adalah Pak Amin Rais, yang rajin turun ke lapangan bersama dengan massa demonstran. Namun, harus diingat bahwa semangat ideologis yang mendorong gerakan reformasi di kalangan kampus itu ialah bangkitnya perlawanan rakyat terhadap kezaliman politik yang dilakukan Rezim Orde Baru atas PDI pimpinan Negawati. Ibaratnya, Megawati adalah roh gerakan reformasi, sementara Pak Amin Rais adalah penggeraknya secara fisik, disupport oleh K.H.Abdurahman Wahid sebagai pemimpin kaum santri. Tiga tokoh tersebut tercatat sebagai ikon-ikon utama gerakan reformasi yang tak mungkin dilupakan oleh sejarah.