JATUHNYA BIZANTIUM DAN KEBANGKITAN EROPA (Bagian 2)

images

Foto: CakraDunia.co

 

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Ottoman, the Sick Man of Europe

Setelah merebut Bizantium, Turki “Ottoman” Utsmani seolah tanpa henti berekspansi terus ke negeri-negeri Eropa, bahkan dinasi-dinasti Islam di Asia pun dicaplok semuanya.  Di bawah Sultan Salim I (1512-1520) dan Sulaiman Agung (1520-1566),  Utsmani melanjutkan perluasan kekuasaan ke dinasti Safawi (Persia), terus Teluk Persia, Mesir termasuk Laut Merah, bahkan sudah merebut Mesopotamia (Irak) bekas pusat wilayah khilafah Abbasiyah.   Di Eropa, wilayahnya sudah meluas mencakup Beograd, Hongaria, Transylvania, Wallachia dan Moldavia, namun terhadang di Wina (1532), kecuali berhasil menaklukkan wilayah lain, Nice (1543) dan Korsika (1553).

Sedang ke benua Afrika, Utsmani berhasil menghalau pengaruh Portugal (1559), dan menganeksasi Kesultanan Adal di Tanduk Afrika sebagai awal kedaulatannya atas Somalia, Maroko dan wilayah Afrika lainnya.   Sejak itu, otomatis Utsmani merajai Laut Tengah yang menghubungkan tiga benua, Eropa, Afrika dan Asia.  Pokoknya Utsmani menjadi Imperium Islam Adidaya tak terkalahkan zaman itu.  Kayaknya ingin mengulang kebesaran imperium Mongol ketika menjadi penguasa dunia, wilayahnya mencakup tiga perempat wilayah Asia dan seperdua Eropa.

Setelah sekian lama malang melintang beragresi leluasa ke Eropa, Asia dan Afrika, maka keperkasaan Utsmani pun berangsur pudar.  Mitos bahwa Pasukan Utsmani tak terkalahkan mulai sirna ketika Angkatan Lautnya kalah dalam pertempuran di Eropa Selatan, Laut Mediterania (1571) melawan koalisi Katolik di bawah komando Philip II dari Spanyol.  Utsmani kemudian semakin terseret-seret menghadapi tantangan Eropa pada sejumlah pertempuran dalam kurun waktu satu abad kemudian, dan pada akhirnya kalah total pada pertempuran dahsyat Wina di tahun 1683, pertanda berakhirnya keperkasaan Utsmani di Eropa.  Hal ini akibat bangkitnya raja-raja Eropa bersatu melawan Utsmani, terutama oleh Rusia, Austria, Polandia dan Lituania.  Satu persatu wilayah Utsmani di Eropa seperti Hongaria, Transyilvania, dan lainnya akhirnya direbut kembali oleh raja-raja Eropa.

Kekalahannya pada pertempuran Wina (1683) membuat Sultan Mehmed IV marah besar, dan menghukum mati Wazir Agung Kara Mustafa Pasha yang memimpin penyerangan itu.  Pasca kekalahan itu, Utsmani mengalami titik balik setelah tiga abad menjadi kekuatan tak terbendung di Eropa. Dalam serangkaian pertempuran berikutnya, sebaliknya pasukan Utsmani selalu kalah, terutama setelah intervensi Paus Innosensius XI membentuk Liga Suci beranggotakan raja-raja Eropa, termasuk Tsar Rusia.  Konflik dengan Eropa jeda sementara dengan Perjanjian Karlowitz tahun 1699, yang justru memaksa Utsmani menyerahkan kembali sejumlah wilayahnya ke Eropa.   Dalam beberapa perang sesudahnya hingga menjelang akhir abad ke 19, yang diringi pula dengan perjanjian-perjanjian damai, terutama dengan Rusia yang sangat gigih melakukan serangan balik, Utsmani semakin kehilangan wilayah di Eropah, sampai dijuluki sebagai “The sick man of Europe” (orang sakit nya Eropa).

Untuk menghadapi arus serangan balik Eropa yang semakin deras itu, Utsmani melakukan reformasi militer.  Sekolah artileri dibangun pada tahun 1734 guna mempelajari metode artileri Eropa, tapi tak berjalan dengan baik, karena ditolak keras oleh kaum ulama yang mengharamkan kerjasama dengan non Muslim.  Militer terpaksa melanjutkan sekolah tersebut secara rahasia tahun 1754.  Untuk kelancaran pendidikan secara umum, Ibrahim Mutafarrika sejak 1726 memperkenalkan mesin cetak guna menerbitkan buku-buku referensi sebanyak mungkin.  Namun ia dibatasi mencetak buku-buku pelajaran umum non agama saja, atas fatwa kaum ulama yang melarang mencetak buku daras agama.  Kaum ulama tetap mempertahankan penulisan tangan buku-buku agama untuk madrasah, terutama Al-Qur’an.

Reformasi militer juga diserukan oleh Selim III (1789-1807).  tapi, lagi-lagi gagal karena penolakan keras korps laskar jihad Yanisari. Pasukan pengawal istana ini malah memberontak dengan bengisnya, dan akhirnya dibubarkan pada era Sultan Mahmud II (1808-1839).  Selanjutnya Sultan Mahmud II melakukan pelatihan militer, dengan bantuan pelatih dari Mesir – wilayah Turki yang sudah merdeka –, menghindari kerjasama militer dengan Eropa yang pernah diharamkan oleh ulama.  Sultan Mahmud II melakukan juga pembaharuan dalam pemerintahan dan hukum.  Dia lah yang memulai pemisahan antara hukum urusan agama (tasyri al-diniy) yang dibawahi oleh Syaikh al-Islam dan hukum urusan duniawi (tasyri’ al-madani) yang diatur kemudian oleh dewan perancang undang-undang.  Untuk hukum duniawi, Utsmani mengadopsi hukum Perancis dan negara Eropa lainnya.  Tak salah jika dikatakan Sultan Mahmud II lah yang memulai proses sekulerisasi (pemisahan urusan agama dan dunia) dalam kehidupan sosial politik Utsmani.

Selanjutnya pada era Sultan Majid (1839-1961), terjadi reformasi besar-besaran oleh gerakan berkonstitusi atau lebih dikenal sebagai gerakan Tanzimat.  Gerakan ini terinspirasi dari revolusi Inggeris (1688) yang mengubah kerajaan Beritania menjadi monarki konstitusional, dan revolusi Perancis (1789-1799) yang mengubah kerajaan Perancis menjadi republik.  Pengaruh besar dua revolusi tersebut merembes ke Utsmani melalui kaum intelektualnya yang pernah belajar di Eropa.

Gerakan tanzimat secara perlahan mengurangi kekuasaan Sultan, dengan terbentuknya Parlemen yang mewakili segenap lapisan warga yang beragam agama dan etnisnya.  Semua warga yang majemuk itu sama hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi, sesuai dengan spirit hukum Eropa yang demokratis, juga sejalan dengan tuntutan Rusia akan adanya perlindungan bagi warga Kristen Ortodoks di wilayah Utsmani.   Dua produk hukum Tanzimat, yakni Piagam Gulhane (1839) dan Piagam Humayun (1856) adalah berisikan hak-hak kesejahnteraan sosial yang setara bagi segenap kaum sipil Utsmani tanpa dikriminsi rasial dan agama, sejalan dengan spirit hukum Eropa.

Dengan demikian, warga Kristen di Utsmani dapat berkontribusi dalam politik dan terutama dalam kemajuan ekonomi berkat pendidikan mereka yang lebih unggul ketimbang Muslim mayoritas. Alasan klasik mengapa pendidikan umat Islam di sekolah umum menjadi terbelakang adalah karena sebahagian waktu tersita oleh kewajiban studi bahasa Arab, aqidah dan fikih; sementara sekolah-sekolah Kristen fokus pada penguasaan sains, teknologi dan ekonomi.  Kondisi itu berlanjut terus hingga per tahun 1911, sekitar 80 % ekonomi Utsmani dikuasai oleh pebisnis Kristen Yunani.

Tujuan utama dan terpenting sebenarnya dari Gerakan Tanzhimat ialah untuk menjaga keutuhan wilayah Khilafah Utsmani yang masih tersisa dengan meredam derasnya tekanan Eropa.  Juga meredam bangkitnya perlawanan propinsi-propinsi Arab yang mulai bergolak untuk merdeka dari Utsmani.  Untuk meredam emosi rasial Eropa terhadap Utsmani, para petinggi Tanzimat berupaya meyakinkan Eropa bahwa khilafah (monarki) konstitusional Utsmani merupakan bahagian dari Eropa. Upaya mereka berhasil ketika Eropa menerima Utsmani bergabung dalam aliansi Eropa hasil Kongres Paris pada tahun 1856, disertai jaminan status quo bagi teritorial Utsmani di Eropa yang tersisa.

Parlemen di penghujung era Tanzimat kemudian menyusun konstitusi (Kanun u Esasi) yang lebih memperkuat dua piagam hukum sebelumnya.   Untuk pertama kalinya, Utsmani di bawah Sultan Abdul Hamid II (1876-1909) menjadi monarki konstitusional, walaupun kedaulatan masih di tangan Sultan, bukan di tangan rakyat.  Sayangnya konstitusi ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun (1876-1878), berakhir dengan dibubarkannya Parlemen oleh Sultan.  Sultan pun kembali berkuasa secara absolut.   Bagaimana nasib dinasti absolut ini menghadapi dunia modern akan diuraikan pada bagian berikut. (bersambung).

Tulisan ini telah dimuat di  https://www.genial.id/read-news/jatuhnya-bizantium-awal-kebangkitan-eropa-2 

JATUHNYA BIZATIUM DAN KEBANGKITAN EROPA

haga sophia1

Foto: greelane.com

 

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Sengsara Membawa Nikmat

Jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium) ke tangan Turki Usmani (Ottoman) sungguh kemenangn gemilang bagi Khilafah Islam atas kekaisaran Kristen Ortodoks Romawi Timur yang membawa perasaan menyakitkan tiada taranya bagi Dunia Kristen Eropa.  Betapa tidak, Bizantium sebagai kebanggaan Eropa itu adalah situs yang sangat melegenda, diperkirakan telah eksis sejak 672 sebelum Masihi.  Ibu kotanya adalah Konstantinopel mengambil nama pendirinya, Kaisar Konstantinus I di tahun 306 M, dan sejak 330 M, telah menjadi ibu kota Bizantium.

Khilafah Utsmani adalah imperium Islam yang dibangun oleh bangsa Turki, yang masih berkerabat dengan bangsa Mongol dari Asia Tengah.  Dua bangsa serumpun ini memang memiliki watak keperkasaan dan keberanian berperang yang tiada taranya.   Di bawah komando Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih (Mehmed II), pasukan Utsmani mengepung Konstantinopel ibu kota Bizantium, selama 8 pekan.   Akhirnya pada 29 Mei 1453 Bizantium takluk, sementara Raja Konstantinus yang memimpin pasukannya dalam perang itu juga tewas.

Maka secara defakto, kekuatan dunia di zaman itu terbelah menjadi dua, yakni Barat dan Timur, atau Eropa dan Asia, atau lebih khusus lagi, Kristen dan Islam.  Namun siapa nyana, bahwa jatuhnya Bizantium sebagai pusat peradaban Kristen Eropa ke tangan Khilafah Islam waktu itu justru merupakan awal kebangkitan Eropa sendiri menuju puncak-puncak kemajuan peradaban modern.  Atau seperti pepatah “Sengsara Membawa Nikmat”.

Bahwa peristiwa dahsyat itu menandai berakhirnya abad pertengahan atau berakhirnya perang salib yang telah berlangung sejak 1096, yang di dalamnya dunia Islam berhasil menunjukkan superioritasnya. Namun sekali lagi, apakah kejatuhan Bizantium itu benar-benar telah mengakhiri hegemoni Dunia Eropa Kristen atas peradaban dunia?.  Ternyata tidak.  Justru sejak kekalahan mereka di Bizantium itu, Eropa memasuki babak baru yakni zaman renaisans, bangkitnya kesadaran berilmu, meninggalkan dogma-dogma agama yang mengekang Eropa selama itu.  Renaisans  juga dapat berarti berubahnya pilar utama peradaban Eropa, yang sebelumnya bertumpu pada dogma-dogma agama yang kental dengan janji-janji spiritual ukhrawi di bawah panji-panji Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Bizantium, beralih ke peradaban yang bertumpu pada kemanusiaan, sains dan teknologi.

Hegemoni Gereja dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi pudar.  Raja-raja Eropa satu persatu melepaskan diri dari kedaulatan Gereja yang selama itu menguasai dan mengekang mereka. Ajaran-ajaran Kristen mulai dipahami dengan tafsir baru, dalam proses reformasi yang pada gilirannya melahirkan mazhab Protestan.

Sementara itu, dunia ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan spirit pengkajian secara rasional atas teks-teks warisan Yunani-Romawi.  Ditunjang pula dengan eksodusnya para ilmuwan Yunani dari Bizantium yang sudah takluk.  Renaisans juga diperkaya dengan warisan ilmu peninggalan Andalusia (Spanyol) yang telah direbut kembali Eropa setelah delapan abad dikuasai dinasti-dinasti Islam.   Bahkan Eropa tidak segan-segan mendalami ilmu alam bangsa Arab, dan teknik persenjataan mesiu dari Asia yang dahulu dipakai Utsmani menaklukkan  Bisantium.  Pokoknya di zaman renaisans, semangat keilmuan Eropa telah menyala-nyala, sementara dunia Islam di bawah hegemoni Turki Utsmani masih bereforia dengan semangat ekspansi penaklukan wilayah yang tiada henti terhadap wilayah Kristen Eropa, bahkan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Asia pun dicaplok juga menjadi propinsinya.  Artinya, tak ada musuh, mereka pun saling bermusuhan.

Selama berabad-abad, Turki Utsmani gagal memanfaatkan posisi strategis Istanbul (konstantinopel), sebagai jalur ekonomi Asia–Eropa, untuk memakmurkan negaranya terutama untuk pengembangan sains dan teknologi.  Turki Utsmani hanya fokus membiayai ekspansi wilayah ke Eropa dan Asia demi khilafahnya menjadi imperium raksasa untuk semakin disegani dan mengancam Barat.  Hal itu sejalan dengan watak aslinya dari Mongolia yang haus perang.

Sementara itu, Eropa yang otomatis tidak dapat lagi menggunakan wilayah Konstantinopel sebagai jalur niaga antarbenua seperti sediakala, terpaksa mencari alternative lain.  Maka dengan ditunjang sains dan teknologi yang semakin maju pesat, berkah renaisans, Eropa berhasil mengembangkan jalur perdagangan baru antarsamudra, menggantikan jalur antarbenua itu.  Maka sejak abad ke 16 pun Eropa telah menjadi bangsa-bangsa penguasa maritime yang hebat.  Dimulai dengan pelayaran Bartolomeus Dias yang menemukan Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan (1488), dilanjtukan dengan pelayaran Vasco Dagama yang sudah menembus ke India (1498).

Dan dengan keyakinan bahwa bumi ini bulat seperti bola, berbeda dengan keyakinan umat Islam zaman itu bahwa bumi ini datar, Eropa berusaha juga menjelajah ke arah Barat.   Sebuah pelayaran dipimpin oleh Christopher Columbus dari Italia atas biaya Ratu Isabella dari Kastilia penakluk Andalusia, berhasil menemukan benua Amerika pada tahun 1492.

Dengan penemuan jalur laut ke Timur oleh Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama, bangsa-bangsa Eropa sejak itu menempuh rute niaga baru yang aman menuju negeri-negeri Asia penghasil rempah-rempah, sutera dan bahan baku lainnya.  Mulanya hanya berusaha memonopoli bahan baku sekaligus memasarkan produk-produknya, tapi pada akhirnya mereka menjajah negeri-negeri yang dikunjunginya itu.  Akhirnya semua negeri di Asia penghasil tambang, rempah-rempah, sutera dan bahan baku lainnya, yang pada umumnya adalah negeri-negeri Islam, jatuh menjadi jajahan Eropa.

Penjajahan Eropa atas negeri-negeri Islam jelas membawa penderitaan, kesengsaraan yang tiada taranya selama kurang lebih tiga abad.  India dijajah Inggeris; Malaka dijajah Portugis dan Belanda; Nusantara (Indonesia) dijajah bergilir oleh Inggeris, Portugis dan Belanda; Pilipina dijajah oleh Spanyol.  Inilah nasib yang dialami oleh negeri mayoritas Islam di awal abad modern, seolah merupakan pembalasan atas kemenangan gemilang imperium Islam Turki Utsmani atas Bizantium di tahun 1453.

Dari hasil penjajahannya, Eropa pun semakin makmur, dunia sains dan teknologinya semakin maju, industri kapal dagang berubah jadi armada perang.  Selain itu, teknik persenjataannya pun semakin canggih, seiring pula pesatnya teknologi kedirgantaraan mereka.  Maka dengan kemajuan seperti itu, pada gilirannya mereka kersekutu, berinisiatif menaklukkan Turki Utsmani guna menguasai kembali Anatolia bekas kekaisaran Bizantium, sebagaimana mereka bersekutu merebut kembali Spanyol dari tangan sisa-sisa Khilafah Islam Umayyah.  Bagaimana nasib Turki Utsmani menghadapinya?, akan diuraikan kemudian.  (bersambung)

Catatan: Tulisan ini telah dimuat di genilai.id.

Catatan:  Tulisan ini telah dimuat di Genial.id.

BUNG KARNO DAN PANCASILA 1 JUNI 1945

Bung Karno dan Panca Sila 1 Juni 1945

(Bukan Kultus Individu)

Oleh: Prof. Dr.Hamka Haq, MA     

            Menjadikan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai referensi rumusan awal Pancasila, tidak bermaksud untuk kultus individu bagi Bung Karno, juga bukan untuk kepentingan politik praktis, melainkan sebagai bentuk politik kenegaraan sebagai satu sisi dari high politic, menyangkut hubungan integral historis asas-asas negara kita (Pancasila dan UUD 1945). Hal ini penting dilakukan untuk meluruskan pemahaman yang timpang dan keliru menyangkut asas-asas negara kita, akibat dari pemikiran yang tidak melihat hubungan historis asas-asas negara itu, ataupun karena sengaja memanipulasi sejarah demi kepentingan sepihak.

            Misalnya, pernah ada ungkapan dari seorang tokoh, yang menyatakan bahwa: “Pancasila Soekarno, sila Ketuhanan ada di pantat, sedang Pancasila Piagam Jakarta, Ketuhanan ada di kepala”.  Pernyataan ini mencerminkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami persis hubungan historis antara Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dengan Piagam Jakarta.  Bahkan tidak memahami proses lahirnya Piagam Jakarta itu sendiri. 

            Padahal, Piagam Jakarta itu sendiri dirumus oleh Panitia Sembilan (Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abd. Kahar Muzakkir, Wahid Hasyim, Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosoejoso) yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Soekarno (diluar dari Panitia Delapan yang dibentuk sebelumnya).  Dalam merumuskan Pancasila, Panitia Sembilan mengacu pada pidato 1 Juni 1945.  Jadi, Piagam Jakarta juga adalah produk yang melibatkan Soekarno sebagai pemeran utama.   Dalam merumuskan Pancasila, Panitia Sembilan hanya mengacu pada lima sila yang ditawarkan oleh Bung Karno, bukan Trisila apalagi Ekasila.   Namun kalau mau jujur, Eka Sila itu tertera pada lambang negara kita, yang berbunyi: “Bhinneka Tunggal Ika”.  Dan falsafah Gotong Royong itu adalah wujud Negara kita yang dibangun atas kebersamaan warga bangsa dengan latar belakang agama, etnis, budaya dan bahasa yang beragam. 

            Sementara itu, sejumlah tokoh lainnya, bahkan di antaranya pakar hukum Tata Negara, menyatakan bahwa hari lahir Pancasila bukan pada tanggal 1 Juni 1945, melainkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika dirumuskan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.   Kalau dikatakan bahwa kelahiran Pancasila adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, berarti Negara kita punya Ideologi dan Dasar Negara tanpa nama, sebab nama “Pancasila” itu tidak terdapat dalam UUD 1945, dan hanya, sekali lagi hanya terdapat dalam Pidato Soekarno 1 Juni 1945.  Maka suka atau tidak suka, kita harus terima pidato tersebut sebagai rangkaian historis eksistensi Dasar Negara yang bernama “Pancasila”, sebagaimana telah terekam dalam memori kolektif bangsa ini sejak awal kemerdekaan.

            Dengan demikian, sebenarnya tidak tepat jika kita membuat versi-versi Pancasila, bahwa ada versi Soekarno (1 Juni 1945), ada versi Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan ada versi 18 Agustus 1945, sebab ketiga-tiga rumusan tersebut merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dalam sejarah menyangkut satu wujud Pancasila.

            Bahkan ada yang lebih fatal dan ironis lagi, dengan berani mengatakan bahwa NKRI ini tidak berdasar Pancasila, tetapi berdasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”, (pasal 29 UUD 1945 ayat 1), dan itu berarti berdasar pada tauhid Islam, atau tegasnya NKRI ini berdasar pada syariat agama Islam, bukan yang lainnya.  Pendapat ini justru gagal paham mengenai hubungan tak terpisahkan antara pasal 29 UUD 1945 terebut dengan Pembukaannya yang jelas-jelas menyebut lengkap lima sila dari Pancasila.  Seperti itulah kerancuan pemahaman tentang eksistensi Pancasila, jika tidak menempatkannya dalam kerangka historis yang utuh, bahkan membuatnya menjadi tiga versi yang terpisah-pisah.  

Ketimpangan tersebut di atas adalah dampak dari upaya sistematis di era Orde Baru untuk mengaburkan soal kesejarahan Pancasila itu, dengan melakukan deSoekarnoisasi bagi lahirnya Pancasila.  Mereka tidak mengakui lahirnya Pancasila 1 Juni, dan hanya mengakui Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.  Mereka lalu beralasan bahwa rumusan Pancasila bukanlah monopoli Soekarno, karena sebelumnya ada beberapa pembicara lain yang menyampaikan juga pidatonya, bahkan ada pidato yang mirip dengannya, yakni pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

Namun fakta otentik yang terekam dalam sidang BPUPKI menunjukkan bahwa rumusan mengenai lima dasar negara di dalam pidato Bung Karno sangat konkret dan jelas, sehingga tinggal menyerasikan redaksi dan mengurut ulang sistematikanya, sesuai kesepakatan para anggota Panitia Sembilan.

Akan halnya dokumen pidato Mr. Muhammad Yamin, itu sangat diragukan, karena tidak terekam dalam Risalah Sidang BPUPKI yang otentik.  Dalam risalah BPUPKI yang otentik, yang ditandai dengan kertas resmi BPUPKI yang bertuliskan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai”, bukan “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (kendatipun dibaca Dokuritsu … … ), tidak ditemukan pidato Moh. Yamin, kecuali kerangka singkat saja.  Dokumen Risalah BPUPKI yang otentik (minus pidato Yamin) tersebut berasal dari Pringgodigdo Archief di Algemeen Rijksarchief Den Haag, yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Jakarta.  Dalam risalah otentik ini sekali lagi tak ada naskah pidato M. Yamin itu.  Andaikan dokumen pidato Yamin itu pun asli (otentik), maka tidak pula akan menjadi bahan utama bagi Panitia Sembilan dalam permusan Pancasila, karena pembahasannya tidak sejelas dan tidak se konkret dengan isi pidato Bung Karno.

Jadi, dengan alasan yang kuat berdasarkan dokumen-dokumen sejarah yang otentik, Pancasila untuk pertama kali disusun oleh Bung Karno sebagaimana disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, dan beliau sendiri menamainya “Pancasila”. Rezim Orde Baru pun, yang semula meragukan Pidato Soekarno 1 Juni 1945 sebagai asal-muasal Pancasila, bersama Dewan Nasional Angkatan 45,  pada tanggal 10 Januari 1975 membentuk Panitia Lima yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Soenario, dan Abdul Gafar Pringgodigdo, untuk meneliti asal usul Pancasila yang otentik.  Panitia Lima tersebut akhirnya melaporkan kepada Presiden Soeharto, dipimpin oleh Jenderal Soerono pada tanggal 23 Juni 1975, yang menjelaskan bahwa asal-usul Pancasila sejatinya berawal dari pidato Bung Karno di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.  Jadi Orde Baru sendiri akhirnya memandang hari lahir Panasila 1 Juni 1945, dari pidato Bung Karno itu sudah final.  Dan itulah yang menjadi dasar Pemerintahan Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila.

            Persoalan yang dihadapi sekarang ialah terjadinya ketimpangan dalam praktik kenegaraan kita, yang tanpa disadari telah mencabut spirit Pancasila itu dari sejumlah pasal UUD 1945 pasca amandemen di awal reformasi.   Spirit Pancasila soal demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, juga semangat persatuan telah banyak terserabut dari praktik kenegaraan kita.  Sebut saja sila Persatuan Indonesia, tertuang dalam pasal-pasal mengenai sistem pemerintahan dan bentuk negara, serta perlunya arah pembangunan Nasional yang diatur dalam pasal tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

            Pasca Reformasi dinamika kehidupaan bernegara bergulir ditandai dengan diapusnya GBHN, berlangsungnya Pilpres dan Pilkada secara langsung oleh rakyat, dan lahirnya UU Otonomi Daerah.   Pilpres dan Pilkada menghasilkan pemerintahan tanpa suatu pedoman ke arah haluan negara, sehingga Presiden dan para Kepala Daerah harus menyusun haluannya sendiri berupa visi dan misi sesuai kampanye yang telah ditawarkan kepada masyarakat. 

Karena masing-masing menawarkan visi-misi yang berbeda-beda, maka haluan pembangunan Nasional dan pembangunan di daerah sering tidak sinkron, ditandai lahirnya kebijakan pemerintahan daerah yang tumpang tindih bahkan kadang berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat.  Apalagi visi-misi itu sendiri sifatnya hanya lima tahunan, dan belum tentu diteruskan oleh rezim sesudahnya, membuat arah pembangunan nasional dan pembangunan di daerah maju mundur.   Lebih parah lagi jika kepala-kepala daerah sedikit arogan, karena merasa dipilih rakyat dan punya hak otonomi sendiri, dapat dipastikan mereka tidak akan tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah di atasnya (Gubernur atau Presiden).

Lihat saja, betapa sering tidak sinkron antara kebijakan Pemerintah Pusat dan beberapa Pemerintah Daerah dalam menghadapi Pandemi Covid-19.  Bahkan terdapat Bupati yang dengan arogan menilai menteri-menteri kabinet Jokwi itu bodoh.  Semua ini adalah dampak negatif dari proses pemilihan langsung dan juga penyalah gunaan UU Otonomi Daerah, yang membuat Kepala Daerah tertentu merasa berkuasa penuh tanpa patuh pada kebijakan Pemerintahan di atasnya.

Akibatnya, makna sila Persatuan Indonesia, dalam wujud Negara Kesatuan sebagai satu tatanan pemerintahan dan pembangunan tidak aktual lagi.  Hal itu akibat hilangnya benang perekat dan penyingkron pemerintahan di bawah satu komando dan satu panduan bagi jalannya pembangunan nasional ke arah jangka panjang kehidupan bangsa dan negara kita.  Benang merah yang dimaksud tidak lain adalah semacam GBHN sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen.  Maka saatnyalah kita berpikir ulang untuk mengembalikan hak MPR RI untuk menyusun suatu pedoman tentang Pokok-pokok Haluan Negara, meskipun Presiden dan para Kepala Daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Sekian, terimakasih.  Wallahu a’lam bi al-Showabi.

Bung Karno Penggali Pancasila

soekarnoBung Karno Penggali Pancasila

(Dikuyip dari buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), melakukan serangkaian sidang pada akhir bulan Mei 1945. Ketua BPUPKI dr. Radjiman, ketika membuka sidang mengemukakan pertanyaan: “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya? Pada umumnya anggota enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih memilih langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar. Namun, seorang dari anggota badan tersebut menjawabnya, yakni Bung Karno, dalam bentuk pidato pada tanggal 1 Juni 1945, dengan judul Pancasila, atau lima sila.

Bung Karno menyampaikan lima dasar (sila) yang diusulkannya yaitu: pertama, nasionalsme atau kebangsaan, tapi bukan nasional-isme sempit atau chauvinisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan yang memandang seluruh bangsa mempunyai kesamaan harkat dan martabat. Untuk itu, kebangsaan haruslah disertai dengan sila kedua yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Bertolak dari kesamaan derajat dan martabat kemanusiaan, maka setiap warga masyarakat harus bebas dari penjajahan dan feodalisme. Dengan demikian, kedaulatan harus berada di tangan rakyat bangsa sendiri, sehingga sila ketiga ialah mufakat atau demokrasi. Tujuan dari negara ialah mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Maka jadilah kesejahteraan sosial sebagai dasar keempat. Semua dasar negara tersebut, baik sebagai landasan maupun sebagai tujuan negara, adalah diabdikan oleh bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing agama. Dengan kata lain, semuanya bermuara pada kepasrahan kepada Tuhan YME dengan mengharapkan ridah-Nya terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila kelima, yang menjadi sumber sekaligus tujuan akhir dari segalanya.

Merespon pandangan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu, sebuah panitia kecil dibentuk untuk merumuskan sistematika Pancasila tersebut, terdiri dari 8 orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasjim. Tetapi kemudian, Bung Karno membentuk Panitia sembilan yang komposisinya adalah: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H. Wahid Hasjim, Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, dan Abi Koesno Tjokrosoejoso. Jika dicermati dua komposisi kepanitian yang agak berbeda tersebut, maka tak salah jika dikatakan bahwa Bung Karno sebenarnya menginginkan keseimbangan antara wakil kaum Nasionalisme murni dan Islam Nasionalis. Komposisi Panitia Delapan, hanya mendudukkan dua orang wakil Islam, yakni Ki Bagoe Hadikusumo dan K.H.Wahid Hasyim, sementara pada Panitia Sembilan, wakili golongan Islam ada empat, yakni: K.H.Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H.Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosoejoso, sama jumlahnya dengan wakil nasionalis. Apresiasi Bung Karno terhadap wakil golongan Islam ini menjawab secara tegas tuduhan orang yang mengatakan bahwa Bung Karno hanya memandang Islam sebelah mata.

Upaya Bung Karno menyeimbangkan wakil Nasionalis dan Islamis tersebut adalah manifestasi dari tekadnya untuk membela Islam dalam musyawarah dan mufakat. Bung Karno dalam pidatonya tgl 1 Juni 1945, telah menegaskan:  “– tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.”

Di bawah pimpinan Bung Karno, Panitia Sembilan bertugas merumuskan sistematika Pancasila yang hasilnya berbeda dengan susunan awal dalam pidato Bung Karno. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam pidato Bung Karno sebagai sila kelima, dijadikan sila pertama. Sila kedua yang dalam pidato Bung Karno disebut internasionalisme atau perikemanusiaan dirumuskan menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila pertama dalam pidato Bung Karno disebut Kebangsaan Indonesia dirumuskan menjadi Persatuan Indonesia dan ditempatkan pada sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan, menggantikan apa yang dalam rumusan Bung Kanro disebut mufakat atau demokrasi. Sila kelima adalah keadilan sosial, sebagai rumusan dari prinsip kesejahteraan sosial menurut Bung Karno.

Sementara itu, desakan untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara sangat besar, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, usulan tersebut diakomodir oleh Panitia Sembilan dengan menambahkan tujuh kata pada sila pertama, sehingga berbunyi: “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Rencananya, rumusan tersebut akan dijadikan sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, Piagam Jakarta kemudian mendapat tantangan keras dari golongan nasionalis yang yang tidak bergabung dalam Panitia Sembilan yang tetap menghendaki negara Indonesia berdasar pada prinsip kebangsaan. Menurut mereka, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yakni: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh segenap warga bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.  Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang untuk membicarakan kembali soal Piagam Jakarta, terutama setelah adanya penolakan dari komunitas non Muslim dari wilayah Timur Indonesia. Adalah Bung Hatta yang menunjukan keprihatinannya atas dampak negatif jika kata syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Beliau akhirnya berhasil membujuk pendukung Piagam Jakarta, agar kalimat yang berkonotasi syariat Islam, baik dalam Pancasila maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dicoret demi persatuan bangsa dan tegaknya negara proklamasi sebagai negara kebangsaan.

Atas kebesaran jiwa dan kenegarawanan para pemuka Islam ketika itu, maka sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dihapusnya kata-kata ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila dan dari batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 kembali seperti rumusan panitia sembilan sebelum Piagam Jakarta, yang adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijak-sanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Selurh Rakyat Indonesia

Bung Karno Perumus Pancasila

Walaupun secara historis Pancasila adalah rumusan yang berasal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau tidak pernah mau mengaku sebagai pencipta Pancasila. Beliau hanya mengaku sebagai penggali dan perumus. Namun, disayangkan ialah adanya kemudian upaya pihak tertentu di era Orde Baru untuk mengaburkan jasa Bung Karno sebagai perumus Pancasila. Mereka melakukan de-Soekarnoisasi menyangkut lahirnya Pancasila. Mereka tidak mengakui Pancasila 1 Juni, dan hanya mau mengakui Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Bagi mereka, hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945, melainkan 18 Agustus 1945. Mereka pun mencoba mengajukan dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan Pancasila 1 Juni 1945, bukanlah monopoli Soekarno, karena katanya ada pembicara lain yang menyampaikan hal yang sama atau mirip dengannya, yakni pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

Jika bangsa kita mau jujur tanggal 18 Agustus bukanlah hari lahir Pancasila melainkan hari disahkannya menjadi dasar Negara. Ibaratnya seorang bayi yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian di persaksikan secara resmi kepada keluarga dan tetangga sebagai anak yang sah pada hari “aqiqahnya” tanggal 18 Agustus 1945. Postur sang “bayi” pada hari aqiqah tidak lagi persis sama ketika saat-saat ia dilahirkan semula. Demikian halnya Pancasila, ketika disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tentulah redaksi dan sistematika-nya tidak sama persis dengan rumusan awal dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu.

Adalah sangat masyhur bagi sejarawan bahwa seusai Bung Karno menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI, maka Pimpinan sidang, Dr. Radjiman langsung memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan), dengan tugas utama menyusun rumusan tentang Dasar Negara, dengan menjadikan pidato Bung Karno sebagai acuan utama. Mengapa harus dengan pidato Bung Karno, bukan yang lainnya?, karena rumusan mengenai lima dasar negara di dalam pidato Bung Karno sangat konkret, begitupun uraian tentang masing-masing lima dasar itu sangat jelas, sehingga Panitia Kecil tinggal menyerasikan redaksi dan sistematikanya, sesuai kesepakatan para anggota. Berbeda dengan penyampaian pembicara lainnya, yang kadang hanya mengemukakan secara pointer, atau penjelasan yang berbelit-belit, sehingga substansi dasar negara yang diinginkan tidak dapat dikonkretkan.

Mengenai dokumen pidato yang cukup panjang, yang diklaim berasal dari Mr. Muhammad Yamin, sangatlah diragukan, karena tidak terekam dalam Risalah Sidang BPUPKI yang otentik berasal dari Pringgodigdo Archief di Algemeen Rijksarchief Den Haag, yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Jakarta.. Dalam risalah BPUPKI yang otentik, ditandai dengan kertas resmi BPUPKI yang bertuliskan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai”, bukan “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (kendatipun Dokuritu dibaca Dokuritsu … … ), tidak ditemukan pidato M.Yamin, kecuali kerangka singkat saja. Andaikata dokmen pidato Muhammad Yamin itu pun asli (otentik), maka tidak pula akan menjadi bahan utama bagi Panitia Kecil dalam permusan Pancasila, karena pembahasannya tidak se konkret dengan isi pidato Bung Karno.

Jadi, baik berdasarkan dokumen-dokumen sejarah yang otentik, maupun dilihat dari proses perumusan menjelang hari kemerdekaan dan sehari sesudah kemerdekaan, Pancasila untuk pertama kali disusun oleh Bung Karno sebagaimana disampaikan dalam pidatonya yang terkenal itu, pada tanggal 1 Juni 1945, dan beliau pula yang memberinya nama “Pancasila”. Maka sejak dari proses lahirnya, kemudian dicantumkannya dalam Pembukaan UUD 1945 sampai kemudian keluarnya dekrit 5 Juli 1959, eksistensi Pancasila tak dapat dipisahkan dari pribadi, pemikiran dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Bung Karno. Atau tegasnya, Bung Karno lah penggali, perumus dan pengawal (penyelamat) Pancasila itu. Hal ini pun sejalan dengan wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra yang seperti disaksikan oleh Bung Hatta bahwa Pancasila dirumuskan dari pidato Bung Karno di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Pancasila.

Tapi sungguh hal yang sangat menarik bahwa di tengah gencar-gencarnya upaya de-Soekarnoisasi Pancasila di zaman Orde Baru, akhirnya pemerintah Orde Baru sendiri bersama Dewan Nasional Angkatan 45 pada tanggal 10 Januari 1975 membentuk Panitia Lima yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Soenario, dan Abdul Gafar Pringgodigdo, untuk meneliti asal usul sebenarnya Pancasila. Sangat mengharukan dan menakjubkan, laporan Panitia Lima tersebut tentang asal usul Pancasila yang disampaikan kepada Presiden Soeharto melalui delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Soerono pada tanggal 23 Juni 1975, temenegaskan bahwa asal-usul Pancasila berawal dari Pidato Bung Karno di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Subhanallah, kebenaran tak dapat disembunyikan.   Merdeka… !!!   Wallahu A’lam bi al-Shawab.