AJARAN ISLAM TENTANG AHLU KITAB DAN MUSYRIKIN

http://wp.me/p1n8EA-41

Dari Buku: Islam Rahmah untuk Bangsa, Bab VI,  karya:  Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

Untuk mengetahui bagaimana sikap dasar Islam terhadapat agama lain, perbedaan ahlu kitab dengan musyrikin, Islam melindungi jiwa dan kehormatan umat agama lain, kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, persoalan pernikahan mereka, soal makanan dan sembelihan mereka, hak-hak mereka mengembangkan bisnis termasuk budidaya babi dan khamar di kalangan mereka, ucapan belasungkawa dan ucapan selamat kepada mereka, dan lain-lain, silakan baca berikut ini:

Advertisements

KEBHINNEKAAN DALAM PRAKTIK AJARAN ISLAM

KEBHINNEKAAN DALAM PRAKTIK AJARAN ISLAM

I.          Allah SWT telah MENAKDIRKAN makhluk manusia beragam jenis, etnis, agama dan budaya, dengan tujuan agar manusia saling berbuat kebajikan dan KEARIFAN antar sesama. Q.S.Al-Hujurat: 13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling berbuat kearifan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”

II.        Dari segi keragaman agama, Al-Qur’an juga menyebut bahwa Yahudi, Kristen, Hindu (Budha), bukanlah kafir (tanpa iman), tetapi Ahlu Kitab yang berhak mendapat pahala dari Tuhan.  Q.S.Al-Baqarah: 62: “Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin (Hindu-Budha-pen), siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

III.       Dalam Al-Qur’an dan Hadits, selain bangsa Arab dan Israel, juga ada disebut Romawi, Persia dan Cina.  Bangsa Cina sangat istimewa, karena Nabi SAW sendiri meminta umat Islam belajar ke Cina.  Hal itu berarti Peradaban Cina non Muslim dikagumi oleh Rasulullah SAW. “Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, bersabda: Tuntutlah ilmu walaupun ke Negeri Cina” (Musnad al-Rubay`, Juz I, h.29)

IV.       Perintah belajar ke Cina tersebut mendorong umat Islam di zaman sahabat dan khilafah untuk mencari sumber pengetahuan terutama ke Romawi dan Yunani.  Buku-buku ilmu pengetahuan dari Yunani pun diterjemahkan ke bahasa Arab. Khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya Al-Makmun pada zaman keemasan Dinasti Abbasiyah membangun Badan Penerjemahan (BAITUL HIKMAH) dan mengangkat Hunayn bin Ishaq bersama puteranya Ishaq bin Hunayn dari kalangan Kristen, mengepalai lembaga tersebut, sekaligus Ketua Tim Dokter istana. Penerjemah dari Kristen Nestoria adalah Bakhtisyu’, yang diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Baghdad. Demikian dlm buku sejarah Akhbar al-‘Ulama’ bi Akhyar al-Hukama’ Juz I, h. 77 oleh Al-Qufty; Tarikh al-Islami Juz 4 h.491 oleh Al-Dzahaby dan Wafyat al-A’yani wa Anba’u Abna’ al-Zaman Juz I, h. 205 oleh Ibn Khillikan.

V.        Bekerja-sama yang baik dengan non Muslim seperti disebutkan berhasil membawa Daulah Abbasiyah ke puncak kejayaan.  Umat Islam waktu itu memegang perintah Allah SWT, Q.S. Al-Mumtahanah: 8:  Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik (bekerjasama) dan berlaku adil terhadap orang-orang (umat agama lain) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

VI.      Kerjasama dengan non Muslim sebenarnya bermula sejak Rasulullah SAW menyusun UUD (Piagam Madinah) yang pada pasal 37 berbunyi: “Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing.  Kedua belah pihak akan saling membela dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui Piagam Perjanjian ini.  Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.

VI.      Dengan demikian, menolak bekerjasama dengan non Muslim dinilai menghalangi kedamaian dan kemajuan; sangat dikecam oleh Rasulullah SAW; “Barang siapa yang menzalimi (membunuh) seorang mu’ahid (dzimmi – non Muslim dalam masyarakat damai), maka ia tidak memperoleh aromanya Sorga” (Shahih Bukhari Juz 6, hadits 6516).  “Barang siapa yang menyakiti seorang dzimmi, maka akan dihukum dengan cambuk api di hari kiamat” (Al-Mu’jam al-Kubra: Juz 22, h. 52).  “Bersabda Rasulullah SAW: Sorga itu haram bagi orang yang membunuh orang dzimmi (non Muslim), atau menzalimi, atau membebaninya tugas diluar kesanggupannya.” (Musnad Al-Rubay’ Juz I, h. 292).  Masih banyak lagi hadits yang pengertiannya seperti tersebut.

JAKARTA,    30 JULI 2012

KETUA UMUM BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

PROF. DR.H. HAMKA HAQ, MA

AGAMA UNTUK PERDAMAIAN

Bersama Pastor dan Pendeta di Manado 2010
 
Posting berikut telah dimuat di Blog ini (Islam-rahmah.com)  pd tanggal 24 Mei 2012, dan atas permintaan teman-teman, maka di reposting lagi pada akhir tahun 2012 ini.

I.                  Tuhan Mencintai Perdamaian

Agama diturunkan Tuhan agar manusia damai bahagia. Lebih baik kita tidak beragama sama sekali, kalau agama hanya jadi kendaraan kebencian.  Banyak orang beragama tapi tidak menyembah Tuhan, melainkan memberhalakan agama. Atas nama agama melakukan pengeboman. Atas nama agama membakar dan menyegel rumah ibadah agama lain. Atas nama agama merencanakan pembakaran Kitab Suci. Dengan demikian, agama bukan lagi milik Tuhan yang menyayangi dan mengasihi manusia ciptaanNya, yg meridhai kedamaian, tetapi agama telah menjadi milik manusia penyebar kebencian.

Sebenarnya, Tuhan tidak rugi jika manusia tdk menyembahNYA, tetapi Tuhan akan murka jika manusia saling bermusuhan. Agama bukan untuk kebutuhan Tuhan, melainkan utk kebutuhan kedamaian dan kemaslahatan manusia. Karena itu, Tuhan akan murka jika manusia berperang dg alasan membela Tuhan.  Padahal Tuhan yang sebenarnya tidak peru dibela, karena Tuhan Mahakuasa, bukan berhala yg lemah.   Sebab itu Tuhan tdk mau diperalat jadi kendaraan kebencian dari orang-orang yang mengaku fanatik bergama, padahal hanya penyebar kebencian, kecemburuan, kedengkian dan haus darah. Orang seperti ini menjual nama Tuhan di kalangan umat manusia, seolah-olah Tuhan menjadi penghasut kebencian di muka bumi, mereka lebih tepat disebut sebagai memberhalakan Tuhan ketimbang menyembah Tuhan.

Banyak orang menjadikan agama sebagai tujuan, pdhal agama hanya jalan mecari ridha Tuhan dan ridha sesama manusia.  Karena agama menjadi tujuan mereka, maka mereka tega menjual nama Tuhan dan menyebar kebencian demi agama dan demi agama.   Padahal, tujuan agama sebenarnya ialah ridha Tuhan dan ridha (damai) dgn sesama manusia.  Dalam Kristen, Tuhan disebut bersermayam di Sorga, sementara dalam Islam Tuhan disebut Anta al-Salam (Engkau Tuhan Pemilik dan Sumber kenikmatan Sorga). Tapi kenyataannya sebahagian mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber neraka kebencian di muka bumi. Hanya Tuhan Maha Tahu betapa laknat atas perbuatan mereka yang melecehkan Tuhan.

  1. II.               Islam Mempermudah Ibadah Umat Agama Lain

‎Orang Islam yang melarang agama lain beribadah pada rumah ibadah mereka (Gereja, Pure dan Kuil) atau pada miik mereka sendiri adalah melanggar Syariat Islam.  Nabi Muhammad SAW pernah menerima sejumlah  pemimpini Kristen dari Najran dalam Masjid Nabawi di Madinah. Nabi memberi izin mereka beribadah dalam masjid itu. (Lihat Tafsir Al-Qurthubi Jilid IV Hal. 4).  Contoh yang dperlihatkan Nabi SAW menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu Syariat IsIam membolehkan Kristen beribadah di Masjid.  Maka tidak sepantasnya ada orang Islam yang membuat syariat baru yang melarang kaum Kristen beribadah di Gereja nya sendiri. Karena hal seperti ini jelas-jelas melanggar Syariat Islam yang dicontohkan Nabi SAW.  Dan jika hal itu terjadi di Indonesia, maka sekaligus melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan membangun rumah ibadah.

Maka perlu upaya keras untuk mewujudkan keadilan beribadah dan keadilan mendirikan rumah ibadah di kalangan umat beragama di Indonesia.  Untuk itu diperlukan Undang-Undang yang lebih konpregensif dan lebih adil, dan menggantikan  SKB Menteri Agama dan Mendagri mengenai izin pendirian rumah ibadah yang terasa tidak adil dan diskriminatif.  Sudah banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa SKB tersebut membuka peluang lahirnya syariat baru (yang bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW) dan terjadinya penganiayaan di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa kekerasan yang gagal dicegah oleh pemerintah membuktikan bahwa SKB tersebbut telah menyandra pemerintah sendiri sehingga tdk bisa membela umat Kristen dan umat agama lainnya menghadapi aliran ekstrimis Islam. Pantaslah jika pemerintah dan aparat keamanan dan hukum tdk bisa berbuat banyak mengatasi masalah kekerasan antar umat beragama.  Atau, boleh jadi ada benarnya anggapan orang yang mengatakan bahwa pemerintah sengaja membiarkan peristiwa kekerasan dan kebiadaban itu terjadi demi citra dan demi citra?  Wallahu A’lam bi al-Shawab….(Hamka Haq)

MUSLIM MODERAT DI INDONESIA

Muslim Moderat di Indonesia

Umat Islam Indonesia adalah sangat moderat, menerima perbedaan sebagai berkah.  Kelompok Muslim moderat di Indonesia merupakan mayoritas mutlak, yang biasa diistilahkan “the silent majority”.  Pertanyaan mendasar ialah , benarkah Muslim Indonesia itu moderat dan toleran?  Sebab, nyatanya banyak bukti sejarah yang menunjukkan terjadinya berbagai tindak kekerasan di tengah masyarakat Indonesia dengan alasan agama, sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini.  Bukankah hal itu menunjukkan bahwa Muslim Indonesia sebenarnya tidak moderat?

Pertanyaan semacam itu dapat dijawab dengan sejumlah alasan ilmiah dan historis mengapa Muslim mainstrem Indonesia dikenal sebagai Muslim Moderat, walaupun akhir-akhir ini sering terjadi tindak kekerasan seperti bom bunuh diri, pengrusakan rumah ibadah dan sekolah milik umat agama lain.  Berikut ini penulis akan mengungkapkan jawaban mengenai hal tersebut.

Bahwa bangsa Indonesia mendiami nusantara, dengan beragam keyakinan politeisme dan animisme sebelum mengenal agama monoteisme.  Mulanya datanglah penganjur agama Hindu dan Budha, yang berhasil membangun kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.  Kemudian datang pula penganjur Islam, dengan cara damai berdagang dan berdakwah, sehingga sebahagian generasi bangsa ini pun menganut Islam.  Sebahagian lagi kemudian menganut Kristen setelah misi dagang Portugis dan Belanda (VOC) beroperasi; yang lainnya tetap menganut agamanya semula, bahkan masih ada penganut politeisme.  Semua agama dan kepercayaan itu hidup berdampingan sebagai pewaris yang sah dengan hak-hak yang sama di negeri yang sekarang bernama Indonesia Raya.

Asimilasi penganjur Islam dengan masyarakat asli, tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi juga mencakup agama dan tradisi lokal, menyangkut ibadah dan kelengkapannya berupa pakaian, tempat ibadah, dan cara menyeru orang untuk datang beribadah.  Pakaian sehari-hari masyarakat ialah sarung dan kemeja tutup, dilengkapi dengan penutup kepala yang khas pada masing-masing daerah.  Para penganjur Islam dari Arab tidak memaksakan tradisi jubah dan serban Arab, justru mereka membiarkan tradisi sarungan khas Indonesia.  Jubah masih merupakan pakaian kebesaran di lingkungan istana, terutama oleh pangeran-pengeran yang telah menjadi Muslim.[1]

Rumah-rumah ibadah berupa masjid dan mushalla, dibangun tidak seperti di Timur Tengah yang pada umumnya berkubah.  Bangunan khas masjid Indonesia justru tiruan pendopo atau model joglo.  Bahkan terkadang bangunan lama bernuansa Hindu dan Budha tetap dilestarikan, sebagai bahagian rumah ibadah Islam.[2]  Budaya lokal kentongan pun menginspirasi pembuatan beduk, yang dipukul untuk menandai masuknya waktu shalat dan panggilan berjamaah.

Berbagai bentuk upacara dikonversi menjadi tradisi Islam di Indonesia.  Pesta panen yang sebelumnya merupakan persembahan kepada dewa-dewa, dikemas dengan baju keislaman menjadi upacara syukuran kepada Allah SWT.  Hasil panen diolah menjadi kenduri untuk makan dan doa bersama kepada Allah SWT.  Inilah awal tradisi selamatan yang ditemukan hampir di segenap komunitas Muslim di nusantara, yang tak ada di negeri Arab.  Tradisi-tradisi lainnya, menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian dikemas secara Islam, tanpa membuang seluruh bentuk tradisi sebelumnya.

Di Jawa, tradisi lokal pewayangan menjadi media paling efektif dalam pengislaman tak kurang dari 90% masyarakat Jawa.  Dan sebagai simbol pengislaman itu, diadakan perayaan “syahadatain”, yang hingga kini selalu dilakukan di lingkungan istana Kesultanan Yogya, lazimnya disebut acara Sekaten (dari kata syahadatain).  Acara Sekaten kemudian menjadi perayaan maulid Nabi Muhammad SAW khas Indonesia. Dalam bentuk yang lebih moderen lagi, perayaan Idil Fitri, yang disemarakan dengan ziarah ke rumah tetangga dan sahabat, akhirnya melahirkan tradisi baru yang disebut Hala bi Halal.  Tradisi salaman masal ini dilakukan di masjid atau tempat lainnya, yang bermakna sebagai kesetiakawanan dan kegotong royongan bernapaskan Islam.

Toleransi Islam terhadap budaya lokal tersebut di atas, adalah seiring dengan terjadinya pembauran antaretnis dan antaragama.  Pembauran itu terjadi berkat adanya tradisi lokal yang menjadi perekatnya.  Misalnya di Maluku, dikenal tradisi Pela Gandong, yang intinya ialah rasa persaudaraan kekerabatan, walaupun berbeda agama.  Pela artinya habis (final, ultimately) sedangkan gandong artinya Persaudaraan; maka Pela Gandong bermakna wujud persaudaraan tertinggi, tak akan ada lagi rasa persaudaraan yang melebihinyaDengan Pela Gandong, anggota-anggota keluarga yang beda agama dapat hidup damai dan rukun.[3]

Demikian pula di Toraja Sulawesi Selatan, dalam satu keluarga dapat saja ditemukan penganut agama yang berbeda, namun tetap damai dan rukun berkat adat tongkonan[4]Tradisi tongkonan (musyawarah bersama) berintikan rasa persaudaraan yang penuh kasih, walaupun agamanya berbeda.  Tradisi tongkonan dilestarikan hingga sekarang sebagai budaya luhur di Toraja.

Sementara itu, di kalangan masyarakat Jawa dikenal budaya gotong-royong, yang berarti saling membantu. Istilah ini sudah meng-indonesia, telah dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia.  Tapi tradisi Jawa yang lebih spesifik lagi, ialah mangan ora mangan asal ngumpul (makan atau tidak makan asalkan berkumpul). Falsafah “ngumpul” menjadikan “makan” sebagai perekat persaudaraan, karena agama, pikiran dan hati bisa saja berbeda, tapi semua orang bisa berhimpun makan bersama dalam pesta kenduri, selamatan, atau pesta perkawinan.  Dengan tradisi ngumpul, kerabat keluarga Jawa pada saat lebaran atau natalan berkumpul di kediaman orang tua, nenek atau sesepuh.[5]

Dalam pada itu, ikatakan keluarga Batak di Sumatera Utara diperkuat dengan sistem kekerabatan marga-marga.  Hubungan antarmarga juga memakai falsafah dapur (makan) yakni Dalihan Natolu (Tungku Bertiga)[6]  Falsafah ini diambil dari tradisi memasak di atas tiga tungku batu yang disebut dalihan, yang bermakna kebersamaan dalam kehidupan yang adil.  Tradisi Dalihan Natolu menjadi referensi bagi sistem pergaulan masyarakat Batak, sehingga kekerabatan tidak boleh terganggu akibat perbedaan agama yang datang kemudian.  Ketika mereka menganut Islam atau Kristen, hubungan antaragama harus disesuaikan dengan tradisi Dalihan Natolu.   Maka biasanya, seorang Muslim sangat akrab dengan Kristen dalam satu marga, sebagai ketaatan pada tradisi Dalihan Natolu.

Aktualisasi Moderasi Islam

Moderasi Islam di Indonesia turut mempercapat rasa persatuan kebangsaan itu, sebab Islam mentolerir keragaman agama dan budaya yang ada.  Maka sisi lain dari nasionalisme Indonesia ialah pluralitas (kebhinnekaan), yang disimpul menjadi satu kalimat: “Bhinneka Tunggal Ika”.  Titik temu antara realitas kebhinnekaan dan pesan persaudaran dari Al-Qur’an melahirkan ideologi Pancasila dan terbentuknya negara kebangsaan Indonesia.  Dengan kata lain, perjuangan kebangsaan (nation building and development), adalah manifestasi dari risalah Islam moderat yang rahmatan lil`alamin, dan kaffatan li al-nas, sebuah wujud lita`arafu (berbuat kebajikan) bagi sesama manusia, tanpa melihat etnis, ras atau agamanya.

Bagi umat Islam, contoh yang terbaik untuk bermasyarakat ialah sikap moderat Nabi Muhammad SAW, yang lebih mengutamakan perdamaian ketimbang simbol tekstual.  Ketika Nabi melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (6 H) di Hudaibiyah, mulanya pihak Quraisy keberatan terhadap naskah perdamaian yang diawali dengan teks Bismillahi Rahmani Rahim.  Namun, demi perdamaian maka Nabi SAW meminta teks Basmalah diganti dengan kalimat umum: Bismika Allahumma, yang akhirnya diterima oleh semua pihak.

Organiasai massa atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong gerakan moderat di tengah kehidupan masyarakat.  Patut diungkap di sini apa yang dilakukan ormas Islam Muhammadiyah di Indonesia.  Muhammadiyah membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua bahkan di Kalimantan yang sebahagian besar siswanya adalah non Muslim.  Mereka itu diasuh tanpa harus menukar agamanya menjadi Muslim.  Dalam buku Kristen-Muhammadiyah[7], diungkap betapa perkembangan sekolah Muhammadiyah di daerah mayoritas non-Muslim, yaitu Ende, Flores (NTT), Serui (Papua), dan Putussibau (Kalimantan Barat).  Uskup Agung (emeritus) Ende, Mgr Donatus Djagom merespon positif SMA Muhammadiyah setempat, bahkan memberikan sumbangan untuk pengembangannya.

Salah satu alasan penting siswa Kristen tertarik pada SMA Muhammadiyah, ialah karena SMA Muhammadiyah memberikan Pendidikan Agama Kristen (PAK) dengan guru-guru dari Kristen sendiri. [8]  Bagi siswa Kristen, dengan belajar di sekolah tersebut, wawasan mereka tentang Islam menjadi luas, dan hal ini penting untuk bisa menjadi pastor atau pendeta yang moderat dan toleran pula.  Sungguh luar biasa, sebuah sekolah Islam yang moderat di Indonesia dapat mendidik calon-calon petinggi Kristen (Katolik).  Bahkan menurut pengakuan Theophilus Bela, Sekretaris Jenderal Committee of Religion for Peace dan Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta, ada lulusan SMA Muhammadiyah yang kemudian melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi dan menjadi Pastor Katolik, dan tidak sedikit pula yang menjadi biarawati[9].

Untuk sekadar diketahui, ketika penuls menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN (sekarang: UIN) Alauddin Makassar, 1999-2001, pernah menerima mahasiswa non Muslim, bekerjasa sama dengan Sekolah Tinggi Teologia Makassar.  Di antara mereka ada yang berhasil menjadi pendeta di Gereja binaannya, dan mengajarkan paham Kristen toleran dan moderat.

Adalah jelas bahwa Islam mengajarkan cara berpikir kemanusiaan universal, yang moderat dan toleran, yang merangkul semua pihak dan golongan dalam suatu tatanan peradaban yang berperikemanusiaan.  Ajaran sosial Islam lebih menekankan substansi, ketimbang simbol-simbol sektarian.  Dengan demikian Islam akan tampil lebih humanis, santun dan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.  Hasilnya, Islam dapat bertemu dengan nilai universal agama lain, dan memperoleh apresiasi positif dari umat agama lain, sehingga dapat terbangun kerjasama lintas agama dan lintas etnis yang berkeadaban.  Itulah wajah Islam secara rahmatan lil-alamain, yang mengembangkan sikap toleran dan moderat dalam pergaulan dunia yang semakin mengglobal dewasa ini.


[1]Ingat misalnya Pangeran Diponegoro memakai jubah khas Arab, sementara para prajuritnya tetap berpakaian khas Jawa.

[2]Contoh konkret ialah menara Masjid di Kudus, merupakan pelestarian arsitektur Hindu. 

[3] Lihat selengkapnya dalam Syarifuddin Pattisahusiwa, Sekilas Sejarah Pela-Gandong Louleha Potret Rekonsiliasi Anak Negeri Adat di Maluku (http://ippmassi.4umer.com/t321-sekilas-sejarah-pela-gandong-louleha-potret-rekonsiliasi-anak-negeri, akses 14 Mei 2008).

[4]Mengenai jenis-jenis Tongkonan dan pemanfaatannya dapat dilihat dalam Tongkonan, (http://id.wikipedia.org/wiki/Tongkonan , update tgl. 7 Juli 2010).

[5]Lihat uraian singkat mengenai hal ini dalam Mangan Ora Mangan Ngumpul, posted by Bazmovic,(http://bastianmandala. wordpress.com/ 2010/02/07/mangan-ora-mangan-ngumpul-xjoss-net-copy-right-zenki)

[6]Dalihan adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan natolu ialah tiga batu. Dalihan Natolu melambangkan kebersamaan dan kehidupan sejahtera dan adil untuk semua.  Untuk lengkapnya lihat dalam Jontri Pakpakahn, Apa Pengertian Dalihan Natolu?, (From http://tarombo.net Februari 16, 2008). Lihat pula dalam Elkana, Dalihan Natolu Sistem Demokrasi Versi Batak (http://tgs.lumbantoruan.net, July 10th, 2006)

[7]Lihat dalam Abdul Mu`ti dan Fajar Riza ul Haq, Kristen-Muhammadiyah, Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan, (Jakarta: Al-Wasat, 2009), h.39 s.d. 194.

[8]Ibid., h. 66 dan 73.

[9]http://forumbebas.com/printthread.php?tid=74005Dialog Pendidikan Kristen Muhammadiyah 16 Aug 2009.

PELAGANDONG PERSAUDARAAN ABADI

Oleh: Hamka Haq

Akankah Maluku kita biarkan menjadi medan pertempuran yaqg abadi antara Kristen dan Muslim? Akankah Ambon kita biarkan menjadi daratan baniir darah; akankah masyarakatnya kita biarkan menjadi masyarakat yang berdarah-darah tiada henti?  Jawabannya tentu tidak.  Kita mengaku sebagai bangsa yang ramah. bukan pemarah.  Kita adalah sebagai bangsa yang beragama, yang lebih mementingkan persaudaraan ketimbang perseteruan..  Untuk itu mari kita bangun Maluku meniadi masyarakat yang bersaudara.  Kaum Muslim dan Kristen hendaknya meninggalkan sifat-sifat mudah terprovokasi, termasuk isu separatis
RMS yang sering mengganggu hubungan harmonis. Sehubungan dengan itu, lewat tulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran kepada para pihak di Maluku, agar benar-benar mereallsasikan Perjanjian Malino ll secara tuntas dan seksama guna melanggengkan perdamaian di bumi Pattimura itu.

Pertama, bahwa untuk menuju perdamaian, memang semua pihak harus rela berkorban, mencakup korban perasaan, korban tenaga dan materi.  Berkorban juga  berarti rela saling menerima keinginan, sehingga semuanya berpadu dalam kebersamaan.  Tak ada perdamaian yang dapat dicapai jika hanya keinginan satu pihak yang ingin dipenuhi sementara keinginan lainnya diabaikan. Jangan berharap akan terwujud perdamaian jika suatu perjanjian dilaksanakan hanya menurut keinginan sepihak, sebab tentu akan menyimpan kekesalan dan kedongkolan yang terus menerus.  Dan kita semua sudah yakin bahwa isi perjanjian damai Malino telah menampung secara adil semua aspirasi kedua belah pihak yang bertikai tanpa politik belah bambu, tanpa mengangkat yang satu dan menginjak yang lalnnya.

Kedua, hilangkan trauma masa lalu yang-banyak mengandung ceritera kesedihan dan dendam. Selama kedua belah pihak masih ingat dan bahkan mengabadikai cerita masa lalu dari tragedi berdarah di Maluku, maka selama itu pula dendam tidak akan pernah hilang, melainkan semakin membara, laksana api dalam sekam. Segala peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, hendaknya menjadi  bahan pelajaran untuk tidak berulang kembali, dan jangan sampai menjadl motivasl untuk menumbuhkan terus semangat konflik ke masa depan.  Janganlah jadikan tragedi Maluku sebagai sebuah kisah romantis yang patut dikenang buat selarnanya, diabadikan dalam foto dan video. Tragedi Maluku, lupakan sudah, sambil menatap masa depan Maluku yang damai-ceriah, yang tenang dan makmur.

Ketiga, tumbuhkan kembali sikap saling percaya mempercayai.  Dalam bermasyarakat, sikap saling mempercayai itu mutlak diwuiudkan sebagai perekat kesatuan dan keinginan bekerjasama.  Kapan saja sikap ini hilang, digantikan dengan sikap saling curiga mencurigai maka yang bertumbuh ialah perasaan bermusuhan dengan semua yang ada di sekeliling kita.   Membangun masyarakat artinya membangun kerjasama  dan adanya keinginan bersatu  senasib sepenanggungan.  Kerjasama dan kebersamaan dalam suka maupun duka tidak mungkin  diwujudkan jika masing-masinq pihak masih ditumbuhi perasaan saling mencurigai.  Hal ini memang sulit diperoleh, sebab terkadang trauma masa lalu menjadi pendorong lahirnya terus menerus sikap saling mencungai.  Karena itu, untuk masyarakat Maluku yang ingin damai, diperlukan terapi psikologis yang dapat  membangun mental-mental yang baik, mental-menatal peredam emosi, pemaaf dan jujur dalam menunaikan perjanjian luhur.

Keempat, benci terhadap konflik itulah yang harus dibangun. Setiap pihak hendaknya mernandang bahwa agama sangat membenci pertumpahan darah itu, karena merupakan kebodohan dan keprimitifan umat manusia.  Pertumpahan darah adalah tindakan kebiadaban yang tidak pantas disandang oleh manusia yang mulia, maka dengan seharusnya masyarakat Ambon memiliki rasa malu untuk berkonflik.  Rasa malu berkonnflik ini hendaknya dibudayakan di Maluku, sambil memupuk budaya pelagandong.

Kelima, bangunlah kebanggan sebagai orang Maluku yang punya visi ke depan menuju Maluku yang cinta damai, berintelektual, bermoral, ingin membangun kemakmuran bukan kemiskinan.  Semua ini tidak mungkin tercapai jika warga Maluku memelihara konflik.  Sebab jika konflik menjadi kebiasaan bahkan menjadi “budaya”, maka masyarakat Maluku menjadi komunitas primitif.  Mana ada manusia yang berbudaya saling membunuh di zaman moderen?, di zaman datangnya agama-agama cinta kasih dan rahmatan lil-alamin, di zaman ditinggalkannya budaya primitif nenek moyang yang dahulu kala hidup berhadapan dengan binatang ganas di hutan?

Jika bangsa Barat bangga sebagai manusia berdisiplin, jika Cina bangga dengan kebesaran historis dan ketekunan, Jepang bangga sebagai manusia yang punya tata kesopanan melebihi bangsa lain, bangsa Korea bangga sebagai bangsa yang beretos kerja, orang Jawa bangga dengan kehalusan budi dan bahasanya, orang Batak dan Bugis bangga dengan ketegasan dan keberanian mengembara ke mana-mana, maka apa lagi yang dapat dibanggakan orang Maluku setelah merusak Pela Gandong-nya sendiri? Kini saatnya Maluku merenggut identitas kebanggaannya, yakni warga bangsa yang suka damai, mau bakubaek, merasa katong samua basudara.  Bangunlah kembali Pela Gandong itu lewat Malino kedua. Tanpa keinginan damai, maka yang terjadi ialah Maluku akan dihuni oleh manusia-manusia primitif pendendam, tiada kerjasama, miskin moral dan miskin materi, kemudian miskin intelektual.

Saudara-saudaraku Muslim dan Kristen di Maluku, penulis memaklumi
beratnya menghilangkan seketika segala torehan sakit hati dan dendam itu, tapi itulah tanggung jawab kita sebagai manusia beragama dan eradab.  Penulis yakin, warga Maluku adalah umat beragama dan warga yang beradab.  Wallahu a’lam bi ‘l-shawab.

PERJANJIAN MALINO II

Konflik Maluku yang sudah berlangsung tiga tahun terakhir telah menyebabkan
korban jiwa dan harta, kesengsaraan dan kesulitan masyarakat serta membahayakan
keutuhan negara RI, serta menyuramkan masa depan rakyat Maluku. Oleh karena itu,
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami segenap wakil dari umat Islam dan
Kristiani Maluku dengan jiwa terbuka dan hati yang ikhlas sepakat untuk mengikat diri
dalam perjanjian.

  1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
  2. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu,
    aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
  3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
  4. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi
    semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan
    meperhatikan budaya setempat.
  5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa ijin di
    Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil
    tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang
    mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
  6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim
    investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari
    1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus,
    dan pengalihan agama secara paksa.
  7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum
    konflik.
  8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan
    sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta
    perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju
    kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk
    pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan
    sosial berjalan dengan baik.
  9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan
    masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri
    sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera
    dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
  10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk
    agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap
    menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.
  11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk
    kemajuan bersama. Karena itu, rekruitmen dan kebijakan lainnya dijalankan
    secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Perjanjian ini kami buat dengan tulus dengan tekad menjalankannya secara
konsekuen dan konsisten. Bagi pihak-pihak yang melanggar dan tidak menjalankan
perjanjian ini akan diproses secara hukum. Tindak lanjut perjanjian ini akan dijalankan
degan agenda serta rencana sebagai berikut:

I. Komisi Kemananan dan Penegakan Hukum,
II. Komisi Sosial Ekonomi

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malino, 12 Februari 2002.

 

EKSISTENSI PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA

Oleh: Hamka Haq

            Izinkanlah penulis memulai lembaran ini dengan mengutip firman Tuhan dalam salah satu kitab suci-Nya: Q.S.Al-Huujurat (49): 13: yang artinya:

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri dari pria dan wanita, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal; sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertaqwa”.

Ayat di atas memberikan kesetaraan kepada semua marga manusia yang ada di muka bumi.  Hal ini pun sangat sejalan dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang jelas-jelas memberikan kesetaraan bagi semua etnis (marga) yang ada di Indonesia, tak terkecuali marga Tionghoa.   Dengan demikian, maka marga Tionghoa sudah tidak dipandang lagi sebagai warga asing yang tinggal atau berkewarganegaarn kelas dua di Indonesia.  Apalagi, tak dapat disangkal bahwa marga Tionghoa Indonesia pada umumnya sukses  di bidang ekonomi yang memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.   Hal yang perlu dilakukan selanjutnya ialah menghilangkan sekat-sekat yang memisahkan antara warga Indonesia asli dan keturunan Tionghoa, untuk mempermudah pembauran sebagai sesama anak bangsa, dan menghilangkan gesekan-gesekan  penyebab terjadinya konflik rasial.    

            Sebenarnya sekitar dua dekade yang lalu, pemerintah telah memberi peluang untuk berbaur, dengan menghilangkan istilah-istilah yang mengandung unsur diskriminasi rasial, misalnya istilah  pribumi dan non pribumi.  Hal demikian dimaksudkan agar tercipta dunia perekonomian yang rata dan lapang serta memberi kebebasan dan kesempatan yang sama kepada semua ras dan suku yang ada di Indonesia.  Dalam kesempatan yang lapang itulah, marga Tionghoa memacu diri sebagai pengusaha yang tangguh, dan sukses menjadi konglomerat-konglomerat sejati, mengatasi marga-marga lainnya.  

            Kesuksesan golongan margaTionghoa itu tentu saja disebabkan banyaknya kelebihan yang mereka miliki yang seharusnya dipelajari oleh kaum pribumi sendiri.  Bukankah Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk belajar sampai ke negeri Cina (Tionghoa).  Marga Tionghoa pada umumnya memiliki skill yang prima, keuletan serta naluri bisnis yang peka dan tajam.   Dapat dikatakan bahwa politik perekonomian Indonesia yang non diskriminatif itu, menjadi peluang para penguasaha Tionghoa yang memang lebih siap segalanya.  Kita berharap kiranya peluang itu jatuh ke pengusaha yang nasionalis.  Sebab, terus terang, suatu hal yang sering mencederai citra Tionghoa di mata masyarakat ialah adanya pengusaha tertentu yang dengan mudah melarikan modalnya ke luar negeri ketika tersandung permasalahan di Indonesia.  Hal ini dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk ketidak setiaan kepada Republik Indonesia.   Maka sebaiknya semangat kesetaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu menjadi penguat nasionalisme bagi marga Tionghoa sendiri sekaligus menjai perekat rasa persaudaraan dengan sesama anak bangsa.

            Di balik dari kesuksesan marga Tionghoa, harus diakui belum maksimalnya pembauran antara mereka dengan marga asli Indonesia.  Dengan pengecualian yang terjadi di sebahagian kecil komunitas Tionghoa di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan yang rela kawin mawin dengan marga asli setempat.  Namun yang perlu sedikit dikoreksi ialah sikap marga Tionghoa terhadap sesama mereka yang mengawini marga asli Indonesia, yang biasanya mengambil jarak dan membiarkannya menjadi marga Tionghoa terbuang dari lingkungannya sendiri.  Apalagi, (maaf) jika marga Tionghoa kawin dengan seorang Muslim kemudian sama-sama masuk agama Islam, maka keluarganya semakin menjauhi mereka.  Tentu saja tidak semua demikian, sebab keluarga penulis ternyata mengalami hal yang bersahabat.  Seorang paman penulis mengawini wanita Tionghoa, tanpa memaksakannya masuk Muslimah, meskipun anak-anaknya semuanya menjadi Muslim, ternyata mereka tetap akrab dengan semua keluarganya sehingga terjadilah proses pembauran itu.

Sehubungan dengan pembauran ini, yang patut digaris-bawahi ialah kurang maksimalnya kepedulian marga Tionghoa terhadap ormas Tionghoa yang beragama Islam.  Ormas Tionghoa Muslim, misalnya PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), sekarang memakai nama Persatuan Iman Tauhid Indonesia, kurang direspon oleh sesama marga Tionghoa.  Padahal, ormas seperti itu memberi peluang besar, sebagai media bagi marga Tionghoa yang non Muslim untuk semakin membaurkan dirinya dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. 

Penulis yakin di sinilah misi utama yang harus diemban oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.  Tidak lain maksudnya adalah untuk memaksimalkan pembauran antara marga Tionghoa dengan kebanyakan marga asli Indonesia, demi meredam kecemburuan sosial.   Sebab, kecemburuan itu, jika tidak diawasi secara ketat bisa menyulut konflik horisontal, yang pasti mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa, merusak rasa persaudaraan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang kita tidak inginkan bersama.

Ironisnya, suatu keributan terjadi bukanlah disulut langsung oleh marga Tionghoa sendiri, justru merekalah yang menjadi korbannya.  Misalnya begini, ketika petugas menertibkan pedagang kaki lima (PKL), mengejar dan merampas serta mengobrak abrik barang dagangan mereka, maka yang menjadi pelampiasan balas dendam massa PKL adalah milik marga Tionghoa.  Hal ini karena kecemburuan sosial yang “diperpanas” ketika mereka melihat bangunan mewah tak brdosa milik marga Tionghoa yang sukses itu.  Kasihan marga Tionghoa; kemakmurannya membawa bencana. 

            Sementara itu, sampai sekarang kita belum berhasil menghilangkan secara tuntas image yang keliru dikalangan sebahagian masyarakat bahwa pemerintah selalu menganak emaskan marga Tionghoa ketimbang warga asli Indonesia.  Image ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena marga Tionghoa pun merasakan ketidak adilan yang diperoleh dari perlakuan pemerintah, terutama dalam hal kesetaraan status kewarganegaraan sekian lamanya.  Jadi sebenarnya image di atas muncul akibat kecemburuan subjektif semata-mata, yang semuanya harus diakhiri dengan tuntas melalui upaya pembauran antar sesama anak bangsa tanpa melihat dari mana mereka berasal.   Kecemburuan sosial itu adalah akibat psikologis yang dialami masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah.   Menurut sejarah, kebijakan ekonomi Belanda dahulu mencerminkan watak monopoli yang menganak-emaskan VOC (perusahaan Belanda) untuk menguasai perdagangan di Nusantara (Indonesia).  Hal tersebut menanamkan rasa dendam bagi bangsa ini terhadap setiap pengusaha yang mereka nilai “dibela” oleh penguasa.  Mereka tidak memahami bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap warga negara yang sukses di bidang ekonomi, tanpa membedakan Tionghoa dan Indonesia asli, demi kepentingan ekonomi bangsa secara luas.   Dendam serupa itulah yang melahirkan rasa kecemburuan terhadap marga Tionghoa, yang sukses di mana-mana.

Karena itu, masalah esensial bagi bangsa kita sekarang ialah perlunya memperkokoh rasa kebangsaan, mengikis kecemburuan sosial untuk menghadapi ancaman disintegrasi.  Jika bangsa kita dahulu bersatu untuk mengusir penjajah karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan, maka kini pun kita harus bersatu melawan segala bentuk provokasi yang ingin memecah belah bangsa dengan politik penjajahan devide et impera (politik adu domba).  Semua komponen bangsa tanpa membedakan agama dan etnis, dan tanpa memperhitungkan mayoritas dan minoritas, semuanya mempunyai hak yang sama derajatnya dalam kehidupan bernegara untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Karena itu, mari berpacu menjadi pelopor persatuan bangsa, memelihara kedamaian guna melepaskan bangsa dari krisis multidimensional menuju masyarakat adil dan makmur.  Perpecahan hanya akan selalu membawa kehancuran dan keterpurukan ekonomi dan yang lebih dahsyat adalah hilangnya kepercayaan untuk hidup saling berdampingan secara damai. 

Dalam hal inilah partisipasi aktif marga Tionhghoa sangat dibutuhkan, untuk merajut kebersamaan dengan marga Indonesia lainnya.  Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain dengan memanfaatkan secara maksimal kesempatan berbaur dengan marga lainnya berdasarkan semangat UU. No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan membimbing serta menurunkan keterampilan berbisnis serta etos kerja kepada mereka.  Untuk ini, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dapat menjlain kerjasama yang efektif dengan ormas Tionhhoa yang beragama Islam.  Penulis menggaris bawahi hal ini karena dari segi keagamaan, marga Tionghoa hampir tidak punya masalah dengan agama-agama lain, tetapi dengan Islam masih sering terjadi kesalahpahaman yang serius antara kedua belah pihak. 

Untuk menumbuhkan empati dan mengikis kesalah-pahaman di kalangan masyarakat luas, marga Tionghoa sebaiknya menunjukkan bahwa dari kalangan mereka terdapat komunitas yang menjadi Muslim taat, bahkan leluhur mereka juga ada yang menjadi tokoh dan penganjur Islam di Nusantara, misalnya Laksamana Cheng Ho yang dikenal dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.  Beliau adalah utusan Kaisar Tiongkok (Cina) yang menjalin persahabatan dengan rasa-raja di Nusantara, yang sempat tinggal di Jawa sampai wafat dan dikuburkan di pemakaman Sampaokong Semarang.   Sungguh indah sekiranya komplek pemakaman Laksamana Cheng Ho dipromosikan sebagai obyek wisata di kalangan umat Islam Indonesia untuk membuka mata hati mereka bahwa marga Tionghoa sesunguhnya tidaklah bersikap apriori negatif terhadap agama Islam.  Islam, sebagaimana pula Kristen dan Hindu apalagi Budha bukanlah monopoli kebanyakan marga asli Indonesia tetapi  untuk semua etnis, termasuk marga Tionghoa.

Lebih dari itu, PSMTI diharap menjadi pelopor utama dalam melibatkan masyarakat sekitarnya dalam setiap pesta perayaan yang bernuansa Tionghoa.  Melibatkan mereka adalah jauh lebih penting dan lebih efektif untuk proses pembauran ketimbang hanya memberi santunan material.  Alangkah indahnya misalnya, sekiranya PMSTI melatih marga asli Indonesia untuk pintar memainkan barongsai.  Hal ini bisa dimulai dengan menarik minat mereka melalui pelombaan barongsai untuk anak-anak negeri, khususnya anak asli Indonesia.   Ayo, kapan kita mulai ?  Kalau bukan sekarang kapan lagi !

Terima kasih, mohon maaf jika tulisan ini sedkit menggelitik, sebab dari hati yang tulus, kami sesama anak bangsa yang sama-sama diciptakan Tuhan dan dihidupkan oleh-Nya di bumi Indonesia sebagai tanah air bersama, selalu mendambakan kedamaian dan kemakmuran, tanpa bertanya dari mana kita berasal?.  Damai, damai dan … damai adalah segalanya untuk kita, daripada sekedar kesetaraan.   Semua keyakinan agama dan etnis yang ada di bumi Indonesia mendambakan kedamaian.    Damailah bangsa kami, makmurlah negeri kita.

                                                Makassar, 5 Agustus 2007

KELUHURAN AGAMA, UNTUK KEDAMAIN BERBANGSA

Oleh: Hamka Haq[*]

I.                   Revitalisasi Rasa Kebangsaan

Tak ada kekuatan yang dapat membangun rasa persaudaraan ini, kecuali atas kesadaran nasional, sebagai sesama bangsa Indonesia.  Rasa eksklusifisme primordialis suku, agama, aliran dan golongan harus tunduk di bawah payung kedamaian sebangsa, tanpa mengingkari realitas bangsa sendiri yang multi etnis dan multi agama, bahkan multi aliran. 

            Kesadaran berbangsa itulah yang menjadi inti ideologi negara, Pancasila, yang diawali dengan sila Ketuhanan, dan diakhiri dengan sila Keadilan Sosial, yang berarti bahwa Pancasila menghendaki pangamalan nilai agama yang toleran, menuju keadilan dan kesejahteraan bangsa.    Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan golongannya yang eksklusif.  Umat beragama justru harus bersikap inklusif, dengan mengutamakan nilai universal yang toleran terhadap semua agama dan aliran.  Dengan demikian, Indonesia menjadi rumah bersama untuk bangsa yang besar (nation) yang di dalamnya hidup rukun beragam agama, etnis, budaya dan adat istiadat yang beragam pula, sesuai dengan kalimat lambang negara kita:  Bhineka Tunggal Ika.

II.                Aktualisasi Keluhuran antar Iman

            Adalah tanggung jawab kita semua untuk mengamalkan nilai universal agama yang toleran.  Untuk itu,semua umat beragama hendaknya memahami dan menghayati secara benar ajaran luhur agamanya menyangkut manusia dan kemanusiaan.  Karena hanya pada sisi manusia dan kemanusian itulah kita akan membangun kebersamaan dan kesatuan, walaupun pada sisi teologisnya penuh perbedaan.  

Bagi umat Islam misalnya,  contoh yang paling indah ialah sikap Nabi Muhammad SAW, yang lebih mengutamakan kedamaian universal Islami ketimbang simbol tekstual.  Coba renungkan, ketika Nabi melakukan perdamaian dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat penolakan pihak Quraisy terhadap naskah perdamaian yang diawali Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim).  Tak seorang pun sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah sebagai simbol Islam yang amat sacral itu.   Namun, Nabi memberi solusinya, beliau meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, sehingga diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi rahmat kedamaian bagi sesama manusia (rahmatan lil-alamin).   Sebenarnya, sikap seperti inilah yang memotivasi para pendiri negara untuk dihapuskannya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, diganti dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa, yang juga diterima oleh semua elemen bangsa. 

            Tidak hanya Islam, tapi semua agama tentu saja mengandung ajaran luhur tentang kedamaian dan kerukunan.  Dalam Alkitab umat Kristiani,  Matius 22:39: “Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.  Kemudian dalam Lukas 4: 18-19: “Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta untuk membebaskan orang tertindas dan untuk memberitakan rahmat Tuhan telah dating”.  Dalam Mazmur: 133:1-3: “Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun,  Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya”.

            Sementara itu dalam Kitab Suci Agama Hindu, Bhagawadgita, Bab 4 Sloka 11:Sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaKu Aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu.  Semua orang menempuh jalan-Ku dalam segala hal .   Bab 7 Sloka 18: Semua penyembah (umat beragama) tersebut tentu saja roh yang murah hati, tetapi orang yang mantap tentang pengetahuan tentang-Ku,Aku anggap seperti diri-Ku sendiri. Dalam tradisi Budha, [Parasasti Kalinga No. XXII dari Raja Asoka]: “Janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain… Dengan mencela dan merugikan agama orang lain berarti kita juga telah merugikan agama sendiri

            Maka, untuk menghentikan kekerasan sektarianis antarumat beragama di Indonesia, jalan yang terbaik ialah pengamalan nilau universal agama, yang jauh dari egoisme eksklusifistik.  Egoisme beragama sangatlah berbahaya, sebab membuat mereka yang minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Maka tidak heran, jika pengrusakan dan penyegelan gereja ataupun masjid (milik Ahmadiyah) oleh kelompok tertentu disikapi seolah seperti kafilah berlalu tanpa perlawanan, dan tanpa perlindungan oleh yang berwajib.  Ada semacam kesan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang memperatas-namakan Islam dalam merampas hak-hak asasi umat agama lain, merusak rumah ibadah dan sekolah mereka.  Padahal tak satupun agama yang mengajarkan umat manusia untuk saling berbuat aniaya.  Demikian juga UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat 2 (dua)  menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

III.             Tingkatkan Peran Inklusifis Lembaga Keagamaan  

            Untuk kerukunan antarumat beragama ke depan, semua ormas dan lembaga keagamaan bertanggung jawab moril menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Kini, andil yang terpenting dari lembaga-lembaga keagamaan ialah mendorong umatnya masing-masing untuk menegakkan risalah agamanya yang rahmah dan ramah, yang cinta kasih,  dalam wajah keindonesiaan yang plural.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di bumi Indonesia, yakni mengamalkan universalitas iman untuk perdamaian menuju baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan). 

Dalam rangka itulah, maka setiap lembaga keagamaan seharusnya berupaya mentransformasi nilai imani yang relevan dengan pluralitas bangsa.  Langkah konkret misalnuya melalui lembaga pendidikan, diajarkan kepada anak didik scara dini tentang perlunya menghargai agama lain, perlunya tolong menolong, saling mengasihi, berteman, dan saling menziarahi.   Kisah tentang kedermawanan, empati kemanusiaan dari tokoh-tokoh agama di zaman lalu, seharusnya lebih diutamakan ketimbang cerita kepahlawanan sang tokoh yang berani membunuh dan menghabisi musuh-musuhnya.  Jika anak didik lebih banyak menyimak keberanian dan permusuhan, maka yang terekam dalam jiwanya ialah mengidolakan tokoh pemberani yang suka bermusuhan.  Boleh jadi, hal ini menjadi penyebab utama tawuran antarpelajar / antarmahasiswa, yang lebih mengerikan jika merambat ke soal SARA.  Sejalan dengan ini, kurikulum pendidikan agama, yang selama ini masih banyak berorientasi pada klaim kebenaran sepihak dan mengkafirkan agama lain, sudah saatnya lebih diarahkan ke perlunya kerjasama, dan bahwa pada setiap agama terdapat nilai kebaikan bagi manusia dan kemanusiaan.

Maka alangkah anehnya jika di zaman kemerdekaan ini, masih ada lembaga (pendidikan / ormas) yang mengajarkan bahkan mempertontonkan kekerasan terhadap lelompok lainnya.  Ke depan, orientasi program pendidikan dan ormas, hendaknya memaknai ajaran agama secara toleran disertai kerja keras (jihad) memakmurkan bangsa, bukan jihad menghanncurkan bangsa.  Sebab, jika orientasinya tidak berubah, tetap bersikap intoleran, egois dan klaim benar sendiri sebagai satu-satunya yang berhak hidup di negara ini, maka jelas generasi bangsa akan melampiaskan semangat kezaliman terhadap bangsa sendiri.  

IV.             Menumbuhkan Multikulturalisme  

Sejak dahulu kala, kultur bangsa kita bercorak komunal dan kolektivist, ditandai dengan rasa kebersamaan di kalangan mereka, seperti terlihat pada sejumlah budaya lokal.  Di Jawa misalnya, dikenal budaya gotong royong yang mempersatukan warga dalam ikatan kebersamaan.  Di Maluku ada budaya Pelagandong  yang bermakna persaudaraan tanpa sekat-sekat agama dan aliran.  Artinya, apapaun agama dan alirannya, warga Maluku tetap bersaudara.  Demikian pula di Tanah Toraja Sulawesi Selatan, ada budaya Tongkonan (tempat pertemuan keluarga), yang bermakna bahwa warga Toraja yang beragam agama dan kepercayaannya adalah bersaudara di bawah atap tongkonan.  Budaya seperti ini ada pada semua etnis bangsa kita, yang seharusnya dilestarikan melalui pendidikan sosio-kultural untuk diangkat menjadi budaya nasional.  

Para pemimpin dan tokoh agama seharusnya menyampaikan ajaran agamanya yang cinta kasih, tat wan asih,  dan rahmatan lil-alamin, untuk semakin memperkokoh kultur persaudaraan kebangsaan itu, dan bukannya berupaya membongkar kultur tersebut kemudian digantikan dengan kultur pengkotak-kotakkan warga bangsa dengan alasan perbedaan agama dan aliran.  

Bagi umat Islam, upaya pengkotakan bangsa atas nama agama dan aliran, adalah bertolak belakang dengan pancaran rahmatan lil-alamin yang diemban Rasulullah SAW, ketika membangun masyarakat madani di Madinah.  Beliau berhasil menegakkan rasa kebersamaan, persaudaraan dan kedamaian antara Muslim, Yahudi dan Kristen.  Maka salah satu aspek syariat Islam ialah bahwa komuitas agama atau aliran lain dapat hidup aman dan dapat beribadah dengan nyaman dalam rumah ibadah mereka tanpa gangguan.  Kesediaan Rasulullah SAW menerima sekitar 60 orang tokoh Kristen Najran di Masjid Nabawi, dan mengizinkan mereka beribadah di dalamnya (Tafsir Al-Qurthubiy Juz IV hal.4), menunjukkan bahwa ibadah agama lain tak boleh terganggu.  Dalam keadaan darurat, umat agama lain diizinkan beribadah dalam masjid, apatah lagi jika mereka beribadah di rumah ibadahnya sendiri.  Mengganggu, menyegel apalagi jika merusak rumah ibadah komunitas agama lain, lembaga pendidikan agama lain, adalah melanggar semangat rahmatan lil-alamin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

V.                Memperkokoh Peran Pemerintah dan Supremasi Hukum 

Untuk ke depan, Pemerintah dituntut untuk meningkatkan fungsinya sebagai pengawal tegaknya konstitusi.  Tampaknya pemerintah sekarang ini sangat lemah terhadap kelompok tertentu yang melakukan kekerasan sektarianis, sehingga ibadah umat agama lain atau aliran lain tidak terlaksana dengan aman dan nyaman.   Ada kesan bahwa penguasa sekarang sedang melakukan tebar pesona, agar citra mereka di kalangan aliran keras itu tetap terjaga.  Memang, pemerintah tetap memerintahkan aparat hukum dan keamanan untuk bertindak, tapi himbauan itu tidak ditanggapi secara serius, justru yang terjadi ialah pembiaran tindak kekerasan. Pemerintah dan aparatnya tidak tegas bahkan takut berhadapan dengan kelompok perusak sehingga tampak mentolerir tindak kekerasan terhadap kaum lemah, yang tak berdaya membela dirinya.  Sikap pemerintah yang demikian itu, memberi peluang lahirnya polisi swasta dan semakin leluasanya orang-orang yang main hakim sendiri. 

          Untuk ke depan, kita berharap ketegasan pemimpin pemerintahan, dan tegaknya supremasi hukum di Negara kita.  Yaitu pemerintahan yang berani melindungi segenap warganegaranya, sehingga tak ada kelompok yang merasa berhak mengganggu umat dan aliran agama lain; juga tak ada pihak yang merasa berhak menghakimi sewenang-wenang umat agama lain, apalagi membunuh dan merusak ataupun merampas rumah ibadah, wadah pendidikan  dan harta benda mereka, karena hak-hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  Pihak yang melakukan penganiayaan terhadap umat agama lain adalah melanggar ajaran luhur agamanya, melanggar konstitusi, dan jika hal itu sengaja dibiarkan oleh pemerintah, maka pemerintah pun telah melanggar Undang-Undang dan konstitusi negara.  Wa ‘Llahu a`lam bi al-shawab.


    *Prof. DR.Hamka Haq, MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Ketua Umum BaitulMuslimin Indonesia.

AGAMA UNTUK PERDAMAIAN

AGAMA UNTUK PERDAMAIAN

I.                  Tuhan Mencintai Perdamaian

Agama diturunkan Tuhan agar manusia damai bahagia. Lebih baik kita tidak beragama sama sekali, kalau agama hanya jadi kendaraan kebencian.  Banyak orang beragama tapi tidak menyembah Tuhan, melainkan memberhalakan agama. Atas nama agama melakukan pengeboman. Atas nama agama membakar dan menyegel rumah ibadah agama lain. Atas nama agama merencanakan pembakaran Kitab Suci. Dengan demikian, agama bukan lagi milik Tuhan yang menyayangi dan mengasihi manusia ciptaanNya, yg meridhai kedamaian, tetapi agama telah menjadi milik manusia penyebar kebencian.

Sebenarnya, Tuhan tidak rugi jika manusia tdk menyembahNYA, tetapi Tuhan akan murka jika manusia saling bermusuhan. Agama bukan untuk kebutuhan Tuhan, melainkan utk kebutuhan kedamaian dan kemaslahatan manusia. Karena itu, Tuhan akan murka jika manusia berperang dg alasan membela Tuhan.  Padahal Tuhan yang sebenarnya tidak peru dibela, karena Tuhan Mahakuasa, bukan berhala yg lemah.   Sebab itu Tuhan tdk mau diperalat jadi kendaraan kebencian dari orang-orang yang mengaku fanatik bergama, padahal hanya penyebar kebencian, kecemburuan, kedengkian dan haus darah. Orang seperti ini menjual nama Tuhan di kalangan umat manusia, seolah-olah Tuhan menjadi penghasut kebencian di muka bumi, mereka lebih tepat disebut sebagai memberhalakan Tuhan ketimbang menyembah Tuhan. 

Banyak orang menjadikan agama sebagai tujuan, pdhal agama hanya jalan mecari ridha Tuhan dan ridha sesama manusia.  Karena agama menjadi tujuan mereka, maka mereka tega menjual nama Tuhan dan menyebar kebencian demi agama dan demi agama.   Padahal, tujuan agama sebenarnya ialah ridha Tuhan dan ridha (damai) dgn sesama manusia.  Dalam Kristen, Tuhan disebut bersermayam di Sorga, sementara dalam Islam Tuhan disebut Anta al-Salam (Engkau Tuhan Pemilik dan Sumber kenikmatan Sorga). Tapi kenyataannya sebahagian mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber neraka kebencian di muka bumi. Hanya Tuhan Maha Tahu betapa laknat atas perbuatan mereka yang melecehkan Tuhan.

II.               Islam Mempermudah Ibadah Umat Agama Lain

‎​​Orang Islam yang melarang agama lain beribadah pada rumah ibadah mereka (Gereja, Pure dan Kuil) atau pada miik mereka sendiri adalah melanggar Syariat Islam.  Nabi Muhammad SAW pernah menerima 60 org pemimpini Kristen dari Najran dalam Masjid Nabawi di Madinah. Nabi memberi izin mereka beribadah dalam masjid itu. (Lihat Tafsir Al-Qurthubi Jilid IV Hal. 4).  Contoh yang dperlihatkan Nabi SAW menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu Syariat IsIam membolehkan Kristen beribadah di Masjid.  Maka tidak sepantasnya ada orang Islam yang membuat syariat baru yang melarang kaum Kristen beribadah di Gereja nya sendiri. Karena hal seperti ini jelas-jelas melanggar Syariat Islam yang dicontohkan Nabi SAW.  Dan jika hal itu terjadi di Indonesia, maka sekaligus melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan membangun rumah ibadah.

Maka perlu upaya keras untuk mewujudkan keadilan beribadah dan keadilan mendirikan rumah ibadah di kalangan umat beragama di Indonesia.  Untuk itu diperlukan Undang-Undang yang lebih konpregensif dan lebih adil, dan menggantikan SKB Menteri Agama dan Mendagri mengenai izin pendirian rumah ibadah yang terasa masih diskriminatif.  Sudah banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa SKB tersebut membuka peluang lahirnya syariat baru (yang bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW) dan terjadinya kebiadaban di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa kekerasan yang gagal dicegah oleh pemerintah membuktikan bahwa SKB tersebbut telah menyandra pemerintah sendiri sehingga tdk bisa membela umat Kristen dan umat minoritas lainnya menghadapi aliran ekstrimis Islam. Pantaslah jika pemerintah dan aparat keamanan dan hukum tdk bisa berbuat banyak mengatasi masalah kekerasan antar umat beragama.  Atau, boleh jadi ada benarnya anggapan orang yang mengatakan bahwa pemerintah sengaja membiarkan peristiwa kekerasan dan kebiadaban itu terjadi demi citra dan demi citra?  Wallahu A’lam bi al-Shawab….(Hamka Haq)