TAUFIQ KIEMAS, SOSOK NEGARAWAN

Taufiq Kiemas, Sosok Negarawan dan Sang Motivator, bersama Presiden V RI Hj.Megawati Soekarnoputri

Taufiq Kiemas, Sosok Negarawan dan Sang Motivator, bersama Presiden V RI Hj.Megawati Soekarnoputri

Sebagai Penghargaan dan kenangan pada almarhum  Bapak Taufiq Kiemas, berikut ini diposting salah satu bagian dari buku MENGABDI BANGSA BERSAMA PRESIDEN MEGAWATI, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA (terbitan Baitul Muslimin Press, 2012), h. 199-213

Taufiq Kiemas, Sang Motivator

“… ternyata Taufiq Kiemas bukan seorang penggerak yang mendompleng istrinya, lalu menyetir istri dari belakang. Tapi, dia adalah seorang yang memang punya kapabilitas memberi inspirasi kepada sang presiden”. (Try Sutrisno)

Berbicara soal kepemimpinan dan karir politik Ibu Megawati, tidaklah mungkin tanpa melihat peran penting suami dan teman seperjuangannya, H. Muhammad Taufiq Kiemas.  Mulanya, banyak orang memberikan penilaian pada Pak Taufiq, sebagai: “pemain di belakang layar” –  the man behind the scene, istilah yang rentan disalah-pahami.  Jangan sampai beliau dipandang sebagai tokoh yang kapasitasnya memang hanya bermain di belakang layar, tanpa kemampuan tampil kepermukaan interaksi politik.  Buktinya, Pak Taufiq berhasil menjadi Ketua MPR RI, yang di tangannyalah MPR RI begitu piawai dan berwibawa atas semua lembaga negara lainnya.

Pak Taufiq memang merupakan seorang tokoh fenomenal yang menyertai Megawati dalam memimpin bangsa. Beliau menjadi fenomenal, karena kepiawaiannya dalam memainkan manuver politik dan mengartikulasi-kan pandangan-pandangannya disesuaikan dengan posisi beliau sejak duduk sebagai Dewan Pertimbangan Pusat partai atau sebagai the first gentleman-ketika Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden.

Ketika semula menyadari bahwa Ibu Megawati sebenarnya punya potensi yang tidak terwadahi, maka Pak Taufiq memotivasinya dengan mengatakan:  “You itu punya bakat dan punya kemampuan. Percayalah. Kalau tidak, untuk apa saya membawamu bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia.” Sebuah ajakan sang suami yang kemudian dilakoni oleh sang istri dengan mendaftar menjadi anggota PDI di tahun 1987.[1]  Padahal, menurut Sabam Sirait, permintaan agar keluarga Bung Karno masuk PDI sebenarnya sudah sejak lama, yaitu sejak terjadi fusi partai 1973.  Namun baru kesampaian ketika Taufiq jadi bagian dari keluarga Bung Karno.  Taufiq banyak berperan dalam mendorong Mega.[2]

Soerjadi sendiri sebagai Ketua PDI waktu itu meragukan bakat politik Ibu Mega.  Maka ketika nama Megawati disodorkan oleh Pak Taufiq, Pak Soerjadi minta bertemu langsung dengan Ibu Mega, sebab katanya: “saya ingin meyakinkan diri saya bahwa benar Mbak Mega mau dan bukan semata-mata karena keinginan Mas Taufiq.  Ternyata Mbak Mega memang mau”.[3]

Alasan Pak Taufiq memotivasi Ibu Mega adalah karena menurut pengamatannya, sebahagian besar rakyat kecil atau kaum marhaen itu, masih sangat mendambakan kepemimpinan dari keluarga Bung Karno.  Karena itu pula, dalam memberikan motivasi, Pak Taufq tak dapat melepaskan diri dari kecintaan pada Bung Karno.  Beliau memang seorang pengagum Bung Karno dan menjadi Soekarnoisme tulen, apalagi telah menjadi bahagian dari keluarga Bung Karno; maka manuver politik yang dimainkannya selalu mengacu pada paham nasionalisme dan marhaenisme.  Ia pun menyadari bahwa keluarga Bung Karno ditakdirkan untuk menjadi pejuang-pejuang demokrasi dan nasionalisme.

Karena itu, meskipun sejak awal kapasitas Pak Taufiq memungkinkan untuk tampil sendiri sebagai pemimpin partai, namun ia tidak melakukannya, sebab baginya, Ibu Mega sebagai putri Bung Karno telah ditakdirkan untuk posisi itu.  Ketika beliau ditanya oleh Pak Syafii Maarif, mengapa dia dan Megawati tidak bergantian saja maju menjadi Presiden?; Pak Taufiq konsisten, dia selalu mengarah pada Megawati, bukan kepada dirinya.  Tentu saja yang menjadi pertimbangan adalah darah Bung Karno yang mengalir di tubuh Ibu Mega, bukan di tubuh dirinya”.[4]

Peran Pak Taufiq sebagai motivator tampak secara monumental ketika dapat mendorong Megawati menerima ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Mathori Abdul Jalil untuk bersedia menjadi Wakil Presiden mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sudah resmi dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI ke IV.  Mulanya Ibu Mega menolak, karena Kongres PDI Perjuangan di Solo menugaskannya untuk menjadi Presiden, bukan Wakil Presiden. Namun, kepiawaian Pak Taufiq dalam hal memotivasi, maka akhirnya Ibu Mega bersedia menjadi Wakil Presiden RI. Periode 1999-2004.

Sebagai motivator yang baik, Pak Taufiq tidak menggurui apalagi mendikte Ibu Mega dalam kepemimpinan partai, selain sebatas memberi saran.  Juga, Pak Taufiq mampu meredam emosi ketika berhadapan dengan lawan-lawan politiknya, bahkan ia tidak memandang mereka sebagai musuh, justru ia berusaha mendekati dan merangkulnya.   Ketika Ibu Mega dihantam karena dipandang bersama-sama tokoh lain “menjatuhkan” Gus Dur, Pak Taufiq malah sowan ke Gus Dur dan mencium tangannya.  Langkah yang begitu berani lahir dari prinsip Pak Taufiq: “Kita ndak boleh marah”.[5]  Sikap itu pula yang diperlihatkan ketika Ibu Mega tidak terpilih dalam Pilpres 2004, bukannya memberi saran untuk memboikot hasil Pemilu, justru realitas kekalahan itu diterima dengan legowo.

Untuk memperjuangkan nasionalisme dan kesejahteraan rakyat, Pak Taufiq memainkan peran sebagai jembatan Nasionalisme.  Dengan peran itu, ia berhasil meredam dkotomi antara kelompok Islamis dan Nasionalis, apalagi dengan latar belakang keluarga Masyumi, ia tidak sulit untuk membawa nama dan gagasan Ibu Mega ke kalangan tokoh-tokoh Islam.  Suatu ketika, ia menyatakan pandangannya bahwa jika PDI Perjuangan ingin berhasil menegakkan nasionalisme dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik sebagai penguasa maupun sebagai wakil rakyat, niscaya harus menjalin kerjasama dengan tiga elemen bangsa, yaitu umat Islam, militer dan sesama parpol nasionalis.  Bahkan ditambahkannya menjadi empat, yakni tanpa melupakan realitas suku Jawa sebagai suku terbesar di negeri ini.

Bertolak dari prinsip itulah, maka PDI Perjuangan kemudian membentuk ormas sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia, yang adalah gagasan cemerlang dari Taufiq Kiemas.  Dengan hadirnya ormas Islam tersebut, maka komunikasi antara Ibu Mega dengan tokoh dan pemimpin ormas Islam seperti Prof. Dr. Syafii Maarif, Prof. Dr. Din Syamsuddin, K.H. Hasyim Muzadi, dan Prof. Dr. K.H. Aqil Siraj semakin intensif.   Keterbukaan Pak Taufiq dalam pergaulan dibuktikan pula dengan kemampuannya berkenalan bahkan bersahabat dengan tokoh-tokoh di partai lain.  Misalnya, jauh sebelum dibentuk  Baitul Muslimin, Pak Taufiq sudah berhubungan baik dengan K.H. Aqil Siraj yang waktu itu adalah orang penting di PKB.     Bergaul dengan ulama, beliau pun tidak mengalami kendala psikologis, sebab pengamalan agamanya bagus, sebagai kata K.H. Aqil Siraj: “saya lihat shalatnya luwes, baca Qur’an cukup pasih, sementara waktu wukuf di Arafah  dia baca Qur’an terus. Dari pergaulan yang cukup dekat inilah saya jadi tahu TK sangat terbuka, mudah bergaul, dermawan dengan siapapun.[6]

Sebenarnya, upaya Pak Taufiq untuk mendekatkan keluarga Bung Karno sekaligus ajaran-ajarannya ke kalangan tokoh-tokoh Islam, bukan semata-mata karena faktor keterbukaan dirinya, melainkan yang terutama ialah karena ajaran Bung Karno itu sendiri memang sejalan dengan ajaran Islam.  Bagi tokoh Islam yang mendalami ajaran Bung Karno pasti akan berkesimpulan seperti itu.  Pak Hasyim Muzadi misalnya, mengaku mengikuti pemikiran Bung Karno secara utuh: “Demikian itu, karena saya memandang apa yang diperjuangkan Islam adalah sama dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno”.[7]  Lebih dari itu, Pak Din Syamsuddin menambahkan bahwa sikap Pak Taufiq banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga Bung Karno sebagai warga Muhammadiyah, yang perhatian dan kepeduliannya kepada ormas Islam dan umat Islam sangat besar.  Untuk itu, PDI Perjuangan memang tidak boleh meninggalkan Islam karena justru mayoritas pendukungnya adalah umat Islam.[8]  Bahkan lebih tegas lagi, Pak Frans Seda justru memperkuat bahwa Pak Taufiq tidak menginginkan sama sekali Islam dipojokkan, sehingga selalu berusaha agar orang-orang PDI Perjuangan bisa lebih dekat dengan kalangan Islam.  Pokoknya: “Dia tidak mau timbul kesan seolah-olah PDI Perjuangan meninggalkan Islam”.[9]

Sementara itu, kepiawaian Pak Taufiq berkomunikasi dengan segenap parpol mencapai puncaknya ketika kemudian parpol-parpol lain secara aklamasi mendukung beliau menjadi Ketua MPR 2009-2014.  Dengan posisi tersebut,  Pak Taufiq menggagas peringatan hari lahir Pancasila secara nasional pada setiap tanggal 1 Juni di Gedung MPR RI.  Dengan posisi itu pula, ia tidak sulit menyampaikan gagasan dan menyosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bnneka Tunggal Ika.   Benar apa kata Yudhi Latif : “TK merupakan jembatan antagonis yang menjadi titik temu dari berbagai arah mata angin.  Ia menampilkan dirinya sebagai solidarity maker dan match maker dari berbagai kepingan-kepingan kebangsaan” [10].

Meskipun kandungan Empat Pilar bukan barang baru, tapi ia telah membangkitkan spirit baru bagi bangsa kita untuk semakin yakin pada kebenaran ideologinya dan semakin gigih menegakkannya.  Inilah arti kehadiran Taufiq Kiemas sebagai penggagas Eampat Pilar. Melihat sejumlah gagasan cerdasnya, serta kepiawaiannya meimpin lembaga negara MRPR RI, maka tidaklah tepat jika Pak Taufiq Kiemas diposisikan sebagai the man behind the scene.  Adalah Prof.Dr. Azyumardi Azra yang termasuk menolak jika Pak Taufiq hanya diposisikan seperti itu. Bagi Pak Azyumardi, Pak Taufiq bukan the man behind the scene, melainkan: “the man who games political influence for Megawati, without official position in the party – seseorang yang berusaha mendapatkan pengaruh yang lebih luas bagi kepentingan (ideologi-pen) Megawati tapi tidak dalam posisi yang resmi dalam partai”.[11]


[1] August Parengkuan, Megawati Anak Putra Sang Fajar,  (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 400.

[2] Panda Nababan, Tanpa Rakyat Pemimpin Tak Berarti Apa-apa, (Jakarta: Psutaka Sinar Harapan, 2002), h. 223.

[3] Ibid., h. 217.

[4] Ibid.

[5] Panda Nababan, op.cit., h.279.

[6] Trimedya Panjaitan dkk, op.cit., h. 43

[7] Ibid., h. 35.

[8] Ibid., h. 48.

[9] Panda Nababan, op.cit., h. 254.

[10] Trimedya Panjaitan, dkk.,op.cit., h. 222.

[11] Ibid., h. 250.

Advertisements

BUNG KARNO PENGGALI PANCASILA

 

Bung Karno Penggali dan Perumus Pancasila

Bung Karno Penggali dan Perumus Pancasila

Bung Karno Penggali Pancasila

Pancasila 1 Juni dan versi 18 Agustus 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), melakukan serangkaian sidang pada akhir bulan Mei 1945.  Ketua BPUPKI dr. Radjiman, ketika membuka sidang mengemukakan pertanyaan pada rapat:  “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?  Pada umumnya anggota enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih memilih langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar.  Namun, seorang dari anggota badan tersebut menjawabnya, yakni Bung Karno, dalam bentuk pidato pada tanggal 1 Juni 1945, dengan judul Pancasila, atau lima sila.

Bung Karno menyampaikan lima dasar (sila) yang diusulkannya yaitu: pertama, nasionalsme atau kebangsaan, tapi bukan nasional-isme sempit atau chauvinisme.  Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan yang memandang seluruh bangsa mempunyai kesamaan harkat dan martabat. Untuk itu, kebangsaan haruslah disertai dengan sila kedua yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Bertolak dari kesamaan derajat dan martabat kemanusiaan, maka setiap warga masyarakat harus bebas dari penjajahan dan feodalisme.  Dengan demikian, kedaulatan harus berada di tangan rakyat bangsa sendiri, sehingga sila ketiga ialah mufakat atau demokrasi. Tujuan dari negara ialah mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan.  Maka jadilah kesejahteraan sosial sebagai dasar keempat.  Semua dasar negara tersebut, baik sebagai landasan maupun sebagai tujuan negara, adalah diabdikan oleh bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing agama.  Dengan kata lain, semuanya bermuara pada kepasrahan kepada Tuhan YME dengan mengharapkan ridah-Nya terhadap bangsa Indonesia.  Dengan demikian, jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila kelima, yang menjadi sumber sekaligus tujuan akhir dari segalanya.

Merespon pandangan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu, sebuah panitia kecil dibentuk untuk merumuskan sistematika Pancasila Bung Karno, terdiri dari 8 orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasjim.   Tetapi kemudian, Bung Karno membentuk Panitia sembilan yang komposisinya adalah: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H. Wahid Hasjim, Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, dan Abi Koesno Tjokrosoejoso.[1] Jika dicermati dua komposisi kepanitian tersebut, dikaitkan dengan pergulatan antara ideologi Nasionalisme dan Islamisme yang berkembang selama sidang-sidang BPUPKI, maka tak salah jika dikatakan bahwa Bung Karno menginginkan keseimbangan antara wakil kaum Nasionalisme murni dan Islam Nasionalis.  Komposisi Panitia Delapan, hanya mendudukkan dua orang wakil Islam, yakni Ki Bagoe Hadikusumo dan K.H.Wahid Hasyim, sementara pada Panitia Sembilan, yang mewakili golongan Islam ada empat, yakni: K.H.Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H.Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosoejoso.  Apresiasi Bung Karno terhadap wakil golongan Islam ini menjawab secara tegas tuduhan orang yang mengatakan bahwa Bung Karno hanya memandang Islam sebelah mata.

Upaya Bung Karno menyeimbangkan wakil Nasionalis dan Islamis tersebut adalah manifestasi dari tekadnya untuk membela Islam dalam musyawarah dan mufakat.  Bung Karno dalam pidatonya tgl 1 Juni 1945, telah menegaskan:   “– tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam.  Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.”

Maka di bawah pimpinan Bung Karno, Panitia Sembilan bertugas secara khusus menetapkan sistematika Pancasila yang berbeda dengan susunan awal dalam pidato Bung Karno.  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam pidato Bung Karno sebagai sila kelima, dijadikan sila pertama. Sila kedua yang dalam pidato Bung Karno disebut internasionalisme atau perikemanusiaan dirumuskan menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.  Sila pertama dalam pidato Bung Karno disebut Kebangsaan Indonesia dirumuskan menjadi Persatuan Indonesia dan ditempatkan pada sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan, menggantikan apa yang dalam rumusan Bung Kanro disebut mufakat atau demokrasi.  Sila kelima adalah keadilan sosial, sebagai rumusan dari prinsip kesejahteraan sosial menurut Bung Karno.[2]

Dalam pada itu, desakan untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara sangat besar, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, usulan tersebut diakomodir oleh Panitia Sembilan dengan menambahkan tujuh kata pada sila pertama, sehingga berbunyi: “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter).  Rencananya, rumusan tersebut akan dijadikan sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, Piagam Jakarta ternyata mendapat tantangan keras dari golongan nasionalis yang tetap menghendaki negara Indonesia berdasar pada prinsip kebangsaan.  Menurut mereka, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yakni: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh segenap warga bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.    Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang untuk membicarakan kembali soal Piagam Jakarta, terutama setelah adanya penolakan dari komunitas non Muslim dari wilayah Timur Indonesia.  Adalah Bung Hatta yang menunjukan keprihatinannya atas dampak negatif jika kata syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara.  Beliau akhirnya berhasil membujuk pendukung Piagam Jakarta, agar kalimat yang berkonotasi syariat Islam, baik dalam Pancasila maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dicoret demi persatuan bangsa dan tegaknya negara proklamasi sebagai negara kebangsaan.

Atas kebesaran jiwa dan kenegarawanan para pemuka Islam ketika itu, maka sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dihapusnya kata-kata ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila dan dari batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Maka rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 kembali seperti rumusan panitia sembilan sebelum Piagam Jakarta, yang adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijak-sanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Selurh Rakyat Indonesia

Bung Karno Perumus Pancasila

Walaupun secara historis Pancasila adalah rumusan yang berasal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau tidak pernah mau mengaku sebagai pencipta Pancasila.  Maka  sebenarnya tidak perlu ada penolakan Pancasila sebagai karya Soekarno, seperti yang sering disuarakan oleh politisi Muslim tertentu, karena Bung Karno sendiri menolak untuk disebut sebagai pencipta Pancasila itu.

Namun, yang disayangkan ialah adanya kemudian upaya dari pihak tertentu untuk mengaburkan jasa Bung Karno sebagai perumus Pancasila. Mereka pun berupaya melakukan de-Soekarnoisasi menyangkut lahirnya Pancasila.  Mereka tidak mengakui Pancasila 1 Juni, dan hanya mau mengakui Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.  Bagi mereka, hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945, melainkan 18 Agustus 1945.  Mereka pun mencoba mengajukan dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan Pancasila 1 Juni 1945, bukanlah monopoli Soekarno, karena katanya ada pembicara lain yang menyampaikan hal yang sama atau mirip dengannya, yakni pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

Sebenarnya, jika mau jujur tanggal 18 Agustus bukanlah hari lahir Pancasila melainkan hari disahkannya menjadi dasar Negara.  Ibaratnya seorang bayi yang lahir  pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian di persaksikan secara resmi kepada keluarga dan tetangga sebagai anak yang sah pada hari “aqiqahnya” tanggal 18 Agustus 1945.  Postur sang “bayi” pada hari aqiqah tidak lagi persis sama ketika saat-saat ia dilahirkan semula.  Demikian halnya Pancasila, ketika disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tentulah redaksi dan sistematika-nya tidak sama persis dengan rumusan awal dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu.

Adalah sangat masyhur bagi sejarawan bahwa seusai Bung Karno menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI, maka Pimpinan sidang, Dr. Radjiman langsung memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan), dengan tugas utama menyusun rumusan tentang Dasar Negara, dengan menjadikan pidato Bung Karno sebagai acuan utama.[3]  Mengapa harus dengan pidato Bung Karno, bukan yang lainnya?, karena rumusan mengenai lima dasar negara di dalam pidato Bung Karno sangat konkret, begitupun uraian tentang masing-masing lima dasar itu sangat jelas, sehingga Panitia Kecil tinggal menyerasikan redaksi dan sistematikanya, sesuai kesepakatan para anggota.  Berbeda dengan penyampaian pembicara lainnya, yang kadang hanya mengemukakan secara pointer, atau penjelasan yang berbelit-belit, sehingga substansi dasar negara yang diinginkan tidak dapat dikonkretkan.

Memang ada satu dokumen pidato yang cukup panjang, diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin, namun dokumen itu diragukan, karena tidak terekam dalam Risalah Sidang BPUPKI yang otentik.  Dalam risalah BPUPKI yang otentik, ditandai dengan kertas resmi BPKUPKI yang bertuliskan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai”, bukan “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (kendatipun Dokuritu dibaca Dokuritsu … … ), tidak ditemukan pidato M.Yamin, kecuali kerangka singkat saja.  Dokumen Risalah BPUPKI yang otentik tersebut berasal dari Pringgodigdo Archief di Algemeen Rijksarchief Den Haag, yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Jakarta.[4]  Dalam risalah otentik ini sekali lagi tak ada naskah pidato M. Yamin itu.  Andaikata dokmen pidato Muhammad Yamin itu pun asli (otentik), maka tidak pula akan menjadi bahan utama bagi Panitia Kecil dalam permusan Pancasila, karena pembahasannya tidak se konkret dengan isi pidato Bung Karno.

Jadi, baik berdasarkan dokumen-dokumen sejarah yang otentik, maupun dilihat dari proses perumusan menjelang hari kemerdekaan dan sehari sesudah kemerdekaan, Pancasila untuk pertama kali disusun oleh Bung Karno sebagaimana disampaikan dalam pidatonya yang terkenal itu, pada tanggal 1 Juni 1945, dan beliau pula yang memberinya nama “Pancasila”.[5]  Maka sejak dari proses lahirnya, kemudian dicantumkannya dalam Pembukaan UUD 1945 sampai kemudian keluarnya dekrit 5 Juli 1959, eksistensi Pancasila tak dapat dipisahkan dari pribadi, pemikiran dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Bung Karno.  Atau tegasnya, Bung Karno lah penggali, perumus dan pengawal (penyelamat) Pancasila itu. Hal ini pun sejalan dengan wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra yang turut disaksikan oleh Bung Hatta bahwa Pancasila dirumuskan dari pidato Bung Karno di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Pancasila.[6]

Hal yang menarik, di tengah gencar-gencarnya upaya de-Soekarnoisasi Pancasila di zaman Orde Baru, akhirnya pemerintah bersama Dewan Nasional Angkatan 45 pada tanggal 10 Januari 1975 membentuk Panitia Lima yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Soenario, dan Abdul Gafar Pringgodigdo, untuk meneliti asal usul sebenarnya Pancasila.  Sangat mengharukan, Laporan Panitia Lima tersebut tentang asal usul Pancasila yang disampaikan kepada Presiden Soeharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Soerono pada tanggal 23 Juni 1975, tetap menegaskan bahwa asal-usul Pancasila berawal dari Pidato Bung Karno di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.[7]  Subhanallah, kebenaran tak dapat disembunyikan.   Merdeka… !!!   Wallahu A’lam bi al-Shawab.


[1] Lihat dalam RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Edisi Revisi (Jakarta: Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 167.

[2] Bandingkan dengan Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT.Delta Pamungkas, 1997), Jilid 12, h. 95-97.

[3] Lihat dalam RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Iloc.cit.,

[4] Lihat dalam ibid., h.3 dan 97.

[5] Upaya mengecilkan peran Bung Karno dan menafikan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dapat dilihat dalam buku, A.M.Fatwa, Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, (Jakarta: The Fatwa Center, 2010).  Dalam buku ini dilampirkan naskah pidato Muhammad Yamin (h. 126-155), yang oleh R.M. A.B. Kusuma dinilai tidak otentik, dan diragukan karena tidak dicatat dalam Risalah otentik BPUPKI.

[6] Henky, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007), h. 61-63.

[7] Lihat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, op. cit., Jilid  12, h.  97-98.

PANCASILA, AJARAN AGAMA-AGAMA

Beraudiensi dgn Syekh Tantawi, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan Pancasila merupakan Pancaran Syariat Islam,

Beraudiensi dgn Syekh Sayid Tantawi, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan Pancasila merupakan Pancaran Syariat Islam (2004)

Setelah mengamati akhir-akhir ini, sudah banyak aktifis yang terang-terangan mempertentangan Pancasila dan agama, khususnya agama Islam, maka terasa perlu merilis dengan mengedit seperlunya bahagian awal dari Bab Pertama isi buku Islam Rahmah untuk Bangsa (terbitan Rakyat Merdeka Books, 2008), karya Prof.Dr. Hamka Haq, MA

PANCASILA, AJARAN AGAMA-AGAMA

Masalah yang selalu hangat dibicarakan menyangkut umat beragama di Indonesia ialah hubungan timbal balik antara agama dan Pancasila sebagai dasar negara.   Masalah ini terutama diungkit-ungkit oleh orang yang selalu mempertentangkan antara agama (Islam) dan Pancasila.  Barangkali mereka lupa bahwa segenap kandungan Pancasila adalah ajaran agama-agama, atau bagi Islam merupakan pancaran syariat Islam.  Hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut.

Dimulai dari persoalan bahwa kandungan Pancasila adalah bermuatan religius, yang tentu saja merupakan ajaran Tuhan, dan keterlibatan manusia dalam penyusunannya hanya sebatas merumuskan kalimat-kalimatnya.  Teks Pancasila dirumuskan oleh pendiri Republik, yang berawal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  Namun, jika direnungkan secara mendalam, makna Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat transendental.  Sebut saja kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Mahaesa”, adalah mengandung keharusan bangsa Indonesia untuk beriman kepada Tuhan.  Siapakah yang mensyariahkan keharusan beriman kepada Tuhan?; siapa pula yang menciptakan naluri manusia untuk mengakui adanya Tuhan?.  Dalam agama-agama monoteis, diajarkan bahwa manusia diciptakan bersama nalurinya untuk beriman, kemudian Tuhan menurunkan agama kepada manusia sebagai pedoman beriman pada-Nya.  Jadi jelas, keharusan beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi  pemikiran filosof manapun, melainkan berasal dari ajaran Tuhan yang sesuai dengan naluri universal manusia.

Karena itu, Pancasila merupakan bentuk pengamalan agama dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, mengamalkan nilai-nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan Pancasila.  Maka untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen, mustahil tanpa memandangnya berasal dari nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia.

Pancasila memang bukanlah satu agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia.  Pancasila adalah anak kandung dari budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah menjadikan agama sebagai etosnya.  Karena itu, tak ada jalan untuk melepaskan Pancasila menjadi sekuler, sebab hal itu berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya.   Sebaliknya pula, tak ada jalan untuk menjadikan agama tertentu sebagai tafsir Pancasila, apalagi sebagai pengganti Pancasila, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah menjadi jati diri kendonesiaan kita.

Pancasila digagas untuk kesejahteraan rakyat.  Jika Pancasila diawali dengan sila Ketuhanan, maka ia diakhiri dengan sila Keadilan Sosial.  Dua sila tersebut diantarai dengan tiga sila lainnya, yakni: sila Kemanusiaan, sila Persatuan (kebangsaan) dan sila Kerakyatan (demokrasi).  Semua itu berarti bahwa pengamalan sila Ketuhanan harus menitik beratkan pada persaudaraan kemanusiaan, persatuan kebangsaan, demokrasi, keadilan dan kemakmuran rakyat.  Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan eksklusif agamanya sendiri.  Umat beragama harus mengamalkan nilai-nilai universal agamanya yang toleran.

Bagi umat Islam, contoh paling tepat ialah sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengutamakan nilai universal Islami ketimbang simbol tekstual agama, demi perdamaian dan kebersamaan.  Coba ingat, ketika beliau melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah, hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy terhadap tulisan Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim) pada awal naskah perdamaian.  Tak ada sahabat yang berani menghapus Basmalah, simbol Islam yang amat sakral itu.   Namun, demi perdamaian maka Nabi  meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, yang dapat diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi solusi rahmatan lil-alamin untuk perdamaian tersebut.

Dalam konteks kebangsaan kita, sikap Nabi itulah yang diteladani oleh pendiri negara, ulama dan generasi Muslim angkatan 1945 sehingga merestui dihapusnya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” digantikan dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa.  Kalimat singkat ini menghargai pluralitas agama di Indonesia, dengan bertumpu pada nilau kemanusiaan, yang jauh dari egpoisme eksklusifistik.  Egoisme dalam beragama sangatlah berbahaya bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebab membuat kaum minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Kekhawatiran terhada hal itulah, sampai Bung Karno memperingatkan dalam pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945:

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa.  Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”……”Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban.  Apakah cara yang berkeadaban itu?  Ialah hormat menghomrati satu sama lain.[1]

Sunnguh besar jasa generasi Muslim angkatan 45,  yang merestui penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta, sebagai bukti mereka telah mengawali tonggak persaudaraan kebangsaan.  Memang, sungguh luar biasa dan mempesona pula, kelahiran negara Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke.  Bayangkan, hamparan wilayah yang terhimpun dari ribuan pulau dengan laut yang demikian luas, jumlah penduduknya yang demikian banyak (sekarang lebih 230 juta jiwa), dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa.  Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa sedemikian raksasa kecuali atas kesadaran bersama sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Maka untuk kepentingan nasional ke depan, para ulama, lembaga pesantren, ormas dan aktifis Islam tak dapat lepas dari tanggung jawab historis menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Ingatlah betapa sulitnya jihad perjuangan melawan kolonial Belanda, dengan segala pengorbanan jiwa, harta, darah dan air mata dari pendahulu kita.  Perjuangan mereka harus dilanjutkan dalam wujud jihad baru yakni kerja keras untuk kesejahteraan, bukan jihad menebar fitnah dan konflik untuk kesengsaraan yang tiada habisnya bagi bangsa kita.

Kini, andil yang terpenting umat Islam ialah menegakkan risalah Islamiyah yang rahmah dan ramah demi keindonesiaan yang berbhinneka.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di negeri ini, yakni mengamalkan nilai universal Islam untuk perdamaian menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan).  Belajarlah dari sejarah Nabi SAW; beliau tidak egois; beliau tidak eksklusif; beliau mengutamakan perdamaian ketimbang simbol agama.  Jadikanlah beliau sebagai panutan untuk memenuhi panggilan Tuhan,:“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” Q.S.al-Ahzab (33): 21.

Dalam rangka itulah, para pemimpin Islam seharusnya berupaya meneransformasi nilai keislaman yang relevan dengan kondisi dan kekinian bangsa.  Meneransformasi makna jihad dari perang angkat senjata dan bom, ke jihad persatuan dan bekerja keras membangun negeri.  Kalau di zaman penjajahan dahulu, ayat-ayat jihad selalu saja berkonotasi perang, meriam, pengeboman, gerilya dan pasukan berani mati, maka di zaman kekinian orientasi jihad bukan lagi perang.   Kini dan ke depan, jihad dan dakwah Islam hendaklah bermakna kebersamaan dan kerja keras memakmurkan bangsa.

Sebab, jika jihad masih saja dimaknai perang seperti zaman penjajahan, maka dikhawatirkan sebahagian generasi kita akan melampiaskan semangat perangnya untuk menzalimi bangsanya sendiri.  Buktinya, anak-anak muda pelaku pengeboman di Bali, pengeboman gereja, hotel dan kedutaan besar negara sahabat adalah terinspirasi oleh makna jihad yang berkonotasi perang.   Jihad, yang dalam bahasa Arab bermakna kerja keras, seharusnya dikembalikan kepada maknanya yang asli itu, yakni: bersungguh-sungguh bekerja keras untuk kesejahteraan; bukan perang untuk kesengsaraan.

Pada umumnya, mereka yang enggan mengartikan jihad dengan kerja keras, adalah pemikir dan aktifis yang menghianati komitmen generasi Muslim angkatan 45 terhadap ideologi Pancasila; mengabaikan realitas bangsa yang plural dan menginginkan secara sepihak cita-cita Negara Islam yang eksklusif.   Cita-cita kenegaraan tersebut selalu diklaimnya sebagai teladan dari Rasulullah SAW.   Padahal, teori kenegaraan yang mereka tawarkan sangat berbeda dengan praktik yang pluralis toleran dari Rasulullah SAW di Madinah.   Mereka bahkan melupakan Negara Nabi, kalau bukan mengingkarinya; padahal tradisi pluralis toleran dari Rasulullah itulah yang seharusnya diteladani dalam hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang multi agama.

Ironisnya, yang mereka tawarkan justru praktik kenegaraan di bawah khilafah-khilafah pasca Rasulullah SAW.  Padahal, praktik khilafah itu terjadi ketika pluralitas masyarakat Madinah telah berubah besar-besaran, baik di era Khulafaur Rasyidin maupun era Dinasti Umayah dan Dinasti Abasiyah, diawali dengan terjadinya eksodus kaum Yahudi dan Kristen dari Madinah sepeninggal Rasulullah SAW.   Negara Madinah, yang di zaman Rasulullah SAW didiami secara damai oleh penduduk multi etnis dan multi agama di bawah konstitusi “Piagam Madinah” yang disusun bersama non Muslim, akhirnya  berubah menjadi negeri yang berpeduduk hampir 100 % Muslim di era Khulafa al-Rasyidin.  Piagam Madinah yang menghargai pluralitas pun ditinggal, tidak lebih dari sebuah dokumen historis, yang tidak diberlakukan dalam sejarah panjang khilafah Islam.  Kini, saatnya model Negara Nabi yang menghargai pluralitas itu diaktualkan kembali di negara Republik Indonesia, yang masyarakatnya juga pluralis, bukannya model khilafah pasca Rasulullah yang hanya cocok untuk negara yang 100% penduduknya Muslim.

Maka sejalan dengan semangat Piagam Madinah di era Rasulullah masa silam, pendiri Republik Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui eksistensi semua agama, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan yang toleran.  Baik Piagam Madinah di zaman Nabi, maupun Pancasila di zaman Indonesia merdeka, semuanya bernilaikan Islam Rahmatan lil-‘alamin, yakni ajaran agama yang toleran dan pluralis.

Dalam kaitan ini, penulis memiliki pengalaman berikut.  Pada awal Januari 2004, penulis mendampingi sebuah Tim Pengkajian Syariat Islam, yang diterima oleh Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Tantawi.  Tim tersebut menanyakan bagaimana pandangan Syekh al-Azhar tentang Pancasila.  Beliau pun balik bertanya tentang arti Pancasila.  Setelah tim menjelaskan makna satu-persatu sila, maka beliau pun menyatakan bahwa keseluruhan isi Pancasila itu adalah pancaran syariat Islam.  Karena itu dasar negara Republik Indonesia katanya sudah mencerminkan syariah dan telah berisikan nilai Islam.  Maksudnya, walaupun bukan syariah formal, tetapi Pancasila telah mengandung spirit syariat Islam, yang dalam istilah hukum Islam disebut ruh al-tasyri.

Pendapat Syekh al-Azhar tersebut sama persis dengan visi Bung Karno ketika mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, untuk kembali ke UUD 1945, yang pada butir terakhir konsiderannya menyatakan: “bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22  Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945”.  Bung Karno memahami substansi syariat Islam dalam arti jiwa, nilai, spirit Islam rahmatan lil alamin, yang akan membawa Muslim Indonesia sebagai pelopor kehidupan beragama yang berkeadaban, yaitu ramah, toleran dan tidak egois, menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.   Wallahu a’lam bi al-shawab

Diterima pula oleh Mufti Agung Mesir, Syekh DR. Ali Jumu'ah, beliau mengeluarkan Fatwa tentang Bank Konvensional itu Halal (2004)

Diterima pula oleh Mufti Agung Mesir, Syekh DR. Ali Jumu’ah, beliau mengeluarkan Fatwa tentang Bank Konvensional itu Halal (2004)


[1]Soewarno, dkk., Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah, Kurusus dan Kuliah, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), h.  22.

KARIR PEREMPUAN TIDAK HANYA DI RUMAH

Presiden Megawati bersama PM Pakistan Nusrat Bhutto, dua pemimpin dari negeri Muslim

Presiden Megawati bersama PM Pakistan Nusrat Bhutto, dua pemimpin dari negeri Muslim

KARIR PEREMPAN TIDAK HANYA DI RUMAH

Oleh: Hamka Haq

Telah lebih dari spuluh abad pemahaman keislaman sangat didominasi oleh kultur bangsa Arab, yang salah satu cirinya ialah patriarkial, bahwa segenap aspek kehidupan bertumpu pada keistimewaan kaum laki-laki.  Padahal sesungguhnya Islam bukanlah penganut patriarkial, bukan pula matriarikail, tetapi memadu antara keduanya (bilateral) atau bersifat parental.   Selama kurun waktu yang panjang itu, status dan karir perempuan dibatasi oleh tembok rumahnya sendiri.  Bahwa perempuan haurs menjadi ibu rumah tangga dan tidak boleh meninggalkan rumahnya, demi melayani suami dan mengasuh anak-anaknya. Pemahaman seperti ini dominan bernuansa Budaya Patriarkial bangsa Arab, padahal semangat keadian Islam tidak demikian.  Berikut ini, saya akan kutipkan buku Islam Rahmah untuk Bangsa, karya saya sendiri, pada Bab VIII Kedailan Gender, bagian C dan D berbicara soal pendidikan perempuan dan hak menjadi pemimpin.

Pendidikan Perempuan

Menyangkut pendidikan, syariat Islam pun menekankan kesetaraan dalam hadits Nabi: “Thalab al-`ilm faridat `ala kulli muslim”[1] (mencari ilmu pengetahuan adalah wajib hukumnya atas setiap Muslim) tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.  Hadits ini jelas menekankan kewajiban menuntut ilmu itu atas kaum perempuan seperti halnya kaum laki-laki.  Karena itu, perempuan mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam arti luas.

Di zaman Nabi dan Sahabat, sejumlah perempuan memiliki kecerdasan dan keahlian tertentu.  Aisyah RA isteri Nabi, sebagai contoh, banyak membantu penyebaran ajaran Islam, karena keluasan ilmu dan kecerdasannya.  Bahkan sepeninggal Nabi, Aisyah menjadi guru besar, yang banyak fukaha dari kalangan sahabat berguru padanya dan menerima haditsnya.

Maka, adalah keliru sekali, pendapat yang menyatakan bahwa akal kaum perempuan itu lemah, sehingga tidak dapat menyamai laki-laki dalam soal kecerdasan.  Kalau saja pendapat ini benar, maka dampak negatifnya luar biasa terhadap keabsahan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.  Sekian banyak hadits yang menjadi pegangan kaum Sunni akan mengalami dekonstruksi besar-besaran, karena semua hadits dari Aisyah terpaksa diragukan validitasnya, dengan alasan bahwa daya intelektualitas Aisyah itu lemah.  Sesungguhnya, pandangan yang meremehkan intelektualitas perempuan seperti itu tidak berlandaskan pada dalil yang kuat, baik pada sains dan teknologi maupun pada ajaran agama.  Dalam tradisi keagamaan, terbukti Aisyah RA sendiri punya kecerdasan dan menjadi salah satu sumber utama sunnah Rasulullah SAW bagi kaum Sunni.

Hak Menjadi Pemimpin

Dalam Al-Qur’an, ada ayat yang dipahami sebahagian ulama sebagai dasar kepemimpinan kaum laki-laki.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]:  34).

Ayat ini sebenarnya tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki.  Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu.  Ayat tersebut hanya menegaskan dua alasan utama, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, ketimbang perempuan yakni: pertama, adanya keunggulan sumber daya (SDM),  yang ketika itu pada umumnya masih milik kaum laki-laki.  Kedua,  ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih berada pada kaum laki-laki, sehingga mereka menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban moderen, ternyata dua alasan penting di atas juga sudah dimiliki kaum perempuan.  Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai sejumlah perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki.  Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan.  Tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, bahkan banyak dijumpai menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, mereka tidak keberatan jika dipimpin dan dibiayai oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas memperkuat alasan untuk memberi peluang bagi kaum perempuan menjadi pemimpin.  Sebenarnya Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan.  Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu.  Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram. Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah menjadi pemimpin karena dua hal yakni:  (dzat syarfin wa malin) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi.  Dengan begitu, Khadijah RA memenuhi dua syarat utama untuk jadi pemimpin seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34.  Khadijah RA, pun dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Pemimpin Perempuan), dan menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan.  Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits yang menjadi pegangan utama kaum Sunni.  Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang pernah berbuat haram.

Kepemimpian perempuan yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW hanyalah kepemimpinan seperti Raja yang berkuasa absolut.  Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa putri Kaisar Persia diangkat menjadi Kaisar berkuasa absolut di negeri itu, maka beliau menyatakan sebagai berikut:

لما بلغ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال   لن يفلح  قوم ولوا أمرهم امرأة

Ketika sampai kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia telah mengangkat puteri Kaisar menjadi Kaisar mereka, maka beliau bersabda: tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (negara) nya di bawah (Kaisar) perempuan.[2]

Tapi kepemimpinan perempuan yang konstitusinal / tidak absolut, tidak dilarang secara mutlak, seperti dalam konteks republik moderen yang membagi kekuasaan menjadi tiga macam menurut teori trias politika, yakni eksekutif (pemerintahan), yudikatif (kehakiman) dan legislatif (parlemen).  Dengan demikian, perempuan menjadi Presiden, Ketua Mahkamah Agung, atau Ketua Parlemen (DPR), semuanya tidak haram, karena kekuasaannya tidak absolut.  Khusus Presiden, atau Gubernur, atau Bupati dan Walikota, hanya berkuasa pada aspek pemerintahan di bawah kontrol Parlemen dan Kehakiman.

Alasan lain bolehnya kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya perintah Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di lingkungan pemukimannya, sebagai berikut:

أن نبي الله  صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة[3]

Bahwa Nabi SAW bersabda: Marilah kita menziarahi perempuan yang syahidah ini (Ummu Waraqah), beliau mengizinkannya untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu.

 

Dalam kitab Subulu al-Salam bahkan tegas disebutkan:

 

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk negerinya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.

Artinya, dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.

Alasan yang lebih penting lagi ialah kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an.  Bahwa Ratu Balqis, meskipun awalnya tidak beriman, tetapi kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai sosok perempuan yang berhasil memimpin dan memakmurkan negerinya.  Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Ratu Balqis tidak berkuasa absolut, tetapi sangat demokratis, selalu bermusyawarah dengan para staf dan bawahannya.  Pada akhirnya Ratu Balqis yang diakui keberhasilannya memimpin itu menjadi Ratu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman.  Sebelum beriman saja, Ratu Balqis mampu memimpin dan memakmurkan negerinya, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman.  Mustahil Al-Qur’an memuat kisah Ratu Balqis yang sukses kalau memang pemimpin perempuan itu haram. Hal ini dikisahkan dalam.  Al-Qur’an, S. al-Naml, [27]:  22-44.         Wa ‘llahu a’lam bi al-Shawab.

 

Al-Jauhariyah, Rektor Perempuan pertama di Saudi Arabiah, sejak tahun 2007

Al-Jauhariyah, Rektor Perempuan pertama di Saudi Arabiah, sejak tahun 2007

Cut Nyak Dien, Pemimpin dan Pejuang Perempuan dari Serambi Mekah Aceh

Cut Nyak Dien, Pemimpin dan Pejuang Perempuan dari Serambi Mekah Aceh

 

 


[1]Hadits ini dikutip oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Abu Abdillah al-Qurthubiy dalam Tafsir Al-Qurthubiy, (Qahirah: Dar al-Syab`b, 1372 H), Juz VIII, h. 295.

[2]Lihat dalam Al-Bukhary, Shahih al-Bukhariy, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaishar (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah,  1987 / 1407), Juz 4, h. 1610.

[3] Lihat dalam Ibn Khuzaymah, Shahih Ibnu Khuzaimah, (Beyrut: al-Maktabat al-Islamiy, 1970 / 1390), Juz III, h. 89, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz III, h. 130, ‘Awnu al-Ma`bud, Juz II, h.212 dan 225, Subul al-Salam, Juz II, h. 35, sebagaimana terhimpun dalam CD Room Al-Maktabat al-Alfiyah li al-Sunnat al-Nabawiyah.

BUNG KARNO DILENGSERKAN OLEH ANTEK-ANTEK KAPITALIS

Menyambut hangat gelar Bung Karno sebagai Pahlawan Nasional,  berikut ini kami kutipkan bahagian dari buku Mengabdi Bangsa bersama Presiden Megawati, halam 39 – 44, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA:

Ideologi Kerakyatan, Bukan Sosialis Komunis!

Terminologi “kesejahteraan rakyat” dan “amanat penderitaan rakyat”,  telah digunakan sebagai instrumen logika dan retorika Bung Karno dahulu untuk menentang habis-habisan kapitalis, liberalis, imperialis dan kolonialis.  Karena sikapnya seperti itu, maka Bung Karno pun dianggap cenderung ke aliran sosialis, bahkan lebih ekstrim lagi dipandang sebagai berpaham Komunis.  Di atas tuduhan inilah, terutama oleh pihak militer, kemudian Bung Karno dilengserkan dan selalu dinistakan sepanjang era Orde Baru.

Sehubungan dengan tuduhan itu, suatu ketika sebelum menjadi Presiden, Megawati diundang ceramah di depan petinggi dan peserta diklat milter.   Salah satu peserta menanyakan tentang sikapnya terhadap Bung Karno, “Apakah Bung Karno itu sebagai pengkhianat bangsa atau bukan”?  Terlepas dari statusnya debagai puteri Bung Karno, Ibu Mega menjawab dengan tegas, bahwa Bung Karno bukanlah pengkhianat bangsa.  Justru ia dijatuhkan oleh razim Orde Baru, karena Bung Karno memegang prinsip membela bangsa dan rakyatnya.  Bung Karno tidak mau tunduk pada kemauan Barat, terutama Amerika dalam sejumlah kebijakan ekonomi dan pertahanannya, serta kepeloporannya membangun Gerakan Non Blok.  Ia teguh pada prinsip membangun ekonomi di atas kaki sendiri (Berdikari).  Keteguhan prinsipnya itu membuat Barat tdak senang, sehingga dengan bantuan intelejen Barat, Bung Karno dilengserkan oleh Orde Baru.[1]

Sehubungan dengan tuduhan yang menghina dan menista tadi, bahwa Bung Karno adalah Komunis atau pengkhianat, maka sebelum mengakhiri bagian ini, penulis sengaja menurunkan penggalan dialog Ibu Mega dalam sebuah acara “Kick Andy” asuhan Andy F.Noya, sebagai berikut:[2]

Andy: Bu Mega, sampai sekarang masih terjadi kontroversi bahkan belakangan ada buku atau mulai muncul buku-buku yang mengatakan Bung Karno itu sebenarnya Komunis.  Bagaimana Anda melihat kontroversi Bung Karno sebagai Nasionalis atau sebagai Komunis?

Mega: Enggak usahlah pakai poltik tinggi-tinggi ya, politik simple sajalah, bahasa rakyat.  Jadi kan kalau dipikir, saya itu sampai tertawa sendiri akhirnya; ketika itu apa yang tidak dipegang oleh Bung Karno, Presiden seumur hidup, itu diberikan oleh MPRS.  Lalu sudah Panglima Tertinggi, Panglima Besar Revolusi; oleh Nahdhatul Ulama (NU) pun diberikan suatu gelar Khalifah (Khalifah Dhoruriy bi al-Syaukah- pen.), sampai hari ini gelar tersebut belum pernah dicabut.  Lha kalau terus dibilang Bung Karno itu Komunis, aneh ya.  Dapat gelar dan ngga pernah dicabut sampai hari ini lho. Lalu bagaimana?

Itu tadi yang saya bilang, di politik itu kan dua itu tadi, ini menyudutkannya luar biasa sekali.  Lalu saya juga dengar Bung Karno itu bersama PKI ingin mengkudeta…, siapa yang mau dikudeta?.  Beliau Presiden seumur hidup, Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi yang pada waktu itu kekuatan armada kita di Asia Tengara itu sangat ditakuti.

Andy: Jadi semua yang Anda ucapkan ini otomatis membantah dugaan-dugaan orang bahwa Bung Karno adalah Komunis?

Mega: Ya tentu sajalah.  Kadang-kadang saya pikir, kalau debat panjang lebar, lalu memakai referensi buku dari luar dan sebagainya…..   Capek deh …..

Suatu pagi saya ingat, beliau sedang mencukur jenggot.  Ketika beliau tahu saya ingin menawarkan sarapan.  Jadi dikeluarkan dari saku celananya.   Stop?, Mesti diceritakan?

Andy: Iya dong…

Mega: Beliau itu kan bersahabat dengan Betrand Russel, seorang budayawan, filsuf yang sangat terkenal waktu itu.

Andy: Jadi yang diperlihatkan apa?

Mega: Itu adalah telegram dari beliau yang bilang “Dear friend Soekarno”, gitu.  Ini ada list dan ternyata nomor satu bapak saya yang akan digulingkan.  Nah saya bilang, “keren Pak, nomer satu”.  Cukup….

Andy: Masih jadi rahasia nih?

Mega: Iya

Andy: Jadi intinya apa?

Mega: Intinya bahwa itu tadi, di politik ada dua, kan: orang tidak tahu, atau memang mau disudutkan.  Ini kan beliau disudutkan.  Menurut saya, bukan karena saya anaknya lho, tapi karena saya melihat ada suatu permainan pada waktu itu, yaitu harus dipelajari sebagai sejarah bangsa, kenapa?  Karena Indonesia pada waktu itu, apa sih, saya sangat bangga sekali, tadi saya bilang kekuatan militer kita pada waktu itu di Asia Tenggara hebat sekali, sangat diakui.  Lalu berikutnya, di Indonesia pernah ada Konferensi Asia Afrika, lalu ada juga dibuatnya KTT Non Block di Beograd, saya waktu itu dengan kakak saya, dan saya merupakan anggota termuda dari delegasi.  Itu yang saya bilang, ada hal-hal yang mungkin sangat jarang dialami oleh orang.”

Mengenai kejatuhan Bung Karno, yang menurut Ibu Mega adalah bahagian dari rencana sistematis Barat untuk menjatuhkan sejumlah pemimpin negara, mendapat pembenaran dalam tulisan Selamat Ginting pada harian Republika, Rabu 12 Oktober 2011.   Pada tulisan yang berjudul “Jakarta Punya ‘Kudeta’, Pinochet Punya Junta”, Ginting menyatakan:

“Diduga sangat kuat bahwa kedua persitiwa, baik di Santiago, Cile, maupun Jakarta Indonesia, sama-sama didukung oleh kekuatan Central Intelligence Agency (CIA) yang merupakan agen rahasia pemerintah Amerika Serikat. Baru-baru ini sebuah dokumen operasi intelijen CIA 1964-1966 yang lengkap dari Amerika Serikat telah dibuka pada publik internasional.  Dokumen tersebut antara lain berisi tentang kejatuhan Presiden Soekarno.”[3]

Pada alinea lain, Ginting selanjutnya menulis:

Jangan lupa, di Jakarta juga beredar dokumen Gilchrist—sebuah dokumen yang banyak dikutip surat kabar pada 1965 soal keterlibatan blok Barat dalam penggulingan Soekarno di Indonesia.  Dokumen ini berasal dari sebuah telegram dari Duta Besar Inggeris di Jakarta yang bernama Andrew Gilchrist yang ditujukan pada Kantor Kementerian Luar Negeri Inggeris.  Telegram ini mengacu pada rencana gabungan internasional militer AS dan Inggeris di Indonesia”[4]

Menyimak pernyataan Megawati dan tulisan Selamat Ginting di atas, maka kesimpulannya adalah bahwa kejatuhan Bung Karno setelah peristiwa G.30 S., itu adalah rekayasa Barat, yang tidak senang atas sikap Bung Karno sebagai anti neo kolonialisme (nekolim) AS dan Inggeris.  Penggulingan Bung Karno, disertai dengan tuduhan bahwa beliau adalah sosialis komunis merupakan fitnah dan kezaliman yang tiada taranya, naudzu billah.


[1] Hal ini diungkap kembali ketika Ibu Mega menerima PPAD (Persatuan Purnawirwasan Angkatan Darat) beraudiensi di Kantor DPP PDI Perjuangan, tanggal 12 Agustus 2011, seusai beliau mendampingi Bapak Taufieq Kiemas menerima anugerah Bintang Adipradana di Istana Merdeka pada hari itu juga.

[2] Megawati, Megawati Menjawab, Transkrip dialog dalam acara Kick Andy asuhan Andy F.Noya, Metro TV, tgl. 19 dan 26 Desember 2008, (Jakarta: PDI Perjuangan, 2009), h. 41-53.

[3]Selamat Ginting, Jakarta Punya Kudeta Pinochet Punya Junta, (Republika, Rabu 12 Oktober 2011), h. 23.

[4]Ibid.

LAIN INDONESIA, LAIN PAKISTAN

LAIN INDONESIA LAIN PAKISTAN

Oleh: Hamka Haq

Seorang teman bernama Suryasena, lewat emailnya bertanya soal gagasan Negara Islam Indonesia dan pelaksanaan Piagam Jakarta, akankah sama dengan berdirinya Negara Islam Pakistan. Saya jawab sebagai berikut:

Bahwa kondisi umat Islam di Indonesia berbeda dengan umat Islam di India dahulu. Umat Islam di India (sebelum berpisah menjadi Pakistan) adalah minoritas tdk merasa nyaman di tengah kaum Hindu yang menguasai negara India. Karena itu, mereka berusaha untuk berpisah dari wilayah India (kekuasaan Hindu) dan membentuk negara sendiri, atas bantuan Inggeris, maka terbentuklah negara Islam Pakistan.

Di Indonesia, justru umat Islam yang mayoritas, maka tidak masuk akal kalau umat Islam Indonesia mau memisahkan diri dan membentuk negara sendiri yang berpisah dari wilayah Indonesia Raya. Secara teoretis dan praktis, umat Islam Indonesia yang mayoritas itu tetap merasa nyaman dan tidak perlu membentuk wilayah atau negara tersendiri di luar Indonesia sekarang. Adapun soal perjuangan segelintir orang yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam (Piagam Jakarta), juga jumlahnya sangatlah sedikit. Sebahagian besar umat Islam Indonesia, yang termasuk NU, Muhammadiyah, dan kaum Muslim nasionalis yang menjadi pendukung parpol nasionalis, seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan lain-lainnya, semuanya tetap mempertahankan Pancasila. Para pejuang Piagam Jakarta, yang jumlahnya sangat sedikit itu, dengan segala macam cara perjuangannya, termasuk angkat senjata memberotak seperti yang dilakukan oleh DI TII di Aceh dan Sulawesi, NII di Jabar, semuanya tidak mendapat dukungan luas dari umat Islam sendiri. Parpol-parpol Islam  (berasas Islam tekstualis) pun dari Pemilu ke Pemilu, semakin lama semakin ditinggalkan umat, dan tidak pernah menang dalam Pemilu, walaupun digabung. Jadi ke depan yakinlah NKRI dan Pancasila tetap akan tegak dan utuh sebagai rumah yang aman dan nyaman (gema ripah loh jinawi) untuk semua warga Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.

Demikian itulah pendirian Islam kontekstual, bahwa dalam NKRI, berdasar Pancasila, Islam dapat terlaksana sbg Rahmatan Lil-alamin untuk bangsa.

JAWABAN TERHADAP PARA PENGGUGAT “NON MUSLIM JADI PEMIMPIN”

JAWABAN TERHADAP SDR. SAHID JAYA
Assalamu Alaikum War./ Wab.
Mohon maaf , berhubung suatu kesibukan, baru sempat baca tuntas sanggahan Pak Sahid.  Terimakasih atas responnya. Dan berikut ini kami akan jawab sesuai apa yang saya ketahui,
1).Hal pertama yg harus diketahui ialah bahwa Ngaji Al-Qur’an secara benar saja tidak cukup, tanpa disertai Pengkajian tentang seluk-beluk hukum Islam.  Bahwa pada prisnsipnya hukum Islam itu luwes, tidak kaku, selalu memberi alternatif.  Luwesnya hukum Islam bermain antara dua sisi hukum, yakni HUKUM AZIMAH, yaitu hukum dasar yg berlaku menurut asumsi umum; dan HUKUM RUKHSHAH, yakni hukum yang timbul sebagai kemudahan akibat adanya sebab-sebab tertentu.   Misalnya : Bagaimana hukum makan dan minum di siang hari Ramadhan?.  Bagi mereka yang melihat dari sisi hukum azimah pastilah jawabannya mengatakan: HARAM, karerna Al-Qur’an mewajibkan puasa Ramadhan.  Tetapi bagi yang melihat dari sisi RUKHSHAH akan menjawab HALAL bagi org yang skit, atau musafir, atau umurnya sudah sangat lanjut (udzur)
2). Untuk dapat melihat batas-batas Hukum Azimah dan Hukum Rukhshah, agar pemahaman dalil tidak kaku, maka minimal kita harus mengetahui metode memahami dilalah (arti yg ditunjuk) ayat, dilengkapi dengan pengetahuan sejarah dan ilmu bantu sesuai konteks penerapan ayat.  Untuk itu, saya tidak menggurui, tapi untuk memahami dalil-dalil syariat, minimal ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni teks (nash ayat/hadits), makna (illat, hikmah, sebab, syarat dan mani, yang berkenaan dengan ayat/hadits) dan ketiga ialah konteks penerapan dalil (tathbiq atau tanfidz).
3)Berikut ini saya akan tunjukkan dan jelaskan ayat-ayat yang Pak Sahid Jaya kemukakan itu dengan metode seperti yang saya sebutkan. Pada komentar 1 dan 7, Pak Sahid mengemukakan ayat-ayat ini:
TQS. 3. Aali ‘Imraan : 28. “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”
TQS. 4. An-Nisaa’ : 144. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?”
TQS. 4. An-Nisaa’ : 138-139. “Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIQ bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu ? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.”
Mohon pembaca perhatikan secara cermat teks (terjemahan) semua ayat tsb. di atas.  Pada tiap ayat pasti kita menemukan kalimat “DENGAN MENINGGALKAN ORANG-ORANG MUKMIN”  (من دون المؤمنين) pada tiga ayat tsb.  Dalam ilmu tafsir dan ushul fikih, kalimat itu disebut “illat” atau (sebab yang jadi syarat kualifikasi) dilarangnya memilih pemimpin non Muslim, yaitu, jika kita MENINGGALKAN ORANG2 MUKMIN”.  Tapi kalau kita memilih non Muslim tanpa meninggalkan org Mukmin, karena salah satu dari mereka, pemimpin utamanya sendiri atau wakilnya adalah Muslim, maka itu HALAL, karena di dalamnya tetap ada orang Mukmin, sehingga kita tidak disebut MENINGGALKAN ORANG MUKMIN.   Sekali lagi Halal karena tidak termasuk dalam kategori “MENINGGALKAN ORANG MUKMIN”
4).Dilalah (pengertian) dari kata Waliy, (jamak: auliya’) yang dipahami di zaman Nabi dan Sahabat  sudah sangat berbeda dengan pengertian Pemimpin dalam dunia moderen sekarang.   Karena itu kita perlu mengetahui  sejarah perubahan arti / maknanya,  agar tidak kaku dalam penerapan (tanfidz) ayat.   Di zaman Nabi dan sahabat pemimpin itu (Kaisar dan Raja atau Khalifah) adalah berkuasa absolut (mutlak) tanpa dikontrol, semua kekuasaan ada di tangannya, tanpa wakil;  pokoknya yang berkuasa hanya dirinya.  Di zaman moderen, pemimpin sudah bersifat kolektif, berdasarkan teori Trias Politika, kekuasaan terbagi menjadi tiga (pemerintah /eksekutif, Parlemen/Legislatif, Kehakiman/Yudikatif).  Jadi tida kada lagi Pemimpin berkuasa mutlak seperti masa Nabi dan sahabat, karena sekarang dikontrol oleh kekuasaan lain, yakni MPR/DPR dan Kehakiman (MA dan Kejaksaan Agung).  Jadi tidak perlu khawatir, jika suatu saat ada pemerintah (ada wakil Gubernur  non Muslim), karena tetap dikontrol oleh Presiden dan Gubernur di atasnya, DPRD, Pengadilan, Kejaksaan dan KPK, yang semuanya adalah bahagian dari Pemimpin kolektif.
Jadi yang haram secara AZIMAH menurut dilalah “Waliy” yg ada di zaman Nabi, ialah jika seorang non Muslim dipilih jadi pemimpin yang memegang semua kekuasaan Presiden, MPR/DPR,/DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, Kejaksaan, Panglima TNI semuanya dipegang oleh satu orang sendirian, yang berstatus non Muslim, atau semua dipegang (dibagi-bagi) oleh banyak orang yang semuanya non Muslim.  Tetapi sepanjang di antara mereka Penguasa2 itu ada Muslim (bahkan lebih banyak muslimnya) walaupun ada di antaranya Non Muslim, demi kebersamaan dan persatuan bangsa, maka hukumnya TIDAK HARAM.  Jadi untuk zaman sekarang, dalil itu perlu diterapkan sesuai konteks pengertiannya dan konteks zamannya yang sudah berubah dan berbeda dengan konteks zaman Nabi dan shabat.  Kaedah hukum ushul fikih mengatakan: alhukmu yaduru ma’a al-llah, wujudan wa ‘adaman (Hukum berubah sesuai illah / sebab/konteksnya, ada atau tidak adanya konteks itu).   Karena dilalah “Waliy” pemimpin yg berkuasa mutlak (absolut) memegang semua kekuasaan sendirian sudah tidak ada sekarang, maka hukum haramnya pun turut tidak ada (hilang).
5).Dilalah lafazh kafir juga perlu dipahami secara benar.  Masih banyak ustadz kita tidak dapat membedakan antara kafir dan ahl kitab, sehingga semua non Muslim, termasuk ahli kitab dicapn semuanya kafir secara mutlak.  Padahal ahlu kitab itu tidak mutlak (tdk semuanya) kafir.  Yang kafir mutlak itu ialah mereka yang tidak percaya adanya Tuhan (Mulhid) atau percaya banyak Tuhan (musyrik). Telah terjadi perdebatan panjang di Twitter antara saya dgn sejumlah ustadz seperti itu. Kesimpulanya, alasan-alasan saya yang menunjukkan bhw tdak semua ahlu kitab (Kristen, Yahudi) itu kafir, tdk dapat dipatahkan oleh mereka.  Kalau pembaca tdk sempat ikuti diskusi itu melalui twitter, silakan baca rangkuman disekusinya yang saya sdh muat di blog saya juga Islam Rahmah http://wp.me/p1n8EA-8E   . Mereka memang menggebu-gebu “mengeroyok” saya, sampai mereka mengemukakan dalil pamungkasnya  dengan mengutip Q.S.Al-Al-Ankabut ayat 47, padahal dalam ayat itu justru ada kalimat yg berbunyi : wa min haula’i man yu’min (di antara merekas ahl kitab itu ada yang berima).  Dengan demikian non Muslim (Kristen) bisa saja dipilih,. Karena tidak termasuk dlm kategori “kafir/musyrik” dalam ayat-ayat larangan yang telah dikutip oleh Pak Sahid.
6)Adapun ayat-ayat yang langsung menyebut  Yahudi dan Kristen (Nahsrani) yang dilarang dipilih pemimpin seperti ayat  QS. 5. Al-Maa-idah : 51.  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ZALIM.”
Larangan dalam ayat tersebut adalah sesuai konteks KEZALIMAN di zaman Nabi SAW, ditandai dengan adanya kata ZALIM di akhir ayat.  Bhw pada masa itu kaum Yahudi dan Kristen bekerjasama dengan bangsa Romawi yang sedang menjajah (menzalimi) sebagian bangsa Arab, sehingga dilarang bekerjasama, berteman dan mengambil mereka pemimpin.  Jadi ‘illat” nya ialah  KEZALIMAN, dan itulah sebabnya ayat itu diakhiri dengan kata2 ZALIM.
Tetapi dalam konteks kedamaian, maka Rasulullah SAW menerima Yahudi dan Nasrani (Kristen), bekerjasama dengan mereka membangun negara Madinah, sama-sama menyusun Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dan salah satu pasal Piagam Madinah berbunyi: Kaum Yahudi (ahl Kitab) dan Muslim, bekerjasama dan bahu membahu dalam membela negeri Madinah, menghadapi musuh bersama, dan saling menasehati untuk kebajikan bukan unuk permusuhan dan dosa.   Jadi dalam konteks kedamaian masyarakat (seperti halnya di Madinah zaman Nabi, dan di Indonesia zaman sekarang) ayat yang harus diterapkan ialah Q.S. Al-Mumtahanah: 8:  Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik bekerjasama) dan berlaku adil terhadap orang-orang (umat agama lain) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.
Di zaman Nabi, untuk warga Madinah yang damai, ayat yg mengandung permusuhan dengan Yahudi dan Nashrani tidak diterapkan.  Bahkan sebaliknya, Nabi pernah menerima kaum Nashrani secara damai bertamu di Masjid Nabawi di Madinah dan mengizinkan mereka beribadah di dalamnya (lihat Tafsir Al-Qurthubiy, Juz IV hal. 4-5).   Karena itulah semua ayat yang dikemukakan oleh Pak Sahjid Jaya yang bernuansa permusuhan abadi dg non Muslim, tidak diterapkan oleh Nabi SAW sendiri dalam masyarakat damai di Madinah.  Terjemahan Ayat-ayat yang dikutip Pak Sahid itu ialah: QS. 5. Al-Maa-idah : 57, QS. 9. At-Taubah : 23, QS. 58. Al-Mujaadilah : 22, QS. 3. Aali ‘Imraan : 118, QS. 9. At-Taubah : 16, QS. 28. Al-Qashash : 86, QS. 60. Al-Mumtahanah : 13, QS. 3. Aali ‘Imraan : 149-150, QS. 4. An-Nisaa’ : 141,  TQS. 5. Al-Maa-idah : 80-81,  QS. 60. Al-Mumtahanah : 1, QS. 60. Al-Mumtahanah : 5. QS. 58. Al-Mujaadilah : 14-15.   Bukan berarti ayat-ayat itu tidak berlaku, semuanya tetap berlaku sesuai konteksnya pada masa-masa terjadi kezaliman, permusuhan di zaman atau negeri lain.  Tapi dalam negeri Madinah dizaman Nabi dan negeri Indonesia zaman sekarang, masyarakat berada dalam kedamaian dan kebersamaan.
Ketika Nabi membangun negara damai di Madinah, maka yang diterapkan ialah ayat-ayat tentang kedamaian dan kerjasama dengan kaum ahlu kitab (Yahudi dan Kristen).  Sejaran Nabi seperti itu harus dipelajari oleh para ustadz kita, agar dalam proses tathbiq atau tanfidz (menerapkan) ayat, tidak salah menerapkannya.
Kini pun Indonesia adalah negara damai, Muslim berdamai dengan non Muslim, khususnya kaum Kristen, bukan negara perang, karena itu yang harus diterapkan ialah perdamaian dengan mencontoh Rasulullah SAW.   Setahu saya, kaum minortas tanpa kecuali (khususnya Kristen) di Indonesia tidak ada yang sengaja menghina, melecehkan dan apalagi mau memusuhi umat Islam dan agama Islam, seperti yang diisyaratkan dalam ayat-ayat yang dikutip oleh Pak Sahid.  Dengan demikian tak ada alasan untuk memusuhi mereka.  Bahkan mungkin sebaliknya, telah terbukti ada-ada saja orang Islam yang menyegel, membakar bahkan mengebom gereja kaum Kristiani, tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syariat.  Seolah-olah orang-orang yang mengaku Muslim itu ingin menciptakan permusuhan abadi, padahal Rasulullah SAW datang dengan agama Islam yang bersifat al-Salam (sejahtera dan damai) sebagai wujud risalah beliau yang Rahmatan Lil-alamin.
Jadi kita tidak cukup sekadar hanya NGAJI literlek / lafazh ayat per-ayat saja, tetapi perlu MENGKAJI lebih jauh, dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni dilalah ayat (nash) dan perubahan-perubahan kandungannya dari zaman ke zaman; kemudian makna nash (illat/sebab/hikmah) yang merupakan landasan rasional adanya hukum; dan tanfidz (konteks penerapan) nya, sehingga ayat-ayat Azimah bisa memberi peluang adanya Rukhshah (dispensasi), pada zaman dan tempat tertentu.
Demikian jawaban saya, Walahu A’lam bi al-Shawab

HALAL MEMILIH NON MUSLIM JADI (WAKIL) PEMIMPIN

                     

HALAL MEMILIH NON MUSLIM JADI (WAKIL) PEMIMPIN

بسم الله الرحمن الرحيم

1.     Al-Qur’an tidak mengharamkan memilih non Muslim  jadi Pemimpin (wakil) yang berdampingan dengan Pemimpin Muslim.

2.     Yang Haram, hanya jika Pemimpin (wakil) non Muslim itu tdk didampingi Pemimpin Muslim, karena dipandang mengabaikan orang2 Mukmin.  Itulah maksud ayat Ala `Imran:28=

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Janganlah orang2 mu’min mengambil orang2 kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).”

3.     Sepanjang Pemimpin (wakil) Non Muslim itu berdampingan /berpasangan dengan Pemimpin Muslim, mereka tidak termasuk dalam kategori  ”meninggalkan orang Mu’min”,  sehingga hukumnya TIDAK HARAM.

4.     Demikian Juga maksud ayat Al-Nisa: 138-139, dan 144 serta ayat2 lain yang mengandung kalimat مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ,min duni al-Mu’minin, TIDAK HARAM jika Permimpin (wakil) non Muslim itu berdampingan dengan Pemimpin Muslim.

5.     Al-Qur’an memerintahkan kita berbuat adil terhadap siapa saja, termasuk Pemimpin Non Muslim yang berdampingan dengan Pemimpin Muslim.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Al-Mumtahanah: 8: “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

6.     Allah melarang kita berbuat tidak adil akibat kebencian terhadap suatu kaum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨

Al-Maidah: 8: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

                                                                                        

HALAL MEMILIH (WAKIL) PEMIMPIN DARI UMAT AGAMA LAIN

PEMIMPIN NON MUSLIM, dan TAFSIR KONTEKSTUAL

(Rangkuman diskusi via Twitter, soal Pilkada DKI)

Oleh: Hamka Haq

Sejak Rhoma Irama melontarkan bola panas isu SARA yang dalam ceramahnya di suatu masjid melarang warga Jakarta yang Muslim memilih Calon Gubernur  Joko Widodo (JOKOWI) yang berpasangan dengan non Muslim Basuki Cahaya Purnama (AHO), maka dunia maya twitter menjadi ramai dengan diskusi seputar kepemimpinan non Muslim.  Rhoma Irama mengutip Q.S.Al-Maidah: 51: yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”.

Untuk mencegah berlanjutnya khotbah-khotbah yang dapat memicu perpecahan bangsa, warga Jakarta khususnya, maka penulis menerbitkan dua edaran Baitul Muslimin    http://wp.me/s1n8EA-359   dilengkapi dengan  http://wp.me/p1n8EA-7l , yang intinya membolehkan umat Islam memilih pemimpin (calon Gubernur),  yang berpasangan dengan (calon wakil Gubernur) yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen.  Karuan saja, banyak kecaman dan dukungan via Twitter terhadap penulis.  Bahkan ada yang sinis menilai saya lupa ayat lah, memelinir ayat lah, bahkan menuduh memperkosa ayat.   Dengan sabar saya jawab mereka satu persatu, sampai pada dialog seri keempat, jawaban saya sebanyak 62 butir twit, kecaman dan penistaan pun akhirnya menghilang (Seri pertama 13 twit; kedua 10 twit dan  ke tiga 17 twit, seri keempat 22 butir).   Berikut ini jawaban-jawaban saya dalam twitter itu, saya susun dengan menyambung satu-persatu menjadi tulisan sebagai berikut.

Seri I

Salah satu sifat org yang tdk FAQIH (berilmu & bijak) dalam agama ialah berpikir hitam putih, tanpa alternatif.  Semua non Muslim dicap nya Kafir, padahal Yahudi dan Kristen tidak mutlak Kafir; Al-Qur’an sendiri menyebut mereka Ahlu Kitab.  Bahasa Al-Qur’an amat sejuk, ahl kitab pun disebut ahl mitsaq (penganut perjanjian damai). Bagi kita bangsa Indonesia, seharusnya bahasa sejuk Al-Qir’an seperti itulah yang disebarkan untuk persatuan & kebhinnekaan, bukan mengkafirkan.  Jadi banyak ustadz yang masih perlu diingatkan tentang apa arti kafir sebenarnya dan apa bedanya dg AHLU KITAB

Ketika saya menyatakan bahwa Ahlu Kitab itu tidak secara mutlak (tidak semua) kafir, ada yang menanggapi dengan mengatakan bahwa saya lupa pada Surah Al-Bayyinah yang menyatakan bahwa Ahlu Kitab itu kafir.  Saya menjawab: Alhamdulillah, saya tdk lupa S.Al-Bayinah:1.  Tapi coba perhatikan, pd ayat itu trdapat kata (harf jarr)  من “MIN”, yang menurut kaedah tafsir berarti sebagian (tidak semua ahl kitab) itu kafir.  Mungkin si penanya itu belum memahami kaedah-kaedah tafsir seperti itu.  Bahkan untuk memahami Al-Qur’an, sangat diperlukan metodologi untuk dapat mengartikan dan menfasirkannya secara benar (mendekati kebenaran), tidak hanya melihatnya secara harfiyah.

Seri  II

Banyak ayat menunjukkan bahwa ahlu kitab tidak mutlak (tdk semua) kafir. Prhatikan pada Q.S.Al-Baqarah:62 , disebutkan bahwa di antara mereka ada yang beriman dan beramal shaleh, walau imannya tentu berbeda dengan Islam.  Bahkan dalam Q.S.Al`Ankabut:46, disebutkan bahwa Tuhan yang diimani oleh Ahlu Kitab sama dengan Tuhan yang diimani oleh umat Islam. Wa Ilahuna wa Ilahukum Wahid (Dan Tuhan kami dan Tuhanmu -hai ahli Kitab- itu SATU adanya).   Sedang Q.S.Al-Kafirun, yang turun di Mekah, bukan menyangkut Ahl Kitab, melainkan kaum musyrikin, jahiliyah paganisme yang semuanya mutlak kafir.  Jadi utk menafsirkan ayat, di samping memerlukan metodologi, juga memerlukan ilmu sejarah.  Tidak hanya asal mengartikan secara tekstual hitam-putih.

Adapun menyangkut larangan dalam Q.S. Al-Maidah:51, sudah saya jelaskan lewat Edaran  Baitul Muslimn Indonesia http://wp.me/s1n8EA-359   dilengkapi dengan  http://wp.me/p1n8EA-7l  .  Dalam Edran itu, dijelaskan bahwa larangan pada Q.S.Al-Maidah: 51, itu berlaku pada zaman / saat / kondisi, Yahudi dan Kristen berbuat zalim kepada umat Islam.  Tapi saat mereka hidup dalam masyarakat damai, seperti di Madinah, Maka kita seharusnya mencontoh sikap Rasulullah SAW untuk menerima mereka.

Perhatikan pula, pada dasarnya larangan memilih pemimpin dari non Muslim, merujuk kepada konsep Wali (pemimpin) di zaman Nabi SAW, yaitu Raja atau Kaisar berkuasa absolut.   Maka Sepanjang kekuasaannya tidak absolut, tak ada larangan, hukum syariat membolehkannya.   Perhatikan Negara Islam SUDAN, pernah punya Wakil Presiden dari Kristen, yaitu Abel Alier (1976-1982),Yosep Lagu (1982-1985), G.K.Arof (1994-2000), dan Moses K.Machar (2001-2005).  Tentu saja para ulama di Negara Islam Sudan, tidak melupakan Q.S.Al-Bayinah, S.Al-Maidah dll.  Mereka tidak menjual ayat, tapi itulah ISLAM RAHMAH yang mereka terapkan dalam bernegara.   Dalam Negara Islam SUDAN, yang jelas-jelas Syariat Islam menjadi konstitusinya saja, ulamanya membolehkan memilih Kristen pada posisi Wakil, maka tentu di Negara Pancasila RI juga boleh jika untuk kepentingan persatuan bangsa, apalagi hanya posisi wakil Gubernur.

Seri III

Lalu yang dipersoalkan lagi, bahwa umat Kristen sekarang bukan Ahl Kitab.  Penulis jawab bahwa Memang ada yg mau menghapus AHL KITAB dari Kamus Islam, katanya: Ahl Kitab hanya di zaman Nabi Musa dan Isa a.s.  Padahal AHLU KITAB yang disebut dalam Al-Qur’an mengacu pada kaum Yahudi dan Kristen yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW.   Khusus kaum Kristen di zaman Nabi, keyakinan mereka adalah trinitas yg disahkan pada Konsili Nikea sejak 325 M.  Keyakinan itu pula yang dianut Kristen di zaman sekarang, maka dengan sendirinya Ahl Kitab tetap ada sampai skarang.

Bahkan ada Ahl Kitab yang mendapat pujian, karena rajin membaca kitab sucinya dan beribadah di malam hari (Q.S.Ala Imran:113).  Juga di antara mereka, walaupun tetap pada agamanya, tapi percaya pada kebenaran Nabi SAW dan Al-Qur’an, serta berakhlak mulia (Q.S.Ala Imran:199).  Karena itu Al-Quran melarang kita mencerca Ahl Kitab, kecuali mereka yang zalim, karena Tuhan kita dan Tuhan mereka sama, satu adanya (Wa Ilahuna wa Ilahukum Wahid)  (Q.S. Al-‘Ankabut: 46).  Saya hanya sekadar menunjukkan sejumlah ayat Al-Qur’an tentang Ahl Kitab yang sering diabaikan.   Lebih rinci soal Ahl Kitab, diuraikan khusus pd Bab VI buku saya ISLAM RAHMAH UTK BANGSA, buka http://wp.me/p1n8EA-41

Seri IV

Memahami Al-Qur’an harus secara konprehensif, kita tidak boleh melupakan ayat-ayat yang menilai tdk semua ahlu kitab itu kafir, seperti telah diungkapan.  Kaum musyrikin yang memang semua kafir, berbeda dengan ahl kitab yang diakui tidak semuanya kafir; baca QS.Ala Imran:113, di sana berbunyi (laysuw sawa yang artinya mereka itu tidak sama).  Karena itu Al-Qur’an selalu memisahkan antara Ahl Kitab (yg tdak semua Kafir) dengan Musyrikin yg sccara mutlak kafir.  Andai kata Ahl Kitab dan Musyrikin itu sama (sinonim) maka tidak perlu dipisah, cukup Al-Qur’an menyebut Musyrikin saja, tapi ternyata Al-Qur’an memisahkannya.  Untuk jelasnya perhatikan kembali  Q.S.Al-Ankabut:46  (Tuhan kita dan Ahl Kitab SATU); lalu ayat 47 jelas-jelas menegaskan bahwa sebagian mereka beriman (wa min haula’i man yu`min).

Ahl Kitab yang tetap pada agamanya, namun mengakui kebenaran Nabi dan Al-Quran, dan tidak memusuhi Islam, tdk disebut Kafir (Q.S.Ala Imran:113).  Ahlu Kitab yang percaya Allah itu Esa dan Yesus tubuh manusia (Matius 26:2) yg mewadahi Dimensi Roh KasihNYA, mereka tidak kafir.  Mirip konsep Wihadtul Wujud dalam Tasawuf Islam, (Allah memilih hambaNYA yang sufi sebagai wadah PancaranNYA) seperti yang dialami Al-Hallaj.   Analoginya: Allah yg hakikat-NYA Maha Esa, hadir dalam berbagai dimensi sifat, sehingga bagi umat Islam terdapat 99 asmaul husna-NYA dlm AlQur’an, yang menunjukkan dimensi-dimensi sifat Allah, bahkan ada yang menjadikannya 100 dengan memasukkan nama: Al-Syafi’ (Allah Maha Penyembuh).  Yang kafir ialah percaya TIGA jenis dan TIGA zat Tuhan, sehingga Tuhan berbilang – politeistis (Q.S.Al-Maidah:17 & 73, Al-Tawbah:30).

Sepanjang mereka hanya meyakini Yesus sebatas manusia (tubuh yang mewadahi dimensi Roh Kasih Allah YME), bukan zat setara dg Tuhan, mereka tidk musyrik.  Perhatikan, dalam Al-Qur’an, Yesus juga disebut sabagai Wadah Firman2-NYA, Wadah Roh (Spirit)-NYA yg dilimpahkan ke Maryam (Q.S.Al-Nisa: 171).  Ahlu Kitab yang mengimani Yesus sbg WADAH Cinta Kasih Allah, menyebut juga Nabi seperti itu, sbg “anak” Allah, tapi Nabi menolaknya.   Mereka itulah yg bertamu di Masjid Nabawi Madinah, dan diizinkan oleh Nabi beribadah di sana (Tafsir Al-Qurthubi Juz 4 h. 4&5).

Missi Rasulullah SAW: Rahmatan lil-‘alamin dan Kaffatan li al-nas, bahwa Islam adalah sumber rahmah (kasih sayang) bgi semua manusia.  Nabi tdk bertugas mengislamkan semua manusia, sebab ternyata beliau sendiri mengajak kaum non Muslim kerjasama dalam negara Madinah.  Nabi membangun masyarakat plural, bahkan ipar2nya dan pembantunya juga ada yg beragama Yahudi tanpa dipaksakan masuk Islam.

Kemudian, ada ustadz atau yang mengaku ulama mempertanyakan metode kontekstual yang disinggung dalam Edaran Baitul Muslimin.  Mereka belum mengerti, sehingga mengira pemahaman kontekstual adalah memelintir (memperkosa) ayat.  Untuk itu, perlu dijelaskan guna membuktikan bhw metode pemahaman kontekstual tdk seperti apa yang mereka tuduhkan itu.

Misalnya Q.S.Al-Taubah:36: “Perangilah orang musyrik seluruhnya”; jika dipahami secara tekstual, berarti umat Islam wajib perang tiap hari.  Karena itu, harus dipahami secara kontekstual, bahwa ayat tsb. hanya berlaku pada kondisi diperangi di zaman Nabi, atau kondisi yg sama sesudahnya.  Contoh lain: Hadits larangan buang air menghadap/membelakangi ka`bah.  Nabi tegaskan: “Hendaklah kalian menghadap ke Timur atau ke Barat”.   Kalau hadits tsb diterapkan di Indonesia secara tekstual, maka umat Islam Indonesia akan selamanya meghadap / membelakangi ka’bah pada saat buang air, sehingga bertentangan dengan substansi larangan Nabi.  Jadi harus disesuaikan dengan konteksnya, bahwa menghdap ke Barat /Timur itu memang cocok di Madinah, karena di sana kiblat berada di arah Selatan.  Contoh lain, S.Al-Maidah: 38; “Laki-laki dan perempuan yg mencuri potonglah kedua tangannya”, itu hanya dapat diterapkan pada konteks kemakmuran.  Khalifah Umar bin Khattab tidak memotong tangan beberapa buruh yang mencuri karena diterlantarkan majikannya.  Umar R.A justru menjatuhkan sanksi denda atas majikan mereka (Muwaththa`, Juz II: 748).

Begitu pula halnya larangan memilih pemimpin (wakil non Muslim) hrs dipahami scr kontekstual, berlaku ketika non Muslim menzalimi umat Islam.  Tetapi dlm konteks kedamaian warga yg pulral, sperti di Madinah pd zaman Nabi SAW, umat Islam dapat bekerjasama dengan non Muslim.   Maka utk zaman moderen, demi membangun perdamaian dan persatuan bangsa, non Muslim boleh saja dipilih jadi pendamping (wakil) pemimpin.  Negara Islam Sudan, misalnya, berdasarkan UUD Syariat nya memberi contoh untuk hal ini.   Apa yg berlaku di Sudan membuktikan bahwa Islam itu Rahmatan lil-alamin, rahmat utk semua manusia (Kaffatan li al-nas).

Cara itu pula dierapkan oleh Khalifah-khalifah Islam di zaman klassik, mengangkat sejumlah ilmuwan Kristen pada posisi tertentu demi kajayaan Dinasti Islam Abbasiyah.  Khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya Al-Makmun pada zaman keemasan Dinasti Abbasiyah membangun Badan Penerjemahan (BAITUL HIKMAH) dan mengangkat Hunayn bin Ishaq bersama puteranya Ishaq bin Hunayn dari kalangan Kristen, mengepalai lembaga tersebut, sekaligus Ketua Tim Dokter istana. Penerjemah dari Kristen Nestoria adalah Bakhtisyu’, juga diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Baghdad. Demikian dlm buku sejarah Akhbar al-‘Ulama’ bi Akhyar al-Hukama’ Juz I, h. 77 oleh Al-Qufty; Tarikh al-Islami Juz 4 h.491 oleh Al-Dzahaby dan Wafyat al-A’yani wa Anba’u Abna’ al-Zaman Juz I, h. 205 oleh Ibn Khillikan.

Disamping konteks kedamaian, juga konteks kekuasaan pemimpin skarang, yg tdk lagi absolut, bukan Kaisar, Raja, dan bukan Khalifah.   Pemimpin Non Muslim di Negeri mayoritas Muslim, biasanya sebatas Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, dan sekali lagi apalagi kalau hanya wakil Gubernur.

Terima kasih.

Hamka Haq.

EDARAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA (1)

            

 

I.          Untuk memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang “PEMIMPIN”, harus dilihat dari konteksnya di zaman Nabi SAW, yakni konteks penjajahan Romawi atas sebahagian negeri Arab dan konteks kepemimpinan yang berlaku umum dalam bentuk kekaisaran atau kerajaan.  Untuk zaman itu, ayat-ayat tentang kepemimpinan mengandung anjuran menghindari memilih orang Yahudi dan Kristen yang waktu itu berpihak pada Romawi yang menzalimi bangsa Arab.   Dalam konteks “KEZALIMAN” itulah, ayat-ayat Al-Qur’an melarang memilih non Muslim menjadi pemimpin, seperti dalam Q.S.Ali Imran:28,  Q.S.Al-Nisa: 138-139, Q.S.Al-Nisa:144, Q.S.Al-Ma’idah: 51, dll.

II.        Adapun dalam konteks KEDAMAIAN bagi bangsa yang masyarakatnya plural, seperti masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW yang di dalamnya umat Islam mempelopori kebersamaan dengan umat Yahudi dan Kristen, maka berlakulah hukum rukhshah (kemudahan), yakni umat Islam dibolehkan bekerjasama dan memilih PENDAMPING Pemimpin yang adil dari kalangan non Muslim.  Dalam kondisi seperti inilah, berlaku pesan-pesan ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

  1.  Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik (bekerjasama) dan berlaku adil terhadap orang-orang (umat agama lain) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S.Al-Mumtahanah: 8);
  2.  Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani (Kristen)“. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri. (Q.S.Al-Ma’idah: 82).
  3. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Ma’idah:8).  Dalam Tafsir Al-Qurthubi Juz 6 hal. 110, ditegaskan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang bagi umat Islam berbuat adil (bekerjasama) dengan umat agama lain.

 III.      Maka, berdasarkan ajaran Islam di atas, warga Muslim Jakarta dibolehkan memilih Pemimpin (Gubernur) yang bekerjasama dengan umat agama lain (wakil gubernur non muslim) mengingat kondisi Jakarta dewasa ini adalah masyarakat plural yang damai,  sebagaimana Rasulullah SAW juga membangun masyarakat plural di Madinah.  Apalagi, jabatan Gubernur & Wakil Gubernur, bukanlah Kaisar dan Raja yang berkuasa absolut, tapi kekuasaannya terbatas hanya pada kekuasaan eksekutif di DKI Jakarta saja, tidak sekaligus membawahi kekuasaan legislatif dan yudikatif.

IV.     SELAMAT MEMILIH GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, DEMI KESEJAHTERAAN, KEDAMAIAN DAN KERJASAMA SEMUA WARGA JAKARTA, TANPA MEMBEDAKAN AGAMA DAN ETNISNYA.  WLLAHU A’LAMU BI AL-SHAWAB.

JAKARTA,    20 JULI 2012

KETUA UMUM BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

PROF. DR.H. HAMKA HAQ, MA