ASPEK HUKUM PENGUNAAN DANA HAJI

ASPEK HUKUM PENGUNAAN DANA HAJI

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

            Akhir-akhir ini soal dana haji ramai diperbincangan, kaitannya dengan rencana pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Terlepas dari kaitan politik kaum oposisi, mari kita membahasnya dari sisi hukum Islam, apakah dana biaya perjalanan haji (disingat dana haji) itu dapat (halal) ditransaksikan menurut hukum Islam untuk pembiayaan pembangunan infrastrukur?

Dalam Al-Qur`an, terdapat ayat tentang ibadah haji dalam kaitannya dengan aktifitas (transaksi) ekonomi.   Surah Al-Baqarah ayat 198: “lays ‘alaykum junah an tabtaghu fadhl min Rabbikum, faidza `afadhtum in ‘arafat, fa`dzkuru `llah ‘inda ‘lmasy’ari ‘lharam…” (Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezki) dari Tuhanmu; maka apalabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirkan kepada Allah di Masy’arilharam….). Dalam Tafsir Al-Qurthubiy Juz 2 halaman 413, dijelaskan bahwa yang dimaksud mencari karunia (fadhl), dalam ayat ini ialah kegiatan bisnis (tijarah). Dari sini dapat dipahami bahwa orang yang sedang berhaji di zaman Nabi SAW dibolehkan melakukan kegiatan bisnis, untuk menambah nafkah hidupnya, sepanjang tidak mengganggu ibadah hajinya itu.   Al-Qurthuby kemudian mengutip hadits riwayat Bukhari (Shahih Bukhari Juz 4 hal. 1642, hadits nomer 4247) yang berbunyi: “Kana Ukkazh wa Majnah, wa dzu al-majaz aswaq fi al-jahiliyyah, fataatstsamuw an yattajiruw fi al-mawasim, fanazalat: lays ‘alaikum junah an tabtaghu fadhl min Rabbikum fi mawasim al-hajj” (Adalah dahulu Ukkazh, Majnah, dan Dzul Majaz, merupakan pusat-pusat bisnis zaman Jahiliyah, lalu mereka merasa berdosa jika berdagang pada musim haji, maka turunlah ayat: Tiada dosa atasmu untuk mencari karunia (rezki) dari Tuhanmu pada musim haji”).

Sebenarnya, transaksi keuangan yang bernama setoran dana haji itu tidak pernah ada di zaman Nabi SAW dan Sahabat.   Hal itu karena di zaman dahulu, orang menunaikan haji dengan inisitatif dan bekal sendiri, berangkat dari kampung halaman ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah airnya semua atas urusan dan bekal sendiri. Mereka tidak mengenal travel atau badan usaha dan lembaga pemberangkatan haji. Maka dalam buku-buku fikih klasik, transaksi keuangan di zaman Nabi dan Sahabat hanyalah hanya meliputi antara lain: jual beli (buyu’), utang-piutang (al-qardh / al-dayn), titipan atau (wadhi’ah), upah (ijarah), hadiah (hibah), tidak ada pembahasan mengenai setoran dana haji.

Karena itu, untuk mengetahui hukum mentransaksikan (tasharruf) dana haji itu perlu pembahasan dengan memakai kaedah Fikih atau Ushul Fikih, dan kaeda-kaedah Tafsir yang sudah masyhur. Untuk hal ini kita bisa mengunnakan qiyas (analogi), mafhum muwafaqah (pemahaman affirmative) dan mafhum mukhalafah (pemahaman kontrari).

Dari ayat Al-Baqarah 198 yang dikutip di atas, dipahami bahwa jamaah haji di zaman Rasulullah SAW dibolehkan berdagang untuk menambah nafkah dan bekalnya sendiri, sepanjang tidak menghalangi pelaksanaan ibadah hajinya. Maka apakah “dana haji” di zaman modern ini, khususnya di Indonesia yang juga merupakan persiapan bekal (ongkos) jamaah haji yang ditangani pemerintah dapat ditransaksikan untuk kegiatan muamalah bisnis, investasi, atau biaya pembangunan lainnya?. Mari dianalisis sebagai berikut.

Kita coba menganalogikan dengan metode qiyas, seperti apa gerangan “setoran dana haji” itu jika diukur dari bentuk-bentuk transaksi yang pernah ada di zaman Nabi SAW dan Sahabat?.   Dapatkah dikatakan sebagai titipan (wadhi’ah)?. Dana haji bukanlah titipan atau tabungan (wadhi’ah), sebab sang penyetor tidak berharap menerima kembali uang setorannya, tetapi ia berharap untuk diberangkatkan berhaji. Mungkin ia lebih dekat ke model buyu’ (jual-beli), walaupun tidak sepenuhnya sama dengan jual-beli biasa, karena setoran dana haji tidak membeli apa-apa, berupa benda yang konkret. Namun di satu sisi ada kesamaan dengan jual-beli bertangguh, walau yang dibeli itu bukan benda tetapi “jasa peberangkatan” untuk berhaji, yang diperoleh tidak secara kontan (seketika) tetapi menunggu waktu yang ditentukan pada saat transaksi. Di satu sisi, uang setoran pun belum mencukupi harga sebenarnya untuk jasa “pemberangkatan” berhaji, maka terjadilan utang-piutang antara calon jamaah (penyetor dana haji) dan pemerintah yang bertindak sebagai pihak penyedia “jasa pemberangkatan” jamaah. Utang-piutang itu berupa tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan “jasa pemberangkatan” dan tanggug jawab jamaah (penyetor dana haji) untuk melunasi pembayarannya kemudian.

Untuk mudah memahami, contoh konkret sebagai berikut. Bahwa seorang yang akan berangkat ke Amerika dengan menggunakan jasa travel. Ia telah membeli tiket, namun sesuai perjanjiannya ia tidak berangkat seketika, tetapi akan berangkat sebulan kemudian.   Dalam hal ini, nasabah travel tersebut otomatis tidak lagi berhak pada uang yang telah disetorkan ke travel, tetapi ia memperoleh hak imbalan untuk “berangkat ke Amerika”. Ini artinya hak kepemilikan “uang tiket” yang disetor tidak lagi di tangan nasabah, karena nasabah telah memperoleh hak baru yakni “pemberangkatan” ke Amerika.   Karena itu, kepemilikan “uang tiket” itu jatuh ke tangan travel, dan pihak travel berhak sepenuhnya mentransaksikan uang setoran dari nasabahnya, disertai tanggung jawab untuk memberangkatkan nasabahnya sebulan kemudian.

Dengan memakai analogi qiyas dari ushul fikih dan contoh sederhana di atas, maka dapat dipastikan bahwa seorang calon jamaah haji, ketika menyetorkan dana haji ke pemerintah, dengan niat untuk haji, maka secara otomatis calon haji tersebut telah memperoleh “hak berangkat menunaikan haji”.   Dengan demikian hak kepemilikan atas “dana haji” yang disetorkan, lepas dari tangannya, jatuh ke tangan pengelola jasa pemberangkatan berhaji, yakni Pemerintah, disertai tanggung jawab untuk memberangkatkan calon haji yang berangkutan. Sebagai konsekuensi, maka selama ini setiap calon jamaah haji diminta menandatangani “wakalah”, yakni pernyataan penyerahan hak pengelolaan dana haji itu ke Pemerintah.

Jika analisis qiyas (analogi) dan contoh sederhana di atas, dilengkapi dengan metode mafhum muwafaqah (pemahaman affirmatif), atau juga sering disebut qiyas awla, maka dapat dipahami bahwa orang yang sedang melaksanakan ritual haji saja di tanah suci dibolehkan berbisnis guna menambah nafkah dan bekal hajinya, sepanjang tidak mengganggu ibadah hajinya, apatah lagi jika hal itu dilakukan di tanah air, oleh orang yang tidak sedang dalam ritual haji, tentu akan lebih-lebih dibolehkan. Dengan catatan, pemerintah tetap akan menunaikan tanggung jawabnya untuk memberangkatkan jamaah.

Di sisi lain, jika “dana haji” itu dianalogikan dengan utang-piutang, yang harus dibukukan dengan rapi, maka hukum mentransaksikannya ditambah kajian sebagai berikut. Coba simak dulu Al-Baqarah, ayat 282, yang merupakan ayat yang terpanjang dalam A,-Qur’an. Penulis kutip potongannya saja sebagai berikut yang berbunyi: “Ya ayyuha ‘lladzina amanu idza tadayantum bi dayn ila ajal musamma fa’ktubuh, walyaktub baynakum katib bi’l’adl wa la ya`b katib an yaktub kama allamah ‘Llah falyaktub walyumlil ‘lladzi ‘alayh al-haqq walyattaq ‘Llah Rabbah wa la yabkhas minh syay’ “ (.Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya).

Di penghujung ayat ini terdapat peringatan agar pihak yang berutang tidak mengurangi nilai utangnya (wa la yabkhas minh syay’). Maksudnya agar pihak yang berhutang tidak menzholimi pihak pemiutang. Menurut metode mafhum mukhalafah, maka ayat itu memberi pengertian bahwa pihak yang berhutang dinilai afdhal jika jika berbuat maslahat kepada pihak pemiutang, ketimbang berbuat zholim. Karena itu, tindakan positif apapun oleh Sang Pengutang dapat dibenarkan, asal saja mengandung maslahat bagi pemiutang (penyetor uang), apalagi jika sama-sama memperoleh maslahat antara keduanya.

Kesimpulannya, baik dari pemahaman Al-Baqarah: 198 maupun pemahaman Al-Baqarah:282, semua membuka peluang bolehnya mentransaksikan “dana haji” untuk kermaslahatan bangsa yang di dalamnya umat Islam adalah mayoritas`. Hal ini dibenarkan jika benar-benar pemerintah tetap bertanggung jawab untuk memberangkatkan penyetor dana haji itu ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Dan lebih afdhal lagi, jika imbalan dari transaksi dana haji itu dapat membebaskan jamaah haji dari beban pelunasan biaya haji pada saat pemberangkatan. Semua tugas luhur tersebut akan dikelola oleh lembaga baru yang dibentuk Pemerintah bersama DPR RI yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdatsarkan Undang–Undang No.34 tahun 2014 (sejak era SBY). BPKH inilah yang menerima mandat dari calon jamaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana haji  Wallahu a’lam bi al-showabi.  

Advertisements

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Ketiga, Masalah Sholat Arbain.  Selama ini berlaku anggapan bahwa setiap jamaah haji harus bersholat jamaah di Madinah sebanyak 40 kali (arbain) sebelum ke Makkah bagi jamaah gelombang pertama, dan sesudah berhaji di Makkah bagi jamaah gelombang kedua.  Sebenarnya “arbain” ini sah-sah saja bagi jamaah yang sehat dan mampu melaksanakannya, bahkan lebih dari itu pun tidak masalah.  Yang menjadi masalah, jika “arbain” itu dianggap keharusan atau dianggap sebagai rangkaian haji dan umrah, sehingga semua jamaah memaksakan dirinya untuk “arbain” walaupun kurang sehat, sehingga nanti kesehatannya semakin buruk dan jatuh sakit.  Tiada kaitan “arbain” dengan haji dan umrah, sehingga hanya jamaah Indonesia saja yang melakukan seperti itu.    Sejarah “arbain” dimulai ketika jamaah haji Indonesia masih menggunakan kapal laut, yang proses pergi-pulang sekitar empat bulan.  Mereka biasanya tinggal di Madinah sekitar 15 s.d. 20 hari menunggu keberangkatan ke Mekah atau menunggu pemulangan ke tanah air.  Untuk mengurangi kejenuhan jamaah, maka Syekh (sekarang Maktab) sangat bijaksana menghimbau mereka bersholat jamaah di Masjid Nabawi, minimal 40 kali, ketimbang mereka berkeliaran dan hanya sibuk belanja.  Mereka tidak sulit melaksanakan itu, karena cukup dengan dua kali atau tiga kali saja ke Masjid Nabawi, mereka bisa mencukupi 40 kali sholat jamaah.    Sangat beda dengan keadaan sekarang, yang proses perjaanan haji hanya sekitar 40 hari, sehingga masa unggu di Madinah maksimal 8 (delapan) hari, yang berdampak pada keharusan jamaah untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi full day selama delapan hari tanpa alpa sedikitpun.  Akibatna jamaah tidak punya waktu istirahat cukup, karena semua waktu habis untuk pergi pulang ke masjid, bahkan yang kurang kuat, harus menghabiskan separuh waktu di masjid, ketimbang pulang ke pemondokan.  Misalnya ia ke masjid Nbawi untuk sholat zhuhur, terus menunggu waktu ashar, maghrib dan isya sekalian, guna menghindari  repotnya pergi pulang antara masjid dan pemondokan.  Mereka yang merasa kuat tetap saja pergi pulang antara masjid dan pemondokannya lima kali sehari, yang walaupun lelah namun tdak merasa karena tingginya semangat beribadah.  Sementara yang memilih tinggal di masjid dikhawatirkan mngalami kekuragan gizi akibat keterlambatan makan siang atau mngkin tidak makan siang lagi, karena tinggal di masjid seharian.

Jadi untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jamaah secara prima, kebiasaan “arbain” hendaknya tidak menjadi doktrin keharusan.  Ckup dibiarkan saja sesuai kemampuan jamaah masing-masig tanpa mengintimidasi atau menakut-nakuti bahwa haji dan umarhnya tidak sah atau tidak afdhol jika tidak cukup “arbain”.

Keempat, Masalah Miqat.  Miqat artinya waktu efektif berlakunya ritual (nusuk) untuk haji dan umrah, baik dari segi waktu itu sendiri (miqat zamani) maupun dari segi tempat memulai (miqat makani).  Yang sering menjadi krusial adalah miqat makani, yaitu tempat berihram di Bi`ir Ali bagi jamaah gelombang pertama yang langsung ke Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi jamaah gelombang kedua yang langsung ke Mekah.  Selama ini, miqat makani dipahami sebagai batas awal mulainya niat dan ihram, padahal miqat tersebut dimaksudkan sebagai batas awal terlasananya ritual (nusuk) haji dan umrah.  Aadapun niat, miqat adalah batas akhir berniat, artinya jamaah diharuskan berniat dan berihram selambat-lambatnya ketika sampai miqat itu, artinya jamaah boleh saja berniat dan berihram sebelum sampai ke miqat itu.   Jadi, niat dan ihram yang dilakukan oleh sebahagian jamaah, sejak dari hotelnya di kota Madinah itu sudah sah niat ihramnya, dan sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umrah.  Soal apakah mereka sempat atau idak lagi mampir di miqat Bi`ir Ali, niat haji atau umrahnya tetap dipandang sah, karena mereka dalam keadaan niat ketika melewati Bi`ir Ali.

Kelima, persoalan Mina Jadid.  Mina Jadid adalah wilayah yang tadinya masih di luar Mina asli, namun karena jumlah jamaah yang semakin banyak, sudah diperkirakan mencapai 4 (empat) jutaan yang mustahil dapat tertampung di Mina asli, maka Ulama Saudi menfatwakan bolehnya memperluas wilayah Mina dengan membangun perkemahan di wilayah baru yang disebut Mina Jadid (Mina Baru).   Sebenarnya persoalan seperti ini sudah ada sejak awal tahun 1980-an, yakni ketika jamaah Indonesia ditempatkan di luar Mina asli, yaitu di Haratullisan, yang ada di balik gunung Mina, dan menuju ke sana harus melalui terowongan.  Mulanya sebagian ulama kita menolak, karena memandang bukan Mina lagi, dan jamaah yang bermalam di sana pada masa pelontaran jamrah, otomatis wajib bayar dam.   Pada tahun 1993, MUI Sulawesi Selaan mengadakan mudzakarah menyangkut Haratullisan itu.  Seorang ulama besar sesepuh ulama Seul-Sel, AGH  Muhammad Abduh Pabbaja, memberi fatwa singkat dan pamungkas.  Kata beliau: Mina ka al-rahimi, idza Dhaqa ittasa`a  (Mina itu seperti rahim, jika sempit pasti akan menjadi luas).  Artinya Haratullisan itu dianggap sebagai perluasan wilayah yang otomatis masuk wilayah Mina, dan para jamaah tidak wajib bayar dam.  Saya yakin, fatwa Pabbaja tersebut dapat menjadi rujukan solusi kasus Mina Jadid ini, agar sekarang para jamaah yakin untuk menginap di sana, tnpa harus bayar dam lagi, karena Mina Jadid adalah sudah menjadi wilayah Mina.

Untuk memperkuat pandangan tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa sekarang lokasi-lokasi ibadah yang penting sudah mengalami perluasan.  Ada yang diperluas secara vertikal, seperti tempat sa`iy dan thowaf yang kini sudah berlantai tiga, dan ada yang diperluas horisontal seperti Mina dan menyusul bukit Arafah.  Kalau semua jamaah sudah merasa sah thowaf dan sa`iy di lantai dua dan tiga di Masjidil Haram, maka seharusnya harus merasa sah untuk menginap di Haratullisan dan Mina Jadid.   Wallahu a`lam bi al-showab.

 

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (1)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA

Dalam pemantauan haji tahun ini (2016) ada sejumlah masalah yang harus dicari solsinya.  Antara lain adalah kasus paspor dan visa palsu, kasus badal haji, masalah sholat jamaah empat puluh kali (arbain) di Madinah, masala Miqat dan masalah Mina Jadid.  Berikut ini kita coba jelaskan.

Pertama: Kasus Paspor dan Visa palsu.  Perlu diketahui bahwa  perkembangan zaman membawa perubahan makna syarat wajib haji.  Misalnya syarat wajib haji adalah istithoah (kemampuan).   Dahulu, para fuqaha sepakat bahwa istithoah adalah bermakna kemampuan biaya perjalanan, bekal dan biaya hidup keluarga yang ditinggal.   Mengapa? Karena faktor utama yang menentukan perjalanan waktu itu adalah ongkos perjalanan, maka dimaknai bahwa titik utama istithoah (kemampuan) adalah kemampuan membiayai perjalanan.   Di zaman moderen, muncul faktor baru yang paling menentukan perjanalan itu, yakni paspor dan visa.   Sebesar apapun dana itu, tidak punya arti apa-apa jika tidak memperoleh paspor dan visa.  Dengan demikian,paspor dan visa menjadi bahagian terpenting dari istithoah, menggeser posisi dana.  Jika seseorang akan menunaikan haji, wajib menyiapkan dana yang halal, maka otomatis ia pun wajib menyiapkan paspor dan visa yang halal. Dengan kata lain, ber-haji dengan paspor palsu dan visa palsu membuat hajinya terlaksana dengan usaha yang tidak halal, karena mencuri hak-haknya negara.   Dalam hadits dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bazzar dan Thabrani dalam kitab Majma` al-Zawaid, disebutkan bahwa, orang yang berhaji dengan usaha yang tidak halal, ketika ia berhaji dan membaca Labbaik Allahumma Labbaik, maka jawaban dari Malaikat dari langit: La Labbaik laka, wa la sa`dayka, kasbuka ha ram, wa zaduka haram, warahilatuka haram, irji` ma`juran wa absyir bima yasu’uka (Malaikat memnyeru dari langit: Tidak ada labbaik bagum dan tiada salam baagia untukmu, usaha mu untuk haji haram, bekalmu haram, perjalananmu haram; kembalilah dengan ongkos kerugianmu, dan gembiralah dengan keburukan yang menimpamu”). Jadi barang siapa yang naik haji degan sengaja membuat paspor dan visa palsu, berdasarkan hadits tersebut, hajinya tidak diterima oleh Allah SWT.  Paspor dan visa adalah dokumen yang dibuat sebagai hak-hak negara, sehingga memalsukan dokumen sama halnya mencuri hak-hak negara.

Kedua, Kasus Badal Haji. Akhir-ahir ini Kementerian Agama menerapkan kebijakan badal haji untuk jemaah haji yang wafat di Saudi sebelum sempat menunaikan haji, yaitu dengan membiayai seseorang untuk melakanakan hajinya, dengan maksud jamaah haji yang wafat itu akan mendapatkan pahala haji.  Seingat saya kebijakan pernah ada kebijakan sebelumnya (era 1990an ke bawah), yang asngat bagus, pro rakyat, yakni mengembalikan ongkos haji (BPIH) yang bersangkutan dan dapat digantikan oleh ahli warisnya pada tahun berikutnya.  Kebijakan itu sangat pro rakyat, karena pengmbalian biaya haji itu dipandang sebagai “santunan” yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk nik haji tahun berikutnya..  Sementara itu, badal haji bagi yang wafat, sama sekali tidak punya dalil syariat, bahkan bertentangan dengan syariat Islam.  Dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa, ayat 100 jelas-jelas menyebut bahwa orang yang wafat dalam perjalanan (hijrah) untuk menunaikan ajaran Allah dan Rasulnya nisaya telah disiapkan pahala oleh Allah SWT, dngn kata lain, tidak perlu badal lagi.  Badal seperti itu hanya buang-buang ongkos tanpa manfaat sama sekali.   Jadi, kita berharap agar Kementerian Agama kembali pada kebijakan lama dengan mengembalikan ongkos haji (BPIH) ke ali waris jamaah haji yang wafat di tanah suci sebelummenunaikan haji, dan meninggalkan kebjakan badal yang menyesatkan dan merugikan umat. Wallahu A`lam bi al-Showab

(bersambung ke bagian dua).

 

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH (Bagian I)

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA.

Al-Jauhariyah Rektor Perempuan di Saudi Arabiyah, berkerudung tanpa Cadar

Al-Jauhariyah Rektor Perempuan di Saudi Arabiyah, berkerudung tanpa Cadar

Pembahasan mengenai aurat dan busana Muslim, akan lebih banyak dikaitkan dengan kaum perempuan. Hal ini karena aurat laki-laki amat sederhana berdasarkan ijma ulama, yaitu hanya sebatas antara lutut dan diatas pusat (bayn al-surrat wa al-ruqbatayn). Lagi pula busana kaum laki-laki pada umumnya sudah dipandang sangat menutup aurat. Berbeda dengan kaum perempuan yang auratnya dan busananya cukup rumit dan kontroversial, sehingga perlu diuraikan sebagai berikut.
Secara komprehensif, ajaran Islam tentang busana mencakup empat aspek, yakni aspek aurat, aspek kesopanan, aspek keamanan dan aspek kemudahan bekerja. Tanpa melihat secara menyeluruh empat aspek tersebut, syariat Islam akan terkesan sangat kaku dalam pergaulan sehari-hari.

a. Aspek Aurat
Perintah menutup aurat adalah berdasarkan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke atas tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (Q.S.al-Ahzab [33]: 59).”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَائِهِنَّ أَوْ َابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S.al-Nur [24]: 31).

Dua ayat tersebut menjadi dasar pelaksanaan busana jilbab bagi kaum Muslimah. Perintah pada ayat 59 Surah Al-Ahzab bersifat mujmal (global), tanpa rincian sama sekali, kecuali hanya menyebut wajib menutup aurat ke atas tubuhnya ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ) tidak menegaskan seluruh tubuhnya (tanpa kecuali) ataukah hanya bahagian tertentu. Penjelasan kemudian terdapat pada ayat 31 Surah Al-Nur, yang agak terinci. Menurut kaedah Ushul Fiqih dan Ilmu Tafsir, setiap ayat yang terinci merupakan tafsir yang bersifat takhshish (pengkhususan) bagi ayat-ayat yang bersifat global (perintah umum). Pemahaman kedua ayat tersebut diatas adalah kurang lebih sebagai berikut:

1. Bahwa bagian tubuh perempuan yang memiliki daya tarik disebut perhiasan (zinatun) dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bagian tubuh yang sudah terbiasa (harus) tampak ( إلا ما ظهر منها – kecuali yang biasa tampak daripadanya), Kedua, bagian tubuh yang relatif sifatnya, bisa tampak dan atau harus tertetutup, tergantung pada situasinya. Bagian ini disebut aurat `aridhy, yakni aurat yang bersifat rerlatif. Dan ketiga, bagian tubuh yang mutlak tidak boleh tampak sama sekali, kecuali dengan suaminya sendiri, disebut aurat dzatiy.

2. Karena itu, kewajiban jilbab tidak mencakup seluruh bahagian tubuh wanita, dengan adanya pengecualian dalam Surah Al-Nur ayat 31 yang berbunyi ( إلا ما ظهر منها – kecuali yang biasa tampak daripadanya) Dalam tafsir Al-Qurthubiy dijelaskan bahwa menurut kebiasaan adat (pergaulan sehari-hari) dan ibadah (shalat dan haji) dalam Islam, wajah dan telapak tangan wanita pada umumnya selalu tampak, sehingga keduanya mendapat pengecualian dalam Q.S.al-Nur (24): 31 itu. Keduanya tidak dikategorikan sebagai aurat yang harus ditutup.

3. Dengan demikian, maka ketentuan menutup aurat bagi wanita secara umum dapat dibedakan dalam tiga hal, yakni:
– ketika ia dalam suasana beribadah;
– ketika ia berada di tengah orang yang bukan mahramnya.
– ketika ia berada di tengah tengah mahramnya;

4. Pada umumnya ulama sepakat bahwa anggota badan yang wajib ditutup ketika bershalat dan berhaji adalah segenap bahagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya dibolehkan tampak sesuai dengan bunyi kalimat إلا ما ظهر منها )illa ma zhahar minha( dalam Q.S.al-Nur (24): 31. Ibnu Taimiyah, mengutip pendapat Abu Hanifah, membolehkan juga telapak kaki, sebagai pendapat yang paling kuat, berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwa dua telapak kaki juga boleh tampak, karena masuk dalam kategori إلا ما ظهر منها: sesuai ayat tersebut.

5. Kewajiban menutup seluruh tubuh, selain muka dan telapak tangan, berlaku juga pada saat berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Asma binti Abi Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW: “Hai Asma’, sesungguhnya wanita yang sudah baligi tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya”.

6. Adapun ketika berhadapan dengan mahramnya sendiri (yaitu laki-laki yang haram kawin dengannya, a.l.: bapak, kakek, saudara, anak, anak tiri, cucu, anak saudara), juga dengan laki-laki yang tidak punya birahi dan anak-anak kecil yang belum mengerti aurat, maka batas aurat yang harus ditutup agak longgar. Menurut Al Syafi’iyah, batasnya hanyalah antara pusat dan lutut, karena sangat sensitif, sehingga diharamkan secara mutlak untuk tampak oleh semua laki-laki termasuk mahram, kecuali suaminya sendiri. Semua bahagian tubuh (selain antara pusat dan lutut) dapat tampak oleh mahram dan oleh sesamanya wanita. Ibn Hazm al-Zhahiriy, berdasarkan hadits dari Abi Hurayrah, bahkan menegaskan bahwa tak ada yang haram atas mahram pada perempuannya kecuali satu, yakni menyetubuhinya. Pendapat lain memerinci bahwa yang boleh tampak adalah kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari hari. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehari-hari mereka.

7. Hal di atas berarti bahwa rambut, leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut, yang wajib ditutup hanya jika berhadapan dengan laki laki yang bukan mahram, adalah keauratannya bersifat relatif, atau disebut aurat `aridhiyah yang sifatnya tergantung pada keadaan sekitar.

b. Aspek Kesopanan
Menyangkut model busana menutup aurat, syariat Islam menerima tradisi masing-masing bangsa. Karena itu, model pakaian yang bernuansa Timur Tengah seperti jubah laki-laki dan cadar perempuan tidak direkomendasikan secara khusus sebagai satu-satunya model busana Muslim. Maka, segala macam model menurut trend dan tradisi masing-masing bangsa, asalkan menutup aurat lagi sopan, adalah dipandang memenuhi ketentuan syariah.
Karena itu, semua kaum perempuan dengan beragam profesi, termasuk wanita karir, kaum selebriti Muslimah dalam dunia film dan musik, dapat merancang busananya sesuai dengan selera masing-masing asalkan tetap sejalan dengan ketentuan menutup aurat. Rancangan model yang beragam, itu terserah menurut trend dan selera yang berkembang, asalkan tidak keluar dari ketentuan syariat dan tata krama kesopanan menurut budaya masing-masing bangsa.

c. Aspek Keamanan.
Kewajiban menutup aurat juga sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan mereka. Sesuai dengan sebab turunnya ayat 59 Q.S.al-Ahzab tersebut, menurut Al Qurthubiy, adalah teguran terhadap wanita wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab (kerudung), sehingga sering diganggu oleh kaum laki laki, dan diperlakukan seperti budak pemuas nafsu. Untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tadi.
Bahkan pendapat ekstrim mengatakan bahwa segenap bahagian tubuhnya haram tampak oleh laki-laki, termasuk dalam lingkungan keluarga, kecuali suaminya sendiri. Pendapat terakhir inilah yang menjadi dasar adanya cadar, pakaian yang menutup segenap tubuh wanita kecuali mata. Dengan kata lain cadar tidak berdasar pada ayat Al-Qur’an yang sudah disebutkan di atas, melainkan hanya berdasar pada pertimbangan ulama tertentu dan budaya lokal Arab Hijaz. Ulama yang berpendapat ekstrim, di antaranya Ibn Khuwayziy Mandad, menegaskan bahwa wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menjadi sumber fitnah, sehingga kedua bahagian tersebut wajib ditutup.
Dengan kata lain bahwa tradisi memakai cadar (menutup seluruh tubuh kecuali mata) tidak berdasar langsung dari Al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi berdasar pada hasil ijtihad (pendapat) ulama tertentu. Hal ini dibuktikan oleh kebiasaan umum wanita, di sejumlah negeri Muslim seperti Pakistan, Banglades dan Malaysia bahkan di Arab Saudi sendiri, perempuan-perempuan tidak selamanya memakai cadar. Wanita-wanita dalam negeri kita, sejak dahulu pun sebenarnya sudah menutup aurat sesuai tradisi kerudung Indonesia sendiri, bukan dengan cadar.

Nyai Ahmad Dahlan, isteri Pendiri Muhammadiyah, juga berkerudung tanpa cadar

Nyai Ahmad Dahlan, isteri Pendiri Muhammadiyah, juga berkerudung tanpa cadar

Rasuna Said, Pejuang Nasional dari Minang, juga berkerung tanpa cadar

Rasuna Said, Pejuang Nasional dari Minang, juga berkerung tanpa cadar

(BERSAMBUNG KE Bagian 2)