PEREMPUAN, ORANG TUA SEJATI

RA Kartini, pejuang emansipasi kaum wanita Indonesia.

RA Kartini, pejuang emansipasi kaum wanita Indonesia.

Banyak ulama dan pemikir serta praktisi hukum Islam yang berpendapat tidak adil, hanya memandang kaum laki-laki sebagai orang tua pemilik sah bagi anak-anaknya.   Untuk menunjukkan kekeliruan pandangan seperti itu, berikut ini dikutipkan naskah dari isi buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA.

 

Hak Perempuan sebagai Orang Tua

Alasan utama mengapa kaum perempuan harus dihargai, ialah karena dari rahimnyalah setiap orang lahir ke dunia.  Perempuan sebagai ibu yang melahirkan, telah menanggung beban penderitaan sejak mengandung, melahirkan sampai memelihara anak-anaknya.  Karena itu, Allah SWT memerintahkan setiap orang untuk menghormati ibunya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

 

Dan Kami washiatkan agar manusia (berbuat baik) pada kedua orang tua (ibu-bapaknya); ibunya telah mengandungnya dalam keadaan selemah-lemahnya, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tua (ibu bapak) mu, hanya kepada-Kulah tempat kembalimu (Q.S.Luqman [31]: 14).

Menyangkut hak perempuan dalam keluarga, khusus mengenai statusnya sebagai orang tua, ternyata banyak disalah-pahami.  Sebahagian ulama menisbahkan anak hanya kepada kaum bapa (laki-laki) sebagaimana prinsip garis keturunan patrilineal bangsa Arab.  Hal ini sudah menjadi ketentuan selama berabad-abad dalam fikih, bahwa garis keturunan itu hanya ikut kepada ayah, bukan kepada ibu.  Ini jelas-jelas merupakan pelanggaran syariah dan penistaan kaum perempuan, sebab perempuan yang telah bersusah payah mengandung dan memelihara anaknya, hanya dinilai sebagai pangasuh bukan sebagai garis keturunan;  maka, di mana letak keadilannya?, padahal Islam selalu disebut sebagai agama yang paling adil dengan seribu satu macam slogan keadilan?

Menurut hemat penulis, terjadi ketidak-adilan dalam mengartikan ayat Al-Qur’an menyangkut garis keturunan ini, sehingga sebahagian mufassir, yang adalah pada umumnya laki-laki, secara subyektif menafsirkan sesuai dengan prinsip patrilineal, bahwa anak itu anak ayah bukan anak ibunya.   Padahal, dalam Q.S.Luqman (31) ayat 14 di atas, secara adil perempuan diakui sebagai orang tua (ibu) bersama ayah dengan terminologi walidayh (kedua orang tuanya).  Bahkan, ditekankan di dalamnya agar setiap orang lebih menghargai ibunya, karena jasanya yang begitu besar dalam mengandung, melahirkan dan memelihara anak-anaknya, ketimbang ayah.

Ketidak-adilan terjadi ketika menafsirkan kalimat mawlud lah (dilahirkan untuknya) yang diartikan bahwa anak itu dilahirkan untuk ayahnya, sebagai terdapat dalam ayat berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf (Q.S.al-Baqarah [2]: 233).

Bertolak dari posisi ayah sebagai al-mawlud lah pada ayat di atas, maka lahirlah pemahaman yang tidak adil, bahwa yang berhak memiliki anak adalah ayah, bukan ibu, karena ibu hanya sekadar melahirkan.  Pemahaman subyektif ini terilhami oleh kultur patrilineal bangsa Arab, dengan mengabaikan tema utama Al-Qur’an tentang keadilan dan kesetaraan.  Padahal, di awal ayat tersebut jelas-jelas disebutkan kalimat awladahunna (anak-anaknya), yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an mengakui perempuan adalah pemilik sah bagi anak-anaknya, yang karenanya dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya itu sekitar dua tahun.

Sebenarnya, menurut Q.S.Luqman (31)  ayat 14 yang dikutip sebelumnya, Al-Qur’an tidak mengajarkan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah), tetapi mengajarkan prinsip parental (garis keturunan ayah bersama ibu) secara berkeadilan.  Mari kita  mencoba menganalisisnya sebagai berikut.

Bahwa dalam ayat Q.S.al-Baqarah (2): 233 tersebut, Al-Qur’an menyebut ibu sebagai al-walidah, yang berarti orang tua yang melahirkan.  Makanya, ayat itu pun langsung menegaskan bahwa anak-anak yang dilahirkan itu adalah milik ibunya, dengan kalimat awladahunna (anak-anak mereka).  Secara terminolgi, setiap perkataan walid atau walidayn dan walidayh (Q.S.Luqman [31]: 14) adalah diartikan sebagai orang tua.  Orang tua laki-laki (ayah) disebut walid sedang orang tua perempuan (ibu) disebut walidah, dan kedua orang tua (ayah-ibu) disebut walidayn.  Jadi sebenarnya, ibu sebagai al-walidah adalah orang tua sejati bagi anaknya, dengan status istimewa sebagai orang tua sekaligus dia pula yang melahirkannya.

Berbeda dengan ayah, yang disebut mawlud lah; status sang ayah hanya sebatas orang tua yang memperoleh anak dari isterinya, namun bukan dia yang melahirkan dari rahimnya sendiri.  Perkataan mawlud lah ini semata-mata bermaksud menunjukkan adanya hubungan secara hukum antara ayah dan anak, jika anak itu lahir dari hasil pernikahan yang sah.  Sedangkan anak-anak yang lahir di luar nikah, atau tegasnya lahir dari perzinaan, maka ayah bilogis tidak mempunyai hubungan keluarga secara hukum dengan sang anak.  Dalam keadaan seperti ini, ayah tidak disebut sebagai walid dan tidak pula sebagai mawlud lah.  Jadi, hubungan keluarga antara ayah dan anak, sangat rapuh karena hanya bergantung pada status hukum semata-mata, bukan pada hubungan biologis; seperti inilah makna ayah sebagai mawlud lah.

Sementara perempuan (sang ibu) yang secara biologis menjadi orang tua, dalam keadaan apapun, baik anaknya lahir dari nikah yang sah maupun di luar nikah, sang ibu akan tetap disebut dalam Al-Qur’an sebagai walidah (orang tua).  Hal ini karena, sang ibu adalah benar-benar orang tua sejati, yang status keibuannya secara hukum dan biologis bersifat mutlak, tak ada yang dapat memutus hubungannya dari sang anak yang dia lahirkan sendiri.

Meskipun demikian, Al-Qur’an tidaklah menganjurkan prinsip matrilineal yang hanya mengakui garis keturunan pihak ibu, sebab di banyak ayat lainnya, orang tua selalu disebut sebagai walidayn (kedua orang tua).  Dengan demikian garis keturunan yang dianjurkan secara adil oleh syariah ialah parental (keturunan pihak ayah bersama ibu), bukan patrilineal, bukan pula matrilineal.  Hal ini semakin memperjelas dan mempertegas betapa syariah mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender.

Laki-laki dan perempuan adalah orang tua yang sama haknya pada anak-anak mereka (gambar diunduh dari Google.com)

Laki-laki dan perempuan adalah orang tua yang sama haknya pada anak-anak mereka (gambar diunduh dari Google.com)

Advertisements

RENUNGAN BAGI BANGSA YANG BERKEADABAN

DARI EMBER BOCOR SAMPAI SPRINDIK BOCOR

Oleh: Hamka Haq

Warga menyiramkan air pada kobaran api yang membakar rumahnya dengan menggunakan ember

Warga menyiramkan air pada kobaran api yang membakar rumahnya dengan menggunakan ember

Pada lokasi kebakaran di negeri antahberantah yang padat penduduk, sangat sulit trjangkau mobil DAMKAR.  Maka warga pun di sana berinisiatif memadamkan api dengan menggunakan sejumlah Ember berisi air, yang diantar secara berantai.  Tapi tiba2 saja Ember2 yang digunakan itu bocor,dan yang lainnya pecah. Maka idealnya warga harus mencari Ember yang utuh lagi tdk bocor/pecah.   Nmun dalam keadaan panik seperti itu, jalan keluarnya ialah menempelin ember2 bocor itu, agar masih bisa dimanfaatkan maksimal.

Warga rupanya tidak mau ambil pusing berdiskusi lama, mereka pun sepakat menempel ember bocor itu, ketimbang mencari ember yang belum tentu siap, sementara kobaran api semakin mengganas. Memang, Sangat tdk bijak jika dalam keadaan kepepet seperti itu, waktu habis utk diskusi soal Ember bocor, lalu melupakan kobaran api yang semakin dahsyat.  Prinsipnya ialah Jika kobaran api itu dpt dipadamkan dengan ember bocor, itu jauh lebih baik, ketimbang tidak ada ember sama sekali, sebab yang penting apinya harus padam, agar rumah-rumah warga terselamatkan.

Analogi di atas dapat digunakan untuk memahami dan menyikapi kasus spirindik bocor di tengah dahsyatnya korupsi di negeri tercinta Indonesia.  Alih-alih memghabiskan waktu mendiskusikan sprindik bocor, alangkah baiknya bangsa kita fokus brantas KOBARAN KORUPSI yang semakin dahsyat, ketimbang berdiskusi dan salah-menyalahkan adanya spirindik bocor.  Sebab yang penting ialah korupsi harus diberantas, untuk menyelamatkan kekayaan negara, dan duit rakyat jelata.

Tidak mustahil sprindik bocor itu justru akan dimanfaatkan untuk jedah agar kasus-kasus korupsi yang mega-raksasa dan dahsyat terlupakan dan akan dipetieskan.  Naudzu billah……

Pemberantasan Korupsi jauh lebih pentng ketimbang sprindik bocor

Pemberantasan Korupsi jauh lebih pentng ketimbang sprindik bocor

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI SURUT?

Merespon maraknya pemberitaan soal korupsi dalam sepekan terakhr, terutama setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ditahan KPK,

Sumber: daftartutorial.com

Sumber: daftartutorial.com

saya posting kembali naskah menyangkut korupsi yang telah dimuat di harian REPUBLIKA tanggal 5 Januari 2012, sebagai berikut:

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI  SURUT

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai “budaya”, apakah benar korupsi itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun bebas “budaya” korupsi, atau setidaknya menurunkannya?.

Suatu budaya tumbuh dari kebiasaan di tengah masyarakat.  Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah dibiasakan terus menerus, atau dibiarkan mentradisi  tanpa upaya menghentikannya.  Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh seekor  binatang; ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan.  Baginya hal itu merupakan kebiadaban, kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita.  Tapi bagi kita yang non vegetarian, memotong hewan bukan kebiadaban, melainkan hal yang wajar-wajar saja, sebab hal itu sudah merupakan tradisi lingkungan sejak kecil, bahkan kadang menjadi kebanggan tersendiri memotong banyak hewan untuk perjamuan pernikahan, atau sebagai korban di hari lebaran.  Maka sesuatu yang sifatnya tabu bagi sebahagian orang dapat berubah  jadi ‘budaya’ kebanggaan setelah melalui proses pembiasaan.

Mungkin analoginya tidak pas, tetapi perumpamaan di atas sedikit banyak membantu kita memahami mengapa perilaku koruptor semakin menjadi-jadi di negara kita,  bahkan sudah menjadi mafia tak kenal malu lagi, malah terkadang jadi kebanggaan tersendiri.  Aneh rasanya kalau dikatakan korupasi jadi kebanggan, tapi hal ini benar-benar nyata.  Pernah di beberapa tahun silam, seorang koruptor baru saja bebas dari penjara di Jakarta, kemudian para keluarga, dan sahabat-sahabatnya di pemerinatahan daerah, melakukan penjemputan meriah di Bandara Hasanuddin Makassar, diantar masuk ke ruang VIP milik Pemda setempat di atas lapisan karpet merah, bak seorang menteri atau pahlawan yg dinanti-nantikan pengagumnya.  Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk pembiaran, sehingga korupsi itu seolah sudah menjadi “budaya” bahkan  “kebanggaan” baru bagi sebagian anak bangsa.

Untuk memberantas korupsi agar tidak menjadi salah satu jenis keragaman “budaya” yang dibanggakan, maka banyak hal yang harus dilakukan terutama dilihat dari aspek moralitas bangsa kita sendiri.  Sebut saja faktor kemiskinan atau mental kemiskinan.  Bahwa  “kemiskinan itu akan mudah membawa seseorang pada kekufuran (pembangkangan aturan)”,  demikian hadis Nabi.  Seorang miskin, yang tidak tahu berbuat apa lagi untuk dapat makan di hari itu, rela atau tidak rela, terpaksa melanggar aturan, mencuri sebiji kakao, atau sebuah kapuk, ataukah sebuah semangka, yang menurut hukum, perbuatan itu kriminal dan jaksa pun menuntut di pengadilan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara sekitar 5 tahun.  Kedengarannya amat berat, dan sangat tidak adil, tapi begitulah tuntutan jaksa harus sesuai aturan, dan hakim pun jika memutus perkara harus sesuai aturan.  Prosedur hukumnya sesuai aturan karena pada saat jaksa mengajukan tuntutan begitupun ketika hakim menjatuhkan putusannya, mereka tidak terpengaruh oleh situasi apapun, atau mereka tidak bermental miskin.  Pada saat itu, polisi, jaksa dan hakimnya tidak memposisikan dirinya sebagai orang miskin yang mengharapkan imbalan dari siterhukum agar hukumannya berkurang.  Jadi karena menghadapi orang miskin, biasanya aparat penegak hukum tidak “bermental miskin”.

Berbeda pada kasus lain, yang di dalamnya “mental kemiskinan” biasanya melanda sebahagian orang yang sudah kaya raya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.   Pejabat yang bertugas di tempat basah, yang sehari-harinya bergelimang dengan uang, atau disibukkan membuat kebijakan tentang keuangan, biasanya digoda oleh mental kemiskinan, sehingga atas kesadaran sendiri, melakukan manipulasi dan korupsi.

Mental kemiskinan yang dapat melanda pejabat dalam posisi itu antara lain menggunakan kewenangannya membuat kebijakan yang menyimpang aturan, untuk mengemis imbalan milyaran rupiah dari orang yang diuntungkannya; ini biasa terjadi dalam hubungan antara legislator (DPR / DPRD) dan pihak eksekutif (pemerintah).  Atau membuat kalkulasi anggaran yang menyimpang dari harga sebenarnya di lapangan; hal ini terjadi dalam hubungan pimpinan proyek dengan rekanannya dari kalangan kontraktor atau leveransir.  Atau melakukan tindakan meringankan orang lain dari beban pajak dengan imbalan milyaran rupiah.  Atau dalam kaitan antara narapidana yang  berduit dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim yang bermental miskin, akan melahirkan banyak markus (makelar kasus) bahkan menciptakan mafia pelanggaran hukum yang semakin menggurita.  Dan masih banyak lagi pola hubungan seperti itu yang menggoda aparat hukum dan sang koruptor melakukan transaksiya.

Semua bentuk korupsi dan pelanggaran hukum itu terjadi, yang melibatkan oknum aparat penegak hukum  sendiri adalah karena, sekali lagi, adanya pembiaran sampai korupsi menjadi kebiasaan.  Tahun ini (2011), Gayus yang sudah jelas-jelas terdakwa korupsi pajak, sempat pergi ke Bali, Macau dan Singapura misalnya, tidak lain karena adanya pembiaran itu.  Maka Gayus pun diberi keistimewaan, apalagi aparat yg bermental miskin di sekitarnya itu menerima ‘sedekah’ dari Gayus, ibaratnya mereka gembira diberi hadiah oleh sang ‘majikan’ yang bernama Gayus.  Kita berharap pada tahun 2012, para penegak hukum membuang “mental miskin”nya , agar korupsi yang memalukan itu tidak dibiarkan terjadi lagi.

Sejalan dengan hal di atas, pokok persoalan yang kedua ialah masih belum maksimalnya negara menyejahterahkan rakyat.  Akibatnya, bukan hanya orang miskin yang tergoda mencuri demi sesuap nasi, tetapi aparat negara yang gajinya pun masih rendah tergoda melakukan korupsi.  Negara belum manjalankan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Negara baru memberi kesejahteraan kepada segelintir konglomerat dalam negeri dan manca negara.  Maka jangan diherankan jika aparat negara bahkan aparat penegak hukum pun berlomba mencari sumber nafkah baru yang bernama korupsi, terutama mereka yang sudah ketularan “mental miskin”.

Hal tersebut akan terus berlangsung menggerogoti kekayaan negara, apalagi masyarakat melihat bahwa hukuman koruptor di Indonesia relatif ringan dibanding negara lain. Di sini koruptor tidak merasa jera, ruangan tahanannya bisa dilengkapi ac, kulkas, televisi dan seluler, bisa berwisata ke Bali, Makau dan Singapura, bisa lepas dari penjara dalam waktu yang singkat karena alasan sakit, belum lagi tiap momen nasional mereka dapat remisi.  Beda dengan manca negara, misalnya Cina yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, sehingga pejabat-pejabatnya berpikir seribu kali utk korupsi.  Dengan demikian uang negara bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, ibarat air yang mengalir tanpa kebocoran di mana-mana, mampu membasahi seluruh permukaan tanah Cina.  Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Cina semakin mantap, dan tak akan terkena dampak krisis ekonomi Amerika dan Eropa.

Jadi, untuk membendung laju terjadinya korupsi tahun 2012, minimal ada empat langkah yang harus ditempuh, yakni pertama: menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor.  Tidak cukup dengan hukuman sekian tahun, apalagi diselingi remisi, tetapi harus dengan penjara seumur hidup, kalau bukan hukuman mati seperti di Cina.  Langkah yang kedua ialah, KPK dengan kepemimpinan yang baru, bersama semua lembaga negara dan pemerintahan yang terkait, harus secara adil dan komprehensif, tidak tebang pilih dalam upaya menjerat para koruptor  di negeri ini.  Ketiga, para institusi penegakan hukum, KPK, polisi, kejaksaan dan pengadilan secara simultan bersama masyarakat menciptakan budaya malu melakukan korupsi, menghentikan pembiaran terjadinya korupsi berulang-ulang sehingga korupsi benar-benar tidak menjadi kebiasaan dan jenis budaya baru bangsa Indonesia.  Dan yang keempat ialah, memaksimalkan fungsi negara mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.  Meskipun tidak ada jaminan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta pendapatan pegawai negara yang memadai, korupsi akan berhenti, tetapi setidaknya dorongan melakukan korupsi akan berkurang, insya Allah.  Wallahu a’lam bi al-Shawab

Sumber: kompasiana.com

Sumber: kompasiana.com

PERDA SOAL WANITA NAIK MOTOR DI ACEH

Graphic1

PERDA SOAL WANITA NAIK MOTOR DI ACEH

 Oleh: Hamka Haq

Dalam sidang promosi doktor a.n. Dr.Imran Anwar Kuba, saya selaku Promotor sekaligus salah seorang Penguji, menanyakan kepada yang bersangkutan satu contoh soal yakni Perda Aceh yang melarang wanita naik motor derngan cara ngangkang, dan mengharuskan duduk menyamping.   Spontan saja, hadirin menjadi riuh tapi serius mengamati persoalan tersebut.  Kesimpulannya, promovendus tidak setuju dengan perda tersebut, karena tidak sejalan dengan mashlahat yang menjadi maksud syariat yang tengah dibahasnya.

Memang, kalau dicermati perda syariat yang melarang wanita ngangkang jika naik motor (dibonceng), adalah sangat musykil.  Kemusykilan pertama, saya yakin larangan itu hanya berlaku ketika wanita dibonceng, dan tentu tidak berlaku ketika wanita sendiri yang mengendarai (nyetir) sepeda motornya.  Maka timbul pertanyaan, apa bedanya dari segi keselamatan, antara duduk ngangkang ketika nyetir sendiri, dan duduk ngangkang ketika dibonceng?.  Jika wanita dizinkan nyetir dengan cara ngangkangi motornya, mengapa tidak boleh ngangkang ketika ia dibonceng?, padahal, sama-sama menghendaki keselamatan (mashlahat)?

Selain persoalan musykil menurut logika tersebut, mari kita tinjau dari segi proses hukum (istinbath hukum) berdasarkan ushul fiqhi (filsafat hukum Islam).  Dalam menetapkan hukum, hal pertama harus diperhatikan apakah kasus itu punya nash (dalil ayat atau hadits)?.  Karena ternyata hal itu tidak punya nash secara langsung, maka langkah kedua ialah menempuh metode qiyas (analogi), yakni mencari unsur-unsur kesamaan sifat / illatnya dengan kasus yang pernah ada di zaman Nabi SAW.  Dalam proses penetapan qiyas ini pun ada tiga tahap, yakni 1) takhrij al-manath, menghimpun semua sifat dan keadaan yang ada pada kasus yang dijadikan rujukan analogi itu. 2)tanqih al-manath, menyaring sifat-sifat dan keadaan yang diduga keras sebagai dasar penetapan hukum. 3) tahqiq al-manath, yaitu menetapkan satu sifat khusus yang menjadi illat (sebab-hikmah utama) yang ada pada kasus tersebut.

Mari kita terapkan proses qiyas tersebut pada perda Aceh.  Kasus naik motor di zaman Nabi SAW tentu tidak pernah ada, karena itu tidak bisa ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, tetapi harus dengan qiyas.   Di zaman Nabi, ada kasus mengendarai kuda atau unta, yang dapat dijadikan dasar analogi (qiyas) bagi kasus naik motor zaman moderen.  Aisyah binti Abib Bakar, isteri Nabi SAW diriwayatkan pernah naik unta, hanya saja tidak dijelaskan bagaimana caranya duduk apakah ngangkang atau tidak?.   Kita ambil jalan netralnya saja, bahwa kemungkinan besar Aisyah duduk di atas unta itu dengan beralaskan balai-balai, sehingga ia tidak harus ngangkang.  Dalam keadaan itu pun dpastikan Aisyah duduk dengan posisi menghadap ke depan, tidak menyamping, dengan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan.

Tahap pertama, kita harus melakukan takhrij al-manath, menghimpun sifat-sifat dan keadaan cara naik unta yang dilakukan Aisyah.  Antara lain: beliau duduk menghadap ke depan; duduk di atas balai-balai (asumsi bhw beliau tidak ngangkang); untanya tidak berlari kencang; dan Aisyah merasa aman terhindar dari kesulitan di atas untanya.  Semua sifat dan keadaan tersebut harus diuji pada tahap kedua, tanqih al-manath (penyaringan), mana yang jadi penyebab / pertimbangan utama (illat) bagi posisi seseorang yang layak ketika naik kendaraan.  Apakah posisinya harus menghadap ke depan?, jawabnya bukan, karena ada kendaraan mobil atau pesawat khusus yang posisi kursinya menghadap ke samping, tetap dipandang layak dan aman.  Apakah harus duduk di atas balai-balai? Jawabnya bukan, karena dalam banyak hal orang naik unta dan kuda tidak memakai balai-balai, dan tetap disebut layak dan aman. Apalagi kalau naik balai-balai di atas motor tentu tidak layak dan lebih berbahaya lagi.  Apakah kendaraan tidak berlari, ternyata tidak juga, karena banyak kendaraan (unta dan kuda) apalagi motor dan mobil tetap nyaman dan layak dikendarai dalam keadaan lari kencang.  Terakhir, dan tinggal satu-satunya sifat / keadaan, yakni Aisyah merasa aman dan posisi duduknya tidak menyulitkan di atas kendaraannya.  Sifat dan keadaan terakhir inilah yang menjadi illat (sebab pertimbangan) yang berlaku pada semua keandaraan apapun, untuk dapat dikatakan layak bagi semua pengguna untuk semua jenis kendaraan, yakni merasa aman dan tidak menyulitkan.

Dalam kasus mengendarai motor (dibonceng) bagi perempaun, ada dua alternatif cara duduk, yakni menghadap ke depan dengan cara ngangkang, atau menghadap ke samping dan tidak mengangkangi sepeda motornya.  Untuk menentukan mana di antara dua alternatif tersebut yang layak sercara umum, maka dua-duanya harus ditimbang dalam konteks keamanan dan kemudahan (tidak menyulitkan) demi kermaslahatan sang pengendara (yang dibnoceng).  Tentu saja, kesimpulan akan sampai menetapkan (tahqiq al-manath)  bahwa yang layak ialah naik motor dengan ngangkang (menghadap ke depan), sebab lebih tinggi tingkat keamanannya, dan tingkat keselamatannya bagi pengendara ataupun bagi yang dibonceng, ketimbang cara duduk menyaming.  Hal ini, bukan karena ngangkangnya dan bukan karena menghadap kedepannya, yang jadi illat (dasar pertimbangan dan penetapan hukum), melainkan karena faktor keamanan, keselamatan dan kemudahannya.  Andaikata posisi cara duduk menyamping itu lebih aman dan tidak menyulitkan, maka itu pun yang harus ditetapkan sebagai paling layak bagi perempuan.

Demikian sekedar contoh menerapkan metode qiyas pada kasus yang tidak terdapat nash-nya secara qath’iy, dan harus diproses istinbath melalui metdoe qiyas.  Memang tidak sederhana, hanya karena pertimbangan adat semata-mata.  Dalam kaedah ushul fikih, adat dapat menjadi rujukan (al-‘adat muhakkamah) sepanjang memberi kemashlahatan bagi manusia. Semua adat yang bisa merusak kemashlahatan akhirat (musyrik, bid’ah dhalalah dan lain2) dan atau merusak kemashlahatan dunia (membahayakan jiwa, memusnahkan harta, tidak bermanfaat, dan lain2) tidak boleh jadi rujukan penetapan hukum Islam. Wallahu a’lam bial-shawab.

MEMAKNAI IDUL ADHA DENGAN SPIRIT SUMPAH PEMUDA

MEMAKNAI IDUL ADHA DENGAN SPIRIT SUMPAH PEMUDA

Oleh: Hamka Haq

Idul Adh’ha (Adha) disebut juga sebagai Idul Qurban, kini sedang dirayakan oleh umat Islam. Qurban, selama ini dipahami sebatas ibadah penyembelihan hewan, berasal dari kisah Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih puteranya, Ismail, yang menggambarkan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail pada perintah Tuhan.  Jika pemahaman demikian tidak disertai hikmah kemanusiaan yang mendalam, akan mudah disalahpahami dan menjadi doktrin radikal yang memotivasi keberanian seseorang menjadi martir, dalam suatu “jihad” bom bunuh diri.  Tidak mustahil, pemahaman seperti itulah yang mengilhami pelaku bom bunuh diri yang menimbulkan korban dan kerusakan luar biasa di sejumlah negara termasuk Indonesia. Padahal, hikmah ibadah qurban, seperti disimak dari kisah Ibrahim dan Ismail, Tuhan justru menyelamatkan nyawa Ismail dari ritual pengurbanan. Inilah hikmah seseungguhnya Idul Adha, yakni Penyelamatan atau pembebasan manusia dari bahaya yang dihadapi dalam hidupnya.

Menyembelih (membunuh) manusia sebagai “sesembahan” adalah bertentangan dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia itu sendiri.  Karena itu, perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS untuk mengurbankan puteranya Ismail harus dipahami sebagai ujian keimanan belaka, sebab Allah SWT mustahil menghendaki Ismail tewas sebagai “kurban”.  Tuhan tidak mengizinkan adanya tetesan darah manusia di muka bumi, walaupun itu sebagai ibadah, apalagi jika darah manusia tertumpah akibat kezaliman antarsesama, Allah SWT sangat menghargai darah dan kehormatan manusia sebagai makhluk-Nya yang termulia di muka bumi sebagaimana firman-Nya:  (sungguh Kami memuliakan manusia anak cucu Adam ituQ.S.al-Isra [17]: 70)

Bagi bangsa-bangsa yang sekian lama terjajah, dengan semangat pembebasan, mereka bangkit memerdekakan bangsanya dari cenkeraman kolonialis dan imperialisme.  Bangsa Indonesia pun berjuang selama tiga abad untuk bebas dari penjajahan Belanda, dan akhirnya dapat merdeka.  Semangat ini kemudian diabadikan dalam Pembukaan UUD 1945 …… maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemaniusiaan dan peri-keadilan.

Namun, dampak dari politik devide et impera yang diterapkan panjajah, bangsa kita belum terbebas sepenuhnya, masih menaruh dalam batinnya rasa permusuhan antara sesama anak bangsa. Untuk itu diperlukan semangat kemanusiaan baru yakni menerima perbedaan dan keragaman sebagai berkah yang merekat kita sebagai satu bangsa dalam satu tanah air, dan tidak menjadikannya sebagai sumber kebencian yang tiada habisnya.   Dengan semangat persaudaraan kebangsaan, sesuai dengan hikmah kemaslahatan idul Adh’ha, diharapkan tak satu pun elemen bangsa kita yang tertindis dan tertindas oleh bangsanya sendiri.  Sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika dan sejalan dengan ajaran semua agama di dunia, kita berharap bangsa kita dapat bebas dari perilaku hewan yang saling memangsa.  Seperti inilah tujuan yang sesungguhnya Sumpah Pemuda tanggl 28 Oktober 1928 (84 tahun yang lalu), yakni kita ditakdirkan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, dalam Indonesia Raya.

Di atas hikmah “Penyelamatan”  manusia itulah, kita membangun kebersamaan guna mewujudkan kesejahteraan bersama, tanpa ada lagi komunitas etnis atau agama tertentu yang egois mau hidup sendiri dan melakukan penindasdan bahkan pemusnahan etnis (komunitas) lainnya.  Tiada lagi kelompok tertentu yang, atas nama agama melecehkan, mengejar-ngejar, merusak sekolah dan rumah ibadah umat agama lain.  Pokoknya, dengan hikmah “pembebasan” Idul Adha, tiada lagi kelompok tertentu yang bertindak sebagai hakim sendiri, merusak dan mengobrak abrik aset milik umat agama lain, dengan mengatas namakan perintah Tuhan.   Seperti itulah dambaan para pendiri Republik ini, antara lain dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, yang menegaskan bahwa: “Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa.  Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”……”Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban.  Apakah cara yang berkeadaban itu?  Ialah hormat menghomrati satu sama lain.

Pada bulan Juli yang lalu, penulis menyajikan materi Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) pada Round Table Meeting of Global Movement Foundation, di Kualalumpur, atas undangan PM Malaysia Najib Razak.  Kita tentunya berbangga karena Falsafah Pancasila dan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika yang dianut bangsa Indonesia, kini mulai dipelajari untuk diamalkan oleh bangsa-bangsa lain.

Bagi kita umat Islam Indonesia, kita harus menegakkan risalah Islam yang rahmatan lil-alamin, untuk masyarakat dunia yang damai, khususnya di negeri kita sendiri.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di Indonesia, sebagai pengamalan syariat Islam keindonesiaan, menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan).  Risalah Islam Rahmah seperti itulah yang dilaksanakan Rasulullah SAW, sampai beliau dapat mewujudkan perdamaian Hudaibiyah dengan bangsa Quraisy, pada tahun 628 M (tahun 6 H).

Namun, kita patut prihatin atas sejumlah peristiwa di negeri kita yang sangat bertentangan dengan risalah Islam Rahmah, dan mengusik kebhinnekaan kita serta menodai ideologi negara Pancasila.  Serentetan konflik antaretnis, antarumat beragama, ditambah lagi dengan kagiatan teroris yang belum dapat dipadamkan secara tuntas.   Antara lain penyebab utamanya ialah kekeliruan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.  Misalnya ajaran “jihad” dipahami di luar konteksnya.   Di zaman penjajahan, memang pada tempatnyalah ayat-ayat jihad selalu berkonotasi perang, sebagai pembangkit semangat perlawanan terhadap penjajah.  Tapi untuk zaman kekinian bangsa, orientasi jihad bukan lagi perang.  Kini dan ke depan, jihad hendaknya bermakna perdamaian dan kerja keras memakmurkan bangsa.  Sebab, jika jihad masih saja berorientasi perang seperti zaman penjajahan, maka dikhawatirkan sebagian generasi kita akan melampiaskan semangat perangnya untuk menzalimi bangsanya sendiri.  Boleh jadi, anak-anak muda pelaku pengeboman di Bali yang menewaskan ratusan warga asing, pengeboman hotel, kedutaan besar negara sahabat dan pembakaran gereja  yang masih saja ber;angsung hingga hari kini adalah terinspirasi oleh jihad yang berkonotasi perang.   Pada hal Jihad, dalam bahasa Arab bermakna kerja keras, seharusnya dikembalikan ke maknanya yang asli itu, yakni: kerja, kerja, dan bekerja keras untuk kesejahteraan bangsa; bukan perang untuk kesengsaraan.

Dengan kata lain, untuk menjadi bangsa yang bermartabat di tengah pergaulan dunia, generasi kita harus berjihad (berusaha keras) menguasai ilmu (sains dan teknologi) dan etos kerja (pengabdian tinggi). Kerja keras ditunjang dengan akhlak mulia merupakan jatidiri generasi muda yang kita dambakan.  Untuk ini, ketaatan pada agama dan budaya menjadi penting, guna mencegah terseretnya generasi muda ke pergaulan bebas, yang bernuansa kekerasan (tawuran) seks (pemerkosaan) dan narkoba. Akhir-akhir ini, kita sangat prihatin menykasikan semakin meningkatnya frekwensi perkelahian (tawuran) remaja dan mahasiswa, yang berakibat pembunuhan.  Bayangkan saja, pelaku pembunuhan dalam tawuran siswa di jakarta itu, ketika ditanya tentang perasaannya usai tawuran, spontan saja menjawab: “merasa puas setelah membunuh” (naudzu billah). Sementara mereka yang tidak tawuran asyik menikmati pesta sabu-sabu (narkotik), bahkan seorang hakim Mahkamah Agung, juga ditangkap basah pada pesta sabu-sabu yang sengaja diadakannya.  Sementara itu frekensi pemerkosaan di atas angkutan umum juga meningkat.   Sungguh, generasi muda kita harus selamat dari kerusakan akhlak seperti itu, dan bersiap menjadi pewaris kecerdasan patriotis pelaku “Sumpah Pemuda”.  Keharuman dan masa depan bangsa terletak di pundak kaum pemuda.  Salah satu syair Arab mengatakan: Innama al-Umam al-akhlaq ma baqiyat, fa in humu dzahabat akhlaquhum dzahabu, (Keharuman suatu bangsa tergantung pada akhlaknya, jika akhlaknya telah hancur maka binasa-lah bangsa itu)

Islam dan Kemanusiaan

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq. MA

Universalitas Islam

Islam adalah agama untuk seluruh manusia yang memembus batas-batas zaman dan ruang, atau seperti yang biasa diistilahkan: shalih li kulli zaman wa makan.  Islam adalah untuk persaudaraan universal bagi umat manusia, membangun peradaban dunia yang mengglobal tanpa sekat-sekat etnis, ras, agama dan budaya.  Maka, dalam Al-Qur’an pun ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia: wa ma arsalnaka illa kafatan li al-nas, yang artinya: “Aku tidak mengutus kamu hai Muhammad keculai untuk seluruh manusia” (Q.S.Saba’[34]:28).

Bertolak dari perinsip di atas, setidaknya lahir dua pengertian: pertama, bahwa Islam, sebagai agama dapat diterima oleh komunitas manusia di seluruh dunia, dan yang kedua, bahwa sebagai ajaran moral, Islam dapat menginspirasi umat manusia untuk membangun peradaban universal untuk kemaslahatan bersama bagi umat manusia.  Terjadinya hijrah (perpindahan besar-besaran) dari Mekah ke Yatsrib, pada dasarnya bukan karena keterpaksaan kaum Muslimin waktu itu, melainkan atas dasar prinsp bahwa agama Islam yang mereka anut dapat diterima atau berlaku untuk masyarakat manusia, kapan dan di mana pun.  Jika masyarakat Mekah masih enggan menerimanya, akibat masih kuatnya pengaruh kepercayaan lama, maka diharapkan Islam dapat diterima di Yatsrib.

Demikian pula, adanya “ekspansi” bagi kaum Muslimin di kemudian hari untuk membantu masyarakat Arab di sekitarnya, seperti Siria dan Mesir untuk lepas dari penjajahan Romawi, adalah  karena terinspirasi oleh ajaran kemanusiaan untuk saling menolong dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, dengan mencegah kezaliman antar manusia.  Jadi sejak awal, agama Islam telah mendorong kaum Muslimin untuk menyadari adanya sebuah tatanan global, yang di dalamnya umat Islam harus berperan, dan agama Islam dapat menjiwai kemaslahatan dalam peradaban manusia.  Karakteristik seperti ini menunjukkan bahwa Islam akan selalu sejalan menyertai naluri kemanusiaan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan maanusia.  Perhatikan doktrin Al-Qur’an tentang hal tersebut:

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal”  (Q.S.al-Hujurat [49]: 13).

Kata kunci dalam ayat di atas ialah “lita’arafu”, yang selama ini diartikan: “saling mengenal”.   Semangat saling mengenal yang menjadi inti doktrin tersebut ialah “kearifan” yang berasal dari akar kata yang sama dengan “lita`arafu”.  Islam menghendaki terwujudnya kearifan global dengan filosofi lita`arafu bagi kehidupan manusia, yang tercermin dalam peradaban yang dibangun yang berintikan mashlahat (ma’ruf), dalam tatanan masyarakat plural yang disebut masyasrakat madani.[1]

Masyarakat madani atau yang dikenal di Barat sebagai civil society atau civilized society, ialah suatu tanatan masyarakat demokratis, yang menghargai perbedaan etnis, bahasa dan agama.  Model masyarakat seperti itulah yang dibangun Nabi Muhammad SAW  di Yatsrib, kemudian negeri itu berubah nama menjadi “Madinah”, setelah menjadi pusat peradaban, yang menunjukkan betapa persaudaraan antar orang Arab dan non Arab, antara Muslim dan non Muslim (Yahudi, Kristen dan kaum Musyrikin) dapat dibangun atas nilai kemanusiaan universal.

Menyangkut kehidupan bernegara, nilai kemanusiaan secara jelas dapat dilihat dari tidak adanya term “negara Islam” dalam Al-Qur’an dan hadits bahkan tidak juga dalam naskah Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW bersama umat agama-agama lain di Yatsrib (Madinah).  Al-Qur’an hanya mengungkapkan pesan-pesan universal tentang negara yang indah, misalnya dalam Q.S.Saba’(34): 15, disebutkan baldah thayyibah wa Rabb Ghafur (negara yang indah dibawah ampunan Tuhan).  Sungguh bijaksana ajaran demikian, sebab dalam kehidupan bernegara, gagasan-gagasan kemanusiaan lebih utama ketimbang kepentingan primordial suku dan agama tertentu.  Terminologi baldah thayyibah sangat pas dengan negara yang berideologi nasionalis di atas landasan humanis seperti di Indonesia.

Negara baldah thayyibah itulah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAWdi Yatsrib, yaitu sebuah negara persaudaraan, antaragama dan antaretnis.  Di atas persaudaraan kemanusiaan itu, beliau terbukti berhasil membawa masyarakat Yatsrib menjadi berperadaban, yang dalam bahasa Arab disebut tamaddun.  Piagam Madinah sebagai konstitusi baldah thayyibah, memakai terminologi ummah yang mengacu kepada segenap elemen masyarakat mencakup Muslim, Yahudi dan umat agama-agama lain adalah jelas berasas kemanusiaan.  Untuk ini Nurcholis Madjid menyatakan bahwa: “Bunyi naskah konstitusi itu sangat menarik.  Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan moderen pun mengagumkan.  Dalam konstitusi itulah untuk pertamakalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup moderen di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain.Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.”[2]

Untuk kasus Indonesia, perjuangan kebangsaan (nation building and development), harus merefleksikan nuansa kemanusiaan dari risalah Islam yang bersifat rahmatan lil`alamin, atau bersifat kaffatan li al-nas. Artinya, sebuah perjuangan untuk lita`arafu, agar saling berbuat kebajikan bagi sesama manusia di negeri ini.  Dengan nasinalisme yang bersifat humanitiy, kita merangkul semua warga bangsa untuk masuk dalam iklim bernegara yang rahmatan lil`alamin, yang melayani kepentingan warga sebagai manusia, bukan karena etnis, ras atau agama tertentu.

Atas prinsip universalitas dan inklusifistik, maka ajaran Islam mendorong pergaulan peradaban secara luas.  Terbukti, pada era khilafah Umayyah dan Abbasiyah kemudian hari, Islam terbuka menerima peninggalan kebudayaan sebelumnya, seperti pemikiran Helenistik Yunani yang dibawa oleh Alexander Yang Agung ke Mesir, Siria dan Mesopotamia. Keterbukaan itu semakin menjadi-jadi lewat penerjemahan yang digalakkan sejak pemerintahan Al-Makmun dari dinasti Abasiyah.  Beliau mengangkat Hunain Ibn Ishaq seorang Kristen yang profesional ahli bahasa untuk mengepalai lembaga penerjemahan itu.  Hunain pernah menyatakan bahwa: “Bagiku ada dua hal, yakni agama dan profesi.  Agama mengajarkan untuk harus berbuat baik kepada musuh-musuh, apatahlagi terhadap sahabat-sahabat kami.  Dan profesi saya adalah untuk kepentingan umat manusia“.[3]

Dengan semangat kemanusiaan universal dari Al-Qur’an, umat Islam di zaman klasik terbuka untuk menyerap ilmu pengetahuan dari luar.  Mereka berani untuk lepas dari penjara eksklusifitas Islam, lalu menerima produk “asing” berupa ilmu dan teknologi, sampai mereka menembus pula batas-batas etnis, gegografi, budaya dan agama. Hal itu mereka lakukan sebagaimana sabda Nabi: uthlub al-`ilma walaw bi al-Shin[4]  (carilah ilmu walau ke negeri Cina).

Terbukti, ajaran teologis eksklusif Islam berjalan beriringan dengan semangat kemanusiaan dan keterbukaan.  Sebab, takkan ada peradaban kemanusiaan yang dapat tegak, tanpa pergaulan lintas etnis, budaya dan agama.  Hanya dengan pergaulan global, tanpa sekat primordialisme seperti itu, alih teknologi dapat terwujud untuk kesejahteraan manusia pada umumnya.  Untuk itu umat Islam seharusnya melakukan kontak peradaban dengan dunia luar, tidak canggung mengejar sains dan teknologi, belajar soal kemakmuran ke negara-negara Kristen di Barat, tanpa melupakan negara-negara Asia, misalnya Jepang dan teristimewa Cina sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.  Umat Islam harus bangkit lagi menyapa semua umat manusia, menyerap semua peradaban masa lalu.  Kiranya Islam benar-benar tampil sebagai rahmat untuk alam semesta ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin, demikian firman Tuhan: “dan tidaklah Kami mengutus engkau Muhammad, kecuali rahmat untuk alam semesta” (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107)

Dengan prinsip kemanusiaan seperti di atas, maka tidak heran jika terdapat sekolah Islam Indonesia, misalnya di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua dibangun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sebahagian siswanya adalah non Muslim.  Mereka diasuh dengan semangat kemanusiaan, tanpa harus menukar agamanya menjadi Muslim.  Dari kalangan Muhammadiyah, adalah Abdul Mu’ti dan Fajar Riza Ul Haq menawarkan varian baru yaitu Krismuha (Kristen – Muhammadiyah) dalam memahamai hubungan Islam dan Kristen di Indonesia melalui pendidikan.  Dalam buku Kristen-Muhammadiyah[5], mereka menggambarkan perkembangan sekolah Muhammadiyah di daerah mayoritas non-Muslim, yaitu Ende, Flores (NTT), Serui (Papua), dan Putussibau (Kalimantan Barat).SMA Muhammadiyah,sebagai sekolah Islam yang pertama di wailayah tersebut, mendapat respon positif dari Uskup Agung (emeritus) Ende, Mgr Donatus Djagom, bahkan memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah Islam tersebut.

Menerima siswa non-Muslim adalah sesuai dengan pandangan keislaman yang dibangun atas dasar falsafah toleransi, keterbukaan, dan pluralitas kemanusiaan. Saat ini jumlah siswa non- Muslim dalam setiap kelas mencapai 2/3.  Sementara itu, alasan utama mengapa para siswa Kristen tertarik pada SMA Muhammadiyah, ialah pertama, karena mutu sekolah yang baik; kedua, biaya pendidikan relatif terjangkau dan bisa dicicil.Ketiga, dan ini yang terpenting, bahwa SMA Muhammadiyah memberikan Pendidikan Agama Kristen (PAK) dengan guru-guru dari Kristen sendiri.[6]  Bagi siswa Kristen, dengan belajar di sekolah tersebut, wawasan mereka tentang Islam menjadi luas, dan hal ini penting untuk bisa menjadi pastor atau pendeta.  Sungguh luar biasa, sebuah sekolah Islam di Indonesia dapat mendidik calon-calon petinggi Kristen (Katolik).  Bahkan,menurut pengakuan Theophilus Bela,Sekretaris Jenderal Committee of Religion for Peace dan Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta, ada lulusan SMA Muhammadiyah yang kemudian melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi dan menjadi Pastor Katolik, dan tidak sedikit pula yang menjadi biarawati[7].Ini suatu bukti bahwa nilai Islam tentang kemanusiaan memberi kontribusi bagi pembangunan peradaban bersama.

Lebih dari itu, di sejumlah Perguruan Tinggi Islam, juga telah dijalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi non Muslim luar negeri Eropa dan Amerika, terutama dalam program studi kedokteran, yang semuanya untuk kepentingan kemanusiaan.   Bahkan untuk sekadar diketahui, ketika penuls menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN (kini  UIN) alauddin Makassar, 1999-2001, pernah menerima mahasiswa non Muslim, bekerjasa sama dengan Sekolah Tinggi Teologia Makassar.  Di antara mereka ada yang berhasil menjadi pendeta di Gereja binaannya.

Masih banyak aspek lain yang mencermnkan nilai kemanusiaan dalam Islam, misalnya menyangkut soal kesejahteraan ekonomi, baik dalam hal kerjasama jaringan ekonomi mapun dalam soal menyantuni sesama manusia, Islam memberi tempat bagi umat agama lain.  Seperti halnya, Nabi Muhammad SAW sering membeli barang dagangan orang Yahudi, khususnya makanan dan pakaian[8]  Salah satu hadits menyebut hal ini sebagai berikut:

Telah memberitakan padaku Al-Aswad, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertangguh sampai waktu tertentu, dan menggadaikan dari padanya sebuah baju besi.

Demikian juga syirkah (perkongsian) dengan umat agama lain dan mengupah mereka dalam suatu pekerjaan profesional, semua diajarkan Islam.  Rasulullah SAW, dalam perjalanan hijrah, mengupah seorang musyrik dari kalangan Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan.[9]  Selain itu,  syariah juga membolehkan mudharabah (memberi atau menerima modal) umat agama lain dalam suatu usaha bersama.[10]

Atas dasar kemanusiaan, umat agama lain juga berhak dan dibolehkan untuk meneruskan usaha ekonominya, termasuk memelihara babi dan menjual khamar untuk kalangan mereka; dan jangan heran, harganya pun boleh diterima dan digunakan oleh umat Islam.  Hal ini diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dengan berdasar pada praktik Umar bin al-Khaththab, asal saja penjualannya ditangani oleh mereka sendiri, kemudian kaum Muslimin menerima harganya sebagai jizya ataupun sebagai `usyur (pajak persepuluhan) mereka.[11]   Dalam hal penguasaan tanah untuk pertanian, juga kedudukan umat agama lain sama dengan Muslim, masing-masing berhak menjadi pemilik dan penggarap.  Mereka juga sama-sama berhak mengolah tanah yang tak bertuan, kemudian memiliki tanah yang digarapnya itu.  Demikian pendapat Imam Ahmad , kaum Hanafiyah dan Malikiyah[12].

Bahkan lebih dari itu, menyangkut soal zakat, Al‑Zuhriy, Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Syabramah membolehkan zakat (termasuk zakat fitri) dibagikan kepada umat agama lain berdasarkan pengertian umum dari ayat

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[13]

Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyenangi orang‑orang yang berlaku adil (Q.S.al-Mumtahanah [60]: 8)

Syaikh `Ali Ahmad Al‑Jarjawiy, dalam bukunya Hikmat al‑Tasyri’ wa Falsafatuh, membolehkan zakat fitri diberikan kepada umat agama lain berdasarkan ayat di atas, namun tetap memprioritaskan kepada orang‑orang Muslim, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “tu’khadz min aghniya’ihim wa turaddu `ala fuqara’ihim” (zakat dipungut dari orang‑orang kaya mereka, dan dkembalikan pula kepada orang‑orang  miskin mereka. [14]  Pendapat yang membolehkan umat agama lain menerima zakat, berdasarkan Q.S.al-Mumtahanah [60]: 8 di atas, juga berdasar pada makna mu’allafatu qulubuhum (kaum mualaf) dalam Q.S.al-Tawbah [9]: 60.  Pengertian kata muallaf, diperluas sampai mencakup pula umat agama lain yang tak kalah pentingnya untuk dirangkul untuk hidup dalam kedamaian bersama kaum Muslimin.[15]

Untuk itu, Rasulullah SAW pernah menghadiahkan sejumlah unta kepada seorang musyrik, bernama Shafwan bin Umayah; Beliau bersabda: “Ini bahagian untuk orang yang tak terancam ke fakiran“.  Shafwan yang menerima bahagian zakat itu pun berkata:  Demi Tuhan, Muhammad telah memberikan sesuatu untukku, padahal ia adalah orang yang paling kubenci; ia selalu memberi kepadaku sampai menjadi orang yang paling kucintai”.[16]  Dalam hal non Muslim tidak masuk dalam kategori mu’allaf, mereka tetap dibolehkan menerima hadiah selain zakat.  Rasulullah sendiri pernah memberikan hadiah kepada orang‑orang musyrik di perang Hunain, yang bersumber dari fay’ (pampasan perang) dan dari harta milik Nabi sendiri selain zakat.[17]

Bahkan masalah kewarisan antar umat beragama yang cukup kontroversial karena sebahagian ulama melarangnya, ternyata sebahagian ulama justru membolehkannya.  Mereka yang tidak membolehkan berdasar pada hadits Rasulullah SAW dari Usamah bin Zaid yang berbunyi:

لا يرث المسلم  الكافر ولا يرث الكافر المسلم[18]

Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang yang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Berdasarkan ashbab al-wurud hadits tersebut, sebenarnya orang kafir yang dimaksud di sini ialah orang musyrik jahiliyah, bukan kaum Ahlu Kitab.  Tapi, sebahagian ulama, entah apa alasan sampai mereka mengembangkan pengertiannya mencakup Ahli Kitab (khususnya Yahudi dan Kristen).  Meskipun demikian, mereka tetap memberikan jalan keluar, yakni umat agama lain dapat memperoleh washiah (wasiat) atau hibah yang nilainya sama dengan warisan.  Wasiyat pernah dilakukan oleh isteri Rasulullah SAW, Shafiyah binti Hayyi, berdasarkan riwayat Said bin Manshur dari Sofyan bahwa Shafiyah menjual rumahnya ke Muawiyah sebanyak 100 ribu (entah dinar atau dirham?), kemudian menawarkan kepada saudaranya yang beragama Yahudi disertai ajakan masuk Islam, tetapi saudaranya menolak.  Maka Shafiyah pun mencari jalan keluar, agar saudaranya memperoleh harta warisan itu; dia kemudian mewasiatkan sepertiga dari harga rumah kepada saudaranya yang bukan Muslim itu.[19]  Menurut Sayid Sabiq, Shafiyah justru mewakafkan rumah kepada saudaranya tersebut.[20]  Tidak masalah, apakah warisan, wasiat atau wakaf, sebab yang penting ialah muamalah ekonomi antara Muslim dan bukan Muslim telah berlangsung secara harmonis alamiah sebagaimana dicontohkan oleh sahabat dan isteri Rasulullah SAW tadi.

Riwayat dari Imam Malik dan Al-Bukhariy menyebut bahwa Umar bin Khaththab pernah menerima jubah kebesaran dari Rasululah SAW.  Maka Umar pun bertanya keheranan, apakah engkau ya Rasulallah menyuruh aku memakai pakaian seperti ini padahal engkau telah melarang?  Rasul menjawab: Aku tidak menyuruh kamu memakainya, tetapi juallah atau berikanlah orang lain memakainya.  Maka Umar mengirim jubah kebesaran itu ke salah seorang saudaranya yang non Muslim di Mekah.[21]

Sejumlah hal di atas menunjukkan betapa sejarah sosial politik dan ekonomi Islam brkontribusi menyejahterakan masyarakat luas tanpa membedakan agama dan keyakinannya.  Hal ini tidak lain dari makna syariah yang bernilai kemanausiaan.

Simpulan

Adalah jelas bahwa Al-Qur’an sendiri telah mengajarkan cara berpikir kemanusiaan universal, yakni cara berpikir merangkul semua pihak dan golongan dalam suatu tatanan kehidupan yang dikemas dalam bentuk ideologi yang berperikemanusiaan.  Ajaran kemanusiaan mendorong umat Islam untuk menyapa beragam budaya lokal dari bangsa-bangsa yang ada di Dunia, dan mengemasnya sebagai budaya Islam baru yang khas,. Sehingga lahirlah Islam Keindonesiaan.

Mengenai aspek kehidupan sosial secara umum, Islam menekankan secara substansial, tanpa menekankan simbol-simbol rasialis.  Sebab, betapapun universalnya suatu ajaran, jika dikemas secara primordial agama misalnya: “Islam”, atau “Kristen”, niscaya akan berubah menjadi eksklusif yang mengaburkan nilai kemanusiaannya.   Sebut saja rumah sakit, sebagai contoh, jika diberi simbol agama, dengan nama: “Rumah Sakit Islam”, atau “Rumah Sakit Kristen”, maka seolah dokter dan sistem yang berlaku di sana hanya melayani orang-orang seagamanya, padahal misi suci mengobati pasien, tanpa membedakan agamanya merupakan ajaran luhur semua agama.  Karena itu, aktifitas sosial dan politik, tidak harus diberi simbol agama, sebab hal sepeeti itu belum tentu menyentuh inti ajaran agama tentang manusia dan kemanusiaan.[22]  Walahu A`lam bi ‘l-Shawab


[1]Istilah “madani” untuk pertama kalinya dipopulerkan dalam bahasa Melayu (Indonesia) oleh Anwar Ibrahim, dalam pidatonya pada Festival Istiqlal Jakarta  1995, dengan judul Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani.

[2]Nurcholish Madjid, “Cita-cita Politik Kita” dalam Basco Carvallo dan Dasrizal, Ed., Aspirasi Umat Islam Indonesia, (Jakarta:LAPPENAS, 1983), h. 11

[3]Dikutip dari Ibn al-Ibri oleh Philip K Hitti, History of the Arabs  (London: The Macmillan Press Ltd, 1973), h. 313.

[4]Al-Rubay` bin Habib al-Bashriy, Musnad al-Rubay`, (Beyrut: Dar al-Hkmah, 1415 H.), Juz I, h. 29.

[5]Lihat dalam Abdul Mu`ti dan Fajar Riza ul Haq, Kristen-Muhammadiyah, Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan, (Jakarta: Al-Wasat, 2009), h.39 s.d. 194.

[6]Ibid., h. 66 dan 73.

[7]http://forumbebas.com/printthread.php?tid=74005Dialog Pendidikan Kristen Muhammadiyah 16 Aug 2009.

[8]Abi Bakr Ayyub al-Zar`iy Abu Abdillah, tahqiq Yusuf Ahmad al-Bakriy dan Syakir Tawfiq al-`Aruriy,  Ahkam Ahl al-Dzimmah, (Beyrut: Dar Ibn Hazm, 1997/1418) Juz, I, h.551-552

[9]Kisah ini dapat dilihat dalam Al-Bukhariy. Shahih al-Bukhariy, op. cit., Juz II, h. 790 (Bab Isti’jar al-Musyrikin fi al-Dharurah).

[10]Lihat dalam Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah, op. cit.,  Juz I, h. 552-555.

[11]Ibid., Juz I, h. 356-357

[12]Ibid., Juz III, h. 1224-1225.

[13]Lihat pula dalam `Abd al‑Rahman Al‑Jazairiy, Al‑Fiqh `ala al‑Madzahib al‑`Arba`ah, (Beyrut: Dar al‑Kutub al‑`Ilmiyah, 1406 H.). Juz I, h. 627‑628.

[14]Al‑Syaikh `Ali Ahmad al‑Jarjawiy, Hikmat al‑Tasyri` wa Falsafatuh, (Mishr: Jami`at al‑Az-har al‑`Ilmiyah, 1358 H), Juz I, h. 237.  Hadits yang dikutip oleh Syekh tersebut terdapat dalam Al‑Bukhariy, Shahih al‑Bukhariy, Kitab al-Zakat, Bab Wujub al-Zakat, op. cit, Juz II, h. 505 .

[15]Bandingkan dalam Syah Waliyullah al‑Dahlawiy, Hujjatullah al‑Balighah, (Beyrut: Dar al‑Ma`rifah, t.t.), Juz II, h. 45.

[16] Lihat teks hadits dalam  Shahih Muslim, Kitab al-Fadhail, Bab Ma Su’ila Rasulullah, op. cit., Juz IV, h. 1806.

[17]Al‑Syafi`iy, Al‑Umm, (Beyrut: Dar al‑Fikr, 1403 H) Juz II, h. 45.

[18]Al-Bukhari, Shahih al-Bukhariy, Bab la yarits al-Muslim, op.cit.,  Juz VI, h. 2484,   dan Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Faraidh, (Beyrut: Dar Ihya al-Turats al-`Arabiy), Juz III, h. 1233.

[19] Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah,  Juz I, h. 608

[20] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, op.cit., Juz’ III, h. 381.

[21] Imam Malik, Al-Muwaththa’, Kitab al-Libas, Bab Ma Ja’a fi Lubs al-Tsiyab (Mishr: Dar Ihya’ al-Turats al-`Arabiy, t.t.),  Juz II, h. 917.  Juga  Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Hibah, Bab Hadyah ma Yukrah Labsuh, op. cit., Juz II, h. 921.

[22] Di Makassar, terdapat Rumah Sakit, yang pada mulanya bernama Rumah Sakit Islam Faishal, sekarang berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Islam Faishal, yang tentunya lebih bernilai kemanusiaan dibanding nama sdebelumnya.

PATUNG DAN GAMBAR MENURUT HUKUM ISLAM

Patung Wayang Karya Budaya Indonesia
Patung Wayang Karya Budaya Indonesia

 

Larangan secara umum untuk menggambar dan membuat patung memang terdapat dalam banyak riwayat, atau hadits-hadits Nabi SAW.   Dalam hadits Bukhariy ditegaskan bahwa “Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat ialah para pelukis(penggambar)”[1]  Namun hadits ini haruslah dipahami sesuai dengan sebab lahirnya, yakni bahwa di zaman Nabi SAW, gambar atau patung identik dengan sesembahan politeistik, sehingga Rasulullah SAW melarangnya sebab sangat bertentangan dengan perjuangan menegakkan iman ketauhidan (monotesme).  Sehubungan dengan itulah, maka di kala Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, dilihatnya banyak lukisan dan patung terpajang di dinding Ka’bah, beliau sepontan meminta Umar RA menurunkan semuanya.[2]  Alasan lain, ialah bahwa malaikat (pembawa kebaikan) tak akan pernah memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat lukisan dan patung-patung makhluk hidup.[3]  Walaupun di hadits lain juga diterangkan bahwa malaikat dapat saja memasuki rumah jika patung atau gambar itu hanya dibuat secara ringan (kasar), berupa sketsa (tidak persis aslinya).[4]

Apapun alasan pelarangan gambar yang terdapat dalam hadits-hadits itu, tampaknya di zaman moderen, larangan tersebut tak dapat diberlakukan secara mutlak lagi.  Sejak diberlakukannya keharusan identitas penduduk pada semua negara, maka suka atau tidak suka, membuat gambar (foto) wajah manusia menjadi keharusan.
Tak satu pun negara dapat terhindar dari keharusan ini, termasuk
negara-negara Arab Muslim.  Lebih-lebih lagi setelah studi biologi semakin berkembang, maka pekerjaan menggambar binatang pun tak dapat dihindari.  Bahkan di semua negeri Muslim dewasa ini, baik Arab maupun non Arab, sudah mengenal gambar bergerak (filem atau video) yang sudah persis sama dengan aslinya.  Patut pula disebut adanya banyak kartunis di negara-negara Arab Muslim, yang membuat gambar (secara animasi) orang atau hewan yang semakin menunjukkan bahwa larangan membuat gambar dalam hadts-hadits Nabi, semakin tidak diberlakukan di zaman moderen oleh bangsa Arab Muslim.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dapat ditegaskan bahwa patung atau gambar, baik yang besar maupun yang kecil, jika dimanfaatkan sebagai media syiar Islam, atau minimal sebagai media budaya yang sejalan dengan kemaslahatan manusia yang dikehendaki Islam, maka semuanya tidaklah haram,  Sekadar diingat bahwa wayang / golek, yang ukurannya sama dengan patung-patung sembahan Arab Jahiliyah, justru pernah menjadi media syiar Islam di zaman Wali Songo.  Karena itu, di Indonesia, wayang atau golek atau patung apapun namanya, jika tidak menjadi sesembahan, tetapi digunakan untuk syiar Islam atau untuk pelestarian budaya luhur, semuanya tidaklah haram.   Mereka yang melakukan pengrusakan terhadap benda-benda tak berdosa itu, adalah orang yang salah memahami Islam.


[1] Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1407), Ju 5, h.2220 dan h.2221:

[2] Ali bin Ab Bakr al-Haytsamiy, Abu al-Hasan, Mawarid al-Zhaman (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Juz I, h. 357.

[3]Muslim al-Naysaburiy, Shaih Muslim,. (Beyrut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabiy, t.t.) Juz 3, h. 1666.

[4] Ibn Hibban, Shahih Ibn Hibban (Beyrut: Muassasat al-Risalah, 1414), Juz 13, h. 161.

BUDAYA GOTONG ROYONG DI TENGAH ARUS MODERNISASI

 Oleh: Hamka Haq

 

            Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang hidup secara bermasyarakat dalam suatu komunitas.  Manusia tak dapat hidup sendirian, karena berbagai, bahkan semua aspek kehidupannya dapat diselesakan hanya jika mereka hidup secara bermasyarakat.  Corak kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam tarap peradaban mereka, mulai dari zaman primitif hingga zaman moderen.  Namun, satu hal yang tak pernah hilang atau seharusnya tidak hilang dari masyarakat itu, ialah nilai-nilai buadayanya sendiri, walaupun mereka talah mencapai puncak-puncak peradaban moderen.  Dalam kontek inilah, penulis akan mengemukakan bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya, khususnya budaya gotong royong ditengah arus modernisasi dewasa ini. 

Dalam pemahaman bangsa Indonesia, gotong royong telah menjadi slogan menghadapi berbagai tantangan.  Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, kata goyong royong begitu ampuh mempersatukan eleman bangsa mengusir penjajah dari bumi Indonesia.  Rakyat biasa, laskar militer, pejuang politik telah menjadikan semboyan “gotong royong” sebagai alat pemersatu mereka.  Rakyat biasa menyediakan logistik, laskar militer berjuang di medan gerilya, politisi berjuang di meja perundingan, semuanya adalah bahagian dari gotong royong bangsa kita.  Maka berkat gotong royonglah, senjata bambu runcing dapat mengalahkan meriam sang penjajah.

Gotong royong begitu ampuh karena memang ia merupakan jati diri masyarakat kita.  Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan masyarakat dilakukan secara bergotong royong.  Mulai dari cara pertanian,  menangkap ikan, dan mengelola perkebunan.  Sewaktu kecil, penulis masih ingat ketika para patani bergotong royong saling membantu membajak atau mengolah sawah secara bergilir, menanam padi sampai pada saat panen.   Begitupun nelayan, betapa bersemangatnya membangun bagan-bagan di tengah laut dengan sebuah kerjasama tanpa pamrih. 

Bahkan membangun rumah, dan berbagai jenis pesta, semua dilakukan secara gotong royong.  Di tempo doeloe,  sebuah rumah dibangun dengan kerjasama yang begitu sempurna di kalangan masyarakat, terutama pada saat menegakkan tiang-tiang, memasang dinding dan atapnya.  Pemilik rumah hanya perlu menyiapkan hidangan makan bersama.  Begitupun berbagai pesta atau acara, khususnya pesta perkawinan; acara perkawinan bahkan menyibukkan masyarakat se kampung selama berminggu-minggu.  Mereka tolong menolong untuk mengundang, memanggil anggota masyarakat setempat, kerabat, tetangga, dan sahabat-sahabat lainnya, dan saling membantu menyiapkan peralatan masak dan bahan makanan di dapur.

Demikian sekedar cerita masa lalu, dan tentu saja masih ada yang dapat disaksikan hingga sekarang, walaupun tidak sama persis.   Banyak perubahan telah terjadi, akibat perubahan zaman yang menggulirkan modernisasi di tengah masyarakat kita.  Namun, modernisasi itu sendiri tidak boleh disalahkan, karena modernisasi merupakan hal yang mutlak untuk meningkatkan tarap peradaban bangsa kita.  Yang salah ialah cara masyarakat kita menghadapi dan mengarungi alam modernisasi itu.  Sebahagian di antara mereka melupakan jati dirinya sebagai bangsa yang punya ciri khas gotong royong.  Akibatnya mereka menjadi korban dari arus modernisasi, mereka kehilangan prinsip hidup secara komunial (kebersamaan) dan berlalih menjadi hidup indivudualis (sendiri-sendiri).

Ada dua hal penting sebagai dampak sampingan modernisasi, yakni individaulisme da materialisme, yang jika tidak dihadapi secara cerdas dan bermoral, keduanya akan memangsa bangsa kita sendiri.  Kita tidak perlu berteori secara muluk-muluk atau memandang persoalan berskala besar, tapi cukup dengan melihat kenyataan sehari-hari masyarakat di lingkungan kita sendiri.  Bahwa ketika arus modernisasi memperkenalkan mesin traktor, maka hal itu merupakan kesempatan bagi petani yang cukup berada untuk mempermudah mengolah lahan pertaniannya.  Kalaulah mereka tidak kehilangan jati diri gotong royong, maka pemilik mesin traktor itu tetap akan membantu sesamanya petani, mengolahkan lahan pertanian mereka dengan biaya seringan mungkin.  Hal ini hanya terjadi jika pemilik traktor itu belum dilanda penyakit “materialistik” sebagai penyakit baru dari arus modernisasi.

Contoh lain kita bisa lihat, masih dalam kasus pertanian, ketika mesin penggiling padi sudah masuk di desa-desa agraris, tentu akan pasti menghilangkan tradisi gotong royong menumbuk padi di palung dan lesung.  Akankah dalam hal ini budaya gotong royong akan hilang begitu saja.  Jawabnya tergantung pada watak dan sifat dari pemilik mesin giling itu sendiri.  Sepanjang ia tidak kerasukan penyakit materilais, ia akan pasti meneruskan budaya gotong royong dengan tidak membebani biaya tinggi atas pelanggannya.  Dua contoh di atas sekadar menunjukkan bahwa budaya gotong royong akan tetap hadir dalam wajahnya yang baru, dengan syarat masyarakat kita tidak dilanda penyakit materialis dan individualis itu.

Bagaimana menangkal dampak negatif modernitas, agar masyarakat moderen tidak tergilas oleh sifat-sifat individualis dan materialis?  Contoh kecil lainnya dapat kita ambil ialah tradisi keluarga di kota yang mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga.  Bagi keluarga yang menghayati gotong royong, maka pembantu di rumahnya bukanlah sosok manusia yang harus diperas tenaganya, apalagi dengan upah yang sangat minim.  Pembantu akan diperlakukan sebagai manusia biasa, layaknya anggota keluarga walaupun statusnya pembantu.  Dengan demikian, ia akan menikmati makanan seperti apa yang dinikmati pula oleh tuan rumah.  Dan, ketika tuan rumah membeli mesin cuci termoderen, tidak berarti upah pembantu harus dikurangi, dengan alasan sudah semakin kurang kerjanya.  Contoh ini menunjukkan bahwa mesin cuci produk kemoderenan tidak menghilangkan budaya gotong royong (kehidupan bersama), asal saja setiap orang tidak berwatak individualis dan materialis.

Kalau kita membawa persoalan ini ke aspek pemerintahan, maka pemerintah dan rakyat merupakan elemen bangsa yang harus menghadapi persoalan bangsa bersama-sama, dengan budaya gotong royong.  Pemerintah memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, dan sebaliknya rakyat menjadi warga yang baik, memberi dukungan kepada pemerintah sepanjang program-programnya berpihak pada kepentingan rakyat.  Tanpa prinsip seperti ini, maka pemerintah dan rakyat akan gagal mempertahankan jati diri bangsa yang berbudaya “gotong royong”  di tengah arus modernisasi. 

Sebut misalnya, modernisasi menghendaki percepatan dan kelancaran akses hasil pertanian ke pusat industri.   Untuk itu pembangunan infrastruktur berupa jalan raya harus digalakkan guna menjangkau desa-desa yang menjadi resources pertanian itu.  Maka, tak dapat dihindari banyaknya kasus pertanahan, menyangkut master plan dan ganti rugi tanah rakyat.  Pemerintah yang berbudaya gotong royong akan menjadi pelayan dan pelidung rakyatnya, sehingga tanah-tanah yang diperuntukkan bagi proyek jalan itu akan ditransaksikan dengan nilai yang menyenangkan semua pihak.  Namun tidak sedikit oknum pemerintah hanya memposisikan diri sebagai penguasa, yang menguasai rakyatnya.  Banyak kasus perampasan tanah rakyat, akibat pemerintah tidak sebagai pelayan rakyat, tetapi menjadi pemeras kalau bukan pemerkosa rakyat. 

Sebaliknya, rakyat pun hendaknya berbudaya gotong royong, bahwa tanah miliknya itu berfungsi sosial untuk kepentingan rakyat banyak.  Namun, tidak sedikit pemilik tanah bersifat individualis dan materialis, tidak rela menyerahkan tanahnya untuk kepentingan tersebut sehingga proyek pambangunan jalan raya terpaksa macet bahkan menjadi gagal total.   Bahkan ada yang memasang harga tanah setinggi langit yang tidak rasional lagi.  Rakyat demikian tidak mamahmi dirinya sebagai makhluk sosial, kehilangan jati diri kegotong royongan.  Mereka telah tergilas oleh sifat individualis (mau menang sendiri) dan sifat materialistik (mau kaya mendadak) , mengeruk keutungan tanah dari proyek itu. 

Belum lagi kita bicara tentang pelaksana proyeknya, apakah itu pimpinan proyek, atau kontraktor dan ataupun komsultan.  Jika semuanya benar-benar menghayati budaya gotong royong, maka mereka pasti memposisi diri sebagai pengabdi bagi pembangunan negeri demi kesejahteraan bersama.  Dengan demikian, mereka bekerja dengan kualitas yang maksimal, bukan asal-asalan, demi keuntungan semata-mata, sehingga hasilnya akan dinikmati beratus tahun hingga anak cucu ke depan.  Namun, tidak sedikit pelaksana proyek hanya mengejar keuntungan individualis, dengan mengebaikan kepentingan orang banyak.  Prinsip mereka, selesai proyek, selesai pula urusannya; soal hasil kerja yang rendah mutunya, atau rusak secepatnya, itu urusan orang lain; atau berharap akan ada lagi proyek rehabilitasi berikutnya guna keuntungan kedua kalinya.  Inilah mental yang merusak bangsa, melepas budaya gotong royongan, demi keuntungan individu.

Dalam kontek kehidupan sosial di beberapa daerah, kita berharap agar budaya gotong royong masih kuat.  Budaya tersebut diiharap masih berpengaruh di tengah kehidupan masyarakat.  Demikian pula dalam hubungan antar pemerintah daerah dan rakyat, budaya gotong royong diharapkan tetap menjadi ciri khasnya.  Bahwa keberhasilan pemerintahan dan pembangunan merupakan keberhasilan bersama dan untuk kepentingan bersama.  Pemerintah menjadi pelayan rakyat sementara rakyat setia mendukung program daerah yang memberi manfaat bagi kehidupannya.  Karena itu tidaklah layak jika ada pihak tertentu mengklaim keberhasilan tersebut sebagai keberhasilan dirinya sendiri, sebab hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Akhirnya, budaya gotong royong sebagai jati diri bangsa menjadi sangat penting karena dapat menjadi katup pengaman bagi perilaku segenap elemen bangsa.  Dalam kaitannya dengan moralitas, budaya gotong royong dapat berlaku hanya jika tiap-tiap warga negara memiliki sekaligus mental religius yang tinggi.  Dua hal, religius dan gotong royong, sejalan dengan dua dimenasi agama, yakni hablun minallah dan hablun minannas.   Wallahu A’lam bi al-Shawab.

HIJRAH DAN PASSOMPE’

Oleh : Prof. DR. Hamka Haq, MA.

Hijrah dan Safar

                Hijrah adalah sebuah istilah dalam sejarah Islam yang menandai perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muslimin dari Mekah ke Yatsrib.  Perjalanan itu dinamai hijrah karena merupakan upaya perpindahan tempat tinggal, yang sebelumnya beliau bersama umat Islam berdomisili di Mekah, maka dengan hijrah itu mereka menemukan tempat pemukiman yang baru yakni kota Yatsrib.  Setelah mereka berpindah ke Yatsrib, maka kota Yatsrib pun mengalami perubahan besar-besaran sampai menjadi pusat peradaban (tamaddun).  Dengan demikian, nama Yatsrib berubah dikemudian hari menjadi Madinah (yang berarti pusat peradaban) hinga sekarang.

Dari makna hijrah dan impilkasi perubahan yang ditimbulkannya, ada dua makna yang dikandung dalam istilah hijrah itu, yaki perpindahan dan perubahan yang ditimbulkannya.  Dengan kata lain, hijrah bukanlah sekedar bepergian, yang dalam bahasa Arab disebut safar, melainkan pergi untuk menemukan tempat tinggal baru.  Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang berpindah (berhijrah) disebut muhajririn, tidak disebut musafirin (orang yang bepergian), karena musafirin hanyalah ungkapan yang bermakna bepergian untuk sementara tanpa bermaksud pindah tempat tinggal.

Orang yang melakukan safar (bepergian) yang disebut musafirin itu, apakah ia pedagang atau orang yang sedang mencari ilmu, ataukah sekedar petualang, sama sekali tidak bermaksud untuk tinggal di tempat kediaman yang baru.  Mereka selalu memandang tempat kediaman baru itu sebagai negeri orang lain, bukan negerinya, sehingga ia pun selalu berusaha untuk pulang ke negeri asal.  Orang seperti ini jelas-jelas bukanlah muhajirin, karena ia memang hanya menjadi musafirin.  Orang musafirin, karena selalu berupaya untuk pulang kampung, dan tidak memandang tempat kediaman barunya sebagai negerinya, maka ia tidak dapat melakukan perubahan siginifikan untuk negeri barunya itu.

Berbeda halnya dengan kaum muhajirin, yang memang bersedia pindah menjadi warga di negeri kediaman barunya, dan memandang tempat kediaman barunya sebagai negerinya sendiri, maka ia dapat melakukan hal-hal yang positif yang menguntungkan semua warga di negeri pemukimannya yang baru itu.  Seorang muhajirin tidak lagi berpikir untuk pulang ke negeri asalnya, karena ia telah merasa sebagai warga di negeri barunya, walaupun ia tetap mengingat negeri asal dan keluarganya nun jauh di sana.

Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam yang berhijrah ke Madinah tidak lagi pernah pulang ke Mekah.  Mereka bahkan menjadi penduduk baru di Madinah, walaupun dengan status muhajirin, dan melakukan perubahan yang luar biasa atas wajah dan kehidupan dalam kota tersebut.  Maka salah satu makna dari hijrah ialah kepeloporan para muhajirin di negeri kediamannya yang baru; mereka menjadi pemimpin masyarakat dalam aspek politik, ekonomi dan social budaya dan agama.  Hal ini ditandai dengan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara di Madinah (tempat mereka berhijrah), sementara sahabat-sahabat lainnya menjadi pedagang dan mubaligh (dai) yang menyebar luaskan ajaran Islam di Madinah dan sekitarnya.

Hijrah dan Passompe

Dalam tradisi Bugis Makassar, atau masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, salah satu istilah untuk menggambarkan bepergian ialah massompe.’  Orang yang melakukan kegiatan bepergian disebut passompe.  Istilah ini pada mulanya digunakan di kalangan pelaut, sehingga kalimat yang digunakan untuk kegiatan bepergiannya ialah sompe yakni layar sebagai salah satu alat terpenting dari sebuah perahu yang akan bertolak (berlayar) ke negeri tujuan.  Meskipun demikian istilah tersebut sudah menjadi umum dipakai untuk setiap perjalanan yang sifatnya bepergian ke negeri atau kampung yang jauh, tidak terbatas di kalangan pelaut saja.  Hal ini dikarenakan masyarakat Bugis Makassar, biasanya menamai suatu perjalanan jauh dengan istilah massompe, apalgi jika perjalanan itu melewati laut, tak peduli apakah pelakunya pelaut atau pedagang dan petani.

Passompe di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni: Pertama, passompe yang hanya bepergian untuk sementara dan dalam waktu yang singkat kembali ke negeri asalnya (lingkungan keluarganya).  Passompe seperti ini tidak membangun pemukiman baru di negeri tujuan, tetapi hanya menjadikan negeri tujuan sebagai tempat sementara mencari nafkah (berdagang, bertani, buruh dan nelayan), dan ketika sudah merasa memperoleh rezki yang banyak, mereka segera pulang ke negeri asal dan keluarganya.  Passompe seperti ini biasanya memang berangkat sendiri tanpa menyertakan anggota keluarga.  Dalam tradisi Arab, orang seperti tersebut hanya disebut musafirin, bukan muhajirin.  Passompe seperti ini, lebih dikenal dengan istilah pallao (orang yang suka pergi), bekerja dan mencari rezki di tempat lain.  Karena pengertian pallao seperti itu, maka akhirnya khusus di kalangan Bugis, setiap pekerjaan besar disebut pallaong.  Orang yang banyak pekerjaannya disebut to maega palonna).

Tipe kedua, ialah passompe yang memang melakukan bepergian, dengan membawa serta anggota keluarganya, dengan niat membangun pemukiman baru di negeri tujuan.  Passompe seperti ini menjadikan negeri tujuan sebagai negerinya sendiri, dan menjadi pelopor perubahan di negerinya yang baru itu.  Tidak jarang di antara mereka sukses menjadi pemimpin politik dan eksekutif di negeri barunya itu, atau mernjadi orang kaya raya dan menjadi masyhur di negeri itu.  Di antara mereka ada pula yang dikenal karena intelektualitasnya atau pengetahuan di bidang agama, sehingga ia menjadi pemimpin (tokoh) masyarakat atau tokoh agama di negerinya yang baru itu.   Contoh populer ialah di antara pemimpin politik dan pejabat eksekutif yang berjaya di Malaysia tidak sedikit mengaku nenek moyangnya berasal dari Sulawesi Selatan.  Banyak pejabat eksekutif dalam negeri di luar Provinsi Sulawesi Selatan, adalah warga Sulawesi Selatan yang lahir di perantauan (negeri) pemukiman mereka di Provinsi itu.  Sebutkan misalnya Propinsi Papua, Kalimantan, Sumatera, bahkan di Jawa, sudah sangat sering kita mendengar penjabat Bupati atau walikota adalah warga keturunan asli Sulawesi Selatan yang sudah kelahiran setempat, yang nenek moyangnya sudah berhijrah ke negeri tersebut entah berapa puluh atau berapa ratus tahun silam.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa passompe  dalam arti berpindah tempat tinggal, yang dalam istilah syariah disebut muhajirin, mengandung nilai-nilai kejuangan, untuk memperbaiki tarap kehidupan keluarga dan komunitasnya.   Mereka tidak ingin menjadi kelompok masyarakat yang sengsara dan terpinggirkan di negerinya sendiri, dan karena itu mereka bersemangat untuk berhijrah (massompe) kenegeri lain, demi mencari kemakmuran hidup.  Dalam Al-Qur’an terdapat sindiran terhadap orang yang tidak mau berhijrah walaupun  kehidupannya sudah sangat melarat di negerinya.  Dalam Q.S.al-Nisa’ [4]: 97 disebutkan: “ Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan menganiaya diri sendiri (miskin), kepada mereka malaikat bertanya: “Bagaimana kamu ini?”. Mereka menjawab: “Kami adalah orang-orang yang lemah menderita (di negeri kami)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”

Dalam ayat di atas, terdapat ancaman bagi orang yang apatis, tidak mau mengubah nasibnya yang buruk di negerinya, walaupun sudah sangat menderita, tetap saja tidak mau mencari ruang kehidupan baru di negeri lain yang mungkin memberi harapan baru untuk masa depannya yang lebih cerah.   Berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi kehidupan keluarga dan bangsa adalah suatu jihad yang sangat dihargai oleh Allah SWT.  Di ayat lain Q.S. al-Nisa’ [4]: 100, dinyatakan: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Janji Allah untuk memberikan kepada mereka yang berhijrah (passompe), suatu kehidupan dan martabat yang lebih baik di negerinya yang baru, sesungguhnya telah terbukti di kalangan leluhur orang Sulawesi Selatan yang dahulu telah berhijrah (massompe) ke negeri jiran Malaysia, atau ke provinsi lain di luar Sulawesi Selatan.  Anak cucu mereka yang hidup sekarang telah memperoleh posisi sosial dan tingkat kesejahteraan yang menggembirakan.  Mungkin nasib mereka tidak akan berubah seperti itu, seandainya leluhur mereka tidak berhijrah (massompe) di masa lalu.

Dampak Positif dan Antisifasi Dampak Negatif

Tradisi berhijrah (massompe) di kalangan warga Sulawesi Selatan, telah berdampak positif jangka panjang bagi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya.  Dengan tradisi berhijrah seperti itu, atau lebih tepatnya menurut istilah sekarang, transmigrasi lokal mandiri, terjadilah pembauran lintas etnis, bahkan tidak jarang lintas agama.  Dengan kata lain, setidaknya beban negara dalam menyukseskan program transmigrasi dan program pembauran telah teratasi sebahagiannya khususnya di kalangan masyarakat Sul-Sel dengan masyarakan etnis lain.  Hal ini juga berdampak pada terjadinya alih budaya dan teknologi, misalnya teknologi bercocok tanam dan menangkap ikan yang telah dikuasai oleh warga Sul-Sel dapat disebarkan ke masyarakat petani dan nelayan di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, bahkan di Kalimantan dan Sumatera.  Di Sumatera dan Kalimantan, hampir di semua wilayah pesisir terdapat perkampungan etnis Sul-Sel, khususnya etnis Bugis dan Makassar.

Di samping dampak positif tersebut, tidak dapat dilupakan pula kemungkinan timbulnya dampak negatif.  Dikhawatirkan, jika pergaulan lintas etnis dan lintas agama tidak berjalan secara arif, niscaya menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada gilirannya akan timbul gesekan-gesekan yang menyulut konflik horizontal antaretnis atau antaragama.  Dalam keadaan demikian, lazimnya yang menjadi korban ialah warga Sul-Sel yang selalu dicap sebagai warga pendatang.

Untuk mencegah terjadinya / terulangnya hal seperti ini di kemudian hari, sangat dibutuhkan sentuhan program dari organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).  Bahwa KKSS harus memprogramkan pendidikan pembauran dan penghayatan kearifan lokal daerah pemukiman warga Sul-Sel di provinsi lain.  Kalau perlu, tradisi Pertemuan Saudagar Sul-Sel sebaiknya mengikut seratakan warga lain sebagai peninjau, agar warga Sul-Sel umumnya, khususnya organisasi KKSS tidak dipandang eksklusif.  Sebab, menurut pengamatan selama ini, semua bentuk konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara beberapa tahun yang lalu adalah berawal dari kecemburuan sosial yang salah satu penyebabnya ialah sikap eksklusif warga pendatang (sikap hanya menghargai etnis sendiri). 

Untuk itu asimilasi budaya Suil-Sel dengan budaya lokal perlu digalakkan, yang semuanya dapat terjadi hanya jika disertai pemikiran dan sikap penuh kearifan dari kalangan warga pendatang (Sul-Sel) dengan warga asli setempat.  Hanya denga cara seperti itu, warga Sul-Sel pada akhirnya diterima sebagai warga asli pula di negeri pindahannya itu, semoga demikian.   Sekian, Wallahu A’lam bi al-Shawab.