KASIH IBU SEPANJANG MASA

Kisah Yang Tertinggal di Hari Ibu

KASIH IBU SEPANJANG MASA

Di suatu kota, hidup lah satu keluarga menengah, terdiri atas ayah ibu, anak-anak dan seorag nenek yg sudah amat tua dan sakit2an. Sang ibu muda itu amat sayang pada semua anak-anaknya, dan cinta pada suaminya. Dia rela berkorban demi cinta pada anak2 dan suaminya itu. Tapi terhadap si nenek tua yang adalah ibu kandungnya sendiri yg sudah sakit2an, ia merasa terbebani dengan sejumlah persoalan, mulai dari keharusan mengurusnya, memandikannya, membersihkan tempat tidurnya, melayani makanannya, sampai pada urussan obat-obatannya. Dari hari ke hari, beban itu semakn berat, sampai suatu hari, terbetik dalam hatinya untuk menitipkannya di panti jompo.

Ia pun memberanikan diri mengajak si nenek itu, yang adalah ibu kandungnya sendiri, dg nada agak memaksa agar mau dititip di Panti Jompo. Mulanya si nenek menolak keras, sebab ia tahu di panti jompo itu, hanya ada nenek-nekek dan kakek-kakek tua. Tidak ada anak-anak lagi seperti cucunya di rumah. Ia membayangkan, kalau ia hidup di Panti Jompo, tak akan ada lagi cucu yang sering merengek-rengek, sering memeluk dari belakang dan bercanda, sering main-main dengannya. Tapi karena sudah berkali-kali dibujuk oleh ibu muda, yang adalah puterinya sendiri, maka ia pun merasa kasihan sama puterinya.  Walau hatinya meronta, tapi si nenek sabar dan menerima rela di “buang” di Panti Jompo. Dengan suara terputus-putus, si nenek itu bilang sama puterinya: aku rela hidup di Panti Jompo demi kebahagiaan keluargamu nak, agar kamu bisa menikmati lebih banyak waktu bersama suami dan anak-anakmu nanti setelah aku tiada lagi di rumah ini.

Maka pada hari yg ditentukannya, sang ibu muda itu bersiap-siap mengantar ibu kandungnya ke panti jompo. Diambilnya sebuah kopor tua di balik lemari, kemudian disinya dengan pakaian-pakaian ibunya itu. Sang nenek hanya termenung melihat perilaku puterinya, dan sesekali menyungging senyum, seolah tidak ada keberatan. Setelah selesai berkemas, ia pun menuntutn ibunya masuk mobil, didudukkannya di jok tengah.   Segera sesudah itu si ibu muda menyetir mobil sendiri mengantar ibu kandungnya menuju ke Panti Jompo. Di tengah jalan tiba-tiba teringat beli mangga pesanan anaknya, maka mampirlah ia di toko buah segar, dibelinya satu kg mangga. Ibunya pun bertanya utk apa kau beli mangga, aku kan sdh tdk bisa ngupas mangga lagi. Jawab Ibu itu: Oh ini bukan utk kau Mak, tapi utk anak2 ku di rumah. Si Nenek itu pun berceritera mengenang waktu mudanya. Dia bilang, dulu waktu kau masih kecil, aku bersama ayahmu punya kebun mangga, cukup luas, diselingi pohon kelapa. Setiap pulang dari kebun mangga selalu saja aku bawa oleh-oleh mangga untuk kamu. Tapi setelah ayahmu meningal waktu kau masih duduk di SD, aku terpaksa sendirian memeliharamu dan membiayai hidup kita. Maka kebun itu sedikit-demi sedikit dijual, akhirnya habis, semua untuk biaya hidup kita berdua dan ongkos sekolah dan kuliahmu nak. Tapi aku bahagia, aku sempat melihat mu jadi sarjana dan bekerja di perusahaan, apalagi sudah punya rumah dan mobil sendiri, dan kamu berbahagia dengan suami dan anak-anakmu sekarang. Maha besar Allah, telah mengabulkan doaku, agar aku sempat melihat puteriku bahagia sebelum ajal menjemputku.

Seolah angin lalu saja, ibu muda itu tidak menghiraukan “dongeng” ibunya sendiri. Ia malah menambah kecepatan mobilnya, sampai pada suatu perempatan, ia berhenti di bawah lampu merah, Lepas dari lampu merah, tiba-tiba ia melihat seorang kakek sedang berjalan tertatih-tatih, dengan dua bakul berisi jamu jualan di pundaknya. Ia pun meminggir mendekati kakek penjual jambu itu. Sang nenek pun langsung bercertera lagi, mengenang suaminya; katanya: seandainya ayahmu masih hidup nak, mungkin seumur dengan kakek penjual jambu itu. Dulu aku sering berdua dengan ayahmu ke hutan, ambil kayu bakar sambil memetik jambu-jambu hutan seperti itu. Aku sendiri yang menggendong jambu itu pulang. Aku rela tdk memakannya, sebab aku ingin kau (anakku) hatimu senang makan jambu keesukaanmu. Lagi-lagi, seolah tak hiraukan omongan ibu kandungnya, diambilnya sepuluh biji jambu yang dibelinya dari kakek itu, ia kemudian lanjut nyetir mobilnya sampai menghampiri Panti Jompo yg ia tuju.

Sebenarnya hatinya sudah mulai ragu meneruskan niatnya untuk “membuang” ibunya, setelah mendengar betapa tngginya rasa kasih ibu kandungnya itu pada dirinya, yang tidak mungkin dia balas. Tapi ia pun mencoba tegar pada pendiriannya untuk menyingkirkan si nenek tua yang membuat susah rumah tangganya selama ini. Pokoknya, ia ingin merasakan kebahagiaan maksimal, tanpa terganggu oleh beban Sang Nenek tua itu.

Maka Ia pun nyetir terus, tapi karena hatinya sudah mulai goyah dan ragu meneruskan niat “menyingkirkan” ibunya, terkadang pijakan pedal gasnya tidak terarah lagi. Akhirnya ia berhenti pas depan sebuah Alfamart samping Panti Jompo itu.  Tiba-tiba teringat akan pesan anaknya untuk tidak lupa beli semprot nyamuk baygon. Si ibu muda bergegas masuk Alfamart lalu kembali menenteng kantong plastik berisikan semprot baygon. Si nenek tua, ibunya itu pun bertanya, apa di Panti Jompo itu banyak nyamuk nak? Oh, semprot ini utk di rumah, agar anak-anakku dapat tidur enak, tidur nyenyak dan pulas, bebas dari gangguan nyamuk, jawab sang ibu muda itu.   Lalu si nenek pun bergumam, heeem, sungguh memang semua ibu mencitai anaknya. Waktu kau masih bayi, belum ada semprot baygon di kampung kita. Ketika itu aku pun ibumu sering tdk tidur se malaman hanya utk menjagamu dan mengusir nyamuk yg ingin mengganggumu, agar kamu tidur nyenyak. Kalimat terakhir ini betul-betul menusuk hati nurani sang ibu muda itu, dan ia pun sadar bahwa org yg ia ingin “buang” di Panti Jompo adalah IBU KANDUNG nya yg melahirkann dengan penuh derita, memeliharanya,membesarkannya dengan penuh sayang, walaupun kesusahan. Kebun dan segenap harta ibunya di kampung habis terjual untuk ongkos sekolahnya sendiri.

Setelah termenung sejenak dalam suasana hening, hatinya pun jadi luluh. Tanpa ia rasa, air mata telah membasahi pipinya, dan tiba-tiba saja ia kemudian memeluk tubuh kurus ibunya erat-erat, tak tertahankan ia menagis terisak-isak, mencium pipi keriput dan kedua tangan kasar ibu kandungnya. Maafkan aku IBU ……, spontan sang Nenek Tua itu menjawab, oh kamu tidak bersalah anakku, tetapi karena aku ditakdirkan Tuhan hidup sampai tua begini, maka aku pun masih sempat numpang di rumahmu melihatmu bahagia, walaupun aku tahu aku menyusahkanmu. Hati nurani sang ibu muda semakin tertusuk, tapi ia kehabisan kata untuk minta maaf dan memuji IBUnya itu. Semuanya hanya tersalur lewat deraian air mata. Saat itu ia tidak lagi merasa ragu, tetapi yakin sepenuhnya untuk mengurungkan niat “membuang” ibunya di Panti Jompo itu. Dalam hatinya terbisik kalimat: “Sungguh durhaka aku, …..”   Sambil mengusap air matanya, Sang Ibu muda itu kemudian mengambil arah balik ke rumahnya, pulang bersama IBU KANDUNG nya, seorang Nenak tua yang cinta kasihnya pada anak tak kunjung habis, sampai di usianya yg renta dan sakit2an. Begitulah, orang bijak berkata: Kasih bapak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang masa. SELAMAT HARI IBU.

 

MAMUJU, AWAL PENGABDIAN 40 TAHUN SILAM

MAMUJU, AWAL PENGABDIAN 40 TAHUN SILAM

Memasuki tahun 2016 ini, teringat satu bagian dari perjalan hidup ketika mengabdi di Mamuju empat puluh tahun silam (1976–1980).  Waktu itu Mamuju masih merupakan kabupaten terpencil di Sulawesi Selatan.  Terbayang kembali betapa sulitnya menjalankan tugas di daerah itu, sebab dapat dibilang Mamuju waktu itu masih benar-benar merupakan daerah pembuangan bagi pendatang, khususnya PNS. Belum ada jalan darat tembus ke daerah itu, kecuali jalan setapak.   Jalan darat dari Makassar hanya mulus sampai Pinrang, seterusnya ke Polewali dan Majene masih jalan kerikil.  Dari Majene ke Mamuju kita harus naik perahu, atau kapal kayu milik perusahaan yang mulai beroperasi di Mamuju.  Di atas perahu kita harus berada di laut selama dua hari satu malam.  Beruntung jika tidak ada angin dan ombak, tapi jika cuaca tidak bersahabat, ombaknya ganas disertai angin kencang, perahu harus menepi ke pantai, tidak berani berlayar.   Sesekali dengan kapal motor milik perusahaan atau Pemda, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam.  Atau dengan kapal perintis PELNI “Menkara” yang transit di Mamuju sekali sebulan.  Dengan keadaan seperti itu, Mamuju benar-benar merupakan kota “penjara” bagi para pendatang, saking susahnya pulang kampung atau bepergian ke Makassar ketika itu.

Ke daerah itulah saya mengabdi pada tahun 1976 dengan jabatan guru agama, setelah meraih Sarjana Muda dengan gelar BA.  Waktu itu jenjang Perguruan Tinggi masih menerapkan dua tahap kesarjanaan, Sarjana Muda diselesaikan dalam tiga tahun, kemudian tambah dua tahun lagi untuk meraih Sarjana Lengkap dengan gelar Drs.   Aku berangkat dari kampung halaman di Barru menuju Majene, mulanya berharap langsung ada perahu menuju Mamuju.   Setiba di Majene, masih harus menuju pedalaman Kecamatan Somba, sekitar 30 km, tepatnya Desa Puttadda, tempat paman saya Abdullah berhijrah sejak tahun  1968.  Tidak jauh dari itu terdapat pelabuhan rakyat, di dusun Palipi tempat perahu-perahu kecil yang biasanya siap bertolak ke Mamuju.  Tapi ternyata Palipi juga lengang, terpaksa kembali ke Puttadda bermaksud menyewa perahu nelayan setempat.

Dari sana lah perahu sande kecil tanpa atap bertolak ke Mamuju, sekitar jam 21.00 malam.  Di atas perahu kami berlima, saya bersama kakak ipar, Haji Rakib, dan paman Abdullahi, serta dua awak perahu.  Setelah melewati malam itu dan sehari penuh esoknya, pelayaran cukup lancar, kami pun sampai ke perairan Mamuju sekitar jam 20.00 malam.   Dari jauh tampak Mamuju indah, dihiasi lampu merkuri sepanjang pantai.   Sempat juga terdengar sayup-sayup suara qari’ah melantunkan Al-Qur’an; itulah suara warga Mamuju yang pertama kami dengar.  Setelah menepi ke pantai sekitar jam 23.00, kami pun belum berani turun, perahu hanya ditambatkan dan kami semua memilih isterahat di perahu menanti matahari terbit di esok hari.

Di pagi hari, seusai mandi dengan sisa-sisa air seadanya di perahu, kami bergegas turun menuju pantai.   Tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh seorang tentara berdiri tegap siaga dihadapan kami, mencegat dan menanyakan apa tujuan ke Mamuju?   Setelah kami jelaskan soal penugasan dan memperlihatkan SK sebagai guru agama, alias PNS baru yang ditugaskan di kota ini, barulah ia mengizinkan lewat.   Ternyata, tentara tadi adalah petugas yang mengawasi setiap orang yang masuk Mamuju, dan mungkin sejak malam harinya sudah mencurigai dan mematai-matai kami.  Dia adalah prajurit setia pendukung GOLKAR Rezim Soeharto yang siap siaga menghadang dan memulangkan orang yang dicurigai pendukung partai lain.  Maklum waktu itu sedang persiapan menghadapi Pemilu 1977.

Ketika itu, kondisi Mamuju baru setara dengan kota Kecamatan di Kabupateen lainnya.  Mobil dinas bahkan sepeda motor yang berkeliaran masih dihitung jari.   Lampu listrik masih menggunakan diesel kecil, yang menyala dari jam 17.00 sampai jam 22.00 malam, sesudah itu kota Mamuju jadi gelap gulita, lampu-lampu merkuri di pantai kembali menjadi tiang-tiang yang membisu.  Warga kota pun hampir semuanya sudah harus tidur.  Bagi mereka yang masih ada kerjaan, terpaksa menggunakan lampo teplok.  Hal itulah yang saya lakukan dan jalani tiap malam, karena di malam nan tenang itu, saya sempatkan diri untuk menulis skripsi dengan berjudul “Koreksi Total terhdap Ahmadiyah”.

Bukan hanya listrik, air bersih pun sangat terbatas.  Air PAM baru mulai digarap, dan masyarakat pada umumnya masih menggunakan air sumur yang warnanya kuning.  Untuk mencuci pakaian, warga kota mengumpul pakaian bekasnya hingga seminggu, dan nanti pada hari Minggu mereka jalan ramai-ramai ber “piknik” ke kali Mamuju, sekitar tiga kilo meter dari kota, sambil cuci pakaian.  Walau masih perjaka, saya tidak merasakan betapa romantisnya piknik di Kali Mamuju waktu itu. Karena sebagai sosok di antara sedikit orang bergelar BA, dan berprofesi sebagai guru agama atau ustadz yang sering menjadi khatib di Masjid Raya Mamuju, tentu saja saya menikmati piknik di hati Minggu itu sebatas mencuci pakaian semata.

Masuk kota Mamuju di era 1970-an memang rasanya mejadi terasing, hubungan dengan dunia luar hampir putus total.  Tak ada media informasi kecuali siaran radio.  Surat kabar belum sampai tiap hari.  Koran dan majalah via pos sebulan sekali, diantar oleh kapal Menkara.  Apalagi yang namanya siaran televisi, itu baru sebatas impian.  Satu-satunya hiburan ialah bioskop kecil di sebuah gedung darurat tua, mungkin bekas gudang kopra atau rotan, yang biasanya memutar film-film usang yang sudah tak laku lagi di Makassar dan Pare-Pare.  Di saat lagi biskopnya kehabisan stok film, banyak orang menghibur diri dengan memutar kaset-kaset drama yang banyak dijual di satu-satunya toko ketika itu, tokoh “XIN” milik seorang Tionghoa.

Tapi, saya agaknya beruntung, karena orang yang bergelar BA di Mamuju masih dhitung jari, apalagi yang namanya Drs.  Di Departeen Agama baru saya sendiri berpredikat tertinggi (BA).  Karena itulah, baru sehari tiba di Mamuju, langsung diangkat jadi Dewan Yuri Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten yang sedang berlangsung di kota itu.  Ternyata suara qari`ah yang kemarin terdengar dari kejauhan semasih di laut, sebelum masuk kota Mamuju, adalah bagian dari kegiatan MTQ ini.

Pada hari pertama bertugas, saya diantar oleh Abdullah Thalib, Kadis Pendais Mamuju, ke madrasah tempatku mengajar, yakni Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta, milik Yayasan Kebangkitan Pendidikan Islam Mamuju.  Sebagai orang baru, tentu masih bersikap kaku, apalagi semua mata dari guru-guru yang hadir waktu itu tertuju menatap tajam, yang membuatku duduk tersipu.    Saya paham, mungkin saja mereka mengagumiku, sebagai seorang yang masih lebih muda dari mereka, datang dari kota Makassar.  Apalagi Pak Abdullah Thalib memperkenalkan saya sebagai kandidat sarjana IAIN, di hadapan mereka yang rata-rata baru tamatan PAG 6 Tahun.

Beberapa bulan kemudian saya pun didaulat menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta itu.  Kabarnya kini sudah menjadi madrasah negeri semua.  Di antara pengajar, selain Abdullah Thalib, yang saya masih ingat namanya aktif membina dan mengajar di madrasah waktu itu, adalah Aziz Anwar (alm), Hasbi Anwar (alm), Ust. Mustafa (alm), Hasnah Mustafa, Syahrir Arif, Andi Ratna (alm), Arifin HP Dara, Yanas DM, Marjani (Nurjani?), Darham Ali, Habil Amlir, Abd. Razak, Hadawiyah Thahir, dan masih ada beberapa orang yang saya lupa namanya, walau masih ingat wajahnya.

Lambat laum juga terungkap bahwa saya punya kerabat di kota Mamuju dan di Kecamatan Budong-budong.  Di Budong-budong, saya pernah diundang baca khutbah Idil Adhha.  Berangkat dari kota Mamuju ke Budong-budong, dengan perahu kecil sekitar 10 jam diayung ombak.  Separuh dari pejralanan itu harus dinikmati denga berbasah kuyup kehujanan.  Rupanya juga nenek saya seorang nakhoda, saudagar dan ustadz, pernah kawin dengan keluarga bangsawan Mamuju, yang keturunannya menjadi pejabat-pejabat di berbagai instansi setempat.  Menurut penuturan, nenek saya itu kawin dengan rumpun keluarga besar Pue Pepa, salah satu dari tujuh alur keluarga bangsawan (Pue / raja-raja) yang pernah berkuasa di Mamuju.   Saya pernah diantar berziarah ke makamnya, bahkan diantar menyaksikan bangkai perahu besarnya yang sudah tertanam dalam pasir tepi muara sungai Budong-budong.

Saya pun kemudian sangat dihormati.  Saya diminta oleh atasan saya, Abdullah Thalib, Kasi Pendais Mamuju itu untuk tinggal di rumahnya, dan disiapkan kamar khusus, dilengkapi dengan ranjang berukuran besar.  Di rumah itu pun tinggal tiga orang siswa MTS / MA yang saya pimpin dan seorang lagi siswa SMA.  Mereka semua tidur melantai dalam kamar saya, dan semua sudah seperti sahabat adanya.

Siswa saya rata-rata berbadan sehat kekar, dan cerdas, namun amat sedikit dari mereka yang lanjut ke Perguruan Tinggi, karena sulitnya ekonomi keluarga, lagi pula kota Makassar masih terlalu jauh bagi pandangan mereka ketika itu.  Diantara yang berani lanjut ke IAIN, saya ingat namanya Jamil dan Rusydan; Jamil berhasil sarjana dan jadi dosen IAIN Alauddin, sekarang sudah Master, pernah jadi Ketua KPU Sulawesi Barat, dan sudah lama jadi pejabat di Pemprov Sulawesi Barat.  Dua mantan Ka Kanwil Kementerian Agama Sul-Bar, Sahabuddin dan Mukhlis Latif pun adalah mahasiswa saya di IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar, tapi bukan dari Madarasah di Mamuju itu.

Persis dua tahun bertugas di Mamuju, skripsi saya pun selesai.  Pada Tahun 1978 itu saya meraih sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar.  Problem yang menghadang ialah ijazah sarjana tidak dapat digunakan untuk naikan pangkat III/a, terhalang oleh ketentuan tidak boleh melampaui pangkat atasan; Kasi Pendais yang masih berpangkat II/d, bahkan Kepala Kantor Departemen Agama masih juga berpangat II/d.  Meskipun demikian masih senang mengabdi di Mamuju menikmati penghargaan masyarakat pada diriku.  Adalah kebanggaan tersendiri, jika diminta oleh Ketua DPRD, Umar Dar yang tokoh Mamuju itu, atau oleh Sekwilda, Hamat Yusuf asal Maros, untuk menyertai mereka pada acara di kota, atau berkunjung ke kecamatan dan desa.  Di sana pun kita dihargai masyarakat bak raja dan pangeran, meskipun sebenarnya tujuan berkunjung adalah untuk melayani mereka.  Semua itu menambah spirit pengabdian, apalagi sedikit imbuhan, kerabat yang juga tokoh masyarakat itu sering menggoda ingin memasangkan saya dengan kerabat di Mamuju, mengulangi kisah sang nenek bergabung kembali dengan rumpun keluarga Pue Pepa.   Hampir-hampir saja Makassar dan kampung halaman menjadi terlupakan.

Tapi keluarga di Makassar dan Barru tak henti-hentinya mendesaak saya untuk pindah.  Mereka punya caranya sendiri, dengan rencana cerdas menikahkan saya dengan kerabat juga.  Lagi-lagi keluarga isteri kemudian keberatan kalau saya masih tetap di Mamuju.  Akhirnya perpindahan tak terelakkan lagi, namun awalnya bukan ke Barru, melainkan ke Soppeng 1980, nanti pada tahun 1982 baru beralih ke Barru.  Di Soppeng dan Barru saya mengedit kembali skripsi saya untuk diterbitkan oleh Panji Masyarakat, majalah Islam nasional pimpinan Buya Hamka, dengan judul Koreksi Total terhadap Ahmadiyah.  Hampir setahun lamanya, judul buku saya itu menghiasi sampul belakang majalah Panji Masyarakat.

Bermodalkan buku itulah, saya ikut testing masuk Program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta pada tahun 1986, walaupun tidak berstatus dosen.  Saya menjadi orang pertama peserta Program S2 dan S3 itu yang tidak berstatus dosen.  Ikut Pasca Sarjana merupakan babak baru episode berikutnya dalam riwayat hidup saya sebagai akademisi sebelum akhirnya aktif sebagai politisi.  Sebelum lanjut ke Pasca Sarjana, saya sempat ditugaskan di Majene (1984-1987).  Di Majene inilah naluri intelektual seakan mendorong semangat untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya di Jakarta.

 

HARGAILAH SANG GURU

Hargailah Sang Guru

(Dikutip dari buku Islam Rahmah untu Bangsa, karya Prof.Dr.Hamka Haq, MA, penerbita: Baitul Muslimin Indonesia)

Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa guru, tidak akan pernah ada peradaban di muka bumi.  Tanpa guru, manusia hanya mengenal kebiadaban-kebiadaban.  Sebab, guru-lah yang memberitahu generasi manusia dari zaman ke zaman tentang kemaslahatan yang perlu dilestarikan secara akumulatif dalam sejarah peradaban.  Karena itu tidak salah sebuah adagium yang menyatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Guru menjadi pahlawan karena profesionalitas dan ketekunan dalam mengabdi untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsanya.   Dia memilih profesi itu tidak sekadar sebagai sumber nafkah melainkan sebagai sebuah kehormatan tersendiri dalam pengabdian kepada masyarakat dan sekaligus juga ibadah kepada Tuhan.  Di beberapa tempat, guru disapa dengan gelar “tuan”, sehingga secara lengkap disapa “tuan guru”.  Mungkin ini terinspirasi dari sebuah riwayat yang berbunyi man `allamaka harf(an) fa huwa mawlaka (barang siapa yang mengajarkan satu huruf padamu, maka dia adalah tuanmu).

Namun dewasa ini, sudah sangat jarang orang berpikir betapa sulitnya menjadi guru yang profesional dan terhormat itu.  Kebanyakan orang hanya melihat sosok guru yang kehidupannya amat sederhana dan pas-pasan.  Padahal  setiap harinya guru dituntut untuk berprestasi, meningkatkan ilmu dan wawasannya, yang untuk itu ia tentu terbebani dengan biaya buku, majalah, koran dan bahkan televisi; janganlah menyebut komputer dan internet.  Karena itu, ia tidak henti-hentinya berusaha mengembangkan potensi pengetahuannya, minimal metode pengajaran dan materi yang disampaikan kepada anak didik.  Dia juga harus selalu berupaya memiliki fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bagi pencapaian prestasi,  dan tak lupa pentingnya kesehatan yang prima.

Guru yang baik bukan hanya sekadar pintar, tetapi ia juga harus sukses dalam mewariskan kepintaran kepada generasi bangsa.  Dengan demikian ia menjadi pelopor pembaharuan kehidupan, lewat pendidikan yang digelutinya.  Untuk itu, seorang guru yang profesional tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas ilmunya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menerasnformasikan kepada orang lain (anak didik).  Pendeknya dia harus dapat membuktikan dirinya sebagai guru yang baik, didukung dengan penguasaan metodologi pengajaran (metode didaktik) yang memadai.

Sebagai pembaharu yang mengantar kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, lebih berbudaya, maka guru seharusnya merasa bangga akan tugasnya sebagai guru.  Dia memilih pekerjaan yang membawa dirinya menjadi mulia dan terhormat dan membawa masyarakatnya menjadi cerdas dan beradab.  Sang guru yang terhormat itu tidak akan pernah merasa rendah dengan posisinya sebagai guru.  Hanya dengan begitu, guru termotivasi untuk mengembangkan diri (SDM) dan profesi yang dibanggakannya itu.  Namun di sisi lain, secara jujur harus pula diakui bahwa nasib guru memang masih menyedihkan, terlebih lagi akibat semakin banyaknya gejala pelecehan terhadap profesinya.  Hal ini disebabkan, karena kehidupan guru pada umumnya masih di bawah standar kesejahteraan, sehingga masyarakat yang cenderung materialis hanya memandang guru dengan sebelah mata.

Sikap negatif masyarakat seperti itu berbanding terbalik dengan setumpuk tuntutan mereka terhadap guru.  Mereka semakin tidak senang bila guru mencari pekerjaan lain guna menutupi biaya hidupnya yang semakin sulit.  Padahal, sesungguhnya siapakah yang salah sehingga profesi guru belum menjanjikan kesejahteraan dalam dunia yang serba materialis?.   Godaan yang biasa melanda seorang guru ialah melirik sumber nafkah di luar profesinya, atau minimal mengais tambahan rezki lewat “komersialisasi” statusnya sebagai guru.  Maka, yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini ialah bagaimana memberi jaminan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi para guru agar tetap menjadi guru profesional.

Ironis memang, guru sebagai pahlawan yang nasibnya sungguh menyedihkan. Guru kadang tidak lagi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, justru sering menjadi pahlawan tanpa imbalan jasa.  Sungguh berbeda nasib yang dialami oleh seorang tentara yang jadi pahlawan, bertempur di medan perang, yang di hadapannya terbentang harapan kenaikan pangkat, anugerah bintang jasa yang semakin berjejer rapi di dadanya, dan selama dalam tugas operasi, tunjangannya pun semakin berlimpah.  Bandingkan dengan seorang guru misalnya yang bertugas nun jauh di desa, entah di pedalaman hutan dengan sejumlah binatang buasnya atau di pulau-pulau terpencil di balik gulungan ombak yang ganas, nasib guru biasa-biasa saja; gaji dan kenaikan pangkatnya sering terlambat dibanding dengan rekan-rekannya yang ada di kota; maka lengkaplah nasibnya menjadi pahlawan tanpa imbalan jasa.

Ajaran Islam memberi pesan: “Berilah pekerja itu upah sebelum keringatnya kering”. , namun nasib guru belum tersentuh dengan pesan ini.  Bukan hanya keringatnya yang kering, malah badannya pun kadang menjadi semakin kurus kering.  Untung saja masyarakat di desa adalah manusia yang ramah dan pintar memberi penghargaan pada tuan guru, sehingga tuan guru pun masih betah menekuni profesinya, walaupun jauh dari kota.

Lain lagi, nasib guru-guru yang ada di perkotaan.  Meskipun mereka relatif lebih mujur dengan kelancaran kenaikan pangkat, atau lebih mudah memperoleh fasilitas kesejahteraan, namun mereka pun kadang menghadapi siksaan psikologis yang luar biasa.  Akibat arus materialistik yang semakin deras dalam kehidupan kota, orang tua murid (siswa) sangat menaruh harapan pada anaknya untuk berprestasi demi masa depan.  Harapan seperti ini kadang mendorong orang tua untuk memaksa tuan guru, kalau tidak mengintimidasi dan menerornya, agar angka-angka rapor anaknya digelembungkan di luar batas logika.  Ada pula yang menggodanya dengan imbalan yang menggiurkan.  Di sinilah, tuan guru diuji apakah tetap pada idealisme sebagai guru yang profesional ataukah hanyut dengan segala godaan yang dialaminya?.

Keadaan di atas barulah secuil kisah tentang guru di sekolah pemerintah, yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).  Bagaimana nasib guru honorer yang sema-mata bermodalkan semangat pengabdian, nasib sebahagian besar mereka tentu lebih menyedihkan lagi.   Tidak perlu diungkit di sini, sebab bangsa kita biasanya sudah merasa cukup dengan menyampaikan ucapan “terima kasih” kepada mereka.   Terima kasih, tanpa disertai tanda terima kasih, begitulah nasib para guru honorer kita.

 

 

SEJAUH MANA UMAT ISLAM KETINGGALAN DARI UMAT LAIN?

SEJAUH MANA UMAT ISLAM  KETINGGALAN DARI UMAT LAIN?

Sudah lebih tiga dekade kita umat Islam mencanangkan kebangkitan, yakni sejak masuknya abad XIV H, dan kini sudah memasuki tahun 1436 H.   Namun apakah kita sudah bangkit atau masih jalan di tempat.  Untuk mengukur sejauh mana ketinggalan kita dalam peradaban dunia, kita perlu tahu sudah sejauh mana kemajuan umat agama lain.  Pada tahun 2009, saya pernah menemukan artikel yang mengungkapkan kemajuan yang dicapai kaum Yahudi dan Kristen.  Ada baiknya artikel tersebut saya kemukakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai berikut:

Beberapa pemikiran: Ekstrak pidato Hafez Mohamed AB: Direktur Jenderal, Al Baraka Bank (Bank Islam komersial yang beroperasi di Pakistan sejak 1991)

DILIHAT DARI SEGI DEMOGRAFI:

  • Populasi kaum Yahudi se Dunia, hanya 14 juta. Distribusi: 7 juta di Amerika, 5 juta di Asia, 2 juta  di Eropa dan sekitar 100 ribu di Afrika
  • Populasi Muslim se Dunia: 1,5 miliar. Distribusi: Satu miliar di Asia / Timur Tengah, 400 juta di Afrika, 44 juta di Eropa dan 6 juta di Amerika.  Artinya Setiap lima orang manusia pasti ada seorang Muslim.  Untuk setiap satu Hindu ada dua Muslim;  Untuk setiap Buddha ada dua orang Muslim; Untuk setiap satu orang Yahudi ada 107 orang Muslim.

NAMUN 14 JUTA ORANG YAHUDI JAUH LEBIH KUAT DARIPADA SELURUH 1,5 MILIAR MUSLIM. MENGAPA?  BERIKUT ADALAH BEBERAPA ALASAN:

  • Penggerak Sejarah Dunia Dewasa ini pada umumnya Yahudi:
    • Albert Einstein Yahudi
    • Sigmund Freud Yahudi
    • Karl Marx Yahudi
    • Paul Samuelson Yahudi
    • Milton Friedman Yahudi
  • Tokoh Terpenting Dunia Medis:
    • vaksinasi Needle: Benjamin Ruben Yahudi
    • Polio Vaccine Jonas Salk Yahudi
    • Leukemia Obat Gertrude Elion Yahudi
    • Hepatitis B Baruch Blumberg Yahudi
    • Sifilis Obat Paul Ehrlich Yahudi
    • Neuro otot Elie Metchnikoff Yahudi
    • Endokrinologi Andrew Schally Yahudi
    • Terapi kognitif. Aaron Beck Yahudi
    • pil kontrasepsi Gregory Pincus Yahudi
    • Pemahaman Manusia Eye. G. Wald Yahudi
    • Stanley Cohen Yahudi
    • Ginjal Dialisis Willem Kloffcame Yahudi.
  • Pemenang Hadiah Nobel:

Dalam 105 tahun terakhir, 14 juta orang Yahudi telah memenangkan 180 hadiah Nobel sementara 1,5 miliar Muslim telah memberikan kontribusi hanya 3 pemenang Nobel

  • Penemuan yang mengubah sejarah
    • Chip Pengolahan Mikro. Stanley Mezor Yahudi
    • Rantai Reaktor Nuklir Leo Sziland Yahudi
    • Fiber Optik Kabel Peter Schultz Yahudi
    • Lampu Lalu Lintas Charles Adler Yahudi
    • Stainless Steel Benno Strauss Yahudi
    • Suara Film Isador Kisee Yahudi
    • Telepon Mikrofon Emile Berliner Yahudi
    • Video Tape Recorder Charles Ginsburg Yahudi
  • Bisnis Global Berpengaruh:
    • Polo Ralph Lauren Yahudi
    • Coca Cola Yahudi
    • Levi Jeans Levi Strauss Yahudi
    • Starbuck Howard Schultz Yahudi
    • Google Sergey Brin Yahudi
    • Komputer Dell Michael Dell Yahudi
    • Oracle Larry Ellison Yahudi
    • DKNY Donna Karan Yahudi
    • Baskin Robbins & Robbins Irv Yahudi
    • Dunkin Donuts Bill Rosenberg Yahudi
  • Intelektual / Politisi Berpengaruh:
    • Henry Kissinger, AS Sec Negeri Yahudi
    • Richard Levin, Presiden Yale University Yahudi
    • Alan Greenspan, AS Federal Reserve Yahudi
    • Joseph Lieberman Yahudi
    • Madeleine Albright, US Sec Negeri Yahudi
    • CasperWeinberger, US Sec Pertahanan Yahudi
    • Maxim Litvinov, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Yahudi
    • David Marshal, Ketua Menteri Singapura Yahudi
    • Isaacs Isaacs, Gov-Gen Australia Yahudi
    • Benjamin Disraeli, British Statesman Yahudi
    • Yevgeny Primakov, PM Rusia Yahudi
    • Barry Goldwater, AS Politikus Yahudi
    • Jorge Sampaio, Presiden Portugal Yahudi
    • Herb Gray, Wakil – PM Kanada Yahudi
    • Pierre Mendes, PM Perancis Yahudi
    • Michael Howard, British Home Sec. Yahudi
    • Bruno Kriesky, Kanselir Austria Yahudi
    • Robert Rubin, US Treasury Sec Yahudi
  • Media global yang Berpengaruh
    • Walf Blitzer, CNN Yahudi
    • Barbara Walters ABC News Yahudi
    • Eugene Meyer, Washington Post Yahudi
    • Henry Grunwald, Majalah Time Yahudi
    • Katherine Graham, Washington Post Yahudi
    • Joseph Lelyeld, New York Times Yahudi
    • Max Frankel, New York Times Yahudi
  • Philanthropists Dunia:
    • George Soros Yahudi
    • Walter Annenberg Yahudi

MENGAPA MEREKA KUAT? MENGAPA MUSLIM TIDAK BERDAYA?

  • Berikut alasan lain: Kita umat Islam telah kehilangan kapasitas untuk memproduksi pengetahuan.
  • Dalam seluruh Muslim Dunia (57 Negara Muslim) hanya ada 500 perguruan tinggi (berkelas dunia?)
  • Di Amerika Serikat saja, 5,758 universitas
  • Di India sendiri, 8.407 perguruan tinggi
  • Tidak satu universitas di seluruh fitur Dunia Islam di Top 500 Universitas Ranking Dunia
  • Literasi (mampu baca dan tulis) di Dunia Kristen 90%
  • Literasi (mampu baca dan tulis) di Dunia Muslim 40%
  • 15 negara-negara mayoritas Kristen, angka melek huruf 100%
  • Tidak ada Negara mayoritas Muslim yang angka melek huruf sampai 100 %
  • 98% di negara-negara Kristen selesai pendidikan dasar.
  • Hanya 50% di negara-negara Muslim menyelesaikan pendidikan dasar.
  • 40% penduduk di negara-negara Kristen masuk universitas
  • Di negara-negara Muslim 2%.
  • Negara-negara mayoritas Muslim memiliki 230 ilmuwan per satu juta Muslim
  • Amerika Serikat memiliki 5000 per satu juta
  • Dunia Kristen 1.000 teknisi per satu juta.
  • Seluruh Dunia Arab hanya 50 teknisi per satu juta.
  • Muslim se Dunia mnghabiskan biaya penelitian / Development 0,2% dari PDB
  • Dunia Kristen menghabiskan 5% dari PDB

Kesimpulan:  Dunia Muslim tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi pengetahuan.

  • Cara Lain untuk menguji tingkat pengetahuan adalah derajat menyebarkan pengetahuan.
    • Pakistan 23 surat kabar harian per 1.000 warga
    • Singapore 460 per 1000 penduduk.
    • Dalam judul buku UK per satu juta orang adalah 2000
    • Di Mesir judul buku per satu juta orang hanya 17

Kesimpulan: Dunia Muslim gagal untuk mengembangkan pengetahuan

  • Menerapkan Pengetahuan sebagai tes alternatif:
    • Ekspor produk teknologi tinggi dari Pakistan adalah 0,9% dari ekspor.
    • Di Arab Saudi adalah 0,2%
    • Kuwait, Maroko dan Aljazair 0,3%
    • Singapura saja 68%

            Kesimpulan: Dunia Muslim gagal untuk menerapkan pengetahuan.  

Apa yang Anda simpulkan? tidak perlu memberitahu angka berbicara sendiri sangat keras kita tidak dapat mendengarkan

SARAN:

Silakan mendidik diri sendiri dan anak-anak Anda. selalu mempromosikan pendidikan, tidak kompromi terhadap hal itu, jangan mengabaikan sedikitpun kesalahan arah anak-anak Anda dari pendidikan (dan tolong, Demi Allah, jangan menggunakan kontak pribadi atau sumber (posisi) anda untuk mempromosikan anak-anak Anda dalam pendidikan mereka, jika mereka gagal, biarkan mereka dan membuat mereka belajar untuk lulus, b / c jika mereka tidak bisa melakukannya sekarang, mereka tidak akan pernah bisa).

Kita  adalah bangsa terbesar dan terkuat di dunia, semua yang kita butuhkan adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi diri kita sendiri.  Kemenangan kita adalah hanya dengan pengetahuan, iman, kreativitas kita, melek kita …  Dan tidak ada yang lain.

… Ayo bangun …

Setelah membaca angka-angka yang dipaparkan oleh Hafez Mohamed di atas, serta kesimpulan-kesimpulan yang diajukannya setiap item, maka sadarlah betapa jauhnya kita umat Islam tertinggal.  Dan solusi yang ditawarkannya ialah: Umat Islam harus merenggut ilmu pengetahuan, tidak hanya iman.   Renungkan firman Allah SWT.  Q.S. al-Mujadalah (58): 11:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

Umat Islam dewasa ini baru (kembali) pada tingkat memiliki iman, belum menjadi penguasa sains dan teknologi.  Inilah tantangan kita bersama.  Di sinilah jihad harus difokuskan, yaitu jihad untuk menguasai sains dan teknologi.  Kita harus membangun kerjasama peradaban dengan sumber-sumber sains dan teknologi yang kini masih dimonopoli oleh Barat, Amerika dan Eropa.   Bahkan membangun kerjasama dengan penguasa baru teknologi moderen yakni Tiongkok.  Rasulullah SAW sendiri bersabda: “Uthlub al-`ilma wa law bi al-Shiin” (Tuntutlah ilmu walau ke negeri Tiongkok).  Lihat dalam Al-Rubay` bin Habib al-Bashriy, Musnad al-Rubay`, (Beyrut: Dar al-Hkmah, 1415 H.), Juz I, h. 29.

Wa’Llahu a`lam bi al-shawab.

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH ANTI ISLAM

pdip

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH

ANTI ISLAM

Seiring dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, beredar di media sosial fitnah bahwa PDI Perjuangan itu anti Islam.  Fitnah tersebut bertujuan melarang umat Islam memilih Calon Legislatif dan Capres/Cawapres PDI Perjuangan.  Bahkan di antara fitnah itu dikatakan datang dari Pemngurus MUI Pusat.  Antara lain fitnahnya begini: “Saya sangat kecewa dgn ketidaktahuan masyarakat kita yang memilih PDIP dalam pemilu kemarin. PDIP itu partai yang anti Islam. “Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.”. ini Partai Anti Islam !!!. Kenapa banyak Umat Islam yang tidak tahu?. Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.! MUI yg memberi catatan utk PDIP, dg maksud utk memberi info kaitannya dgn Pilpres… Jokowi yg mengusung PDIP, ada agenda di balik itu tentunya… Ideologiny Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia, Ya Allah, jangan biarkan NKRI jatuh ke tangan pemimpin yang tak amanah… Hanya kepada-Mu kami bermunajat, mengemis untuk ummat Islam NKRI… Kabulkanlah do’a kami

Jawaban Terhadap Fitnah

Berikut ini kami akan menjawab satu persatu fitnah yang dihembuskan oleh pihak sebagaimana dikemukakan pada halam pembukaan di atas.

  1. PDI Perjuangan itu partai yang anti Islam.?

Adalah logika yang sangat keliru jika memvonis PDI Perjuagan sebagai partai anti Islam.   Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2010-1015, dan juga periode sebelumnya, lebih banyak diisi oleh umat Islam ketimbang umat agama lain.  Katua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Tjahjo Kumolo adalah Muslim yang taat.  Demikian pula pada Tingkat DPD (Provinsi) dan pada tingkat DPC (Kabupaten/Kota), kecuali Provinsi dan Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas umat agama lain.   Di antara warga Muslim yang duduk pada tingkat DPP, adalah Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, anggota KAHMI (Korps Alumni HMI) dan Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Guru Besar IPB; juga Prof. Dr. Hamka Haq, MA adalah Anggota Penasehat Majelis Ulama (MUI) Pusat, berlatar belakang akademisi studi agama Islam, dan guru besar UIN Alauddin Makassar.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, direkomendasikan berdirinya ormas-ormas sayap PDI Perjuanagan, termasuk ormas Islam.  Maka berdirilah ormas Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dideklarasikan pada tanggal 29 Maret 2007, yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah menurut ajaran Islam rahmatan lil`alamin.    Sampai hari ini Ormas BAMUSI baru sempat membentuk cabangnya di 27 Provinsi. Dalam struktur kepengurusan, BAMUSI merekrut tokoh-tokoh dan kader-kader dari ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pada setiap jenjang, di samping melibatkan juga ormas-ormas Islam lokal setempat.  Pada tingkat pusat, duduk sebagai Pembina Bamusi adalah Prof.Dr.Syafi`i Ma`arif (Mantan Ketua Umum PP  Muhammadiyah) dan Prof.Dr.Said Aqil Syiraj (Ketua Umum PB NU).

Di tingkat pusat dan beberapa daerah, BAMUSI telah menyemarakkan syiar Islam, baik dalam bentuk penerbitan serial khutbah (Bamusi DKI) dan sejumlah Edaran tentang pdoman pelaksanaan ibadah, juga aktif dalam pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) bekerjasama dengan partai.  Sejak berdirinya Bamusi, PDI Perjuangan tidak pernah alpa memperingati HBI (Tahun Baru Hijriyah, Nuzul “Qur’an, Maulid, Isra Mi`raj, Idil Fitri dan Idil Adhha) yang diisi dengan diskusi keislaman dan kebangsaan.  Lapangan Parkir Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung menjadi saksi kesemarakan Idil Fitri dan Idil Adhha setiap tahunnya. Termasuk Pemotongan hewan kurban, PDI Perjuangan pada tingkat pusat dan beberapa daerah, tidak pernah alpa minimal 10 ekor.  Bahkan pada tahun 2008, jumlah sapi kurban mencapai 113 ekor pada tingkat DPP.  Pada tingkat DPD dan DPC pun diinstruksikasn beramal seperti itu.

 

  1. Semua RUU yang diajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak.? Termasuk UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Tidak benar bahwa setiap RUU yang berbau Islam ditolak oleh PDI Perjuangan.  Kalau ada sikap PDI Perjuangan yang terkesan menolak, maka sebenarnya, secara substansial PDI Perjuangan tetap menerima konten (materi) nya, tetapi secara teknis PDI Perjuangan memandang tidak perlu lagi diatur dalam UU baru karena telah diatur dalam UU lain yang berkaitan dengannya.   Misalnya UU Pornografi, telah diatur secara jelas dalam KUHP.  Begitupun misalnya Bank Syariah, tidak perlu lagi diatur secara khusus, karena telah diatur dalam UU dan sejumlah peraturan menyangkut Keuangan dan Perbankan.  Untuk memenuhi maksud tersebut, Bank Syariah secara konstitusional telah diakui di Indonesia sejak tahun 1992 dengan berlakunya Undang-Undang No. 7  Tahun 1992 tentang Perbankan.  Selanjutnya terbit pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1998  yang memberi peluang lebih luas bagi perbankan syari`ah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus unit syari`ah.  Bank Syariah sebagai bahagian tak terpisahkan dari sistem perbankan nasional, payung hukumnya tetap mengacu pada sistem perbankan nasional, sehingga dipandang belum memerlukan UU baru lagi.

Ekonomi syariah haruslah sejalan dengan kebijakan makro ekonomi nasional.  Dengan demikian, institusi ekonomi syariah tidak akan egoistik menghembuskan isu-isu keharaman produk institusi ekonomi konvensional, karena hal tersebut dapat dinilai memperalat isu agama untuk persaingan terhadap sistem konvensional.  Biarlah masyarakat memilih dengan kesadarannya sendiri tanpa penggiringan ke jenis dan sistem ekonomi tertentu atas nama agama.

Dalam proses lahirnya UU yang berkaitan dengan keuangan syariah, jika memang sangat dibutuhkan dan belum mempunyai payung hukum, PDI Perjuangan justru kadang pro aktif di dalamnya.  Misalnya RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk yang disahkan pada 7 April 2008 menjadi UU SBSN (sukuk).  Sukuk menurut fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah semacam surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil.  Untuk memproses  RUU SBSN (Sukuk) tersebut menjadi UU SBSN (Sukuk), Fraksi PDI Perjuangan mengambil inisiatif dan menugaskan Olly Dondokambey sebagai Ketua Panja (Pnitia Kerja) RUU ersebut.  Ini bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak alergi dengan UU yang berbau Syariah.

 

  1. Sikap PDI Perjuangan terhadap Perda Syariah?

Menyangkut Perda Syariah yang lahir di sejumlah Daerah, PDI Perjuangan juga sangat menyetujui substansi (konten) nya, tapi secara teknis PDI Perjuangan menghendaki Perda yang berbau Syariah seharusnya diangkat sebagai Perda yang bersifat umum, sehingga tidak terkesan sebagai Perda diskriminatif yang hanya berlaku untuk sekelompok warga negara (Muslim) saja.  Misalnya Perda Syariah Tentang Minuman Keras (Miras) sebaiknya menjadi Perda yang berlaku umum, sehingga tidak memperatas-namakan Syariah.  Sebagai contoh, Perda Miras yang pada awal tahun 2014 berhasil disahkan dan berlaku umum di Papua; perda tersebut diterima oleh semua kalangan, semua agama dan etnis, sehingga tidak menimbulkan gesekan negatif antara sesama warga negara di daerah tersebut.

Akan halnya Perda Syariah menyangkut Jilbab, agaknya perlu dijelaskan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  Pasal ini mengharuskan Negara dan pemerintah memberi perlindungan atau jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi tidak berarti Negara dan Pemerintah berfungsi mewajibkan warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.  Misalnya ibadah shalat, Negara dan Pemerintah tidak berkewenangan memaksa warga negara Muslim untuk bershalat, tetapi pada sisi lain negara harus memfasilitasi dan menjamin keamanan warga negaranya yang ingin bershalat.  Demikian pula ibadah haji, Negara dan pemerintah tidak dapat memaksakan setiap Muslim yang mampu untuk berhaji.  Namun, Negara dan Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan melindungi keamanan umat Islam yang ingin berhaji.

Dalam kontek dan analogi seperti shalat dan haji itulah PDI Perjuangan menyikapi setiap gagasan untuk melahirkan perda syariah, misalnya jilbab.  Negara dan pemerintah juga tidak berkewenangan memaksa setiap umat Islam (perempuan) untuk berjilbab.  Dengan demikian Negara dan pemerintah (pemerintah daerah) tidak perlu membuat peraturan yang mengharuskan setiap Muslimah untuk berjilbab. Akan tetapi di sisi lain, Negara akan menjamin kebebasan wanita Muslimah untuk berjilbab, bagi mereka yang ingin memakainya, misalnya di sekolah / kampus, termasuk sekolah / kampus swasta milik non Muslim.   Karena itu, wanita Muslimah yang ingin memakai jilbab di sekolah negeri dan swasta, hak-hak mereka dijamin berdasarkan Peraturan Mendikbud No 45 Tahun 2014.

 

  1. UU Pendidikan mereka (PDI Perjuangan) walk out?

Adalah salah besar jika dikatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan walk out ketika UU Sisidiknas disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI 11 Juni 2003, karena justeru  PDI Perjuangan memang sengaja tidak hadir.  Ketidak hadiran Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI P) bukan karena tidak menyetujui RUU Sisdiknas menjadi UU, karena secara substansial F-PDI P telah menyetujui RUU ersebut, termasuk rumusannya, sampai Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar jelas-jelas menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas persetujuan tersebut.

Perlu juga diingat bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri, pada saat tersebut juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.  Andai kata F-PDI P memang benar-benar tidak setuju pada RUU Sisdiknas tersebut, maka akan pastilah Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Menteri Pendidikan untuk menarik RUU Sisdiknasd tersebut dan menggantinya dengan RUU Sisdiknas yang baru; namun hal tersebut tidak dilakukan.

Singkatnya, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa ketidak hadiran F-PDI P menunjukkan sikap yang anti Islam, sangatlah melanggar kaedah logika, dengan dua alasan.  Pertama, bahwa seandainya memang benar PDI Perjaangan menolak RUU UU Sisdiknas, tentu saja Presiden Megawati (selaku Ketua Umum PDI Perjuangan) menarik RUU tersebut, tapi itu tidak dilakukannya.  Kedua, bahwa RUU yang disahkan itu bukan produk khusus syariah, tetapi UU Sistem Pendidikan Nasional, jadi tak ada kaitannya drengan soal setuju atau tidak pada syariah.

  1. UU Pornografi juga benarkah PDI Perjuangan tidak setuju.?

KUHP sendiri melarang keras perbuatan asusila, seperti menyebarkan gambar dan tulisan porno (pasal 281, 282, 283).  Demikian pula KUHP (pasal 290) melarang keras perbuatan cabul, apalagi terhadap wanita di bawah umur, dan lebih-lebih jika wanita di bawah umur itu disetubuhi di luar nikah. Semuanya diancam hukuman paling lama tujuh tahun.   Jika mengakibatkan penderitaan fisik, hukumannya paling lama dua belas tahun; dan jika wanita sampai mati, hukumannya lima belas tahun.  Hukuman lima belas tahun juga dijatuhkan atas pelaku cabul terhadap sesama jenis kelamin di bawah umur  (pasal 292).

Semangat anti perzinaan, pornografi dan pornoaksi menurut syariah sesungguhnya telah menjadi semangat yang sama dalam sejumlah pasal KUHP.  PDI Perjuangan merasa tidak perlu ada UU atau Perda, karena payung hukumnya sudah ada, tinggal melakukan aksi yang konkret.

Karena itulah kader PDI Perjuangan yang menjabat Walikota Surabaya berani mengambil langkah konkret untuk membubarkan lokalisasi PSK.  Ada yang mencoba memisahkan langkah tersebut dengan PDI Perjuangan, seolah-olah hanya merupakan langkah murni dari Walikota saja.  Untuk itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri membantah kalau rencana penutupan lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Surabaya, tidak direstui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Risma mengatakan mendapat dukungan dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.  Demikian pernyataan Risma kepadaTempo, Kamis 20 Juni 2014.  Bahkan kata Risma, Ibu Megawati berpesan agar pemerintah kota Surabaya menangani pekerja seks komersial yang mengidap HIV/AIDS.

Coba renungkan dengan akal budi yang sehat, siapakah selain Risma yang berani melakukan tindakan spektakuler seperti itu.  Banyak wali kota yang mungkin diusung oleh partai-partai Islam yang justeru tidak berani melakukan pembersihan lokalisasi PSK di daerah/kotanya, hal yang seharusnya dilakukan ketimbang hanya memperbanyak perda-perda yang berwacana mengharamkan PSK, tanpa tindakan nyata menghapuskannya.

  1. UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan, benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Sebenarnya PDI Perjuangan sangat menyetujui substansi dari RUU tersebut, namun sikap PDI Perjuangan menyangkut hal ini adalah berlandaskan dua hal, yakni:

Pertama, PDI Perjuangan menengarai adanya keinginan pemerintah (Kementerian Agama) lewat Undang Undang itu untuk mengambil alih penangannya yang selama ini sudah ditangani secara baik oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dalam hal ini PDI Perjuangan adalah semata-mata bermaksud untuk menegakkan wibawa dan kewenangan MUI menyangkut produk halal tersebut.

Kedua, bahwa soal produk halal telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan pemerintah.  Untuk hal ini, sebenarnya telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.  Undang-Undang ini kemudian diikuti sejumlah peraturan, termasuk Inpres dan Surat Keputusan dari dua menteri (Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian).  Lebih dari itu, terbit pula Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Pangan, dinyatakan perlunya produsen atau importir pangan mencantumkan label halal, guna melindungi konsumen Muslim dari barang yang diharamkan syariah (pasal 30 huruf e).    Mereka yang mengedarkan pangan tidak seuai dengan mutu (halal) atau menyalahgunakan label akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 58).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes /SK /I /1996, tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dinyatakan bahwa makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram menurut hukum agama Islam (pasal 1 ayat 2).   Tujuan tulisan halal pada label itu dimaksudkan sebagai jaminan kehalalan suatu makanan bagi pemeluk agama Islam (pasal 1 ayat 3).  Karena itu, produsen atau importir yang mencantumkan label “halal” harus bertanggung jawab atas halalnya makanan tersebut (pasal 5).

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/ MENKES/SK/VIII/1996, dinyatakan bahwa produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal”, wajib siap diperiksa oleh Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (pasal I ayat 1).   Hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut, diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat, atau penolakan bagi yang tidak memenuhinya (pasal I ayat 2).

Persoalan yang mencuat pula ialah pasokan daging dari luar negeri.  Untuk memberi jaminan kehalalan, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 745/KPTS/TN. 240/ 12/ 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.  Di dalamnya termuat ketentuan bahwa pemasukan daging untuk keperluan konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal (pasal 8 ayat 1).

Selain itu terbit pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/ KPTS/ TN.330/4/1994, tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya.  Di dalamnya ditetapkan syarat-syarat dan tata cara pemotongan unggas, antara lain ditegaskan bahwa penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam (pasal 3 huruf d).   Kemudian ditegaskan bahwa menyembelih unggas dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara agama Islam, yaitu membaca basmalah, memutus jalan napas, memutus jalan makanan, dan memutus dua urat nadi (pasal 6 ayat 2).  Sungguh luar biasa, demikian terinci dan telitinya guna menyesuaikan ketentuan hukumnya dengan syariat Islam.

Sebagai konsumen, umat Islam lebih memperoleh jaminan hak-haknya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Undang-Undang ini mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa (pasal 4 huruf a.).  Berkaitan dengan makanan halal, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (pasal 8 huruf h).  Mereka yang melanggar ketentuan ini, akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 62 ayat 1).

Jika diperhatikan secara cermat, segenap produk perundang-undangan dan peraturan tentang pangan dan yang berkaitan dengannya, seperti dikemukakan di atas, rasanya telah sangat memenuhi ketentuan syariat Islam.  Tak salah jika dikatakan bahwa Undang-Undang dan peraturan tersebut telah menerapkan syariah secara kultural, tanpa menyebut dirinya sebagai produk syariah, sehingga tidak menjadi Undang-Undang diskriminatif.

 

  1. Yang mengusung Jokowi adalah PDIP, benarkah ada agenda di balik itu tentunya yaitu Ideologi Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia,?

Adalah tidak benar bahwa jika Jokowi menjadi Presiden, sistem ekonomi Indonesia akan menjadi sistem sosialis komunis.   Jokowi selaku kader PDI Perjuangan tentu akan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan ideologi PDI Peruangan yakni ekonomi kerakyatan, yang dibangun secara mandiri (berdikari) sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidan ekonomi dan Bermartabat di bidang budaya.

Sistem ekonomi kerakyatan justeru sejalan dengan sistem ekonomi yang diajarkan Islam, yakni sama-sama berpihak pada rakyat kecil (ekonomi lemah).  Pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi merupakan ajaran Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).   Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati,

Sejalan dengan semangat keislaman tersebut, PDI Perjuangan merasa bertanggung jawab untuk memberdayakakan rakyat di bidang ekonomi.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran prinsip ekonomi kerakyatan sekaligus penyimpangan syariah yang harus dicari solusinya.   Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum kapitalis (pemodal atau pebisnis).

Maka adalah sangat ironis jika gagasan ekonomi kerakyatan yang menjadi inti perjuangan PDI Perjuangan seperti diuraikan sepintas lalu di atas dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dipandang membahayakan umat Islam.  Bukankah rakyat kecil yang menjadi tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebahagian besarnya umat Islam di hampir seluruh pelosok negeri kita?    Wahai para ulama dan tokoh Islam mari kita memahami bahwa ajaran Islam soal ekonomi sangat sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan dan Tri Sakti Bung Karno yang bertujuan membangun kedaulatan ekonomi bagi rakyat, atas dasar kegotong royongan dan secara mandiri (Berdikari).  Wallahu A’lam bi al-Shawab.

Menebar Ratu Balqis di Nusantara

Menebar Ratu Balqis di Nusantara

Melihat kenyataan bahwa kuota 30 % bagi perempuan untuk anggota legislatif masih sangat sulit terpenuhi, maka hal ini patut direnungkan dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2014.   Untuk itu, sengaja dimuat di blog ini artikel dari buku Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA, Mengabdi Bangsa bersama Presiden Megawati, h. 131-154 dari (400 halaman), dengan maksud membangkitkan semangat kaum perempuan untuk membongkar belenggu tradisi dan paham keagamaan yang menghalangi emansipasi mereka.

Ratu Balqis adalah seorang Ratu di zaman Nabi Sulaiman, Ratu yang kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an, sebagai pemimpn yang kuat.  Sengaja memilih judul di atas untuk bahagian ini, guna menjawab apakah seorang perempuan berkompeten dan halal memimpin?

Karena terjebak dalam sistem patrilineal Arab, maka isu terpenting bagi sebahagian umat Islam di Indonesia menyangkut pemimpin ialah soal pemimpin perempuan.  Ketika mengunjungi daerah pemilihan legislatif (2004 dahulu), penulis membawa sebuah foster berlatar belakang gambar Ibu Mega.  Sepontan saja, sebahagian yang hadir nyeletuk, menunjukkan resistensi mereka terhadap perempuan jadi Presiden.  Maka penulis pun harus mempersiapkan argumen yang logis, didasari dalil-dalil syariat yang dapat diterima oleh umat Islam, bahwa agama Islam tidak mengharamkan perempuan menjadi pemimpin, karena itu Ibu Mega boleh saja (halal) menjadi Presiden.  Memilih beliau menjadi Presiden bukanlah pekerjaan yang haram, melainkan pekerjaan mulia sebagai salah satu penghargaan terhadap wanita yang pantas menduduki posisi tersebut.

Dalam Al-Qur’an, memang ada ayat yang dipahami sebahagian ulama sebagai dasar kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan.  Namun, persoalannya sangat kontroversial, sehingga memerlukan penafsiran baru, apalagi mengingat kondisi sosial kekinian yang semakin berkembang dengan segala perubahannya di zaman moderen.  Kita simak lebih dahulu ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]:  34).

Dalam Ushul Fikih, ayat seperti ini disebut ayat khabariyah (informasi sejarah), yang mengisahkan realitas masa lalu (di zaman Nabi SAW); tidak tergolong ayat insya`iyah (perintah/larangan).  Ayat ini tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki.  Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu.  Ayat tersebut justru hanya menginformasikan dua alasan sejarah, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, yakni: pertama, adanya keunggulan sumber daya (SDM),  yang ketika itu masih didominasi kaum laki-laki pada umumnya.  Kedua,  ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih dikuasai kaum laki-laki, sehingga mereka menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman, hingga saat ini, ternyata dua alasan penting tersebut juga sudah ada pada kaum perempuan.  Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya.  Karena itu, jangan heran jika tak dapat lagi dibendung tampilnya kaum perempuan menjadi pemimpin mereka. Hal itu terjadi, bukan hanya karena kebetulan, tetapi memang sudah saatnya, sudah merupakan kehendak zaman yang ditakdirkan Allah SWT, karena ketika masyarakat membutuhkan pemimpin yang cerdas dan dapat diterima oleh masyarakat luas, ternyata tidak sedikit berasal dari kalangan perempuan.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki.  Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan.  Hal ini antara lain karena tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, sehingga pada pundaknyalah keluarga dan orang sekitarnya menggantungkan hidup.  Lebih dari itu telah banyak dijumpai perempuan konglomerat yang menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, masyarakat tidak keberatan jika dipimpin oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas semakin memperkuat alasan untuk memberi peluang kaum perempuan menjadi pemimpin.  Al-Qu’ran menyebut kaum laki-laki, karena ketika turunnya Al-Qur’an, potensi-potensi kepemimpinan menurut Q.S.al-Nisa [4]: 34 di atas, masih domain kaum laki-laki.  Tetapi kini zaman telah berubah, potensi keunggulan itu pun juga sudah dimiliki kaum perempuan, maka tak ada alasan lagi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin.

Sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan.  Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu.  Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram, karena Mahasuci Allah SWT yang senantiasa melindungi Nabi-Nya dari akhlak yang buruk dan haram.  Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah RA menjadi pemimpin karena dua hal yakni:  (dzat syarf wa mal) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi.[1]  Dengan begitu, Khadijah telah memenuhi dua syarat utama jadi pemimpin seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34.  Pada akhirnya Khadijah RA, yang dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Pemimpin Perempuan) itu menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan.  Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi pegangan utama kaum Sunni.  Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang terang-terangan berbuat haram.  Satu-satunya jalan untuk tetap mengakui kesahihan dan keutuhan sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA ialah mengakui kepemimpinan beliau (perempuan) sebagai perbuatan yang halal.

Berdasarkan sunnah faktual yang tak terbantahkan di atas, yang membuktikan bahwa isteri-isteri Nabi pun, Khadijah dan Aisyah, ternyata pernah menjadi pemimpin, maka ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak perempuan jadi pemimpin.  Tafsir yang paling kuat adalah sunnah dan sejarah, sehingga tafsir wacana apapun yang menolak fakta historis kepemimpinan perempuan adalah sangat tidak realistis dan tak dapat diterima.  Jadi, makna ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 itu lebih pada soal syarat pemimpin, yakni keunggulan SDM dan dukungan ekonomi, dua hal yang telah dimiliki pula oleh kaum perempuan.  Karena itu, siapapun yang memiliki dua syarat tersebut, laki-laki atau perempuan semuanya berhak jadi pemimpin menurut ajaran Islam.

Kepemimpian perempuan yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW hanyalah kepemimpinan yang berkuasa absolut seperti dalam sistem pemerintahan monarki.  Itulah sebabnya maka ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa putri Kaisar Persia diangkat menjadi Kaisar di negeri itu, maka beliau menyatakan sebagai berikut: lan yuflih al-qawm wallaw amrahum imraah (tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (negara) nya di bawah (Kaisar) perempuan).[2]

Jadi, kepemimpinan perempuan yang tidak absolut seperti dalam sistem monarki konstitusional, itu tidak dilarang, apalagi dalam konteks republik moderen yang telah membagi kekuasaan menurut trias politika, yakni eksekutif (pemerintahan), yudikatif (kehakiman) dan legislatif (parlemen), semuanya tidak dilarang.  Dengan demikian, perempuan boleh menjadi Presiden, Ketua Mahkamah Agung, atau Ketua Parlemen (DPR), semuanya tidak haram, karena kekuasaannya tidak absolut.  Khusus Presiden, hanya berkuasa pada aspek pemerintahan di bawah kontrol Parlemen dan Kehakiman.  Tapi jika seorang perempuan menghimpun semua kekuasaan pada dirinya, menjabat Presiden sekaligus merangkap Ketua Parlemen dan Mahkamah Agung, apalagi juga menjadi Panglima TNI dan Polri, sehingga ia berkuasa absolut seperti raja dan kaisar di zaman dahulu, itulah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW.

Alasan lain yang sangat mencolok bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya izin  Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di pemukimannya, walaupun ada laki-laki dewasa yang jadi muadzin. Riwayat itu menyebutkan: “wa udzina laha an tuadzdzana laha, wa an ta’umma ahla dariha” (dan diizinkanlah oleh Rasulullah untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu).[3]

Penulis kitab Subul al-Salam bahkan tegas menyatakan:

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk lingkungannya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.[4]

Tegasnya, bahwa dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.  Dengan kata lain, imam perempuan tidaklah haram, karena imam dalam shalat juga tidak berkuasa absolut, ada muadzin dan ada ma’mum yang bisa mengoreksinya jika sang imam melakukan kekeliruan dan kesalahan.  Mungkin analoginya kurang pas, tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW tidak menutup kesempatan perempuan menjadi imam dan pemimpin dalam arti luas, dengan ketentuan memenuhi syarat, yakni keunggulan SDM dan kemampuan ekonomi.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa mustahil Al-Qur’an menukilkan kisah Ratu Balqis sebagai Ratu (pemimpin) yang kuat dan senang bermusyawarah, yang patut ditiru  andaikata memang pemimpin perempuan itu haram.  Walaupun Al-Qur’an, menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang mulanya fujur dan kafir, tetapi Ratu Balqis yang dipuji keberhasilannya memimpin itu pada akhirnya beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman.  Sebelum beriman saja, kepemimpinan Ratu Balqis disebut Al-Qur’an dapat dicontoh, kuat dan bermusyawarah, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman.  Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur’an, S. al-Naml, [27], antara lain ayat 23:

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.   (Q. S. al-Naml, [27]: 23)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ

Berkata dia (Balqis): “Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)”.  (Q. S. al-Naml, [27]: 32).

Untuk itu, perlu upaya akseleratif untuk melahirkan dan menebar sekian banyak tokoh perempuan semisal Ratu Balqis dan Khadijah isteri Rasulullah SAW di Nusantara, baik sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun sebagai cendekiawan (ilmuwan), pelaku bisnis, TNI – Polri dan lain-lain.  Wallahu A’lam bi al-shawab.

 

[1] Abd al-Malik bin Hisyam, Al-Sirat al-Nabawiyah, (Beyrut:  Dar al-Jayl, 1411 H), Juz II, h. 55.  Juga dalam Muhammad ibn Jarir, Abu Ja`far al-Thabariy, Tarikh al-Thabariy, (Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1407 H), Juz I, h. 521.  Lebih  lengkap hadits dalam Muhammad bin Sa`d, Abu Abdillah al-Bashriy, Al-Thabaqat al-Kubra, (Beyrut: Dar al-Shadir, t.t.), Juz VIII, h. 16. 

[2]Lihat dalam Al-Bukhary, Shahih al-Bukhariy, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaishar (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah,  1987 / 1407), Juz 4, h. 1610.

[3] Lihat dalam Ibn Khuzaymah, Shahih Ibnu Khuzaimah, (Beyrut: al-Maktabat al-Islamiy, 1970 / 1390), Juz III, h. 89, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz III, h. 130, ‘Awnu al-Ma`bud, Juz II, h.212 dan 225, Subul al-Salam, Juz II, h. 35, sebagaimana terhimpun dalam CD Room Al-Maktabat al-Alfiyah li al-Sunnat al-Nabawiyah.

[4] Al-Kahlaniy, Al-San`aniy, Muhammad bin Isma`il, Subul al-Salam , Syarh Bulugh al-Maram,Juz II, h. 35.

AKHLAK, KEISLAMAN TERTINGGI

Syekh Mohamm,ad Abduh, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mufti Mesir

Syekh Mohamm,ad Abduh, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mufti Mesir

AKHLAK,  KEISLAMAN TERTINGGI

Oleh: Hamka Haq

Ketika Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mufti Mesir, Syekh Mohammad Abduh berkunjung ke Paris pada tahun 1884 (lebih se abad yang lalu), di sana ia menyaksikan betapa kota Paris indah dan bersih, teratur rapi, lagi pula orang-orang Paris beretos kerja tinggi, berperilaku peramah dan bersahabat. Melihat demikian beliau pun brucap: “raaytu al-Islam wa lam ara Musliman” (Aku lihat Islam di Paris, padahal aku tidak melihat orang Muslim).

Syekh Mohammad Abduh mengartikan Islam sebagai perilaku. Baginya perilaku Islam ialah harus beretos kerja tinggi, tekun dan rajin (bukan pemalas), sekaligus peramah, suka bekerjasama dan berpenampilan bersahabat; tidak seram, tidak menakutkan, apalagi tentunya tidak suka mengganggu orang lain. Mereka pun menghormati kaum perempuan, tidak mudah kawin-cerai. Maka andai saja Syekh Muhammad Abduh masih hidup dan sempat berkunjung ke Indonesia, lalu sering melihat ada orang Muslim, apalagi aktifis Muslim, yang berperilaku brutal, preman, tidak menyenangkan orang lain, bahkan ada yang mengganggu dan mengusir orang lain; dengan mudahnya memperbanyak isteri secara sirr melebihi batas syariah, atau sebaliknya dengan mudahnya menceraikannya, bahkan cerai lewat SMS saja; pastilah Syaekh Muhammad Abduh akan berucap: “ra’aytu al-Muslimin wa lam ara al-Islam (aku melihat banyak Muslim, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka).

Jadi Islam sebenarnya ialah akhlak terhadap sesama manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW: ”Buitstu li utammima makarim al-akhlaq (Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak). Adapun soal iman dan keikhlasan beribadah, itu adalah urusan pribadi dengan Allah SWT. Tetapi, akhlak adalah urusan hubungan antar sesama manusia, yang konkret dan terukur, dapat disaksikan dan dirasakan bersama.

Salah satu ciri orang berakhlak ialah adanya kemampuan menyeimbangkan kekuatan pikir dan fisik, atau spirit ijtihad (akal/otak) dengan spirit jihad (otot). Namun masih banyak Muslim yang belum mampu menyeimbangkan antara kedua kekuatan dan spirit itu, karena lebih cenderung memperkuat otot, dengan alasan jihad fi sabilillah, tapi ternyata perilaku jihadnya menyalahi kaedah logika, adat dan moral, mereka melanggar kaedah hukum dan akhlak, dirinya tidak mencerminkan sosok orang yang punya ijtihad (pikir) dan dzikir, kecuali yang tersisa ialah keberanian menyakiti hati orang lain, keberanian menyiksa fisik orang lain, keberanan merusak milik orang lain, keberanian mempermalukan orang lain di hadapan orang banyak. Padahal, Nabi SAW bersabda: al-muslim man salima al-muslimun min lisanih wayadih, (orang Islam ialah orang yang = “selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya”).

Jika hadits Nabi tersebut dipahami secara mukhalafah (pemahaman terbalik), maka orang yang mengganggu orang lain dengan ucapan lidah dan tindakan tangannya, niscaya bukanlah seorang muslim. Mudah-mudahan kita tidak tergolong seperti itu. Wallahu a’lam bi al-shawab.

KARIR PEREMPUAN TIDAK HANYA DI RUMAH

Presiden Megawati bersama PM Pakistan Nusrat Bhutto, dua pemimpin dari negeri Muslim

Presiden Megawati bersama PM Pakistan Nusrat Bhutto, dua pemimpin dari negeri Muslim

KARIR PEREMPAN TIDAK HANYA DI RUMAH

Oleh: Hamka Haq

Telah lebih dari spuluh abad pemahaman keislaman sangat didominasi oleh kultur bangsa Arab, yang salah satu cirinya ialah patriarkial, bahwa segenap aspek kehidupan bertumpu pada keistimewaan kaum laki-laki.  Padahal sesungguhnya Islam bukanlah penganut patriarkial, bukan pula matriarikail, tetapi memadu antara keduanya (bilateral) atau bersifat parental.   Selama kurun waktu yang panjang itu, status dan karir perempuan dibatasi oleh tembok rumahnya sendiri.  Bahwa perempuan haurs menjadi ibu rumah tangga dan tidak boleh meninggalkan rumahnya, demi melayani suami dan mengasuh anak-anaknya. Pemahaman seperti ini dominan bernuansa Budaya Patriarkial bangsa Arab, padahal semangat keadian Islam tidak demikian.  Berikut ini, saya akan kutipkan buku Islam Rahmah untuk Bangsa, karya saya sendiri, pada Bab VIII Kedailan Gender, bagian C dan D berbicara soal pendidikan perempuan dan hak menjadi pemimpin.

Pendidikan Perempuan

Menyangkut pendidikan, syariat Islam pun menekankan kesetaraan dalam hadits Nabi: “Thalab al-`ilm faridat `ala kulli muslim”[1] (mencari ilmu pengetahuan adalah wajib hukumnya atas setiap Muslim) tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.  Hadits ini jelas menekankan kewajiban menuntut ilmu itu atas kaum perempuan seperti halnya kaum laki-laki.  Karena itu, perempuan mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam arti luas.

Di zaman Nabi dan Sahabat, sejumlah perempuan memiliki kecerdasan dan keahlian tertentu.  Aisyah RA isteri Nabi, sebagai contoh, banyak membantu penyebaran ajaran Islam, karena keluasan ilmu dan kecerdasannya.  Bahkan sepeninggal Nabi, Aisyah menjadi guru besar, yang banyak fukaha dari kalangan sahabat berguru padanya dan menerima haditsnya.

Maka, adalah keliru sekali, pendapat yang menyatakan bahwa akal kaum perempuan itu lemah, sehingga tidak dapat menyamai laki-laki dalam soal kecerdasan.  Kalau saja pendapat ini benar, maka dampak negatifnya luar biasa terhadap keabsahan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.  Sekian banyak hadits yang menjadi pegangan kaum Sunni akan mengalami dekonstruksi besar-besaran, karena semua hadits dari Aisyah terpaksa diragukan validitasnya, dengan alasan bahwa daya intelektualitas Aisyah itu lemah.  Sesungguhnya, pandangan yang meremehkan intelektualitas perempuan seperti itu tidak berlandaskan pada dalil yang kuat, baik pada sains dan teknologi maupun pada ajaran agama.  Dalam tradisi keagamaan, terbukti Aisyah RA sendiri punya kecerdasan dan menjadi salah satu sumber utama sunnah Rasulullah SAW bagi kaum Sunni.

Hak Menjadi Pemimpin

Dalam Al-Qur’an, ada ayat yang dipahami sebahagian ulama sebagai dasar kepemimpinan kaum laki-laki.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]:  34).

Ayat ini sebenarnya tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki.  Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu.  Ayat tersebut hanya menegaskan dua alasan utama, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, ketimbang perempuan yakni: pertama, adanya keunggulan sumber daya (SDM),  yang ketika itu pada umumnya masih milik kaum laki-laki.  Kedua,  ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih berada pada kaum laki-laki, sehingga mereka menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban moderen, ternyata dua alasan penting di atas juga sudah dimiliki kaum perempuan.  Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai sejumlah perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki.  Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan.  Tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, bahkan banyak dijumpai menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, mereka tidak keberatan jika dipimpin dan dibiayai oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas memperkuat alasan untuk memberi peluang bagi kaum perempuan menjadi pemimpin.  Sebenarnya Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan.  Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu.  Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram. Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah menjadi pemimpin karena dua hal yakni:  (dzat syarfin wa malin) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi.  Dengan begitu, Khadijah RA memenuhi dua syarat utama untuk jadi pemimpin seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34.  Khadijah RA, pun dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Pemimpin Perempuan), dan menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan.  Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits yang menjadi pegangan utama kaum Sunni.  Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang pernah berbuat haram.

Kepemimpian perempuan yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW hanyalah kepemimpinan seperti Raja yang berkuasa absolut.  Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa putri Kaisar Persia diangkat menjadi Kaisar berkuasa absolut di negeri itu, maka beliau menyatakan sebagai berikut:

لما بلغ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال   لن يفلح  قوم ولوا أمرهم امرأة

Ketika sampai kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia telah mengangkat puteri Kaisar menjadi Kaisar mereka, maka beliau bersabda: tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (negara) nya di bawah (Kaisar) perempuan.[2]

Tapi kepemimpinan perempuan yang konstitusinal / tidak absolut, tidak dilarang secara mutlak, seperti dalam konteks republik moderen yang membagi kekuasaan menjadi tiga macam menurut teori trias politika, yakni eksekutif (pemerintahan), yudikatif (kehakiman) dan legislatif (parlemen).  Dengan demikian, perempuan menjadi Presiden, Ketua Mahkamah Agung, atau Ketua Parlemen (DPR), semuanya tidak haram, karena kekuasaannya tidak absolut.  Khusus Presiden, atau Gubernur, atau Bupati dan Walikota, hanya berkuasa pada aspek pemerintahan di bawah kontrol Parlemen dan Kehakiman.

Alasan lain bolehnya kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya perintah Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di lingkungan pemukimannya, sebagai berikut:

أن نبي الله  صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة[3]

Bahwa Nabi SAW bersabda: Marilah kita menziarahi perempuan yang syahidah ini (Ummu Waraqah), beliau mengizinkannya untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu.

 

Dalam kitab Subulu al-Salam bahkan tegas disebutkan:

 

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk negerinya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.

Artinya, dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.

Alasan yang lebih penting lagi ialah kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an.  Bahwa Ratu Balqis, meskipun awalnya tidak beriman, tetapi kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai sosok perempuan yang berhasil memimpin dan memakmurkan negerinya.  Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Ratu Balqis tidak berkuasa absolut, tetapi sangat demokratis, selalu bermusyawarah dengan para staf dan bawahannya.  Pada akhirnya Ratu Balqis yang diakui keberhasilannya memimpin itu menjadi Ratu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman.  Sebelum beriman saja, Ratu Balqis mampu memimpin dan memakmurkan negerinya, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman.  Mustahil Al-Qur’an memuat kisah Ratu Balqis yang sukses kalau memang pemimpin perempuan itu haram. Hal ini dikisahkan dalam.  Al-Qur’an, S. al-Naml, [27]:  22-44.         Wa ‘llahu a’lam bi al-Shawab.

 

Al-Jauhariyah, Rektor Perempuan pertama di Saudi Arabiah, sejak tahun 2007

Al-Jauhariyah, Rektor Perempuan pertama di Saudi Arabiah, sejak tahun 2007

Cut Nyak Dien, Pemimpin dan Pejuang Perempuan dari Serambi Mekah Aceh

Cut Nyak Dien, Pemimpin dan Pejuang Perempuan dari Serambi Mekah Aceh

 

 


[1]Hadits ini dikutip oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Abu Abdillah al-Qurthubiy dalam Tafsir Al-Qurthubiy, (Qahirah: Dar al-Syab`b, 1372 H), Juz VIII, h. 295.

[2]Lihat dalam Al-Bukhary, Shahih al-Bukhariy, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaishar (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah,  1987 / 1407), Juz 4, h. 1610.

[3] Lihat dalam Ibn Khuzaymah, Shahih Ibnu Khuzaimah, (Beyrut: al-Maktabat al-Islamiy, 1970 / 1390), Juz III, h. 89, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz III, h. 130, ‘Awnu al-Ma`bud, Juz II, h.212 dan 225, Subul al-Salam, Juz II, h. 35, sebagaimana terhimpun dalam CD Room Al-Maktabat al-Alfiyah li al-Sunnat al-Nabawiyah.

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI SURUT?

Merespon maraknya pemberitaan soal korupsi dalam sepekan terakhr, terutama setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ditahan KPK,

Sumber: daftartutorial.com

Sumber: daftartutorial.com

saya posting kembali naskah menyangkut korupsi yang telah dimuat di harian REPUBLIKA tanggal 5 Januari 2012, sebagai berikut:

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI  SURUT

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai “budaya”, apakah benar korupsi itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun bebas “budaya” korupsi, atau setidaknya menurunkannya?.

Suatu budaya tumbuh dari kebiasaan di tengah masyarakat.  Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah dibiasakan terus menerus, atau dibiarkan mentradisi  tanpa upaya menghentikannya.  Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh seekor  binatang; ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan.  Baginya hal itu merupakan kebiadaban, kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita.  Tapi bagi kita yang non vegetarian, memotong hewan bukan kebiadaban, melainkan hal yang wajar-wajar saja, sebab hal itu sudah merupakan tradisi lingkungan sejak kecil, bahkan kadang menjadi kebanggan tersendiri memotong banyak hewan untuk perjamuan pernikahan, atau sebagai korban di hari lebaran.  Maka sesuatu yang sifatnya tabu bagi sebahagian orang dapat berubah  jadi ‘budaya’ kebanggaan setelah melalui proses pembiasaan.

Mungkin analoginya tidak pas, tetapi perumpamaan di atas sedikit banyak membantu kita memahami mengapa perilaku koruptor semakin menjadi-jadi di negara kita,  bahkan sudah menjadi mafia tak kenal malu lagi, malah terkadang jadi kebanggaan tersendiri.  Aneh rasanya kalau dikatakan korupasi jadi kebanggan, tapi hal ini benar-benar nyata.  Pernah di beberapa tahun silam, seorang koruptor baru saja bebas dari penjara di Jakarta, kemudian para keluarga, dan sahabat-sahabatnya di pemerinatahan daerah, melakukan penjemputan meriah di Bandara Hasanuddin Makassar, diantar masuk ke ruang VIP milik Pemda setempat di atas lapisan karpet merah, bak seorang menteri atau pahlawan yg dinanti-nantikan pengagumnya.  Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk pembiaran, sehingga korupsi itu seolah sudah menjadi “budaya” bahkan  “kebanggaan” baru bagi sebagian anak bangsa.

Untuk memberantas korupsi agar tidak menjadi salah satu jenis keragaman “budaya” yang dibanggakan, maka banyak hal yang harus dilakukan terutama dilihat dari aspek moralitas bangsa kita sendiri.  Sebut saja faktor kemiskinan atau mental kemiskinan.  Bahwa  “kemiskinan itu akan mudah membawa seseorang pada kekufuran (pembangkangan aturan)”,  demikian hadis Nabi.  Seorang miskin, yang tidak tahu berbuat apa lagi untuk dapat makan di hari itu, rela atau tidak rela, terpaksa melanggar aturan, mencuri sebiji kakao, atau sebuah kapuk, ataukah sebuah semangka, yang menurut hukum, perbuatan itu kriminal dan jaksa pun menuntut di pengadilan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara sekitar 5 tahun.  Kedengarannya amat berat, dan sangat tidak adil, tapi begitulah tuntutan jaksa harus sesuai aturan, dan hakim pun jika memutus perkara harus sesuai aturan.  Prosedur hukumnya sesuai aturan karena pada saat jaksa mengajukan tuntutan begitupun ketika hakim menjatuhkan putusannya, mereka tidak terpengaruh oleh situasi apapun, atau mereka tidak bermental miskin.  Pada saat itu, polisi, jaksa dan hakimnya tidak memposisikan dirinya sebagai orang miskin yang mengharapkan imbalan dari siterhukum agar hukumannya berkurang.  Jadi karena menghadapi orang miskin, biasanya aparat penegak hukum tidak “bermental miskin”.

Berbeda pada kasus lain, yang di dalamnya “mental kemiskinan” biasanya melanda sebahagian orang yang sudah kaya raya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.   Pejabat yang bertugas di tempat basah, yang sehari-harinya bergelimang dengan uang, atau disibukkan membuat kebijakan tentang keuangan, biasanya digoda oleh mental kemiskinan, sehingga atas kesadaran sendiri, melakukan manipulasi dan korupsi.

Mental kemiskinan yang dapat melanda pejabat dalam posisi itu antara lain menggunakan kewenangannya membuat kebijakan yang menyimpang aturan, untuk mengemis imbalan milyaran rupiah dari orang yang diuntungkannya; ini biasa terjadi dalam hubungan antara legislator (DPR / DPRD) dan pihak eksekutif (pemerintah).  Atau membuat kalkulasi anggaran yang menyimpang dari harga sebenarnya di lapangan; hal ini terjadi dalam hubungan pimpinan proyek dengan rekanannya dari kalangan kontraktor atau leveransir.  Atau melakukan tindakan meringankan orang lain dari beban pajak dengan imbalan milyaran rupiah.  Atau dalam kaitan antara narapidana yang  berduit dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim yang bermental miskin, akan melahirkan banyak markus (makelar kasus) bahkan menciptakan mafia pelanggaran hukum yang semakin menggurita.  Dan masih banyak lagi pola hubungan seperti itu yang menggoda aparat hukum dan sang koruptor melakukan transaksiya.

Semua bentuk korupsi dan pelanggaran hukum itu terjadi, yang melibatkan oknum aparat penegak hukum  sendiri adalah karena, sekali lagi, adanya pembiaran sampai korupsi menjadi kebiasaan.  Tahun ini (2011), Gayus yang sudah jelas-jelas terdakwa korupsi pajak, sempat pergi ke Bali, Macau dan Singapura misalnya, tidak lain karena adanya pembiaran itu.  Maka Gayus pun diberi keistimewaan, apalagi aparat yg bermental miskin di sekitarnya itu menerima ‘sedekah’ dari Gayus, ibaratnya mereka gembira diberi hadiah oleh sang ‘majikan’ yang bernama Gayus.  Kita berharap pada tahun 2012, para penegak hukum membuang “mental miskin”nya , agar korupsi yang memalukan itu tidak dibiarkan terjadi lagi.

Sejalan dengan hal di atas, pokok persoalan yang kedua ialah masih belum maksimalnya negara menyejahterahkan rakyat.  Akibatnya, bukan hanya orang miskin yang tergoda mencuri demi sesuap nasi, tetapi aparat negara yang gajinya pun masih rendah tergoda melakukan korupsi.  Negara belum manjalankan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Negara baru memberi kesejahteraan kepada segelintir konglomerat dalam negeri dan manca negara.  Maka jangan diherankan jika aparat negara bahkan aparat penegak hukum pun berlomba mencari sumber nafkah baru yang bernama korupsi, terutama mereka yang sudah ketularan “mental miskin”.

Hal tersebut akan terus berlangsung menggerogoti kekayaan negara, apalagi masyarakat melihat bahwa hukuman koruptor di Indonesia relatif ringan dibanding negara lain. Di sini koruptor tidak merasa jera, ruangan tahanannya bisa dilengkapi ac, kulkas, televisi dan seluler, bisa berwisata ke Bali, Makau dan Singapura, bisa lepas dari penjara dalam waktu yang singkat karena alasan sakit, belum lagi tiap momen nasional mereka dapat remisi.  Beda dengan manca negara, misalnya Cina yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, sehingga pejabat-pejabatnya berpikir seribu kali utk korupsi.  Dengan demikian uang negara bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, ibarat air yang mengalir tanpa kebocoran di mana-mana, mampu membasahi seluruh permukaan tanah Cina.  Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Cina semakin mantap, dan tak akan terkena dampak krisis ekonomi Amerika dan Eropa.

Jadi, untuk membendung laju terjadinya korupsi tahun 2012, minimal ada empat langkah yang harus ditempuh, yakni pertama: menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor.  Tidak cukup dengan hukuman sekian tahun, apalagi diselingi remisi, tetapi harus dengan penjara seumur hidup, kalau bukan hukuman mati seperti di Cina.  Langkah yang kedua ialah, KPK dengan kepemimpinan yang baru, bersama semua lembaga negara dan pemerintahan yang terkait, harus secara adil dan komprehensif, tidak tebang pilih dalam upaya menjerat para koruptor  di negeri ini.  Ketiga, para institusi penegakan hukum, KPK, polisi, kejaksaan dan pengadilan secara simultan bersama masyarakat menciptakan budaya malu melakukan korupsi, menghentikan pembiaran terjadinya korupsi berulang-ulang sehingga korupsi benar-benar tidak menjadi kebiasaan dan jenis budaya baru bangsa Indonesia.  Dan yang keempat ialah, memaksimalkan fungsi negara mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.  Meskipun tidak ada jaminan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta pendapatan pegawai negara yang memadai, korupsi akan berhenti, tetapi setidaknya dorongan melakukan korupsi akan berkurang, insya Allah.  Wallahu a’lam bi al-Shawab

Sumber: kompasiana.com

Sumber: kompasiana.com

MENCABUT AKAR-AKAR KERUSUHAN

MENCABUT AKAR-AKAR KERUSUHAN

Oleh: Hamka Haq

Gema ripah loh jinawi atau dalam bahasa kitab sucinya Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, seperti itulah dambaan bangsa kita bagi negeri tercinta Indonesia raya.  Namun hal itu rasanya masih jauh dari kenyataan, menyaksikan kondisi masyarakat yang akhir akhir ini semakin menunjukkan eskalasi kerusuhan, tawuran dan perang antar warga, ditambah lagi terorisme yang belum dapat dipadamkan secara tuntas  Mengamati segenap peristiwa kerusuhan yang terjadi, begitupun aktifitas teroris, setidaknya kita menemukan tiga penyebab utamanya, yakni egoisme kelompok, kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum.

Egoisme merupakan pemicu utama, karena sikap egois membuat suatu komunitas merasa bangga pada kelompoknya, eksklusif, menolak kehadiran  kelompok lain tanpa kompromi dan dalam menyelesaikan persoalan selalu memaksakan kehendaknya yang ujungnya adalah kekerasan.  Egoisme kelompok inilah pemicu utama berlarutnya pertikaian antaretnis, sejak dari kerusuhan di Sampit dan Sambas, kemudian Maluku dan Posos sampai akhirnya kerusuhan etnis yang terjadi di Lampung.  Mulanya memang antar etnis, tapi kemudian dapat berubah menjadi antarumat beragama.

Egoisme kelompok muncul seiring dengan longgarnya ikatan senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa dalam satu tanah air.  Ikatan kebangsaan longgar, mungkin karena rakyat tidak merasakan manfaat dari kebangsaan dan tidak melihat lagi kehadiran negara menjalankan fungsinya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Dalam pada itu, rakyat dengan kelompoknya terpaksa menyelesaikan prosoalannya tanpa tergantung lagi pada negara, setelah melihat negara tidak berdaya.

Keadaan lebih diperparah dengan semakin susahnya kehidupan ekonomi.  Kemiskinan membuat rakyat sangat peka pada hak-hak yang masih tersisa padanya, misalnya pemilikan tanah, lahan perkebunan dan sawah yang merupakan harapan terakhirnya untuk dapat bertahan hidup.   Maka jangan heran bila terjadi sengketa soal tanah, yang melahirkan kerusuhan masal, dan melibatkan antar warga kampung dan desa, guna mempertahankan tanah tumpuan hidupnya.  Kedaan lebih diperburuk dengan kehadiran perusahaan perkebunan dan pertambangan yang otomatis mencabut hak penguasaan tanah yang mereka warisi turun teumurn sejak ratusan tahun yang lalu.  Mereka berhadapan dengan hukum, dan kenyataannya hukum hampir selalu berpihak pada pengusaha dan penguasa, walaupun nyata-nyata rakyat tertindas dan tertindis.  Kemiskinan yang mendera, menyebabkan rakyat kecil tak berdaya menghadapi kekuatan dan kekuasaan hukum yang semakin mahal.  Hampir semua lembaga penegak hukum, tercoreng dengan oknum-nya yg koruptor, menerima bayaran dan gratifikasi, yang semuanya memuakkan rakyat. Maka bagi rakyat, satu-satunya cara penyelsaian ialah jalan pintas, bersatu dalam kelompoknya, menggunakan cara-cara kekerasan melawan “musuh” yang dianggapnya mengancam berkehidupan mereka. Dengan kata lain rakyat lebih mengandalkan kekuatan kelompoknya ketimbang hukum, karena kehilangan tempat berlindung selain kelompoknya sendiri.  Maka kelompok mana yang kuat, itulah yang menang dan leluasa menganiaya yang lainnya.

Egosime kelompok pun ternyata juga merambah ke soal-soal keyakinan dan agama.  Karena dalam banyak hal negara seolah tidak hadir membela yang lemah sebagai fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonensia, maka kelompok tertentu menunai kesempatan untuk main hakim sendiri, dengan mudahnya menzalimi umat agama lain dan merusak sarana pendidikan dan ibadah mereka.  Seperti itulah tindakan yang menjadikan kelompok Ahmadiyah sebagai sasaran amarahnya, ataupun kelompok Kristen dan Katolik yang semuanya tidak berdaya menghadapi egoisme kelompok mayoritas.

Jenis kerusuhan semakin bertambah dengan terjadinya pula sejumlah konflik Pilkada (Pemilihan kepala daerah).  Pertikaian jenis ini timbul sebagai akibat verifikasi yang tidak adil dan keberpihakan oknum Komisi Pemillihan Umum Daerah (KPUD), lemahnya Pengawas Pemilu (Panwaslu), adanya kecurangan: politik uang dan penggelembungan suara, ketidak puasan atas putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya membuat rakyat yang sudah terkotak-kotak di bawah komando sang kandidat menjadi marah dan melampiaskannya dengan tindak kekerasan.   Seperti konflik lainnya, konflik pilkada pun akan semakin dahsyat jika sudah melibatkan perbedaan etnis dan agama.

Tapi mungkin yang paling mengerikan ialah kegiatan teroris, yang berkaitan dengan keyakinan dan penafsiran yang berbeda menyangkut agama.  Namun aktifitas teroris inipun sebenarnya tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat.  Ia merupakan pelarian dari anak-anak muda yang tergoda dengan keuntungan sesaat, dengan uang berlimpah disertai janji-janji sorga di akhirat bagi siapa saja yang mati syahid.   Mereka yang mudah dirayu berasal dari keluarga miskin, termasuk miskin pemahaman agama.   Mereka tidak dapat membedakan antara mati syahid dan mati sia-sia dengan bom bunuh diri.  Jadi penyebab utamanya adalah kemiskinan pula, dan satu-satunya milik mereka ialah semangat jihad, tanpa ijtihad (pikiran sehat).  Hal ini akan semakin menjadi-jadi dengan ajaran egoisme kelompok, bahwa yang benar dan selamat di sisi Allah hanyalah kaumnya; karena itu umat dan kaum lainnya harus dihapus-musnahkan di muka bumi.

Untuk menyelamatkan masyarakat kita dari kerusuhan dan ketidak amanan, maka bangsa kita harus kerja keras.  Hal utama dan mutlak ialah harus menegakkan kembali ikatan rasa senasib-sepenanggungan sebagai bangsa, ketimbang membangun egoisme kelompok.   Negara dan pemerintah harus maksimal mejalankan fungsinya dalam memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.  Dan tak kalah pentingnya ialah pencerdasan umat beragama, agar ajaran kasih sayang (rahmatan lil-‘alamin) menurut Islam lebih diarus-utamakan, guna meredeam paham “jihad” yang keliru.  Wallahu A’lam bil-shawab.