RENUNGAN BAGI BANGSA YANG BERKEADABAN

DARI EMBER BOCOR SAMPAI SPRINDIK BOCOR

Oleh: Hamka Haq

Warga menyiramkan air pada kobaran api yang membakar rumahnya dengan menggunakan ember

Warga menyiramkan air pada kobaran api yang membakar rumahnya dengan menggunakan ember

Pada lokasi kebakaran di negeri antahberantah yang padat penduduk, sangat sulit trjangkau mobil DAMKAR.  Maka warga pun di sana berinisiatif memadamkan api dengan menggunakan sejumlah Ember berisi air, yang diantar secara berantai.  Tapi tiba2 saja Ember2 yang digunakan itu bocor,dan yang lainnya pecah. Maka idealnya warga harus mencari Ember yang utuh lagi tdk bocor/pecah.   Nmun dalam keadaan panik seperti itu, jalan keluarnya ialah menempelin ember2 bocor itu, agar masih bisa dimanfaatkan maksimal.

Warga rupanya tidak mau ambil pusing berdiskusi lama, mereka pun sepakat menempel ember bocor itu, ketimbang mencari ember yang belum tentu siap, sementara kobaran api semakin mengganas. Memang, Sangat tdk bijak jika dalam keadaan kepepet seperti itu, waktu habis utk diskusi soal Ember bocor, lalu melupakan kobaran api yang semakin dahsyat.  Prinsipnya ialah Jika kobaran api itu dpt dipadamkan dengan ember bocor, itu jauh lebih baik, ketimbang tidak ada ember sama sekali, sebab yang penting apinya harus padam, agar rumah-rumah warga terselamatkan.

Analogi di atas dapat digunakan untuk memahami dan menyikapi kasus spirindik bocor di tengah dahsyatnya korupsi di negeri tercinta Indonesia.  Alih-alih memghabiskan waktu mendiskusikan sprindik bocor, alangkah baiknya bangsa kita fokus brantas KOBARAN KORUPSI yang semakin dahsyat, ketimbang berdiskusi dan salah-menyalahkan adanya spirindik bocor.  Sebab yang penting ialah korupsi harus diberantas, untuk menyelamatkan kekayaan negara, dan duit rakyat jelata.

Tidak mustahil sprindik bocor itu justru akan dimanfaatkan untuk jedah agar kasus-kasus korupsi yang mega-raksasa dan dahsyat terlupakan dan akan dipetieskan.  Naudzu billah……

Pemberantasan Korupsi jauh lebih pentng ketimbang sprindik bocor

Pemberantasan Korupsi jauh lebih pentng ketimbang sprindik bocor

Advertisements

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI SURUT?

Merespon maraknya pemberitaan soal korupsi dalam sepekan terakhr, terutama setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ditahan KPK,

Sumber: daftartutorial.com

Sumber: daftartutorial.com

saya posting kembali naskah menyangkut korupsi yang telah dimuat di harian REPUBLIKA tanggal 5 Januari 2012, sebagai berikut:

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI  SURUT

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai “budaya”, apakah benar korupsi itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun bebas “budaya” korupsi, atau setidaknya menurunkannya?.

Suatu budaya tumbuh dari kebiasaan di tengah masyarakat.  Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah dibiasakan terus menerus, atau dibiarkan mentradisi  tanpa upaya menghentikannya.  Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh seekor  binatang; ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan.  Baginya hal itu merupakan kebiadaban, kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita.  Tapi bagi kita yang non vegetarian, memotong hewan bukan kebiadaban, melainkan hal yang wajar-wajar saja, sebab hal itu sudah merupakan tradisi lingkungan sejak kecil, bahkan kadang menjadi kebanggan tersendiri memotong banyak hewan untuk perjamuan pernikahan, atau sebagai korban di hari lebaran.  Maka sesuatu yang sifatnya tabu bagi sebahagian orang dapat berubah  jadi ‘budaya’ kebanggaan setelah melalui proses pembiasaan.

Mungkin analoginya tidak pas, tetapi perumpamaan di atas sedikit banyak membantu kita memahami mengapa perilaku koruptor semakin menjadi-jadi di negara kita,  bahkan sudah menjadi mafia tak kenal malu lagi, malah terkadang jadi kebanggaan tersendiri.  Aneh rasanya kalau dikatakan korupasi jadi kebanggan, tapi hal ini benar-benar nyata.  Pernah di beberapa tahun silam, seorang koruptor baru saja bebas dari penjara di Jakarta, kemudian para keluarga, dan sahabat-sahabatnya di pemerinatahan daerah, melakukan penjemputan meriah di Bandara Hasanuddin Makassar, diantar masuk ke ruang VIP milik Pemda setempat di atas lapisan karpet merah, bak seorang menteri atau pahlawan yg dinanti-nantikan pengagumnya.  Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk pembiaran, sehingga korupsi itu seolah sudah menjadi “budaya” bahkan  “kebanggaan” baru bagi sebagian anak bangsa.

Untuk memberantas korupsi agar tidak menjadi salah satu jenis keragaman “budaya” yang dibanggakan, maka banyak hal yang harus dilakukan terutama dilihat dari aspek moralitas bangsa kita sendiri.  Sebut saja faktor kemiskinan atau mental kemiskinan.  Bahwa  “kemiskinan itu akan mudah membawa seseorang pada kekufuran (pembangkangan aturan)”,  demikian hadis Nabi.  Seorang miskin, yang tidak tahu berbuat apa lagi untuk dapat makan di hari itu, rela atau tidak rela, terpaksa melanggar aturan, mencuri sebiji kakao, atau sebuah kapuk, ataukah sebuah semangka, yang menurut hukum, perbuatan itu kriminal dan jaksa pun menuntut di pengadilan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara sekitar 5 tahun.  Kedengarannya amat berat, dan sangat tidak adil, tapi begitulah tuntutan jaksa harus sesuai aturan, dan hakim pun jika memutus perkara harus sesuai aturan.  Prosedur hukumnya sesuai aturan karena pada saat jaksa mengajukan tuntutan begitupun ketika hakim menjatuhkan putusannya, mereka tidak terpengaruh oleh situasi apapun, atau mereka tidak bermental miskin.  Pada saat itu, polisi, jaksa dan hakimnya tidak memposisikan dirinya sebagai orang miskin yang mengharapkan imbalan dari siterhukum agar hukumannya berkurang.  Jadi karena menghadapi orang miskin, biasanya aparat penegak hukum tidak “bermental miskin”.

Berbeda pada kasus lain, yang di dalamnya “mental kemiskinan” biasanya melanda sebahagian orang yang sudah kaya raya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.   Pejabat yang bertugas di tempat basah, yang sehari-harinya bergelimang dengan uang, atau disibukkan membuat kebijakan tentang keuangan, biasanya digoda oleh mental kemiskinan, sehingga atas kesadaran sendiri, melakukan manipulasi dan korupsi.

Mental kemiskinan yang dapat melanda pejabat dalam posisi itu antara lain menggunakan kewenangannya membuat kebijakan yang menyimpang aturan, untuk mengemis imbalan milyaran rupiah dari orang yang diuntungkannya; ini biasa terjadi dalam hubungan antara legislator (DPR / DPRD) dan pihak eksekutif (pemerintah).  Atau membuat kalkulasi anggaran yang menyimpang dari harga sebenarnya di lapangan; hal ini terjadi dalam hubungan pimpinan proyek dengan rekanannya dari kalangan kontraktor atau leveransir.  Atau melakukan tindakan meringankan orang lain dari beban pajak dengan imbalan milyaran rupiah.  Atau dalam kaitan antara narapidana yang  berduit dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim yang bermental miskin, akan melahirkan banyak markus (makelar kasus) bahkan menciptakan mafia pelanggaran hukum yang semakin menggurita.  Dan masih banyak lagi pola hubungan seperti itu yang menggoda aparat hukum dan sang koruptor melakukan transaksiya.

Semua bentuk korupsi dan pelanggaran hukum itu terjadi, yang melibatkan oknum aparat penegak hukum  sendiri adalah karena, sekali lagi, adanya pembiaran sampai korupsi menjadi kebiasaan.  Tahun ini (2011), Gayus yang sudah jelas-jelas terdakwa korupsi pajak, sempat pergi ke Bali, Macau dan Singapura misalnya, tidak lain karena adanya pembiaran itu.  Maka Gayus pun diberi keistimewaan, apalagi aparat yg bermental miskin di sekitarnya itu menerima ‘sedekah’ dari Gayus, ibaratnya mereka gembira diberi hadiah oleh sang ‘majikan’ yang bernama Gayus.  Kita berharap pada tahun 2012, para penegak hukum membuang “mental miskin”nya , agar korupsi yang memalukan itu tidak dibiarkan terjadi lagi.

Sejalan dengan hal di atas, pokok persoalan yang kedua ialah masih belum maksimalnya negara menyejahterahkan rakyat.  Akibatnya, bukan hanya orang miskin yang tergoda mencuri demi sesuap nasi, tetapi aparat negara yang gajinya pun masih rendah tergoda melakukan korupsi.  Negara belum manjalankan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Negara baru memberi kesejahteraan kepada segelintir konglomerat dalam negeri dan manca negara.  Maka jangan diherankan jika aparat negara bahkan aparat penegak hukum pun berlomba mencari sumber nafkah baru yang bernama korupsi, terutama mereka yang sudah ketularan “mental miskin”.

Hal tersebut akan terus berlangsung menggerogoti kekayaan negara, apalagi masyarakat melihat bahwa hukuman koruptor di Indonesia relatif ringan dibanding negara lain. Di sini koruptor tidak merasa jera, ruangan tahanannya bisa dilengkapi ac, kulkas, televisi dan seluler, bisa berwisata ke Bali, Makau dan Singapura, bisa lepas dari penjara dalam waktu yang singkat karena alasan sakit, belum lagi tiap momen nasional mereka dapat remisi.  Beda dengan manca negara, misalnya Cina yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, sehingga pejabat-pejabatnya berpikir seribu kali utk korupsi.  Dengan demikian uang negara bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, ibarat air yang mengalir tanpa kebocoran di mana-mana, mampu membasahi seluruh permukaan tanah Cina.  Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Cina semakin mantap, dan tak akan terkena dampak krisis ekonomi Amerika dan Eropa.

Jadi, untuk membendung laju terjadinya korupsi tahun 2012, minimal ada empat langkah yang harus ditempuh, yakni pertama: menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor.  Tidak cukup dengan hukuman sekian tahun, apalagi diselingi remisi, tetapi harus dengan penjara seumur hidup, kalau bukan hukuman mati seperti di Cina.  Langkah yang kedua ialah, KPK dengan kepemimpinan yang baru, bersama semua lembaga negara dan pemerintahan yang terkait, harus secara adil dan komprehensif, tidak tebang pilih dalam upaya menjerat para koruptor  di negeri ini.  Ketiga, para institusi penegakan hukum, KPK, polisi, kejaksaan dan pengadilan secara simultan bersama masyarakat menciptakan budaya malu melakukan korupsi, menghentikan pembiaran terjadinya korupsi berulang-ulang sehingga korupsi benar-benar tidak menjadi kebiasaan dan jenis budaya baru bangsa Indonesia.  Dan yang keempat ialah, memaksimalkan fungsi negara mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.  Meskipun tidak ada jaminan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta pendapatan pegawai negara yang memadai, korupsi akan berhenti, tetapi setidaknya dorongan melakukan korupsi akan berkurang, insya Allah.  Wallahu a’lam bi al-Shawab

Sumber: kompasiana.com

Sumber: kompasiana.com

MENCABUT AKAR-AKAR KERUSUHAN

MENCABUT AKAR-AKAR KERUSUHAN

Oleh: Hamka Haq

Gema ripah loh jinawi atau dalam bahasa kitab sucinya Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, seperti itulah dambaan bangsa kita bagi negeri tercinta Indonesia raya.  Namun hal itu rasanya masih jauh dari kenyataan, menyaksikan kondisi masyarakat yang akhir akhir ini semakin menunjukkan eskalasi kerusuhan, tawuran dan perang antar warga, ditambah lagi terorisme yang belum dapat dipadamkan secara tuntas  Mengamati segenap peristiwa kerusuhan yang terjadi, begitupun aktifitas teroris, setidaknya kita menemukan tiga penyebab utamanya, yakni egoisme kelompok, kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum.

Egoisme merupakan pemicu utama, karena sikap egois membuat suatu komunitas merasa bangga pada kelompoknya, eksklusif, menolak kehadiran  kelompok lain tanpa kompromi dan dalam menyelesaikan persoalan selalu memaksakan kehendaknya yang ujungnya adalah kekerasan.  Egoisme kelompok inilah pemicu utama berlarutnya pertikaian antaretnis, sejak dari kerusuhan di Sampit dan Sambas, kemudian Maluku dan Posos sampai akhirnya kerusuhan etnis yang terjadi di Lampung.  Mulanya memang antar etnis, tapi kemudian dapat berubah menjadi antarumat beragama.

Egoisme kelompok muncul seiring dengan longgarnya ikatan senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa dalam satu tanah air.  Ikatan kebangsaan longgar, mungkin karena rakyat tidak merasakan manfaat dari kebangsaan dan tidak melihat lagi kehadiran negara menjalankan fungsinya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Dalam pada itu, rakyat dengan kelompoknya terpaksa menyelesaikan prosoalannya tanpa tergantung lagi pada negara, setelah melihat negara tidak berdaya.

Keadaan lebih diperparah dengan semakin susahnya kehidupan ekonomi.  Kemiskinan membuat rakyat sangat peka pada hak-hak yang masih tersisa padanya, misalnya pemilikan tanah, lahan perkebunan dan sawah yang merupakan harapan terakhirnya untuk dapat bertahan hidup.   Maka jangan heran bila terjadi sengketa soal tanah, yang melahirkan kerusuhan masal, dan melibatkan antar warga kampung dan desa, guna mempertahankan tanah tumpuan hidupnya.  Kedaan lebih diperburuk dengan kehadiran perusahaan perkebunan dan pertambangan yang otomatis mencabut hak penguasaan tanah yang mereka warisi turun teumurn sejak ratusan tahun yang lalu.  Mereka berhadapan dengan hukum, dan kenyataannya hukum hampir selalu berpihak pada pengusaha dan penguasa, walaupun nyata-nyata rakyat tertindas dan tertindis.  Kemiskinan yang mendera, menyebabkan rakyat kecil tak berdaya menghadapi kekuatan dan kekuasaan hukum yang semakin mahal.  Hampir semua lembaga penegak hukum, tercoreng dengan oknum-nya yg koruptor, menerima bayaran dan gratifikasi, yang semuanya memuakkan rakyat. Maka bagi rakyat, satu-satunya cara penyelsaian ialah jalan pintas, bersatu dalam kelompoknya, menggunakan cara-cara kekerasan melawan “musuh” yang dianggapnya mengancam berkehidupan mereka. Dengan kata lain rakyat lebih mengandalkan kekuatan kelompoknya ketimbang hukum, karena kehilangan tempat berlindung selain kelompoknya sendiri.  Maka kelompok mana yang kuat, itulah yang menang dan leluasa menganiaya yang lainnya.

Egosime kelompok pun ternyata juga merambah ke soal-soal keyakinan dan agama.  Karena dalam banyak hal negara seolah tidak hadir membela yang lemah sebagai fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonensia, maka kelompok tertentu menunai kesempatan untuk main hakim sendiri, dengan mudahnya menzalimi umat agama lain dan merusak sarana pendidikan dan ibadah mereka.  Seperti itulah tindakan yang menjadikan kelompok Ahmadiyah sebagai sasaran amarahnya, ataupun kelompok Kristen dan Katolik yang semuanya tidak berdaya menghadapi egoisme kelompok mayoritas.

Jenis kerusuhan semakin bertambah dengan terjadinya pula sejumlah konflik Pilkada (Pemilihan kepala daerah).  Pertikaian jenis ini timbul sebagai akibat verifikasi yang tidak adil dan keberpihakan oknum Komisi Pemillihan Umum Daerah (KPUD), lemahnya Pengawas Pemilu (Panwaslu), adanya kecurangan: politik uang dan penggelembungan suara, ketidak puasan atas putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya membuat rakyat yang sudah terkotak-kotak di bawah komando sang kandidat menjadi marah dan melampiaskannya dengan tindak kekerasan.   Seperti konflik lainnya, konflik pilkada pun akan semakin dahsyat jika sudah melibatkan perbedaan etnis dan agama.

Tapi mungkin yang paling mengerikan ialah kegiatan teroris, yang berkaitan dengan keyakinan dan penafsiran yang berbeda menyangkut agama.  Namun aktifitas teroris inipun sebenarnya tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat.  Ia merupakan pelarian dari anak-anak muda yang tergoda dengan keuntungan sesaat, dengan uang berlimpah disertai janji-janji sorga di akhirat bagi siapa saja yang mati syahid.   Mereka yang mudah dirayu berasal dari keluarga miskin, termasuk miskin pemahaman agama.   Mereka tidak dapat membedakan antara mati syahid dan mati sia-sia dengan bom bunuh diri.  Jadi penyebab utamanya adalah kemiskinan pula, dan satu-satunya milik mereka ialah semangat jihad, tanpa ijtihad (pikiran sehat).  Hal ini akan semakin menjadi-jadi dengan ajaran egoisme kelompok, bahwa yang benar dan selamat di sisi Allah hanyalah kaumnya; karena itu umat dan kaum lainnya harus dihapus-musnahkan di muka bumi.

Untuk menyelamatkan masyarakat kita dari kerusuhan dan ketidak amanan, maka bangsa kita harus kerja keras.  Hal utama dan mutlak ialah harus menegakkan kembali ikatan rasa senasib-sepenanggungan sebagai bangsa, ketimbang membangun egoisme kelompok.   Negara dan pemerintah harus maksimal mejalankan fungsinya dalam memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.  Dan tak kalah pentingnya ialah pencerdasan umat beragama, agar ajaran kasih sayang (rahmatan lil-‘alamin) menurut Islam lebih diarus-utamakan, guna meredeam paham “jihad” yang keliru.  Wallahu A’lam bil-shawab.