Ketika berkunjung ke Bangkok tahun 2011, sempat ke Wat Bowon, tempat pendidikasn para Bikhu, berpose bersama dgn Bikhu asal Indonesia di Pasramannya

Tulisan di bawah ini diambil dari Bab VI buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA karya: Prof.DR.Hamka Haq, MA

Bab VI

SYARIAH DI TENGAH PLURALITAS AGAMA

A. Sikap Dasar Syariah terhadap Umat Agama Lain

Dalam teks Al-Qur’an, umat agama lain dibedakan dalam dua macam, yakni kaum musyrikin (politeisme) dan Ahlu Kitab (penganut kitab suci) yaitu Yahudi dan Nashrani (Kristen). Bahkan ada komunitas penyembah Dewa yang diberi nama “Shabiin”, yang secara semantik sangat dekat pada kata Shiva atau Shiwa (salah satu nama Dewa dalam agama Hindu).  Jika demikian, maka Hindu dan Budha pun termasuk Ahlu Kitab, apalagi memang mereka memiliki kitab suci sendiri.   Perhatikan ayat-ayat berikut ini:

• ·     إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S.al-Baqarah [2]: 62).

• إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi-in, orang-orang Nashrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan tersendiri di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Q.S.al-Hajj [22]: 17)

• ·     إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia (Q.S.al-Bayyinah [98]: 6)

• لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada umat yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (Q.S.Ala Imran [3]: 113).

• ·     وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu, dan yang diturunkan kepada mereka dengan berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya (Q.S. Ala Imran [3]: 199).

• ·     وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu mendebat Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri (Q.S.al-`Ankabut [29]: 46).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, Al-Qur’an menegaskan bahwa dari kalangan Ahlu Kitab, ada yang beriman dan ada pula yang kafir.  Berbeda dengan kaum musyrikin (politeisme), ataupun paganisme, menurut Al-Qur’an, mereka adalah kafir secara mutlak.

Inti persoalannya ialah batasan Ahlu Kitab, karena sebahagian ulama mendefinisikan Ahlu Kitab hanya untuk kaum Yahudi di era Nabi Musa AS, dan kaum Kristen di era Nabi Isa AS, atau sebelum konsep tirinitas diformalkan di kalangan Kristen.  Pendapat yang kuat sebenarnya ialah yang mendefinisikan Ahlu Kitab secara mutlak untuk kaum Yahudi dan Kristen sebagaimana adanya di zaman Nabi Muhammad SAW, yang justru trinitas telah menjadi keyakinan umum kaum Kristen.  Alasannya, bahwa kaum Kristen Najran yang pernah bertamu kepada Nabi Muhammad SAW sudah menganut trinitas, bahkan menghargai pula Nabi Muhammad SAW sebagai putera Tuhan, walau Nabi SAW menolaknya.  Mereka disambut oleh Nabi dan para sahabatnya dengan ramah dan diterima di Masjid Nabawi (Tafsir Al-Qurtubi, Juz IV, h. 4).  Hal itu karena konsep terinitas mereka tetap dalam bingkai monoteisme sebagai Ahlu Kitab, bukan politeisme seperti yang dianut kaum musyrik jahiliyah bangsa Arab.

Bertolak dari itu, penganut Hindu dan Budha yang merupakan bahagian dari kaum Shabiin, mereka pun dapat dikatagorikan Ahlu Kitab, karena di samping punya kitab suci tersendiri, juga keyakinan trimurti mereka masih dalam bingkai monoteisme, tidak sama dengan kepercayaan politeistis.

Adapun keyakinan trinitas Kristen dan trimurti Hindu, dalam konteks monoteisme, adalah pemahaman mereka bahwa Tuhan Yang Mahaesa mempunyai tiga dimensi sifat dalam keesaan-Nya.  Mungkin hal ini dapat dianalogikan dengan penamaan Tuhan dalam Islam sebanyak 99 nama (bahkan ada yang menyebut 100 nama), tanpa keluar dari konsep tauhid.

Status Dzimmi

Dalam terminologi fiqhi (fikih) klasik, umat agama lain disebut dzimmi (ذمي), yang diartikan sebagai umat yang hidup bersama dengan umat Islam dalam suatu pemerintahan dan negara yang melindungi keamanan mereka; bebas dari kewajiban militer dan zakat, namun wajib membayar pajak (jizyah).  Pengertian dzimmi seperti ini, tidak berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, dan nantilah berlaku di zaman penaklukan wilayah oleh pemerintahan politik Islam, yang berlangsung secara besar-besaran sejak zaman Al-Khulafau al-Rasyidun, kemudian dimapankan pada zaman Dinasti Umayah dan Abasiyah sesudahnya.

Ketika terjadi penakluklan politik di zaman tersebut, umat agama lain diberi alternatif oleh Khalifah, yakni memeluk Islam atau tetap dalam agamanya dan bersedia hidup damai bersama dengan umat Islam di bawah khilafah (pemerintahan) Islam.  Mereka yang tetap pada agamanya, hidup damai dan memperoleh jaminan keamanan, itulah yang disebut kaum Dzimmi.  Dengan statusnya sebagai Dzimmi, berarti mereka adalah umat yang takluk di bawah kekuasaan politik Islam, dan merupakan warga negara kelas dua.

Rasulullah SAW tidak memperlakukan umat agama lain seperti itu ketika beliau memimpin negara Madinah.  Sebab, meskipun pemerintahan berada di tangan Rasulullah SAW, namun umat agama lain diposisikan sebagai warga negara yang sama statusnya dengan kaum Muslimin, bukan warga negara kelas dua.  Artinya, hubungan antara umat agama lain dan umat Islam di Madinah bukan karena proses penaklukkan.  Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah ke Madinah bukan untuk menaklukkan penganut agama lain di negeri itu.  Justru, beliau bersama umat Islam diundang berhijrah dan diterima secara damai oleh segenap masyarakat, termasuk oleh umat agama lain yang telah berabad-abad sebelumnya bermukim di Madinah.

Karena itu, keberadaan umat agama lain di Madinah bukan karena belas kasih kaum Muslimin memberi tempat dan melindungi mereka, melainkan justru Yatsrib (Madinah) adalah negeri mereka sendiri sejak dahulu kala.  Mereka pun turut merestui kehadiran Rasulullah SAW bersama kaum Muslimin di Madinah.  Umat agama lain, dengan keadaannya seperti itu, tidaklah disebut Dzimmi, tetapi dikatagorikan sebagai kelompok al-mu`ahidun atau ahl al-mitsaq[1] yaitu golongan yang terikat perjanjian damai dengan Muslim dalam suatu negeri bersama.  Itulah sebabnya, dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW bersama mereka itu, umat agama lain selalu disebut sebagai ummah (umat) yang disamakan dengan umat Islam.  Dalam Piagam tersebut juga diatur bahwa mereka (warga Madinah yang beragam agamanya) harus saling melindungi, bahu membahu menghadapi musuh bersama.  Maka sekali lagi, hubungan antara Nabi SAW, Muhajirin dan umat agama lain di Madinah jauh sama sekali dari pengertian saling menaklukkan antara mereka.

Rasulullah SAW memang pernah memberikan petunjuk memperlakukan umat agama lain, yang jika kasusnya berbeda dengan yang ada di Madinah.  Terhadap umat agama lain yang berada di luar Madinah, yang meronrong negara Madinah dan tidak bersedia hidup damai dengan warga Madinah, mereka menjadi musuh bersama.  Ketika mereka mengalami penaklukan politik, mereka diberi sejumlah alternatif pilihan, salah satu di antaranya ialah tetap menganut agamanya dan tetap berdiam di negerinya, namun mereka harus membayar jizyah (pajak). [2]  Jizyah dimaksudkan sebagai partisipasi dalam belanja negara, seperti pula umat Islam membayar zakat.  Mereka itulah yang kemudian disebut Dzimmi, sesuai dengan definisinya dalam sejumlah buku fikih.

Untuk Indonesia, nenek moyang bangsa ini telah berada sejak dahulu kala dan hidup di nusantara ini, yang adalah negeri mereka sendiri.  Kemudian penganjur Islam datang tidak sebagai penakluk, tetapi dengan cara damai berdagang dan berdakwah, sehingga sebahagian generasi bangsa ini pun menganut Islam.  Sebahagian lagi kemudian menganut Kristen setelah bangsa Portugis dan Belanda (VOC) beroperasi; yang lainnya tetap menganut Hindu dan Budha, dan selebihnya masih tetap pada kepercayaan lama yang politeis.  Semua hidup berdampingan secara damai dan punya hak yang sama di negeri mereka sendiri, rumah besar yang bernama Indonesia Raya.

Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial Inggeris, Belanda dan Jepang, semua warga bangsa (dengan keberagaman agama) bersatu padu berjuang memerdekakan bangsa ini.  Karena itu, kasus umat beragama di Indonesia persis sama dengan kasus di negara Madinah ketika Rasulullah memimpin negara itu, yakni semua umat beragama memiliki hak yang sama sebagai warga negara, tanpa perbedaan antara mayoritas dan minoritas.

Karena hak, kewajiban dan kedudukan mereka adalah sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segenap umat beragama di Indonesia, disebut sebagai kelompok al-mu`ahidun atau ahl al-mitsaq, di bawah payung konstitusi (Pancasila) yang mempersatukannya sebagai bangsa dan keluarga besar Indonesia Raya.  Mereka sama-sama berhak dan berkewajiban untuk membangun dan membela negara, seperti pula praktik warga negara Madinah di bawah payung Piagam Madinah; bahwa Muslim dan umat agama lain saling melindungi dan bersatu membela negara.

Karena itu, ketentuan fikih klasik mengenai kaum Dzimmi (kaum yang dilindungi) tentu saja tidak relevan dan tidak berlaku untuk kasus umat beragama di Indonesia.  Sebab, berdasarkan Pancasila, yang sejalan dengan semangat Piagam Madinah konstitusi Rasulullah, umat agama lain diakui eksistensinya sebagai umat yang sama derajatnya dengan umat Islam, dan tidak dikategorikan Dzimmi.

Sekedar ilustrasi, penulis kutipkan pasal-pasal (24,25,37 dan 38) dari Piagam Madinah[3] yang semangatnya sejalan dengan ideologi Pancasila sebagai jembatan emas bagi persatuan lintas agama sebagai berikut:

Pasal  24. “Kedua pihak: Kaum Muslimin dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.”

Pasal 25: “Sebagai satu kelompok , Yahudi Bani `Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin.  Kedua pihak memiliki agama masing-masing.  Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing.  Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggunng oleh diri dan warganya sendiri.”

Pasal 37: “Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing.  Kedua belah pihak akan membela satu dengan  yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui Piagam Perjanjian ini.  Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.”

Pasal 38: “Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya.  Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.”

Jizyah (Upeti)

Pemungutan jizyah dari kalangan Dzimmi yang diatur dalam fikih klasik, hanyalah dikenakan kepada mereka yang pernah melawan negara, sebagai jaminan untuk setia kepada negara dan pemerintahan (khilafah) Islam yang melindunginya.  Karena itu, mereka yang hidup damai dengan Muslim sejak awal di negerinya, tidak dibebani jizyah, karena mereka bukanlah Dzimmi yang terlibat perang.  Pokoknya, semua yang tidak terlibat perang secara langsung, dibebaskan dari jizyah, termasuk anak-anak, perempuan dan orang jompo.[4]  Demikian pula para petani dan peternak yang bekerja profesional tanpa ikut campur dalam soal perang, menurut Imam Ahmad berdasarkan riwayat dari Umar RA, juga tidak dikenakan jizyah[5]

Pemungutan jizyah (pajak) di zaman Rasulullah, nanti berlaku  pada tahun 9 H (sekitar setahun sebelum beliau wafat), yang dipungut dari kaum Najran, sebagai kelompok pembayar jizyah pertama dari luar Madinah.  Namun, ada yang menilai bukan jizyah, tetapi sejatinya adalah sumbangan (infaq) dari kaum Kristen Najran.  Begitu pula jizyah tidak dipungut dari umat Kristen Arab Bani Taghlab, kecuali sedekah sukarela; mereka hidup bersama kaum Muslimin, dan bebas menjalankan kegiatan sosial agama mereka.[6]

Sama halnya riwayat tentang Arab Kristen dari Bani Tanukh dan Bahra, menyebut bahwa Umar RA mengayomi mereka dengan baik, tanpa memungut jizyah, kecuali sedekah sukarela.  Karena mereka membayar sedekah, maka kaum fakir miskinnya pun berhak memperoleh bahagian dari sedekah itu, berdasasrkan hadits Nabi tu`khaz min aghniyaihim wa turaddu `ala fuqaraihim (sedekah itu dipungut dari orang kaya dan dikembalikan kepada fakir miskin mereka).[7]

Singkatnya, Islam menghendaki komitmen kebersamaan antarumat beragama, persaudaraan yang damai dan saling melindungi, tanpa saling menyusahkan.  Untuk hal ini, Khalifah Umar RA pun berwashiat agar kelak Khalifah penggantinya tetap mengayomi dan memperlakukan dengan baik umat agama lain.:

عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ[8]

Dari Umar R.A, ia berkata: “Dan aku washiatkan hak kaum yang dilindungi Allah dan Rasul-Nya (Dzimmi), yaitu dikukuhkannya perjanjian (damai) bagi mereka, dan mereka dibela dari belakang, dan mereka tidak dibebani selain yang disanggupinya”.

B. Jiwa dan Kehormatan Umat Agama Lain

Umat agama lain dalam masyarakat dan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, memperoleh hak perlindungan (jaminan) kehormatan dan keselamatan jiwa, seperti kaum Muslimin. Rasulullah SAW pernah menyatakan, sebagaimana riwayat Al-Nasa’iy sebagai berikut:

أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذّمّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنّةِ وَإنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً».[9]

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang membunuh seseorang dari kaum dzimmi (umat agama lain), niscaya ia tidak mendapatkan harumnya sorga, dan (ketahuilah) harumnya sorga itu tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun”.

Jika mereka yang berstatus Dzimmi saja memperoleh perlindungan demikian, lebih-lebih lagi mereka yang tergolong muahidun yang statusnya kewarga-negaraannya sama persis dengan kaum Muslimin.

Bahkan mereka yang jelas-jelas berperilaku kurang sopan pun, tetap diperlakukan secara baik.  Suatu ketika sekelompok Yahudi menyapa Rasulullah SAW dengan ucapan: “al-samu `alaikum” (kebinasaan atasmu), maka Aisyah isteri Rasulullah SAW, langsung menjawab: `alaykum wa la`anakum  Allah wa gadhiba  Allah `alaykum (kebinasaan atasmu, dan semoga Allah melaknat dan memurkaimu).   Rasulullah SAW langsung menegur Aisyah, dengan bersabda :

قال: مهلاً يا عائشة, عليكِ بالرّفق, وإياكِ والعنفَ والفُحش. قالت: أولم تَسمع ما قالوا؟ قال: أَوَلم تسمعي ما قلتُ؟ ردَدتُ عليهم, فيُستجابُ لي فيهم, ولا يٌستجاب لهم فيّ».[10]

“Hai Aisyah, hendaklah kamu bersikap lembut bersahabat, jauhilah bersikap bengis dan keji”;  kata Aisyah: “Apakah Engkau ya Rasulallah tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?”   Rasulullah bersabda: “Apakah engkau hai Aisyah tidak mendengar ucapanku?;  Aku telah menjawab mereka, niscaya Allah mengabulkanku pada mereka, dan tidak mengabulkan mereka padaku”.  

Jiwanya Terlindungi dalam Masjid

Keselamatan jiwa dan kehormatan umat agama lain, lebih terjamin lagi ketika berada dalam masjid, untuk bermalam ataupun sekadar beristirahat.  Menarik sekali riwayat seorang musyrik (politeis) bernama Tsumamah bin Utsal, dari keluarga Bani Hanifah, yang menjadi tawanan perang.  Untuk melindungi keamanannya, ia pun dititip bermalam di masjid.  Ketika Rasulullah SAW membebaskannya, ia langsung tertarik pada Islam atas kesadarannya sendiri, karena merasa memperoleh perlakuan yang baik dari Rasul.[11]  Al-Syafi`iy menyatakan dalam Kitab al-Umm: “Jika kaum musyrik saja boleh bermalam di masjid, maka tentu demikian juga orang Muslim”.  Beliau berkata pula pada Al-Mukhtashar “tidak apa-apa seorang musyrik bermalam pada setiap masjid kecuali Masjid Haram di Mekah.[12]  Kalau kaum Musyrikin boleh bermalam atau istirahat dalam masjid, tentu lebih-lebih lagi kaum Ahlu Kitab penganut agama monoteisme (Yahudi, Kristen, Hindu dan Budha).

Sebaliknya, kaum Muslimin pun dihalalkan untuk bershalat di gereja (rumah ibadah Kristen) dan sinagog (rumah ibadah Yahudi), jika pemiliknya memberi izin.   Abu Musa al-Asy`ariy dan Umar bin Abdul Aziz pernah bershalat di gereja.  Al-Sya`biy, Atha` dan Ibnu Sirin, tidak menemukan larangan bershalat di gereja.  Menurut Al-Bukhariy:  “Ibnu Abbas pernah bershalat di gereja kecuali gereja yang terdapat di dalamnya patung-patung”.  Pernah pula Umar menerima surat dari Najran, bahwa orang-orang di Najran tidak menemukan tempat yang lebih bersih dan lebih bagus daripada gereja; maka Umar menulis kepada mereka: “andhihuha bi ma’in wa sidrin wa shallu fiha” (bersihkanlah dengan air dan biji sidrah kemudian kamu bershalat di dalamnya).  Meskipun demikian, kaum Hanafiyah dan Syafi`iyah tetap memandang makruh bershalat di gereja[13], jika masih ada tempat lain yang dapat digunakan untuk bershalat.

C. Hukum Muamalah Ekonomi

Syariat Islam membolehkan bertransaksi ekonomi dengan umat agama lain, seperti halnya Nabi Muhammad SAW sering membeli barang dagangan orang Yahudi, khususnya makanan dan pakaian[14]  Salah satu hadits menyebut hal ini sebagai berikut:

حدّثني الأسودُ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اشتَرى من يَهودِيّ طعاماً إِلى أجلٍ معلوم, وارتَهَنَ منه دِرعاً من حَديد[15].

Telah memberitakan padaku Al-Aswad, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertangguh sampai waktu tertentu, dan menggadaikan dari padanya sebuah baju besi.

Demikian juga syirkah (perkongsian) dengan umat agama lain dan mengupah mereka dalam suatu pekerjaan profesional, semua dibolehkan syariah.  Rasulullah SAW, dalam perjalanan hijrah, mengupah seorang musyrik dari kalangan Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan.[16]  Selain itu,  syariah juga membolehkan mudharabah (memberi atau menerima modal) umat agama lain dalam suatu usaha bersama.[17]  Hanya saja, dalam syirkah atau mudharabah dengan mereka, hendaknya kedua pihak tidak memberlakukan riba, dan tidak memperdagangkan barang-barang yang diharamkan syariah.[18]

Umat agama lain juga berhak dan dibolehkan untuk meneruskan usaha ekonominya, termasuk memelihara babi dan menjual khamar untuk kalangan mereka; dan jangan heran, harganya pun boleh diterima dan digunakan oleh umat Islam.  Hal ini diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dengan berdasar pada praktik Umar bin al-Khaththab, asal saja penjualannya ditangani oleh mereka sendiri, kemudian kaum Muslimin menerima
harganya sebagai jizya ataupun sebagai `usyur (pajak persepuluhan) mereka.[19]

Dalam hal penguasaan tanah untuk pertanian, juga kedudukan umat agama lain sama dengan Muslim, masing-masing berhak menjadi pemilik dan penggarap.  Mereka juga sama-sama berhak mengolah tanah yang tak bertuan, kemudian memiliki tanah yang digarapnya itu.  Demikian pendapat Imam Ahmad , kaum Hanafiyah dan Malikiyah[20].

Lebih dari itu, dalam hukum kewarisan Islam, umat agama lain dapat memperoleh harta washiat, jika mereka terhalang memperoleh warisan. Hal ini akan diuraikan pada bahagian tentang warisan.

D.  Memperoleh Bahagian Zakat

            Pembahagian zakat, khususnya zakat mal disepakati untuk delapan golongan seperti disebutkan dalam (Q.S.al-Tawbah [9]: 60)., yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, yang dililit utang, sabilillah, dan aktifis sabilillah.  Bahkan berkembang pula faham bahwa zakat fitri yang asalnya diperuntukkan untuk fakir-miskin, juga seharusnya dibagikan kepada delapan golongan tersebut. Setidaknya demikian pandangan kaum Hanafiyah dan Hanabilah, yang kemudian dikutip oleh Sayid Sabiq, penulis kitab Fiqh al‑Sunnah.  Bahkan lebih dari itu, Al‑Zuhriy, Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Syabramah membolehkan zakat fitri dibagikan kepada umat agama lain berdasarkan pengertian umum dari ayat

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[21]

Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyenangi orang‑orang yang berlaku adil (Q.S.al-Mumtahanah [60]: 8)

Dalam hal ini, Syaikh `Ali Ahmad Al‑Jarjawiy, penulis kitab Hikmat al‑Tasyri’ wa Falsafatuh, juga membolehkan pembahagian zakat fitri kepada umat agama lain berdasarkan ayat di atas.  Namun, ia menegaskan bahwa zakat tetap diprioritaskan kepada orang‑orang Muslim, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “tu’khadz min aghniya’ihim wa turaddu `ala fuqara’ihim” (zakat dipungut dari orang‑orang kaya mereka, dan dkembalikan pula kepada orang‑orang  miskin mereka. [22]

Sejumlah pandangan di atas menunjukkan betapa ajaran sosial ekonomi syariah bertujuan menyejahterakan masyarakat luas, tidak bersifat eksklusif Muslim, tetapi mencakup segenap masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinannya.  Hal ini tidak lain dari makna syariah yang rahmah untuk semua manusia.

E. Umat Agama Lain dan Status Muallaf       

Pendapat yang membolehkan umat agama lain menerima zakat, berdasarkan Q.S.al-Mumtahanah [60]: 8 di atas, juga berdasar pada makna mu’allafatu qulubuhum (kaum mualaf) dalam Q.S.al-Tawbah [9]: 60.  Kata muallaf, yang biasanya diartikan sebagai orang baru masuk Islam yang perlu dirangkul agar imannya semakin mantap, dapat diperluas mencakup umat agama lain yang tak kalah pentingnya untuk dirangkul dalam suatu harmoni dan kedamaian bersama kaum Muslimin.[23]

Untuk itu, Rasulullah SAW pernah menghadiahkan sejumlah unta kepada seorang musyrik, bernama Shafwan bin Umayah; Beliau bersabda: “Ini bahagian untuk orang yang tak terancam ke fakiran“.  Shafwan yang menerima bahagian zakat itu pun berkata:  Demi Tuhan, Muhammad telah memberikan sesuatu untukku, padahal ia adalah orang yang paling kubenci; ia selalu memberi kepadaku sampai menjadi orang yang paling kucintai”.[24]

Ibn `Abbas juga meriwayatkan, bahwa sekelompok orang mendatangi Rasulullah SAW, yang jika memperoleh perlakuan yang baik, maka mereka memuji‑muji Islam, tetapi jika tidak diperlakukan dengana baik, mereka pun pasti mencela dan menjelek‑jelekkan Islam. [25]

Meskipun ada pendapat bahwa pemberian zakat kepada para mualaf, termasuk mualaf dari agama lain, telah dihentikan sejak zaman Khalifah Umar RA, namun mereka dibolehkan menerima hadiah selain zakat.  Rasulullah sendiri pernah memberikan hadiah kepada orang‑orang musyrik di perang Hunain, yang bersumber dari fay’ (pampasan perang) dan dari harta milik Nabi sendiri selain zakat.[26]

F. Kerjasama dalam Sosio Kultural

Sebagai seorang yang berasal dari keluarga politeis jahiliyah, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa bergaul dengan penganut agama lain.  Abu Thalib dan beberapa orang musyrik dari Bani Hasyim turut membantu Nabi bahkan memberikan banyak pengorbanan untuk suksesnya perjuangan beliau.  Abu Thalib, paman Nabi yang setia mendampingi dan membelanya, tetap menganut agama jahiliyah leluhur Quraisy, dan sampai akhir hayat tidak pernah menyatakan diri masuk Islam.  Hal ini berarti bahwa aktifitas keislaman terbuka bagi partisipasi umat agama lain sebagai manifestasi persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan.  Terlebih lagi, jika aktifitas keislaman yang dimaksud memberi manfaat untuk semua.

Seperti telah diungkap, bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar meminta bantuan seorang pemandu jalan profesional dari suku Bani Al-Dayl yang dalam hadits Bukhari disebut: wa huwa `ala dini Quraysy, (penganut keyakinan jahiliyah Quraisy).[27]  Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa untuk suatu keperluan strategis, Rasulullah tidak merasa canggung memperoleh atau meminta bantuan dari umat beragama lain, sepanjang orang itu profesional di bidangnya, jujur dan mau bekerjasama untuk perdamaian kemanusiaan.

Bekerjasama dengan umat agama lain dalam urusan duniawi, atas prinsip kekeluargaan seperti yang dicontohkan oleh Nabi di atas, bukanlah sinkretisasi iman, melainkan toleransi antarumat beragama.  Setiap agama pada prinsipnya memang tidak mungkin dipadu secara sinkretis, namun dengan ikatan persaudaraan, umat dari semua agama dapat bersatu dan berdamai dengan segala perbedaannya sebagai sebuah keluarga besar.  Maka, tatkala Nabi Muhammad SAW terharu mengingat mandiang Abu Thalib, pamannya yang musyrik dan berjasa besar dalam pembelaan Islam semasa hidupnya, tidaklah berarti beliau melarutkan keislamannya dengan agama jahiliyah Abu Thalib, pamannya itu.  Hal ini tidak lain dari empati kemanusiaan terhadap sesama manusia.

Prototipe hubungan antarumat beragama yang telah dicontohkan Rasulullah SAW mengambil bentuk lebih konkret lagi pada zaman keemasan sejarah Islam, yang pernah di raih di Bagdad di bawah dinasti Abasiyah.  Zaman keemasan yang berlangsung hingga tahun 1258 M itu, adalah ditandai dengan keterbukaan umat Islam bergaul dengan umat agama lain.  Peradaban zaman keemasan itu benar-benar dirancang secara cerdas, diawali dengan penerjemahan buku-buku filsafat dan sains yang berasal dari Yunani, Persia, India dan Cina.   Khalifah Al-Ma`mun mendirikan Lembaga Penerjemahan yang dikepalai oleh Hunain Ibn Ishaq seorang Kristen yang profesional di bidang bahasa.  Hunain pernah menyatakan bahwa: “Bagiku ada dua hal, yaitu agama dan profesi.  Agama saya mengharuskan berbuat baik walaupun kepada musuh, apatahlagi terhadap teman-teman kami.  Dan profesi saya adalah untuk kepentingan umat manusia“.[28]

Maka, adalah suatu keniscayaan untuk membangun kerjasama insaniyah, demi terwujudnya kemaslahatan dalam sebuah peradaban.  Untuk hal ini, yang penting ialah itikad kemanusiaan dan kemaslahatan, bukan karena latar belakang sesama agama.  Penganut agama lain pun dapat menempati kedudukan terhormat, seperti halnya Hunain Ibn Ishak, seorang Nasrani yang secara profesional bekerja untuk kemaslahatan dan peradaban manusia.  Peradaban itu kemudian menjadi kenangan manis bagi umat Islam hingga kini, dan selalu menjadi sumber inspirasi untuk bangkit kembali.  Dan tak dapat dilupakan, bahwa semua itu dicapai berkat bantuan seorang penerjemah yang beragama Kristen.

Bertolak dari prinsip di atas, maka seharusnyalah segenap lembaga pendidikan Islam membuka diri terhadap dunia luar.  Untuk membangun peradaban baru, dunia Islam tidak seharusnya kembali ke titik nol, melainkan bertolak dari capaian sains dan teknologi yang sedang maju-majunya di Eropa, Amerika, Cina dan Jepang dewasa ini.  Minimal yang harus dilakukan ialah kemitraan dengan umat agama lain dalam aspek pendidikan, di dalam dan di luar negeri.

G. Aspek Hukum Kewarisan 

Masalah kewarisan antar umat beragama cukup kontroversial; sebahagian ulama tidak membolehkan Muslim mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang bukan Muslim, begitupun sebaliknya; namun, sebahagian ulama lain justru membolehkannya, seperti akan diuraikan berikut.

Mereka yang tidak membolehkan berdasar pada hadits Rasulullah SAW dari Usamah bin Zaid yang berbunyi:

لا يرث المسلم  الكافر ولا يرث الكافر المسلم[29]

Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang yang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Berdasarkan kronologis (ashbab al-wurud) hadits tersebut, sebenarnya orang kafir yang dimaksud di sini ialah orang musyrik jahiliyah, bukan kaum Ahlu Kitab.  Tapi, sebahagian ulama, entah apa alasan sampai mereka mengembangkan pengertiannya mencakup Ahli Kitab (khususnya Yahudi dan Kristen).

Meskipun demikian, mereka tetap memberikan jalan keluar, yakni umat agama lain dapat memperoleh washiah (wasiat) atau hibah yang nilainya sama dengan warisan.  Wasiyat pernah dilakukan oleh isteri Rasulullah SAW, Shafiyah binti Hayyi, berdasarkan riwayat Said bin Manshur dari Sofyan bahwa Shafiyah menjual rumahnya ke Muawiyah sebanyak 100 ribu (entah dinar atau dirham?), kemudian menawarkan kepada saudaranya yang beragama Yahudi disertai ajakan masuk Islam, tetapi saudaranya menolak.  Maka Shafiyah pun mencari jalan keluar, agar saudaranya memperoleh harta warisan itu; dia kemudian mewasiatkan sepertiga dari harga rumah kepada saudaranya yang bukan Muslim itu.[30]  Menurut Sayid Sabiq, Shafiyah justru mewakafkan rumah kepada saudaranya tersebut.[31]  Tidak masalah, apakah warisan, wasiat atau wakaf, sebab yang penting ialah muamalah ekonomi antara Muslim dan bukan Muslim telah berlangsung secara harmonis alamiah sebagaimana dicontohkan oleh sahabat dan isteri Rasulullah SAW tadi.

Riwayat dari Imam Malik dan Al-Bukhariy menyebut bahwa Umar bin Khaththab pernah menerima jubah kebesaran dari Rasululah SAW.  Maka Umar pun bertanya keheranan, apakah engkau ya Rasulallah menyuruh aku memakai pakaian seperti ini padahal engkau telah melarang?  Rasul menjawab: Aku tidak menyuruh kamu memakainya, tetapi juallah atau berikanlah orang lain memakainya.  Maka Umar mengirim jubah kebesaran itu ke salah seorang saudaranya yang non Muslim di Mekah.[32]

Sementara itu, pada umumnya ulama moderat dengan tegas membolehkan umat agama lain memperoleh warisan, selain hibah, wasiat dan wakaf dari keluarganya yang Muslim.  Mereka beralasan bahwa teks hadits yang melarang itu lemah, karena hampir semua riwayat mengenai larangan itu memakai kalimat yang kurang jelas dan tidak lengkap; terdapat kesan bahwa sang periwayat langsung menyebut akhir hadits, tidak menyebut kronologisnya secara utuh.  Diduga, ada beberapa kalimat yang terbuang, lalu sang periwayat menyingkatnya dengan jumping to the end (melompat ke akhir kalimat), malah diduga kalimat itu justru bukan dari Nabi SAW sendiri.

Adapun riwayat lebih lengkap mengenai kronologis hadits, yang mengisahkan perjalanan Nabi SAW berkunjung ke Mekah guna menunaikan haji, adalah disampaikan oleh Al-Bukhariy bersumber dari Usamah bin Zaid RA sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْهم يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) الْآيَةَ [33]

Ashbagh telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibn Wahab telah memberitakan padaku dari Yunus, dari Ibn Syihab, dari Ali bin Husayn, dari `Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid R.A., bahwa ia bertanya: Ya Rasulallah, di mana engkau akan menginap di Mekah negerimu?  Maka Rasulullah bersabda: “apa memangnya Aqil pernah menyerahkan tempat tinggal (untuk keluarga kami)?, sedang dialah bersama Thalib yang telah mewarisi Abu Thalib, sementara Ja`far dan Ali tidak mewarisi apa-apa sama sekali, sebab dia menjadi Muslim, sementara Aqil dan Thalib keduanya tetap kafir (musyrik)”  Maka berkatalah Umar bin Khaththab R.A.: ”Orang mukmin tidak mewarisi orang kafir”.  Berkata Ibnu Syihab: ”Mereka menakwilkan firman Allah (Q.S.al-Anfal [8]; 72), yang artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi”.

Catatan konkret menyangkut hadits di atas yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

• Informasi Rasulullah bahwa Aqil dan Thalib, yang masih musyrik-politeistis itu telah mewarisi harta kekayaan Abu Thalib, adalah informasi historis, tidak bersifat normatif menyangkut kewarisan Islam, sebab Abu Thalib wafat sebelum Nabi berhijrah, yakni sebelum hukum kewarisan diatur dalam syariah.  Karena Aqil dan Thalib yang musyrik itu tidak turut pindah ke Madinah, maka otomatis semua harta peninggalan Abu Thalib dikuasasi oleh mereka yang tinggal di Mekah.  Sementara puteranya yang lain, yaitu Ali dan Ja`far tidak memperolehnya sebab mereka sebagai Muslim telah pindah ke Madinah.  Jadi, yang menyebabkan mereka tidak mendapat harta itu lebih disebabkan karena kepindahannya ke Madinah.
• Ketika Rasulullah dan rombongannya berkunjung ke Mekah, sekitar 10 tahun kemudian, yang menurut suatu riwayat, pada musim haji wada, beliaupun ditanya tentang di mana mereka menginap.  Maka Rasulullah SAW mengeluh, sebab tidak ada lagi rumah keluarganya di Mekah, akibat tindakan Aqil dan Thalib telah membagi habis secara jahiliyah harta peninggalan Abu Thalib (paman Nabi) tanpa menyisakan untuk Ali RA (menantu Nabi) dan ahli waris lainnya.
• Setelah mendengar keluhan Nabi SAW seperti itu, maka menurut hadits di atas, Umar bin Khaththab RA langsung memahami bahwa: ”Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir”.  Jadi pernyataan ini diucapkan oleh Umar RA, bukan oleh Nabi.  Riwayat-riwayat lain sajalah yang menyatakan bahwa kalimat itu diucapkan oleh Nabi, padahal diucapkan oleh Umar RA setelah mendengar kronologis mengapa Ali bin Abi Thalib (menantu Nabi) tidak mewarisi rumah di Mekah.
• Kalimat larangan itu sendiri kacau, karena di satu tempat berbunyi :”la yarits al-Muslim al-Kafir”  sedang di tempat lain berbunyi: “la yarits al-Mu`min al-Kafira”.  Hal ini menunjukkan bahwa hadits itu diriwayatkan dengan makna (kontekstual), bukan dengan lafazh asli dari Nabi sendiri.  Menurut teori ulumul hadits, jika suatu hadits diriwayatkan dengan kalimat yang berbeda-beda, maka hal itu membuktikan bahwa hadits diriwayatkan secara makna, sesuai dengan konteks pemahaman masing-masing sang periwayat.
• Implikasi dari paham yang melarang saling mewarisi antara Muslim dan bukan Muslim itu jelas merugikan umat Islam sendiri.   Di satu sisi, seseorang beragama lain memang tidak memperoleh warisan jika pewaris (orang tua, anak dan kerabat yang meninggal) adalah Muslim, tetapi sebaliknya, orang Muslim pun tidak mendapatkan warisan jika pewaris itu beragama lain.   Jadi, kedua belah pihak akan merugi.  Belum lagi, sejumlah generasi yang tadinya beragama lain sangat tertarik masuk Islam atas kesadaran sendiri, namun secara psikologis terhalang karena khawatir tidak akan memperoleh warisan dari orang tuanya.

Karena itu, menarik sekali pendangan sejumlah sahabat Nabi dan ulama yang membenarkan Muslim dan non Muslim saling mewarisi.  Mereka yang berpendapat demikian ialah Mu`adz bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin al-Husayn, Said bin Musayyab, dan malah pendapat ini pula yang dianut oleh Ibnu Taymiyah,[34]seorang ulama yang justru dikenal karena prinsipnya yang amat tekstualis.

Alasan yang memperkuat pandangan tersebut ialah sunnah Rasulullah SAW yang memperlakukan kaum zindiq dan munafiq dalam hukum kewarisan, memiliki status yang sama  dengan status kaum Muslimin.  Ketika seorang munafiq bernama Abdullah bin Ubay wafat, Nabi melarang Sahabat menshalatinya, sebagai pertanda bahwa dia bukanlah Muslim, tetapi Nabi membiarkan segenap ahli warisnya yang Muslim mewarisi harta Abdullah bin Ubay.  Nabi tidak mengambil harta itu sebagai fay` (pampasan) karena merupakan hak ahli warisnya yang Muslim.[35]

H. Kebebasan Beribadah

Kebebasan umat agama lain, baik musyrik maupun Ahlu Kitab, untuk melaksanakan agamanya adalah bahagian dari syariat Islam.  Hal ini ditegaskan dalam Q.S.al-Kafirun, yang pada ayat terakhir disebutkan: “lakum dinukum wa liya din” (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).   Demikian juga dalam Q.S.al-Mumtahanah (60) : ayat  8 sebagai berikut:

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ                

                Allah tidak melarang kamu terhadap mereka yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyenangi orang‑orang yang berbuat adil (Q.S.al-Mumtahanah [60] : 8).

Suatu ketika Rasulullah SAW menerima sejumlah pembesar delegasi dari Kristen Najran bertamu di Masjid Nabawi.  Ketika sampai saatnya untuk beribadah, maka Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada mereka beribadah.  Bahkan, dengan senang hati mengizinkan mereka beribadah di Masjid Nabawi, sebagai bukti bahwa syariat Islam tidak menghalangi umat agama lain melakukan ibadahnya, kalau perlu (dalam keadaan darurat) mereka diberi izin untuk beribadah dalam masjid.[36]

Karena itu, adalah bahagian dari penegakan syariat Islam jika umat agama lain dipermudah beribadah, lebih-lebih jika dipermudah mendirikan rumah ibadah sendiri.  Tidak seorang pun yang berhak menghalangi mereka, karena Nabi SAW sendiri telah memberikan keluasan mereka beribadah.  Dalam masjid saja, Nabi memberi izin untuk mereka beribadah, apatahlagi kalau mereka ingin mendirikan rumah ibadah tersendiri; itu justru lebih baik, mengapa harus tidak diizinkan …?  Apalagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.  Maka, adalah pelanggaran syariah sekaligus pelanggaran konstitusi jika umat beragama lain dihalangi ataupun dipersulit melakukan ibadah.  Undang-Undang dan Peraturan-Pemerintah, atau ketentuan apapun namanya seharusnya menjamin kebebasan beribadah dan kemudahan membangun rumah ibadah untuk semua warga negara.  Diharapkan tidak akan ada Undang-Undang dan Peraturan yang mempersulit umat beragama untuk beribadah dan membangun rumah ibadahnya, karena hal seperti itu adalah jelas-jelas melanggar konstitusi dan bertentangan dengan syariat Islam.

I. Hukum Pidana (Jinayah)

Meskipun hukum pidana Islam (jinayah) tidak berlaku secara formal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun nilai keadilan universal yang dikandungnya telah banyak tertuang dalam sejumlah undang-undang dan peraturan.  Nilai keadilan pada dasarnya sejalan dengan ajaran semua agama yang dianut di Indonesia, sehingga hukum dan konstitusi tetap memberi peluang bagi terserapnya nilai universal syariah yang hidup di tengah masyarakat.

Mengingat kondisi sosial masyarakat kita yang multi agama, maka syariah tidak dapat menjadi hukum formal nasional secara sepihak.  Bahkan sebenarnya, pemberlakuan hukum pidana syariah, meskipun hanya secara fakultatif bagi umat Islam, akan mengalami kendala besar.  Malah, akan menjadi bumerang dengan adanya hak kebebasan bagi setiap warga negara, termasuk kebebasan keluar dari Islam.  Sebab, boleh jadi umat Islam yang tidak bersedia tunduk pada hukum formal syariah akan menghindarinya dengan jalan keluar dari Islam, apalagi hal itu merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum internasional.

Jadi, dengan kondisi seperti itu, amat bijaksanalah jika hukum syariah tidak menjadi hukum formal yang memaksa.  Jiwa dan semangat hukum syariah jauh lebih penting ketimbang formalitas teksnya, apalagi ternyata sebahagian teks-teks syariah memang sudah tidak dapat berlaku sebagaimana adanya akibat perkembangan zaman.  Misalnya sanksi membebaskan budak atas pelaku pembunuhan dalam Q.S.al-Nisa’ (4): 92 dan pelaku janji palsu dalam Q.S.al-Ma’idah (5): 89, sangat tidak relevan dengan dunia moderen yang tidak mengenal perbudakan lagi.

Berikut ini kita coba simak satu semangat keadilan dari syariah, meskipun hukumnya tidak dapat diberlakukan secara formal tekstual di semua negara Islam sekalipun:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena keliru, dan barangsiapa membunuh seorang mu’min karena keliru, maka ia (dikenai sanksi) memerdekakan seorang budak mukmin serta membayar diat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si korban itu), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah.  Jika ia (si korban) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah (si pelaku) memerdekakan budak mukmin.  Dan jika ia (si korban) dari kaum (non Muslim) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pelaku) membayar diat (denda) kepada keluarganya (si korban) dan memerdekakan budak yang mukmin. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pertaubatan kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S.al-Nisa’ [4]: 92).    

          Ada tiga ketentuan sanksi pidana dalam ayat tersebut, yakni: pertama, orang yang membunuh sesamanya Muslim secara tidak sengaja dikenakan sanksi membebaskan budak Mukmin ditambah dengan diyat (denda), kecuali jika keluarga korban itu sendiri rela mengembalikan denda.  Kedua, orang yang membunuh sesamanya Muslim yang bermusuhan dengannya, dikenakan sanksi membebaskan budak Mukmin tanpa denda.  Ketiga, orang Muslim yang membunuh orang yang beragama lain, dikenakan sanksi membayar denda dan membebaskan seorang budak Mukmin.  Sanksi pertama dan ketiga adalah persis sama, yakni pembebasan budak Mukmin dan pembayaran denda.  Ini menunjukkan bahwa nilai syariah menghendaki persamaan hak dan kewajiban antara Muslim dan yang bukan Muslim dalam masyarakat yang damai.

Lebih menarik lagi ialah sanksi pelaku pembunuhan terhadap umat agama lain dalam masyarakat damai, yaitu membayar denda dan memerdekakan budak mukmin.  Ternyata sanksi ini lebih berat daripada sanksi atas pelaku pembunuhan sesama Muslim yang bermusuhan, yang hanya diharuskan memerdekakan budak mukmin, tanpa membayar denda.   Roh syariah di sini ialah bahwa Islam memberi penghargaan lebih tinggi terhadap perdamaian, sehingga orang yang merusak perdamaian dikenakan sanksi yang lebih berat.

Hal menarik pada kasus lainnya ialah sanksi perzinaan yang lebih ringan atas umat agama lain.  Jika pelaku zina adalah Muslim yang sudah nikah, syariat Islam menjatuhkan hukuman rajam, tetapi jika pelakunya adalah umat agama lain, baik yang sudah nikah lebih-lebih lagi yang belum, ia hanya dikenakan hukuman dera (pukulan), tanpa dirajam.   Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, Zaid bin Ali, Al-Nashir, Imam Yahya, bahkan Imam Malik menyatakan tidak dikenakan hukuman sama sekali.   Adapun kaum Yahudi pernah dikenakan hukum rajam, karena memang hukum agamanya sendiri yang menetapkan demikian.[37]

Nilai keadilan syariah juga tampak dalam soal kesaksian di depan hakim.   Kesaksian umat agama lain dalam kasus pidana dan perdata, dihargai sama kekuatan hukumnya dengan kesaksian orang Muslim, berdasarkan ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kesaksian di antara kamu ketika seseorang menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, ialah (terdiri) oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berbeda agama dengan kamu (Q.S.al-Ma’idah [5]: 106).

Penghujung ayat ini menyatakan bahwa kesaksian orang-orang yang bukan Muslim, diterima setara dengan kesaksian orang-orang Muslim sendiri.   Bertolak dari sini, maka kesaksian non Muslim dalam berbagai perkara pidana dan perdata, bahkan dalam hal pernikahan pun sebenarnya dapat diterima, hal mana akan diuraikan nanti ketika sampai pada soal pernikahan.

J. Aspek Tradisi Keseharian

    1.           Salam dalam Pergaulan

Dalam tradisi pergaulan sehari-hari, sapaan salam mempunyai arti penting.  Salam diperlukan sebagai bentuk komunikasi lisan dengan ucapan:  “Al-Salamu `Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh”.  Syariat Islam membolehkan salam ini menjadi bahasa pergaulan antara Muslim dan umat agama lain.  Karena itu, umat Islam boleh saja menjawab salam umat agama lain, jika mereka memberi salam secara benar.  Dalam hal mereka sengaja memberi salam yang tidak benar, dengan perkataan misalnya: al-samu `alaikum (kebinasaan atasmu), maka itu pun dijawab dengan sopan dan singkat seperti jawaban Rasulullah SAW: “wa `alaikum”(dan atasmu).  Tetapi jika umat agama lain memberi salam yang benar, maka harus dijawab secara lebih lengkap, sesuai perintah Allah:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Apabila kamu disapa dengan suatu penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih sempurna, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu (Q.S.al-Nisa’ [4]: 86).[38]

Berdasar pada kaedah ushul fikih, al-ashl fi `l-amr li `l-wujub (esensi perintah adalah kewajiban), maka perintah untuk menjawab salam secara umum termasuk kepada orang yang bukan Muslim, hukumnya dapat menjadi wajib atau minimal sunah.

Mereka yang melarang mengucapkan salam (dalam arti doa) untuk umat agama lain berpendapat bahwa haram mendoakan umat agama lain.  Allah SWT melarang Rasulullah mendoakan mendiang pamannya, Abu Thalib, karena bagaimanapun Abu Thalib yang tetap musyrik hinga akhir hayatnya mustahil selamat di akhirat, berdasarkan ayat berikut:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka Jahanam  (Q.S.al-Tawbah [9]: 113).

Bagi sebahagian ulama, alasan larangan di atas sangat lemah, karena ayat tersebut hanya melarang mendoakan kaum musyrik (paganisme) yang sudah wafat, seperti halnya Abu Thalib.  Adapun mendoakan mereka yang masih hidup, apalagi kaum monoteisme kalangan ahli kitab (Yahudi, Kristen, Hindu dan Budha), tidaklah termasuk dalam larangan itu.

Selain itu, sebenarnya salam (doa) untuk umat agama lain bermakna pula agar mereka dianugerahi kebajikan oleh Allah SWT berupa hati yang lembut untuk hidup rukun damai dengan umat Islam.  Maka tiada salahnya, jika, umat agama lain yang masih hidup didoakan untuk hidup harmonis dengan umat Islam, yang tidak jarang pula dari mereka akhirnya tertarik dan mengagumi Islam.

          2.           Ziarah dan Menyantuni Umat Agama lain

Berziarah, atau saling mengunjungi antara dua orang bersahabat, Muslim dan bukan Muslim, adalah dianjurkan dalam Islam.[39]   Lebih-lebih, menziarahi umat agama lain yang sedang sakit merupakan akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW.  Beliau pernah menziarahi pelayannya, seorang pemuda Yahudi; dan ketika pamannya sendiri, Abu Thalib, jatuh sakit beliau pun menziarahinya, meskipun Abu Thalib tetap dalam agama paganisme bangsa Quraisy.  Rasul juga menziarahi Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin kaum munafiq.  Berdasarkan itu, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan ziarah kepada umat agama lain yang sedang sakit.[40] Bahkan, menyaksikan jenazah seorang yang bukan Muslim dan mengantarnya ke pemakaman juga dibolehkan.[41]  Setelah itu berta`ziyah (berbelasungkawa) di rumahnya dan menyampaikan ucapan duka cita dengan kalimat misalnya: `alaika bitaqwa`llah wa al-shabr, bertakwalah kepada Tuhan dan bersabarlah, semuanya juga dibolehkan.  Atau dengan ucapan “Semoga Allah menambah hartamu dan anak-anakmu, serta memanjangkan umurmu”.  (Atau boleh juga: “semoga kamu tidak ditimpa kecuali membawa kebaikan: la yushibuka illa khayr).[42]

Masih kaitannya dengan ini pula, jika seorang umat agama lain sakit, maka orang Muslim di lingkungannya diharuskan melayaninya, dengan biaya sendiri, ataupun dengan biaya dari orang sakit bersangkutan, sampai ia sembuh atau wafat.[43]

          3.           Ucapan Selamat

            Menyampaikan ucapan selamat (tahni’ah) kepada umat agama lain, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah dibolehkan sesuai dengan kondisinya.  Artinya, dalam hal tertentu dibolehkan, tergantung pada etika penyampaiannya.  Diharapkan, kalimat-kalimat tahni’ah itu tidak berkesan sinkretis, yakni pencampur-adukan keimanan.  Maka, orang Muslim yang menyampaikan ucapan selamat hendaknyalah memilih ungkapan yang sifatnya umum, yang bisa diterima oleh umat agama lain, tanpa keluar dari bingkai aqidah Islam sendiri.[44]  Misalnya ucapan: “Selamat Hari Natal”, sepanjang tetap berpijak pada aqidah Islam tentang kerasulan Yesus (Isa al-Masih), sebagai seorang Nabi yang punya hari kelahiran (natal), maka kalimat tersebut masih dalam bingkai Islami.  Syariat Islam mengajarkan bahwa Isa al-Masih adalah Rasul Tuhan, dan setiap Muslim harus menghormati dan mengucapkan salam atasnya, sebagimana firman Tuhan dalam Q.S.al-Shaffat (37): 181, yang berbunyi: wa salam `ala al-mursalin (dan selamatlah atas Rasul-rasul Tuhan).   Bahkan ucapan “Selamat Natal”, atas kelahirannya, diucapkan oleh Nabi Isa A.S (Yesus) sendiri seperti terekam dalam ayat Al-Qur’an berikut:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا 

Dan selamat atasku, pada hari aku dilahirkan (dinatalkan), pada hari wafatku dan pada hari kebangkitkanku kembali”.  (Q.S.Maryam [19]: 33).

Jadi jelas sekali, ucapan selamat atas kelahiran Yesus, yang lazimnya disingkat “Selamat Natal” adalah dibolehkan, sepanjang merupakan penghargaan terhadap diri Yesus sebagai anak manusia pilihan Tuhan.  Hal itu tidak bertentangan dengan akidah umat Islam.

         4.           Makanan dan Sembelihan

Memakan sembelihan umat agama lain, khususnya dari kalangan Ahlu Kitab, hukumnya halal.  Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab adalah halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Q.S.al-Ma’idah [5]: 5)

Kehalalan makanan Ahlu Kitab sebagaimana dalam ayat di atas diperkuat oleh riwayat dari Imam Ahmad.  Di kalangan Sahabat Nabi, pendapat ini dianut oleh Ibnu Abbas dan Umar bin al-Khaththab, sedang di kalangan Tabi`in  adalah  Al-Hasan, Al-Nakha`iy dan Al-Sya`biy.  Pendapat seperti ini pun dianut dan diajarkan oleh Abu Hanifah  dan sahabat-sahabatnya.[45]

Sembelihan Ahlu Kitab dari hewan halal, misalnya sapi, domba, unta, ayam dan sebagainya, adalah semuanya halal menurut ayat di atas.  Persoalan apakah mereka menyebut nama Allah (basmalah) ketika menyembelih atau tidak, hal ini dapat diatasi dengan merujuk pada hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan kita membaca basmalah ketika memakannya, sebagaimana riwayat Yahya dari Malik dari Hisyam bin `Urwah sebagai berikut:

سئل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقيل له يا رسول الله ان ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا[46]    

Rasulullah SAW ditanya, maka dikatakan padanya, hai Rasulullah, bahwasanya seseorang dari penduduk Badwi (pedalaman) memberikan kami daging sembelihan, dan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak, maka sabda Rasulullah SAW: “Sebutlah nama Allah atasnya kemudian kamu memakannya”.

Sembelihan yang tidak halal hanyalah hewan yang dijadikan sebagai sesembahan, atau lazimnya disembelih dengan menyebut nama sembahan selain Allah, berdasarkan teks ayat wa ma uhilla bih lighayr `Llah dalam Q.S.al-Baqarah (2): 173, Q.S. al-Ma’idah (5): 3, Q.S.al-An`am (6): 145 dan Q.S.al-Nahl (16): 115.   Sedangkan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan tidak pula nama berhala atau semacamnya, semuanya juga boleh dimakan berdasarkan hadits di atas.

Adapun makanan atau minuman yang jelas-jelas diharamkan syariah dari segi zat dan bendanya, yaitu babi dan khamar, dalam konkteks hubungan dengan umat agama lain, akan diuraikan berikut ini.

Pandangan Syariah tentang Babi dan Khamar:

Dua jenis makanan/minuman tersebut jika dimiliki oleh umat agama lain, maka pandangan syariat Islam adalah sbb.:

• Syariah mengakuinya sebagai milik sah bagi umat agama lain, yang harus diberi perlindungan sebagaiamana pemilikan harta benda lainnya.
• Di zaman pemerintahan khilafat Islam, umat agama lain diberi kebebasan memiliki, membudidayakan dan memperjual-belikan babi dan khamar di kalangan mereka, dan dikenakan pajak sebagai salah satu sumber keuangan negara yang dipungut dari kalangan umat agama lain.
• Larangan syariah untuk mengonsumsi dan membudidayakan / memproduksi babi dan khamar hanya berlaku atas kaum Muslimin, dan sama sekali tidak berlaku atas umat agama lain.
• Dalam hal khamar terbukti menimbulkan gangguan luar biasa terhadap kemaslahatan, sebaiknya semua umat beragama bekerjasama dalam menanganinya berdasarkan aturan yang disepakati tanpa menimbulkan gangguan keharmonisan di antara mereka.
• Babi diharamkan hanya karena semata-mata menghormati larangan Tuhan dalam Kitab Suci Al-Qur’an, tanpa disebutkan illat (alasan rasional obyektif) keharamannya.  Jadi, jika umat Islam tidak mengonsumsi babi, bukan karena kejelekan daging babi yang dikenal paling tinggi unsur proteinnya, tetapi lebih pada alasan untuk menghormati dan menaati firman Allah dalam kitab suci Al-Qur’an itu.
• Babi adalah ciptaan Allah SWT, bukanlah binatang yang  jelek dan terkutuk; bahkan konon menurut teknologi kedokteran kontemporer, satu-satunya binatang yang jantungnya dapat ditransplantasi menggantikan jantung manusia ialah babi (hal ini sudah pernah dibahas dalam salah satu Munas Ulama NU).

          5.           Busana

Busana adalah aspek syariat Islam yang paling menonjol dan sering menjadi masalah kontroversial, khususnya busana Muslimah.  Busana laki-laki tidak menjadi masalah, sebab secara universal terdapat kesamaan untuk semua agama di dunia, meskipun modelnya beragam.  Apalagi, secara faktual pada umumnya busana laki-laki di seluruh dunia telah menutup auratnya, yang menurut syariat Islam batas auratnya mulai dari lutut sampai atas pusatnya.  Berbeda halnya dengan busana kaum perempuan, sebab aurat mereka yang harus ditutup menurut syariah adalah mencakup seluruh bagian tubuh kecuali muka dan tapak tangannya.

Bagi umat agama lain, tidak ada keharusan untuk mengikuti ketentuan busana Muslimah, kecuali atas kemauan sendiri.  Khalifah Umar bin Khaththab pernah menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar tidak memaksa umat agama lain memakai pakaian Muslim.[47]

Bahkan pada era Daulah Umayah dan Daulah Abasiyah, meskipun terkesan diskriminatif, wanita umat agama lain dilarang keras memakai pakaian yang sama dengan wanita Muslimah.  Perempuan mereka dibebaskan memakai pakaiannya sendiri yang meskipun memperlihatkan aurat, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.  Perangkat aparat penegak syariat Islam (dahulu bernama Wilayat al-Hisbah) hanya bertindak jika terdapat seorang wanita, baik Muslimah maupun non Muslimah, yang pakaiannya secara demonstratif dapat meresahkan masyarakat luas.

          6.           Pernikahan dan Keluarga

Ikatan pernikahan yang terjadi di kalangan umat agama lain telah dipandang sah oleh syariah, baik Ahl Kitab maupun para penyembah berhala (musyrikin).  Ayat Al-Qur’an, Q.S. al-Masad [111]: 1-5, yang mengisahkan Abu Lahab bersama keluarganya, menyebut isterinya dengan kata: imra’atuh yang berarti isteri yang sah.  Padahal, Abu Lahab dan isterinya kawin di zaman jahiliyah dengan cara jahiliyah yang paganis.   Maka, Nabi SAW pun memandang pernikahan orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka.   Demikianlah, maka ketika seorang bernama Aljam al-Ghafir masuk Islam di zaman itu, Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan isterinya.   Sekiranya nikah yang dilakukan mereka di zaman jahiliyah itu batal, dan keluarganya pun dianggap tidak sah, maka tentulah Rasulullah memerintahkan Aljam al-Ghafir kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam.[48]

Rasulullah SAW sendiri lahir dari keluarga Abdullah dan Aminah, yang perkawinannya terjadi di zaman jahiliyah; itu berarti perkawinan jahiliyah tetap sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh syariah.

Al-Qur’an juga mengakui hal itu, sehingga anak-anak generasi jahiliyah yang menjadi Muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan wanita-wanita jahiliyah yang sudah dinikahi oleh bapaknya, sebab mereka telah menjadi ibu tiri yang sah.  Itu berarti Al-Qur’an mengakui sahnya pernikahan umat agama lain di zaman jahiliyah, meskipun maharnya ketika itu adalah babi dan khamar, demikian ditegaskan oleh penulis kitab Ahkam Ahl al-Dzimmah[49].

Berangkat dari ajaran syariah bahwa perkawinan umat agama lain adalah sah, anak-anak yang dilahirkannya adalah anak yang sah, dan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya adalah hubungan yang sah pula, maka orang tua mereka tetap dipandang sah menjadi wali bagi anak-anaknya sendiri, meskipun anaknya itu kawin dengan pria Muslim, demikian pandangan Al-Syafi`iy dan Abu Hanifah.[50]  Begitu pula jika saksi-saksinya adalah umat agama lain, tetap dipandang sah nikahnya menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf[51]  Jadi, kebiasaan di Indonesia yang melarang orang tua yang bukan Muslim menjadi wali bagi puterinya sendiri yang Muslimah, adalah lemah dari sisi hukum syariah.  Kebiasaan seperti itu harus ditinjau dan kalau perlu diubah dengan mengembalikan hak kewalian orang tua non Muslim pada anak-anak perempuannya sendiri walaupun anaknya itu menjadi Muslimah.  Apalagi, pelarangan seperti itu tidak mencerminkan kerahmatan hukum Islam di tengah kehidupan bangsa yang plural.

Demikian pula larangan terhadap non Muslim menjadi saksi pada perkawinan keluarganya yang Muslim, harus ditinjau ulang sampai hak kesaksiannya diberlakukan kembali.  Mengapa kita tidak menghargai kesaksian penganut agama lain, padahal Allah SWT sendiri menghargai kesaksian mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an menyangkut kasus washiat dalam Q.S.al-Ma’idah [5]: 106, yang telah dikutip terdahulu.  Kaedah ushul fikih membenarkan analogi (qiyas) dalam kasus muamalah, sehingga kesaksian penganut agama lain pada kasus pernikahan dapat diberlakukan seperti halnya pada kasus wasiat dalam ayat tersebut.

Terakhir, hal yang menonjol dan perlu digaris bawahi di sini ialah larangan syariat Islam atas wanita Muslimah untuk dikawini oleh lelaki umat agama lain.  Hal ini sejalan dengan sifat-sifat budaya universal dari bangsa di negeri manapun di dunia, yang pada umumnya cenderung menghendaki segenap anggota keluarganya menganut satu agama.  Karena itu, untuk memelihara keharmonisan abadi dalam suatu rumah tangga, sebaiknya rumah tangga itu hanya terdiri dari keluarga yang monoagama.  Jika terpaksa terjadi perbedaan agama, Islam hanya merekomendasikan lelaki Muslim boleh mengawini wanita umat agama lain, khususnya wanita kaum Ahl Kitab.  Wa ‘Llahu a`lam bi al-shawab

Bersama dengan sejumlah pendeta di Manado, pada seremonial Natal tahun 2011