MANUSIA WAKIL TUHAN DI BUMI

MANUSIA WAKIL TUHAN DI BUMI
(Serial Kuliah Teologi Lingkungan Hidup)

Oleh: Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA.

Banjir memusnahkan ekosistem dan infrastruktur akibat ulah manusia menggunduli hutan

Banjir memusnahkan ekosistem dan infrastruktur akibat ulah manusia menggunduli hutan

Semua agama percaya bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia. Manusia hendaknya berbuat bijaksana dan kebajikan di muka bumi, sejalan dengan tujuan pokok dari semua agama yakni kemaslahatan. Dalam konteks ini, apa pun yang dilakukan oleh manusia untuk kehidupannya tidak boleh berdampak negatif terhadap masyarakat dan alam lingkungannya; menimbulkan penyakit, pencemaran makanan, air minum dan polusi udara misalnya. Tindakan manusia yang tidak mendukung kemaslahatan umum tersebut adalah sebuah kezaliman yang dilarang keras oleh semua agama. Dalam Islam, hal tersebut diperingatkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memperasakan kepada mereka sebahagian (akibat) dari yang mereka perbuat, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S.al-Rum ([30]: 41).

Sebagai Khalifah (Wakil) Tuhan di bumi, manusia harus secara bijak menyeimbangkan perilakunya antara sifat Tuhan sebagai Penguasa dan sifat Tuhan sebagai Pemelihara. Untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kehidupan manusia yang layak dan berperadaban, manusia dituntut untuk mernguasai teknologi, sebab hanya dengan demikian, manusia dapat “menguasai” alam, dalam arti memanfaatkan alam untuk kehdupannya.

Namun, penguasaan teknologi haruslah di bawah kendali kesadaran berbuat baik pada alam, dan sesama manusia berdasarkan sifat Tuhan sebagai Pemelihara alam (Rabbu al-`alamin). Manusia sebagai wakil Tuhan, berperan untuk memelihara dan melestarikan alam, memanfaatkannya untuk semua manusia dan menghindari perilaku yang merusak alam lingkungannya. Hadis Nabi menyebut bahwa manusia butuh secara bersama-sama memperoleh sebesar-besar manfaat dari alam.:

الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

(Manusia berserikat dalam memanfaatkan air, tanah dan api/energi)

Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari alam (air, tanah dan energi) manusia berhajat pada sains dan teknologi. Secara teologis, teknologi berfungsi untuk membawa manusia mensyukuri nikmat Tuhan, sehingga Tuhan akan pasti memenuhi janjiNya untuk meningkatkan manfaat alam bagi manusia:

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.- Q.S.Ibrahim [14]: 7).

Namun, harus dicamkan bahwa tekonologi yang memberi manfaat adalah yang dikendalikan iman (teologi), atau teknologi yang berteologi. Tanpa teologi, teknologi akan menjadi bencana bagi manusia dan alam semesta.

Sisi keimanan yang tak terpisahkan dari sains dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam, adalah bahagian dari fungsi manusia sebagai khalifah Tuhan. Untuk penguasaan sains dan teknologi sebagai pilar peradaban, Al-Qur’an memberikan instruksi iqra’ (bacalah) ayat-ayat Tuhan pada alam semesta ini, melalui sains dan teknologi yang ber-Tuhan,: إقرأ باسم ربك الذى خلق- iqra’ bismi rabbik alladziy khalaq (bacalah dengan nama Tuhan-Mu yag menciptakan – Q.S. a-`Alaq [96]: 1). Selanjutnya untuk mengelola alam semesta, sebagai natural resource, Al-Qur’an menyatakan perlunya eksplorasi alam (taskhir) seperti terdapat dalam ayat:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni`mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Q.S.Luqman [31]: 20)

Maka terkait dengan kedudukan manusia sebagai Khalifah (wakil Tuhan di muka bumi), secara teologis, Al-Qur’an memberikan setidaknya tiga kata kunci, yaitu: khalifah, iqra’ dan tasykhir, masih terdapat lagi sejumlah istilah lain yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai pembangun peradaban di muka bumi.

Dengan semangat “Iqra bismi Rabbik” (iqra’ = pengkajian, Bismi Rabbik= berdasar teologi), maka sains dan teknologi itu sendiri adalah bahagian tak terpisahkan dari iman seseorang dan statusnya sebagai wakil Tuhan. Artinya manusia harus menguasai setinggi-tingginya dan seluas-luasnya sains dan teknologi yang kemudian diberi napas keimanan sehingga menjadilah sumber berkah bagi manusia dan alam sekitarnya, bukan sumber bencana. Tanggung jawab umat beragama di abad sekarang ialah meng-imaniah-kan sains dan teknologi pada semua aspeknya agar terhindar dari proses sekulerisasi dan proses penghancuran alam semesta. Jadi kalau ada istilah islamisasi IPTEK, adalah lebih tepat jika diartikan sebagai penerapan nilai imani dalam pendayagunaan IPTEK, bukan mencari IPTEK yang khas Islam dengan istilah kearab-araban.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa menjelajahi sains dan teknologi, sebagai media menelaah ayat-ayat Tuhan pada alam, dalam arti pemanfaatan dan pemeliharaannya, maka Al-Qur’an yang berbicara tentang alam semesta, menjadi kitab suci yang diberhalakan, bagaikan bahasa mati yang tidak bermanfaat apa-apa; ayat-ayatnya hanya tinggal sebagai teks usang yang kaku dan tak mampu berbicara mengenai solusi kehidupan kekinian manusia. Keimanan pada Al-Qur’an hanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian jika tafsir Al-Qur’an itu sendiri diimplementasikan dengan instrumen sains dan teknologi yang mampu mengelola alam untuk peradaban manusia. Dengan kata lain, Al-Qur’an sebagai sumber keimanan, harus disinergikan dengan sains dan teknologi sebagai media penyampaian pesan-pesan Ilahiyah dalam wujud kesejahteraan konkret bagi umat manusia.

Dampak Teknologi Tanpa Teologi

Untuk mewujudkan hidupnya, manusia memanfaatkan knologi mengelola alam. Namun secara tidak sadar, di samping manfaat positif, terjadi pula dampak negatif dari penggunaan sains dan teknologi yang harus dicermati.
Dampak positif antara lain:
– Industri semakin berkembang sehingga lapangan kerja semakin terbuka luas
– Semakin berkembangnya jenis tanaman yang menjadi bahan baku industry
– Sistem pertanian moderen semakin berkembang diringi peningkatan produksi pangan dan kebutuhan lainnya.

Sedang dampak negatif adalah rusaknya lingkungan alam, sehingga ekosistem kurang menunjang kehidupan manusia, adalah akibat:

– Lahan pertanian rakyat semakin sempit, terdesak oleh berkembangnya pertanian / perkebunan untuk industri
– Banjir dan erosi semakin mudah terjadi akibat penebangan liar / penggundulan hutan.
– Pencemaran air dan tanah terjadi akibat limbah industri
– Terjadinya pemanasan global akibat efek rumah kaca.

Satu di antara dampak negatif yang perlu digaris bawahi di sini ialah efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Hal ini disebabkan oleh eskalasi pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya dari industri yang semakin berkembang yang melampaui batas kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.
Efek rumah kaca ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi yang mengakibatkan perubahan ekstrim pada iklim di bumi. Hal ini akan membawa rusaknya ekosistem, sehingga hutan semakin tidak mampu menyerap karbon dioksida di atmosfer. Terjadinya pemanasan global menyebabkan gunung-gunung es di daerah kutub akan meleleh (mencair) yang menimbulkan naiknya permukaan air laut, sekaligus meningkatkan suhu air laut pula. Jika proses ini terjadi terus-menerus maka tidak mustahil sejumlah pulau tempat pemukiman manusia nanti akan tenggelam. Hal ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia.
Begitulah dahsyatnya dampak negatif dari teknologi yang tidak dikendalikan oleh teologi dan nalar kemaslahatan manusia. Belum lagi kita berbicara betapa dahsyatnya bencana yang ditimbulkan oleh penyalah gunaan bahan kimia menjadi senjata pemusnah masal dan bom nuklir yang mampu membinasakan umat mansia seketika. Tegasnya tanpa teologi, sains dan teknologi hanya akan berakibat bencana dan kebinasaan alam dan manusia. Dua dampak negaif ini telah diisyaratkan Tuhan dalam ayat berikut:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S.al-Baqarah [2]: 30).   Wa `Llahu A`lam bi al-Shawab.

Industri yang tak terkendali akan semakin berdampak pada pemanasan global

Industri yang tak terkendali akan semakin berdampak pada pemanasan global

Advertisements

TUHAN HADIR PADA EKOSISTEM

Semakin merenungi dan menghayati fenomena alam sekitar, semakin terasa kehadiran Tuhan di sisi kita.

Semakin merenungi dan menghayati fenomena alam sekitar, semakin terasa kehadiran Tuhan di sisi kita.

Tuhan Hadir pada Ekosistem

(Seri Kuliah Teologi Lingkungan Hidup)

Oleh: Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA

Pengertian Dasar

Ekosistem adalah interaksi yang mengatur hubungan timbal balik antar makhluk yang beranekaragam, baik makhluk hidup maupun tak hidup pada alam ini. Dalam Ensiklopedia Encarta disebutkan bahwa interaksi dalam ekosistem, dapat dipahami dari segi peringkat (level) makanan yang dikenal sebagai tingkat trofik. Tanaman hijau membuat makanan tingkat trofik pertama dan dikenal sebagai produsen utama. Tanaman inilah yang mengkonversi energi dari matahari ke dalam makanan dalam proses yang disebut fotosintesis. Di tingkat trofik kedua, konsumen primer dikenal sebagai herbivora adalah binatang yang mendapatkan energi kehidupannya dengan memakan tanaman hijau. Tingkat trofik ketiga terdiri dari konsumen sekunder, pemakan daging atau hewan karnivora yang memakan hewan herbivora. Pada tingkat keempat adalah konsumen tersier, karnivora yang memakan karnivora lainnya. Akhirnya, tingkat trofik kelima sebagai dekomposer, organisme seperti jamur dan bakteri yang mengurai dan mendaur ulang materi yang mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan lagi.

Sejumlah makhluk hidup bergabung dalam jaringan makanan, yaitu mekanisme ekosistem yang mensirkulasi dan mendaur ulang energi dan materi. Misalnya, dalam ekosistem perairan, ganggang dan tanaman air lainnya menyerap sinar matahari untuk menghasilkan energi karbohidrat. Konsumen utama seperti serangga dan ikan kecil menyuplai makan beberapa jenis tanaman, dan pada gilirannya dimakan oleh konsumen sekunder, seperti ikan salmon. Kemudian seekor beruang berperan sebagai konsumen tersier dengan memakan salmon. Bakteri dan jamur kemudian membusukkan sisa bangkai salmon yang ditinggalkan beruang, sehingga mengubah komponen tak hidup menjadi nutrisi kimia, kemudian diproses kembali ke tanah dan air, dan selanjutnya diserap oleh akar tanaman. Dengan cara ini nutrisi dan energi yang berasal dari sinar matahari secara efisien ditransfer dan didaur ulang oleh tanaman hijau ke seluruh ekosistem.

Proses lain yang penting untuk ekosistem adalah siklus air; pergerakan air dari laut ke atmosfer lalu ke tanah dan akhirnya kembali ke laut. Ekosistem seperti hutan atau lahan basah sangat berperan dalam siklus ini dengan menyimpan, atau menyaring air saat melepaskannya ke ekosistem

Ekosistem ini juga ditandai dengan intervensi gangguan siklus; misalnya peristiwa kebakaran, badai, banjir, dan tanah longsor yang justru bermanfaat bagi tanaman tertentu untuk kelangsungan jenisnya (reproduksi). Sebagai contoh, perkembangan jenis hutan pinus LongLeaf sangat tergantung pada adanya kebakaran intensitas rendah untuk reproduksi. Tunas pohon pinus yang berisi struktur reproduksi, yang tadinya tertutup dengan damar, dapat lepas menjadi benih yang akan tumbuh menjadi pinus baru jika damarnya mencair setelah kepanasan akibat kebakaran.

Perbuatan Tuhan pada Ekosistem

Ekosistem seperti yang digambarkan di atas adalah berlaku menurut hukum sebab akibat pada alam semesta ini. Menurut filsafat, rentetan sebab-akibat itu membentuk sistem yang membuat eksistensi makhluk-makhuk saling tergantung antara satu sama lain. Jalinan sebab-akibat berawal dari sebab pertama, yang menurut Aristoteles adalah penggerak pertama, The First (Prime) Mover. Aristoteles sendiri tidak memberikan definisi yang konkret mengenai Pengerak Pertama, kecuali hanya menyebutnya sebagai intelligence (akal) yang menggerakkan alam semesta. Filsuf-filsuf sesudah Aristotles berusaha menerjemahkan Penggerak Pertama itu adalah Tuhan.

Para teolog, khususnya dalam teologi Islam, yang percaya pada hukum sebab-akibat, menyebutnya sebagai sunnatullah. Artinya, ekosistem tidak lain adalah perbuatan Allah sendiri, karena Dia lah yang menciptakannya, mengatur dan memeliharanya dalam proses hukum sebab-akibat, sebagai firman-Nya: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (aturan tertentu) – Q.S.al-Qamar [54]: 49. Aturan tertentu itu, tidak lain dari sunnatullah (hukum alam ciptaan-Nya) yang berlaku dalam interaksi ekosistem. Aturan itu berlaku tetap, tak berubah-ubah , dan berlaku sebagai aturan (takdir) pada perbuatan Tuhan dan makhluknya. Dalam pada itu, manusia turut berperan dalam interaksi ekosistem (sebab-akibat); mereka dapat melakukan suatu sebab yang dapat mendatangkan suatu akibat.

Berdasarkan itu, dapat dipahami bahwa sebenarnya Tuhan mencipta melalui suatu proses yang melibatkan makhluk-makhluk-Nya sendiri untuk turut berperan pada ekosistem sebagai wadah penciptaan itu. Adanya proses dalam penciptaan adalah sejalan dengan banyak ayat Al-Qur’an yang menyebut bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam enam hari, yang berarti tak lepas dari proses tertentu, walaupun diakui bahwa makna enam hari itu multi tafsir. Di antaranya adalah ayat berikut:
إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾
“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas `Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S.al-A`raf [7]: 54).

Dalam kaitannya dengan teologi (akidah), maka setidaknya kita dapat memahami tiga hal dari uraian diatas, yakni:
– Tuhan sebagai Pencipta Awal ( filsafat: Sebab Pertama),
– Adanya proses penciptaan yang berlangsung terus-menerus tanpa akhir sepanjang Allah SWT menghendaki penciptaan;
– Adanya keterlibatan makhluk Tuhan dalam proses iradah (kehendak Tuhan) dan qudrah (kekuasaan Tuhan) pada penciptaan alam semesta itu.

Tuhan sebagai Pencipta (Al-Khaliq)

Dalam banyak ayat, Allah SWT disebut sebagai Pencipta yang bersemayam di atas arasy (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ), yang digambarkan oleh para ulama sebagai tempat yang khusus bagi Tuhan (alam uluhiyah). Pada banyak ayat, kata “`arasy” mengandung arti: “tempat tertinggi atau terhormat” , “derajat termulia ”, “bahagian teratas, atap atau penutup” , “membangun, membuat atau mengadakan” . Dari pengertian-pengertian itu dapat ditegaskan bahwa “arasy” adalah posisi yang teratas, tiada lagi sesuatu yang di atasnya. Dalam rentetan sebab-akibat, Tuhan adalah sebab pertama, tdak ada lagi sebab yang di atasnya (the Prime Mover). Dan jika asal muasal segala makhluk hidup adalah air, sedang air itu sendiri adalah ciptaan Tuhan, maka berarti Tuhan (Allah) bersemayam (berkuasa dan mencipta) makhluk hidup yang semuanya berasal dari air (وكان عرشه على الماء – dan adalah arasy-Nya di atas air- Q.S.Hud [11]: 7).

Proses Penciptaan

Proses penciptaan berlangsung terus menerus, tanpa akhir, sebab sifat Tuhan sebagai Al-Khaliq, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, dalam teologi, Tuhan tidak dapat disebut hanya mencipta di masa lalu, atau hanya mencipta sekali jadi untuk semua kemudian isterahat. Sejumlah ayat menyinggung soal penciptaan yang berlangsung terus menerus ini. Antara lain Q.S.al-Baqarah [2]: 164 menyebut bagimana Tuhan mengendalikan ekosistem, manfaat pergantian siang dan malam, serta bagaimana air, tanah dan angin berinteraksi, sehingga terjadilan kehidupan di alam ini.
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan.” (Q.S.al-Baqarah [2]: 164).
Hal demikian diberlakukan oleh Allah, tanpa ada sesuatu di alam ini yang sia-sia atau tidak berfungsi dalam ekosistem (ربنا ما خلقت هذا باطلا – “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia”- Q.S.Ali `Imran [3]: 191). Proses kejadian dan penciptaan yang berlangsung terus-menerus, yang di dalamnya semua makhluk terlibat tanpa kecuali, itu ditandai dengan adanya reproduksi (beranak, bertunas, atau ber-benih) pada makhluk, sehingga melahirkan makhluk-makhluk baru tanpa henti. Namun awal dari segalanya hanyalah Allah SWT, yang dalam filsafat disebut Sebab Pertama, dan dalam Q.S.Yunus [10]: 34 dinyatakan bahwa Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya dengan penciptaan yang baru tanpa henti (قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) juga dijelaskan dalam Q.S.Qaaf [50]:15:
أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾
Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama ? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Keterlibatan Makhluk dalam Proses Penciptaan

Keterlibatan makhluk-makhluk Tuhan dalam interaksi ekosistem ciptaan-Nya, dipahami dari gaya bahasa Al-Qur’an yang mengungkapkan. Dalam banyak ayat penciptaan, menyangkut eksistensi dan hajat kehidupan manusia di dunia ini, Tuhan mengakuinya dengan ungkapan “Kami menciptakan”, bukan “Aku menciptakan”. Perhatikan bagaimana Tuhan mencipta manusia dari setetes air, dengan ungkapan: “Kami menciptakannya dari setetes air” ( أنا خلقناه من نطفة – Q.S.Yasin [36]: 77). Juga ketika Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tak luput dari keterlibatan sesama manusia, Tuhan menyatakan “Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan” ( إنا خلقناكم من ذكر وأنثى – Q.S. al-Hujuran [49]: 13). Begitupun ketika terjadi bencana alam, akibat penyimpangan dari hukum ekosistem, sehingga sejumlah materi pada alam beraksi tidak normal, dinyatakan dengan kalimat “telah tertulis dalam kitab (hukum ekosistem), sebelum Kami menciptakannya” (فى كتاب من قبل أن نبرأها – Q.S.al-Hadid [57]: 22).

Tegasnya, kalimat-kalimat penciptaan dengan ungkapan “Kami menciptakan”, adalah isyarat keterlibatan makhluk Tuhan dalam prosesnya. Berbeda halnya jika penciptaan itu dikaitkan dengan penyembahan kepada Tuhan, yang merupakan hak prerogatif Tuhan, maka kalimat yang digunakannya adalah “Aku ciptakan”, bukan “Kami menciptakan”. Hal itu karena yang patut disembah hanyalah Tuhan, maka ungkapan penciptaan-Nya pun memakai kalimat “Aku”; “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ – Q.S.al-Dzariyat [51]: 56).

Keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan ekosistem, menciptakan hukum alam sebab-akibat sebagai sunnah-Nya, yang memberi peran keterlibatan bagi makhluk-makhluk-Nya, tidaklah sama sekali menafikan kemaha-kuasaan-Nya. Di sinilah pertemuan antara iman dan ilmu (sains / teknologi). Bahwa sebagai umat beragama, kita tetap yakin akan kemaha-kuasaan Tuhan yang berlaku pada alam semesta, tetapi sebagai insan sains dan teknologi, kita pun harus yakin bahwa Tuhan menciptakan hukum-hukum alam, yang disebut sebab-akibat (kauslitas), ataupun ekosistem yang berlaku pada kosmos sejagat, adalah Tuhan bermaksud memberi peluang bagi manusia untuk mempelajari rahasia dan fenomena-fenomena alam ini. Semakin dalam pengetahuan orang-orang beriman menyangkut rahasia alam, semakin kuat pula keyakinannya akan kemahakuasaan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an, mereka disebut sebagai ulama, yaitu ahli sains dan teknologi yang beriman, sesuai firman-Nya: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء – Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama- Q,S, Fathir [35]: 28).
Wa ‘Llahu a`lam bi al-shawab.

TUHAN MENDESAIN ALAM DAN MANUSIA UNTUK KEMASLAHATAN

TUHAN MENDESAIN ALAM DAN MANUSIA
UNTUK Lingkungan Hidup1KEMASHLAHATAN

(Bahan diskusi Kuliah Theologi Lingkungan Hidup)

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Mashlahah adalah tujuan Tuhan selaku pencipta syariat (qashd al-Syari). Secara teologis, mengandung pengertian bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatan dan enciptaan-Nya.

Hal tersebut dipermasalahkan dalam teologi Islam dan dalam filsafat. Dalam filsafat agama, terdapat satu golongan yang berpendapat bahwa segala kejadian di alam ini terjadi secara seketika tanpa dirancang sebelumnya. Faham ini disebut occasionalism. Menurut paham ini, jika ada dua peristiwa yang kelihatannya serasi dan sejalan, sebenarnya itu hanya terjadi secara seketika dan kebetulan saja, karena dua hal itu dibuat dalam keadaan demikian oleh Tuhan; seperti halnya dua buah jam dapat menunjukkan waktu yang sama karena diciptakan demikian oleh pembuatnya. Paham demikian juga menurut Majid Fakhry, dikembangkan oleh aliran teologi Asy’ariyah yang dasar pemikirannya memandang Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi yang segala kemauan-Nya tak dapat ditolak dan tak dapat dimengerti. Ia dapat berbuat tanpa tujuan. Pokoknya menurut mereka segala kejadian dalam alam tergantung sepenuhnya pada kehendak mutlak Tuhan, tanpa hukum kauslitas.

Kaum Asy’ariyah pada umumnya menolak adanya tujuan tertentu pada peciptaan. Antara lain dikemukakan oleh Al-Amidiy dengan katanya:

“Pendapat golongan yang benar (ahl al-haqq) ialah bahwa Tuhan mencipta alam tanpa berdasar pada suatu tujuan tertentu, tidak pula pada suatu kebijakan yang bergantung atasnya makhluk, tetapi segala yang diciptakan oleh-Nya berupa kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat bukan karena ada tujuan dan maksud yang mendorong Tuhan melakukannya, justru berbuat atau tidak adalah boleh dan itu sama saja bagi Tuhan”.

Pandangan serupa ditegaskan pula oleh Al-Syahrastani: “Sebagai pencipta, Tuhan tidak didorong oleh suatu tujuan dalam melakukan perbuatan-perbuatan-Nya”. Semua ini berdasarkan pada paham Al-Asy’ariy akan kekuasaan mutlak Tuhan, sehingga Ia dapat berbuat tanpa tujuan.

Sejalan dengan pandangan Asy`ariyah dan Occasionalism (Okkasionalisme), Al-Raziy berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan (‘illah) sama sekali dalam perbuatan-Nya. Sebaliknya Mu’tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam mencipta alam dan syari’at, yaitu untuk kemaslahatan manusia (mashalih al-‘ibad). Berdasarkan metode induksi, Al-Syathibiy sependapat dengan Mu’tazilah, bahwa Tuhan mencipta dan mengadakan syari’at dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia).

Pandangan Al-Syathibiy dan Mu’tazilah sangat sejalan dengan argumen teologis yang dipakai dalam filsafat agama untuk membuktikan adanya Tuhan. Argumen ini berdasar pada keteraturan benda-benda dan peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang mengarah kepada tujuan tertentu, yaitu kebaikan universal. Untuk itu mestilah ada dzat yang menentukan tujuan itu karena yang menentukannya haruslah suatu dzat yang lebih tinggi dari alam, yaitu Tuhan. Dalam argumen ini Tuhan dipandang Mahabijaksana dan mempunyai maksud tertentu dalam perbuatan-Nya atau tegasnya kata Harold H.Titus: God is intelligent and His ways are purposesful. Dengan demikian segala peristiwa dan apa saja yang ada dalam alam ini tidaklah terjadi secara seketika begitu saja, tetapi terjadi dengan suatu rencana dan direncanakan untuk suatu tujuan tertentu oleh Tuhan (could not have happened by chance).

Adapun kriteria kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat itu adalah tegaknya kehidupan dunia (pada alam ini) demi tercapainya kehidupan akhirat (min hayts tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra). Dengan demikian segala hal yang mengandung kemaslahatan dunia (alam / lingkungan) haruslah sejalan dengan kemaslahatan akhirat. Untuk itu manusia dalam mewujudkan kemaslahatan dunia (alam lingkungan) haruslah terbebas dari nafsu serakah, karena kemaslahatan tersebut tidak diwujudkan menurut keinginan nafsu (la min hayts ahwa’ al-nufus).
Kenyataan empiric menunjukkan bahwa maslahat bagi manusia dan alam ini tak dapat diperoleh jika manusia memperturutkan nafsu. Hal ini disebabkan nafsu dapat membawa pertumpahan darah dan kebinasaan alam sekitar yang merupakan kontradiksi bagi kemaslahatan itu sendiri. Karena itu, manusia sepakat mencela siapapun yang memperturutkan nafsunya; bahkan umat-umat terdahulu yag tidak memperoleh syariat, atau yang telah punah syariatnya, berusaha mewujudkan kemaslahatan dengan jalan mencegah orang menuruti nafsunya. Hal itu merupakan kebenaran universal yang diakui oleh naql (Al-Qur’an dan Al-Sunnah) dan ‘aql (akal).

Kemaslahatan manusia dan lingkungannya adalah bersifat universal, berlaku secara umum dan abadi bagi semua manusia dalam segala keadaan. Beberapa pokok pikiran menyangkut universalitas kemaslahatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, bahwa setiap aturan (nizham) berua syaiat dan hukum kausalitas bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis, tidak saling berbenturan dan kacau karena Tuhan menghendaki kemaslahatan secara mutlak. Argumen keharmonisan tatanan alam sangat sejalan dengan argumen filsafat. Bahwa jika kita perhatikan dunia lingkungan kita, ditemukan adanya hukum keteraturan (kausalitas) universal. Dari sana dapat diketahui bahwa perbuatan Tuhan mestilah menghendaki keharmonisan dalam berbagai proses peristiwa di alam ini.

Kedua, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak parsial, artinya bukan hanya berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu saja. Untuk itu maka syariat berlaku secara umum pula, disamping karena ada nash yang berbunyi: وما أرسلناك إلا كافة للناس juga karena manusia dan lingkungannya mempunyai kesamaan tabiat terhadap maslahat. Sekiranya hukum syariat itu berlaku untuk khusus sebahagian manusia, maka kaedah pokok Islam, seperti iman, tidak berlaku secara umum pula.

Ketiga, bahwa maslahat universal (kulliyah) adalah maslahat yang diterim a secara umum (al-mashalih al-mu’tabarah). Hal ini sesuai dengan sifat syariat dan hukum alam yang diciptakan Tuhan adalah berlaku secara umum menurut kondisi manusia (‘adah). Apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan parsial, maka yang diberlakukan adalah maslahat universal itu. Universalitas maslahat tidak hilang, meskipun bertentangan dengan kenyataan parsial. Sebagai contoh, kewajiban menyelamatkan jiwa manusia secara universal tetap berlaku, terkadang dengan terpaksa membunuh hewan-hewan penyebar penyakit.

Dari argumen-argumen yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa universalitas maslahat lingkungan dan syariat mengandung arti keharmonisan dan keutuhan hukum Tuhan, tidak terjadi kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Konsep keharmonisan seperti ini sebenarnya dianut juga oleh kaum Mu’tazilah Abd al-Jabbar menyatakan:

“Jika dikatakan bahwa perbuatan /penciptaan Tuhan bersifat harmonis dari segi strukturnya (shalah fi tadbirih), maka tak lepas pula dari kaitannya dengan hukum taklif dan mukallaf; segala perbuatan-Nya tidaklah mengacaukan dua hal (hukum taklif dan mukallaf) dan tidak membawa mukallaf keluar dari kesungguhan berbuat; demikian itulah yang disebut harmonis. Sebaliknya, segala hal yang mengendorkan semangat mukallaf untuk bekerja berarti Tuhan telah merusak dan mengacaukan struktur perbuatan / ciptaan-Nya (fasad fi tadbirih)..”

Faham keharmonisan penciptaan Tuhan dianut juga oleh Maturidiyah Samarkand. Al-Maturidiy sendiri menyatakan bahwa siapapun yang memperoleh ma’rifah (pengenalan) kepada Allah, mengetahui kekuasaan dan kerajaan-Nya, bahwa Dia lah pencipta dan memberi perintah, tentu mengenal pula bahwa perbuatan-Nya tidak mungkin keluar dari hikmah kebijakan tertentu. Namun, Maturidiyah Bukhara berpendapat lain; menurut mereka Tuhan mencipta alam menurut kehendak-Nya, tanpa terikat pada hukum keharmonisan dan tujuan tertentu.

Fazlur Rahman, cendekiawan Muslim modern, juga menerima konsep keharmonisan ciptaan dan hukum-hukum Tuhan. Baginya, kehidupan manusia tidak punya makna (tujuan) kecuali jika alam ini sendiri punya tujuan. Tujuan itu ada jika terdapat suatu rancangan pada alam ini, sedang rancangan itu sendiri ada karena diciptakan oleh Tuhan. Menurut Fazlur Rahman, tujuan dan rancangan alam semesta ini menunjukkan bahwa alam ini tidak hanya merupakan satu tatanan fisik tetapi juga merupakan satu tatanan moral. Dengan kata lain, alam ini tidak hanya tersusun atas fakta-fakta empiric berdasarkan kausalitas, tetapi juga adalah suatu dunia moral yang di dalamnya kemaslahatan (goodness) merupakan sebaik-baik jalan bagi perilaku manusia.

Muhammad Abduh, pelopor pembaharuan pemikiran Islam modern, yang datang jauh mendahului Fazlur Rahman, juga menerima konsep universalitas dan harmonitas maslahat dan syariat. Dalam hal ini, ia mengajukan teori sunnatullah (hukum alam ciptaan Tuhan), bahwa Tuhan mengatur segalanya sesuai dengan hukum alam ciptaan-Nya yang tidak berubah-ubah sehingga segala sesuatu pada alam ini berjalan baik dan teratur secara harmonis. Bagi Abduh, perbuatan/ penciptaan oleh Tuhan mempunyai tujuan tertentu, karena mustahil Ia berbuat sia-sia tanpa tujuan. Berdasarkan dalil akal katanya, seseorang yang sehat pikirannya tidak mungkin berbuat sia-sia. Orang seperti itu pasti tahu bahwa segala yang lahir dari keinginan dan kehendaknya adalah konsekuensi dari adanya tujuan. Jika hal ini berlaku pada manusia, maka tentu lebih patut pada sisi Tuhan; Tuhan adalah sumber segala akal dan kesempurnaan pengetahuan.

Bagaimanapun juga, pandangan Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman serta dua aliran teologi, Mu’tazilah dan Maturidiyah serta Al-Syathibiy, sependapat bahwa Tuhan mempunyai tujuan tertentu dalam mendesain alam semesta dan manusia ciptaan-Nya.

SISTEM POLITIK INDONESIA

KUMPULAN BAHAN-BAHAN KULIAH DARI BERBAGAI SUMBER

I. PERGULATAN IDEOLOGIS

 (dari  buku: Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam oleh Hamka Haq)

A.  Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), melakukan serangkaian sidang pada akhir bulan Mei 1945.  Ketua BPUPKI dr. Radjiman, ketika membuka sidang badan itu mengemukakan pertanyaan pada rapat:  Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?  Pada umumnya anggota enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih memilih langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar.  Namun, seorang dari anggota badan tersebut menjawab pertanyaan itu, yakni Bung Karno yang menyampaikan dalam bentuk pidato pada tanggal 1 Juni 1945, dengan judul Pancasila, atau lima sila.

Menyimak pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, terdapat lima dasar (sila) yang diusulkan oleh beliau yaitu: pertama, nasionalsme atau kebangsaan, tapi bukan nasionalisme sempit atau chauvinisme.  Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan yang memandang seluruh bangsa mempunyai kesamaan harkat dan martabat. Untuk itu, kebangsaan haruslah disertai dengan sila kedua yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Bertolak dari kesamaan derajat dan martabat kemanusiaan, maka setiap warga masyarakat harus bebas dari penjajahan dan feodalisme.  Dengan demikian, kedaulatan harus berada di tangan rakyat, sehingga sila ketiga ialah mufakat atau demokrasi. Tujuan dari negara ialah mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera ayang berkeadilan.  Maka jadilah kesejahteraan sosial sebagai dasar keempat.  Semua dasar negara tersebut, baik sebagai landasan maupun sebagai tujuan negara, adalah diabdikan oleh bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing agama.  Dengan kata lain, bahwa semuanya bermuara pada kepasrahan kepada Tuhan YME dengan mengharappkan ridah-Nya terhadap bangsa Indonesia.  Dengan demikian, jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila kelima, yang menjadi sumber sekaligus tujuan akhir dari segalanya.

Penyampaian Bung Karno mengenai sila-sila tersebut dapat disusun sebagai berikut:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme, atau perikemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan social, dan
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Lima prinsip tersebut oleh Bung Karno disebutnya sebagai Weltanschauung yang digali dari jati diri dan budaya bangsa Indonesia sendiri.  Menurut beliau, suatu negara mestilah mempunyai Weltanschauung, yang sesuai dengan kondisinya bangsanya masing-masing, sebagaimana katanya dalam pidati tanggal 1 Juni 1945 itu sbb.:

“Kita melihat dalam dunia ini, banyak negeri-negeri yang medeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung.  Hitler mendirikan Jerman di atas National Sozialistische Weltanschauung, filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu.  Lenin mendirikan negara Soviet di atas suatu Weltanschauung yaitu Marxistische, Historische-Materialistische Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon atas satu Weltanschaung yaitu yang dinamakan Tenno Koodo Seishin.  Di tas Tenno Koodo Seishin.inilah negara Dai Nippon didirikan.  Saudi Arabia Ibnu Saud,  mendirikan negara Arabia di atas Weltaanschauung, bahkan di atas satu dasar agama, ialah agama Islam.  Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua Yang Mulia;  apakah Weltanschauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?”[1] 

Nah, Weltanschauung negara dan bangsa Indonesia adalah seperti yang telah disebugtkan di atas, yakni Pancasila yang digali dari budaya bangsa sendiri.   Belajar dari penderitaan bangsa di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, Bung Karno bertekad mengikis habis dampak buruk penjajahan itu, dengan pertama-tama mengangkat harga diri bangsa Indonesia.  Salah satu cara yang ditempuh ialah menggali ideologi negara dan bangsa (Weltanschauung) dari budaya dan jati diri bangsa sendiri.  Bung Karno menolak tiruan dan atau import mentah-mentah ideologi (Weltanschauung) bangsa dan negara asing, karena belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Setelah Bung Karno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 itu, dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan sistematika Pancasila yang diucapkan Bung Karno itu.  Dari panitia kecil itu ditunjuk sembilan orang yang akan melaksanakan tugas tersebut, yaitu: Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Koesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakkir, H.A.Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan Mr. Mohammad Yamin.

Mereka inilah, di bawah pimpinan Bung Karno, bertugas secara khusus menetapkan sistematika Pancasila yang berbeda dengan susunan awal dalam pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI.  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam pidato Bung Karno sebagai sila kelima, dijadikan sila pertama. Sila kedua yang dalam pidato Bung Karno disebut internasionalisme atau perikemanusiaan dirumuskan menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.  Sila pertama dalam pidato Bung Karno disebut Kebangsaan Indonesia dirumuskan menjadi Persatuan Indonesia dan ditempatkan pada sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan, menggantikan apa yang dalam rumusan Bung Kanro disebut mufakat atau demokrasi.  Sila kelima adalah kedalan social, sebagai rumusan dari prinsip kesejahteraan social menurut Bung Karno.[2]

Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

Walaupun susunan sila tersebut di atas telah ditetapkan, namun sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mengalami perubahan pada tanggal 22 Juni 1945, menjadi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”.  Rumusan ini merupakan hasil perjuangan aktifis Islam, yang dituangkan sebagai kompromi dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Tak dapat dipungkiri, Piagam Jakarta merupakan dokumen historis sebagai kompromi antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan yang mencuat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  Maka sebagai langkah menjembataani perbedaan itu, dalam sidang kedua BPUPKI, suatu panitia kecil dibentuk, yang terdiri atas sembilan orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulkahar Muzakkir, H.Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim dan Mr. Muhammad Yamin.   Pada rapat tanggal 22 Juni 1945, mereka  berhasil mencapai persetujuan yang kemudian dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.  Rumusan kesepakatan itu dijadikan sebagai bahagian dari rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) atau Hukum Dasar Negara.

Sebagai konsekuensi logisnya, rumusan rancangan batang tubuh Undang Undang Dasar  bagi Indonesia Merdeka (UUD 1945), juga turut mengalami perubahan.  Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli”, berubah dengan tambahan tiga kata, yaitu: “yang beragama Islam”. dan pasal 29 ayat 1, juga mengalami perubahan dengan tambahan seperti pada sila Katuhanan, menjadi: “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Kompromi itu ternyata mendapat banyak tantangan dari mereka yang tetap menghendaki agar negara Indonesia berdasarkan kebangsaan.  Menurut mereka, tujuh kata dalam sila pertama yang berbunyi: “dengan kewajiban menjalankan syaeriat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh segenap warga bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.  Demikian pula rancangan pasal 6 ayat 1 yan g berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, dan pasal 29 ayat 1 pada dasarnya bertentangan dengan kebhinnekaan bangsa Indonesia yang akan mendiami negara kebangsaan Indonesia.  Kalimat-kalimat di atas akan pasti menciptakan diskriminasi di kalangan warga negara Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidangnya.   Kompromi yang telah melahirkan Piagam Jakarta dibicarakan kembali, berhubungn banyaknya tantangan dari pejuang kebangsaan.  Adalah Bung Hatta tokoh pendiri negara yang menunjukan keprihatinannya jika kalimat dan kata-kata syariat Islam dari Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara.  Beliau akhirnya berhasil mempengaruhi pendukung Piagam Jakarta, agar kata-kata yang berkonotasi syariat Islam, baik dalam Pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dicoret demi persatuan bangsa dan tegaknya negara priklamasi Indonesia sebagai negara kebangsaan.

Atas kebesaran jiwa dan kenegarawanan para aktifis Islam ketika itu, maka sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dihapusnya kata-kata ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama Pancasila dan pada batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Demikian pula kata-kata “yang beragama Islam” dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 6 ayat 1 dihilangkan sehingga berbunyi “Presiden adalah orang Indonesia asli”.

Pencoretan kata-kata tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk menghilangkan garis pemisah antara warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam.  Maka rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan,
  5. Keadilan sosial

Kesepakatakan yang dicapai pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ternyata menyimpan rasa kekecewaan bagi mereka yang tetap mendukung Piagam Jakarta, terutama yang berada di luar PPKI, baik perorangan maupun terorganisir.   Mereka terus berjuang utuk memberlakukan Piagam Jakarta, termauk dengan jalan perjuangan bersenjata.  Sebahagian dari mereka memimpin dan atau bergabung dalam gerakan pemberontakan yang menamai dirinya sebagai DI/TII/NII, dengan pusat-pusat gerakan di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan  Dalam era demokrasi parlementer, semua partai Islam pun menjadikan Islam sebagai asasnya.  Perjuangan lewat jalur politik ini menemukan momentnya yang penting dan sangat strategis pada sidang-sidang Konstituante di Bandung tahun 1956-1959.  Dalam pada itulah, partai-partai Islam secara demonstratif memperjuangkan berlakunya Islam sebagai dasar negara RI.[3]

B.    Konstituante dan Dekrit

Pada mulanya, Undang Undang Dasar 1945 dimaksudkan sebagai Undang Undang Dasar yang tidak tetap, bersifat sementara dan memberi jalan disusunnya sebuah Undang Undang Dasar yang tetap, sebagai konstitusi yang permanen bagi negara Indonesia.  Sebelum Undang Undang Dasar yang tetap disusun, negara dalam keadaan kritis, dalam suasana perang fisik melawan agresi Belanda.  Perdamaian dengan Belanda mengharuskan diberlakukannya Konstitusi RIS tahun 1949.  Setahun kemudian disusun dan diberlakukan pula Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.  Dalam UUDS inilah diatur mengenai adanya suatu badan perancang Undang Undang Dasar yang disebut Konstituante.  UUDS 1950 memuat pasal-pasal tentang konstituante, yang sebenarnya UUDS 1950 itu menampung beberapa ketentuan dari konstituante RIS serta sebagian ketentuan UUD 1945 (UUD Proklamasi).

Menurut ketentuannya, konstituante bersama dengan pemerintah berfungsi menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara.  Secara teknis, diatur bahwa setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia dapat mempunyai seorang wakil di Konstituante. Para anggota kostituante itu dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas dan rahasia.  Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, Eropa dan Arab juga mempunyai wakil dalam konstituante,  secara berturut-turut sekurang-kurangnya 18, 12 dan 6 anggota.  Apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi berdasarkan hasil pemilihan umum, pemerintah dapat mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan tersebut.[4]

Untuk itulah, pemerintah menggelar pemilihan umum pada tahun 1955 yang diikuti oleh sekian banyak partai politik, untuk membentuk badan Konstituante.  Seperti disebutkan, Konstituante hasil pemilihan umum itu bertugas menyusun UUD RI yang tetap untuk menggantikan UUDS 1950.  Tugas tersebut mengalami hambatan dahsyat, akibat banyaknya ideologi yang dianut partai-partai yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain.  Seperti terlihat dalam sidang Konstituante di Bandung tahun 1956-1959, tak dapat dihindari adanya konflik ideologi secara frontal.  Tercatat setidaknya ada tiga golongan yang berjuang keras menjadikan ideologinya sebagai dasar negara Republik Indonesia.  Golongan Pertama tentunya ialah mereka yang tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara dan menolak sosial ekonomi (Komunimse) dan agama Islam (Piagam Jakarta) menjadi dasar negara RI.  Golongan kedua berasal dari partai-partai Islam mengendaki agama Islam (Piagam Jakarta) menjadi dasar negara RI, dan dengan sendirinya menolak Pancasila dan social ekonomi sebagai dasar negara RI.  Golongan ketiga yang dimotoroi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menghendaki sosial ekonomi menjadi dasar negara RI, dan tentunya menolak keras Pancasila, apalagi agama Islam sebagai dasar negara RI.

Pertentangan ideology tersebut di atas mebuat Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya.  Dalam keadaan terombang-ambing demikian, Konstituante semakin tidak berdaya, bahkan posisinya semakin lemah.   Mengamati hal seperti itu, maka di kalangan masyarakat luas, muncul aspirasi yang semakin kuat yang menuntut diberlakukannya kembali UUD 1945.  Masyarakat menyampaikan aspirasinya lewat sejumlah rapat akbar, demonstrasi dan berbagai cara lainnya yang pada dasarnya meminta agar UUD 1945 diberlakukan kembali menjadi dasar yang tetap bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merespon aspirasi yang berkembang secara luas di tengah masyarakat, Presiden Soekarno segera menyarankan agar Konstituante dapat memenuhi tunutan masyarakat luas untuk kembali memberlakukan UUD 1945 itu.   Saran tersebut justru semakin menghangatkan perdebatan di kalangan anggota Konstituante, yang mengharuskan mereka menempuh jalan voting (pemungutan suara).  Voting dilaksanakan sebanyak tiga kali, pertama pada tanggal 30 Mei 1959 dengan hasil 269 setuju kembali ke UUD 1945 dan 199 menolak; kedua pada tanggal 1 Juni 1959 dengan hasil 263 menyetujui kembali ke UUD 1945 dan 203 menolak, dan yang ketiga pada tanggal 2 Juni 1959 dengan hasil 264 setuju kembali ke UUD 1945 dan 204 yang menolak.

Dari tiga kali digelar pemungutan suara tersebut, ternyata jumlah suara yang menyetujui UUD 1945 jauh lebih banyak dibanding dengan suara yang menolaknya.  Meskipun demikian, jumlah tersebut tidak memenuhi persyaratan duapertiga jumlah suara yang masuk seperti yang diatur dalam pasal 137 UUDS 1950.  Perkembangan yang tidak menentu itu, menyebabkan sebahagian anggota Konstituante tidak lagi bersemangat untuk menghadiri sidang-sidang.  Konstituante di ambang kegagalan, keadaan negara semakin genting mengancam persatuan bangsa.   Mengamati perkembangan tersebut, Presiden Soekarno mengambil langkah penyelamatan negara dan kesatuan bangsa, yakni dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, sekaligus juga membubarkan Konstituante.[5]

Dekrit Presiden Republik Indonesia/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang, pada tanggal 5 Juli 1959 itu, berisikan ketetapan sebagai berikut:

(1)     Menetapkan  pembubaran Konstituante;

(2)         Menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara;

(3)         Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;

(4)         Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Bahagian terakhir konsideran dekrit itu menyatakan:bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22  Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.[6]

Meskipun dekrit telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta dinyatakan menjiwai secara moral kehidupan bernagara, dan merupakan satu rangkaian dengan konstitusi, ternyata kaum fanatisme Islam tetap saja tidak puas.  Karena mereka merasa gagal melalui jalur politik di Konstituante, maka mereka terus berjuang utuk memberlakukan Piagam Jakarta, melalui gerakan bersenjata.  Di samping itu, semua partai Islam pun tetap menjadikan Islam sebagai asasnya.  Sikap yang sama mereka perlihatkan pada awal lahirnya Orde Baru dalam sidang MPRS tahun 1966.   Hingga sekarang pun perjuangan itu terus berlangsung dalam bentuk yang lebih halus, diantaranya melalui perundang-undangan, dengan alasan otonomi daerah.

Maksud pokok dari para pejuang Piagam Jakarta ialah untuk memformalkan syariah dalam berbagai produk perundang-undangan, tidak hanya sebatas menjiwai dan menyemangati seperti yang diamanahkan oleh dekrit.  Sebenarnya hal ini telah menjadi kekhawatiran Bung Hatta, ketika menjadi Wakil Presiden RI, pernah mengatakan bahwa: …“Janganlah agama dan negara distukan, sebab kalau begitu, baik negara maupun agama akian hanncur.  Teokrasi merendahkan agama menjadi perkakas negara…[7]

Adalah sangat jelas bahwa upaya-upaya pihak tertentu untuk mengamandemen UUD 1945 yang terus berlanjut adalah bahagian dari keinginan untuk mengembalikan secara formal tekstual Piagam Jakarta, yang memuat tujuh kata: ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.   Padahal,  amat bijaksanalah para pendiri negara, termasuk tokoh Islam ketika itu, bahwa demi kesatuan bangsa dan penyelamatan negara proklamasi 1945, maka mereka menerima UUD 1945 minus tujuh kata dari Piagam Jakarta tersebut.   Kemudian pada dekrit 5 Juli 1959, Piagam Jakarta diterima sebagai menjiwai atau menyemangati konstitusi.

Dalam kaitannya dengan syariat Islam, Dekrit itu memberi pemahaman: pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasca dekrit 5 Juli 1959 mengakui Piagam Jakarta sebagai jiwa (roh dan spirit) konstitusi dalam bernegara.    Kedua, bahwa Piagam Jakarta yang dimaksud dalam dekrit tersebut bukanlah Piagam Jakarta yang bermuatan formal tekstual syariah, melainkan Piagam Jakarta yang benilai jiwa (roh atau spirit) universal, yang biasa disebut roh al-tasyri`.  Jadi, Dekrit tetap mempertegas ideologi negara kebangsaan, namun bukanlah nasionalisme sekuler melainkan nasionalisme yang beriman kepada Tuhan, karena segenap warga negara harus berjiwa religius menrut konstitusi.

Bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang berTuhan, dicanangkan sejak lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, berdasarkan pidato Bung Karno ketika itu.  Beliau menegaskan:

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa.  Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”……”Marilah kita jalankan agama…… dengan cara yang berkeadaban.  Apakah cara yang berkeadaban itu?  Ialah hormat menghomrati satu sama lain[8].

Menjalankan agama secara berkebudayaan dan berkeadaban tanpa egoisme, bukan dalam arti formalisasi agama tetapi dalam arti menyemangati kehidupan bernegara dengan spirit agama, sehingga betul-betul bernuansa religius.  Untuk itu, kita harus memaknai syariah dalam arti luas dan luwes, bukan dalam artian yang kaku sebagai hukum formal dan fikih.  Dalam arti luas, syariah mencakup keimanan, akhlak mulia, amal shaleh, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan sebagai yang diperintahkan Allah.  Atau tegasnya, syariah itu tidak lain dari ajaran Islam yang memadukan nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara utuh yang disebut al-din.   Ajaran syariah tentang moralitas (misalnya akhlak mulia), pada hakekatnya adalah ajaran universal dari semua agama, dan tak satu pun umat beragama yang akan mengingkarinya.

Dari uaraian-uraian  di atas, diketahui bahwa sejak dari proses lahirnya, kemudian dicantumkannya dalam Pembukaan UUD 1945 sampai keluarnya dekrit 5 Juli 1959, eksistensi Pancasila tak dapat dipisahkan dari pribadi Bung Karno.  Tak salah memang jika ditegaskan bahwa Bung Karno lah penggali Pancasila itu. Hal ini pun sejalan dengan wasiat Bung Hatta kepada Guntur Sukarno Putra yang di dalamnya Bung Hatta mengakui bahwa Pancasila dirumuskan dari pidato Bung Karno di hadapan PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Pancasila.[9]   Sementara itu, di zaman Orde Baru, pemerintah  bersama Dewan Nasional Angkatan 45 pada tanggal 10 Januari 1975 membentuk Panitia Lima yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Soenario, dan Abdul Gafar Pringgodigdo, untuk meneliti asal usul Pancasila.  Laporan Panitia Lima tersebut tentang asasl usul Pancasila telah disampaikan kepada Presiden Soeharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Soerono pada tanggal 23 Juni 1975, yang menjleaskan bahwa asal-usul Pancasila berawal dari pidato Bung Karno di depan PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.[10]

C.   Spirit Syariah (Ruh al-Tasyri`) dlm Pancasila

Para ahli ushul fikih sepakat bahwa syariat Islam bertujuan menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia yang meliputi lima hal, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.  Sebenarnya masih ada satu hal yang amat prinsipil yang harus terwujud, yakni persatuan umat (bangsa). Bahkan berdasarkan dalil syariah,  diketahui bahwa terkadang jiwa seseorang harus dikorbankan demi tegaknya persatuan umat (jamaah), sehingga memelihara jamaah)persatuan umat) menjadi terpenting kedua sesudah memelihara agama.  Kalau hal ini diterima maka tujuan pokok syariah itu tidak hanya lima tetapi bisa menjadi enam.[11]   Keenam tujuan pokok syariah tersebut sekaligus merupakan landasan bagi obyek pembahasan fikih.  Memelihara agama merupakan landasan fikih ibadah, memelihara jiwa dan akal merupakan landasan fikih jinayah (pidana), memelihara keturunan menjadi landasan fikih munakahat, memelihara harta benda menjadi landasan fikih mu`amalat, sedang memelihara kesatuan umat /jamaah (bangsa) merupakan landasan fikih siyasah (politik).

  1. Memelihara agama : Ketuhanan YME
  2. Memelihara persatan jamaah (umat/bangsa) >Persatuan Indonesia  dan Kerakyatan
  3. Memelihara jiwa dan akal>  Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  4. Memelihara keturunan> kemanusiaan Yang adil dan beradab, dan Kerakyatan
  5. Memelihara harta benda > Keadilan social bgi seluruh arkyat Indonsia.

[1] Tim Penerbitan Buku Pancasila, Pancasila Bung Karno, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), h. 8-9.

[2] Bandingkan dengan Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT.Delta Pamungkas, 1997), Jilid 12, h. 95-97.

[3]Bandingkan dengan Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ibid., Jilid 13 h. 220, di bawah kata Piagam Jakarta.

[4] Bandingkan dengan Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ibid., Jilid 9 h. 115-116,

[5] Lihat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ibid., Jilid 9 h. 116-117,

[6] Bandingkan pula dengan Ibid., Jilid 4, h. 277-278.

[7] Lihat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Op. cit., Jlid  13 h. 220, di bawah kata Piagam Jakarta.

[8] Tim Penerbitan Buku Pancasila, Pancasila Bung Karno, op. cit., h. 22.

[9] Henky, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007), h. 61-63.

[10] Lihat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, op. cit., Jilid  12, h.  97-98,

[11] Hamka Haq, Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat, (Jakarta:  Erlangga, 2007) h. 95.

II.  SISTEM PEMERINTAHAN

  BAHAN DISKUSI KELAS  (Sumber: Scribd, 11 Oktober 2010)

Sistem Pemerintahan (Presidensial, Parlementer dan Campuran)

Siapa pelaksana kekuasaan negara dapat dikaitkan dengan negara Monarki dan Negara Republik. Secara konseptual, jabatan Presiden dipertalikan dengan negara republic, sedangkan raja dipertalikan dengan negara kerajaan. Duguit membedakan antara republik dan monarchie berdasarkan bagaimana kepala negara diangkat. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk pemerintahan disebut monarchie pelaksana kekuasaan negara disebut raja sedangkan jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu maka negaranya disebut republik pelaksana kekuasaan negara disebut Presiden. Jika keberadaan Presiden berkaitan dengan bentuk Pemerintahan maka kekuasaan Presiden dipengaruhi dengan sistim pemerintahan. Pada sistem pemerintahan biasanya dibahas pula dalam hal hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi- fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif. Secara umum sistim pemerintahan terbagi atas tiga bentuk yakni sistim pemerintahan Presidensil, parlementer dan campuran yang kadang- kadang disebut “kuasi Presidensil” atau “kuasi parlementer”.

Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan. Pergeseran tersebut seringkali dijelaskan kedalam tiga fase peralihan, meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. Pertama, pada mulanya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan. Kedua, Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menetang hegemoni raja. Ketiga, mejalis mengambil ahli tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya. Oleh sebab itu keberadaan sistem parlementer tidaklah lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia dan sewedia.

Ciri umum pemerintahan parlementer sebagaimana dijelaskan S.L

Witman dan J.J Wuest, yakni:

1. It is based upon the diffusions of powers principle. (Dibentuk berdasarkan pemisahan kekuasaan)

2. There is mutual responsibility between the executive and the legislature; hance the executive may dissolve the ligislature or he must resign together with the rest of the cabinet whent his policies or no longer accepted by the majority of the membership in the legislature.

(Ada tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif dapat membubarkan parlemen atau dia harus mengundurkan diri bersama kabinet jika kebijakan-kebijakannya tidak lagi diterima oleh mayoritas keanggotaan di lembaga legislatif.

3. The executive (Prime Minister, Premier, or Chancellor) is chosen by yhe titular head of the State (Monarch or Presiden), according to the support of majority in the legislature.

(Eksekutif (Perdana Menteri) dipilih oleh kepala Negara (Raja atau Presiden), berdasarkan dukungan mayoritas di legislatif

SISTEM PARLEMENTER

Berdasarkan di atas, maka diketahui bahwaa Ciri utama sistem Parlementer adalah:

  1. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden berdasarkan dukungan matoritas Parlemen, artinya legitimasi pemerintahan datangnya dari parlemen,
  2. Program yang ditawarkan (dijual) dalam pemilu adalah program partai, yang dijanjikan dalam kampanye Pemilu.
  3. Program Pemerintah adalah program partai pemenang pemilu,
  4. Dalam Pemilu rakyat memilih partai (Beberapa negara yang dipilih gambar Calon Anggota DPR, tapi yang dijual oleh calon anggota DPR tetap program partai),
  5. Terdapat pemisahan kekuasaan antara Kepala Negara (Raja / Presiden) dan Kepala Pemerintahan (PM)

Maka Ketua Partai otomatis calon Perdana Menteri, Karena yang dipercaya rakyat adalahpartai, maka partai lah yang membentuk kabinet (pemerintahan), Sehingga disana dikenal istilah partai pemerintah, dan partai yang tidak duduk dalam pemerintah disebut partai oposisi, Perdana Menteri setiap saat bisa jatuh karena alasan politik, yaitu ketika dukungan di parlemen tidak lagi mayoritas. Untuk terwujudnya “Chek and Balance” maka anggota DPR pun setiap saat juga bisa dicopot ditengah jalan dengan alasan politik. Kewenang partai dalam mencopot anggota karena dalam pemilu yang dipercaya (yang dicoblos) oleh rakyat adalah partai, DPR adalah wakil partai maka dalam DPR ada lembaga Fraksi, Posisi Partai kuat, karena ia membuat program, menyusun kabinet dan memilih pejabat –pejabat politis lainnya, Pemerintah dibentuk setelah pemilu DPR. Bila di parlemen tidak mayoritas tunggal (50% + 1), maka partai pemenang terbesar berkoalisi dengan partai lain, maka cabinet yang dibentuk disebut cabinet koalisi.

Selain itu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu: Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlement. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif dibawah Perdana Menteri. Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlement yang terpilih. Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlement. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.

Berdasarkan ciri-ciri sistem pemerintahan tersebut. Pada hakekatnya kedua pendapat tersebut tidaklah berbeda, keduanya memiliki persamaan. Dalam kaitannya dengan kedudukan Presiden berdasarkan apa yang dijabarkan dalam ciri tersebut, kedudukan Presiden hanya ditemukan pada sistem parlementer yang berbentuk negara republik. Menurut S.L Witman dan J.J Wuest pada ciri yang keempat dan Jimly Asshiddiqie Pada ciri yang keenam, kedudukan Presiden hanyalah sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan diemban oleh Perdana Menteri.

Pada sistem parlementer kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara dimaksud bahwa Presiden hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsa dan negara. Di beberapa negara, kepala negara juga memiliki kedudukan seremonial tertentu seperti pengukuhan, melantik dan mengambil sumpah Perdana Menteri beserta para anggota kabinet, dan para pejabat tinggi lainnya, mengesahkan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, menerima duta besar dan perwakilan negara-negara asing, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehalibitasi. Selain itu pada negara-negara yang menganut sistem multi partai kepala negara dapat mempengaruhi pemilihan calon Perdana Menteri.

Pada sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hampir seluruh negara yang menganut sistem ini dapat dipastikan seorang kepala pemerintahan dipilih dari keanggotaan parlemen. Bagaimanakah cara pengisian jabatan kepala negara pada sistem ini? Pada negara monarchi dapat dipastikan kepala negaranya seorang raja menurut Duguit berdasarkan keturunan. Sedangkan pada negara yang bebebentuk republik dimana kepala negaranya diemban oleh Presiden pada setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda- beda dan Presiden memiliki masa jabata yang telah ditentukan. Pengisian jabatan Presiden pada negara republik pada sistem parlementer di sebagian negara diatur di dalam konstitusi mereka. Beberapa negara memilih secara langsung Presiden mereka, dipilih oleh parlement atau oleh suatu badan pemilihan. Sedangkan untuk masa jabatan Presiden sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun.

SISTEM PRESIDENSIAL

Dalam pemerintahan Presidensial tidak ada pemisahan antara fungsi kepala negara dan fungsi kepala pemerintahan, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh Presiden. Presiden pada sistem Presidensil dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan pemilihan dan memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi.

Menurut von Mettenheim dan Rockman sebagaimana dikutip Rodhague dan Martin Harrop sistem Presidensil memiliki beberapa ciri yakni :

  1. popular elections of the Presiden who directs the goverenment and makes appointments to it.  (pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, yang akan memimpin pemerointahan)
  1. fixed terms of offices for the Presiden and the assembly, neither or which can be brought down by the other (to forestall arbitrary use of powers). (Periode jabatan Presiden dan prangkatnya (menteri2) jelas, tak ada saling menurunkan/membubarkan oleh salah satunya, mencegah penggunaan sewenang-wenang kekuasaan  (Parlemen dan Pemerintah).
  2. no overlaping in membership between the executive and the legislature. (Tidak ada tumpang-tindih kekuasaan antara eksekutxif dan legistlatif)

Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem Presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang Presiden dengan proses pendakwaan luar biasa). Jika pada sistem parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial maka pada sistem Presidensial memiliki eksekutif nonkolegial (satu orang), para anggota kabinet Presidensial hanya merupakan penasehat dan bawahan Presiden.

Menurut Duchacck perbedaan utama antara sistem Presidensil dan parlementer pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu: terpisah tidaknya kekuasaan seremonial dan politik (fusion of ceremonial and political powers), terpisah tidaknya personalia legislatif dan eksekutif (separation of legislatif and eksekutif personels), tinggi redahnya corak kolektif dalam sistem pertanggungjawbannya (lack of collective responsibility), dan pasti tidaknya jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (fixed term of office).

Sedangakan untuk sistem pemerintahan campuran memiliki corak tersendiri yang juga dapat disebut sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan campuran dapat diartikan:

Semi-Presidenial government combines an elected Presiden performing political tasks with a prime minister who heads a cabinet accountable to parliament. The prime minister, usually appointed by the Presiden, is responsible for day-to-day domestic government (including relations with the assembly) but the Presiden retains an oversight role, responsibility for foreign affairs, and can usually take emergency powers.

Didalamnya ditentukan bahwa Presiden mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem Presidensil, tetapi pada saat yang sama Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer. Perdana Menteri pada umumnya ditugaskan oleh Presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan dapat pada umumnya mengambil kuasa-kuasa keadaan darurat.

Menurut Duverger sistem ini memiliki ciri, yakni :

  1. The Presiden of the republic is elected by universal suffrage
  2. He possesses quite considerable powers.
  3. He has opposite him, however, a prime minister and minister who possess executive and governmental powers and can stay in office only if the parliament does not show its oppositions to them.

Cirri utamanya:

  1. Rakyat langsung memilih presiden artinya legitimasi presiden (Pemerintah) langsung dari Rakyat, Program yang dijual dalam pemilu bukan program partai, tapi program sang Capres,
  2. Program pemerintah adalah program Capres pemenang pemilu yang ditawarkan saat kampanye,
  3. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden tidak tergantung dari besar kecilnya dukungan DPR, karena legitimasi presiden bukan dari DPR, tapi langsung dari rakyat.
  4. Bila Presiden tergangu oleh DPR maka Presiden punya Hak veto terhadap keputusan DPR (Disanalah maka dalam sistem presidensial Pemerintah tidak terlibat dalam membuat UU) dan Presiden juga punya hak bertanya langsung kepada rakyat (referendum).

Jadi pada sistem campuran ini kedudukan Presiden tidak hanya sebagai serimonial saja, tetapi turut serta didalam pengurusan pemerintahan, adanya pembagian otoritas didalam eksekutif.

SISTEM POLITIK PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sejarah ketatanegaraan Indoenesia sejak berlakunya Undang- Undang Dasar 1945 kemerdekaan, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Indonesia terus mencari suatu bentuk yang ideal. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan bahwa Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistim pemerintahan “quasi Presidensial”. Alasannya karena dilihat dari sudut pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, sebagiman dikatakan lebih lanjut:

Jadi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahannya adalah Presidensil, karena Presiden adalah eksekutif, sedangkan menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Dilihat dari sudut pertanggungan jawab Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain – kepada siapa Presiden bertanggung jawab – maka sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut “quasi Presidensil”

Kekuasaan Presiden di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang dikatakan menganut sistim pemerintahan “quasi Presidensial” memiliki tiga kekuasaan sebagai yakni, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai mendataris MPR.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah sistem pemerintahan Indonesia. Dengan perubahan ini Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensil. Jika pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan memiliki kelemahan yakni cenderung sangat ‘executive hevy’ maka setelah perubahan hal ini tidak terwujud lagi,

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TELAH MENGANUT SISTEM PEMERITAHAN PRESIDENSIL

Dalam sistem pemerintahan Presidensil yang diadopsi oleh Undang- Undang Dasar 1945 memiliki lima perinsip penting, yaitu:

(1)  Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan esekutif negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar.

(2)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih. (3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.

(3)  Para menteri adalah pembantu Presiden.

(4)  Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem Presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. Kelima ciri tersebut merupakan ciri sistem pemerintahan Presidensil yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan.

III.  POLITI ALIRAN

POSISI POLITIK DI BAWAH TEKANAN ORDE BARU (Hamka Haq)

Politik aliran sebenarnya muncul sejak lahirnya Republik Indonesia, yakni ketika terjadi tarik ulur antara dua kekuatan politik menjelang kemerdekaan dan sesudahnya, antara kelompok Nasionalis dan kelompok Islam.   Perdebatan sengit antara dua kelompok tersebut adalah terutama menyangkut dasar negara.  Kaum Nasionalis menghendaki Nasionalisme, sedang kelompok Islam menghendaki negara berdasar Islam.  Sempat terjadi kompromi, dengan lahirnya Piagam Jakarta, tapi pada akhirnya kembali pada kesepakatan semula, sesuai dengan mainstrim perjuangan kemerderkaan, yakni negara kebangsaan berdasarkan Pancasila.

Di era Orde Baru, penguasa berhasil melakukan penyederhanaan partai politik manjadi hanya tiga partai yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Peratuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).  Dalam kaitannya dengan politik aliran, maka di era Orde Baru, hampir semua institusi keislaman, baik ormas maupun wadah pendidikan dan dakwah, cenderung berpihak pada aliran politik Islam yang direpresentasikan oleh PPP.  Maka dapat dipahami jika hampir semua alumni IAIN ketika itu memilih PPP sebagai wadah berpolitik.  Mereka yang terpaksa memilih Golkar, hanyalah karena status mereka sebagai PNS yang waktu itu harus digolkarkan.  Atau mereka yang direkrut oleh Golkar untuk menduduki posisi pada ormas Islam yang sengaja dibentuk guna menarik simpati umat Islam, misalnya Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan Pengajian Al-Hidayah.

Begitu kentalnya corak politik aliran di era Orde Baru, maka PDI yang merupakan fusi dari lima partai, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik, sangat kesulitan merekrut kader dari kalangan alumni IAIN.  Bahkan dalam perbenturan yang begitu keras, PDI diisukan sebagai Partai Kristen, untuk mebendung langkah pendekatan partai tersebut terhadap umat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan.  Dapat dikatakan bahwa, merupakan anomali jika di era Orde Baru terdapat sosok alumni IAIN (pemuka Islam), yang berani bergabung dengan PDI.

Menjelang akhir Orde Baru, terdapat perkembangan menarik, yakni mulai terkikisnya pengaruh politik aliran secara nasional.  Hal ini karena Golkar (nasionalis) semakin dekat kepada umat Islam, sehingga para pendukung setia PPP banyak beralih ke Golkar melalui ormas-ormas sayap keislaman tersebut di atas.  Bahkan terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang banyak merekrut pimpinan dan kader-kader Golkar, semakin melemahkan peran politik aliran Islam yang melekat pada PPP.  Untuk memperjuangkan Islam secara politik, alumni IAIN tidak lagi harus melirik PPP, tetapi lebih cenderung bergabung ke ICMI yang sejatinya adalah “sayap intelektual Islam” Golkar di bawah sosok B.J. Habibi, tokoh yang jadi idola di Sulawesi Selatan.  Mereka berharap bahwa kebuntuan perjuangan politik Islam yang diperankan oleh PPP, sebuah partai kecil yang tak berdaya di era Orde Baru, dapat diselesaikan lewat jalan pintas ICMI yang dekat dengan kekuasaan.

METAMORFOSE POLITIK ALIRAN DI ERA REFORMASI

Runtuhnya Orde Baru, tidak berarti dengan serta merta politik aliran sudah habis riwayatnya, bahkan ia tampil dalam bentuk yang baru dan dalam peta politik baru pula.  Setelah sosok Habibi gagal menjadi Presiden RI pada tahun 1999, karena mengundurkan diri dari pencalonan, maka peran (pengaruh) ICMI pun dalam kancah kekuasaan, apalagi dalam bidang politik –sebab memang bukan partai politik–menjadi habis.  Dalam pada itu di Sulsel muncul fenomena semangat aliran keislaman yang secara radikal ingin melanjutkan perjuangan politik Islam yang mengusung Piagam Jakarta menjelang kemerdekaan.  Hal ini ditandai dengan terbentuknya ormas yang bernama Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).

Kehadiran KPPSI berbarengan dengan lahirnya pula partai-partai berbasis Muslim di tingkat nasional, yang pada gilirannya membentuk pengurus tingkat provinsi Sulawesi Selatan, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Parai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan partai yang berasas Islam yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Belakangan, terbentuk pula pecahan PPP, yakni Partai bintang Reformasi (PBR).

Dalam suasana demikian, alumni IAIN tersebar mengisi peluang di parpol Islam baru atau yang berbasis Muslim tersebut.  Pilihan-pilihan mereka relatif ditentukan oleh latar belakang ormas Islam-nya.  Namun tidaklah secara otomatis bahwa warga Muhammadiyah akan pasti memilih PAN, dan kaum nahdhiyin akan pasti memilih PKB.   Hal ini disebabkan banyaknya partai, yang berarti tersedia banyak peluang dan pilihan politik di luar PAN dan PKB.

Dibanding dengan PKB, PAN memperoleh banyak pengikut dari warga Muhammadiyah.  Hal ini disebabkan PAN memperoleh dukungan kuat dari ormas Muhammadiyah, sedang PKB tidak memperoleh dukungan penuh dari ormas NU, akibat pimpinan NU terpecah ke dalam partai-partai baru yang dibentuknya sendiri, misalnya PNU dan PKNU.  Warga nahdhiyin pun akhirnya terpecah ke dalam partai-partai tersebut.  Di samping itu, juga disebabkan terserapnya sebahagian mereka ke dalam Golkar, sebagai tradisi umum yang sudah berlangsung sejak era Orde Baru, bahwa Golkar lebih banyak merekrut kader nahdhiyin, ketimbang Muhammadiyah.

PKS dan PBB yang dapat dikatakan tidak memiliki basis massa yang jelas seperti yang dimiliki PAN dan PKB, justru banyak merekrut dari kaum intelektual muda dan dari pemilih kritis.  Selain itu, PKS (di Sulawesi Selatan) memperoleh keuntungan sebab ideologinya yang tegas-tegas akan melaksanakan syariat Islam itu, sangat sejalan dengan perjuangan KPPSI, yang nota bene merupakan warisan dari ideologi DI TII.  Maka, ditengarai bahwa PKS memperoleh banyak pula dukungan dari keluarga sisa-sisa pendukung Kahar Muzakkar, di samping dari kalangan yang longgar ikatan politiknya dengan NU dan Muhammadiyah.

SIKAP UMAT ISLAM TERHADAP PARTAI NASIONALIS

Sejujurnya, semua partai politik yang ada sekarang, tak terkecuali Partai Islam sudah menjadi partai nasionalis, sebab mereka telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai asasnya, kecuali dalam soal ciri, partai-partai Islam memasang Islam secara cirinya.  Walaupun demikian, kita akan tetap membedakan antara partai yang bercirikan Islam  (PPP, PBB, PKS, PBR), atau partai yang berbasis Islam (PAN dan PKB),  dengan partai nasionalis yang murni berdasar Pancasila.

Dalam konteks tersebut, Muslim santri lebih banyak memilih partai yang berasas Islam (PPP, PKS) atau yang berbasis massa Muslim (PAN dan PKB), ketimbang partai nasionalis kecuali Golkar.   Golkar menjadi pengecualian, sebab partai tersebut sudah sangat akrab dengan sanri, setelah sekian banyak pemuka Islam direkrut oleh Golkar.  Tidak tanggung-tangung, Golkar merekrut ulama dan Pejabat Depaartemen Agama menjadi Pengurus Golkar.

Karena itu, tidak mengherankan jika pada umumnya partai nasionalis (selain Golkar), selalu saja menuai resistensi dari sebahagian besar masyarakat Muslimdi luar Jawa.  Hal ini disebabkan stigma yang pernah mencuat bahwa partai nasionalis merupakan tempat berlindungnya kaum Kristen dan sisa-sisa komunis.

Hal di atas juga erat kaitannya dengan kristalisasi kubu-kubu politik di awal Reformasi, yang direpresentasikan oleh tokoh-tokoh Amin Rais, Megawati, Gus Dur yang dipandang sebagai kubu reformis dan B.J.Habibi yang dipandang sebagai rezim status quo.  Pada awalnya, ketika Habibi (Ketua ICMI yang didukung Golkar) menjabat Presiden, akademisi Muslim di luar Jawa cenderung bergabung dalam semangat mempertahankan Habibi, sehingga tuntutan pembubaran Golkar  oleh berbagai kalangan di Jakarta tidak bergaung di luar Jawa.  Keadaan sedikit berubah ketika lahirnya partai-partai baru seperti PAN dan PKB, masyarakat Muslim luar Jawa pun mulai melirik ke tokoh lain, terutama Amin Rais sebagai pendiri dan Ketua Umum PAN.   Dalam pada itu, dapat dikatakan sebahagian besar Muslim luar Jawa tidak melirik ke Megawati yang merupakan representasi kubu nasionalis di awal reformasi.  Karena itu, tidak hanya PDI Perjuangan, tapi seluruh partai nasionalis selain Golkar kesulitan menemukan dukungan moril dari Muslim luar Jawa.

Berbeda halnya dengan partai-partai nasionalis yang baru muncul kemudian, seperti Partai Demokrat, Grindra dan Hanura.  Resistensi masyarakat terhadap mereka relatif kurang, bahkan mungkin tidak ada.  Mereka mudah diterima seiring dengan perubahan sikap politik masyarakat yang semakin pragmatis.  Karena partai-partai tersebut terbebas dari aroma politik aliran, yang pernah menjadi kompetitor Habibi dan Amin Rais, maka masyarakat Muslim luar Jawa tidak menghadapi hambatan psikologis menerimanya.

MENEROPONG POLITIK ALIRAN di 2009?

[Opini]  Oleh Rahmat Banu Widodo

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Liddle berkeyakinan, seseorang akan memilih partai pilihannya berdasarkan pada beberapa alasan yaitu : aliran, agama, budaya, atau faham yang dianutnya. Semenjak 1955, orang Islam modern cenderung memilih Masyumi, sedangkan Islam yang tradisional lebih condong memilih NU, dan para Nasionalis memilih PNI atau paham yang sesuai.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Beliau, Prof Wiliam Liddle, menambahkan, yang selalu menonjol dalam politik aliran adalah peran tokoh atau pemimpin, seperti contoh, pada Pemilu 1999, Megawati memiliki daya tarik yang kuat, sehingga memperoleh dukungan yang cukup besar, sementara, partai yang memiliki warisan Masyumi (non ketokohan), hanya PAN yang mendapat suara besar, selebihnya anjlok.

Tentang politik aliran

Wacana tentang politik aliran di Indonesia muncul sejak Cliford Geertz membuat tesis tentang The Religion of Java (1960). Dengan trikotomi sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Dari situlah kemudian, muncul teori masyarakat ke dalam tiga varian; abangan, santri, dan priyayi, yang menjadi basis dalam kelembagaan politik seperti partai politik, dan menginternalisasikan paham politik aliran dalam platform organisasi, termasuk dalam memetakan basis dukungan di masyarakat Indonesia.

Berawal dari teori Cliford Geertz itulah maka, kekuatan politik aliran secara garis besar terbagi dalam dua kelompok muslim, santri dan abangan. Santri adalah kelompok Muslim yang taat dalam menjalankan perintah agama. Yang berkeyakinan dengan landasan agama yang tercantum dalam ideologi partai dan asas negara, maka, menurut kelompok ini, dengan berlandaskan asas agama, bangsa ini akan menjadi lebih baik.

Kedua adalah abangan, adalah kelompok Muslim yang (tidak taat) –cenderung memandang agama, sebatas pada nilai-nilai sakral–, menjalankan kewajiban agama (Islam), apalagi sampai memperjuangkan agar menjadi asas negara. Islam bagi mereka tidak penting dalam kehidupan sosial-politik dan kenegaraan,. Tidak heran kemudian, kelompok abangan lebih terbuka terhadap ideologi politik lain yang dominan di masa itu pun di masa sekarang.

Pendapat senada dikuatkan oleh Herberth Feith dalam buku, Political Thinking, bahwa peta kekuatan politik Indonesia dekade 1940-1960-an banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai politik internal yang berakar pada tradisi, nilai keislaman, dan Hindu-Jawa, selain dipengaruhi pula oleh nilai-nilai ideologi yang berakar dari Barat: nasionalisme, komunisme, dan sosial demokrasi. (Eko, 2004)

Corak politik aliran pun hingga paska-gerakan reformasi dan Pemilu 1999 masih cukup mengental di tengah-tengah para elit politik, munculnya beberapa tokoh seperti Gus Dur, Megawati, yang cukup jelas mengandalkan kekuataan ketokohan orang tua mereka.

Gus Dur, seperti di ketahui adalah cucu dari pendri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyhari, dan Megawati, adalah putri proklamator, dan hingga kini masih membawa pesona bayang-bayang ketokohan Presiden. Soekarno, dua kekuatan ketokohan ini seperti menjadi magnet utama kesadaran politik grassroot kala itu, sampai kemudian mengantarkan Gus Dur dan Megawati ke singgasana kekuasaan di negeri ini.

Demikian pada Pemilu Legislative 2004 lalu, beberapa partai-partai berbasis agama muncul menapaki tujuh besar tangga suara perolehan kursi di parlemen, seperti; PKS memperoleh (48 kursi), PKB (53 kursi), PPP (57 kursi), PAN (50 kursi), atau partai berbais aliran nasionalis yang mengandalkan kekuatan tokoh, seperti; PDIP (108 kursi), Partai Demokrat (57 kursi).

Begitu pula saat Pemilu Presiden 2004. Fenomena kemenangan pasangan SBY-Jusuf Kalla, yang dipengaruhi oleh faktor kekuatan figuritas (ketokohan SBY), –yang di blow up oleh media massa–, seperti memberikan pesan bagi kita bahwa aspek feodalisme dan paternalisme masih kental dalam budaya masyarakat Indonesia.

Bagaimana 2009?

Seperti yang disampaikan oleh Wiliam Liddle, politik aliran belum bias beranjak dalam arena Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden 2009, alasan ini diperkuat ketika Megawati dalam forum Rakernas PDIP menyatakan akan maju menjadi Capres 2009, demikian dengan Gus Dur, ia di media menyatakan serupa.

Maka kekuatan tokoh, aliran, dan organisasi akan menjadi alasan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politik mereka, meski pun ada faksi-faksi dari kelompok aliran itu yang membelah diri, tetapi dengan corak dan karakter yang sama, tetapi jumlahnya peraihan suaranya tidak signifikan, selama tidak ada faktor ketokohan yang mendorong. Wallahualam.    (Rahmat Banu Widodo)

______________________________________

“MENGUKUR”  VIABILITAS POLITIK ALIRAN

Oleh Burhanuddin*  (Republika, 2 Juni 1999)

Menarik sekali mengikuti perdebatan antara (mantan) guru dan murid sekitar permas`alahan viabilitas “aliran” sebagai sebuah pendekatan untuk menjelaskan pola dukungan politik bagi Presiden B.J Habibie. Perdebatan semakin ramai ketika teman seperguruan Bahtiar Effendy di Ohio State University ikut nimbrung dalam polemik itu (Deny JA, Republika, 26/5/1999). Dengan merujuk Geertz, Bahtiar memaparkan  dua kelompok religio-ideologis politik Jawa: “priyayi/abangan” dan “Islam”, yang kemudian dikembangkan dalam spektrum yang lebih luas menjadi: “nasionalis” dan  “Islam” (Republika, 18/5/1999). Secara eksplisit, Bahtiar juga membedakan perspektif religio-ideologis “nasionalis versus Islam” dengan sentimen “Jawa versus luar Jawa.”. Kenyataan  bahwa B.J Habibie adalah Islam dan berasal dari luar Jawa inilah yang dilihat Bahtiar sebagai sumber daya politik untuk mengegolkan beliau sebagai presiden.

Analisis inilah yang membedakan Bahtiar dengan Bill Liddle, sapaan akrab Prof. R. William Liddle. Liddle beranggapan bahwa pola perlawanan politik priyayi/abangan versus santri tidak terpisahkan dari pola perlawanan politik Jawa dan luar Jawa (Republika, 20/5/1999). Secara empiris-faktual, trikotomi Geertz hanya berlaku pada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kategorisasi Geertz tidak dapat dipakai untuk konteks masyarakat  Jawa Barat, karena etnis Sunda identik dengan kemusliman. Terlebih lagi, bagi komunitas luar Jawa, seperti Sumatera Barat atau Sulawesi Selatan (tempat kelahiran B.J Habibie), tentu ogah disebut abangan karena konotasi yang muncul dari abangan adalah erat dengan praktek-praktek mistisisme, sinkretisme Jawa, animistik dan kejawen. Okelah, orang santri juga banyak terdapat di Jawa, terutama bagian pesisir, namun secara kuantitatif, komunitas santri lebih dominan di luar Jawa.

Kalau mau jujur, perbedaan pola pengelompokan keagamaan saja antara priyayi/ abangan dan santri tidak akan cukup menimbulkan dikotomi yang terlalu serius jika tidak diikuti dengan sistem pengelompokan politik. Perbedaan kultur dan agama semata tidak cukup memberi amunisi baru bagi munculnya polarisasi yang sedemikian menajam. Namun, lagi-lagi masalahnya inti dari teori “aliran” Geertz, seperti dikutip Bahtiar, adalah adanya kesamaan ideologis yang kemudian tertransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif. Dalam konteks ini, social cleavages yang berupa ikatan agama menjadi faktor yang cukup signifikan bagi pembentukan pola pengelompokan sosial politik. Persoalan ini makin meruncing bila perbedaan yang ada tidak hanya dilihat dari variabel religio-ideological cleavages yang berseberangan, tapi juga karena ditunjang oleh perbenturan kepentingan atau afiliasi politiknya.

Dengan demikian, bila kita sepakat dengan tesis Bahtiar bahwa B.J Habibie menjadikan identitas keislaman/kesantrian dan keluarjawaannya sebagai icon atau catchword untuk mobilisasi dan maksimisasi suara, maka polarisasi kelompok B.J Habibie dengan Megawati dengan massa PDI Perjuangan, akan semakin dalam. Motivasi “pertentangan” dua kelompok tersebut tidak saja disulut oleh variabel Islam versus nasionalis, tapi juga tarik menarik kepentingan untuk meraih kursi kekuasaan. Jajaran pemerintahan B.J Habibie sekarang yang kebetulan beridentitas Islam dan berasal dari luar Jawa, seperti Syarwan Hamid dan Faisal Tanjung (dua menteri ini yang dituding kelompok Megawati sebagai pihak paling bertanggung jawab –-selain Soeharto— atas  penggusuran secara paksa Megawati sebagai Ketua Umum PDI era Orde Baru), tentu saja, makin menambah  runyam “suasana konflik”. Bahkan pada Kabinet Reformasi Pembangunan sekarang terdapat nama Panangian Siregar sebagai Menko Lingkungan Hidup. Walhal, galib diketahui, Panangian masuk dalam jaringan PDI Suryadi (PDI Budi Harjono) yang divonis telah menusuk PDI Mega dari belakang.

Demikian juga posisi kelompok B.J Habibie yang “bermasalah” jika dihadapkan dengan Gus Dur dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikannya. Meskipun sama-sama berasal dari kategori santri, namun secara geneologis B.J Habibie besar dalam tradisi muslim modernis sedangkan Gus Dur (baca: PKB) lahir dari rahim santri tradisionalis. Secara politis, kelompok tradisionalis selama Orde Baru “kalah bersaing” dengan seterunya. Rezim Orde Baru, terutama awal dekade 1990-an, dinilai acapkali menganakemaskan kelompok modernis, dan dalam rentang waktu yang bersamaan, memarginalkan peran kelompok tradisionalis. Ada guratan kekecewaan yang mendalam dari kalangan politisi NU yang sedih melihat kaum nahdhiyin hanya dimanfaatkan, terutama hanya untuk menebalkan pundi-pundi suara Golkar dalam pemilu. Tanpa mendapatkan konsesi politik sedikitpun !

Lain memang dengan “policy” Orde Lama yang menampakkan kemesraan antara NU dan Soekarno. Bentuk politik akomodasi yang ditampakkan Soeharto terhadap kalangan Islam (modernis) adalah “restu” atas berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sementara Gus Dur yang merasa mewakili santri tradisionalis malah berdiri di garda paling depan barisan pengritik ICMI. Menurut kabar selentingan yang beredar di kalangan pendukung Gus Dur, B.J Habibie dengan diback up beberapa pengurus teras ICMI aktif menggalang dukungan untuk menghambat peluang Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Cipasung. Perbenturan kepentingan ini makin telanjang dengan datangnya momentum pemilu 1999 yang membuka persaingan tajam antara kekuatan politik santri modernis dan tradisionalis untuk memperebutkan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Yang paling tepat merepresentasikan gagasan Bill Liddle tentang polarisasi kelompok atas dasar perbenturan politik murni, bukan aliran, adalah antara Partai Amanat Nasional (PAN) yang mencalonkan Amien Rais dan Partai Golkar yang menobatkan B.J Habibie sebagai capres tunggal. Dilihat dari sumber daya politik yang bakal digarap,  tampaknya Amien dan B.J Habibie mengandalkan basis massa yang relatif sama. Kedua tokoh ini berasal dari “spesies” yang sama: Islam modernis, meskipun secara kultural dibedakan oleh “Jawa dan luar Jawa.” Dalam tingkat representasi, Amien dinilai lebih layak mewakili kelompoknya. Di sinilah Amien memetik buah atas jerih payahnya sebagai Ketua Umum PP. Muhammadiyah. Seperti dinyatakan Liddle, PAN sebagai “partai Muhammadiyah” dan pewaris Masyummi diperkirakan akan memperoleh suara lebih banyak di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukankah, dengan demikian, wilayah garapan untuk menangguk suara bagi  Amien dan B.J Habibie sama, yakni dengan mengandalkan basis massa dari luar Jawa ?

Cuma bedanya, barangkali PAN lebih banyak menangguk suara dari daerah luar Jawa yang masuk gugusan Indonesia bagian barat (Sumatera misalnya), sedangkan B.J Habibie dari gugusan Indonesia bagian Timur, seperti terlembagakan antara lain ke dalam “Iramasuka Nusantara”. Analisis Bahtiar yang mengatakan bahwa ICMI menjadi comparative advantage bagi B.J Habibie untuk menarik dukungan dari kalangan Islam, juga masih membuka celah untuk diperdebatkan. Pengurus teras ICMI Pusat, Prof. Drs. Dawam Rahardjo, pernah mengungkapkan hasil jajak pendapat terhadap pengurus ICMI mengenai dukungan kepada B.J Habibie. Hasilnya, lima puluh persen pengurus ICMI tidak mendukung B.J Habibie menjadi presiden lagi. Lima puluh persen lainnya malah mendukung Ketua Umum PAN, Amien Rais untuk berlenggang menuju Istana Kepresidenan (Tabloid Tekad, no. 30, 24-30/5/1999). Artinya, figur Amien yang ikut menggagas berdirinya ICMI memiliki comparative advantage yang seimbang dengan B.J Habibie dalam hal “memakai” ICMI sebagai alat mobilisasi dukungan.

Di antara tiga partai berbasis massa besar yang melakukan komunike bersama PAN, PDI Perjuangan dan PKB (dikenal dengan sebutan komunike Paso), menurut saya, hanya partai Mentari Terbit yang murni atas dasar merapatkan barisan melawan kekuatan status quois. Hanya saja, PAN perlu banyak bekerja sama dengan partai-partai lain untuk lebih memperkuat barisan. Definisi status quo yang selama ini diarahkan ke B.J Habibie, saya kira, masih debatable dan questionable. Apakah sebutan status quo tersebut menunjuk pada wacana dan ide, orang atau institusi (partai) ?

Jika dilihat dari perspektif wacana yang digulirkan, maka penilaian Liddle bahwa PDI Perjuangan dan PKB masuk dalam kelompok reformis, tentulah tidak seratus persen benar adanya. Soal konsepsi Dwifungsi ABRI dan Amandemen terhadap UUD 1945 jelas menampakkan sikap PDI Perjuangan dan PKB yang masih bernuansa status quo. Deny J.A, dalam tanggapannya atas tulisan Liddle dan Bahtiar (Republika, 26/5/ 1999), malah menilai B.J Habibie (Partai Golkar) lebih reformis ketimbang Megawati (PDI Perjuangan) dalam soal opsi penyelesaian masalah Timtim. Jangan-jangan, semoga saja tidak, selama ini kita terjebak pada pendefinisian status quo versus reformis atas dasar apakah seseorang “terintegrasi” dalam struktur negara atau tidak. Seolah-olah yang berada di luar negara (state) dengan sendirinya dicap reformis, atau sebaliknya.

Terlepas apakah kesepakatan-kesepakatan itu bersifat “permanen” (dalam pengertian sampai Sidang Umum MPR hasil pemilu mendatang) atau ad hoc (dalam pengertian sebagai reaksi atas perkembangan politik tertentu), komunike bersama PAN, PDI Perjuangan dan PKB baru sebatas aliansi strategis dalam menghadapi Partai Golkar. Untuk sampai pada tingkat koalisi, seperti adanya sharing of power, tentu saja harus melewati beberapa etape lagi. Karena yang berkembang belakangan ini lebih merupakan produk dari langkah-langkah yang reaktif dan sporadis, maka probabilitas terjadinya koalisi tiga partai itu sulit diadakan.

Pada tingkat kepentingan yang paling pragmatis, komunike Paso tersebut seolah menampakkan agenda tersembunyi (hidden agenda) yang sama, yakni “terancamnya” posisi  tiga calon presiden yang telah direkomendasikan oleh ketiga partai. Dengan demikian, kalaupun toh di kemudian hari komunike Paso itu berhasil menghadang kekuatan pro status quo, tetap saja “bermasalah” dalam pembagian kekuasaan, di mana ketiga partai besar tersebut jauh-jauh hari telah mengelus jagonya masing-masing. Satu hal yang patut diperhitungkan adalah kemungkinan timbulnya kecemburuan politik dari partai-partai lain yang tidak menandatangani ( atau tidak diikutkan ?) dalam komunike Paso. Tiga tokoh parpol berbasis massa Islam, yakni PPP, PKU (Partai Kebangkitan Umat) dan PNU (Partai Nahdhotul Umat) menegaskan bahwa komunike bersama yang dicetuskan PDI Perjuangan, PAN dan PKB bisa memecah belah reformasi (Republika, 20/5/1999). “Jika mereka mengklaim paling reformis, justru mereka itulah yang sebetulnya   arogan, “tandas Sholahuddin Wahid, Ketua PKU.

Benar bahwa kesepakatan bersama antara PAN, PDI Perjuangan dan PKB telah melampaui sekat-sekat aliran dan ikatan primordial. Namun komunike Paso itu sulit untuk meningkatkan “statusnya” menjadi koalisi, mengingat koalisi berurusan dengan pengelompokan. Atau lebih tepatnya, koalisi berkaitan dengan pengelompokan kembali (regrouping) beberapa partai menjadi suatu partai utama (major party), sambil tetap mempertahankan identitasnya masing-masing dengan tujuan menjadi suatu working majority (Kompas, 25/5/1999). Atas  dasar ini, Daniel Dhakidae membedakan koalisi menjadi tiga macam. Pertama, koalisi yang dibentuk demi suatu political expediency, yaitu tuntutan dan kepentingan historis masa kini. Tuntutan dan sentimen reformasi yang menyala-nyala di jagad perpolitikan Tanah Air seakan menambah suntikan darah segar untuk terus melawan kekuatan pro status quo. Kedua, suatu koalisi yang berdasarkan jalur ideologis. Dan ketiga, koalisi sebagai penjelmaan the politics of survival. Di sini terjadi koalisi yang ditarik dalam garis yang sekarang populer disebut sebagai koalisi antar kekuatan status quo.

Komunike Paso boleh saja disebut sebagai koalisi ideal atas dasar political expediency. Namun, menurut Bahtiar, dalam perspektif politik koalisi, dukungan akan mudah diperoleh dari pihak-pihak yang mempunyai kedekatan ideologis (Republika, 18/5/1999). Baru-baru ini, muncul kesepakatan untuk melakukan stembus accord antara empat partai Islam yang lahir dari rahim Islam modernis, seperti Partai Keadilan, PSII dan lain-lain. Atau yang lebih terbaru adalah kesepakatan untuk melakukan stembus accord antara delapan partai yang tergabung dalam “Forum Shilaturrahmi Partai Islam.” Kesepakatan bersama antara PPP, PKU dan PNU untuk melakukan stembus accord juga bisa dibaca dalam konteks menggalang kerjasama di antara partai-partai yang sama-sama berbasis massa kaum nahdhiyin (saat ini PPP dipimpin oleh Hamzah Haz yang “berdarah” NU).

Mengapa PKB tidak diikutkan ? Salah satu sebabnya adalah faktor Gus Dur yang dituding tidak bisa “mentolerir” kehadiran partai-partai NU “liar” semacam PKU dan PNU. Dalam sebuah acara “Debat Partai-partai” di televisi swasta baru-baru ini, Gus Dur menganalogikan NU seperti seekor ayam yang bisa mengeluarkan telur sekaligus tahi melalui (maaf) duburnya. Secara eksplisit, Gus Dur menyebut PKB sebagai telurnya, sedangkan KH. Yusuf Hasyim (PKU) dan KH. Syukron Makmun (PNU) laksana tahi ayam. Maka daripada itu, kesediaan untuk mencanangkan stembus accord antara PPP, PKU dan PNU bisa diartikan sebagai “perlawanan” terhadap dominasi PKB.

Jadi intinya, koalisi atau paling tidak kesepakatan bersama, akan semakin gampang dibentuk berdasarkan kedekatan ideologis dan persamaan kepentingan. Lain dengan komunike Paso yang dari awal memperlihatkan “keretakan”, terutama dilihat dari keengganan Megawati untuk hadir di rumah Dr. Alwi Syihab, tempat “deklarasi” komunike Paso. Di tingkat elite partai berbasis massa besar ini,  Amien Rais (baca: PAN) tampak “teralienasi”, bahkan tertutupi oleh “kemesraan” antara Megawati (PDI Perjuangan) dan Gus Dur (PKB). Di samping platform PDI Perjuangan dan PKB yang dalam banyak hal sama, faktor sejarah masa lalu juga tidak bisa diabaikan. Alih-alih, kata Bahtiar, pengalaman bersama antara PDI Mega dan PKB sebagai kekuatan sosial politik yang tidak “terintegrasikan” ke dalam negara pada masa Orde Baru juga merupakan faktor yang tidak bisa ditepiskan.

Hal di atas semakin menarik jika kita menelisik indikasi adanya “balapan politik” (political race) antara Gus Dur dan Amien Rais. Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, dalam wawancara khusus dengan penulis, mengatakan bahwa political race tersebut didorong oleh pengalaman-pengalaman historis perseteruan antara NU dan Muhammadiyah. Dengan kata lain, balapan politik kedua tokoh ini adalah warisan konflik antara tradisionalis dan modernis yang masing-masing dipersonifikasikan oleh Gus Dur dan Amien Rais. Namun, uniknya, kalangan tradisionalis malah bisa menjalin hubungan akrab dengan kalangan nasionalis. Pada masa Orde Lama misalnya, kedekatan dua “aliran” yang berbeda itu tampak ketika NU menganugerahkan gelar waliyyul amri bi al-dhoruri wa al-syaukah kepada Soekarno (baca: PNI). Lucunya, seperti bandul jam bergoyang, aktivis-aktivis Islam modernis malah ditangkap dan dipenjara. M. Natsir misalnya, sempat menghirup udara “hotel prodeo” untuk beberapa waktu lamanya. Kebalikannya, era Orde Baru malah meninggalkan pengalaman traumatik bersama buat kalangan nasionalis dan Islam tradisionalis yang merasa sebagai pihak yang tidak terakomodir dalam negara.

Barangkali inilah yang menambah bumbu-bumbu “kemesraan” antara Gus Dur dan Megawati di tingkat elite partai. Secara perlahan tapi pasti, “kemesraan” di tingkat elite tersebut dicontoh oleh massa partai di tingkat akar rumput (grass root). Ini tampak dari penggunaan posko-posko yang digunakan bersama-sama oleh PDI Perjuangan dan PKB, pawai kampanye yang kadang bebarengan dan lain-lain. Saya kurang tahu, apakah hubungan antara Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan B.J Habibie sesuai dengan pepatah Barat : “The enemy of my enemy is my friend ? Pembacalah yang tahu jawabannya.

By Hamka Haq Posted in KULIAH

MUSLIM MODERAT DI INDONESIA

Muslim Moderat di Indonesia

Umat Islam Indonesia adalah sangat moderat, menerima perbedaan sebagai berkah.  Kelompok Muslim moderat di Indonesia merupakan mayoritas mutlak, yang biasa diistilahkan “the silent majority”.  Pertanyaan mendasar ialah , benarkah Muslim Indonesia itu moderat dan toleran?  Sebab, nyatanya banyak bukti sejarah yang menunjukkan terjadinya berbagai tindak kekerasan di tengah masyarakat Indonesia dengan alasan agama, sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini.  Bukankah hal itu menunjukkan bahwa Muslim Indonesia sebenarnya tidak moderat?

Pertanyaan semacam itu dapat dijawab dengan sejumlah alasan ilmiah dan historis mengapa Muslim mainstrem Indonesia dikenal sebagai Muslim Moderat, walaupun akhir-akhir ini sering terjadi tindak kekerasan seperti bom bunuh diri, pengrusakan rumah ibadah dan sekolah milik umat agama lain.  Berikut ini penulis akan mengungkapkan jawaban mengenai hal tersebut.

Bahwa bangsa Indonesia mendiami nusantara, dengan beragam keyakinan politeisme dan animisme sebelum mengenal agama monoteisme.  Mulanya datanglah penganjur agama Hindu dan Budha, yang berhasil membangun kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.  Kemudian datang pula penganjur Islam, dengan cara damai berdagang dan berdakwah, sehingga sebahagian generasi bangsa ini pun menganut Islam.  Sebahagian lagi kemudian menganut Kristen setelah misi dagang Portugis dan Belanda (VOC) beroperasi; yang lainnya tetap menganut agamanya semula, bahkan masih ada penganut politeisme.  Semua agama dan kepercayaan itu hidup berdampingan sebagai pewaris yang sah dengan hak-hak yang sama di negeri yang sekarang bernama Indonesia Raya.

Asimilasi penganjur Islam dengan masyarakat asli, tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi juga mencakup agama dan tradisi lokal, menyangkut ibadah dan kelengkapannya berupa pakaian, tempat ibadah, dan cara menyeru orang untuk datang beribadah.  Pakaian sehari-hari masyarakat ialah sarung dan kemeja tutup, dilengkapi dengan penutup kepala yang khas pada masing-masing daerah.  Para penganjur Islam dari Arab tidak memaksakan tradisi jubah dan serban Arab, justru mereka membiarkan tradisi sarungan khas Indonesia.  Jubah masih merupakan pakaian kebesaran di lingkungan istana, terutama oleh pangeran-pengeran yang telah menjadi Muslim.[1]

Rumah-rumah ibadah berupa masjid dan mushalla, dibangun tidak seperti di Timur Tengah yang pada umumnya berkubah.  Bangunan khas masjid Indonesia justru tiruan pendopo atau model joglo.  Bahkan terkadang bangunan lama bernuansa Hindu dan Budha tetap dilestarikan, sebagai bahagian rumah ibadah Islam.[2]  Budaya lokal kentongan pun menginspirasi pembuatan beduk, yang dipukul untuk menandai masuknya waktu shalat dan panggilan berjamaah.

Berbagai bentuk upacara dikonversi menjadi tradisi Islam di Indonesia.  Pesta panen yang sebelumnya merupakan persembahan kepada dewa-dewa, dikemas dengan baju keislaman menjadi upacara syukuran kepada Allah SWT.  Hasil panen diolah menjadi kenduri untuk makan dan doa bersama kepada Allah SWT.  Inilah awal tradisi selamatan yang ditemukan hampir di segenap komunitas Muslim di nusantara, yang tak ada di negeri Arab.  Tradisi-tradisi lainnya, menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian dikemas secara Islam, tanpa membuang seluruh bentuk tradisi sebelumnya.

Di Jawa, tradisi lokal pewayangan menjadi media paling efektif dalam pengislaman tak kurang dari 90% masyarakat Jawa.  Dan sebagai simbol pengislaman itu, diadakan perayaan “syahadatain”, yang hingga kini selalu dilakukan di lingkungan istana Kesultanan Yogya, lazimnya disebut acara Sekaten (dari kata syahadatain).  Acara Sekaten kemudian menjadi perayaan maulid Nabi Muhammad SAW khas Indonesia. Dalam bentuk yang lebih moderen lagi, perayaan Idil Fitri, yang disemarakan dengan ziarah ke rumah tetangga dan sahabat, akhirnya melahirkan tradisi baru yang disebut Hala bi Halal.  Tradisi salaman masal ini dilakukan di masjid atau tempat lainnya, yang bermakna sebagai kesetiakawanan dan kegotong royongan bernapaskan Islam.

Toleransi Islam terhadap budaya lokal tersebut di atas, adalah seiring dengan terjadinya pembauran antaretnis dan antaragama.  Pembauran itu terjadi berkat adanya tradisi lokal yang menjadi perekatnya.  Misalnya di Maluku, dikenal tradisi Pela Gandong, yang intinya ialah rasa persaudaraan kekerabatan, walaupun berbeda agama.  Pela artinya habis (final, ultimately) sedangkan gandong artinya Persaudaraan; maka Pela Gandong bermakna wujud persaudaraan tertinggi, tak akan ada lagi rasa persaudaraan yang melebihinyaDengan Pela Gandong, anggota-anggota keluarga yang beda agama dapat hidup damai dan rukun.[3]

Demikian pula di Toraja Sulawesi Selatan, dalam satu keluarga dapat saja ditemukan penganut agama yang berbeda, namun tetap damai dan rukun berkat adat tongkonan[4]Tradisi tongkonan (musyawarah bersama) berintikan rasa persaudaraan yang penuh kasih, walaupun agamanya berbeda.  Tradisi tongkonan dilestarikan hingga sekarang sebagai budaya luhur di Toraja.

Sementara itu, di kalangan masyarakat Jawa dikenal budaya gotong-royong, yang berarti saling membantu. Istilah ini sudah meng-indonesia, telah dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia.  Tapi tradisi Jawa yang lebih spesifik lagi, ialah mangan ora mangan asal ngumpul (makan atau tidak makan asalkan berkumpul). Falsafah “ngumpul” menjadikan “makan” sebagai perekat persaudaraan, karena agama, pikiran dan hati bisa saja berbeda, tapi semua orang bisa berhimpun makan bersama dalam pesta kenduri, selamatan, atau pesta perkawinan.  Dengan tradisi ngumpul, kerabat keluarga Jawa pada saat lebaran atau natalan berkumpul di kediaman orang tua, nenek atau sesepuh.[5]

Dalam pada itu, ikatakan keluarga Batak di Sumatera Utara diperkuat dengan sistem kekerabatan marga-marga.  Hubungan antarmarga juga memakai falsafah dapur (makan) yakni Dalihan Natolu (Tungku Bertiga)[6]  Falsafah ini diambil dari tradisi memasak di atas tiga tungku batu yang disebut dalihan, yang bermakna kebersamaan dalam kehidupan yang adil.  Tradisi Dalihan Natolu menjadi referensi bagi sistem pergaulan masyarakat Batak, sehingga kekerabatan tidak boleh terganggu akibat perbedaan agama yang datang kemudian.  Ketika mereka menganut Islam atau Kristen, hubungan antaragama harus disesuaikan dengan tradisi Dalihan Natolu.   Maka biasanya, seorang Muslim sangat akrab dengan Kristen dalam satu marga, sebagai ketaatan pada tradisi Dalihan Natolu.

Aktualisasi Moderasi Islam

Moderasi Islam di Indonesia turut mempercapat rasa persatuan kebangsaan itu, sebab Islam mentolerir keragaman agama dan budaya yang ada.  Maka sisi lain dari nasionalisme Indonesia ialah pluralitas (kebhinnekaan), yang disimpul menjadi satu kalimat: “Bhinneka Tunggal Ika”.  Titik temu antara realitas kebhinnekaan dan pesan persaudaran dari Al-Qur’an melahirkan ideologi Pancasila dan terbentuknya negara kebangsaan Indonesia.  Dengan kata lain, perjuangan kebangsaan (nation building and development), adalah manifestasi dari risalah Islam moderat yang rahmatan lil`alamin, dan kaffatan li al-nas, sebuah wujud lita`arafu (berbuat kebajikan) bagi sesama manusia, tanpa melihat etnis, ras atau agamanya.

Bagi umat Islam, contoh yang terbaik untuk bermasyarakat ialah sikap moderat Nabi Muhammad SAW, yang lebih mengutamakan perdamaian ketimbang simbol tekstual.  Ketika Nabi melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (6 H) di Hudaibiyah, mulanya pihak Quraisy keberatan terhadap naskah perdamaian yang diawali dengan teks Bismillahi Rahmani Rahim.  Namun, demi perdamaian maka Nabi SAW meminta teks Basmalah diganti dengan kalimat umum: Bismika Allahumma, yang akhirnya diterima oleh semua pihak.

Organiasai massa atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong gerakan moderat di tengah kehidupan masyarakat.  Patut diungkap di sini apa yang dilakukan ormas Islam Muhammadiyah di Indonesia.  Muhammadiyah membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua bahkan di Kalimantan yang sebahagian besar siswanya adalah non Muslim.  Mereka itu diasuh tanpa harus menukar agamanya menjadi Muslim.  Dalam buku Kristen-Muhammadiyah[7], diungkap betapa perkembangan sekolah Muhammadiyah di daerah mayoritas non-Muslim, yaitu Ende, Flores (NTT), Serui (Papua), dan Putussibau (Kalimantan Barat).  Uskup Agung (emeritus) Ende, Mgr Donatus Djagom merespon positif SMA Muhammadiyah setempat, bahkan memberikan sumbangan untuk pengembangannya.

Salah satu alasan penting siswa Kristen tertarik pada SMA Muhammadiyah, ialah karena SMA Muhammadiyah memberikan Pendidikan Agama Kristen (PAK) dengan guru-guru dari Kristen sendiri. [8]  Bagi siswa Kristen, dengan belajar di sekolah tersebut, wawasan mereka tentang Islam menjadi luas, dan hal ini penting untuk bisa menjadi pastor atau pendeta yang moderat dan toleran pula.  Sungguh luar biasa, sebuah sekolah Islam yang moderat di Indonesia dapat mendidik calon-calon petinggi Kristen (Katolik).  Bahkan menurut pengakuan Theophilus Bela, Sekretaris Jenderal Committee of Religion for Peace dan Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta, ada lulusan SMA Muhammadiyah yang kemudian melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi dan menjadi Pastor Katolik, dan tidak sedikit pula yang menjadi biarawati[9].

Untuk sekadar diketahui, ketika penuls menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN (sekarang: UIN) Alauddin Makassar, 1999-2001, pernah menerima mahasiswa non Muslim, bekerjasa sama dengan Sekolah Tinggi Teologia Makassar.  Di antara mereka ada yang berhasil menjadi pendeta di Gereja binaannya, dan mengajarkan paham Kristen toleran dan moderat.

Adalah jelas bahwa Islam mengajarkan cara berpikir kemanusiaan universal, yang moderat dan toleran, yang merangkul semua pihak dan golongan dalam suatu tatanan peradaban yang berperikemanusiaan.  Ajaran sosial Islam lebih menekankan substansi, ketimbang simbol-simbol sektarian.  Dengan demikian Islam akan tampil lebih humanis, santun dan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.  Hasilnya, Islam dapat bertemu dengan nilai universal agama lain, dan memperoleh apresiasi positif dari umat agama lain, sehingga dapat terbangun kerjasama lintas agama dan lintas etnis yang berkeadaban.  Itulah wajah Islam secara rahmatan lil-alamain, yang mengembangkan sikap toleran dan moderat dalam pergaulan dunia yang semakin mengglobal dewasa ini.


[1]Ingat misalnya Pangeran Diponegoro memakai jubah khas Arab, sementara para prajuritnya tetap berpakaian khas Jawa.

[2]Contoh konkret ialah menara Masjid di Kudus, merupakan pelestarian arsitektur Hindu. 

[3] Lihat selengkapnya dalam Syarifuddin Pattisahusiwa, Sekilas Sejarah Pela-Gandong Louleha Potret Rekonsiliasi Anak Negeri Adat di Maluku (http://ippmassi.4umer.com/t321-sekilas-sejarah-pela-gandong-louleha-potret-rekonsiliasi-anak-negeri, akses 14 Mei 2008).

[4]Mengenai jenis-jenis Tongkonan dan pemanfaatannya dapat dilihat dalam Tongkonan, (http://id.wikipedia.org/wiki/Tongkonan , update tgl. 7 Juli 2010).

[5]Lihat uraian singkat mengenai hal ini dalam Mangan Ora Mangan Ngumpul, posted by Bazmovic,(http://bastianmandala. wordpress.com/ 2010/02/07/mangan-ora-mangan-ngumpul-xjoss-net-copy-right-zenki)

[6]Dalihan adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan natolu ialah tiga batu. Dalihan Natolu melambangkan kebersamaan dan kehidupan sejahtera dan adil untuk semua.  Untuk lengkapnya lihat dalam Jontri Pakpakahn, Apa Pengertian Dalihan Natolu?, (From http://tarombo.net Februari 16, 2008). Lihat pula dalam Elkana, Dalihan Natolu Sistem Demokrasi Versi Batak (http://tgs.lumbantoruan.net, July 10th, 2006)

[7]Lihat dalam Abdul Mu`ti dan Fajar Riza ul Haq, Kristen-Muhammadiyah, Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan, (Jakarta: Al-Wasat, 2009), h.39 s.d. 194.

[8]Ibid., h. 66 dan 73.

[9]http://forumbebas.com/printthread.php?tid=74005Dialog Pendidikan Kristen Muhammadiyah 16 Aug 2009.

GERAKAN POLITIK ISLAM INDONESIA

Jejak Langkah Gerakan Politik Islam Sebelum Kemerdekaan

            Islam di Indonesia telah menjadi roh bagi bangkitnya sejumlah pergerakan nasionalis sesuai konteks zaman dan kondisi Muslim lokal.  Dalam menanggapi bangkitnya pergerakan Islam Indonesia menjelang kemerdekaan, Bung Karno menyatakan:

“Banyak nasionalis-nasionalis di antara kita yang sama lupa bahwa pergerakan nasionalisme dan Islamisme di Idnoensia ini –ya, di seluruh Asia—ada sama asalnya, … dua-duanya berasal nafsu melawan Barat, atau lebih tegas melawan kapitalisme dan imperialisme Barat, sehingga sebenarnya bukan lawan melainkan kawanlah adanya.  Betapa lebih luhurnya sifat nasionalis Prof. T.L. Varwani, seorang yang bukan Islam yang menulis: “Jikalau Islam menderita sakit, maka roh kemerdekaan Timur tentulah sakit juga, sebab makin sangatnya negeri-negeri Muslim kehilangan kemerdekaannya makin sangat pula imperialisme Eropa mencekik roh Asia.”[i] …..………………………………………………..………

Nasionalis-nasionalis itu lupa, bahwa orang Islam yang sungguh-sunguh menjalankan keislamanannya, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun juga, jikalau ia berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu.  “Dimana-mana orang Islam bertempat,…… di situlah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya”   Inilah Nasioanalisme Islam!.  Sempit-budi dan sempit-pikiranlah nasionalis yang memusuhi Islamisme serupa ini”[ii]

Kebangkitan Nasionalisme Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya sejumlah pergerakan dalam bentuk madrasah, organisasi sosial dan partai politik, yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa.  Kebangkitan itu sebenarnya merupakan lanjutan dari perlawanan raja-raja lokal dalam sejumlah kesultanan yang ada di tanah air.  Seperti diketahui, dari perlawanan kerajaan-kerajaan itu terkenal pahlawan Muslim antara lain Pangeran Diponegoro dan Kiyai Maja (Jawa), Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), Sultan Hasanuddin (Makassar), Sultan Khairun (Ternate), Sultan Nuku (Tidore), Pangeran Hidayat (Banjar), Sultan Basyaruddin (Deli) Teuku Umar, Cut Nyak Din (Aceh) dan lain-lain untuk sekedar menyebut; bahkan Kapitan Pattimura dari Maluku ada yang menyebutnya sebagai Muslim.

Setelah Belanda berhasil menaklukkan semua penguasa lokal, termasuk kesultanan Muslim itu, maka Belanda dengan leluasa menguasai bangsa Indonesia dalam segala aspeknya. Dalam suasana demikianlah, perjuangan kebangsaan mengambil bentuk lain, dengan lahirnya gerakan-gerakan dalam bentuk organisasi atau madrasah (sekolah), kelompok diskusi, syarikat dagang, bahkan berupa partai politik.  Jadi, dengan segala coraknya itu gerakan keislaman di Indonesia bersatu dalam isu nasionalisme, yaitu melawan penjajahan untuk membangun negara Indonesia merdeka.

Rentetan gerakan nasionalisme Islam di Indonesia pasca takluknya raja-raja lokal, dapat dimulai dengan menyebut kebangkitan kaum ulama di Sumatera mengahadapi kolonial Belanda.  Bermula sekembalinya ke tanah air sejumlah ulama Indonesia, yakni H. Miskin dan kawan-kawan dari belajar di Hijaz pada tahun 1802.  Di Minangkabau, mereka dikenal dengan gelaran “Harimau nan Salapan”, yakni Haji Miskin, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Koto Ambalau, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Lubuk Aur dan Tuanku Nan Renceh.  Mereka mempelopori gerakan pemurnian Islam, merombak secara radikal tradisi masyarakat yang secara prinsip bertentangan dengan syariah.  Maka, gerakan ini nantinya berhadapan langsung dengan Belanda yang berpihak pada kaum Adat, ketika konflik horisontal terjadi antara kauf Salaf (pemurni) dan Kaum Adat dalam perang Paderi.[iii]

Gerakan ini kemudian lebih dikenal masyarakat luas setelah didirikannya suatu Perguruan di Bonjol di bawah pimpinan Malim Basa, yang lebih masyhur dengan nama Imam Bonjol.  Belanda bekerjasama dengan kaum Adat tidak senang terhadap perkembangan gerakan Salaf, dan mereka berhasil memadamkan gerakan kaum ulama tersebut dalam Perang Padri (1822-1837).

Kader muda kaum Salafiyah kemudian meneruskan perjuangannya dengan membentuk wadah pendidikan “Sumatera Thawalib”.  Pada mulanya merupakan gabungan dari perkumpulan pelajar di bawah asuhan Syekh Abdul Karim Amrullah (ayahanda Buya Hamka) di Padang Panjang, dan perkumpulan yang sama di bawah asuhan Syekh Ibrahim Musa di Parabek.  Akhirnya perkumpulan yang sama di sejumlah daerah pun menggabungkan diri, dan sepakat membentuk satu organisasi pada tahun 1922 dengan nama Sumatera Thawalib yang diketuai oleh H.Jalaluddin Taib.

Gerakan madrasah tersebut mengajarkan paham kemerdekaan berpikir (berijtihad), dan kemerdekaan politik dari penjajahan Belanda.  Karena itu, buku-buku yang diajarkan berisikan toleransi bermazhab, metode ijtihad, dan buku fikih lintas mazhab. Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, menjadi buku wajib, karena isinya mendorong perjuangan Muslim melawan kolonialisme Barat.

Seorang guru dari Sumatera Thawalib bernama Datuk Batuah dikenal karena sikapnya yang amat radikal menentang Belanda. Sumatera Thawalib kemudian menjadi basis berdirinya organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) tahun 1930. Tak lama kemudian PERMI resmi menjadi partai politik (1932), dengan sejumlah tokoh penting yakni H. Ilyas Yakob, Mokhtar Luthfi dan H. Jalaluddin Taib.  Melihat ancaman dari gerakan Salafiyah muda itu, maka Belanda melalukan tekanan terhadap pergerakan tersebut.  Tokoh-tokohnya banyak dibuang ke Digul.  Akhirnya pada tahun 1937 PERMI bubar, walaupun perguruan Sumatera Thawalib sendiri tidak dibubarkan.[iv]

Dari kalangan kaum tardisional Sumatera, gerakan keagamaan yang gigih menentang Belanda ialah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).  Organisasi ini didirikan oleh sejumlah ulama Minangkabau pengikut mazhab Al-Syafi’iy, di bawah pimpinan Syekh Sulaiman al-Rasuli pada tahun 1928 di Candung.  Dari segi namanya, tentu saja ia bergerak dalam bidang pendidikan dan da’wah.  Madrasah yang didirikannya semakin lama semakin maju, di samping sejumlah rumah-rumah ibadah.

Walaupun PERTI lahir sebagai organisasi non politik, namun ia tak lepas dari kegiatan politik memperjuangkan kemerdekaan bangsa.  Pada Muktamar III di tahun 1941, PERTI membentuk kepanduan Al-Anshar, terilhami dengan nama kaum Anshar pembela Islam di zaman Nabi Muhammad SAW.  Kemudian dalam suasana perjuangan fisik melawan kolonial Belanda pasca kemerdekaan tahun 1945, PERTI membentuk laskar perjuangan dengan nama Laskar Muslimin (untuk kaum laki-laki) dan Laskar Muslimat (untuk kaum perempuan).

Gerakan tradisional lainnya di Sumatera ialah Jami’at al-Washliyah, didirikan pada 30 Nopember 1930 di Medan.  Organisasi yang bermazhab Syafi`iyah ini dipelopori dan dipimpin pertama oleh Abdurrahman Syihab dkk dari kelompok pengajian Maktab al-Islamiyah asuhan Syekh M.Yunus dan Syekh Ja’far Hasan.  Selanjutnya, Jamiah al-Washliyah banyak melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan.   Sejumlah tokoh-tokohnya pun aktif dalam politik, terutama setelah mereka bergabung dalam MASYUMI.  Untuk mempetahankan kemerdekaan, Al-Washliyah turut membentuk laskar bersama sejumlah organisasi lainnya, dan mengeluarkan fatwa bahwa: gugur dalam mempertahankan kemerdekaan adalah mati syahid.[v]

Sementara itu di Sulawesi terdapat pula gerakan perlawanan terhadap penjajah melalui wadah pendidikan. Ada tiga ormas Islam di bidang pendidikan yang berkiprah sejak zaman penjajahan, yaitu As’adiyah, Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) keduanya di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Al-Khairat di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Salah seorang ulama yang berperan dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulsel, dalam bentuk madrasah (sekolah moderen), ialah Haji Muhammad As’ad.  Ia lahir di Mekah, pada tanggal 12 Rabi`ul Akkhir 1326 H bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1908 M, putera dari Haji Abdur Rasyid Al-Bugisy, ulama Bugis yang bermuqim di Mekah.   Pada tahun 1929, di usianya yang masih muda, masih 21 tahun ia kembali ke tanah air, dan langsung bermuqim di tanah leluhurnya, Wajo Sulsel.  Sejak bulan Mei 1930, ia membuka pendidikan formal dalam bentuk madrasah modern, tidak lagi berupa halaqah.  Madrasah itu diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI).  Dapat dikatakan bahwa lewat MAI inilah, Kiyai As’ad telah melakukan “penangkaran” ulama, yang melahirkan sejumlah ulama besar di Sulsel, antara lain: Haji Abdurahman Ambo Dalle (Barru, Pare-pare dan Pinrang), Haji Daud Islamil (Soppeng), Haji Hobe, Haji Muhammad Yunus Maratan (Wajo), Haji Muhammad Abduh Pabbaja (Pare-pare), Haji Muhammad Amberi Said (Mangkoso Barru), Haji Junaid Sulaiman (Bone), Haji Muhammad Yusuf Hamzah (Wajo), Haji Abdul Muin Yuuf (Sidenreng), Haji Muhammad Amin Nashir (Barru), Haji Marzuki Hasan (Sinjai), dan lain-lain.

Pemikirannya yang bernuansa cinta tanah air ditandai dengan bahasa pengantar yang digunakannya, baik dalam mengajar maupun dalam menulis buku-bukunya.  Meskipun ia sangat mahir dan fasih berbahasa Arab, dan para santrinya sendiri sudah menguasi bahasa Arab, buku-buku yang ditulisnya banyak menggunakan bahasa Bugis, bahkan ada yang menggunakan bahasa Indonesia.  Sepeninggalnya, MAI diubah namanya oleh para murid dan pengikut beliau menjadi Madrasah As’adiyah (MA) Sengkang Wajo[vi]

Salah seorang murid cerdas dan pewaris keilmuan Kiyai As`d ialah Haji Abdurrahman Ambo Dalle (Kiyai Ambo Dalle).  Ia telah member “ijazah” tanpa tertulis (semacam pengakuan ilmu dan izin mengajar) kepada murdinya, Ambo Dalle, untuk menyampaikan ilmu agama ke tengah masyarakat.  Bahkan ia mempercayakannya memimpin MAI yang didirikannya itu.   Seiring dengan itulah, populeritas Ambo Dalle, sang murid, pun semakin merebak ke suluruh pelosok Sulsel dan sekitarnya.  Banyak penguasa lokal yang tertarik untuk membuka cabang MAI di wilayahnya, namun tidak memeroleh izin dari Kiyai As’ad bahkan sampai wafatnya Kiyai As`ad, MAI tetap tidak membuka cabang di luar Wajo.

Salah seorang penguasa lokal ketika itu ialah Muhammad Yusuf Andi Dagong, bergelar Petta Soppeng.  Ia adalah Raja di Soppeng Riaja (Soppeng bagian Barat).  Andi Dagong bukannya behasrat membuka cabang MAI yang ada di Sengkang Wajo, melainkan berhasrat untuk meminta Kiyai As`ad mengizinkan Kiyai Ambo Dalle hijrah ke Soppeng Riaja untuk mendirikan madrasah tersendiri, yang tidak ada kaitannya dengan MAI Sengkang.  Dengan perasaan berat, akhirnya Kiyai As`ad melepas Ambo Dalle, murid kesayangannya itu berangkat ke Soppeng Riaja, memenuhi permohonan Petta Soppeng dan masyarakat di Soppeng Raiaja.

Tepat hari Rabu, tanggal 21 Desember 1938 (29 Syawal 1357, Kiyai Ambo Dalle bersama keluarganya berangkat ke Mangkoso Soppeng Riaja, diiringi oleh beberapa santrinya.  Di sinilah ia mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) tersendiri, tak ada kaitan dengan MAI Sengkang pimpinan Kiyai As`ad.  Madrasah ini tidak mendapat rintangan dari penjajah Belanda, karena mendapat perlindungan dari Petta Soppeng yang sekaligus menjabat sebagai Zelfbestuur untuk daerahnya.

Keadaan berubah tatkala pasukan Jepang mendarat di Makassar pada tanggal 9 Feberuari 1942.  Ketia Jepang menguasai sepenuhnya daerah Sulsel, dan mengawasi gerak-gerik masyarakat termasuk institusi pendidikan, maka MAI Mangkoso mengalami gangguan tersebut.  Untuk menyelamatkan MAI, maka Ambo Dalle memindahkan kegiatan belajar-mengajar untuk sementara di masjid dan di rumah-rumah tempat tinggal ustadz-nya.  Karena waktu itu, belum ada kaca riben, maka kaca jendela dan pintu terpaksa dicat hitam, guna menghindari pantauan pasukan dan mata-mata Jepang.  Salah satu upaya Ambo Dalle untuk mengurangi kecurigaan Jepang terhadap dirinya dan para santrinya, ialah mengarang lagu-lagu Bugis yang nada dan iramanya persis sama dengan lagu-lagu Jepang. Sepintas jika dinyanyikan dari jauh, lagu-lagu Bugis itu kedengaran persis sama dengan lagu-lagu perjuangan pasukan Jepang.

Keadaannya lebih parah lagi ketika pasukan Sekutu menyerbu Sulsel dan menaklukkan pasukan Jepang.  Kekhawatiran semakin menghantui pimpinan, guru dan para santri MAI, akan datangnya pembalasan dari tentara Sekutu yang membabi buta menyerang dan menewaskan warga tanpa pandang buluh.  Untuk menghindari pengintaian itu, kadang belajar malam dilaksanakan tanpa lampu penerang.  Dengan cara yang serba susah itu, ternyata MAI mengalami perkembangan, dan akhirnya dapat membuka kelas baru untuk tingkatan Aliyah, yang lebih tinggi sebelumnya. Di samping jenjang pendidikan baru dibuka di Mangkoso, MAI juga membukan cabang di daerah sekitar Soppeng Riaja, bahkan ada cabang yang dibuka di Majene (Baruga) yang jaraknya dari Mangkoso sekitar 200 km.  ke arah utara.

Keganasan tentara Belanda di bawah pimpinan Westerling yang memboceng Sekutu semakin keras dialamai oleh warga Sulsel, termasuk pimpinan, guru dan santri MAI Mangkoso.  Ada sejumlah guru MAI yang mengalami siksaan Belanda, bahkan tewas, di antaranya ialah M. Shaleh Bone dan Sofyan Toli-toli, yang ditugaskan mengajar di Majene.  Tekad melakukan perlawanan terhadap penjajah, semakin merebak ke segenap warga MAI, mulai dari pimpinannya, guru-guru sampai pada sanrinya.  Secara fisik, Ambo Dalle memang tak pernah mengangkat senjata, namun kharisma yang dimiliki membuat sosok pribadinya dihormati dan disegani oleh para pimpinan pejuang di Sulsel.  Ketika laskar pemuda pejuang Sulsel yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) di bawah pimpinan Andi Mattalatta hendak melakukan ekspedisi ke Jawa, mereka datang meminta doa restu Kiyai Ambo Dalle.  Begitupun ketika mereka kembali dari Jawa, dan dalam persiapan melakukan konferensi kelaskaran di Paccekke Barru yang berlangsung 20 Januari 1947, berdasarkan mandat dari Panglima Besar Sudirman, mereka kembali lagi memohon doa restu dari Kyai Ambo Dalle.  Diketahui bahwa konferensi kelaskaran tersebut sepakat melahirkan Divisi TRI Sulawesi Selatan /Tenggara (Sulselra)sebagai embrio Kodam XIV Hasanuddin (kini Kodam VII Wirabuana).[vii]

Demikian kiprah Ambo Dalle, ulama kharismatik yang berjuang untuk tanah air Indonesia lewat pendidikan Islam modern yang memadu dengan sistem tradisional di Sulsel.  Dalam perkembangan selanjutnya, Ambo Dalle bersama dengan rekannya, Daud Ismail, dan Muhammad Abduh Pabbaja menyelenggarakan Musyawarah Alim Ulama Ahlus Sunnah di Watansoppeng  pada tahun 1947, tepatnya 5 s.d. 7 Feberuari 1947 (14 s.d. 16 Rabi`ul Awwal 1366 H).   Musyawarah tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan madrasah (pesantren) di Sulsel waktu itu, yang sepakat untuk membentuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, dengan nama Daru Da’wah wal Irsyad (DDI).  Dengan terbentuknya DDI, maka sejumlah pesantren (madrasah) berintegrasi ke dalam ormas tersebut.

Jika di Sulsel ada DDI maka di Sulawesi Tengah (Sulteng) ada ormas Islam Al-Khairat.  Al-Khairat juga merupakan ormas di bidang dakwah dan pendidikan yang mewarnai kebangkitan bangsa di Sulteng.  Ormas ini pada awalnya berupa madrasah, yang didirikan oleh  Sayyid Idrus al-Jufri seorang guru dan ulama asal Hadrami  yang membangun isnstitusi pendidikan modern dengan semangat pengorbanan disaat kolonial Belanda masih menjajah bangsa kita.  S. Idrus al-Jufri (lahir 14 Sya’ban 1309 H/1889 M) adalah warga keturunan Arab asal Hadramaut, Yaman, putera dari pasangan Salim bin Alawi al-Jufri dan isterinya asal Wajo Sulsel yang keluarganya telah bermuqim di Yaman.   Sepeningal ayahnya, ia menempati posisi sebagai Mufti pengganti ayahnya.

Situasi politik di Yaman akibat konflik yang tidak kunjung berakhir yang melibatkan penguasa lokal, Inggris dan Dinasti Usmaniah pada perang Dunia ke I, telah menjadikan hidup semakin lebih sulit  bagi orang-orang Hadrami.  Dengan didorong oleh semangatnya sebagai warga Indonesia, maka  pada tahun 1925 akhirnya S. Idrus al-Jufri kembali ke Indonesia, tanah leluhur dari pihak ibunya sendiri.  Pada mulanya beliau tinggal beberapa tahun di Batavia dan mengajar di beberapa madrasah Jami’ah al-Khair. Sesudah itu, berpindah ke Jombang, sebuah kota pusat Islam tradisioal di Jawa Timur, dan di sanalah bertemu dengan Hasyim Asy’ari, Pendiri ormas Nahdhatul Ulama (NU).  Kemudian pidah ke Solo dan mengajar di sekolah binaan kaum Alawiyin (keturunan Ali bin Abi Thalib), al-Rabithah al-Alawiyah.

Pada tahun 1930, ia menuju  Palu, kota kediaman keluarga besar ibunya.  Di sinilah ia bermukim dan beberapa bulan kemudian berhasil mendirikan madrasah yang diresmikan pada 14 Muharram 1349 H/ 30 Juni 18930 M, dengan nama Al-Khairat al-Islamiyyah.yang menjadi salah satu cikal bakal pendidikan modern di kawasan Timur Indonesia.  Dengan dibantu oleh dua orang  keponakannya, S.Muhammad bin al-Jufri dan S. Saggaf bin al-Jufri, Madrasah al-Khairat mengalami perkembangan pesat, membuka cabang-cabang di daerah lain dan sudah dapat menghasilkan banyak alumni.

Pada saat sebagian besar wilayah Nusantara masih dikuasai oleh kolonial Belanda, termasuk Sulteng, maka S. Idrus al-Jufri berjuang bersama lembaga pendidikannya itu menghadapi tekanan kolonial Belanda.  Hal itu terutama dialami menjelang dan selama Perang Dunia II.

Jasa besar S. Idrus al-Jufri ialah telah mencerdaskan warga bangsa, khususnya masyarakat Islam di Sulteng dan di kawasan Timur Indonesia. Ia juga telah menanamkan rasa harga diri kebangsaan Indonesia melalui madrasah Al-Khairat dalam menghadapi penjajah Belanda.  Ia menjaga pentingnya persatuan bangsa, dimulai dari menjaga agar mayarakat Islam tidak berpecah belah.  Karena itu dalam mengembangkan dakwah dan pendidikannya, sangat bersikap moderat, bahkan tidak pernah bertentangan dengan kebudayaan lokal setempat.  Hal itu dilakukannya untuk merangkul umat dengan segala elemennya dalam persatuan menghadapi tekanan kolonial Belanda.  Ia telah berhasil menyadarkan bangsa bahwa di samping bertujuan untuk kemajuan teknoligi dan ekonomi, pendidikan adalah upaya mempersatukan suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda menjadi satu nation, yaitu bangsa Indonesia.

Di samping gerakan keislaman tradisional di atas, tidak sedikit pula gerakan pembaharuan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan.  Telah disinggung sebelumnya Sumatera Thawalib.  Namun gerakan pembaharuan Islam yang lebih luas melebihi gerakan Sumatera Thawalib, terjadi di Jawa dengan lahirnya organisasi yang bernama Muhammadiyah, didirkan di Yogyakarta pada tanggl 18 Nopember 1912.  K.H.Ahmad Dahlan (lh.1868), pendiri Muhammadiyah pernah belajar di Mekah, ketika dua kali memperoleh kesempatan menunaikan ibadah haji (terakhir 1902).  Baliau adalah pengagum Ibnu Taimiyah, sekaligus pengikut ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha lewat Tafsir Al-Manar, serta ide-ide perjuangan Jamaluddin Afghani lewat majalah Al-`Urwat al-Wutsqa.  Ide-ide pembaharuan dan gerakan menentang kolonial Barat ditanamkan melalui madrasah Muhammadiyah yang didirikannya.  Beliau menfokuskan diri pada amal sosial sebagai bentuk khas perjuangannya, sampai Bung Karno pernah menjulukinya “Sepi ing pamrih, rame ing gawe” (sedikit bicara tapi banyak kerja).  Watak seperti ini pula yang menjadi jati diri Muhammadiyah yang didirikannya itu.

Dari kalangan kaum intelktual, banyak tertarik pada Muhammadiyah, di antaranya ialah Bung Karno sendiri, karena paham keagamaannya yang bercorak rasional.  Sejalan dengan itu, Muhammadiyah juga memperbanyak sekolah moderen dengan spirit pembaharuan dan kemerdekaan.  Untuk hal ini, Muhammadiyah menggalak-kan pula kegiatan kepanduan bernama “Hizbul Wathan” pada tahun 1920, yang pernah dibina oleh Sarbini dan Panglima Besar Sudirman.

Tak dapat dipungkiri, tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak terlibat secara pribadi dalam Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto, dan sebahagian lagi dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Bung Karno.  Bersama dengan pejuang nasionalis lain, Muhammadiyah sangat gigih memperjuangkan pendidikan bagi kaum pribumi.  Muhammadiyah juga sangat menentang kebijaksanaan Belanda yang tidak adil dalam masalah keagamaan, dan tak kalah pentingnya, Muhammadiyah mendukung gerakan kebangsaan untuk lahirnya Parlemen Indonesia.

Memasuki era Jepang, kepemimpinan organisasi Muhammadiyah berada di tangan K.Bagus Hadikusumo menggantikan K.H.Mas Mansyur.  Sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), beliau banyak berjasa dalam perumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, dan bersama tokoh Islam lainnya, Wahid Hasyim, H.Agus Salim dan Kasman Singodimejo tidak keberatan dicoretnya tujuh kata: ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari teks Pancasila sehingga menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mirip dengan Muhammadiyah, lahir pula gerakan Islam yang bernama Persatuan Islam (PERSIS), didirkan oleh K.H. Zamzam pada tanggal 17 September 1923 di Bandung.  Pimpinan PERSIS yang paling populer ialah A. Hassan yang bergabung sejak tahun 1926, beliau pernah aktif surat menyurat dengan Bung Karno ketika Bung Karno dibuang Ke Ende.  Organisasi ini juga mengutamakan aspek pendidikan, sekolah atau pesantren, dan kegiatan dakwah Islam secara luas.  Dalam berbagai aktifitasnya, gerakan ini membangun kesadaran umat untuk pembaharuan sosial dan kemerdekaan bangsa.

Tokoh PERSIS yang aktif dalam politik ialah Mohammad Natsir,  berasal dari Alahan Panjang Sumatera Barat.  Natsir sangat fasih dalam pidato dan mahir dalam tulisan.  Beliau bergabung di PERSIS tahun 1927, juga pernah aktif dalam Jong Islamieten Bond (J.I.B), perkumpulan pemuda Islam yang ikut mendeklarasikan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.  Beliau adalah model ulama intelek atau intelek ulama yang akhirnya lebih dikenal sebagai tokoh Masyumi, ketimbang sebagai warga PERSIS.[viii]

Kesadaran nasionalis rupanya juga tumbuh di kalangan warga keturunan Arab yang hidup di Indonesia.  Gerakan ini dipelopori oleh Sayid Muhammad Al-Fakhir bin Abdurrahman al-Manshur dan Sayid Idrus Ahmad bin Shahab. Mereka mendirikan organisasi Jamiat al-Khayr yang memperoleh izin pendirian dari Belanda di tahun 1905.  Tidak kurang, K.H.Ahmad Dahlan dan H.O.S.  Cokroaminoto, yang masing-masing adalah pemimpin Muhammadiyah dan Sarekat Islam, pernah aktif dalam organisasi tersebut.  K.H.Ahmad Dahlan tertarik pada luasnya jaringan organisasi ini dengan negeri Muslim lain, yang ketika itu masih di bawah KhilafahTurki Usmaniiyah

Berdiri pula Al-Rabithah al-Alawiyah, perkumpulan keluarga Arab Alawiyah, tahun 1928 di Jakarta, yang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan orang Arab kaum Alawiyah.  Berbagai kegiatan sosialnya telah mengangkat kesejahteraan umat Islam Indonesia pada umumnya, tidak hanya keturunan Arab.  Dua organisasi warga Arab di atas, telah berjasa besar menanamkan rasa keindonesiaan pada warga keturunan Arab dan menjalin pembauran antara keturunan Arab dan Indonesia asli.

Keadaan rakyat Indonesia yang masih terkebelakang di bidang pendidikan, dan masih sangat miskin menjadi perhatian dari gerakan keislaman pada umumnya.  Di Jawa Barat, K.H.Ahmad Halim dari Majalengka mendirikan organisasi Persatuan Oemat Islam (POI) di tahun 1917.  Kegiatannya ialah amal sosial dan pendidikan, banyak mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (1917) dan Madrasah Muallimin (1923).  Tapi, jasanya yang paling spektakuler ialah didirikannya sebuah perguruan tinggi di atas bukit, yang diberi nama Santi Ashrama.  Perguruan ini, memadu pelajaran agama dengan pelajaran umum, bahkan sejumlah keterampilan bertani dan indsutri rumah tangga.

Sebelumnya, semangat yang sama juga telah diemban oleh Mathla’ al-Anwar, yang lahir pada tahun 1905 di Menes Jawa Barat.  Organisasi ini didirikan oleh K.H.M.Yasin, juga banyak mendirikan sekolah-sekolah sebagai media penyebaran wacana pembaharuan sosial.   Di bidang politik, di bawah kepemimpinan K.H.Abdurrahman, organisasi ini bekerjasama dengan Sarekat Islam (S.I) dalam menentang Belanda.

Gerakan Islam yang paling spektakuler karena kedekatannya kepada kaum tradisional Islam, bahkan menjadi pengawal kaum tradisional, ialah Jamiah Nahdhatul Ulama (NU).  Organisasi kaum ulama ini, memelihara hubungan kultural dengan masyarakat awam dengan tetap memberi peluang bagi berlakunya sejumlah tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah.  Bahkan peninggalan tradisi leluhur, dibiarkan tumbuh dengan baju keislaman, dalam kemasan baru acara-acara selamatan.  Warisan peradaban lama, seperti candi, dibiarkan terpelihara dengan baik, mencontoh nasionalisme Islam di Mesir yang membiarkan piramid-piramid berdiri kokoh di tengah padang pasir.  Maka tak salah jika dikatakan bahwa gerakan kultural NU ini sangat bercorak keindonesiaan, sehingga paham kebangsaan menjadi jati dirinya.

Sejalan dengan gerakan kebangkitan nasional Budi Utomo 1908, kalangan pesantren tak kalah gigihnya melawan panjajah Belanda.  Mereka membentuk organisasi kebangkitan, seperti Kebangkitan Tanah Air (Nahdhatul Wathan) pada tahun 1916.  Organisasi ini mendirikan madrasah, kursus dan kegiatan diskusi yang dipimpin oleh K.H.Wahab Hasbullah.[ix]  Akumulasi dari semangat kebangkitan itu akhirnya mereka mendirikan organisasi Kebangkitan Ulama (Nahdhatul Ulama).

Ketika Wahab Hasbullah sedang aktif dalam gerakan diskusi dan kursus agama yang dipimpinnya, begitupun dalam Indonesische Studie Club yang didirikan oleh Dr.  Sutomo, topik yang hangat ketika itu ialah dibubarkannya khilafah di Turki dan soal berkuasanya Ibnu Saud di Hijaz.  Ibnu Saud yang dikenal beraliran Wahabiyah ingin memberlakukan mazhab tunggal Hanbali.  Kalangan pesantren yang menghargai pluralitas dan tradisi serta peninggalan warisan keindonesiaan tidak menerima rancana Raja Ibnu Saud tersebut.  Mereka menuntut berlakunya empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali), dan menghimbau pemerintah Ibnu Saud agar menghormati keragaman mazhab, serta melindungi makam-makam dan tempat-tempat bersejarah lainnya dari penghancuran.  Delegasi yang dibentuk untuk menghadiri kongres khilafah di Makkah, diberi nama Komite Hijaz.  Komite ini pada akhirnya dideklarasikan menjadi organisasi Jami`ah Nahdhatul Ulama pada tanggl 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H), yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari.

Kesadaran nasional dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi adalah tuntutan utama organisasi NU.  Bersama-sama dengan Muhammadiyah, NU turut memperjuangkan Indonesia berparlemen.  NU juga sangat menentang peraturan produk Belanda: “Guru Ordonansi” yang dipandang tidak sesuai dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Di antara sekian tokoh NU yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan, tercatat nama K.H.Wahid Hasyim, putera pendiri NU, Hasyim Asy`ari, proaktif dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  Bahkan beliau juga menjadi salah satu anggota Panitia Sembilan yang merumus secara final dasar negara Republik Indonesia, Pancasila.

Lebih hebat lagi, kalangan intelektual di luar pesantren mendirikan perkumpulan kepemudaan yang diberi nama Jong Islamieten Bond (JIB) pada tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta.  Anggota JIB pada umumnya berasal dari pelajar dan alumni dari MULO dan AMS dipelopori oleh Samsurijal, yang sebelumnya adalah Ketua Jong Java.  Kongres I JIB di Yogyakarta (1925) yang memilih Samsurijal menjadi Ketua Umum, juga menetapkan Kasman Singodimejo sebagai salah seorang komisaris.  Kemudian pada Kongres JIB tahun 1929 di Jakarta, Kasman Singodimejo terpilih menjadi Ketua.  Kasman brsama Muhammad Rum tercatat sebagai alumni dari kepanduan Natipij (National Indonesische Padvinderij) yang dibentuk oleh JIB.

Langkah proaktif mempersiapkan deklarasi Sumpah Pemuda, diambil oleh JIB dengan menunjuk Djohan Muhammad Tjaja menjadi anggota panitia pada Kongres Pemuda II bulan Juni  1928.  Tak dapat dipungkiri, betapa besar peranan JIB dalam deklarasi Sumpah Pemuda. dan adalah Djohan Muhammad Tjaja bertindak atas nama JIB bertanda tangan dalam naskah Sumpah Pemuda tersebut.  Jasa besar JIB sebagai organisasi intelektual dan kepemudaan Islam ialah, bahwa ia menggaungkan kebangkitan nasionalisme Indonesia secara monumental.  Maka tidak heran nanti, jikalau Kasman Singodimejo, salah seorang alumni JIB juga aktif dalam PPKI untuk merumuskan pembukaan UUD 1945.

Tokoh JIB yang cukup penting dan tak dapat dilupakan ialah Muhammad Natsir.  Kiprah beliau tidak hanya sebelum kemerdekaan, tetapi juga setelah kemerdekaan tetap menghiasi perjuangan keislaman nasionalis.  Natsir pernah menjadi menteri dalam Kabinet  Syahrir ke 2 dan ke3, dalam Kabinet Hatta 1 sebagai Menteri Penerangan RI.   Bahkan akhirnya  menjadi Perdana Menteri RI tahun 1950-1051.   Perbedaan pandangan dengan Bung Karno dalam berbagai hal, tidak menghalangi Natsir untuk sepakat dalam soal nasionalisme, sebagaimana katanya:

Soal Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak dipersoalkan lagi.  Menurut  Undang-undang Dasar 1945 dasar negara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1).  Tapi sudah menjadi kebiasaan untuk mengatakan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila.  Memang ke lima-lima sila  dari Pancasila itu terkandung dalam Mukaddimah UUD ’45.  Presiden Soekarno memperkenalkannya dengan istilah “Welt- Anschaung”, yakni Falsafah  Negara Republik Indonesia. [x]

Kegiatan di Bidang Politik

Semua gerakan dan organisasi Islam seperti disinggung di atas adalah punya perjuangan politik menghadapi penjajahan, baik langsung maupun tidak langsung.   Namun, ada satu organisasi Islam yang paling menonjol dalam politik ialah Sarikat Islam (Sarikat Dagang Islam), yang kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1911.  Bermula masih dalam bentuk usaha dagang, Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan pada tahun 1909 di Bogor, kemudian di Solo, dengan media surat kabarnya Sarotomo.  SDI didirikan untuk memberdaya-kan kekuatan ekonomi kaum pribumi berpacu dengan keturunan Tionghoa yang sudah punya hubungan baik dengan Belanda.  SDI kemudian resmi bernama Sarekat Islam (SI), atas prakarsa H.Oemar Said Tjokroaminoto, seorang yang sangat gigih melawan Belanda.

Kongres pertama SI di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913 membentuk Komite Sentral dan menunjuk H.Samanhudi sebagai ketua, H.O.S. Cokroaminoto sebagai wakilnya. Kongres juga menetapkan corak pergerakan SI yang bersifat sosial ekonomis atas landasan nasionalisme dan keislaman.   Anggaran Dasar S.I. akhirnya diakui oleh pemerintah kolonial di tahun 1916.  SI memperjuangkan dihapusnya kerja paksa, penurunan pajak, pemerataan pendidikan dan perbaikan pertanahan untuk rakyat kecil.  Tetapi perjuangannya untuk mengadakan Parlemen bagi anak negeri sendiri tidak berhasil.   Hal itu semakin mengobarkan semangat juang SI, yang sejak 1919 dan sesudahnya, menyebarkan slogan membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajah yang kapitalis.

Sebahagian pengurus lokal SI yang berhaluan sosialis pro Komunis, menuntut dijadikannya SI seperti gerakan internasionalist  komunis.  Perjuangan SI mengalami gangguan, yang berakibat pecahnya SI menjadi dua, SI Merah dan SI Putih; mereka yang pro Komunis menyebut dirinya sebagai SI Merah.  Mereka yang konsisten pada ajaran sosial Islam berhasil kemudian mendirikan partai politik dengan nama PSI (Partai Sarikat Islam) sesuai dengan ketetapan Kongres SI Maret tahun 1921.  Unsur komunis yang dikeluarkan dari dalam tubuh SI memisahkan diri dan membentuk pula partai baru, Partai Komunis Indonesia (PKI).

Eskalasi perjuangan semakin terjadi, ketika pada tahun 1924 PSI tidak lagi mendudukkan wakilnya dalam Dewan Rakyat (Volksraad) produk kolonial, sebagai bentuk protes, guna memperkuat tuntutannya agar Indonesia berparlemen.  PSI sudah terang-terangan menempuh perjuangan non cooperatie, atau politik hjrah, yang berarti PSI sudah tidak mau lagi bekerja besama dengan pemerintah kolonial.  Sikap ini dikukuhkan oleh Kongres Al-Islam yang berlangsung di tahun itu juga.  Sikap non koperatif dengan Belanda semakin meluas di kalangan Bangsa Indonesia, sampai masuknya Jepang (1942-1945).

PSI kemudian berubah nama menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada tahun 1930.  Tahun-tahun sesudahnya sampai masuknya Jepang, PSII mengalami sejumlah persoalan internal partai.  Pada awalnya, soliditas PSII cukup nyata di bawah pengaruh dua tokoh besar, Tjokroaminoto dan H.Agus Salim, ibaratnya perpaduan Bung Karno dan Bung Hatta.  Namun, ketika Abi Kusno Tjokrosujoso memimpin PSII, sepeninggal Tjokroaminoto, ia memecat H.Agus Salim.  Menyusul kemudian Sukiman juga dipecat pada tahun 1933, yang mendorong lahirnya faksi baru, Partai Islam Indonesia (PII).  Terlepas dari sejumlah krisis internal tersebut, dua tokoh penting PSII, Abi Kusno Tjokrosujoso dan Agus Salim memainkan peran penting dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang bertugas menyusun mukadimah (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945.

Rangkuman

Nasionalisme di kalangan umat Islam Indonesia telah tumbuh sejak sejumlah kesultanan di tanah air melawan Belanda.  Perlawanan para kesultanan itu adalah perang fisik melawan Belanda.  Setelah Belanda menaklukkan hampir semua kesultanan dan kerajaan lokal, sehingga Belanda menguasai Indonesia sepenuhnya, maka bentuk perlawanan pun kemudian berubah.  Perubahan bentuk perjuangan ditandai dengan lahirnya pergerakan keislaman, baik dalam bentuk madrasah (sekolah), organisasi massa, maupun partai politik.  Kesadaran nasionalisme dari zaman kesultanan, yang kemudian terus tumbuh di kalangan ormas-ormas Islam, akhirnya semakin mengkristal dalam tubuh partai-partai politik.

Rentetan perjuangan tersebut semakin mematangkan nasionalisme Islam Indonesia untuk turut serta mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu kemerdekaannya.  Aktitiftas tokoh-tokoh pergerakan keislaman dari kalangan pesantren, pedagang, politisi, pemuda dan intelektual semakin intensif ketika mereka menjadi anggota PPKI yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil dari keseluruhan rentetan panjang perjuangan keislaman tersebut ialah nasionalisme Indonesia yang terangkum dalam simpul Pancasila, sebagai dasar negara, seperti yang ada sekarang.  Pancasila, tanpa kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu adalah hasil perjuangan Islam kebangsaan Indonesia.


[i] Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, (Jakarta: Panitia, 1964), Jilid I, h. 6.

[ii] Ibid., h. 7

[iii] Mengenai Perang Paderi, lihat dalam Ensiklopedi Islam, (Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid IV: h. 66-67 (di bawah kata Paderi).

[iv] Lihat dalam ibid., Jilid IV, h. 293-294

[v] Ibid., Jilid II, h. 304

[vi] Lihat selengkapnya dalam Azhar Arsyad dkk., Ke DDI-an,Sejarah dan Pandangan atas Isu-isu Kontemporer, (Makassar: LKPMP- PB DDI, 2005), h. 18-21.

[vii]  Lihat selengkapnya dalam ibid., h. 23-31

[viii] Bandingkan dengan uraian tentang gerakan nasionaisme Islam yang bercorak pemurni (puritanis) dalam Ensiklopedi Islam, di bawah kata “Salafiyah”,  (Jakarta:  Ikhtiar Baru Van Hoeve,  1994),  Jil. 4, h. 203-205.

[ix] Ensiklopiedi Islam, ibid., vol. 4, h. 1-2

[x] M.Natsir, Asas Keyakinan Agama Kami, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1982), h.1.

By Hamka Haq Posted in KULIAH

PERIODE AWAL POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Mata Kuliah: Sejarah Gerakan Politik Islam Indonesia

Berawal dari Kepentingan Ekonomi

Jika Nabi Muhammad SAW di masa mudanya adalah seorang pedagang, maka tak heran jika penganjur-penganjur Islam dari Arab yang datang ke nusantara (Indonesia) adalah juga pedagang.  Mereka tidak membawa laskar (tentara) untuk menaklukkan rakyat nusantara, melainkan datang menjadikan mereka sebagai mitra dagang.  Kerajaan-kerajaan di lndonesia semakin kuat pada periode 1570- 1650, bersamaan ledakan perdagangan “abad ke -16 yang panjang” dan mencapai puncak awal abad ke-17.  Kekuatan raja-raja pada umumnya bersumber pada  potensi ekonomi, ditandai dengan pertumbuhan Ibukota berupa kota besar (bandar di pesisir) yang memperancar alur perdagangan, transaksi senjata dan armada, disertai dengan gagasan negara baru berdasar Islam, semua mengalahkan mitos-mitos gaib yang ada sebelumnya.

Kerajaan yang bertumpu pada perdagangan ini kemudian berfungsi sebagai Bandar lslam internasional, yang pada mulanya tunduk pada Majapahit atau penguasa lain yang memberi peluang untuk perdagangan yang meningkat. Sementara itu, kegiatan politik Cina masa Kaisar Yongle (1402-1424) mendorong peningkatan sistem perdagangan yang hidup di Asia Timur, khususnya di nusantara (Indonesia).  Bahkan seorang laksamana Cina yang beragama Islam, bernama Cheng Ho memimpin delegasi dalam suatu ekpedisi ke wilayah nusantara Indonesia pada tahun 1405 M adalah berasal dari etnis Hui.  Namun etnis Tionghoa (demikian keturunan Cina Indonesia menyebut dirinya) yang menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang sebahagian besarnya berasal dari etnis Han, etnis terbesar di daratan Cina.  Mereka menganut Budha atau tetap menganut keyakinan Kong Hu Cu.

Pasai, Pidie, Barus, dan Palembang di Sumatera; Gresik,Tuban, Japara, Demak, dan Sunda Kelapa di Jawa; serta  Ternate dan Banda di Maluku menjadi pusat dagang yang hebat tempat pertemuan segala bangsa dan suku bangsa abad ke- 15. Penduduk ini secara berangsur menjadi bangsa Indonesia sebagai pedagang yang bersemangat dan elit poiitik zaman baru. Lambat-laun, negara-bandar lslam seperti Demak, Aceh, Banten, dan Gowa mengatasi kekuasaan lama, Hindu-Buda. Negara kota maritim inilah yang menandai tumbuhnya kesadaran politik (kesultanan) Islam di Nusantara selama masa 1500,1650.

Kota padat penduduk scperti Aceh, Banten, dan Makassar menjadi pemandangan budaya perkotaan yang makmur dan berdaya-cipta, dengan upaya menyerap, teknologi asing. Bagaimana gagasan Islam yang berpengaruh dan mencapai puncak pada zaman tersebut, biasanya diungkapkan dalam bentuk sastra, teologi, arsitektur, dan hukum setempat.

Namun, kekuatan kerajaan ini rapuh akibat persaingan internal antara sultan (raja-raja) Islam dengan saudagar (orang kaya).  Raja yang kuat biasanya mengendalikan semua sistem perdagangan (monopoli), sehingga membahayakan perniagaan karena pemusatan banyak hal di tangannya sendiri. Sementara itu kekuatan asing yakni VOC berupaya pula untuk memonopoli perdagangan dengan cara memanfaatkan berbagai kelemahan atau perpecahan di dalam negara-bandar Islam ini.

Cikal Bakal
Kekuatan Politik Islam di Nusantara

Kekuatan politik Islam di nusantara ditandai dengan berdirinya pusat kekuatan Islam dalam bentuk kerajaan.  Informasi tentang kerajaan Islam di masa awal, biasanya disertai dengan mitos.  Misalnya hikayat Raja-Raja Pasai, mengisahkan raja setempat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang menyampaikan, bahwa seorang ulama bernama Syekh Ismail akan datang dari Arab. Keesokan harinya raja pergi ke pantai dan bertemu dengan sang ulama yang mengajarkan kalimat syahadat. Setelah itu, ia mengubah namanya menjadi Sultan Malik al-Saleh.  Mitos ini ditulis pada batu nisan raja di gugus pemakaman raja-raja Samudra Pasai (1297).

Bermacam mitos bernuansa religio-politik seperti itu ditemukan di sejuamlah kerajaan lokal Islam di nusantara.  Yang jelas bahwa cerita turnun temurun seperti itu menjadi informasi kehadiran Islam d nusantara sebagai kekuatan politki baru setelah era Hinndu dan Budha. Hikayat Patani misalnya, mengisahkan seorang ulama Pasai yang tinggal di kampung pedagang Pasai di Patani (Thailand) akhirnya berhasil membujuk raja Patani untuk memeluk Islam. Karena masuk Islam, penyakit yang dideritanya sembuh.

Pasai sebagai kaekauatan politikIslam awal, dihormati oleh semua pusat kekuatan Islam baru. Sejarah Melayu abad ke-16 menyebut bahw Melaka, bandar terbesar yang berhasil menarik para ulama seluruh dunia Islam, memandang Pasai dalam matra keagamaan. Dalam tradisi wali Jawa, Pasai juga disebut sebagai pusat belajar serta kota tempat untuk bertolak ke Tanah Suci. Dari situah awal istilah Serambi Mekah.

Kerajaan Islam
Pasai di Sumatera

Berdasarkan catatan dari seorang pengembara Arab abad ke-14, Ibn Batuta, adalah kesultanan Samudra Pasai, merupakan kesultanan dalam sejarah awal Islam di nusantara.  Sultan memiliki semangat pengkajian Islam, sering mambahas ajaran lslam dengan para santri asing (ulama Arab pendatang), menggambarkan tradisi kerajaan Islam Nusantara di zaman itu.

Dengan kekuatan politik dan ekonomi, Sultan Pasai dapat mengirim para ulama dan merekrut santri di sekitarnya.  Tradisi politik berdasarkan budaya lama kemudian diintegrasikan dengan ajaran Islam sebagai landasan sebuah kerajaan Islam.  Dengan cara itu, kerajaan dipandang sebagai lembaga suci (theokrasi) berdasar pola hubungan antarmanusia yang memiliki kaitan antarsesama, sehingga harus dipimpin oleh orang tepat, dengan tingkat kebangsawanan yang direstui oleh Yang Maha Kuasa.  Kesultanan harus memiliki pemimpin yang adil dan bijak (kadhi), memiliki menteri jujur, dan rakyat penuh pengabdian: gagasan pokok martabar sertiap raja. Dengan demikian kesultanan adalah penguasa sebagai “pemimpin Islam” atau “bayangan Tuhan di bumi” (zhillu ‘llah fi al-ardh), sehingga menjadi puncak kepemimpinan agama dan wewenang politik.

Syaikh Nuruddin ar Raniri seorang intelek Islam abad ke-17, menggambarkan bahwa raja ideal, seperti Sultan Iskandar Muda (Aceh) adalah raja yang menegakkan syiar Islam, dengan membangun masjid agung dan beberapa masjid lain di setiap kota, memerintahkan setiap orang melakukan salat lima waktu, berpuasa bulan Ramadhan dan berpuasa sunat, serta melarang rakyarnya minum arak dan berjudi.

Namun sangat disayangkan bahwa struktur krajaan-kerajaan Islam abad ke-16 -ke- 18 sangat lemah, karena hanya bergantung pada tokoh (sang raja /sultan), belum ada sistem yang dapat bertahan  mengendalikan para penguasa kecil yang bersaing. Di samping itu, kesultanan sering memandang sultan lain sebagai saingannya, sehingga hubungan antarsultan menjadi tidak harmonis.  Akibatnya, ketika kekuatan politik dan perdagangan dari Barat datang tiba-tiba dengan tantangan baru, sultan-sultan menjadi kelimpungan tak kuasa mempertahankan hegemoninya menghadapi kekuatan Barat yang menggunakan politik pecah belah (devide et impera).

Politik Islam Awal di Jawa

Tradisi Jawa justru lebih menekankan peranan kaum ulama dalam perkembangan politik Islam awal.   Ulama digelar sebagai maulana, yang kemudian beberapa di antara mereka disebut wali.  Strategi maulana (wali) merupakan kiat cerdas kaum santri melakukan perubahan sosial politk dalam budaya Jawa yang sebelumnya dikuasai oleh agama Hindu dan kekuasaan politik Majapahit.   Tanpa melupakan perdagangan sebahagian wali (ulama) yang dicitrakan berasal dari Arab, mulai menetap dan mendirikan sekolah agama atau pesantren, yang lama kelamaan menarik perhatian murid dari daerah sekitar.

Syekh Malik lbrahim yang akhirnya dikenal sebagai Sunan Giri sesuai dengan tempat pemakamannya, adalah seorang pedagang ternama, guru yang berpengaruh, dan seorang penguasa (raja) setempat. Wali lain ialah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ia mengambil alih bekas Kerajaan Hindu Pajajaran, Jawa Barat, mendirikan kesultanan Banten, dan berhasil mengusir Portugis dalam perjuangan menguasai kota Batavia (Jakarta sekarang)

Hubungan Ulama dan Raja

Pemimpin agama Sunan Kudus “wali vang berkuasa” dari Kudus, berhasil mempersatukan kekuatan politk (raja-raja) Islam yang akhirnya mengambil alih kerajaan Majapahit yang runtuh pada awal abad ke-16. Demak pun muncul sebagai kekuatan baru. Prpaduan spirit Islam, kesultanan dan kekuatan ekonomi membentuk kekuatan hegemoni maritim Islam.

Kemudian pada awal abad ke- 17, Mataram, sebuah kerajaan Islam agraris muncul sebagai kekuatan baru.  Hubungan dekat antara masjid dan pesantren, pasar dan keraton memungkinkan timbulnya kebudayaan pesisir yang dinamis dan bermatra internasional.  Budaya politik seperti ini  membuat Jawa sebagai kasus khusus dalam sejarah kerajaan Islam di Asia Tenggara, bahwa Pesantren bukan hanya sekolah agama seperti yang ditunjukkan para wali, tetapi juga adalah pusat gerakan politik kecil.

Dalam sistem sentralisasi politik, dengan pusat keraton, kaum ulama dengan pesantrennya juga dapat dipandang sebagai kekuatan politik yang potensial. Sejak kerajaan Mataram, keraton dan pesantren atau kaum ulama selalu berkaitan erat satu sama lain dalam suatu kesultanan.
(Diambil dr berbagai sumber, a.l: Indonesian Heritage).

By Hamka Haq Posted in KULIAH

DISHARMONI MAYORITAS – MINORITAS

DISHARMONI MAYORITAS – MINORITAS

Hubungan kelompok mayoritas dan minoritas, sering kali dalam suatu negara menjadi tidak harmonis.  Faktor-faktor penyebabnya antara lain: Dampak kolonialisme, Dampak (Trauma) perang masa lalu, Egoisme Komunitas, Ancaman disintegrasi, dan Lobby komunitas tertentu.

  1. Dampak kolonialisme
  2. Trauma Perang Masa Lalu
  3. Egoisme Komunitas
  4. Kecemburuan Sosial
  5. Ancaman Disintegrasi
  6. Lobby Komunitas tertentu.

Dampak Kolonialisme

Seperti diketahui, pada umumnya negara-negara di Asia pernah mengalami penjajahan oleh Barat.  Bangsa Barat, yakni Spanyol, Portugis, Inggeris dan Belanda telah menjajah di Asis.  Kita ambil contoh Indonesia, yang pernah dijamah oleh penjajah-penjajah tersebut, terutama Belanda selama lebih 300 tahun.   Penjajahan menyebabkan kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan rakyat Indonesia.  Karena kenyataannya mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, maka dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Muslim berhadapan dengan Kolonial yang agamanya non Muslim (Kristen).  Meskipun dalam perjuangan itu, turut serta pula rakyat Indonesia yang beragama Kristen, namun pejuang-pejuang Muslim tetap memaknai perjuangan itu sebagai pergerakan melawan Barat yang Kristern.  Akibatnya, jasa non Muslim dalam perjuangan seolah terlupakan, bahkan ironisanya dipandang sebagai kaki tangan kolonial.

Dampak kolonial Belanda yang beragama Kristen itu, membawa kesalahan persepsi bagi sebahagian umat Islam, sebahagian ulama dan aktifis Islam, selalu memandang non Muslim, terutama Kristen sabagai sisa-sisa pengaruh kolonialisme.  Akibatnya ialah, mereka memandang non Muslim sebagai warga kelas dua di Republik ini, dengan melupakan peranan non Muslim itu dalam perjuangan kemerderkaan.  Dengan klaim sebagai mayoritas, maka dengan seenaknya saja warga Muslim yang salah persepsi itu melanggar konstitusi sebagai negara Kebangsaan.  Seolah-olah negara ini dibentuk hanya sebagai rumah bagi umat Islam.  Maka terjadilah hubungan tidak harmonis dengan non Muslim, khususnya kaum Kristen, ditandai pengrusakan rumah ibadah dan fasilitas pendidikan mereka.    Dalam catatan, sejumlah kasus yang memprihatinkan ketidak harmonisan hubungan antara Muslim Mayoritas dan Kristen Minoritas di Idnonesia adalah sbb.:

  • Oktober s.d. Desember 1992: isu lemak babi, pembakaran kitab suci, pengrusakan dan pembakaran gereja.
  • Hal yang sama terjadi di Cikampek (12/4/1996), Bogor (14/4/1996); Surabaya (9/6/1996), Situbondo (10/10/1996), Tasikmalaya (26-27/12/1996)
  • Kerusuhan Maluku (19/1/1999 s.d. Januari 2000).
  • Penyerangan HKBP Rajeg, Kutabumi, Tangerang (2/9/2007).
  • Penyerangan atasa HKBP Bekasi Minggu (12/9/2010) pukul 17:05 oleh kelompok Islam; Pendetanya dipukul, jemaatnya ditusuk dan pelemparan rumah ibadah.
  • Kasus gereja GKI Yasmin, di Bogor yang mencabut izin pendirian Gereja, padahal gereja di sana lebih dahulu ada baru kemudian warga Musalim di sekitarnya.

Kecemcuruan Sosial

Hubungan tak sehat itu juga lazimnya disebabkan oleh kecemburuan sosial;  Misalnya di daerah tertentu, sebahagian besar umat Islam berada pada garis kemiskinan, sedang non Muslim kelihatannya lebih sejahtera.  Hal ini juga tampak pada pembangunan rumah ibadah; biasanya pembangunan masjid atau mushalla lebih lama, bertahun-tahun baru bisa jadi, sementara gereja dan rumah ibadah lainnya dengan seketika bisa selesai.  Maka biasanya kelompok mayoritas mengambil jalan pintas, menghalangi pembangunan rumah ibadah.

Kecemburuan sosial juga dapat berlaku antaretnis.  Misalnya pada tahun 1999, terjadi kerusuhan Ambon, sebenarnya diawali dengan kecemburuan sosial antaretnis.  Etnis pendatang, terutama Bugis Makassar dan Buton mendominasi sektor ekonomi, sehingga etnis asli setempat merasa terdesak.  Parahnya, konflik horizontal berkembang menjadi konflik agama.

Egoisme Komunitas

Hal yang sangat prinsipil dan sulit dihilangkan dari umat beragama, ialah egoisme komunitas mereka. Masing-masing umat beragama merasa hanya agamanya yang istimewa dan benar.  Dan paling berbahaya jika sudah sampai pada paham bahwa hanya agamanya yang berhak eksis untk diridhahi Tuhan sehingga segala agama lainnya harus dihapus dari permukaan bumi.  Persepsi seperti juga masih berkembang di Indonesia, khususnya di tengah umat Islam.

Dalam kaitannya dengan etnis, egoisme komunitas ini juga sangat berbahaya.   Apalagi dengan adanya UU Otonomi Daerah, yang memngkinkan ertnis tertentu yang dominan di daerah itu mengkalim sepihak segala hak-hak keistimewaan untuk etnisnya, dan menafikan hak hidup etnis-etnis lainnya.  Maka egoisme etnis pun dapat memicu pecahnya koflik horizontal.

Di Thaliland, umat Budha merasa sebagai warga asli negeri itu, dan dengan statusnya sebagai mayoritas maka mereka memandang umat agama lain (khususnya Islam) sebagai warga kelas dua.  Apalagi negeri itu memang memandang Budha sebagai agama negara, dan setiap raja yang bertahta harus menjalani kehidupan Bhiksu lebih dahulu sebelum dilantik menjadi raja.

Di negara-negara Amerika dan Eropa pun demikian, egoisme komonitas mash mewarnai kehidupan umat beragama.  Umat Kristen dan Katholik masih memandang komunitasnya sebagai warga asli yang harus lebih banyak hak ketimbang warga pendatang yang sebahagiannya beragama Islam.   Terhadap umat Islam dikenakan berbagai aturan yang membatasi kehidupan beragamanya.  Bahakn di Barat telah lama ada pandangan Islamophobia, yakni ketakutan berlebihan terhadap Islam dan umat Islam, sehingga segala yang berbau Islam selalu dihadangnya.

Sama halnya juga di sebahagian negara-negara Timur Tengah, bangsa Arab yang beragama Islam, merasa harus lebih dominan di atas warga lainnya yang beragama non Muslim.  Hak-hak minoritas non Muslim sangat terbatas.

Keadaan yang biasa menylut konflik terjadi di India, egoisme kaum Hindu berhadapan dengan egoisme umat islam, yang masing-masing mengklaim agamanya yang paling benar.  Sering kali terjadi kerusuhan karena umat Hindu di sana, merobohkan masjid dengan alasan tanah tempat bangunan masjid itu adalah bekas tempat kuil suci Hindu yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaknni umat Hindu.  Meskipun demikian, pada level pemerintahan, kedudukan umat Islam cukup memuaskan.  Terdapat sejumlah tokoh Islam yang pernah menjabat menteri di India, bahkan jabatan Presiden India juga pernah dijabat oleh tokoh Muslim.   Dengan kedudukan politik seperti itu, maka kerusuhan antarumat beragama di India dapat dengan mudah dan lebih cepat diatasi.

Trauma Peran Masa Lalu

            Kelompok-kelompok umat beragama, atau etnis yang pernah terlbibat perang di masa lalu, sangat berpotensi mewarisi trauma berkepanjangan yang merupakan akar konflik antara mereka.  Misalnya saja hubungan tidak hermonis antara Umat Ktholik dan umat Islam di Pilipina, disebabkan trauma perang salib, atau perang Kristen Spanyol melawan Muslim Andalusia.

Dalam sejarah tercatat bahwa bangsa Barat yang pertama datang ke Pilipina adaah Portugis dan Spanyol.  Penduduk pilipina yang muslim, sangat dimusuhi oleh tentara Spanuol, karena mereka dianaggap sebagai sisa-sisa tentara Islam Moor yang pernah menaklukkan dan menjajah Spanyol di bawah kekuasaan Islam selama tujuh abad.  Maka Muslim Pilipina pun kemudian disebut oleh mereka sebagai bangsa Moro.  Pertentangan kepentingan antara Kolonialis Barat Kristen dengan Muslim Moro itu, akhurnya terbawa hingga sekarang setelah Pilipina merdeka, dan sebahagian besar warganya menjadi Kristen sejak mereka dijajah oleh Portugis dan Spanyol.

Ancaman Disintegrasi

Ancaman disintegrasi dalam suatu negara juga berpotensi menjadi penyebab konflik antara etnis dan antar agama.   Misalnya saja kita sebut konflik antara su ku Arab dan suku Kurdi di Irak.  Wrga Arab di Irak tidak memberikan hak-hak kebangsaan sepenuhnya kepada suku Kurdi di Irak, karena takut akan terjadinya, pemisahan wilayah dan membentuk negara Kurdi tersendiri di bagian utara Irak.   Begitupun halnya Turki, dengan alasan yang sama dengan Irak, maka pemerintah Turki tidak memberikan hak politik yang adil kepada suku Kurdi, karena dipandang sebagai gerakan Separatis yang ingin berpisah dari Turki.  Dalam keadaan seperti itu, komunitas yang minroitas selalu menjadi warga negara kelas dua.

Hal demikian juga terjadi di China, etnis-etnis minroitas, yang kenyataannya juga berbeda keyakinan dengan warga China mayoritas, mereka memperoleh perlakukan yang idak adil, karena dipandang sebagai komunitas separatis yang ingin mendirikan negara merdeka.  Lebih parahnya lagi, karena pemerintahan China yang berideologi Komunis itu tidak erasa bertanggung jawab untuk melindungi umat beragama.  Nasib itulah yang dialami oleh etnis Muslim Uighur di bagian utara China.  Sementara itu, etnis-etnis yang beragama Islam dan Kristen, yang dipandang tidak mungkin melakukan gerakan separatis, karena sudah berbaur dengan etnis China mayoritas, sekarang telah mendapat perlakukan yang baik dari pemerintah China.

Sebenarnya, masalah separatisme ini pula yang menghantui Indonesia, sehingga hubungan tidak harmnis antara sebahagian warga Papua dengan pemerintah masih belum dapat dipadamkan sama sekali.

Lobbi Komunitas Tertentu

            Dalam suatu negara selalu terjadi tarik ulur kepentingan etnis-etnis atau umat beragama yang berbeda.  Kita sebut saja Amerika Serikat,  yang warga-negaranya beragam etnis dan agama.  Penganut Kristen merupakan mayoritas di antara semua agama di AS.  Tapi etnis Yahudi, lebih menguasai perekonomian negara tersebut ketimbang penganut agama lain, termasuk umat Islam pendatang dari Asia, khususnya negeri-negeri Arab.  Walaupun konstitusi Amerika menjamin kehbebasan beragama, dan negara tidak akan turut campur dalam soal agama warganya, tetapi kaum Yahudi mempunyai kepentingan lain.  Yahudi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika untuk menekan umat Islam Amerika agar kepentingan Yahudi internasional tidak terganggu. Hal itu dimaksudkan agar negara Israel, yang selalu berperang dengan negara-negara Arab sekitarnya, tetapi mendapat bantuan Amerika.  Yahudi juga berupaya agar pemerintah Amerika selalu curiga terhadap umat Islam  Amerika, jangan sampai mereka memberikan bantuan dana kepada pejuang-pejuang Palestina.

By Hamka Haq Posted in KULIAH

POLITIK MAYORITAS-MINORITAS DI INDONESIA

POLITIK MAYORITAS-MINORITAS DI INDONESIA

Kondisi Obyektif:

  1. A.   Aspek Kependudukan:

–      Dipandang dari aspek kependudukan,  peneggunaa terminologi mayoritas-minoritas mengacu ke realitas etnis dan agama yang disandang masyarakat.  Bahwa ada etnis tertentu yang karena jumlahnya banyak, maka disebut sebagai etnis mayoritas, sedang yang lainnya disebut minoritas.   Secara nasional, etnis Jawa merupakan etnis mayoritas di atas etnis-etnis lainnya yang minoritas.

–      Demikian pula, dari aspek agama, bahwa penganut agama tertentu yang jumlahnya banyak disebut sebagai mayoritas, dan yang lainnya disebut minoritas.   Secara nasional, umat Islam merupakan mayoritas di atas umat agama lainnya yang minoritas.

 

  1. B.   Aspek Kewilayahan:

–      Dari segi politik, besar-kecilnya jumlah populasi, bak dari segi etnis maupun agama, tidak dapat menjadi pertimbangan mutlak, tanpa melihat realitas kewilayahan.   Sebab, dalam bernegara dan bermasyarakat, faktor wilayah merupakan salah satu pilar terbentukknya sebuah komunitas atau negara.   Boleh jadi, sekelomppok kecil masyarakat yang berstatus minoritas, memiliki kekuatan politis karena mereka mendiami dan menguasai wilayah yang luas.

–      Sejarah pendirian Negara Republik Indonesia, dengan dasar negara Pancasila (minus Piagam Jakarta), adalah karena pertimbangan kewilayahan tersebut, bahwa komunitas kecil dari bagian Timur Indonesia (wilayah yang luas) keberatan dan tidak akan bergabung dalam RI, jika tujuh kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) tidak dihapus.  Maka demi tegaknya RI yang baru saja diproklamirkan, aspirasi masyaralat dari bagian Timur Indonesia itu harus diperhatikan dan dipenuhi.

Landasan Konstitusi:

–      Sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia) mengharuskan segenap warga negara mengutamakan persatuan kebangsaan di atas segalanya.  Persatuan dalam arti sebenarnya, hanya dapat dibangun jika dikotomi mayoritas-minoritas dihilangkan dalam interaksi sosial politik di tengah masyarakat.

–      Persatuan kebangsaan menjadi kokoh jika segenap warga negara merasa sama di depan hukum dan pemerintahan, sehingga tak satupun kelompok (etnis dan agama) yang merasa istimewa di atas yang lainnya dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Perhatikan bunyi UUD 1945 berikut:

BAB X
WARGA NEGARA

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXI
AGAMA

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Agama dan Politik:

  1. A.   Fungsi Negara:

 

–      Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Republik Indonesia, bukanah negara agama. Artinya, Negara tidak berdasar pada ideologi agama (Islam), dan tidak ada agama yang menjadi agama negara.

–      Dengan demikian, semua umat beragama sama statusnya dalam negara, pemerintahan dan di depan hukum, tanpa melihat status mayoritas-minoritas.

–      Negara harus melindungi setiap umat beragama untuk melaksanakan agamanya dalam keadaan aman dan nyaman.

  1. B.   Hubungan Antarumat Beragama: 

1)    Persaudaraan kebangsaaan:

–      Pembauran:  Warga negara yang beraneka ragam etnis dan agamanya, secara konstitusional hendaknya berbaur dalam kehidupan bermasyarakat tanpa sekat-sekat etnis dan agama.   Segenap kebijakan politik harus mendukung pembauran tersebut, tanpa melepaskan ciri khas kebhinnekaan mereka.

–      Bakti sosial bersama:  Berbaur idak hanya dalam pergaulan fisik, tetapi juga menyatukan cita-cita memajukan dan mencerdaskan bangsa.  Dengan kesadaran seperti itu, maka warga negara (segenap umat beragama) dapat membangun kerjasama dalam berbagai bidang untuk menyejahterahkan rakyat.

2)    Paradigma Kemaslahatan Manusia

–      Syiar Agama bukan arogansi

Dalam mengamalkan agama, setiap warga negara menghindari sikap persaingan / kompetisi dengan umat agama lain.  Tidak perlu ada rasa kebanggaan dan arogansi terhadap umat agama lain.

 

–      Syiar agama untuk moralitas (shaleh pribadi):

 

Masing-masing umat beragama menjalankan agamanya dengan tujuan pembinaan internal prbadi untuk memperoleh akhlak yang baik.  Baik buruknya suatu agama/keyakinan diukur dari budi pekerti umatnya dan kemaslahatan yang dilahirkan, sehingga umat beragama berlomnba untuk berbuat kebajikan.

 

–      Penghayatan agama secara kemanusiaan:

Bahwa semua agama mempunyai ajaran yang sama tentang perlunya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial bagi manusia.

Untuk mewujudkan semuanya, umat beragama bersatu, bahu membahu, untuk mewujudkannya, demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

–      Penafsiran Ajaran secara Konstruktif:

 

Ajaran agama perlu ditafsirkan secara konstruktif untuk kemaslahatan bersama.  Misalnya=

Jihad diartikan sesuai artinya yang asli, yakni bekerja keras untuk kebaikan bersama, bukan perang untuk kebinasaan bersama.

Ukhuwah Imaniyah (dalam Al-Qur’an) sebaiknya diartikan sebagai persaudaraan antara sesama orang-orang beriman kepada (Ketuhanan Yang Maha Esa), ketimbang diartikan hanya persaudaraan intern umat Islam.

By Hamka Haq Posted in KULIAH

POLITIK MAYORITAS DAN MINORITAS DALAM ISLAM

POLITIK MAYORITAS DAN MINORITAS DALAM ISLAM

 

Konsep Ahlu Kitab

Dalam teks Al-Qur’an, umat agama lain dibedakan dalam dua macam, yakni kaum musyrikin (politeisme) dan Ahlu Kitab (penganut kitab suci) yaitu Yahudi dan Nashrani (Kristen). Bahkan ada komunitas penyembah Dewa yang diberi nama “Shabiin”, yang secara semantik sangat dekat pada kata Shiva atau Shiwa (salah satu nama Dewa dalam agama Hindu).  Jika demikian, maka Hindu dan Budha pun termasuk Ahlu Kitab, apalagi memang mereka memiliki kitab suci sendiri.   Perhatikan ayat-ayat (Q.S.al-Baqarah [2]: 62),  Q.S.al-Hajj [22]: 17,  (Q.S.al-Bayyinah [98]: 6), (Q.S.Ala Imran [3]: 113), (Q.S. Ala Imran [3]: 199)., (Q.S.al-`Ankabut [29]: 46).

Nilai Kesetaraan istilah “Ahli Kitab” adalah:

(1)   Tidak ada diskriminasi dalam penggunaan istilah tersebut, baik untuk ummat Yahudi, Nasrani, ataupun agama monoteosme lainnya, tanpa melihat mayoritas-minoritas.

(2)   Istilah “ahli Kitab” menghargai semua agama selain Islam, walaupun jumlahnya minoritas;

(3)   Karena itu istilah ahlu kitab tidak mengandung diskriminasi sosial di kalangan warga negara (masyarakat, terlepas dari jumlah mayoritas – minoritas.

(4)   Dengan demikian, seperti nyang dicontohkan dalam sejarah Nabi, umat Islam dan umat lainnya, semua disebut sebagai ummah, dengan maksud bahwa mereka adalah satu kesatuan sosial yang seharusnya membaur dan hidup dalam kebersamaan (lihat Piagam Madinah).

(5)   Pada prinsipnya Islam mengajarkan bahwa nilai universal agama, khususnya agama monoteisme itu hanya satu dan bersumber dari Allah SWT. Dengan demikian umatnya pun seharusnya diikat dalam satu rasa persudaraan jika mereka hidup dalam suatu kekuasaan negara.

(6)   Terminologi “Ahli Kitab”, dapat diperluas mencakup semua agama monoteisme seperti Hindu, Budha, dan sebagainya — juga QS 2 : 62; QS 5 : 69; QS 22 : 17

Ummah:

Di zaman Nabi SAW, istilah ummah dipakai merujuk kepada kaum Msulimin, Yahudi, dan lain-lainnya.  Dengan demikian dapat dipahami bahwa ummah:

(a)   Meliputi kaum Muslimin secara khusus sebagai satu umat tersendiri yang menjadi warga negara Madinah.

(b)   Melncakup umat Yahudi secara khusus sebagau satu ummat tersendiri yang juga menjadi warga negara Madinah.

(c)   Demikian juga penganut agama-agama lain juga masing-masing merupakan umat.

(d)   Dapat juga dipahami sebagai gabungan semua umat beragama di zaman itu sebagai ummah yang bersatu dalam wadah negara Madinah.

Dzimmiy (Ahl al-Dzimmah):

Istilah “Ahl al-Dzimmah” (komunitas yang dilindungi), nanti berlaku efektf setelah Rasulullah SAW wafat dan kekuasaan beralih ke Khulafa al-Rasyidin. yang dapat dipahami sebagai berikut:

(1)     Istilah  dzimmiy yang di zaman Nabi mempunyai arti umum, yakni non Muslim, menjadi konsep khusus di zaman Khilafah yang berarti non Muslim yang “dilindungi” keselamatannya oleh pemerintahan Islam.

(2)     Makna baru itu timbul sebagai akibat ekspansi politik khilafah, yang menyebabkan sejumlah wailayah non Muslim jatuh ke dalam kekuasaan Khilafah, yang memberi jaminan keselamatan hidup non Muslim asalkan patuh pada khilafah.

(3)     Di sinilah berawal istilah dzimmiy  itu dikaitkan dengan minroitas, sebab pada kenyataannya wilayah non Muslim yang ditakulkkan itu, dengan sendirinya menjadi bahagian minoritas dalam wilayah semesta kekuasaan Khilafah.

(4)     Meskipun demikian, kaum dzimmiy yang membaur dengan umat Islam, dan berkontribusi untuk pembangunan negara dengan membayar jizyah (pajak), tetap bebas menjalankan agamanya dan dijamin keselamatannya oleh Negara Khilafah.

(5)     Pembayaran pajak bukan diskriminasi, sebab mereka dibebaskan dari pembayaran zakat yang hanya diwajibkan di kalangan Muslim.

 

Kemanusiaan Yag Berketuhanan:

Kepercayaan kepada Tuhan YME membawa konsekuensi bahwa ajarannya tentang kemanusiaan itu satu dan universal untuk semua manusia, tanpa membedakan agama, etnis, budayanya. Konsekuensinya adalah:

(1)    Kesatuan Ajaran-Nya (dan oleh karenanya menolak dengan tegas sektarianisme agama atau etnis atau apapun yang biasanya kelompok mayoritas menguasai minoritas);

(2)    Kesatuan manusia sebagai hamba Tuhan (dan karenanya menolak rasialisme minoritas dan mayoritas);

(3)    Kesatuan sumber nilai otoritas, kekuasaan, dan kedaulatan Tuhan, yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata manusia sebagai Khalifah-Nya, melalui musyawarah untuk mufakat (sehingga minoritas dan mayoritas tidak berhaap-hadapan untuk saling menglahkan)

Demokrasi Berketuhanan (Teodemokrasi)

Alasan Pihak yang Menolak Demokrasi:

  1. Banyak pemikir Islam yang menolak konsep demokrasi, dengan alasan bahwa demokrasi sebagai kedaulatan rakyat adalah bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan.  Pemikir-pemikir yang teosentristik itu, yang kebanyakannya mengutip pandangan dari pemikir yang sama pada abad pertengahan, menilai bahwa pengakuan akan kedaulatan manusia merupakan pelanggaran akidah.  Menurut mereka jika manusia memiliki kedaulatan, berarti ia berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, sebagai satu-satunya kedaulatan yang diakui dalam teologi Islam.
  2. Mereka yang menolak demokrasi, juga menilai demokrasi itu adalah produk peradaban sekuleris yang sangat berbahaya terhadap Islam.  Berbarengan dengan itu pula, jargon-jargon penolakan kerasnya terhadap demokrasi semakin marak dengan menjadikan paham sekulerisme sebagai musuh utama.  Apalagi, dalam kurun waktu yang sama, dunia Islam memang sedang berhadap-hadapan dengan segala konsep dan perilaku yang berbau Barat yang merupakan sumber konsep demokrasi moderen.  Maka lengkaplah sudah, kebencian dan penolakan keras terhadap demokrasi itu, di samping karena menggunakan ukuran-ukuran teologis versi mereka, juga karena benturan pergerakan politik dan sosial budaya dari zaman ke zaman, yang dalam kurun waktu yang lama melibatkan dunia Barat dan dunia Islam berhadap-hadapan penuh kecurigaan.
  3. Sementara, dalam konteks otoritas kebenaran, para pengingkar demokrasi itu juga memberi alasan bahwa kebenaran tidak berdasarkan otoritas manusia, tetapi berdasarkan otoritas wahyu.  Kedaulatan dan kebenaran tidak ditentukan oleh angka-angka yang berkaitan dengan jumlah manusia tetapi oleh otoritas normatif firman-firman Tuhan.  Pokoknya, dengan alasan-alasan di atas, mereka benar-benar menjadi anti demokrasi, sekaligus juga anti Barat.  Pemikiran demikian, kalau mau jujur, adalah lebih mencerminkan sikap eksklusif berdasarkan paradigma fanatisme, ketimbang upaya dialogis untuk membangun kebersamaan dalam peradaban baru.

 

Alasan Menerapkan Demokrasi

  1. Demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan rakyat, hendaknya jangan diperhadapkan dengan kedaulatan Tuhan, sebab rakyat atau manusia ini juga ciptaan Tuhan.  Sebagai ciptaan Tuhan, maka kedaulatan manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkehidupan yang layak.
  2. Bertolak dari kedaulatan Tuhan Yang Mahatunggal,  maka dipahami bahwa kedaulatan manusia adalah bahagian dari kedaulatan, kebijakan dan kewenangan Tuhan yang dilimpahkannya kepada manusia.  Dalam kerangka inilah Tuhan memberikan hidayah, kecerdasan akal dan segala potensi lainnya kepada manusia.  Inilah arti sebuah akidah bahwa manusia adalah Khalifah Tuhan di muka bumi.
  3. Dalam menyelesaikan segala problem kehidupannya, manusia harus menggunakan segenap potensi pemberian Tuhan kepadanya.  Problem-problem kehidupan yang tak dapat diselesaikan secara pribadi, harus diselesaikan melalui musyawarah.  Musyawarah tidak lain adalah praktik demokrasi dalam Islam, sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya adalah bahagian dari ajaran Islam.  Praktik musyawarah (demokrasi) pernah dijalankan oleh Nabi SAW dan Al-Khulafa al-Rasyidun di zamannya.  Di zaman moderen, demokrasi kemudian dirumuskan dan dipraktikkan oleh masyarakat Barat, disesuaikan dengan kondisi kekinian mereka.  Sementara dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep dan praktik demokrasi tenggelam sirna dalam dunia Islam, akibat kentalnya nepotisme dalam pemerintahan khilafah dinasti Abasiyah dan Umayah, dan di sejumlah kesultanan kecil yang lahir sesudahnya.
  4. Memang benar, bahwa kedaulatan transenden adalah milik Tuhan,  tetapi ketika kedaulatan Tuhan akan dilaksanakan di muka bumi, maka ia harus diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan (kedaulatan) manusia yang menyejarah.  Sekali lagi, makna kedudukan manusia sebagai Khalifah Tuhan, ialah kedaulatan Tuhan terlaksana dan membumi, diselenggarakan dalam bentuk kedaulatan manusia yang menyejarah dan membudaya pada ruang dan waktu dalam sebuah negara.  Maka, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi untuk menunjuk siapa pengganti beliau mempimpin umat.  Untuk mengatasinya, musyawarah (demokrasi) merupakan keniscayaan dalam memilih Abu Bakar sebagai Khalifah yang meneruskan kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah SAW.
  5. Demikian pula, otoritas kebenaran syariah adalah secara mutlak berada pada kewenangan Ilahi, bukan pada kewenangan manusia.  Tetapi ketika kebenaran wahyu akan dilaksanakan di tengah masyarakat manusia yang beragam aspirasinya, maka dibutuhkan metode penerapan yang disepakati oleh mereka.  Proses untuk meramu kesamaan aspirasi itu adalah musyawarah, yang tidak lain adalah sebuah bentuk demokrasi.  Dengan begeitu, kebenaran wahyu dapat terbumikan  di tengah masyarakat.  Ini sekaligus berarti bahwa demokrasi justru merupakan bahagian dari pelaksanaan wahyu Tuhan, bukan merupakan penghalang syariat Tuhan.
  6. Untuk menentukan aspirasi mana yang lebih pantas diterima dalam membumikan kedaulatan Tuhan dan kebenaran ajaran-Nya, tentu saja ukuran angka mempunyai peranan penting.   Tidak salah jika dikatakan bahwa mungkin agama Islam-lah yang pertama-tama memberi tempat bagi keabsahan angka-angka sebagai pembenaran ajaran syariat.  Dalam hukum Islam (ushul fikih), kita mengenal ijma (kesepakatan orang banyak) sebagai sumber ketiga sesudah Al-Qurán dan Al-Sunnah.   Hukum yang berdasar pada ijma` dipandang lebih kuat dan lebih layak diamalkan ketimbang hukum menurut perorangan.  Dalam ilmu hadits, kita mengenal istilah mutawatir (hadits yang perawinya lebih banyak) dipandang lebih sahih dan lebih layak diamalkan ketimbang hadits ahad yang hanya diriwayatkan perorangan.  Dalam fikih dan tafsir kita mengenal istilah jumhur (sejumlah besar mujtahid dan mufassir) yang pendapatnya lebih kuat ketimbang mujtahid perorangan.   Di hadapan pengadilan, kesaksian orang banyak lebih shahih daripada kesaksian perorangan.  Semua ini membuktikan bahwa pemakaian angka-angka sebagai alat ukur kebenaran (yang mirip dengan voting dalam demokrasi moderen) telah merupakan tradisi dalam khazanah peradaban hukum Islam.

KESIMPULANNYA

Maka, orang yang memahami dan menerima khazanah historis Islam di atas, akan pasti berkesimpulan bahwa sebenarnya demokrasi itu lebih dahulu eksis dalam teologi dan hukum Islam, dan karena itu bukan produk yang asing dari peradaban Islam.  Kalau boleh dikatakan, para pemikir di Barat hanyalah sebagai perumus ulang demokrasi yang kini ditawarkan kembali ke dunia Islam, setelah masyarakat Islam sendiri melupakan bahkan kadang membenci tradisinya itu.

By Hamka Haq Posted in KULIAH