PELAJARAN BERHARGA DARI SUDAN DAN MESIR

Ratusan ribu raakyat Mesir turun berdemo, Messir di ambang Perang Saudara

Ratusan ribu raakyat Mesir turun berdemo, Messir di ambang Perang Saudara

PELAJARAN BERHARGA DARI SUDAN DAN MESIR
Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA
Bagi kita bangsa Indonesia, yang bertekad menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan, dan menghindari perang saudara, kita patut belajar dari peristiwa yang dialami dua negara di Temur Tengah (Afrika), yaitu Republik Sudan dan Repulik Mesir. Dalam setahun ini, dua negara tersebut telah mengalami peristiwa yang dahsyat mengubah peta wilayah dan peta kekuatan politiknya.
Seperti diketahui Sudan mulanya adalah sebuah negara Republik yang heterogen, warganya menganut dua agama besar, yakni Muslim dan Kristen, di samping masih banyak pula kaum Paganisme. Warga Muslim sebagian besar mendiami wilayah utara negara itu, sedang warga Kristen sebahagian besarnya mendiami wilayah selatan. Pada mulanya kelihatan rukun sebagai bahagian dari wilayah bekas Sudan Anglo-Mesir, atau kondominum Britania dan Mesir, yang mencapai kemerdekaaanya pada tahun 1956.
Karena perbedaan agama, ditambah dengan orientasi kepentingan politik yang berseberangan disertai perebutan sumber daya ekonomi yang pada umumnya berada di wilayah selatan, maka terjadilah perang saudara antara mereka. Perang Saudara I berakhir, dengan sebuah kompromi yang memberikan kekuasaan otonomi untuk Sudan Selatan pada tahun 1972 dan hanya berlangsung damai sampai 1983. Perang Saudara II pun terjadi lebih seru lagi, yang diakhiri dengan perjanjian damai tahun 2005.
Dua Perang Saudara tersebut adalah akibat ketimpangan kekuasaan politik yang didominasi oleh warga Muslim dari wilayah utara. Namun ketimpangan tersebut pada mulanya masih dapat dikendalikan ketika pemerintahan masih berideologi nasionalis, seperti pada era Jafar Nimeiriy, yang memberi ruang bagi warga Kristen untuk posisi tertentu dalam kekuasaan. Tercatat pada era tersebut (1969-1985), posisi wakil Presiden pernah dijabat oleh dua warga Kristen dari Sudan Selatan, Abel Alier (1971-1976), dan Joseph Laghu (1982-1985). Pada awal pemerintahannya, Nimeiriy mengadakan Perjanjan Addis Ababa (1972), untuk menghentikan Perang Saudara I Sudan, dan memberikan kekuasaan otonomi bagi Sudan Selatan. Namun, di akhir tahun 1970-an, atas tekanan faksi Islam, ia menjalin hubungan dengan Ikhwanul Muslimin (IM) bahkan pada tahun 1983 Nimeiriy memberlakukan syariat Islam di negaranya itu. Akibatnya, Perang Saudara pecah kembali, karena pihak Sudan Selatan yang mayoritas Kristen dan Paganisme menentang keras konstitusi tersebut.
Di samping pengaruh IM, gerakan fundamentalis lainnya pun masuk ke Sudan. Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa kemudian sejak 1989, lebih memperkuat syariah Islam atas Sudan. Rival al-Bashir, Hasan al-Turabi (bukan allamah Hasan al-Turabi), juru bicara Dewan Nasional Sudan tahun 1990-an, juga semakin dekat ke gerakan Islam radikal, bahkan mengundang Osama bin Laden ke Sudan sebelum Osama menetap di Afghanistan. Di bawah tekanan internasional yang menilai Sudan sebagai negara tempat berlindungnya teroris, ditambah bangkitnya perlawanan baru Sudan Selatan, maka Sudan menjadi negara yang kacau-balau dari sisi politik dan ekonomi.
Perlawanan Sudan Selatan (perang Saudara II) berakhir sukses dengan dibuatnya perjanjian komprehensif 9 Januari 2005 di Nairobi (Nairobi Comprehensive Peace Agreement) antara pemerintah dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Selatan (Sudan People’s Liberation Movement). Perjanjian itu memberi jalan diadakannya referendum Januari 2011, yang hasilnya 99% rakyat Sudan Selatan menuntut kemerdekaan negerinya. Maka akhirnya Sudan pun resmi terbelah menjadi dua negara dengan diproklamirkannya kemerdekaan Sudan Selatan pada tengah malam 9 Juli 2011. Itulah hasil akhir pengaruh politik IM dan diterapkannya secara sepihak syariah tekstualis di Sudan.
Keterlibatan faksi politik IM di Sudan, ternyata juga kembali dimainkannya di Mesir, tempat lahirnya organisasi itu sendiri. Meskipun di Mesir, dampaknya tidak akan sampai memecah Mesir menjadi dua negara seperti Sudan, tetapi yang pasti ialah akan melibatkan rakyat Mesir pada konflik dan chaos yang tiada habisnya.
Melihat ideologi radikalis IM yang tidak sejalan dengan Al-Azhar dan Dewan / Majelis Fatwa Mesir yang nasionalis, maka kaum minoritas Syiah, juga kaum Kristen Kopti Mesir terang-terangan mendukung kaum oposisi. Hal itu adalah akumulasi dari keinginan umum warga Mesir untuk tetap berada pada ideologi Mesir yang Nasionalis, dengan terapan ajaran Islam secara al-Rahmah, merangkul semua warga termasuk warga non Muslim, tanpa tindakan otoriter dan undang-undang diskriminatif.
Bagi kita bangsa Indonesia, lewat jendela peristiwa di Sudan yang terpecah menjadi dua negara, dan Mesir yang dirundung konflik tiada habisnya, patut direnungi betapa pentingnya membangun kebersamaan dan kerukunan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi etnis dan agama, guna meredam terjadinya sentimen rasialis, yang berujung pada disintegrasi bangsa. Maka harus disadari betapa indahnya cara berpikir para pendiri negara kita, menyusun dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD Negara RI 1945 yang jika dilaksanakan secara konsekuen, insya Allah NKRI tetap tegak yang di dalamnya warga Muslim hidup bersama dan damai dengan umat agama lain, sesama warga negara atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Semoga tak ada pihak di antara kita yang tergoda untuk menerapkan ideologi lain, apalagi ideologi yang berkaitan dengan agama secara sepihak. Jadikanlah agama sebagai pegangan moral, agama yang mendamaikan bangsa, sehingga umat kita menjadi warga yang baik untuk negaranya, yang menghormati dan saling mencintai sesama anak bangsa. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Kini Sudan terbelah dua, Sudan Utara dan Sudan Selatan yang baru merdeka

Kini Sudan terbelah dua, Sudan Utara dan Sudan Selatan yang baru merdeka

Advertisements

HAK WARIS BAGI KAUM PEREMPUAN

simbol-keadilanSampai saat ini, hak kaum laki-laki dan perempuan dalam soal kewarisan adalah (dua banding satu) masih dipahami oleh sebagian pakar hukum secara tekstual, dan masih diterapkan dalam sejumlah putusan pengadilan agama.  Dalam peradaban dunia yang mengarus utamakan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki memandang sistem pembagian (dua banding satu) tersebut sangat diskriminatif, padahal Islam selalu disebut sebagai agama keadilan.  Di mana letak keadilannya?  dan apakah sistem kaku 2:1 itu harus diterapkan dalam dunia kekinian kita sekarang?  Untuk menjawab hal tersebut, berikut petikan satu sisi pembahasan soal kewarisan (halaman 288-295) dari buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA.

HAK WARIS KAUM PEREMPUAN

Perempuan memiliki hak waris sebagaimana hak waris kaum laki-laki.  Hal ini adalah ajaran baru yang merombak tradisi Arab jahiliyah yang tidak memberikan hak waris sama sekali kepada perempuan.  Bahkan dalam tradisi jahiliyah, status kaum perempuan justru disetarakan dengan harta warisan, yang dapat juga dibagi-bagi dan dialihkan ke ahli waris.   Kesamaan hak waris perempuan dan laki-laki ditegaskan dlm ayat berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. Al-Nisa [4)]  7) 

Memang ada ayat yang menyatakan bahwa bahagian laki-laki dan perempuan berbanding 2 : 1, tetapi hal tersebut memerlukan penafsiran baru, mengingat alasan (illat) pembahagian seperti itu pun kini semakin mengalami perubahan dan pergeseran.  Dalam hal ini, berlaku kaedah ushul yang menyatakan hukum itu berubah sesuai dengan perubahan ilatnya  (al-hukmu yaduru ma`a al-`illah).   Perhatikan ayat yang menyatakan perbandingan 2:1 itu:

ْيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Allah mewasiatkan kamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (Al-Nisa’ [4]: 11).

Ketika ayat ini turun, perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan (2:1) dinilai sangat adil, mengapa? Dan mengapa sekarang sudah tidak dipandang adil, dan perlu penafsiran ulang?

Nilai keadilan dalam sistem pembagian 2:1 di zaman dulu tidaklah berdiri sendiri, atau tidak semata-mata tergantung pada bunyi ayatnya saja.  Keadilannya ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Pertama, bahwa masyarakat patrilineal Arab di zaman Jahiliyah menisbahkan seluruh pemilikan harta kepada kaum laki-laki. Maka anjuran Al-Qur’an untuk memberikan satu bahagian kepada perempuan, sebagai pembelaan awal bagi mereka, disambut sebagai keadilan oleh kaum perempuan di zaman itu, ketimbang tidak dapat bahagian sama sekali seperti di masa jahiliyah.

Kedua, bahwa di zaman permulaan Islam, partisipasi kaum perempuan dalam mencari harta masih sangat minim, disebabkan tradisi keluarga Arab yang patriarkial, seiring pula dengan SDM perempuan yang masih sangat lemah, sehingga perolehan warisan 1:2 sudah memberikan kepuasan dan rasa keadilan bagi kaum perempuan.  Hal ini karena pada zaman turunnya Al-Qur’an praktis hanya kaum laki-laki yang bekerja.

Ketiga, sekarang, di belahan dunia mana pun di zaman moderen ini, segalanya telah berubah, yaitu perempuan telah banyak berpartisipasi dalam pencaharian nafkah, sehingga kaum laki-laki tidak lagi memonopoli fungsi tersebut.  Bahkan seperti yang kita saksikan, peluang perempuan untuk berkarir semakin terbuka.  Maka tidak jarang ditemukan perempuan jauh lebih sukses dalam karirnya dan secara umum sudah berkontribusi lebih signifikan bagi ekonomi keluarga dibanding kaum laki-laki, sehingga penghasilan mereka pun lebih banyak dari kaum laki-laki.  Maka sistem kewarisan sudah seharusnya disesuaikan secara makro dengan kondisi kekinian seperti itu.

Bahagian kaum perempuan harus ditambah menjadi 2:2, sama dengan kaum laki-laki.  Tambahan itu merupakan kenisacayaan jika memang perempuan benar-benar telah berpartisipasi langsung dalam pencaharian harta, sebagaimana dijanjikan dalam ayat berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

… bagi kaum laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu  (Q.S.al-Nisa’ [4]: 32)

Ayat di atas jelas mengisyaratkan adanya hak waris perempuan dari hasil kerjanya, sehingga semakin memperkuat pendapat bahwa bahagian perempuan dapat seimbang dengan bahagian laki-laki (2:2).   Hal ini, karena perempuan memperoleh 1 (satu) bahagian, khusus dari hasil bekerjanya, ditambah lagi dengan 1 (satu) bahagian di luar kerja (jaga rumah dan mengurus suami).  Setelah semua dijumlahkan, maka hasilnya adalah perempuan memperoleh 2 (dua) yang menyamai bahagian laki-laki.

Keempat, syariat sebenarnya menghendaki agar fungsi laki-laki sebagai wali berlaku penuh untuk membiayai kehidupan ahli waris perempuan (keluarga), khususnya saudara-saudara perempuannya.  Biaya hidup ahli waris perempuan ditanggung oleh ahli waris laki-laki yang memperoleh 2 (dua) porsi itu.  Dengan Fungsi wali demikian, kaum perempuan di zaman awal Islam tidak keberatan atas sistem pembahagian 2:1, karena selain dari hak khususnya yang 1 (satu) porsi, perempuan juga memperoleh jaminan hidup lainnya meliputi makan, pakaian dan tempat tinggal yang semuanya dibebankan pada perolehan kaum laki-laki yang dua porsi tadi.

Namun, yang terjadi sekarang ialah kebanyakan laki-laki mengkhianati tanggung jawab kewaliannya itu, malah semua harta yang diwarisinya (sebanyak dua porsi) itu dikuasai dan dinikmatinya sendiri.  Apalagi ada fatwa ulama yang memberi peluang bagi laki-laki berbuat seperi itu, dengan alasan bahwa laki-laki mendapat banyak bahagian, karena untuk dinikmati bersama isterinya; padahal menurut syariah, isteri jelas-jelas tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan sang suami.

Sadar bahwa rasa tanggung jawab kewalian laki-laki zaman sekarang telah hilang, maka haknya untuk memperoleh warisan lebih banyak dibanding hak perempuan otomatis gugur pula.  Lagi-lagi berdasarkan kaedah hukum: “al-hukm yaduru ma`a al-`illah (hukum berubah bersama perubahan illatnya).  Demikian juga, fatwa sebahagian ulama bahwa laki-laki memperoleh lebih banyak untuk dinikmati bersama isterinya adalah sangat keliru, bahkan merupakan sebuah kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan syariah, sebab sekali lagi, isteri tidak menjadi illat (substantial and rational reason) dalam soal pembahagian warisan dikalangan keluarga sang suami.

Ringkasnya, bahwa penetapan warisan 2:1 antara laki-laki da perempuan hanya dapat diberlakukan jika tanggung jawab kewalian masih berlaku sepenuhnya di masyarakat.  Jika sekarang, faktor tersebut sudah tidak berlaku di masyarakat, maka sistem pembagian 2:1 pun tak dapat diberlakukan, dan harus diberi panafsiran baru demi keadilan syariah.

Salah satu bentuk penafsiran baru adalah seperti yang diterapkan di Mesir.   Bahwa demi semangat keadilan syariah, bahagian laki-laki dan perempuan harus sama, sementara lafazh 2:1 (dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan) harus berlaku pula.  Jalan keluarnya ialah pemberlakuan sistem wasiat wajib (washiat wajibah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Mesir Nomor 71 tahun 1365 H. (1946 M) bahwa setiap orang tua diwajibkan membuat wasiat untuk anak-anak perempuannya, untuk pemberian harta di luar proses kewarisan.  Maka, ketika terjadi pembahagian warisan menurut teks  2:1, hasilnya menjadi dua, sama dengan bahagian anak laki-laki, karena anak perempuan telah memperoleh satu bahagian melalui wasiat.

Jadi tegasnya, nilai dasar syariat Islam yang sebenarnya ialah keadilan.  Pemahaman berupa washiyat wajibah,  seperti yang berlaku di Mesir, adalah wujud penafsiran keadilan sesuai kondisi kekinian.  Begitupun kaedah maksimal 2 (dua) untuk laki-laki, minimal 1 (satu) untuk perempuan, yang menjadi semangat kekeluargaan dalam pembagian warisan; Pengadilan berhak memutuskan perolehan perempuan sama dengan perolehan laki-laki, juga merupakan tafsir baru demi keadilan syariah dalam dunia kekinian manusia.   Demikian ragam teknis ijtihadi dalam menerapkan keadilan Tuhan di muka bumi, sesuai dengan konteks kekinian dan kedisiniannya. Wallahu A’lam bi al-Shawab

blind_justice-300x212