MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (1)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA

Dalam pemantauan haji tahun ini (2016) ada sejumlah masalah yang harus dicari solsinya.  Antara lain adalah kasus paspor dan visa palsu, kasus badal haji, masalah sholat jamaah empat puluh kali (arbain) di Madinah, masala Miqat dan masalah Mina Jadid.  Berikut ini kita coba jelaskan.

Pertama: Kasus Paspor dan Visa palsu.  Perlu diketahui bahwa  perkembangan zaman membawa perubahan makna syarat wajib haji.  Misalnya syarat wajib haji adalah istithoah (kemampuan).   Dahulu, para fuqaha sepakat bahwa istithoah adalah bermakna kemampuan biaya perjalanan, bekal dan biaya hidup keluarga yang ditinggal.   Mengapa? Karena faktor utama yang menentukan perjalanan waktu itu adalah ongkos perjalanan, maka dimaknai bahwa titik utama istithoah (kemampuan) adalah kemampuan membiayai perjalanan.   Di zaman moderen, muncul faktor baru yang paling menentukan perjanalan itu, yakni paspor dan visa.   Sebesar apapun dana itu, tidak punya arti apa-apa jika tidak memperoleh paspor dan visa.  Dengan demikian,paspor dan visa menjadi bahagian terpenting dari istithoah, menggeser posisi dana.  Jika seseorang akan menunaikan haji, wajib menyiapkan dana yang halal, maka otomatis ia pun wajib menyiapkan paspor dan visa yang halal. Dengan kata lain, ber-haji dengan paspor palsu dan visa palsu membuat hajinya terlaksana dengan usaha yang tidak halal, karena mencuri hak-haknya negara.   Dalam hadits dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bazzar dan Thabrani dalam kitab Majma` al-Zawaid, disebutkan bahwa, orang yang berhaji dengan usaha yang tidak halal, ketika ia berhaji dan membaca Labbaik Allahumma Labbaik, maka jawaban dari Malaikat dari langit: La Labbaik laka, wa la sa`dayka, kasbuka ha ram, wa zaduka haram, warahilatuka haram, irji` ma`juran wa absyir bima yasu’uka (Malaikat memnyeru dari langit: Tidak ada labbaik bagum dan tiada salam baagia untukmu, usaha mu untuk haji haram, bekalmu haram, perjalananmu haram; kembalilah dengan ongkos kerugianmu, dan gembiralah dengan keburukan yang menimpamu”). Jadi barang siapa yang naik haji degan sengaja membuat paspor dan visa palsu, berdasarkan hadits tersebut, hajinya tidak diterima oleh Allah SWT.  Paspor dan visa adalah dokumen yang dibuat sebagai hak-hak negara, sehingga memalsukan dokumen sama halnya mencuri hak-hak negara.

Kedua, Kasus Badal Haji. Akhir-ahir ini Kementerian Agama menerapkan kebijakan badal haji untuk jemaah haji yang wafat di Saudi sebelum sempat menunaikan haji, yaitu dengan membiayai seseorang untuk melakanakan hajinya, dengan maksud jamaah haji yang wafat itu akan mendapatkan pahala haji.  Seingat saya kebijakan pernah ada kebijakan sebelumnya (era 1990an ke bawah), yang asngat bagus, pro rakyat, yakni mengembalikan ongkos haji (BPIH) yang bersangkutan dan dapat digantikan oleh ahli warisnya pada tahun berikutnya.  Kebijakan itu sangat pro rakyat, karena pengmbalian biaya haji itu dipandang sebagai “santunan” yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk nik haji tahun berikutnya..  Sementara itu, badal haji bagi yang wafat, sama sekali tidak punya dalil syariat, bahkan bertentangan dengan syariat Islam.  Dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa, ayat 100 jelas-jelas menyebut bahwa orang yang wafat dalam perjalanan (hijrah) untuk menunaikan ajaran Allah dan Rasulnya nisaya telah disiapkan pahala oleh Allah SWT, dngn kata lain, tidak perlu badal lagi.  Badal seperti itu hanya buang-buang ongkos tanpa manfaat sama sekali.   Jadi, kita berharap agar Kementerian Agama kembali pada kebijakan lama dengan mengembalikan ongkos haji (BPIH) ke ali waris jamaah haji yang wafat di tanah suci sebelummenunaikan haji, dan meninggalkan kebjakan badal yang menyesatkan dan merugikan umat. Wallahu A`lam bi al-Showab

(bersambung ke bagian dua).

 

MAMUJU, AWAL PENGABDIAN 40 TAHUN SILAM

MAMUJU, AWAL PENGABDIAN 40 TAHUN SILAM

Memasuki tahun 2016 ini, teringat satu bagian dari perjalan hidup ketika mengabdi di Mamuju empat puluh tahun silam (1976–1980).  Waktu itu Mamuju masih merupakan kabupaten terpencil di Sulawesi Selatan.  Terbayang kembali betapa sulitnya menjalankan tugas di daerah itu, sebab dapat dibilang Mamuju waktu itu masih benar-benar merupakan daerah pembuangan bagi pendatang, khususnya PNS. Belum ada jalan darat tembus ke daerah itu, kecuali jalan setapak.   Jalan darat dari Makassar hanya mulus sampai Pinrang, seterusnya ke Polewali dan Majene masih jalan kerikil.  Dari Majene ke Mamuju kita harus naik perahu, atau kapal kayu milik perusahaan yang mulai beroperasi di Mamuju.  Di atas perahu kita harus berada di laut selama dua hari satu malam.  Beruntung jika tidak ada angin dan ombak, tapi jika cuaca tidak bersahabat, ombaknya ganas disertai angin kencang, perahu harus menepi ke pantai, tidak berani berlayar.   Sesekali dengan kapal motor milik perusahaan atau Pemda, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam.  Atau dengan kapal perintis PELNI “Menkara” yang transit di Mamuju sekali sebulan.  Dengan keadaan seperti itu, Mamuju benar-benar merupakan kota “penjara” bagi para pendatang, saking susahnya pulang kampung atau bepergian ke Makassar ketika itu.

Ke daerah itulah saya mengabdi pada tahun 1976 dengan jabatan guru agama, setelah meraih Sarjana Muda dengan gelar BA.  Waktu itu jenjang Perguruan Tinggi masih menerapkan dua tahap kesarjanaan, Sarjana Muda diselesaikan dalam tiga tahun, kemudian tambah dua tahun lagi untuk meraih Sarjana Lengkap dengan gelar Drs.   Aku berangkat dari kampung halaman di Barru menuju Majene, mulanya berharap langsung ada perahu menuju Mamuju.   Setiba di Majene, masih harus menuju pedalaman Kecamatan Somba, sekitar 30 km, tepatnya Desa Puttadda, tempat paman saya Abdullah berhijrah sejak tahun  1968.  Tidak jauh dari itu terdapat pelabuhan rakyat, di dusun Palipi tempat perahu-perahu kecil yang biasanya siap bertolak ke Mamuju.  Tapi ternyata Palipi juga lengang, terpaksa kembali ke Puttadda bermaksud menyewa perahu nelayan setempat.

Dari sana lah perahu sande kecil tanpa atap bertolak ke Mamuju, sekitar jam 21.00 malam.  Di atas perahu kami berlima, saya bersama kakak ipar, Haji Rakib, dan paman Abdullahi, serta dua awak perahu.  Setelah melewati malam itu dan sehari penuh esoknya, pelayaran cukup lancar, kami pun sampai ke perairan Mamuju sekitar jam 20.00 malam.   Dari jauh tampak Mamuju indah, dihiasi lampu merkuri sepanjang pantai.   Sempat juga terdengar sayup-sayup suara qari’ah melantunkan Al-Qur’an; itulah suara warga Mamuju yang pertama kami dengar.  Setelah menepi ke pantai sekitar jam 23.00, kami pun belum berani turun, perahu hanya ditambatkan dan kami semua memilih isterahat di perahu menanti matahari terbit di esok hari.

Di pagi hari, seusai mandi dengan sisa-sisa air seadanya di perahu, kami bergegas turun menuju pantai.   Tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh seorang tentara berdiri tegap siaga dihadapan kami, mencegat dan menanyakan apa tujuan ke Mamuju?   Setelah kami jelaskan soal penugasan dan memperlihatkan SK sebagai guru agama, alias PNS baru yang ditugaskan di kota ini, barulah ia mengizinkan lewat.   Ternyata, tentara tadi adalah petugas yang mengawasi setiap orang yang masuk Mamuju, dan mungkin sejak malam harinya sudah mencurigai dan mematai-matai kami.  Dia adalah prajurit setia pendukung GOLKAR Rezim Soeharto yang siap siaga menghadang dan memulangkan orang yang dicurigai pendukung partai lain.  Maklum waktu itu sedang persiapan menghadapi Pemilu 1977.

Ketika itu, kondisi Mamuju baru setara dengan kota Kecamatan di Kabupateen lainnya.  Mobil dinas bahkan sepeda motor yang berkeliaran masih dihitung jari.   Lampu listrik masih menggunakan diesel kecil, yang menyala dari jam 17.00 sampai jam 22.00 malam, sesudah itu kota Mamuju jadi gelap gulita, lampu-lampu merkuri di pantai kembali menjadi tiang-tiang yang membisu.  Warga kota pun hampir semuanya sudah harus tidur.  Bagi mereka yang masih ada kerjaan, terpaksa menggunakan lampo teplok.  Hal itulah yang saya lakukan dan jalani tiap malam, karena di malam nan tenang itu, saya sempatkan diri untuk menulis skripsi dengan berjudul “Koreksi Total terhdap Ahmadiyah”.

Bukan hanya listrik, air bersih pun sangat terbatas.  Air PAM baru mulai digarap, dan masyarakat pada umumnya masih menggunakan air sumur yang warnanya kuning.  Untuk mencuci pakaian, warga kota mengumpul pakaian bekasnya hingga seminggu, dan nanti pada hari Minggu mereka jalan ramai-ramai ber “piknik” ke kali Mamuju, sekitar tiga kilo meter dari kota, sambil cuci pakaian.  Walau masih perjaka, saya tidak merasakan betapa romantisnya piknik di Kali Mamuju waktu itu. Karena sebagai sosok di antara sedikit orang bergelar BA, dan berprofesi sebagai guru agama atau ustadz yang sering menjadi khatib di Masjid Raya Mamuju, tentu saja saya menikmati piknik di hati Minggu itu sebatas mencuci pakaian semata.

Masuk kota Mamuju di era 1970-an memang rasanya mejadi terasing, hubungan dengan dunia luar hampir putus total.  Tak ada media informasi kecuali siaran radio.  Surat kabar belum sampai tiap hari.  Koran dan majalah via pos sebulan sekali, diantar oleh kapal Menkara.  Apalagi yang namanya siaran televisi, itu baru sebatas impian.  Satu-satunya hiburan ialah bioskop kecil di sebuah gedung darurat tua, mungkin bekas gudang kopra atau rotan, yang biasanya memutar film-film usang yang sudah tak laku lagi di Makassar dan Pare-Pare.  Di saat lagi biskopnya kehabisan stok film, banyak orang menghibur diri dengan memutar kaset-kaset drama yang banyak dijual di satu-satunya toko ketika itu, tokoh “XIN” milik seorang Tionghoa.

Tapi, saya agaknya beruntung, karena orang yang bergelar BA di Mamuju masih dhitung jari, apalagi yang namanya Drs.  Di Departeen Agama baru saya sendiri berpredikat tertinggi (BA).  Karena itulah, baru sehari tiba di Mamuju, langsung diangkat jadi Dewan Yuri Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten yang sedang berlangsung di kota itu.  Ternyata suara qari`ah yang kemarin terdengar dari kejauhan semasih di laut, sebelum masuk kota Mamuju, adalah bagian dari kegiatan MTQ ini.

Pada hari pertama bertugas, saya diantar oleh Abdullah Thalib, Kadis Pendais Mamuju, ke madrasah tempatku mengajar, yakni Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta, milik Yayasan Kebangkitan Pendidikan Islam Mamuju.  Sebagai orang baru, tentu masih bersikap kaku, apalagi semua mata dari guru-guru yang hadir waktu itu tertuju menatap tajam, yang membuatku duduk tersipu.    Saya paham, mungkin saja mereka mengagumiku, sebagai seorang yang masih lebih muda dari mereka, datang dari kota Makassar.  Apalagi Pak Abdullah Thalib memperkenalkan saya sebagai kandidat sarjana IAIN, di hadapan mereka yang rata-rata baru tamatan PAG 6 Tahun.

Beberapa bulan kemudian saya pun didaulat menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta itu.  Kabarnya kini sudah menjadi madrasah negeri semua.  Di antara pengajar, selain Abdullah Thalib, yang saya masih ingat namanya aktif membina dan mengajar di madrasah waktu itu, adalah Aziz Anwar (alm), Hasbi Anwar (alm), Ust. Mustafa (alm), Hasnah Mustafa, Syahrir Arif, Andi Ratna (alm), Arifin HP Dara, Yanas DM, Marjani (Nurjani?), Darham Ali, Habil Amlir, Abd. Razak, Hadawiyah Thahir, dan masih ada beberapa orang yang saya lupa namanya, walau masih ingat wajahnya.

Lambat laum juga terungkap bahwa saya punya kerabat di kota Mamuju dan di Kecamatan Budong-budong.  Di Budong-budong, saya pernah diundang baca khutbah Idil Adhha.  Berangkat dari kota Mamuju ke Budong-budong, dengan perahu kecil sekitar 10 jam diayung ombak.  Separuh dari pejralanan itu harus dinikmati denga berbasah kuyup kehujanan.  Rupanya juga nenek saya seorang nakhoda, saudagar dan ustadz, pernah kawin dengan keluarga bangsawan Mamuju, yang keturunannya menjadi pejabat-pejabat di berbagai instansi setempat.  Menurut penuturan, nenek saya itu kawin dengan rumpun keluarga besar Pue Pepa, salah satu dari tujuh alur keluarga bangsawan (Pue / raja-raja) yang pernah berkuasa di Mamuju.   Saya pernah diantar berziarah ke makamnya, bahkan diantar menyaksikan bangkai perahu besarnya yang sudah tertanam dalam pasir tepi muara sungai Budong-budong.

Saya pun kemudian sangat dihormati.  Saya diminta oleh atasan saya, Abdullah Thalib, Kasi Pendais Mamuju itu untuk tinggal di rumahnya, dan disiapkan kamar khusus, dilengkapi dengan ranjang berukuran besar.  Di rumah itu pun tinggal tiga orang siswa MTS / MA yang saya pimpin dan seorang lagi siswa SMA.  Mereka semua tidur melantai dalam kamar saya, dan semua sudah seperti sahabat adanya.

Siswa saya rata-rata berbadan sehat kekar, dan cerdas, namun amat sedikit dari mereka yang lanjut ke Perguruan Tinggi, karena sulitnya ekonomi keluarga, lagi pula kota Makassar masih terlalu jauh bagi pandangan mereka ketika itu.  Diantara yang berani lanjut ke IAIN, saya ingat namanya Jamil dan Rusydan; Jamil berhasil sarjana dan jadi dosen IAIN Alauddin, sekarang sudah Master, pernah jadi Ketua KPU Sulawesi Barat, dan sudah lama jadi pejabat di Pemprov Sulawesi Barat.  Dua mantan Ka Kanwil Kementerian Agama Sul-Bar, Sahabuddin dan Mukhlis Latif pun adalah mahasiswa saya di IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar, tapi bukan dari Madarasah di Mamuju itu.

Persis dua tahun bertugas di Mamuju, skripsi saya pun selesai.  Pada Tahun 1978 itu saya meraih sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar.  Problem yang menghadang ialah ijazah sarjana tidak dapat digunakan untuk naikan pangkat III/a, terhalang oleh ketentuan tidak boleh melampaui pangkat atasan; Kasi Pendais yang masih berpangkat II/d, bahkan Kepala Kantor Departemen Agama masih juga berpangat II/d.  Meskipun demikian masih senang mengabdi di Mamuju menikmati penghargaan masyarakat pada diriku.  Adalah kebanggaan tersendiri, jika diminta oleh Ketua DPRD, Umar Dar yang tokoh Mamuju itu, atau oleh Sekwilda, Hamat Yusuf asal Maros, untuk menyertai mereka pada acara di kota, atau berkunjung ke kecamatan dan desa.  Di sana pun kita dihargai masyarakat bak raja dan pangeran, meskipun sebenarnya tujuan berkunjung adalah untuk melayani mereka.  Semua itu menambah spirit pengabdian, apalagi sedikit imbuhan, kerabat yang juga tokoh masyarakat itu sering menggoda ingin memasangkan saya dengan kerabat di Mamuju, mengulangi kisah sang nenek bergabung kembali dengan rumpun keluarga Pue Pepa.   Hampir-hampir saja Makassar dan kampung halaman menjadi terlupakan.

Tapi keluarga di Makassar dan Barru tak henti-hentinya mendesaak saya untuk pindah.  Mereka punya caranya sendiri, dengan rencana cerdas menikahkan saya dengan kerabat juga.  Lagi-lagi keluarga isteri kemudian keberatan kalau saya masih tetap di Mamuju.  Akhirnya perpindahan tak terelakkan lagi, namun awalnya bukan ke Barru, melainkan ke Soppeng 1980, nanti pada tahun 1982 baru beralih ke Barru.  Di Soppeng dan Barru saya mengedit kembali skripsi saya untuk diterbitkan oleh Panji Masyarakat, majalah Islam nasional pimpinan Buya Hamka, dengan judul Koreksi Total terhadap Ahmadiyah.  Hampir setahun lamanya, judul buku saya itu menghiasi sampul belakang majalah Panji Masyarakat.

Bermodalkan buku itulah, saya ikut testing masuk Program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta pada tahun 1986, walaupun tidak berstatus dosen.  Saya menjadi orang pertama peserta Program S2 dan S3 itu yang tidak berstatus dosen.  Ikut Pasca Sarjana merupakan babak baru episode berikutnya dalam riwayat hidup saya sebagai akademisi sebelum akhirnya aktif sebagai politisi.  Sebelum lanjut ke Pasca Sarjana, saya sempat ditugaskan di Majene (1984-1987).  Di Majene inilah naluri intelektual seakan mendorong semangat untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya di Jakarta.

 

AL-QUR`AN DAN TAHUN BARU MASIHI

AL-QUR`AN DAN TAHUN BARU MASIHI

Oleh: Prof.Dr. Hamka Haq, MA

Coba perhatikan, sungguh menakjubkan, menurut hitungan ahli tafsir, kata “yaum” (يوم – hari) dalam Al-Qur`an tersebut sebanyak 365 kali.  Itu adalah isyarat bahwa Al-Qur`an merekomendasikan penggunaan kalender Syamsiyah (mata hari), untuk kehidupan muamalah duniawi sehari-hari.  Kalender tersebut sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno, denga jumlah 12 bulan (Januari -Desember) dan sebanyak 356 hari,  yang kemudian dikonversi jadi Tahun Masihi oleh kaum Kristen.  Sedang utk urusan ibadah ritual kita gunakan kalender Qamariyah dengan jumlah 12 bulan (Muharram – Dzulhijjah) sebanyak 354 hari.  Dinamai Qamariyah karena berdasar pada perhitungan peredaran qamar (bulan), yang sudh digunakan ribuan tahun di Jazirah Arab, India dan China sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW kemudian dikonversi jadi Tahun Hijriyah pd zaman Khalifah Umar RA.

Jadi kedua kalender itu Syamsiyah dan Qamariyah semua ciptaan Allah swt,  Sebagaimana Al-Qur`an menyebutkan dalam Surah Al-an’am ayat 96:

(فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)

“Dia menyinsingkan pagi dan menjadikan malam utk istrahat, dan menjadikan matahari dan bulan utk perhitungan. Itulah taqdir Allah yg Mahamulia dan Maha mengetahui.”

Jadi ternyata memag sudah sangat pas untuk kehidupan duniawi sehari-hari kita gunakan kalender Syamsiah (sekarang bernama kalender Masihi), bukan Qamariyah. Sebab, kalender Syamsiyah tidak rumit, tidak perlu hisab – ru’yah.  Bagi sebahagian masyarakat, misalnya PNS dan TNI  POLRI, gajian tiap bulan tidak perlu menunggu hisab atau ru’yah dulu baru gaian.  Penanggalan Syamsiyah tdk pernah diperselisihkan dan sudah dapat ditentukan hitungannya bahkan sampai ratusan tahun kemudian, berbeda dengan kalender Qamariyah (Hijriyah) yang setiap tahun harus direvisi berdasarkan perbedaan hisab  ru`yah.  Itulah hikmahnya mengapa Al Quran mengisyaratkan penggunaan kalender Syamsiyah yg jumlah harinya 365 hari.  Subhanallah!

Sebagai tambahan penjelasan, tahun syamsiyah, dikenal sebagai Tahun Romawi.   Setelah sekian kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, sistem penanggalan tersebut kemudian dikenal sebagai Kalender Julian (Julian Calender), yakni sejak Julius Caesar mengukuhkannya sebagai kalender resmi kekaisaran Romawi pada tahun 45 SM, dengan menetapkan bulan Januari sebagai awal tahun baru.  Kalender Julian ini berlaku pula sekian lama secara umum di Eropa dan Afrika Utara sejak zaman Imperium Romawi hingga abad XVI M.  Nanti pada abad XVI, tepatnya tahun 1582 kalender Julian dimodifikasi lagi untuk ditetapkan sebagai kalender resmi di kalangan Kristen yang dikukuhkan oleh Paus Gregory XIII.

Mengenai tanggal 1 Januari sebagai awal tahun, bangsa Romawi telah menetapkannya sejak tahun 153 SM (Sebelum Masehi), yang diikuti kemudian oleh Julius Caesar.  Ketika Paus Gregory XIII mengadopsi kalender Julian menjadi kalender Kristen, maka ia pun tetap menjadikan 1 Januari sebagai awal tahun baru.  Sebahagian kaum Kristen sebenarnya keberatan menjadikan tanggal 1 Janurai sebagai awal tahun, dan ingin menggantinya dengan tanggal 25 Desember, sebahagian lagi dengan tanggal 25 Maret.  Bahkan pada mulanya tradisi Gereja Bizantine dan sejumlah aliran ortodoks memakai kalender peribadatan liturgi (liturgical Year) yang menetapkan tanggal 1 September sebagai awal tahun baru.

Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa kelender yang digunakan oleh kaum Kristen sekarang adalah kalender Romawi, bukan kalender yang murni lahir dari nubuwatan Kristiani, melainkan lahir dari peradaban Romawi.  Karena itu, komunitas manusia di negeri mana pun dapat menerapkan kalender tersebut tanpa menghubungkannya dengan agama Kristen.  Umat Islam juga telah menggunakannya, tanpa harus dihantui benturan keyakinan antara Islam dan Kristen.  Syariah Islam memberi peluang (menghalalkan) untuk menerapkannya dalam kepentingan kehidupan Muslim global.  Karena itu, jika umat Islam merayakan 1 Januari sebagai tahun baru, dilihat dari sudut pandang syariah, adalah halal (sah-sah) saja.  Hal ini berarti kita turut bersama masyarakat internasional memakai kalender Romawi yang telah disepakati dunia sebagai sistem penanggalan dunia moderen.   Wa `Llahu a`lam bi al-shawab.

 

BANJIR, “BERKAH” UNTUK HIDUP KEBERSAMAAN

Foto: JakartaPost

Foto: JakartaPost

 

 

 

 

 

 

 

BANJIR, “BERKAH” UNTUK HIDUP KEBERSAMAAN

Oleh: Hamka Haq

Ibukota Jakarta mengalami BANJIR sepekan ini, maka saya tiba-tiba merenungkan ayat Tuhan:“Dan dari air KAMI jadikan segala yang hidup” (Al-Anbiya’:30), padahal kenyataannya Banjir adalah bencana yang mematikan.  Betapa banyak pemukiman terendam, infratruktur dan rumah rakyat jadi rusak.  Kegiatan perkantoran, pemerintah dan swasta pun menjadi lumpuh.  anehnya, di tengah-tengah meluapnya banjir itu pun terjadi kebakaran, astaghfirullah al-‘azhim.

Namun, dengan mengingat firman Allah SWT tersebut, Banjir di DKI Jakarta tidak harus berarti bencana saja, tapi juga ada hikmahnya, terutama yang tampak ialah terbangunnya kebersamaan kehidupan warga.  Perhatikan, hingar bingar petugas penanganan banjir, relawan, ormas dan prbadi yang turun membantu korban, semua melupakan perbedaan.  Tak ada suara lagi dari ormas tertentu yang biasanya cepat curiga, mengapa relawan umat lain membantu umatku?; tak ada curiga akan isu Kristenisasi?, atau pun Islamisasi?.

Banjir datang tidak mengenal agama dan etnis, semua terkena dampaknya.  Sekat-sekat rasialis agama dan etnis terlupakan, semua menjadi bungkam dan tidak laku.  Semua warga dengan latar belakang etnis, budaya dan agama membaur, senasib sepenanggungan, gotong royong.  Dan dalam pada itu ketahuan pula, siapa yang memang peduli umat, peduli bangsa di kala susah.  Siapa pula yang hanya pintar bicara umat, mengklaim berpihak pada umat, namun mereka tak hadir dalam suasana masyarakat membutuhkan bantuan makan, minum, selimut, bantal dan tikar.

Banjir ini adalah salah satu dari sekian “ayat2 Tuhan”, dan seolah2 Allah berfirman: AKU turunkan bencana ini agar kamu bersatu, dan mau lupakan peredaan agama dan etnismu. Fenomena “ayat” alam ini membungkam para pembuat fatwa, yang biasanya menjadikan perbedaan agama atau etnis dalam retorika perjuangannya.  Ayat alamiah Tuhan, berupa banjir ini menghalau semua fatwa rasialis yang biasanya mengharamkan kerjsama dengan umat yang beda agama dan atau etnisnya.  Fatwa2/retorika rasialis betul2 lumpuh, karena yang dibutuhkan masyarakat ialah makan, minum, bantal, selimut, & rumah: kesejahteraan, bukan fatwa.

Saya pun teringat pada tsunami di Aceh pada tahun 2004, yang membuat rakyat Aceh sadar bahwa untuk membangun kembali kehidupan mereka sebagai anak bangsa, tidak cukup jika hanya mengharap bantuan dari sesama Muslim.   Negara yang paling tanggap dan secepat meungkin memberi bantuan tenaga, teknologi dan logistik ketika itu ialah Australia, menyusul Jepang, dan lama kemudian barulah tiba bantuan uang dari Saudi Arabiah dan negara Timur-Tengah lainnya.  Rakyat Aceh, yang selama itu sangat sensitif menyangkut perbedaan agama, ternyata ketika dilanda tsunami, mereka tidak menaruh curiga terhadap kedatangan tenaga asing dan teknologinya dari negara non Muslim ke tengah-tengah mereka.  Tulisan ini hanya ingin membuktikan bahwa kehidupan dan peradaban dunia saat ini membutuhkan dan meniscayakan kerjasama kemanusiaan tanpa mengungkit-ungkit perbedaan agama dan ertnis.

Tsunami di Aceh dan Banjir berkali-kali di DKI Jakarta harus dipetik hikmahnya, agar jangan hanya membawa dan menyisakan derita yang berkepanjangan bagi anak-anak bangsa kita.  Sebesar apapun bencana dan tantangan hidup, akan mudah dihadapi dengan jalan gotong royong anak negeri, kerjasama kemanusiaan.  Dengan demikian tantangan bencana banjir menjadi peluang UNTUK HIDUP dalam kebersamaan.  Tapi sebesar apapun hikmah suatu bencana, umat manusia haruslah berdoa kepada Tuhan dan berharap untuk terhindar selalu dari bencana apapun, Amin.  Wallahu A’lam bi al-shawab.