HARGAILAH SANG GURU

Hargailah Sang Guru

(Dikutip dari buku Islam Rahmah untu Bangsa, karya Prof.Dr.Hamka Haq, MA, penerbita: Baitul Muslimin Indonesia)

Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa guru, tidak akan pernah ada peradaban di muka bumi.  Tanpa guru, manusia hanya mengenal kebiadaban-kebiadaban.  Sebab, guru-lah yang memberitahu generasi manusia dari zaman ke zaman tentang kemaslahatan yang perlu dilestarikan secara akumulatif dalam sejarah peradaban.  Karena itu tidak salah sebuah adagium yang menyatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Guru menjadi pahlawan karena profesionalitas dan ketekunan dalam mengabdi untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsanya.   Dia memilih profesi itu tidak sekadar sebagai sumber nafkah melainkan sebagai sebuah kehormatan tersendiri dalam pengabdian kepada masyarakat dan sekaligus juga ibadah kepada Tuhan.  Di beberapa tempat, guru disapa dengan gelar “tuan”, sehingga secara lengkap disapa “tuan guru”.  Mungkin ini terinspirasi dari sebuah riwayat yang berbunyi man `allamaka harf(an) fa huwa mawlaka (barang siapa yang mengajarkan satu huruf padamu, maka dia adalah tuanmu).

Namun dewasa ini, sudah sangat jarang orang berpikir betapa sulitnya menjadi guru yang profesional dan terhormat itu.  Kebanyakan orang hanya melihat sosok guru yang kehidupannya amat sederhana dan pas-pasan.  Padahal  setiap harinya guru dituntut untuk berprestasi, meningkatkan ilmu dan wawasannya, yang untuk itu ia tentu terbebani dengan biaya buku, majalah, koran dan bahkan televisi; janganlah menyebut komputer dan internet.  Karena itu, ia tidak henti-hentinya berusaha mengembangkan potensi pengetahuannya, minimal metode pengajaran dan materi yang disampaikan kepada anak didik.  Dia juga harus selalu berupaya memiliki fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bagi pencapaian prestasi,  dan tak lupa pentingnya kesehatan yang prima.

Guru yang baik bukan hanya sekadar pintar, tetapi ia juga harus sukses dalam mewariskan kepintaran kepada generasi bangsa.  Dengan demikian ia menjadi pelopor pembaharuan kehidupan, lewat pendidikan yang digelutinya.  Untuk itu, seorang guru yang profesional tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas ilmunya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menerasnformasikan kepada orang lain (anak didik).  Pendeknya dia harus dapat membuktikan dirinya sebagai guru yang baik, didukung dengan penguasaan metodologi pengajaran (metode didaktik) yang memadai.

Sebagai pembaharu yang mengantar kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, lebih berbudaya, maka guru seharusnya merasa bangga akan tugasnya sebagai guru.  Dia memilih pekerjaan yang membawa dirinya menjadi mulia dan terhormat dan membawa masyarakatnya menjadi cerdas dan beradab.  Sang guru yang terhormat itu tidak akan pernah merasa rendah dengan posisinya sebagai guru.  Hanya dengan begitu, guru termotivasi untuk mengembangkan diri (SDM) dan profesi yang dibanggakannya itu.  Namun di sisi lain, secara jujur harus pula diakui bahwa nasib guru memang masih menyedihkan, terlebih lagi akibat semakin banyaknya gejala pelecehan terhadap profesinya.  Hal ini disebabkan, karena kehidupan guru pada umumnya masih di bawah standar kesejahteraan, sehingga masyarakat yang cenderung materialis hanya memandang guru dengan sebelah mata.

Sikap negatif masyarakat seperti itu berbanding terbalik dengan setumpuk tuntutan mereka terhadap guru.  Mereka semakin tidak senang bila guru mencari pekerjaan lain guna menutupi biaya hidupnya yang semakin sulit.  Padahal, sesungguhnya siapakah yang salah sehingga profesi guru belum menjanjikan kesejahteraan dalam dunia yang serba materialis?.   Godaan yang biasa melanda seorang guru ialah melirik sumber nafkah di luar profesinya, atau minimal mengais tambahan rezki lewat “komersialisasi” statusnya sebagai guru.  Maka, yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini ialah bagaimana memberi jaminan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi para guru agar tetap menjadi guru profesional.

Ironis memang, guru sebagai pahlawan yang nasibnya sungguh menyedihkan. Guru kadang tidak lagi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, justru sering menjadi pahlawan tanpa imbalan jasa.  Sungguh berbeda nasib yang dialami oleh seorang tentara yang jadi pahlawan, bertempur di medan perang, yang di hadapannya terbentang harapan kenaikan pangkat, anugerah bintang jasa yang semakin berjejer rapi di dadanya, dan selama dalam tugas operasi, tunjangannya pun semakin berlimpah.  Bandingkan dengan seorang guru misalnya yang bertugas nun jauh di desa, entah di pedalaman hutan dengan sejumlah binatang buasnya atau di pulau-pulau terpencil di balik gulungan ombak yang ganas, nasib guru biasa-biasa saja; gaji dan kenaikan pangkatnya sering terlambat dibanding dengan rekan-rekannya yang ada di kota; maka lengkaplah nasibnya menjadi pahlawan tanpa imbalan jasa.

Ajaran Islam memberi pesan: “Berilah pekerja itu upah sebelum keringatnya kering”. , namun nasib guru belum tersentuh dengan pesan ini.  Bukan hanya keringatnya yang kering, malah badannya pun kadang menjadi semakin kurus kering.  Untung saja masyarakat di desa adalah manusia yang ramah dan pintar memberi penghargaan pada tuan guru, sehingga tuan guru pun masih betah menekuni profesinya, walaupun jauh dari kota.

Lain lagi, nasib guru-guru yang ada di perkotaan.  Meskipun mereka relatif lebih mujur dengan kelancaran kenaikan pangkat, atau lebih mudah memperoleh fasilitas kesejahteraan, namun mereka pun kadang menghadapi siksaan psikologis yang luar biasa.  Akibat arus materialistik yang semakin deras dalam kehidupan kota, orang tua murid (siswa) sangat menaruh harapan pada anaknya untuk berprestasi demi masa depan.  Harapan seperti ini kadang mendorong orang tua untuk memaksa tuan guru, kalau tidak mengintimidasi dan menerornya, agar angka-angka rapor anaknya digelembungkan di luar batas logika.  Ada pula yang menggodanya dengan imbalan yang menggiurkan.  Di sinilah, tuan guru diuji apakah tetap pada idealisme sebagai guru yang profesional ataukah hanyut dengan segala godaan yang dialaminya?.

Keadaan di atas barulah secuil kisah tentang guru di sekolah pemerintah, yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).  Bagaimana nasib guru honorer yang sema-mata bermodalkan semangat pengabdian, nasib sebahagian besar mereka tentu lebih menyedihkan lagi.   Tidak perlu diungkit di sini, sebab bangsa kita biasanya sudah merasa cukup dengan menyampaikan ucapan “terima kasih” kepada mereka.   Terima kasih, tanpa disertai tanda terima kasih, begitulah nasib para guru honorer kita.

 

 

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI SURUT?

Merespon maraknya pemberitaan soal korupsi dalam sepekan terakhr, terutama setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ditahan KPK,

Sumber: daftartutorial.com

Sumber: daftartutorial.com

saya posting kembali naskah menyangkut korupsi yang telah dimuat di harian REPUBLIKA tanggal 5 Januari 2012, sebagai berikut:

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI  SURUT

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai “budaya”, apakah benar korupsi itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun bebas “budaya” korupsi, atau setidaknya menurunkannya?.

Suatu budaya tumbuh dari kebiasaan di tengah masyarakat.  Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah dibiasakan terus menerus, atau dibiarkan mentradisi  tanpa upaya menghentikannya.  Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh seekor  binatang; ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan.  Baginya hal itu merupakan kebiadaban, kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita.  Tapi bagi kita yang non vegetarian, memotong hewan bukan kebiadaban, melainkan hal yang wajar-wajar saja, sebab hal itu sudah merupakan tradisi lingkungan sejak kecil, bahkan kadang menjadi kebanggan tersendiri memotong banyak hewan untuk perjamuan pernikahan, atau sebagai korban di hari lebaran.  Maka sesuatu yang sifatnya tabu bagi sebahagian orang dapat berubah  jadi ‘budaya’ kebanggaan setelah melalui proses pembiasaan.

Mungkin analoginya tidak pas, tetapi perumpamaan di atas sedikit banyak membantu kita memahami mengapa perilaku koruptor semakin menjadi-jadi di negara kita,  bahkan sudah menjadi mafia tak kenal malu lagi, malah terkadang jadi kebanggaan tersendiri.  Aneh rasanya kalau dikatakan korupasi jadi kebanggan, tapi hal ini benar-benar nyata.  Pernah di beberapa tahun silam, seorang koruptor baru saja bebas dari penjara di Jakarta, kemudian para keluarga, dan sahabat-sahabatnya di pemerinatahan daerah, melakukan penjemputan meriah di Bandara Hasanuddin Makassar, diantar masuk ke ruang VIP milik Pemda setempat di atas lapisan karpet merah, bak seorang menteri atau pahlawan yg dinanti-nantikan pengagumnya.  Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk pembiaran, sehingga korupsi itu seolah sudah menjadi “budaya” bahkan  “kebanggaan” baru bagi sebagian anak bangsa.

Untuk memberantas korupsi agar tidak menjadi salah satu jenis keragaman “budaya” yang dibanggakan, maka banyak hal yang harus dilakukan terutama dilihat dari aspek moralitas bangsa kita sendiri.  Sebut saja faktor kemiskinan atau mental kemiskinan.  Bahwa  “kemiskinan itu akan mudah membawa seseorang pada kekufuran (pembangkangan aturan)”,  demikian hadis Nabi.  Seorang miskin, yang tidak tahu berbuat apa lagi untuk dapat makan di hari itu, rela atau tidak rela, terpaksa melanggar aturan, mencuri sebiji kakao, atau sebuah kapuk, ataukah sebuah semangka, yang menurut hukum, perbuatan itu kriminal dan jaksa pun menuntut di pengadilan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara sekitar 5 tahun.  Kedengarannya amat berat, dan sangat tidak adil, tapi begitulah tuntutan jaksa harus sesuai aturan, dan hakim pun jika memutus perkara harus sesuai aturan.  Prosedur hukumnya sesuai aturan karena pada saat jaksa mengajukan tuntutan begitupun ketika hakim menjatuhkan putusannya, mereka tidak terpengaruh oleh situasi apapun, atau mereka tidak bermental miskin.  Pada saat itu, polisi, jaksa dan hakimnya tidak memposisikan dirinya sebagai orang miskin yang mengharapkan imbalan dari siterhukum agar hukumannya berkurang.  Jadi karena menghadapi orang miskin, biasanya aparat penegak hukum tidak “bermental miskin”.

Berbeda pada kasus lain, yang di dalamnya “mental kemiskinan” biasanya melanda sebahagian orang yang sudah kaya raya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.   Pejabat yang bertugas di tempat basah, yang sehari-harinya bergelimang dengan uang, atau disibukkan membuat kebijakan tentang keuangan, biasanya digoda oleh mental kemiskinan, sehingga atas kesadaran sendiri, melakukan manipulasi dan korupsi.

Mental kemiskinan yang dapat melanda pejabat dalam posisi itu antara lain menggunakan kewenangannya membuat kebijakan yang menyimpang aturan, untuk mengemis imbalan milyaran rupiah dari orang yang diuntungkannya; ini biasa terjadi dalam hubungan antara legislator (DPR / DPRD) dan pihak eksekutif (pemerintah).  Atau membuat kalkulasi anggaran yang menyimpang dari harga sebenarnya di lapangan; hal ini terjadi dalam hubungan pimpinan proyek dengan rekanannya dari kalangan kontraktor atau leveransir.  Atau melakukan tindakan meringankan orang lain dari beban pajak dengan imbalan milyaran rupiah.  Atau dalam kaitan antara narapidana yang  berduit dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim yang bermental miskin, akan melahirkan banyak markus (makelar kasus) bahkan menciptakan mafia pelanggaran hukum yang semakin menggurita.  Dan masih banyak lagi pola hubungan seperti itu yang menggoda aparat hukum dan sang koruptor melakukan transaksiya.

Semua bentuk korupsi dan pelanggaran hukum itu terjadi, yang melibatkan oknum aparat penegak hukum  sendiri adalah karena, sekali lagi, adanya pembiaran sampai korupsi menjadi kebiasaan.  Tahun ini (2011), Gayus yang sudah jelas-jelas terdakwa korupsi pajak, sempat pergi ke Bali, Macau dan Singapura misalnya, tidak lain karena adanya pembiaran itu.  Maka Gayus pun diberi keistimewaan, apalagi aparat yg bermental miskin di sekitarnya itu menerima ‘sedekah’ dari Gayus, ibaratnya mereka gembira diberi hadiah oleh sang ‘majikan’ yang bernama Gayus.  Kita berharap pada tahun 2012, para penegak hukum membuang “mental miskin”nya , agar korupsi yang memalukan itu tidak dibiarkan terjadi lagi.

Sejalan dengan hal di atas, pokok persoalan yang kedua ialah masih belum maksimalnya negara menyejahterahkan rakyat.  Akibatnya, bukan hanya orang miskin yang tergoda mencuri demi sesuap nasi, tetapi aparat negara yang gajinya pun masih rendah tergoda melakukan korupsi.  Negara belum manjalankan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Negara baru memberi kesejahteraan kepada segelintir konglomerat dalam negeri dan manca negara.  Maka jangan diherankan jika aparat negara bahkan aparat penegak hukum pun berlomba mencari sumber nafkah baru yang bernama korupsi, terutama mereka yang sudah ketularan “mental miskin”.

Hal tersebut akan terus berlangsung menggerogoti kekayaan negara, apalagi masyarakat melihat bahwa hukuman koruptor di Indonesia relatif ringan dibanding negara lain. Di sini koruptor tidak merasa jera, ruangan tahanannya bisa dilengkapi ac, kulkas, televisi dan seluler, bisa berwisata ke Bali, Makau dan Singapura, bisa lepas dari penjara dalam waktu yang singkat karena alasan sakit, belum lagi tiap momen nasional mereka dapat remisi.  Beda dengan manca negara, misalnya Cina yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, sehingga pejabat-pejabatnya berpikir seribu kali utk korupsi.  Dengan demikian uang negara bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, ibarat air yang mengalir tanpa kebocoran di mana-mana, mampu membasahi seluruh permukaan tanah Cina.  Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Cina semakin mantap, dan tak akan terkena dampak krisis ekonomi Amerika dan Eropa.

Jadi, untuk membendung laju terjadinya korupsi tahun 2012, minimal ada empat langkah yang harus ditempuh, yakni pertama: menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor.  Tidak cukup dengan hukuman sekian tahun, apalagi diselingi remisi, tetapi harus dengan penjara seumur hidup, kalau bukan hukuman mati seperti di Cina.  Langkah yang kedua ialah, KPK dengan kepemimpinan yang baru, bersama semua lembaga negara dan pemerintahan yang terkait, harus secara adil dan komprehensif, tidak tebang pilih dalam upaya menjerat para koruptor  di negeri ini.  Ketiga, para institusi penegakan hukum, KPK, polisi, kejaksaan dan pengadilan secara simultan bersama masyarakat menciptakan budaya malu melakukan korupsi, menghentikan pembiaran terjadinya korupsi berulang-ulang sehingga korupsi benar-benar tidak menjadi kebiasaan dan jenis budaya baru bangsa Indonesia.  Dan yang keempat ialah, memaksimalkan fungsi negara mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.  Meskipun tidak ada jaminan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta pendapatan pegawai negara yang memadai, korupsi akan berhenti, tetapi setidaknya dorongan melakukan korupsi akan berkurang, insya Allah.  Wallahu a’lam bi al-Shawab

Sumber: kompasiana.com

Sumber: kompasiana.com