RENUNGAN BAGI BANGSA YANG BERKEADABAN

DARI EMBER BOCOR SAMPAI SPRINDIK BOCOR

Oleh: Hamka Haq

Warga menyiramkan air pada kobaran api yang membakar rumahnya dengan menggunakan ember

Warga menyiramkan air pada kobaran api yang membakar rumahnya dengan menggunakan ember

Pada lokasi kebakaran di negeri antahberantah yang padat penduduk, sangat sulit trjangkau mobil DAMKAR.  Maka warga pun di sana berinisiatif memadamkan api dengan menggunakan sejumlah Ember berisi air, yang diantar secara berantai.  Tapi tiba2 saja Ember2 yang digunakan itu bocor,dan yang lainnya pecah. Maka idealnya warga harus mencari Ember yang utuh lagi tdk bocor/pecah.   Nmun dalam keadaan panik seperti itu, jalan keluarnya ialah menempelin ember2 bocor itu, agar masih bisa dimanfaatkan maksimal.

Warga rupanya tidak mau ambil pusing berdiskusi lama, mereka pun sepakat menempel ember bocor itu, ketimbang mencari ember yang belum tentu siap, sementara kobaran api semakin mengganas. Memang, Sangat tdk bijak jika dalam keadaan kepepet seperti itu, waktu habis utk diskusi soal Ember bocor, lalu melupakan kobaran api yang semakin dahsyat.  Prinsipnya ialah Jika kobaran api itu dpt dipadamkan dengan ember bocor, itu jauh lebih baik, ketimbang tidak ada ember sama sekali, sebab yang penting apinya harus padam, agar rumah-rumah warga terselamatkan.

Analogi di atas dapat digunakan untuk memahami dan menyikapi kasus spirindik bocor di tengah dahsyatnya korupsi di negeri tercinta Indonesia.  Alih-alih memghabiskan waktu mendiskusikan sprindik bocor, alangkah baiknya bangsa kita fokus brantas KOBARAN KORUPSI yang semakin dahsyat, ketimbang berdiskusi dan salah-menyalahkan adanya spirindik bocor.  Sebab yang penting ialah korupsi harus diberantas, untuk menyelamatkan kekayaan negara, dan duit rakyat jelata.

Tidak mustahil sprindik bocor itu justru akan dimanfaatkan untuk jedah agar kasus-kasus korupsi yang mega-raksasa dan dahsyat terlupakan dan akan dipetieskan.  Naudzu billah……

Pemberantasan Korupsi jauh lebih pentng ketimbang sprindik bocor

Pemberantasan Korupsi jauh lebih pentng ketimbang sprindik bocor

Advertisements

PANCASILA, AJARAN AGAMA-AGAMA

Beraudiensi dgn Syekh Tantawi, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan Pancasila merupakan Pancaran Syariat Islam,

Beraudiensi dgn Syekh Sayid Tantawi, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan Pancasila merupakan Pancaran Syariat Islam (2004)

Setelah mengamati akhir-akhir ini, sudah banyak aktifis yang terang-terangan mempertentangan Pancasila dan agama, khususnya agama Islam, maka terasa perlu merilis dengan mengedit seperlunya bahagian awal dari Bab Pertama isi buku Islam Rahmah untuk Bangsa (terbitan Rakyat Merdeka Books, 2008), karya Prof.Dr. Hamka Haq, MA

PANCASILA, AJARAN AGAMA-AGAMA

Masalah yang selalu hangat dibicarakan menyangkut umat beragama di Indonesia ialah hubungan timbal balik antara agama dan Pancasila sebagai dasar negara.   Masalah ini terutama diungkit-ungkit oleh orang yang selalu mempertentangkan antara agama (Islam) dan Pancasila.  Barangkali mereka lupa bahwa segenap kandungan Pancasila adalah ajaran agama-agama, atau bagi Islam merupakan pancaran syariat Islam.  Hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut.

Dimulai dari persoalan bahwa kandungan Pancasila adalah bermuatan religius, yang tentu saja merupakan ajaran Tuhan, dan keterlibatan manusia dalam penyusunannya hanya sebatas merumuskan kalimat-kalimatnya.  Teks Pancasila dirumuskan oleh pendiri Republik, yang berawal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  Namun, jika direnungkan secara mendalam, makna Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat transendental.  Sebut saja kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Mahaesa”, adalah mengandung keharusan bangsa Indonesia untuk beriman kepada Tuhan.  Siapakah yang mensyariahkan keharusan beriman kepada Tuhan?; siapa pula yang menciptakan naluri manusia untuk mengakui adanya Tuhan?.  Dalam agama-agama monoteis, diajarkan bahwa manusia diciptakan bersama nalurinya untuk beriman, kemudian Tuhan menurunkan agama kepada manusia sebagai pedoman beriman pada-Nya.  Jadi jelas, keharusan beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi  pemikiran filosof manapun, melainkan berasal dari ajaran Tuhan yang sesuai dengan naluri universal manusia.

Karena itu, Pancasila merupakan bentuk pengamalan agama dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, mengamalkan nilai-nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan Pancasila.  Maka untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen, mustahil tanpa memandangnya berasal dari nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia.

Pancasila memang bukanlah satu agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia.  Pancasila adalah anak kandung dari budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah menjadikan agama sebagai etosnya.  Karena itu, tak ada jalan untuk melepaskan Pancasila menjadi sekuler, sebab hal itu berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya.   Sebaliknya pula, tak ada jalan untuk menjadikan agama tertentu sebagai tafsir Pancasila, apalagi sebagai pengganti Pancasila, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah menjadi jati diri kendonesiaan kita.

Pancasila digagas untuk kesejahteraan rakyat.  Jika Pancasila diawali dengan sila Ketuhanan, maka ia diakhiri dengan sila Keadilan Sosial.  Dua sila tersebut diantarai dengan tiga sila lainnya, yakni: sila Kemanusiaan, sila Persatuan (kebangsaan) dan sila Kerakyatan (demokrasi).  Semua itu berarti bahwa pengamalan sila Ketuhanan harus menitik beratkan pada persaudaraan kemanusiaan, persatuan kebangsaan, demokrasi, keadilan dan kemakmuran rakyat.  Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan eksklusif agamanya sendiri.  Umat beragama harus mengamalkan nilai-nilai universal agamanya yang toleran.

Bagi umat Islam, contoh paling tepat ialah sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengutamakan nilai universal Islami ketimbang simbol tekstual agama, demi perdamaian dan kebersamaan.  Coba ingat, ketika beliau melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah, hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy terhadap tulisan Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim) pada awal naskah perdamaian.  Tak ada sahabat yang berani menghapus Basmalah, simbol Islam yang amat sakral itu.   Namun, demi perdamaian maka Nabi  meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, yang dapat diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi solusi rahmatan lil-alamin untuk perdamaian tersebut.

Dalam konteks kebangsaan kita, sikap Nabi itulah yang diteladani oleh pendiri negara, ulama dan generasi Muslim angkatan 1945 sehingga merestui dihapusnya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” digantikan dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa.  Kalimat singkat ini menghargai pluralitas agama di Indonesia, dengan bertumpu pada nilau kemanusiaan, yang jauh dari egpoisme eksklusifistik.  Egoisme dalam beragama sangatlah berbahaya bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebab membuat kaum minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Kekhawatiran terhada hal itulah, sampai Bung Karno memperingatkan dalam pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945:

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa.  Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”……”Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban.  Apakah cara yang berkeadaban itu?  Ialah hormat menghomrati satu sama lain.[1]

Sunnguh besar jasa generasi Muslim angkatan 45,  yang merestui penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta, sebagai bukti mereka telah mengawali tonggak persaudaraan kebangsaan.  Memang, sungguh luar biasa dan mempesona pula, kelahiran negara Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke.  Bayangkan, hamparan wilayah yang terhimpun dari ribuan pulau dengan laut yang demikian luas, jumlah penduduknya yang demikian banyak (sekarang lebih 230 juta jiwa), dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa.  Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa sedemikian raksasa kecuali atas kesadaran bersama sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Maka untuk kepentingan nasional ke depan, para ulama, lembaga pesantren, ormas dan aktifis Islam tak dapat lepas dari tanggung jawab historis menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Ingatlah betapa sulitnya jihad perjuangan melawan kolonial Belanda, dengan segala pengorbanan jiwa, harta, darah dan air mata dari pendahulu kita.  Perjuangan mereka harus dilanjutkan dalam wujud jihad baru yakni kerja keras untuk kesejahteraan, bukan jihad menebar fitnah dan konflik untuk kesengsaraan yang tiada habisnya bagi bangsa kita.

Kini, andil yang terpenting umat Islam ialah menegakkan risalah Islamiyah yang rahmah dan ramah demi keindonesiaan yang berbhinneka.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di negeri ini, yakni mengamalkan nilai universal Islam untuk perdamaian menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan).  Belajarlah dari sejarah Nabi SAW; beliau tidak egois; beliau tidak eksklusif; beliau mengutamakan perdamaian ketimbang simbol agama.  Jadikanlah beliau sebagai panutan untuk memenuhi panggilan Tuhan,:“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” Q.S.al-Ahzab (33): 21.

Dalam rangka itulah, para pemimpin Islam seharusnya berupaya meneransformasi nilai keislaman yang relevan dengan kondisi dan kekinian bangsa.  Meneransformasi makna jihad dari perang angkat senjata dan bom, ke jihad persatuan dan bekerja keras membangun negeri.  Kalau di zaman penjajahan dahulu, ayat-ayat jihad selalu saja berkonotasi perang, meriam, pengeboman, gerilya dan pasukan berani mati, maka di zaman kekinian orientasi jihad bukan lagi perang.   Kini dan ke depan, jihad dan dakwah Islam hendaklah bermakna kebersamaan dan kerja keras memakmurkan bangsa.

Sebab, jika jihad masih saja dimaknai perang seperti zaman penjajahan, maka dikhawatirkan sebahagian generasi kita akan melampiaskan semangat perangnya untuk menzalimi bangsanya sendiri.  Buktinya, anak-anak muda pelaku pengeboman di Bali, pengeboman gereja, hotel dan kedutaan besar negara sahabat adalah terinspirasi oleh makna jihad yang berkonotasi perang.   Jihad, yang dalam bahasa Arab bermakna kerja keras, seharusnya dikembalikan kepada maknanya yang asli itu, yakni: bersungguh-sungguh bekerja keras untuk kesejahteraan; bukan perang untuk kesengsaraan.

Pada umumnya, mereka yang enggan mengartikan jihad dengan kerja keras, adalah pemikir dan aktifis yang menghianati komitmen generasi Muslim angkatan 45 terhadap ideologi Pancasila; mengabaikan realitas bangsa yang plural dan menginginkan secara sepihak cita-cita Negara Islam yang eksklusif.   Cita-cita kenegaraan tersebut selalu diklaimnya sebagai teladan dari Rasulullah SAW.   Padahal, teori kenegaraan yang mereka tawarkan sangat berbeda dengan praktik yang pluralis toleran dari Rasulullah SAW di Madinah.   Mereka bahkan melupakan Negara Nabi, kalau bukan mengingkarinya; padahal tradisi pluralis toleran dari Rasulullah itulah yang seharusnya diteladani dalam hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang multi agama.

Ironisnya, yang mereka tawarkan justru praktik kenegaraan di bawah khilafah-khilafah pasca Rasulullah SAW.  Padahal, praktik khilafah itu terjadi ketika pluralitas masyarakat Madinah telah berubah besar-besaran, baik di era Khulafaur Rasyidin maupun era Dinasti Umayah dan Dinasti Abasiyah, diawali dengan terjadinya eksodus kaum Yahudi dan Kristen dari Madinah sepeninggal Rasulullah SAW.   Negara Madinah, yang di zaman Rasulullah SAW didiami secara damai oleh penduduk multi etnis dan multi agama di bawah konstitusi “Piagam Madinah” yang disusun bersama non Muslim, akhirnya  berubah menjadi negeri yang berpeduduk hampir 100 % Muslim di era Khulafa al-Rasyidin.  Piagam Madinah yang menghargai pluralitas pun ditinggal, tidak lebih dari sebuah dokumen historis, yang tidak diberlakukan dalam sejarah panjang khilafah Islam.  Kini, saatnya model Negara Nabi yang menghargai pluralitas itu diaktualkan kembali di negara Republik Indonesia, yang masyarakatnya juga pluralis, bukannya model khilafah pasca Rasulullah yang hanya cocok untuk negara yang 100% penduduknya Muslim.

Maka sejalan dengan semangat Piagam Madinah di era Rasulullah masa silam, pendiri Republik Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui eksistensi semua agama, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan yang toleran.  Baik Piagam Madinah di zaman Nabi, maupun Pancasila di zaman Indonesia merdeka, semuanya bernilaikan Islam Rahmatan lil-‘alamin, yakni ajaran agama yang toleran dan pluralis.

Dalam kaitan ini, penulis memiliki pengalaman berikut.  Pada awal Januari 2004, penulis mendampingi sebuah Tim Pengkajian Syariat Islam, yang diterima oleh Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Tantawi.  Tim tersebut menanyakan bagaimana pandangan Syekh al-Azhar tentang Pancasila.  Beliau pun balik bertanya tentang arti Pancasila.  Setelah tim menjelaskan makna satu-persatu sila, maka beliau pun menyatakan bahwa keseluruhan isi Pancasila itu adalah pancaran syariat Islam.  Karena itu dasar negara Republik Indonesia katanya sudah mencerminkan syariah dan telah berisikan nilai Islam.  Maksudnya, walaupun bukan syariah formal, tetapi Pancasila telah mengandung spirit syariat Islam, yang dalam istilah hukum Islam disebut ruh al-tasyri.

Pendapat Syekh al-Azhar tersebut sama persis dengan visi Bung Karno ketika mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, untuk kembali ke UUD 1945, yang pada butir terakhir konsiderannya menyatakan: “bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22  Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945”.  Bung Karno memahami substansi syariat Islam dalam arti jiwa, nilai, spirit Islam rahmatan lil alamin, yang akan membawa Muslim Indonesia sebagai pelopor kehidupan beragama yang berkeadaban, yaitu ramah, toleran dan tidak egois, menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.   Wallahu a’lam bi al-shawab

Diterima pula oleh Mufti Agung Mesir, Syekh DR. Ali Jumu'ah, beliau mengeluarkan Fatwa tentang Bank Konvensional itu Halal (2004)

Diterima pula oleh Mufti Agung Mesir, Syekh DR. Ali Jumu’ah, beliau mengeluarkan Fatwa tentang Bank Konvensional itu Halal (2004)


[1]Soewarno, dkk., Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah, Kurusus dan Kuliah, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), h.  22.

KARIR PEREMPUAN TIDAK HANYA DI RUMAH

Presiden Megawati bersama PM Pakistan Nusrat Bhutto, dua pemimpin dari negeri Muslim

Presiden Megawati bersama PM Pakistan Nusrat Bhutto, dua pemimpin dari negeri Muslim

KARIR PEREMPAN TIDAK HANYA DI RUMAH

Oleh: Hamka Haq

Telah lebih dari spuluh abad pemahaman keislaman sangat didominasi oleh kultur bangsa Arab, yang salah satu cirinya ialah patriarkial, bahwa segenap aspek kehidupan bertumpu pada keistimewaan kaum laki-laki.  Padahal sesungguhnya Islam bukanlah penganut patriarkial, bukan pula matriarikail, tetapi memadu antara keduanya (bilateral) atau bersifat parental.   Selama kurun waktu yang panjang itu, status dan karir perempuan dibatasi oleh tembok rumahnya sendiri.  Bahwa perempuan haurs menjadi ibu rumah tangga dan tidak boleh meninggalkan rumahnya, demi melayani suami dan mengasuh anak-anaknya. Pemahaman seperti ini dominan bernuansa Budaya Patriarkial bangsa Arab, padahal semangat keadian Islam tidak demikian.  Berikut ini, saya akan kutipkan buku Islam Rahmah untuk Bangsa, karya saya sendiri, pada Bab VIII Kedailan Gender, bagian C dan D berbicara soal pendidikan perempuan dan hak menjadi pemimpin.

Pendidikan Perempuan

Menyangkut pendidikan, syariat Islam pun menekankan kesetaraan dalam hadits Nabi: “Thalab al-`ilm faridat `ala kulli muslim”[1] (mencari ilmu pengetahuan adalah wajib hukumnya atas setiap Muslim) tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.  Hadits ini jelas menekankan kewajiban menuntut ilmu itu atas kaum perempuan seperti halnya kaum laki-laki.  Karena itu, perempuan mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam arti luas.

Di zaman Nabi dan Sahabat, sejumlah perempuan memiliki kecerdasan dan keahlian tertentu.  Aisyah RA isteri Nabi, sebagai contoh, banyak membantu penyebaran ajaran Islam, karena keluasan ilmu dan kecerdasannya.  Bahkan sepeninggal Nabi, Aisyah menjadi guru besar, yang banyak fukaha dari kalangan sahabat berguru padanya dan menerima haditsnya.

Maka, adalah keliru sekali, pendapat yang menyatakan bahwa akal kaum perempuan itu lemah, sehingga tidak dapat menyamai laki-laki dalam soal kecerdasan.  Kalau saja pendapat ini benar, maka dampak negatifnya luar biasa terhadap keabsahan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.  Sekian banyak hadits yang menjadi pegangan kaum Sunni akan mengalami dekonstruksi besar-besaran, karena semua hadits dari Aisyah terpaksa diragukan validitasnya, dengan alasan bahwa daya intelektualitas Aisyah itu lemah.  Sesungguhnya, pandangan yang meremehkan intelektualitas perempuan seperti itu tidak berlandaskan pada dalil yang kuat, baik pada sains dan teknologi maupun pada ajaran agama.  Dalam tradisi keagamaan, terbukti Aisyah RA sendiri punya kecerdasan dan menjadi salah satu sumber utama sunnah Rasulullah SAW bagi kaum Sunni.

Hak Menjadi Pemimpin

Dalam Al-Qur’an, ada ayat yang dipahami sebahagian ulama sebagai dasar kepemimpinan kaum laki-laki.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]:  34).

Ayat ini sebenarnya tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki.  Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu.  Ayat tersebut hanya menegaskan dua alasan utama, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, ketimbang perempuan yakni: pertama, adanya keunggulan sumber daya (SDM),  yang ketika itu pada umumnya masih milik kaum laki-laki.  Kedua,  ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih berada pada kaum laki-laki, sehingga mereka menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban moderen, ternyata dua alasan penting di atas juga sudah dimiliki kaum perempuan.  Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai sejumlah perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki.  Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan.  Tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, bahkan banyak dijumpai menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, mereka tidak keberatan jika dipimpin dan dibiayai oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas memperkuat alasan untuk memberi peluang bagi kaum perempuan menjadi pemimpin.  Sebenarnya Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan.  Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu.  Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram. Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah menjadi pemimpin karena dua hal yakni:  (dzat syarfin wa malin) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi.  Dengan begitu, Khadijah RA memenuhi dua syarat utama untuk jadi pemimpin seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34.  Khadijah RA, pun dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Pemimpin Perempuan), dan menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan.  Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits yang menjadi pegangan utama kaum Sunni.  Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang pernah berbuat haram.

Kepemimpian perempuan yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW hanyalah kepemimpinan seperti Raja yang berkuasa absolut.  Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa putri Kaisar Persia diangkat menjadi Kaisar berkuasa absolut di negeri itu, maka beliau menyatakan sebagai berikut:

لما بلغ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال   لن يفلح  قوم ولوا أمرهم امرأة

Ketika sampai kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia telah mengangkat puteri Kaisar menjadi Kaisar mereka, maka beliau bersabda: tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (negara) nya di bawah (Kaisar) perempuan.[2]

Tapi kepemimpinan perempuan yang konstitusinal / tidak absolut, tidak dilarang secara mutlak, seperti dalam konteks republik moderen yang membagi kekuasaan menjadi tiga macam menurut teori trias politika, yakni eksekutif (pemerintahan), yudikatif (kehakiman) dan legislatif (parlemen).  Dengan demikian, perempuan menjadi Presiden, Ketua Mahkamah Agung, atau Ketua Parlemen (DPR), semuanya tidak haram, karena kekuasaannya tidak absolut.  Khusus Presiden, atau Gubernur, atau Bupati dan Walikota, hanya berkuasa pada aspek pemerintahan di bawah kontrol Parlemen dan Kehakiman.

Alasan lain bolehnya kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya perintah Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di lingkungan pemukimannya, sebagai berikut:

أن نبي الله  صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة[3]

Bahwa Nabi SAW bersabda: Marilah kita menziarahi perempuan yang syahidah ini (Ummu Waraqah), beliau mengizinkannya untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu.

 

Dalam kitab Subulu al-Salam bahkan tegas disebutkan:

 

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk negerinya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.

Artinya, dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.

Alasan yang lebih penting lagi ialah kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an.  Bahwa Ratu Balqis, meskipun awalnya tidak beriman, tetapi kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai sosok perempuan yang berhasil memimpin dan memakmurkan negerinya.  Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Ratu Balqis tidak berkuasa absolut, tetapi sangat demokratis, selalu bermusyawarah dengan para staf dan bawahannya.  Pada akhirnya Ratu Balqis yang diakui keberhasilannya memimpin itu menjadi Ratu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman.  Sebelum beriman saja, Ratu Balqis mampu memimpin dan memakmurkan negerinya, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman.  Mustahil Al-Qur’an memuat kisah Ratu Balqis yang sukses kalau memang pemimpin perempuan itu haram. Hal ini dikisahkan dalam.  Al-Qur’an, S. al-Naml, [27]:  22-44.         Wa ‘llahu a’lam bi al-Shawab.

 

Al-Jauhariyah, Rektor Perempuan pertama di Saudi Arabiah, sejak tahun 2007

Al-Jauhariyah, Rektor Perempuan pertama di Saudi Arabiah, sejak tahun 2007

Cut Nyak Dien, Pemimpin dan Pejuang Perempuan dari Serambi Mekah Aceh

Cut Nyak Dien, Pemimpin dan Pejuang Perempuan dari Serambi Mekah Aceh

 

 


[1]Hadits ini dikutip oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Abu Abdillah al-Qurthubiy dalam Tafsir Al-Qurthubiy, (Qahirah: Dar al-Syab`b, 1372 H), Juz VIII, h. 295.

[2]Lihat dalam Al-Bukhary, Shahih al-Bukhariy, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaishar (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah,  1987 / 1407), Juz 4, h. 1610.

[3] Lihat dalam Ibn Khuzaymah, Shahih Ibnu Khuzaimah, (Beyrut: al-Maktabat al-Islamiy, 1970 / 1390), Juz III, h. 89, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz III, h. 130, ‘Awnu al-Ma`bud, Juz II, h.212 dan 225, Subul al-Salam, Juz II, h. 35, sebagaimana terhimpun dalam CD Room Al-Maktabat al-Alfiyah li al-Sunnat al-Nabawiyah.

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI SURUT?

Merespon maraknya pemberitaan soal korupsi dalam sepekan terakhr, terutama setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ditahan KPK,

Sumber: daftartutorial.com

Sumber: daftartutorial.com

saya posting kembali naskah menyangkut korupsi yang telah dimuat di harian REPUBLIKA tanggal 5 Januari 2012, sebagai berikut:

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI  SURUT

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai “budaya”, apakah benar korupsi itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun bebas “budaya” korupsi, atau setidaknya menurunkannya?.

Suatu budaya tumbuh dari kebiasaan di tengah masyarakat.  Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah dibiasakan terus menerus, atau dibiarkan mentradisi  tanpa upaya menghentikannya.  Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh seekor  binatang; ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan.  Baginya hal itu merupakan kebiadaban, kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita.  Tapi bagi kita yang non vegetarian, memotong hewan bukan kebiadaban, melainkan hal yang wajar-wajar saja, sebab hal itu sudah merupakan tradisi lingkungan sejak kecil, bahkan kadang menjadi kebanggan tersendiri memotong banyak hewan untuk perjamuan pernikahan, atau sebagai korban di hari lebaran.  Maka sesuatu yang sifatnya tabu bagi sebahagian orang dapat berubah  jadi ‘budaya’ kebanggaan setelah melalui proses pembiasaan.

Mungkin analoginya tidak pas, tetapi perumpamaan di atas sedikit banyak membantu kita memahami mengapa perilaku koruptor semakin menjadi-jadi di negara kita,  bahkan sudah menjadi mafia tak kenal malu lagi, malah terkadang jadi kebanggaan tersendiri.  Aneh rasanya kalau dikatakan korupasi jadi kebanggan, tapi hal ini benar-benar nyata.  Pernah di beberapa tahun silam, seorang koruptor baru saja bebas dari penjara di Jakarta, kemudian para keluarga, dan sahabat-sahabatnya di pemerinatahan daerah, melakukan penjemputan meriah di Bandara Hasanuddin Makassar, diantar masuk ke ruang VIP milik Pemda setempat di atas lapisan karpet merah, bak seorang menteri atau pahlawan yg dinanti-nantikan pengagumnya.  Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk pembiaran, sehingga korupsi itu seolah sudah menjadi “budaya” bahkan  “kebanggaan” baru bagi sebagian anak bangsa.

Untuk memberantas korupsi agar tidak menjadi salah satu jenis keragaman “budaya” yang dibanggakan, maka banyak hal yang harus dilakukan terutama dilihat dari aspek moralitas bangsa kita sendiri.  Sebut saja faktor kemiskinan atau mental kemiskinan.  Bahwa  “kemiskinan itu akan mudah membawa seseorang pada kekufuran (pembangkangan aturan)”,  demikian hadis Nabi.  Seorang miskin, yang tidak tahu berbuat apa lagi untuk dapat makan di hari itu, rela atau tidak rela, terpaksa melanggar aturan, mencuri sebiji kakao, atau sebuah kapuk, ataukah sebuah semangka, yang menurut hukum, perbuatan itu kriminal dan jaksa pun menuntut di pengadilan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara sekitar 5 tahun.  Kedengarannya amat berat, dan sangat tidak adil, tapi begitulah tuntutan jaksa harus sesuai aturan, dan hakim pun jika memutus perkara harus sesuai aturan.  Prosedur hukumnya sesuai aturan karena pada saat jaksa mengajukan tuntutan begitupun ketika hakim menjatuhkan putusannya, mereka tidak terpengaruh oleh situasi apapun, atau mereka tidak bermental miskin.  Pada saat itu, polisi, jaksa dan hakimnya tidak memposisikan dirinya sebagai orang miskin yang mengharapkan imbalan dari siterhukum agar hukumannya berkurang.  Jadi karena menghadapi orang miskin, biasanya aparat penegak hukum tidak “bermental miskin”.

Berbeda pada kasus lain, yang di dalamnya “mental kemiskinan” biasanya melanda sebahagian orang yang sudah kaya raya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.   Pejabat yang bertugas di tempat basah, yang sehari-harinya bergelimang dengan uang, atau disibukkan membuat kebijakan tentang keuangan, biasanya digoda oleh mental kemiskinan, sehingga atas kesadaran sendiri, melakukan manipulasi dan korupsi.

Mental kemiskinan yang dapat melanda pejabat dalam posisi itu antara lain menggunakan kewenangannya membuat kebijakan yang menyimpang aturan, untuk mengemis imbalan milyaran rupiah dari orang yang diuntungkannya; ini biasa terjadi dalam hubungan antara legislator (DPR / DPRD) dan pihak eksekutif (pemerintah).  Atau membuat kalkulasi anggaran yang menyimpang dari harga sebenarnya di lapangan; hal ini terjadi dalam hubungan pimpinan proyek dengan rekanannya dari kalangan kontraktor atau leveransir.  Atau melakukan tindakan meringankan orang lain dari beban pajak dengan imbalan milyaran rupiah.  Atau dalam kaitan antara narapidana yang  berduit dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim yang bermental miskin, akan melahirkan banyak markus (makelar kasus) bahkan menciptakan mafia pelanggaran hukum yang semakin menggurita.  Dan masih banyak lagi pola hubungan seperti itu yang menggoda aparat hukum dan sang koruptor melakukan transaksiya.

Semua bentuk korupsi dan pelanggaran hukum itu terjadi, yang melibatkan oknum aparat penegak hukum  sendiri adalah karena, sekali lagi, adanya pembiaran sampai korupsi menjadi kebiasaan.  Tahun ini (2011), Gayus yang sudah jelas-jelas terdakwa korupsi pajak, sempat pergi ke Bali, Macau dan Singapura misalnya, tidak lain karena adanya pembiaran itu.  Maka Gayus pun diberi keistimewaan, apalagi aparat yg bermental miskin di sekitarnya itu menerima ‘sedekah’ dari Gayus, ibaratnya mereka gembira diberi hadiah oleh sang ‘majikan’ yang bernama Gayus.  Kita berharap pada tahun 2012, para penegak hukum membuang “mental miskin”nya , agar korupsi yang memalukan itu tidak dibiarkan terjadi lagi.

Sejalan dengan hal di atas, pokok persoalan yang kedua ialah masih belum maksimalnya negara menyejahterahkan rakyat.  Akibatnya, bukan hanya orang miskin yang tergoda mencuri demi sesuap nasi, tetapi aparat negara yang gajinya pun masih rendah tergoda melakukan korupsi.  Negara belum manjalankan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Negara baru memberi kesejahteraan kepada segelintir konglomerat dalam negeri dan manca negara.  Maka jangan diherankan jika aparat negara bahkan aparat penegak hukum pun berlomba mencari sumber nafkah baru yang bernama korupsi, terutama mereka yang sudah ketularan “mental miskin”.

Hal tersebut akan terus berlangsung menggerogoti kekayaan negara, apalagi masyarakat melihat bahwa hukuman koruptor di Indonesia relatif ringan dibanding negara lain. Di sini koruptor tidak merasa jera, ruangan tahanannya bisa dilengkapi ac, kulkas, televisi dan seluler, bisa berwisata ke Bali, Makau dan Singapura, bisa lepas dari penjara dalam waktu yang singkat karena alasan sakit, belum lagi tiap momen nasional mereka dapat remisi.  Beda dengan manca negara, misalnya Cina yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, sehingga pejabat-pejabatnya berpikir seribu kali utk korupsi.  Dengan demikian uang negara bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, ibarat air yang mengalir tanpa kebocoran di mana-mana, mampu membasahi seluruh permukaan tanah Cina.  Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Cina semakin mantap, dan tak akan terkena dampak krisis ekonomi Amerika dan Eropa.

Jadi, untuk membendung laju terjadinya korupsi tahun 2012, minimal ada empat langkah yang harus ditempuh, yakni pertama: menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor.  Tidak cukup dengan hukuman sekian tahun, apalagi diselingi remisi, tetapi harus dengan penjara seumur hidup, kalau bukan hukuman mati seperti di Cina.  Langkah yang kedua ialah, KPK dengan kepemimpinan yang baru, bersama semua lembaga negara dan pemerintahan yang terkait, harus secara adil dan komprehensif, tidak tebang pilih dalam upaya menjerat para koruptor  di negeri ini.  Ketiga, para institusi penegakan hukum, KPK, polisi, kejaksaan dan pengadilan secara simultan bersama masyarakat menciptakan budaya malu melakukan korupsi, menghentikan pembiaran terjadinya korupsi berulang-ulang sehingga korupsi benar-benar tidak menjadi kebiasaan dan jenis budaya baru bangsa Indonesia.  Dan yang keempat ialah, memaksimalkan fungsi negara mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.  Meskipun tidak ada jaminan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta pendapatan pegawai negara yang memadai, korupsi akan berhenti, tetapi setidaknya dorongan melakukan korupsi akan berkurang, insya Allah.  Wallahu a’lam bi al-Shawab

Sumber: kompasiana.com

Sumber: kompasiana.com

BETULKAH PERAYAAN MAULID ITU BID’AH?

Dzikir Akbar dalam rasngka Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Klaten, dihadiri oleh Bupati dan sejumlah Habib

Dzikir Akbar dalam rasngka Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Klaten, dihadiri oleh Bupati dan sejumlah Habib

BETULKAH PERAYAAN MAULID ITU BID’AH?

Saya pernah dengar, ada ustadz Wahhabi yang adalah pendukung utama dari salah satu partai Islam, beliau mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa alasannya?   Alasan dia mengharamkan Perayaan Maulid Nabi, karena Nabi sendiri tidak melakukannya, sehingga dianggap bid’ah dhalalah.  Lalu dia mengutip hadits Nabi yang berbunyi: “kullu bid’ah dhalalah wa kullu dhalalah fi al-nar”, setiap bid’ah itu sesat, dan setiap kesesatan akan ke neraka!!!.  Dia pun memperkuat alasannya dengan hadits riwayat Muslim berbunyi: “man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun”, barang siapa yang mengada-ada sesuatu dalam urusan (agama) kami ini, maka perbuatannya itu tertolak”

Sepintas ustadz yg mengharamkan maulid itu lebih alim dan lebih memahami hukum Islam, padahal ia justru membuka kmiskinan ilmunya tentang ushul fiqhi.  Dalam ushul fiqhi (metodologi hukum) Islam, perbuatan secara garis besar dibagi dua: ta’abbud (ibadah) dan ta’aqqul (muamalah /duniawi).  Ta’abbud yaitu ibadah murni (ibadah mahdha), harus 100% (sepenuhnya) dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah diatur secara lengkap dalam syariat (shalat, zakat, puasa dan haji).  Karena itu haram hukumnya untuk meng-ada2, menambah atau mengurangi pelaksanaan ibadah tersebut diluar ketentuan syariat.

Misalnya, pernah ada shahabat yg berpuasa sambil berjemur di terik matahari, Nabi melarangnya karena perbuatan berjemur di terik matahri bukan bahagian dari puasa.  Tidak pernah ada ketentuan dalam syariat bahwa berjemur itu menjadi bahagian dari puasa. Karena itu, berjemur di terik matahari hanya merupakan inovasi sendiri dari sahabat yang bersangkutan, dengan niat agar puasanya afdhal, padahal tindakannya tersebut adalah bid’ah dhalalah. Maka Nabi melarangnya.  Itu sekadar contoh.

Sementara itu, ta’aqqul, menyangkut soal duniawi, semua dpt dilakukan menurut pikiran, kecuali hal2 tertentu saja yg dilarang syariat.  Pikiran dapat digunakan seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan duaniawi, sebab syariat hanya memberikan ketentuan yang amat sedikit, dan terbatas.  Nabi bersabda: antum a’lam bi umur dinyakum (kamu sekalian lebih tahu urusan duniamu sendiri).  Jual beli misalnya, kita dibolehkan memikirkan dan melalkukan cara apa saja yang bermanfaat, sepanjang tidak merupakan riba, atau memperdagagkan khamar dan babi.

Di luar perbuatan di atas, terdapat perbuatan yang tidak merupakan ibadah mahdhah, tapi juga bukan muamalah duniawi, namun dapat menunjang ibadah mahdha.  Perbuatan semacam itu biasanya dikategorikan mashlahah, misalnya:  Percetakan Al-Qur’an, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi karena menunjang tegaknya aqidah dan ibadah, bahkan muamalah duniawi maka iapun disebut mashlahah.

Demikian juga halnya, bahwa Nabi SAW tidak pernah mempringati hari maulidnya, namun tak dapat dipungkiri peringatan maulid sangat menunjang penegakan aqidah dan ibadah, serta muamalah duniawi secara benar, maka peringatan maulid itu pun tergolong mashlahah.  Dalam ushul fiqhi, peringatan maulid dipandang sejalan (washf munasib) dengan salah satu tujuan pokok mashlahat yaitu: hifzh al-din, memelihara agama.  Jika upaya memelihara tegaknya agama itu wajib hukumnya menurut mashlahah, berdasarkan banyak dalil dalam Al-Quran dan Hadits Nabi, maka peringatan maulid menjadi bahagian dari kewajiban itu, walaupun tidak disebut dalam satu dalil apapun.

Kaedah Fiqhi mengatakan: ma la yatimm al-wajib illa bih, fahuwa wajib, apa saja yg turut menyempurnakan suatu kewajiban maka ia pun wajib.  Maka peringatan maulid tidak dapat sama sekali disebut bid’ah, apalagi bid’ah dhalalah, karena bid’ah semacam itu hanya berlaku untuk ibadah mahdhah yang diubah-ubah /ditambah-tambah, sedangkan peringatan maulid tidak menjadi ibadah mahdhah.  Sebagian ulama  justru menamai peringatan Maulid sebagai Bid’ah Hasanah, upaya inovatif yg bermanfaat.  Namun istilah yang lazim sebenarnya dalam ushul fiqhi untuk hal-hal semacam ini ialah mashlahah mursalah. Wallahu A’lam bi al-shawab.

Abu al-Waleed Ibnu Rusydi, Filosof dan Faqih Islam, penulis buku Bidayatul Mujtahid

Abu al-Waleed Ibnu Rusydi, Filosof dan Faqih Islam, penulis buku Bidayatul Mujtahid

AJARAN ISLAM TENTANG AHLU KITAB DAN MUSYRIKIN

Ketika berkunjung ke Bangkok tahun 2011, sempat ke Wat Bowon, tempat pendidikasn para Bikhu, berpose bersama dgn Bikhu asal Indonesia di Pasramannya

Ketika berkunjung ke Bangkok tahun 2011, sempat ke Wat Bowon, tempat pendidikasn para Bikhu, berpose bersama dgn Bikhu asal Indonesia di Pasramannya

Tulisan di bawah ini diambil dari Bab VI buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA karya: Prof.DR.Hamka Haq, MA

Bab VI

SYARIAH DI TENGAH PLURALITAS AGAMA

A. Sikap Dasar Syariah terhadap Umat Agama Lain

Dalam teks Al-Qur’an, umat agama lain dibedakan dalam dua macam, yakni kaum musyrikin (politeisme) dan Ahlu Kitab (penganut kitab suci) yaitu Yahudi dan Nashrani (Kristen). Bahkan ada komunitas penyembah Dewa yang diberi nama “Shabiin”, yang secara semantik sangat dekat pada kata Shiva atau Shiwa (salah satu nama Dewa dalam agama Hindu).  Jika demikian, maka Hindu dan Budha pun termasuk Ahlu Kitab, apalagi memang mereka memiliki kitab suci sendiri.   Perhatikan ayat-ayat berikut ini:

  • ·     إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S.al-Baqarah [2]: 62).

  • إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi-in, orang-orang Nashrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan tersendiri di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Q.S.al-Hajj [22]: 17)

  • ·     إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia (Q.S.al-Bayyinah [98]: 6)

  • لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada umat yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (Q.S.Ala Imran [3]: 113).

  • ·     وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu, dan yang diturunkan kepada mereka dengan berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya (Q.S. Ala Imran [3]: 199).

  • ·     وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu mendebat Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri (Q.S.al-`Ankabut [29]: 46).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, Al-Qur’an menegaskan bahwa dari kalangan Ahlu Kitab, ada yang beriman dan ada pula yang kafir.  Berbeda dengan kaum musyrikin (politeisme), ataupun paganisme, menurut Al-Qur’an, mereka adalah kafir secara mutlak.

Inti persoalannya ialah batasan Ahlu Kitab, karena sebahagian ulama mendefinisikan Ahlu Kitab hanya untuk kaum Yahudi di era Nabi Musa AS, dan kaum Kristen di era Nabi Isa AS, atau sebelum konsep tirinitas diformalkan di kalangan Kristen.  Pendapat yang kuat sebenarnya ialah yang mendefinisikan Ahlu Kitab secara mutlak untuk kaum Yahudi dan Kristen sebagaimana adanya di zaman Nabi Muhammad SAW, yang justru trinitas telah menjadi keyakinan umum kaum Kristen.  Alasannya, bahwa kaum Kristen Najran yang pernah bertamu kepada Nabi Muhammad SAW sudah menganut trinitas, bahkan menghargai pula Nabi Muhammad SAW sebagai putera Tuhan, walau Nabi SAW menolaknya.  Mereka disambut oleh Nabi dan para sahabatnya dengan ramah dan diterima di Masjid Nabawi (Tafsir Al-Qurtubi, Juz IV, h. 4).  Hal itu karena konsep terinitas mereka tetap dalam bingkai monoteisme sebagai Ahlu Kitab, bukan politeisme seperti yang dianut kaum musyrik jahiliyah bangsa Arab.

Bertolak dari itu, penganut Hindu dan Budha yang merupakan bahagian dari kaum Shabiin, mereka pun dapat dikatagorikan Ahlu Kitab, karena di samping punya kitab suci tersendiri, juga keyakinan trimurti mereka masih dalam bingkai monoteisme, tidak sama dengan kepercayaan politeistis.

Adapun keyakinan trinitas Kristen dan trimurti Hindu, dalam konteks monoteisme, adalah pemahaman mereka bahwa Tuhan Yang Mahaesa mempunyai tiga dimensi sifat dalam keesaan-Nya.  Mungkin hal ini dapat dianalogikan dengan penamaan Tuhan dalam Islam sebanyak 99 nama (bahkan ada yang menyebut 100 nama), tanpa keluar dari konsep tauhid.

Status Dzimmi

Dalam terminologi fiqhi (fikih) klasik, umat agama lain disebut dzimmi (ذمي), yang diartikan sebagai umat yang hidup bersama dengan umat Islam dalam suatu pemerintahan dan negara yang melindungi keamanan mereka; bebas dari kewajiban militer dan zakat, namun wajib membayar pajak (jizyah).  Pengertian dzimmi seperti ini, tidak berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, dan nantilah berlaku di zaman penaklukan wilayah oleh pemerintahan politik Islam, yang berlangsung secara besar-besaran sejak zaman Al-Khulafau al-Rasyidun, kemudian dimapankan pada zaman Dinasti Umayah dan Abasiyah sesudahnya.

Ketika terjadi penakluklan politik di zaman tersebut, umat agama lain diberi alternatif oleh Khalifah, yakni memeluk Islam atau tetap dalam agamanya dan bersedia hidup damai bersama dengan umat Islam di bawah khilafah (pemerintahan) Islam.  Mereka yang tetap pada agamanya, hidup damai dan memperoleh jaminan keamanan, itulah yang disebut kaum Dzimmi.  Dengan statusnya sebagai Dzimmi, berarti mereka adalah umat yang takluk di bawah kekuasaan politik Islam, dan merupakan warga negara kelas dua.

Rasulullah SAW tidak memperlakukan umat agama lain seperti itu ketika beliau memimpin negara Madinah.  Sebab, meskipun pemerintahan berada di tangan Rasulullah SAW, namun umat agama lain diposisikan sebagai warga negara yang sama statusnya dengan kaum Muslimin, bukan warga negara kelas dua.  Artinya, hubungan antara umat agama lain dan umat Islam di Madinah bukan karena proses penaklukkan.  Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah ke Madinah bukan untuk menaklukkan penganut agama lain di negeri itu.  Justru, beliau bersama umat Islam diundang berhijrah dan diterima secara damai oleh segenap masyarakat, termasuk oleh umat agama lain yang telah berabad-abad sebelumnya bermukim di Madinah.

Karena itu, keberadaan umat agama lain di Madinah bukan karena belas kasih kaum Muslimin memberi tempat dan melindungi mereka, melainkan justru Yatsrib (Madinah) adalah negeri mereka sendiri sejak dahulu kala.  Mereka pun turut merestui kehadiran Rasulullah SAW bersama kaum Muslimin di Madinah.  Umat agama lain, dengan keadaannya seperti itu, tidaklah disebut Dzimmi, tetapi dikatagorikan sebagai kelompok al-mu`ahidun atau ahl al-mitsaq[1] yaitu golongan yang terikat perjanjian damai dengan Muslim dalam suatu negeri bersama.  Itulah sebabnya, dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW bersama mereka itu, umat agama lain selalu disebut sebagai ummah (umat) yang disamakan dengan umat Islam.  Dalam Piagam tersebut juga diatur bahwa mereka (warga Madinah yang beragam agamanya) harus saling melindungi, bahu membahu menghadapi musuh bersama.  Maka sekali lagi, hubungan antara Nabi SAW, Muhajirin dan umat agama lain di Madinah jauh sama sekali dari pengertian saling menaklukkan antara mereka.

Rasulullah SAW memang pernah memberikan petunjuk memperlakukan umat agama lain, yang jika kasusnya berbeda dengan yang ada di Madinah.  Terhadap umat agama lain yang berada di luar Madinah, yang meronrong negara Madinah dan tidak bersedia hidup damai dengan warga Madinah, mereka menjadi musuh bersama.  Ketika mereka mengalami penaklukan politik, mereka diberi sejumlah alternatif pilihan, salah satu di antaranya ialah tetap menganut agamanya dan tetap berdiam di negerinya, namun mereka harus membayar jizyah (pajak). [2]  Jizyah dimaksudkan sebagai partisipasi dalam belanja negara, seperti pula umat Islam membayar zakat.  Mereka itulah yang kemudian disebut Dzimmi, sesuai dengan definisinya dalam sejumlah buku fikih.

Untuk Indonesia, nenek moyang bangsa ini telah berada sejak dahulu kala dan hidup di nusantara ini, yang adalah negeri mereka sendiri.  Kemudian penganjur Islam datang tidak sebagai penakluk, tetapi dengan cara damai berdagang dan berdakwah, sehingga sebahagian generasi bangsa ini pun menganut Islam.  Sebahagian lagi kemudian menganut Kristen setelah bangsa Portugis dan Belanda (VOC) beroperasi; yang lainnya tetap menganut Hindu dan Budha, dan selebihnya masih tetap pada kepercayaan lama yang politeis.  Semua hidup berdampingan secara damai dan punya hak yang sama di negeri mereka sendiri, rumah besar yang bernama Indonesia Raya.

Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial Inggeris, Belanda dan Jepang, semua warga bangsa (dengan keberagaman agama) bersatu padu berjuang memerdekakan bangsa ini.  Karena itu, kasus umat beragama di Indonesia persis sama dengan kasus di negara Madinah ketika Rasulullah memimpin negara itu, yakni semua umat beragama memiliki hak yang sama sebagai warga negara, tanpa perbedaan antara mayoritas dan minoritas.

Karena hak, kewajiban dan kedudukan mereka adalah sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segenap umat beragama di Indonesia, disebut sebagai kelompok al-mu`ahidun atau ahl al-mitsaq, di bawah payung konstitusi (Pancasila) yang mempersatukannya sebagai bangsa dan keluarga besar Indonesia Raya.  Mereka sama-sama berhak dan berkewajiban untuk membangun dan membela negara, seperti pula praktik warga negara Madinah di bawah payung Piagam Madinah; bahwa Muslim dan umat agama lain saling melindungi dan bersatu membela negara.

Karena itu, ketentuan fikih klasik mengenai kaum Dzimmi (kaum yang dilindungi) tentu saja tidak relevan dan tidak berlaku untuk kasus umat beragama di Indonesia.  Sebab, berdasarkan Pancasila, yang sejalan dengan semangat Piagam Madinah konstitusi Rasulullah, umat agama lain diakui eksistensinya sebagai umat yang sama derajatnya dengan umat Islam, dan tidak dikategorikan Dzimmi.

Sekedar ilustrasi, penulis kutipkan pasal-pasal (24,25,37 dan 38) dari Piagam Madinah[3] yang semangatnya sejalan dengan ideologi Pancasila sebagai jembatan emas bagi persatuan lintas agama sebagai berikut:

Pasal  24. “Kedua pihak: Kaum Muslimin dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.”

Pasal 25: “Sebagai satu kelompok , Yahudi Bani `Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin.  Kedua pihak memiliki agama masing-masing.  Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing.  Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggunng oleh diri dan warganya sendiri.”

Pasal 37: “Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing.  Kedua belah pihak akan membela satu dengan  yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui Piagam Perjanjian ini.  Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.”

Pasal 38: “Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya.  Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.”

Jizyah (Upeti)

Pemungutan jizyah dari kalangan Dzimmi yang diatur dalam fikih klasik, hanyalah dikenakan kepada mereka yang pernah melawan negara, sebagai jaminan untuk setia kepada negara dan pemerintahan (khilafah) Islam yang melindunginya.  Karena itu, mereka yang hidup damai dengan Muslim sejak awal di negerinya, tidak dibebani jizyah, karena mereka bukanlah Dzimmi yang terlibat perang.  Pokoknya, semua yang tidak terlibat perang secara langsung, dibebaskan dari jizyah, termasuk anak-anak, perempuan dan orang jompo.[4]  Demikian pula para petani dan peternak yang bekerja profesional tanpa ikut campur dalam soal perang, menurut Imam Ahmad berdasarkan riwayat dari Umar RA, juga tidak dikenakan jizyah[5]

Pemungutan jizyah (pajak) di zaman Rasulullah, nanti berlaku  pada tahun 9 H (sekitar setahun sebelum beliau wafat), yang dipungut dari kaum Najran, sebagai kelompok pembayar jizyah pertama dari luar Madinah.  Namun, ada yang menilai bukan jizyah, tetapi sejatinya adalah sumbangan (infaq) dari kaum Kristen Najran.  Begitu pula jizyah tidak dipungut dari umat Kristen Arab Bani Taghlab, kecuali sedekah sukarela; mereka hidup bersama kaum Muslimin, dan bebas menjalankan kegiatan sosial agama mereka.[6]

Sama halnya riwayat tentang Arab Kristen dari Bani Tanukh dan Bahra, menyebut bahwa Umar RA mengayomi mereka dengan baik, tanpa memungut jizyah, kecuali sedekah sukarela.  Karena mereka membayar sedekah, maka kaum fakir miskinnya pun berhak memperoleh bahagian dari sedekah itu, berdasasrkan hadits Nabi tu`khaz min aghniyaihim wa turaddu `ala fuqaraihim (sedekah itu dipungut dari orang kaya dan dikembalikan kepada fakir miskin mereka).[7]

Singkatnya, Islam menghendaki komitmen kebersamaan antarumat beragama, persaudaraan yang damai dan saling melindungi, tanpa saling menyusahkan.  Untuk hal ini, Khalifah Umar RA pun berwashiat agar kelak Khalifah penggantinya tetap mengayomi dan memperlakukan dengan baik umat agama lain.:

عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ[8]

Dari Umar R.A, ia berkata: “Dan aku washiatkan hak kaum yang dilindungi Allah dan Rasul-Nya (Dzimmi), yaitu dikukuhkannya perjanjian (damai) bagi mereka, dan mereka dibela dari belakang, dan mereka tidak dibebani selain yang disanggupinya”.

B. Jiwa dan Kehormatan Umat Agama Lain

Umat agama lain dalam masyarakat dan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, memperoleh hak perlindungan (jaminan) kehormatan dan keselamatan jiwa, seperti kaum Muslimin. Rasulullah SAW pernah menyatakan, sebagaimana riwayat Al-Nasa’iy sebagai berikut:

أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذّمّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنّةِ وَإنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً».[9]

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang membunuh seseorang dari kaum dzimmi (umat agama lain), niscaya ia tidak mendapatkan harumnya sorga, dan (ketahuilah) harumnya sorga itu tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun”.

Jika mereka yang berstatus Dzimmi saja memperoleh perlindungan demikian, lebih-lebih lagi mereka yang tergolong muahidun yang statusnya kewarga-negaraannya sama persis dengan kaum Muslimin.

Bahkan mereka yang jelas-jelas berperilaku kurang sopan pun, tetap diperlakukan secara baik.  Suatu ketika sekelompok Yahudi menyapa Rasulullah SAW dengan ucapan: “al-samu `alaikum” (kebinasaan atasmu), maka Aisyah isteri Rasulullah SAW, langsung menjawab: `alaykum wa la`anakum  Allah wa gadhiba  Allah `alaykum (kebinasaan atasmu, dan semoga Allah melaknat dan memurkaimu).   Rasulullah SAW langsung menegur Aisyah, dengan bersabda :

قال: مهلاً يا عائشة, عليكِ بالرّفق, وإياكِ والعنفَ والفُحش. قالت: أولم تَسمع ما قالوا؟ قال: أَوَلم تسمعي ما قلتُ؟ ردَدتُ عليهم, فيُستجابُ لي فيهم, ولا يٌستجاب لهم فيّ».[10]

“Hai Aisyah, hendaklah kamu bersikap lembut bersahabat, jauhilah bersikap bengis dan keji”;  kata Aisyah: “Apakah Engkau ya Rasulallah tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?”   Rasulullah bersabda: “Apakah engkau hai Aisyah tidak mendengar ucapanku?;  Aku telah menjawab mereka, niscaya Allah mengabulkanku pada mereka, dan tidak mengabulkan mereka padaku”.  

 

Jiwanya Terlindungi dalam Masjid

Keselamatan jiwa dan kehormatan umat agama lain, lebih terjamin lagi ketika berada dalam masjid, untuk bermalam ataupun sekadar beristirahat.  Menarik sekali riwayat seorang musyrik (politeis) bernama Tsumamah bin Utsal, dari keluarga Bani Hanifah, yang menjadi tawanan perang.  Untuk melindungi keamanannya, ia pun dititip bermalam di masjid.  Ketika Rasulullah SAW membebaskannya, ia langsung tertarik pada Islam atas kesadarannya sendiri, karena merasa memperoleh perlakuan yang baik dari Rasul.[11]  Al-Syafi`iy menyatakan dalam Kitab al-Umm: “Jika kaum musyrik saja boleh bermalam di masjid, maka tentu demikian juga orang Muslim”.  Beliau berkata pula pada Al-Mukhtashar “tidak apa-apa seorang musyrik bermalam pada setiap masjid kecuali Masjid Haram di Mekah.[12]  Kalau kaum Musyrikin boleh bermalam atau istirahat dalam masjid, tentu lebih-lebih lagi kaum Ahlu Kitab penganut agama monoteisme (Yahudi, Kristen, Hindu dan Budha).

Sebaliknya, kaum Muslimin pun dihalalkan untuk bershalat di gereja (rumah ibadah Kristen) dan sinagog (rumah ibadah Yahudi), jika pemiliknya memberi izin.   Abu Musa al-Asy`ariy dan Umar bin Abdul Aziz pernah bershalat di gereja.  Al-Sya`biy, Atha` dan Ibnu Sirin, tidak menemukan larangan bershalat di gereja.  Menurut Al-Bukhariy:  “Ibnu Abbas pernah bershalat di gereja kecuali gereja yang terdapat di dalamnya patung-patung”.  Pernah pula Umar menerima surat dari Najran, bahwa orang-orang di Najran tidak menemukan tempat yang lebih bersih dan lebih bagus daripada gereja; maka Umar menulis kepada mereka: andhihuha bi main wa sidrin wa shallu fiha (bersihkanlah dengan air dan biji sidrah kemudian kamu bershalat di dalamnya).  Meskipun demikian, kaum Hanafiyah dan Syafi`iyah tetap memandang makruh bershalat di gereja[13], jika masih ada tempat lain yang dapat digunakan untuk bershalat.

C. Hukum Muamalah Ekonomi

Syariat Islam membolehkan bertransaksi ekonomi dengan umat agama lain, seperti halnya Nabi Muhammad SAW sering membeli barang dagangan orang Yahudi, khususnya makanan dan pakaian[14]  Salah satu hadits menyebut hal ini sebagai berikut:

حدّثني الأسودُ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اشتَرى من يَهودِيّ طعاماً إِلى أجلٍ معلوم, وارتَهَنَ منه دِرعاً من حَديد[15].

Telah memberitakan padaku Al-Aswad, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertangguh sampai waktu tertentu, dan menggadaikan dari padanya sebuah baju besi.

Demikian juga syirkah (perkongsian) dengan umat agama lain dan mengupah mereka dalam suatu pekerjaan profesional, semua dibolehkan syariah.  Rasulullah SAW, dalam perjalanan hijrah, mengupah seorang musyrik dari kalangan Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan.[16]  Selain itu,  syariah juga membolehkan mudharabah (memberi atau menerima modal) umat agama lain dalam suatu usaha bersama.[17]  Hanya saja, dalam syirkah atau mudharabah dengan mereka, hendaknya kedua pihak tidak memberlakukan riba, dan tidak memperdagangkan barang-barang yang diharamkan syariah.[18]

Umat agama lain juga berhak dan dibolehkan untuk meneruskan usaha ekonominya, termasuk memelihara babi dan menjual khamar untuk kalangan mereka; dan jangan heran, harganya pun boleh diterima dan digunakan oleh umat Islam.  Hal ini diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dengan berdasar pada praktik Umar bin al-Khaththab, asal saja penjualannya ditangani oleh mereka sendiri, kemudian kaum Muslimin menerima
harganya sebagai jizya ataupun sebagai `usyur (pajak persepuluhan) mereka.[19]

Dalam hal penguasaan tanah untuk pertanian, juga kedudukan umat agama lain sama dengan Muslim, masing-masing berhak menjadi pemilik dan penggarap.  Mereka juga sama-sama berhak mengolah tanah yang tak bertuan, kemudian memiliki tanah yang digarapnya itu.  Demikian pendapat Imam Ahmad , kaum Hanafiyah dan Malikiyah[20].

Lebih dari itu, dalam hukum kewarisan Islam, umat agama lain dapat memperoleh harta washiat, jika mereka terhalang memperoleh warisan. Hal ini akan diuraikan pada bahagian tentang warisan.

D.  Memperoleh Bahagian Zakat

            Pembahagian zakat, khususnya zakat mal disepakati untuk delapan golongan seperti disebutkan dalam (Q.S.al-Tawbah [9]: 60)., yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, yang dililit utang, sabilillah, dan aktifis sabilillah.  Bahkan berkembang pula faham bahwa zakat fitri yang asalnya diperuntukkan untuk fakir-miskin, juga seharusnya dibagikan kepada delapan golongan tersebut. Setidaknya demikian pandangan kaum Hanafiyah dan Hanabilah, yang kemudian dikutip oleh Sayid Sabiq, penulis kitab Fiqh al‑Sunnah.  Bahkan lebih dari itu, Al‑Zuhriy, Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Syabramah membolehkan zakat fitri dibagikan kepada umat agama lain berdasarkan pengertian umum dari ayat

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[21]

Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyenangi orang‑orang yang berlaku adil (Q.S.al-Mumtahanah [60]: 8)

Dalam hal ini, Syaikh `Ali Ahmad Al‑Jarjawiy, penulis kitab Hikmat al‑Tasyri’ wa Falsafatuh, juga membolehkan pembahagian zakat fitri kepada umat agama lain berdasarkan ayat di atas.  Namun, ia menegaskan bahwa zakat tetap diprioritaskan kepada orang‑orang Muslim, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “tu’khadz min aghniya’ihim wa turaddu `ala fuqara’ihim” (zakat dipungut dari orang‑orang kaya mereka, dan dkembalikan pula kepada orang‑orang  miskin mereka. [22]

Sejumlah pandangan di atas menunjukkan betapa ajaran sosial ekonomi syariah bertujuan menyejahterakan masyarakat luas, tidak bersifat eksklusif Muslim, tetapi mencakup segenap masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinannya.  Hal ini tidak lain dari makna syariah yang rahmah untuk semua manusia.

E. Umat Agama Lain dan Status Muallaf       

Pendapat yang membolehkan umat agama lain menerima zakat, berdasarkan Q.S.al-Mumtahanah [60]: 8 di atas, juga berdasar pada makna mu’allafatu qulubuhum (kaum mualaf) dalam Q.S.al-Tawbah [9]: 60.  Kata muallaf, yang biasanya diartikan sebagai orang baru masuk Islam yang perlu dirangkul agar imannya semakin mantap, dapat diperluas mencakup umat agama lain yang tak kalah pentingnya untuk dirangkul dalam suatu harmoni dan kedamaian bersama kaum Muslimin.[23]

Untuk itu, Rasulullah SAW pernah menghadiahkan sejumlah unta kepada seorang musyrik, bernama Shafwan bin Umayah; Beliau bersabda: “Ini bahagian untuk orang yang tak terancam ke fakiran“.  Shafwan yang menerima bahagian zakat itu pun berkata:  Demi Tuhan, Muhammad telah memberikan sesuatu untukku, padahal ia adalah orang yang paling kubenci; ia selalu memberi kepadaku sampai menjadi orang yang paling kucintai”.[24]

Ibn `Abbas juga meriwayatkan, bahwa sekelompok orang mendatangi Rasulullah SAW, yang jika memperoleh perlakuan yang baik, maka mereka memuji‑muji Islam, tetapi jika tidak diperlakukan dengana baik, mereka pun pasti mencela dan menjelek‑jelekkan Islam. [25]

Meskipun ada pendapat bahwa pemberian zakat kepada para mualaf, termasuk mualaf dari agama lain, telah dihentikan sejak zaman Khalifah Umar RA, namun mereka dibolehkan menerima hadiah selain zakat.  Rasulullah sendiri pernah memberikan hadiah kepada orang‑orang musyrik di perang Hunain, yang bersumber dari fay’ (pampasan perang) dan dari harta milik Nabi sendiri selain zakat.[26]

F. Kerjasama dalam Sosio Kultural

Sebagai seorang yang berasal dari keluarga politeis jahiliyah, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa bergaul dengan penganut agama lain.  Abu Thalib dan beberapa orang musyrik dari Bani Hasyim turut membantu Nabi bahkan memberikan banyak pengorbanan untuk suksesnya perjuangan beliau.  Abu Thalib, paman Nabi yang setia mendampingi dan membelanya, tetap menganut agama jahiliyah leluhur Quraisy, dan sampai akhir hayat tidak pernah menyatakan diri masuk Islam.  Hal ini berarti bahwa aktifitas keislaman terbuka bagi partisipasi umat agama lain sebagai manifestasi persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan.  Terlebih lagi, jika aktifitas keislaman yang dimaksud memberi manfaat untuk semua.

Seperti telah diungkap, bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar meminta bantuan seorang pemandu jalan profesional dari suku Bani Al-Dayl yang dalam hadits Bukhari disebut: wa huwa `ala dini Quraysy, (penganut keyakinan jahiliyah Quraisy).[27]  Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa untuk suatu keperluan strategis, Rasulullah tidak merasa canggung memperoleh atau meminta bantuan dari umat beragama lain, sepanjang orang itu profesional di bidangnya, jujur dan mau bekerjasama untuk perdamaian kemanusiaan.

Bekerjasama dengan umat agama lain dalam urusan duniawi, atas prinsip kekeluargaan seperti yang dicontohkan oleh Nabi di atas, bukanlah sinkretisasi iman, melainkan toleransi antarumat beragama.  Setiap agama pada prinsipnya memang tidak mungkin dipadu secara sinkretis, namun dengan ikatan persaudaraan, umat dari semua agama dapat bersatu dan berdamai dengan segala perbedaannya sebagai sebuah keluarga besar.  Maka, tatkala Nabi Muhammad SAW terharu mengingat mandiang Abu Thalib, pamannya yang musyrik dan berjasa besar dalam pembelaan Islam semasa hidupnya, tidaklah berarti beliau melarutkan keislamannya dengan agama jahiliyah Abu Thalib, pamannya itu.  Hal ini tidak lain dari empati kemanusiaan terhadap sesama manusia.

Prototipe hubungan antarumat beragama yang telah dicontohkan Rasulullah SAW mengambil bentuk lebih konkret lagi pada zaman keemasan sejarah Islam, yang pernah di raih di Bagdad di bawah dinasti Abasiyah.  Zaman keemasan yang berlangsung hingga tahun 1258 M itu, adalah ditandai dengan keterbukaan umat Islam bergaul dengan umat agama lain.  Peradaban zaman keemasan itu benar-benar dirancang secara cerdas, diawali dengan penerjemahan buku-buku filsafat dan sains yang berasal dari Yunani, Persia, India dan Cina.   Khalifah Al-Ma`mun mendirikan Lembaga Penerjemahan yang dikepalai oleh Hunain Ibn Ishaq seorang Kristen yang profesional di bidang bahasa.  Hunain pernah menyatakan bahwa: “Bagiku ada dua hal, yaitu agama dan profesi.  Agama saya mengharuskan berbuat baik walaupun kepada musuh, apatahlagi terhadap teman-teman kami.  Dan profesi saya adalah untuk kepentingan umat manusia“.[28]

Maka, adalah suatu keniscayaan untuk membangun kerjasama insaniyah, demi terwujudnya kemaslahatan dalam sebuah peradaban.  Untuk hal ini, yang penting ialah itikad kemanusiaan dan kemaslahatan, bukan karena latar belakang sesama agama.  Penganut agama lain pun dapat menempati kedudukan terhormat, seperti halnya Hunain Ibn Ishak, seorang Nasrani yang secara profesional bekerja untuk kemaslahatan dan peradaban manusia.  Peradaban itu kemudian menjadi kenangan manis bagi umat Islam hingga kini, dan selalu menjadi sumber inspirasi untuk bangkit kembali.  Dan tak dapat dilupakan, bahwa semua itu dicapai berkat bantuan seorang penerjemah yang beragama Kristen.

Bertolak dari prinsip di atas, maka seharusnyalah segenap lembaga pendidikan Islam membuka diri terhadap dunia luar.  Untuk membangun peradaban baru, dunia Islam tidak seharusnya kembali ke titik nol, melainkan bertolak dari capaian sains dan teknologi yang sedang maju-majunya di Eropa, Amerika, Cina dan Jepang dewasa ini.  Minimal yang harus dilakukan ialah kemitraan dengan umat agama lain dalam aspek pendidikan, di dalam dan di luar negeri.

 

G. Aspek Hukum Kewarisan 

Masalah kewarisan antar umat beragama cukup kontroversial; sebahagian ulama tidak membolehkan Muslim mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang bukan Muslim, begitupun sebaliknya; namun, sebahagian ulama lain justru membolehkannya, seperti akan diuraikan berikut.

Mereka yang tidak membolehkan berdasar pada hadits Rasulullah SAW dari Usamah bin Zaid yang berbunyi:

لا يرث المسلم  الكافر ولا يرث الكافر المسلم[29]

Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang yang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Berdasarkan kronologis (ashbab al-wurud) hadits tersebut, sebenarnya orang kafir yang dimaksud di sini ialah orang musyrik jahiliyah, bukan kaum Ahlu Kitab.  Tapi, sebahagian ulama, entah apa alasan sampai mereka mengembangkan pengertiannya mencakup Ahli Kitab (khususnya Yahudi dan Kristen).

Meskipun demikian, mereka tetap memberikan jalan keluar, yakni umat agama lain dapat memperoleh washiah (wasiat) atau hibah yang nilainya sama dengan warisan.  Wasiyat pernah dilakukan oleh isteri Rasulullah SAW, Shafiyah binti Hayyi, berdasarkan riwayat Said bin Manshur dari Sofyan bahwa Shafiyah menjual rumahnya ke Muawiyah sebanyak 100 ribu (entah dinar atau dirham?), kemudian menawarkan kepada saudaranya yang beragama Yahudi disertai ajakan masuk Islam, tetapi saudaranya menolak.  Maka Shafiyah pun mencari jalan keluar, agar saudaranya memperoleh harta warisan itu; dia kemudian mewasiatkan sepertiga dari harga rumah kepada saudaranya yang bukan Muslim itu.[30]  Menurut Sayid Sabiq, Shafiyah justru mewakafkan rumah kepada saudaranya tersebut.[31]  Tidak masalah, apakah warisan, wasiat atau wakaf, sebab yang penting ialah muamalah ekonomi antara Muslim dan bukan Muslim telah berlangsung secara harmonis alamiah sebagaimana dicontohkan oleh sahabat dan isteri Rasulullah SAW tadi.

Riwayat dari Imam Malik dan Al-Bukhariy menyebut bahwa Umar bin Khaththab pernah menerima jubah kebesaran dari Rasululah SAW.  Maka Umar pun bertanya keheranan, apakah engkau ya Rasulallah menyuruh aku memakai pakaian seperti ini padahal engkau telah melarang?  Rasul menjawab: Aku tidak menyuruh kamu memakainya, tetapi juallah atau berikanlah orang lain memakainya.  Maka Umar mengirim jubah kebesaran itu ke salah seorang saudaranya yang non Muslim di Mekah.[32]

Sementara itu, pada umumnya ulama moderat dengan tegas membolehkan umat agama lain memperoleh warisan, selain hibah, wasiat dan wakaf dari keluarganya yang Muslim.  Mereka beralasan bahwa teks hadits yang melarang itu lemah, karena hampir semua riwayat mengenai larangan itu memakai kalimat yang kurang jelas dan tidak lengkap; terdapat kesan bahwa sang periwayat langsung menyebut akhir hadits, tidak menyebut kronologisnya secara utuh.  Diduga, ada beberapa kalimat yang terbuang, lalu sang periwayat menyingkatnya dengan jumping to the end (melompat ke akhir kalimat), malah diduga kalimat itu justru bukan dari Nabi SAW sendiri.

Adapun riwayat lebih lengkap mengenai kronologis hadits, yang mengisahkan perjalanan Nabi SAW berkunjung ke Mekah guna menunaikan haji, adalah disampaikan oleh Al-Bukhariy bersumber dari Usamah bin Zaid RA sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْهم يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) الْآيَةَ [33]

Ashbagh telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibn Wahab telah memberitakan padaku dari Yunus, dari Ibn Syihab, dari Ali bin Husayn, dari `Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid R.A., bahwa ia bertanya: Ya Rasulallah, di mana engkau akan menginap di Mekah negerimu?  Maka Rasulullah bersabda: “apa memangnya Aqil pernah menyerahkan tempat tinggal (untuk keluarga kami)?, sedang dialah bersama Thalib yang telah mewarisi Abu Thalib, sementara Ja`far dan Ali tidak mewarisi apa-apa sama sekali, sebab dia menjadi Muslim, sementara Aqil dan Thalib keduanya tetap kafir (musyrik)”  Maka berkatalah Umar bin Khaththab R.A.: ”Orang mukmin tidak mewarisi orang kafir”.  Berkata Ibnu Syihab: ”Mereka menakwilkan firman Allah (Q.S.al-Anfal [8]; 72), yang artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi”.

Catatan konkret menyangkut hadits di atas yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

  • Informasi Rasulullah bahwa Aqil dan Thalib, yang masih musyrik-politeistis itu telah mewarisi harta kekayaan Abu Thalib, adalah informasi historis, tidak bersifat normatif menyangkut kewarisan Islam, sebab Abu Thalib wafat sebelum Nabi berhijrah, yakni sebelum hukum kewarisan diatur dalam syariah.  Karena Aqil dan Thalib yang musyrik itu tidak turut pindah ke Madinah, maka otomatis semua harta peninggalan Abu Thalib dikuasasi oleh mereka yang tinggal di Mekah.  Sementara puteranya yang lain, yaitu Ali dan Ja`far tidak memperolehnya sebab mereka sebagai Muslim telah pindah ke Madinah.  Jadi, yang menyebabkan mereka tidak mendapat harta itu lebih disebabkan karena kepindahannya ke Madinah.
  • Ketika Rasulullah dan rombongannya berkunjung ke Mekah, sekitar 10 tahun kemudian, yang menurut suatu riwayat, pada musim haji wada, beliaupun ditanya tentang di mana mereka menginap.  Maka Rasulullah SAW mengeluh, sebab tidak ada lagi rumah keluarganya di Mekah, akibat tindakan Aqil dan Thalib telah membagi habis secara jahiliyah harta peninggalan Abu Thalib (paman Nabi) tanpa menyisakan untuk Ali RA (menantu Nabi) dan ahli waris lainnya.
  • Setelah mendengar keluhan Nabi SAW seperti itu, maka menurut hadits di atas, Umar bin Khaththab RA langsung memahami bahwa: ”Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir”.  Jadi pernyataan ini diucapkan oleh Umar RA, bukan oleh Nabi.  Riwayat-riwayat lain sajalah yang menyatakan bahwa kalimat itu diucapkan oleh Nabi, padahal diucapkan oleh Umar RA setelah mendengar kronologis mengapa Ali bin Abi Thalib (menantu Nabi) tidak mewarisi rumah di Mekah.
  • Kalimat larangan itu sendiri kacau, karena di satu tempat berbunyi :”la yarits al-Muslim al-Kafir  sedang di tempat lain berbunyi: “la yarits al-Mu`min al-KafiraHal ini menunjukkan bahwa hadits itu diriwayatkan dengan makna (kontekstual), bukan dengan lafazh asli dari Nabi sendiri.  Menurut teori ulumul hadits, jika suatu hadits diriwayatkan dengan kalimat yang berbeda-beda, maka hal itu membuktikan bahwa hadits diriwayatkan secara makna, sesuai dengan konteks pemahaman masing-masing sang periwayat.
  • Implikasi dari paham yang melarang saling mewarisi antara Muslim dan bukan Muslim itu jelas merugikan umat Islam sendiri.   Di satu sisi, seseorang beragama lain memang tidak memperoleh warisan jika pewaris (orang tua, anak dan kerabat yang meninggal) adalah Muslim, tetapi sebaliknya, orang Muslim pun tidak mendapatkan warisan jika pewaris itu beragama lain.   Jadi, kedua belah pihak akan merugi.  Belum lagi, sejumlah generasi yang tadinya beragama lain sangat tertarik masuk Islam atas kesadaran sendiri, namun secara psikologis terhalang karena khawatir tidak akan memperoleh warisan dari orang tuanya.

Karena itu, menarik sekali pendangan sejumlah sahabat Nabi dan ulama yang membenarkan Muslim dan non Muslim saling mewarisi.  Mereka yang berpendapat demikian ialah Mu`adz bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin al-Husayn, Said bin Musayyab, dan malah pendapat ini pula yang dianut oleh Ibnu Taymiyah,[34]seorang ulama yang justru dikenal karena prinsipnya yang amat tekstualis.

Alasan yang memperkuat pandangan tersebut ialah sunnah Rasulullah SAW yang memperlakukan kaum zindiq dan munafiq dalam hukum kewarisan, memiliki status yang sama  dengan status kaum Muslimin.  Ketika seorang munafiq bernama Abdullah bin Ubay wafat, Nabi melarang Sahabat menshalatinya, sebagai pertanda bahwa dia bukanlah Muslim, tetapi Nabi membiarkan segenap ahli warisnya yang Muslim mewarisi harta Abdullah bin Ubay.  Nabi tidak mengambil harta itu sebagai fay` (pampasan) karena merupakan hak ahli warisnya yang Muslim.[35]

H. Kebebasan Beribadah

Kebebasan umat agama lain, baik musyrik maupun Ahlu Kitab, untuk melaksanakan agamanya adalah bahagian dari syariat Islam.  Hal ini ditegaskan dalam Q.S.al-Kafirun, yang pada ayat terakhir disebutkan: “lakum dinukum wa liya din (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).   Demikian juga dalam Q.S.al-Mumtahanah (60) : ayat  8 sebagai berikut:

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ                

                Allah tidak melarang kamu terhadap mereka yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyenangi orang‑orang yang berbuat adil (Q.S.al-Mumtahanah [60] : 8).

Suatu ketika Rasulullah SAW menerima sejumlah pembesar delegasi dari Kristen Najran bertamu di Masjid Nabawi.  Ketika sampai saatnya untuk beribadah, maka Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada mereka beribadah.  Bahkan, dengan senang hati mengizinkan mereka beribadah di Masjid Nabawi, sebagai bukti bahwa syariat Islam tidak menghalangi umat agama lain melakukan ibadahnya, kalau perlu (dalam keadaan darurat) mereka diberi izin untuk beribadah dalam masjid.[36]

Karena itu, adalah bahagian dari penegakan syariat Islam jika umat agama lain dipermudah beribadah, lebih-lebih jika dipermudah mendirikan rumah ibadah sendiri.  Tidak seorang pun yang berhak menghalangi mereka, karena Nabi SAW sendiri telah memberikan keluasan mereka beribadah.  Dalam masjid saja, Nabi memberi izin untuk mereka beribadah, apatahlagi kalau mereka ingin mendirikan rumah ibadah tersendiri; itu justru lebih baik, mengapa harus tidak diizinkan …?  Apalagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.  Maka, adalah pelanggaran syariah sekaligus pelanggaran konstitusi jika umat beragama lain dihalangi ataupun dipersulit melakukan ibadah.  Undang-Undang dan Peraturan-Pemerintah, atau ketentuan apapun namanya seharusnya menjamin kebebasan beribadah dan kemudahan membangun rumah ibadah untuk semua warga negara.  Diharapkan tidak akan ada Undang-Undang dan Peraturan yang mempersulit umat beragama untuk beribadah dan membangun rumah ibadahnya, karena hal seperti itu adalah jelas-jelas melanggar konstitusi dan bertentangan dengan syariat Islam.

I. Hukum Pidana (Jinayah)

Meskipun hukum pidana Islam (jinayah) tidak berlaku secara formal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun nilai keadilan universal yang dikandungnya telah banyak tertuang dalam sejumlah undang-undang dan peraturan.  Nilai keadilan pada dasarnya sejalan dengan ajaran semua agama yang dianut di Indonesia, sehingga hukum dan konstitusi tetap memberi peluang bagi terserapnya nilai universal syariah yang hidup di tengah masyarakat.

Mengingat kondisi sosial masyarakat kita yang multi agama, maka syariah tidak dapat menjadi hukum formal nasional secara sepihak.  Bahkan sebenarnya, pemberlakuan hukum pidana syariah, meskipun hanya secara fakultatif bagi umat Islam, akan mengalami kendala besar.  Malah, akan menjadi bumerang dengan adanya hak kebebasan bagi setiap warga negara, termasuk kebebasan keluar dari Islam.  Sebab, boleh jadi umat Islam yang tidak bersedia tunduk pada hukum formal syariah akan menghindarinya dengan jalan keluar dari Islam, apalagi hal itu merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum internasional.

Jadi, dengan kondisi seperti itu, amat bijaksanalah jika hukum syariah tidak menjadi hukum formal yang memaksa.  Jiwa dan semangat hukum syariah jauh lebih penting ketimbang formalitas teksnya, apalagi ternyata sebahagian teks-teks syariah memang sudah tidak dapat berlaku sebagaimana adanya akibat perkembangan zaman.  Misalnya sanksi membebaskan budak atas pelaku pembunuhan dalam Q.S.al-Nisa’ (4): 92 dan pelaku janji palsu dalam Q.S.al-Ma’idah (5): 89, sangat tidak relevan dengan dunia moderen yang tidak mengenal perbudakan lagi.

Berikut ini kita coba simak satu semangat keadilan dari syariah, meskipun hukumnya tidak dapat diberlakukan secara formal tekstual di semua negara Islam sekalipun:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena keliru, dan barangsiapa membunuh seorang mu’min karena keliru, maka ia (dikenai sanksi) memerdekakan seorang budak mukmin serta membayar diat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si korban itu), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah.  Jika ia (si korban) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah (si pelaku) memerdekakan budak mukmin.  Dan jika ia (si korban) dari kaum (non Muslim) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pelaku) membayar diat (denda) kepada keluarganya (si korban) dan memerdekakan budak yang mukmin. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pertaubatan kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S.al-Nisa [4]: 92).    

          Ada tiga ketentuan sanksi pidana dalam ayat tersebut, yakni: pertama, orang yang membunuh sesamanya Muslim secara tidak sengaja dikenakan sanksi membebaskan budak Mukmin ditambah dengan diyat (denda), kecuali jika keluarga korban itu sendiri rela mengembalikan denda.  Kedua, orang yang membunuh sesamanya Muslim yang bermusuhan dengannya, dikenakan sanksi membebaskan budak Mukmin tanpa denda.  Ketiga, orang Muslim yang membunuh orang yang beragama lain, dikenakan sanksi membayar denda dan membebaskan seorang budak Mukmin.  Sanksi pertama dan ketiga adalah persis sama, yakni pembebasan budak Mukmin dan pembayaran denda.  Ini menunjukkan bahwa nilai syariah menghendaki persamaan hak dan kewajiban antara Muslim dan yang bukan Muslim dalam masyarakat yang damai.

Lebih menarik lagi ialah sanksi pelaku pembunuhan terhadap umat agama lain dalam masyarakat damai, yaitu membayar denda dan memerdekakan budak mukmin.  Ternyata sanksi ini lebih berat daripada sanksi atas pelaku pembunuhan sesama Muslim yang bermusuhan, yang hanya diharuskan memerdekakan budak mukmin, tanpa membayar denda.   Roh syariah di sini ialah bahwa Islam memberi penghargaan lebih tinggi terhadap perdamaian, sehingga orang yang merusak perdamaian dikenakan sanksi yang lebih berat.

Hal menarik pada kasus lainnya ialah sanksi perzinaan yang lebih ringan atas umat agama lain.  Jika pelaku zina adalah Muslim yang sudah nikah, syariat Islam menjatuhkan hukuman rajam, tetapi jika pelakunya adalah umat agama lain, baik yang sudah nikah lebih-lebih lagi yang belum, ia hanya dikenakan hukuman dera (pukulan), tanpa dirajam.   Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, Zaid bin Ali, Al-Nashir, Imam Yahya, bahkan Imam Malik menyatakan tidak dikenakan hukuman sama sekali.   Adapun kaum Yahudi pernah dikenakan hukum rajam, karena memang hukum agamanya sendiri yang menetapkan demikian.[37]

Nilai keadilan syariah juga tampak dalam soal kesaksian di depan hakim.   Kesaksian umat agama lain dalam kasus pidana dan perdata, dihargai sama kekuatan hukumnya dengan kesaksian orang Muslim, berdasarkan ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kesaksian di antara kamu ketika seseorang menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, ialah (terdiri) oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berbeda agama dengan kamu (Q.S.al-Ma’idah [5]: 106).

Penghujung ayat ini menyatakan bahwa kesaksian orang-orang yang bukan Muslim, diterima setara dengan kesaksian orang-orang Muslim sendiri.   Bertolak dari sini, maka kesaksian non Muslim dalam berbagai perkara pidana dan perdata, bahkan dalam hal pernikahan pun sebenarnya dapat diterima, hal mana akan diuraikan nanti ketika sampai pada soal pernikahan.

 

J. Aspek Tradisi Keseharian

    1.           Salam dalam Pergaulan

Dalam tradisi pergaulan sehari-hari, sapaan salam mempunyai arti penting.  Salam diperlukan sebagai bentuk komunikasi lisan dengan ucapan:  “Al-Salamu `Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh”.  Syariat Islam membolehkan salam ini menjadi bahasa pergaulan antara Muslim dan umat agama lain.  Karena itu, umat Islam boleh saja menjawab salam umat agama lain, jika mereka memberi salam secara benar.  Dalam hal mereka sengaja memberi salam yang tidak benar, dengan perkataan misalnya: al-samu `alaikum (kebinasaan atasmu), maka itu pun dijawab dengan sopan dan singkat seperti jawaban Rasulullah SAW: “wa `alaikum”(dan atasmu).  Tetapi jika umat agama lain memberi salam yang benar, maka harus dijawab secara lebih lengkap, sesuai perintah Allah:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Apabila kamu disapa dengan suatu penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih sempurna, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu (Q.S.al-Nisa’ [4]: 86).[38]

Berdasar pada kaedah ushul fikih, al-ashl fi `l-amr li `l-wujub (esensi perintah adalah kewajiban), maka perintah untuk menjawab salam secara umum termasuk kepada orang yang bukan Muslim, hukumnya dapat menjadi wajib atau minimal sunah.

Mereka yang melarang mengucapkan salam (dalam arti doa) untuk umat agama lain berpendapat bahwa haram mendoakan umat agama lain.  Allah SWT melarang Rasulullah mendoakan mendiang pamannya, Abu Thalib, karena bagaimanapun Abu Thalib yang tetap musyrik hinga akhir hayatnya mustahil selamat di akhirat, berdasarkan ayat berikut:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka Jahanam  (Q.S.al-Tawbah [9]: 113).

Bagi sebahagian ulama, alasan larangan di atas sangat lemah, karena ayat tersebut hanya melarang mendoakan kaum musyrik (paganisme) yang sudah wafat, seperti halnya Abu Thalib.  Adapun mendoakan mereka yang masih hidup, apalagi kaum monoteisme kalangan ahli kitab (Yahudi, Kristen, Hindu dan Budha), tidaklah termasuk dalam larangan itu.

Selain itu, sebenarnya salam (doa) untuk umat agama lain bermakna pula agar mereka dianugerahi kebajikan oleh Allah SWT berupa hati yang lembut untuk hidup rukun damai dengan umat Islam.  Maka tiada salahnya, jika, umat agama lain yang masih hidup didoakan untuk hidup harmonis dengan umat Islam, yang tidak jarang pula dari mereka akhirnya tertarik dan mengagumi Islam.

          2.           Ziarah dan Menyantuni Umat Agama lain

Berziarah, atau saling mengunjungi antara dua orang bersahabat, Muslim dan bukan Muslim, adalah dianjurkan dalam Islam.[39]   Lebih-lebih, menziarahi umat agama lain yang sedang sakit merupakan akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW.  Beliau pernah menziarahi pelayannya, seorang pemuda Yahudi; dan ketika pamannya sendiri, Abu Thalib, jatuh sakit beliau pun menziarahinya, meskipun Abu Thalib tetap dalam agama paganisme bangsa Quraisy.  Rasul juga menziarahi Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin kaum munafiq.  Berdasarkan itu, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan ziarah kepada umat agama lain yang sedang sakit.[40] Bahkan, menyaksikan jenazah seorang yang bukan Muslim dan mengantarnya ke pemakaman juga dibolehkan.[41]  Setelah itu berta`ziyah (berbelasungkawa) di rumahnya dan menyampaikan ucapan duka cita dengan kalimat misalnya: `alaika bitaqwa`llah wa al-shabr, bertakwalah kepada Tuhan dan bersabarlah, semuanya juga dibolehkan.  Atau dengan ucapan “Semoga Allah menambah hartamu dan anak-anakmu, serta memanjangkan umurmu”.  (Atau boleh juga: “semoga kamu tidak ditimpa kecuali membawa kebaikan: la yushibuka illa khayr).[42]

Masih kaitannya dengan ini pula, jika seorang umat agama lain sakit, maka orang Muslim di lingkungannya diharuskan melayaninya, dengan biaya sendiri, ataupun dengan biaya dari orang sakit bersangkutan, sampai ia sembuh atau wafat.[43]

          3.           Ucapan Selamat

            Menyampaikan ucapan selamat (tahniah) kepada umat agama lain, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah dibolehkan sesuai dengan kondisinya.  Artinya, dalam hal tertentu dibolehkan, tergantung pada etika penyampaiannya.  Diharapkan, kalimat-kalimat tahni’ah itu tidak berkesan sinkretis, yakni pencampur-adukan keimanan.  Maka, orang Muslim yang menyampaikan ucapan selamat hendaknyalah memilih ungkapan yang sifatnya umum, yang bisa diterima oleh umat agama lain, tanpa keluar dari bingkai aqidah Islam sendiri.[44]  Misalnya ucapan: “Selamat Hari Natal”, sepanjang tetap berpijak pada aqidah Islam tentang kerasulan Yesus (Isa al-Masih), sebagai seorang Nabi yang punya hari kelahiran (natal), maka kalimat tersebut masih dalam bingkai Islami.  Syariat Islam mengajarkan bahwa Isa al-Masih adalah Rasul Tuhan, dan setiap Muslim harus menghormati dan mengucapkan salam atasnya, sebagimana firman Tuhan dalam Q.S.al-Shaffat (37): 181, yang berbunyi: wa salam `ala al-mursalin (dan selamatlah atas Rasul-rasul Tuhan).   Bahkan ucapan “Selamat Natal”, atas kelahirannya, diucapkan oleh Nabi Isa A.S (Yesus) sendiri seperti terekam dalam ayat Al-Qur’an berikut:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا 

Dan selamat atasku, pada hari aku dilahirkan (dinatalkan), pada hari wafatku dan pada hari kebangkitkanku kembali”.  (Q.S.Maryam [19]: 33).

Jadi jelas sekali, ucapan selamat atas kelahiran Yesus, yang lazimnya disingkat “Selamat Natal” adalah dibolehkan, sepanjang merupakan penghargaan terhadap diri Yesus sebagai anak manusia pilihan Tuhan.  Hal itu tidak bertentangan dengan akidah umat Islam.

         4.           Makanan dan Sembelihan

Memakan sembelihan umat agama lain, khususnya dari kalangan Ahlu Kitab, hukumnya halal.  Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab adalah halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Q.S.al-Ma’idah [5]: 5)

Kehalalan makanan Ahlu Kitab sebagaimana dalam ayat di atas diperkuat oleh riwayat dari Imam Ahmad.  Di kalangan Sahabat Nabi, pendapat ini dianut oleh Ibnu Abbas dan Umar bin al-Khaththab, sedang di kalangan Tabi`in  adalah  Al-Hasan, Al-Nakha`iy dan Al-Sya`biy.  Pendapat seperti ini pun dianut dan diajarkan oleh Abu Hanifah  dan sahabat-sahabatnya.[45]

Sembelihan Ahlu Kitab dari hewan halal, misalnya sapi, domba, unta, ayam dan sebagainya, adalah semuanya halal menurut ayat di atas.  Persoalan apakah mereka menyebut nama Allah (basmalah) ketika menyembelih atau tidak, hal ini dapat diatasi dengan merujuk pada hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan kita membaca basmalah ketika memakannya, sebagaimana riwayat Yahya dari Malik dari Hisyam bin `Urwah sebagai berikut:

سئل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقيل له يا رسول الله ان ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا[46]    

Rasulullah SAW ditanya, maka dikatakan padanya, hai Rasulullah, bahwasanya seseorang dari penduduk Badwi (pedalaman) memberikan kami daging sembelihan, dan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak, maka sabda Rasulullah SAW: “Sebutlah nama Allah atasnya kemudian kamu memakannya”.

Sembelihan yang tidak halal hanyalah hewan yang dijadikan sebagai sesembahan, atau lazimnya disembelih dengan menyebut nama sembahan selain Allah, berdasarkan teks ayat wa ma uhilla bih lighayr `Llah dalam Q.S.al-Baqarah (2): 173, Q.S. al-Ma’idah (5): 3, Q.S.al-An`am (6): 145 dan Q.S.al-Nahl (16): 115.   Sedangkan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan tidak pula nama berhala atau semacamnya, semuanya juga boleh dimakan berdasarkan hadits di atas.

Adapun makanan atau minuman yang jelas-jelas diharamkan syariah dari segi zat dan bendanya, yaitu babi dan khamar, dalam konkteks hubungan dengan umat agama lain, akan diuraikan berikut ini.

Pandangan Syariah tentang Babi dan Khamar:

Dua jenis makanan/minuman tersebut jika dimiliki oleh umat agama lain, maka pandangan syariat Islam adalah sbb.:

  • Syariah mengakuinya sebagai milik sah bagi umat agama lain, yang harus diberi perlindungan sebagaiamana pemilikan harta benda lainnya.
  • Di zaman pemerintahan khilafat Islam, umat agama lain diberi kebebasan memiliki, membudidayakan dan memperjual-belikan babi dan khamar di kalangan mereka, dan dikenakan pajak sebagai salah satu sumber keuangan negara yang dipungut dari kalangan umat agama lain.
  • Larangan syariah untuk mengonsumsi dan membudidayakan / memproduksi babi dan khamar hanya berlaku atas kaum Muslimin, dan sama sekali tidak berlaku atas umat agama lain.
  • Dalam hal khamar terbukti menimbulkan gangguan luar biasa terhadap kemaslahatan, sebaiknya semua umat beragama bekerjasama dalam menanganinya berdasarkan aturan yang disepakati tanpa menimbulkan gangguan keharmonisan di antara mereka.
  • Babi diharamkan hanya karena semata-mata menghormati larangan Tuhan dalam Kitab Suci Al-Qur’an, tanpa disebutkan illat (alasan rasional obyektif) keharamannya.  Jadi, jika umat Islam tidak mengonsumsi babi, bukan karena kejelekan daging babi yang dikenal paling tinggi unsur proteinnya, tetapi lebih pada alasan untuk menghormati dan menaati firman Allah dalam kitab suci Al-Qur’an itu.
  • Babi adalah ciptaan Allah SWT, bukanlah binatang yang  jelek dan terkutuk; bahkan konon menurut teknologi kedokteran kontemporer, satu-satunya binatang yang jantungnya dapat ditransplantasi menggantikan jantung manusia ialah babi (hal ini sudah pernah dibahas dalam salah satu Munas Ulama NU).

          5.           Busana

Busana adalah aspek syariat Islam yang paling menonjol dan sering menjadi masalah kontroversial, khususnya busana Muslimah.  Busana laki-laki tidak menjadi masalah, sebab secara universal terdapat kesamaan untuk semua agama di dunia, meskipun modelnya beragam.  Apalagi, secara faktual pada umumnya busana laki-laki di seluruh dunia telah menutup auratnya, yang menurut syariat Islam batas auratnya mulai dari lutut sampai atas pusatnya.  Berbeda halnya dengan busana kaum perempuan, sebab aurat mereka yang harus ditutup menurut syariah adalah mencakup seluruh bagian tubuh kecuali muka dan tapak tangannya.

Bagi umat agama lain, tidak ada keharusan untuk mengikuti ketentuan busana Muslimah, kecuali atas kemauan sendiri.  Khalifah Umar bin Khaththab pernah menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar tidak memaksa umat agama lain memakai pakaian Muslim.[47]

Bahkan pada era Daulah Umayah dan Daulah Abasiyah, meskipun terkesan diskriminatif, wanita umat agama lain dilarang keras memakai pakaian yang sama dengan wanita Muslimah.  Perempuan mereka dibebaskan memakai pakaiannya sendiri yang meskipun memperlihatkan aurat, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.  Perangkat aparat penegak syariat Islam (dahulu bernama Wilayat al-Hisbah) hanya bertindak jika terdapat seorang wanita, baik Muslimah maupun non Muslimah, yang pakaiannya secara demonstratif dapat meresahkan masyarakat luas.

          6.           Pernikahan dan Keluarga

Ikatan pernikahan yang terjadi di kalangan umat agama lain telah dipandang sah oleh syariah, baik Ahl Kitab maupun para penyembah berhala (musyrikin).  Ayat Al-Qur’an, Q.S. al-Masad [111]: 1-5, yang mengisahkan Abu Lahab bersama keluarganya, menyebut isterinya dengan kata: imra’atuh yang berarti isteri yang sah.  Padahal, Abu Lahab dan isterinya kawin di zaman jahiliyah dengan cara jahiliyah yang paganis.   Maka, Nabi SAW pun memandang pernikahan orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka.   Demikianlah, maka ketika seorang bernama Aljam al-Ghafir masuk Islam di zaman itu, Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan isterinya.   Sekiranya nikah yang dilakukan mereka di zaman jahiliyah itu batal, dan keluarganya pun dianggap tidak sah, maka tentulah Rasulullah memerintahkan Aljam al-Ghafir kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam.[48]

Rasulullah SAW sendiri lahir dari keluarga Abdullah dan Aminah, yang perkawinannya terjadi di zaman jahiliyah; itu berarti perkawinan jahiliyah tetap sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh syariah.

Al-Qur’an juga mengakui hal itu, sehingga anak-anak generasi jahiliyah yang menjadi Muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan wanita-wanita jahiliyah yang sudah dinikahi oleh bapaknya, sebab mereka telah menjadi ibu tiri yang sah.  Itu berarti Al-Qur’an mengakui sahnya pernikahan umat agama lain di zaman jahiliyah, meskipun maharnya ketika itu adalah babi dan khamar, demikian ditegaskan oleh penulis kitab Ahkam Ahl al-Dzimmah[49].

Berangkat dari ajaran syariah bahwa perkawinan umat agama lain adalah sah, anak-anak yang dilahirkannya adalah anak yang sah, dan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya adalah hubungan yang sah pula, maka orang tua mereka tetap dipandang sah menjadi wali bagi anak-anaknya sendiri, meskipun anaknya itu kawin dengan pria Muslim, demikian pandangan Al-Syafi`iy dan Abu Hanifah.[50]  Begitu pula jika saksi-saksinya adalah umat agama lain, tetap dipandang sah nikahnya menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf[51]  Jadi, kebiasaan di Indonesia yang melarang orang tua yang bukan Muslim menjadi wali bagi puterinya sendiri yang Muslimah, adalah lemah dari sisi hukum syariah.  Kebiasaan seperti itu harus ditinjau dan kalau perlu diubah dengan mengembalikan hak kewalian orang tua non Muslim pada anak-anak perempuannya sendiri walaupun anaknya itu menjadi Muslimah.  Apalagi, pelarangan seperti itu tidak mencerminkan kerahmatan hukum Islam di tengah kehidupan bangsa yang plural.

Demikian pula larangan terhadap non Muslim menjadi saksi pada perkawinan keluarganya yang Muslim, harus ditinjau ulang sampai hak kesaksiannya diberlakukan kembali.  Mengapa kita tidak menghargai kesaksian penganut agama lain, padahal Allah SWT sendiri menghargai kesaksian mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an menyangkut kasus washiat dalam Q.S.al-Ma’idah [5]: 106, yang telah dikutip terdahulu.  Kaedah ushul fikih membenarkan analogi (qiyas) dalam kasus muamalah, sehingga kesaksian penganut agama lain pada kasus pernikahan dapat diberlakukan seperti halnya pada kasus wasiat dalam ayat tersebut.

Terakhir, hal yang menonjol dan perlu digaris bawahi di sini ialah larangan syariat Islam atas wanita Muslimah untuk dikawini oleh lelaki umat agama lain.  Hal ini sejalan dengan sifat-sifat budaya universal dari bangsa di negeri manapun di dunia, yang pada umumnya cenderung menghendaki segenap anggota keluarganya menganut satu agama.  Karena itu, untuk memelihara keharmonisan abadi dalam suatu rumah tangga, sebaiknya rumah tangga itu hanya terdiri dari keluarga yang monoagama.  Jika terpaksa terjadi perbedaan agama, Islam hanya merekomendasikan lelaki Muslim boleh mengawini wanita umat agama lain, khususnya wanita kaum Ahl Kitab.  Wa ‘Llahu a`lam bi al-shawab

Bersama dengan sejumlah pendeta di Manado, pada seremonial Natal tahun 2011

Bersama dengan sejumlah pendeta di Manado, pada seremonial Natal tahun 2011


[1]Istilah al-mu`ahidun sering digunakan dalam periwayatan hadits, antara lain digunakan dalam Sunan Al-Nasa’iy al-Kubra, Kitab al-Qasamah, Bab Ta`zhim Qatl al-Mu`ahid, (Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991/1411), Juz IV, h. 221. Sedang istilah al-mitsaq disebutkan dalam Q.S.al-Nisa’ (4): 92, yang status hukumnya dipersamakan dengan kaum Muslim, bahkan dalam hal tertentu memperoleh penghormatan dan keistimewaan tersendiri.

[2]Teks hadits terdapat dalam Muslim, Shahih Muslim, (Beyrut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, t.t.), Juz III, h. 1357.

[3] Piagam Madinah diterjemahkan oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI-Press, 1999), hh. 13-14.

[4]Lihat dalam Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar`iy Abu Abdillah, tahqiq Yusuf Ahmad al-Bakriy dan Syakir Tawfiq al-`Aruriy,  Ahkam Ahl al-Dzimmah, (Beyrut: Dar Ibn Hazm, 1997/1418), Juz I, h. 161, sebagaimana dalam CD Room Maktabat al-Fiqh wa Ushulih.  Untuk selanjutnya disingkat Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah.

[5] Ibid., Juz I, h. 165

[6] Lihat dalam Ibid., Juz I, h. 206-208.

[7] Lihat dalam Ibid., Juz I, h. 216.

[8] Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Bab Yuqatal `an ahl al-dzimmah, (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 / 1407) Juz III, h. 1111 dan Juz I, h. 469.f

[9]Al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy al-Kubra, Kitab al-Qasamah, Bab Ta`zhim Qatl al-Mu`ahid, (Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991/1411), Juz IV, h. 221, juga pada Juz V, h. 225.

[10]Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Adab, Bab Lam Yakun al-Nabiy Fahisya aw mutafahisya, (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 / 1407) Juz V, h. 2243.

[11]Lihat teks hadits dalam Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Maghaziy, Bab Wafdi Bani Hanifah, op. cit, Juz IV, h. 1589.

[12]Lihat dalam Fiqh al-Sunnah, op. cit, Juz I, h. 222.

[13]Lihat dalam ibid. Juz I, h.224.

[14]Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah., Juz, I, h.551-552

[15]Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Salam, Bab al-Rahn fi al-Salam, op.cit., Juz II, h. 784.  Lihat pula dalam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Mishr: Mu’assasat Qurthubah, t.t.), Juz’ VI, h. 230.   Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim (Beyrut: Dar Ihya’ al-Turats al-`Araby, t.t.) Juz III, h.1226;  Namun dalam edisi tertentu, kata  يهودي   diganti dengan kata  زفر.

[16]Kisah ini dapat dilihat dalam Al-Bukhariy. Shahih al-Bukhariy, op. cit., Juz II, h. 790 (Bab Isti’jar al-Musyrikin fi al-Dharurah).

[17]Lihat dalam Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah, op. cit.,  Juz I, h. 552-555.

[18]Ibid., Juz III, h. 1331

[19]Ibid., Juz I, h. 356-357

[20]Ibid., Juz III, h. 1224-1225.

[21]Lihat pula dalam `Abd al‑Rahman Al‑Jazairiy, Al‑Fiqh `ala al‑Madzahib al‑`Arba`ah, (Beyrut: Dar al‑Kutub al‑`Ilmiyah, 1406 H.). Juz I, h. 627‑628.

[22]Al‑Syaikh `Ali Ahmad al‑Jarjawiy, Hikmat al‑Tasyri` wa Falsafatuh, (Mishr: Jami`at al‑Az-har al‑`Ilmiyah, 1358 H), Juz I, h. 237.  Hadits yang dikutip oleh Syekh tersebut terdapat dalam Al‑Bukhariy, Shahih al‑Bukhariy, Kitab al-Zakat, Bab Wujub al-Zakat, op. cit, Juz II, h. 505 .

[23]Bandingkan dalam Syah Waliyullah al‑Dahlawiy, Hujjatullah al‑Balighah, (Beyrut: Dar al‑Ma`rifah, t.t.), Juz II, h. 45.

[24] Lihat teks hadits dalam  Shahih Muslim, Kitab al-Fadhail, Bab Ma Su’ila Rasulullah, op. cit., Juz IV, h. 1806.

[25]Riwayat tersebut di atas dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Fiqh al‑Sunnah, (Beyrut: Dar al‑Kutub al‑`Arabiyah, t.t.), Juz I Edisi Baru, h. 343. Riwayat yang sama juga terdapat dalam Rasyid Ridha, Tafsir al‑Manar, (Beyrut: Dar al‑Fikr, tt.), Juz X, h.490.

[26]Al‑Syafi`iy, Al‑Umm, (Beyrut: Dar al‑Fikr, 1403 H) Juz II, h. 45.

[27]Kisah ini dapat dilihat dalam Al-Bukhari, Shahih al-Bukhariy, Kitab Manaqib al-Anshar, Bab Hijrat al-Nabiy wa Ashhabih ila al-Madinah, Juz III, h.  1419.

[28] Dikutip dari Ibn al-Ibri oleh Philip K Hitti, History of the Arabs  (London: The Macmillan Press Ltd, 1973), h. 313.

[29]Al-Bukhari, Shahih al-Bukhariy, Bab la yarits al-Muslim, op.cit.,  Juz VI, h. 2484,   dan Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Faraidh, (Beyrut: Dar Ihya al-Turats al-`Arabiy), Juz III, h. 1233.

[30] Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah,  Juz I, h. 608

[31] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, op.cit., Juz’ III, h. 381.

[32] Imam Malik, Al-Muwaththa’, Kitab al-Libas, Bab Ma Ja’a fi Lubs al-Tsiyab (Mishr: Dar Ihya’ al-Turats al-`Arabiy, t.t.),  Juz II, h. 917.  Juga  Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Hibah, Bab Hadyah ma Yukrah Labsuh, op. cit., Juz II, h. 921.

[33] Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Hajj,  Bab Tawrits Dawr Makkah, op. cit., Juz II, h. 575.

[34] Lihat dalam Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah, (op cit) Juz II, h. 853.

[35] Ibid., Juz II, h. 854

[36] Lihat riwayat tentang ini dalam Abu Abdillah al-Qurthubiy, Tafsir Al-Qurthubiy, (Qahirah: Dar al-Sya`b, 1372 H), Juz IV, hal 4.

[37] Lihat dalam Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beyrut: Dar al-Kitab al-`Arabiy, t.t.), Juz II, h. 369.

[38]Ayat ini dijadikan dasar bagi pendapat Muhammad bin Abi Bakr dalam Ahkam Ahl al-Dzimmah, Juz  I, h.  425-426.

[39] Ibid., Juz I, h. 427

[40] Ibid., Juz I, 427-429

[41] Ibid., Juz I, h. 432.

[42] Ibid., Juz I, h.438-440 

[43] Ibid., Juz III, h. 1346-1347.

[44] Ibid., Juz I, h. 441-442.

[45] Ibid., Juz I, h. 224.  dan Juz I, h. 504-508.

[46]Malik, Muwaththa’, op. cit.,  Bab Ma Ja’a fi al-Tasmiyat `ala al-dzabihah (Dar Ihya’ al-Turats al-`Arabiy, t.t.), Juz II, h. 488.

[47] Muhammad bin Abi Bakr Ahkam Ahl al-Dzimmah. Op.cit, Juz I, 491.

[48] Ibid., Juz II, h. 614-615

[49] Ibid., Juz II h. 624,  dan. 772

[50] Ibid., Juz II, h.785.

[51] Ibid., Juz II, h. 789

PERDA SOAL WANITA NAIK MOTOR DI ACEH

Graphic1

PERDA SOAL WANITA NAIK MOTOR DI ACEH

 Oleh: Hamka Haq

Dalam sidang promosi doktor a.n. Dr.Imran Anwar Kuba, saya selaku Promotor sekaligus salah seorang Penguji, menanyakan kepada yang bersangkutan satu contoh soal yakni Perda Aceh yang melarang wanita naik motor derngan cara ngangkang, dan mengharuskan duduk menyamping.   Spontan saja, hadirin menjadi riuh tapi serius mengamati persoalan tersebut.  Kesimpulannya, promovendus tidak setuju dengan perda tersebut, karena tidak sejalan dengan mashlahat yang menjadi maksud syariat yang tengah dibahasnya.

Memang, kalau dicermati perda syariat yang melarang wanita ngangkang jika naik motor (dibonceng), adalah sangat musykil.  Kemusykilan pertama, saya yakin larangan itu hanya berlaku ketika wanita dibonceng, dan tentu tidak berlaku ketika wanita sendiri yang mengendarai (nyetir) sepeda motornya.  Maka timbul pertanyaan, apa bedanya dari segi keselamatan, antara duduk ngangkang ketika nyetir sendiri, dan duduk ngangkang ketika dibonceng?.  Jika wanita dizinkan nyetir dengan cara ngangkangi motornya, mengapa tidak boleh ngangkang ketika ia dibonceng?, padahal, sama-sama menghendaki keselamatan (mashlahat)?

Selain persoalan musykil menurut logika tersebut, mari kita tinjau dari segi proses hukum (istinbath hukum) berdasarkan ushul fiqhi (filsafat hukum Islam).  Dalam menetapkan hukum, hal pertama harus diperhatikan apakah kasus itu punya nash (dalil ayat atau hadits)?.  Karena ternyata hal itu tidak punya nash secara langsung, maka langkah kedua ialah menempuh metode qiyas (analogi), yakni mencari unsur-unsur kesamaan sifat / illatnya dengan kasus yang pernah ada di zaman Nabi SAW.  Dalam proses penetapan qiyas ini pun ada tiga tahap, yakni 1) takhrij al-manath, menghimpun semua sifat dan keadaan yang ada pada kasus yang dijadikan rujukan analogi itu. 2)tanqih al-manath, menyaring sifat-sifat dan keadaan yang diduga keras sebagai dasar penetapan hukum. 3) tahqiq al-manath, yaitu menetapkan satu sifat khusus yang menjadi illat (sebab-hikmah utama) yang ada pada kasus tersebut.

Mari kita terapkan proses qiyas tersebut pada perda Aceh.  Kasus naik motor di zaman Nabi SAW tentu tidak pernah ada, karena itu tidak bisa ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, tetapi harus dengan qiyas.   Di zaman Nabi, ada kasus mengendarai kuda atau unta, yang dapat dijadikan dasar analogi (qiyas) bagi kasus naik motor zaman moderen.  Aisyah binti Abib Bakar, isteri Nabi SAW diriwayatkan pernah naik unta, hanya saja tidak dijelaskan bagaimana caranya duduk apakah ngangkang atau tidak?.   Kita ambil jalan netralnya saja, bahwa kemungkinan besar Aisyah duduk di atas unta itu dengan beralaskan balai-balai, sehingga ia tidak harus ngangkang.  Dalam keadaan itu pun dpastikan Aisyah duduk dengan posisi menghadap ke depan, tidak menyamping, dengan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan.

Tahap pertama, kita harus melakukan takhrij al-manath, menghimpun sifat-sifat dan keadaan cara naik unta yang dilakukan Aisyah.  Antara lain: beliau duduk menghadap ke depan; duduk di atas balai-balai (asumsi bhw beliau tidak ngangkang); untanya tidak berlari kencang; dan Aisyah merasa aman terhindar dari kesulitan di atas untanya.  Semua sifat dan keadaan tersebut harus diuji pada tahap kedua, tanqih al-manath (penyaringan), mana yang jadi penyebab / pertimbangan utama (illat) bagi posisi seseorang yang layak ketika naik kendaraan.  Apakah posisinya harus menghadap ke depan?, jawabnya bukan, karena ada kendaraan mobil atau pesawat khusus yang posisi kursinya menghadap ke samping, tetap dipandang layak dan aman.  Apakah harus duduk di atas balai-balai? Jawabnya bukan, karena dalam banyak hal orang naik unta dan kuda tidak memakai balai-balai, dan tetap disebut layak dan aman. Apalagi kalau naik balai-balai di atas motor tentu tidak layak dan lebih berbahaya lagi.  Apakah kendaraan tidak berlari, ternyata tidak juga, karena banyak kendaraan (unta dan kuda) apalagi motor dan mobil tetap nyaman dan layak dikendarai dalam keadaan lari kencang.  Terakhir, dan tinggal satu-satunya sifat / keadaan, yakni Aisyah merasa aman dan posisi duduknya tidak menyulitkan di atas kendaraannya.  Sifat dan keadaan terakhir inilah yang menjadi illat (sebab pertimbangan) yang berlaku pada semua keandaraan apapun, untuk dapat dikatakan layak bagi semua pengguna untuk semua jenis kendaraan, yakni merasa aman dan tidak menyulitkan.

Dalam kasus mengendarai motor (dibonceng) bagi perempaun, ada dua alternatif cara duduk, yakni menghadap ke depan dengan cara ngangkang, atau menghadap ke samping dan tidak mengangkangi sepeda motornya.  Untuk menentukan mana di antara dua alternatif tersebut yang layak sercara umum, maka dua-duanya harus ditimbang dalam konteks keamanan dan kemudahan (tidak menyulitkan) demi kermaslahatan sang pengendara (yang dibnoceng).  Tentu saja, kesimpulan akan sampai menetapkan (tahqiq al-manath)  bahwa yang layak ialah naik motor dengan ngangkang (menghadap ke depan), sebab lebih tinggi tingkat keamanannya, dan tingkat keselamatannya bagi pengendara ataupun bagi yang dibonceng, ketimbang cara duduk menyaming.  Hal ini, bukan karena ngangkangnya dan bukan karena menghadap kedepannya, yang jadi illat (dasar pertimbangan dan penetapan hukum), melainkan karena faktor keamanan, keselamatan dan kemudahannya.  Andaikata posisi cara duduk menyamping itu lebih aman dan tidak menyulitkan, maka itu pun yang harus ditetapkan sebagai paling layak bagi perempuan.

Demikian sekedar contoh menerapkan metode qiyas pada kasus yang tidak terdapat nash-nya secara qath’iy, dan harus diproses istinbath melalui metdoe qiyas.  Memang tidak sederhana, hanya karena pertimbangan adat semata-mata.  Dalam kaedah ushul fikih, adat dapat menjadi rujukan (al-‘adat muhakkamah) sepanjang memberi kemashlahatan bagi manusia. Semua adat yang bisa merusak kemashlahatan akhirat (musyrik, bid’ah dhalalah dan lain2) dan atau merusak kemashlahatan dunia (membahayakan jiwa, memusnahkan harta, tidak bermanfaat, dan lain2) tidak boleh jadi rujukan penetapan hukum Islam. Wallahu a’lam bial-shawab.

HALAL MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL

           IMG_0002                     

Halal Mengucapkan Selamat Natal

                Dalam rangka menyambut Natal 25 Desember 2012, umat Islam memerlukan landasan syar’iy untuk mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Kristiani se Dunia, khususnya saudara sebangsa dan se tanah-air yang merayakan Natal di mana pun mereka berada.

Untuk itu, Baitul Muslimin Indonesia sebagai organisasi Islam yang menganut prinsip Islam Rahmatan Lil-alamin, mengeluarkan edaran tentang “Halal Mengucapkan Selamat Natal” dengan dalil syariat (naqli) dan landasan berpikir (aqli) sebagai berikut:

1. Bahwa umat Islam wajib menghormati Nabi Isa Alaih al-Salam. sebagai Rasul Tuhan yang mulia tanpa membedakannya dengan para Rasul Tuhan yang lainnya, berdasarkan ayat sebagai berikut:

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

“Katakanlah (hai orang-orang mu’min): “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya berserah diri kepada-Nya”. (Q.S.al-Baqarah: 136)

2. Bahwa Nabi Isa AS adalah seorang Rasul, punya hari lahir yang dalam bahasa Arab disebut “mawlid”, dan dalam bahasa Latin disebut “Natus (Natal)”, sehingga penghormatan terhadap hari kelahiran Nabi Isa A.S. (Yesus Kristus) tidak merusak akidah Islam sama sekali.   Hari Natal merupakan titik temu antara iman Islam dan iman Kristen, sebab dengan Hari Natal itu, Islam dan Kristen sama-sama mengakui status/dimensi kemanusiaan Yesus Kristus.

3. Dalam Al-Qur’an jelas dan sangat tegas disebutkan SELAMAT ATAS KELAHIRAN (SELAMAT NATAL) Isa A.S.  bahkan dirangkaikan dengan SELAMAT PASKAH; simak baik-baik ayat berikut:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً ﴿٣٣﴾

“Dan (kata Yesus) Selamatlah atasku, pada hari aku dilahirkan (dinatalkan), pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”. (Q.S.Maryam: 33)

4. Umat Islam, khususnya para ulama dan ustadz, seharusnya menyampaikan secara luas ayat 33 Surah Maryam tersebut kepada umat, tanpa menutup-nutupi sedikitpun akibat rasa kebencian terhadap kaum Kristiani.  Rasa kebencian seperti itu sangat dilarang oleh Al-Qur’an karena melahirkan sikap tidak adil terhadap sesama manusia, bahkan menutup mata hati terhadap pesan persahabatan yang diajarkan Al-Qur’an.  Simak ayat berikut:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah: 8).

5. Berdasarkan ayat-ayat di atas, serta didorong oleh semangat persahabatan kemanusiaan, maka Baitul Muslimin Indonesia menyatakan: HALAL MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL, sebagai penghormatan kepada Nabi dan Rasul Alllah Isa A.S., dan sebagai wujud Islam Rahmatan Lil-‘alamin yang merupakan inti risalah Nabi Muhammad SAW.

6. Kepada umat Islam yang ingin menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani se Dunia, khususnya sanak keluarga serta saudara sebangsa dan se tanah-air di Indonesia, dapat melakukannya berdasarkan ajaran Al-Qur’an seperti dikutipkan di atas. Wallahu A’lam bi al-Shawab

SELAMAT KELAHIRAN NABI ISA A.S., SELAMAT NATAL YESUS KRISTUS.

Jakarta 24 Desember 2012

Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia

TTD

Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

TUNTUNAN RINGKAS IBADAH KURBAN

TUNTUNAN RINGKAS IBADAH QURBAN

Oleh: Hamka Haq

Dalam rangka menghadapi Hari Raya Adhha, yakni Hari Raya Kurban, berikut ini saya kutipkan tuntunan pelaksanaannya menurut hadits dan sunnah Rasulullah SAW.

A. PERSIAPAN

1. Berkurban, hukumnya adalah sunah muakkadah bahkan ada yang memandang wajib atas orang yang mampu.  Sebagaimana dipahami dari penegasan hadits Nabi SAW: Barang siapa yang memperoleh kemampuan, kemudian tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami (masjid, mushalla dan lapangan tempat bershalat) – Riwayat Ahmad dan lbnu Majah.,

Meskipun tidak disepakati wajibnya berkurban, ia telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah SAW. Sahabat yang tidak sempat berkurban, kadang melakukan amalan yang dianggapnya pengganti kurban. lbnu Abbas pernah memberi dua dirham kepada pembantunya, agar dia membeli daging dan menyampaikan kepada orang bahwa inilah kurbannya lbnu Abbas. Sementara itu Bilal pernah pula menyembelih seekor ayam jantan atau semacamnya sebagai pengganti kurban  (Lihat dalam Kitab Subul aLSalam).

2. Hewan yang dapat dikurbankan ialah hewan ternak (bahimah) yaitu unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, yang sudah cukup umur untuk dikonsumsi secara sehat.

3. Untuk seeokor unta atau sapi, dapat dikurbankan oleh tujuh orang secara berjamaah, Hadits dari Jabir riwayat Muslim menyebutkan: Naharna ma’a Rasulillahi SAW’ama al-Hudaybiyah al-budnah’an sab’ah, wa al-baqarah’an sab’ah (Kami telah berkurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, yaitu seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang). Sedang untuk seekor kambing, kibas atau domba, hanya dikurbankan secara perorangan (untuk seorang saja), berdasarkan ijma; walaupun ketika Nabi SAW berkurban seekor kibas, beliau menyebut untuk diri bersama keluarganya  (Kitab Subul al-Slam). Boleh jadi yang dimaksud bersama keluarganya ialah pahala dari kurban, bukan pelaksanaan ibadah secara berjamaah.

4. Ada riwayat menyebutkan bahwa seekor sapi atau onta yang sangat besar dapat dikurbankan bersama oleh 10 orang.  Lihat Subul al-Salam Juz IV h. 95.

5. Hewan yang akan dikurbankan haruslah sehat, berbobot dan berkualitas, bahkan indah dipandang mata. Riwayat dari Anas bin Malik:  “Adalah Rasulullah SAW berkurban dengan dua kibas yang amlahayn (keduanya berjengggot) dan aqranayn (keduanya bertanduk). ” Suatu riwayat menyebut saminayn (gemuk), dan oleh Abu ‘Awanah disebut dengan lafazh” tsaminayn (berku alitas atau berharga)’

6. Tidak menjadi masalah soal warna hewan kurban, warna apa saja yang mudah diperoleh untuk dikurbankan semua dipandang sah oleh Syariat

7. Pokoknya dianjurkan untuk mengurbankan hewan yang berkualitas’indah dan bagus dipandang mata. Karena itu dilarang mengurbankan hewan yang diketahui jelas cacatnya, dan hewan yang nyata-nyata diketahui sakitnya. Dalam hal ini menurut riwayat dari Ali RA, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuK memprioritaskan kesehatan dan keindahan mata dan telinganya, (‘an nastasyrifa al-‘ayn wa al-udzun).

8. Adapun cacad ringan Yang timbul pada hewan setelah ditetapkannya menjadi hewan kurban, tidak menjadi masalah. Demikian Pandangan lbnu Taymiyah yang dikutip dalam Subul al-Salam (anna al-‘ayb al-hadits ba’da ta’yin at-udhhiyah la Yadhurru).

B. PENYEMBELIHAN

1. Nabi SAW menyembelih kurban degan membaca Bismillahi wa Allahu Akbar’ Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ada juga memahami bahwa beliau berbasmalah selengkapnya (Bismillahi al-Rahmani Rahim), kemudian bertakbir sesudah berbasmalah. Takbir di sini adalah khusus pada penyembelihan kurban. Selain itu, riwayat Muslim dari Aisyah menyebut bahwa Nabi SAW mernbaca: “Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa Ali Muhammad wa min Ummati Muhammad”. Riwayat lain dari Baihaqi menyebutkan: Bismillahi Wa Allahu Akbar, Allahumma ‘anniy wa’an man lam yudhahhi min ummatiy.

2. Berdasarkan riwayat di atas, kita diharuskan menyebut nama diri dan atau keluarga yang turut beribadah (penyembelihan) qurban itu.

3. Pisau Yang akan digunakan menyembelih harus tajam, sehingga tidak menyiksa hewan kurban. Hadits Riwayat Muslim: “Perbaikitah sembelihan itu, maka hendaklah seorang kamu menajamkan plsaunya dan menenangkan sembelihannya”

4. Dianjurkan (mustahab) untuk membaringkan hewan kurban pada sisi kirinya agar memudahkan sang penyembelih memegang pisau dengan tangan kanannya.

5. Dianjurkan berdoa untuk drterimanya hewan kurban; mendoakan untuk diri sendiri dan kerabat keluarganya, dengan mengatakan ” Rabbana taqabbal minna innaka Anta al-Sami’u al-Alim.

6. Waktu penyembelihan hewan kurban ialah setelah ditunaikannya shalat Iedil Adhha, yakni selesai dibacakan khotbah sampai tiga hari sesudah shalat Iedil Adhha itu. Tiga hari itu adalah hari-hari tasyriq atau hari pelontaran jumrah di Mina oleh mereka yang berhaji. Bahkan suatu jamaah membolehkan penyem-belihan kurban hingga akhir bulan Dzulhijjah. Pandangan ini dapat dipertemukan dengan mengatakan bahwa penyembelih-annya hanya sampai sebatas hari tasyriq (tiga hari sesudah shalat ‘ied) dan pembahagiannya dapat saja sampai akhir Dzulhijjah. Bahkan sebenarnya pembahagian itu masih dapat dilakukan di luar bulan Dzulhijjah.

C. PEMANFAATAN

1. Pemanfaatan daging kurban ialah sepertiga dibagi-habis kepada yang berhak, sepertiga lagi dapat di disimpan (diawetkan untuk persiapan menghadapi kesulitan pangan), dan sepertiga lagi dapat dimakan oleh yang berkurban. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Turmudziy: “Makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah”. Hadits ini pula yang mendasari alasan pengalengan daging kurban oleh Negara-negara lslam kemudian dikirimkannya ke negeri-negeri Muslim yang kelaparan / kena bencana.

2.Dari sepertiga yang dapat dimakan oleh yang punya kurban, dapat dibagikan kepada mereka yang non Muslim.  Hal ini, karena sepertiga tersebut merupakan hak sepenuhnya orang yang beribadah kurban, dan dapat digunakan ke jalan yang baik, asal saja tidak diperjual-belikan.

3. Dibagi-bagikan dagingnya, termasuk kulitnya. Karena itu, tidak sah kurbannya jika kulit hewan kurban dijadikan upah bagi pekerja kurban. Pekerja kurban harus diupah tersendiri, tanpa mengurangi daging dan kulit hewan kurban. Wallahu A’lam bi al-Shawab.

SELAMAT BERKURBAN

JAWABAN TERHADAP PARA PENGGUGAT “NON MUSLIM JADI PEMIMPIN”

JAWABAN TERHADAP SDR. SAHID JAYA
Assalamu Alaikum War./ Wab.
Mohon maaf , berhubung suatu kesibukan, baru sempat baca tuntas sanggahan Pak Sahid.  Terimakasih atas responnya. Dan berikut ini kami akan jawab sesuai apa yang saya ketahui,
1).Hal pertama yg harus diketahui ialah bahwa Ngaji Al-Qur’an secara benar saja tidak cukup, tanpa disertai Pengkajian tentang seluk-beluk hukum Islam.  Bahwa pada prisnsipnya hukum Islam itu luwes, tidak kaku, selalu memberi alternatif.  Luwesnya hukum Islam bermain antara dua sisi hukum, yakni HUKUM AZIMAH, yaitu hukum dasar yg berlaku menurut asumsi umum; dan HUKUM RUKHSHAH, yakni hukum yang timbul sebagai kemudahan akibat adanya sebab-sebab tertentu.   Misalnya : Bagaimana hukum makan dan minum di siang hari Ramadhan?.  Bagi mereka yang melihat dari sisi hukum azimah pastilah jawabannya mengatakan: HARAM, karerna Al-Qur’an mewajibkan puasa Ramadhan.  Tetapi bagi yang melihat dari sisi RUKHSHAH akan menjawab HALAL bagi org yang skit, atau musafir, atau umurnya sudah sangat lanjut (udzur)
2). Untuk dapat melihat batas-batas Hukum Azimah dan Hukum Rukhshah, agar pemahaman dalil tidak kaku, maka minimal kita harus mengetahui metode memahami dilalah (arti yg ditunjuk) ayat, dilengkapi dengan pengetahuan sejarah dan ilmu bantu sesuai konteks penerapan ayat.  Untuk itu, saya tidak menggurui, tapi untuk memahami dalil-dalil syariat, minimal ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni teks (nash ayat/hadits), makna (illat, hikmah, sebab, syarat dan mani, yang berkenaan dengan ayat/hadits) dan ketiga ialah konteks penerapan dalil (tathbiq atau tanfidz).
3)Berikut ini saya akan tunjukkan dan jelaskan ayat-ayat yang Pak Sahid Jaya kemukakan itu dengan metode seperti yang saya sebutkan. Pada komentar 1 dan 7, Pak Sahid mengemukakan ayat-ayat ini:
TQS. 3. Aali ‘Imraan : 28. “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”
TQS. 4. An-Nisaa’ : 144. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?”
TQS. 4. An-Nisaa’ : 138-139. “Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIQ bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu ? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.”
Mohon pembaca perhatikan secara cermat teks (terjemahan) semua ayat tsb. di atas.  Pada tiap ayat pasti kita menemukan kalimat “DENGAN MENINGGALKAN ORANG-ORANG MUKMIN”  (من دون المؤمنين) pada tiga ayat tsb.  Dalam ilmu tafsir dan ushul fikih, kalimat itu disebut “illat” atau (sebab yang jadi syarat kualifikasi) dilarangnya memilih pemimpin non Muslim, yaitu, jika kita MENINGGALKAN ORANG2 MUKMIN”.  Tapi kalau kita memilih non Muslim tanpa meninggalkan org Mukmin, karena salah satu dari mereka, pemimpin utamanya sendiri atau wakilnya adalah Muslim, maka itu HALAL, karena di dalamnya tetap ada orang Mukmin, sehingga kita tidak disebut MENINGGALKAN ORANG MUKMIN.   Sekali lagi Halal karena tidak termasuk dalam kategori “MENINGGALKAN ORANG MUKMIN”
4).Dilalah (pengertian) dari kata Waliy, (jamak: auliya’) yang dipahami di zaman Nabi dan Sahabat  sudah sangat berbeda dengan pengertian Pemimpin dalam dunia moderen sekarang.   Karena itu kita perlu mengetahui  sejarah perubahan arti / maknanya,  agar tidak kaku dalam penerapan (tanfidz) ayat.   Di zaman Nabi dan sahabat pemimpin itu (Kaisar dan Raja atau Khalifah) adalah berkuasa absolut (mutlak) tanpa dikontrol, semua kekuasaan ada di tangannya, tanpa wakil;  pokoknya yang berkuasa hanya dirinya.  Di zaman moderen, pemimpin sudah bersifat kolektif, berdasarkan teori Trias Politika, kekuasaan terbagi menjadi tiga (pemerintah /eksekutif, Parlemen/Legislatif, Kehakiman/Yudikatif).  Jadi tida kada lagi Pemimpin berkuasa mutlak seperti masa Nabi dan sahabat, karena sekarang dikontrol oleh kekuasaan lain, yakni MPR/DPR dan Kehakiman (MA dan Kejaksaan Agung).  Jadi tidak perlu khawatir, jika suatu saat ada pemerintah (ada wakil Gubernur  non Muslim), karena tetap dikontrol oleh Presiden dan Gubernur di atasnya, DPRD, Pengadilan, Kejaksaan dan KPK, yang semuanya adalah bahagian dari Pemimpin kolektif.
Jadi yang haram secara AZIMAH menurut dilalah “Waliy” yg ada di zaman Nabi, ialah jika seorang non Muslim dipilih jadi pemimpin yang memegang semua kekuasaan Presiden, MPR/DPR,/DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, Kejaksaan, Panglima TNI semuanya dipegang oleh satu orang sendirian, yang berstatus non Muslim, atau semua dipegang (dibagi-bagi) oleh banyak orang yang semuanya non Muslim.  Tetapi sepanjang di antara mereka Penguasa2 itu ada Muslim (bahkan lebih banyak muslimnya) walaupun ada di antaranya Non Muslim, demi kebersamaan dan persatuan bangsa, maka hukumnya TIDAK HARAM.  Jadi untuk zaman sekarang, dalil itu perlu diterapkan sesuai konteks pengertiannya dan konteks zamannya yang sudah berubah dan berbeda dengan konteks zaman Nabi dan shabat.  Kaedah hukum ushul fikih mengatakan: alhukmu yaduru ma’a al-llah, wujudan wa ‘adaman (Hukum berubah sesuai illah / sebab/konteksnya, ada atau tidak adanya konteks itu).   Karena dilalah “Waliy” pemimpin yg berkuasa mutlak (absolut) memegang semua kekuasaan sendirian sudah tidak ada sekarang, maka hukum haramnya pun turut tidak ada (hilang).
5).Dilalah lafazh kafir juga perlu dipahami secara benar.  Masih banyak ustadz kita tidak dapat membedakan antara kafir dan ahl kitab, sehingga semua non Muslim, termasuk ahli kitab dicapn semuanya kafir secara mutlak.  Padahal ahlu kitab itu tidak mutlak (tdk semuanya) kafir.  Yang kafir mutlak itu ialah mereka yang tidak percaya adanya Tuhan (Mulhid) atau percaya banyak Tuhan (musyrik). Telah terjadi perdebatan panjang di Twitter antara saya dgn sejumlah ustadz seperti itu. Kesimpulanya, alasan-alasan saya yang menunjukkan bhw tdak semua ahlu kitab (Kristen, Yahudi) itu kafir, tdk dapat dipatahkan oleh mereka.  Kalau pembaca tdk sempat ikuti diskusi itu melalui twitter, silakan baca rangkuman disekusinya yang saya sdh muat di blog saya juga Islam Rahmah http://wp.me/p1n8EA-8E   . Mereka memang menggebu-gebu “mengeroyok” saya, sampai mereka mengemukakan dalil pamungkasnya  dengan mengutip Q.S.Al-Al-Ankabut ayat 47, padahal dalam ayat itu justru ada kalimat yg berbunyi : wa min haula’i man yu’min (di antara merekas ahl kitab itu ada yang berima).  Dengan demikian non Muslim (Kristen) bisa saja dipilih,. Karena tidak termasuk dlm kategori “kafir/musyrik” dalam ayat-ayat larangan yang telah dikutip oleh Pak Sahid.
6)Adapun ayat-ayat yang langsung menyebut  Yahudi dan Kristen (Nahsrani) yang dilarang dipilih pemimpin seperti ayat  QS. 5. Al-Maa-idah : 51.  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ZALIM.”
Larangan dalam ayat tersebut adalah sesuai konteks KEZALIMAN di zaman Nabi SAW, ditandai dengan adanya kata ZALIM di akhir ayat.  Bhw pada masa itu kaum Yahudi dan Kristen bekerjasama dengan bangsa Romawi yang sedang menjajah (menzalimi) sebagian bangsa Arab, sehingga dilarang bekerjasama, berteman dan mengambil mereka pemimpin.  Jadi ‘illat” nya ialah  KEZALIMAN, dan itulah sebabnya ayat itu diakhiri dengan kata2 ZALIM.
Tetapi dalam konteks kedamaian, maka Rasulullah SAW menerima Yahudi dan Nasrani (Kristen), bekerjasama dengan mereka membangun negara Madinah, sama-sama menyusun Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dan salah satu pasal Piagam Madinah berbunyi: Kaum Yahudi (ahl Kitab) dan Muslim, bekerjasama dan bahu membahu dalam membela negeri Madinah, menghadapi musuh bersama, dan saling menasehati untuk kebajikan bukan unuk permusuhan dan dosa.   Jadi dalam konteks kedamaian masyarakat (seperti halnya di Madinah zaman Nabi, dan di Indonesia zaman sekarang) ayat yang harus diterapkan ialah Q.S. Al-Mumtahanah: 8:  Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik bekerjasama) dan berlaku adil terhadap orang-orang (umat agama lain) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.
Di zaman Nabi, untuk warga Madinah yang damai, ayat yg mengandung permusuhan dengan Yahudi dan Nashrani tidak diterapkan.  Bahkan sebaliknya, Nabi pernah menerima kaum Nashrani secara damai bertamu di Masjid Nabawi di Madinah dan mengizinkan mereka beribadah di dalamnya (lihat Tafsir Al-Qurthubiy, Juz IV hal. 4-5).   Karena itulah semua ayat yang dikemukakan oleh Pak Sahjid Jaya yang bernuansa permusuhan abadi dg non Muslim, tidak diterapkan oleh Nabi SAW sendiri dalam masyarakat damai di Madinah.  Terjemahan Ayat-ayat yang dikutip Pak Sahid itu ialah: QS. 5. Al-Maa-idah : 57, QS. 9. At-Taubah : 23, QS. 58. Al-Mujaadilah : 22, QS. 3. Aali ‘Imraan : 118, QS. 9. At-Taubah : 16, QS. 28. Al-Qashash : 86, QS. 60. Al-Mumtahanah : 13, QS. 3. Aali ‘Imraan : 149-150, QS. 4. An-Nisaa’ : 141,  TQS. 5. Al-Maa-idah : 80-81,  QS. 60. Al-Mumtahanah : 1, QS. 60. Al-Mumtahanah : 5. QS. 58. Al-Mujaadilah : 14-15.   Bukan berarti ayat-ayat itu tidak berlaku, semuanya tetap berlaku sesuai konteksnya pada masa-masa terjadi kezaliman, permusuhan di zaman atau negeri lain.  Tapi dalam negeri Madinah dizaman Nabi dan negeri Indonesia zaman sekarang, masyarakat berada dalam kedamaian dan kebersamaan.
Ketika Nabi membangun negara damai di Madinah, maka yang diterapkan ialah ayat-ayat tentang kedamaian dan kerjasama dengan kaum ahlu kitab (Yahudi dan Kristen).  Sejaran Nabi seperti itu harus dipelajari oleh para ustadz kita, agar dalam proses tathbiq atau tanfidz (menerapkan) ayat, tidak salah menerapkannya.
Kini pun Indonesia adalah negara damai, Muslim berdamai dengan non Muslim, khususnya kaum Kristen, bukan negara perang, karena itu yang harus diterapkan ialah perdamaian dengan mencontoh Rasulullah SAW.   Setahu saya, kaum minortas tanpa kecuali (khususnya Kristen) di Indonesia tidak ada yang sengaja menghina, melecehkan dan apalagi mau memusuhi umat Islam dan agama Islam, seperti yang diisyaratkan dalam ayat-ayat yang dikutip oleh Pak Sahid.  Dengan demikian tak ada alasan untuk memusuhi mereka.  Bahkan mungkin sebaliknya, telah terbukti ada-ada saja orang Islam yang menyegel, membakar bahkan mengebom gereja kaum Kristiani, tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syariat.  Seolah-olah orang-orang yang mengaku Muslim itu ingin menciptakan permusuhan abadi, padahal Rasulullah SAW datang dengan agama Islam yang bersifat al-Salam (sejahtera dan damai) sebagai wujud risalah beliau yang Rahmatan Lil-alamin.
Jadi kita tidak cukup sekadar hanya NGAJI literlek / lafazh ayat per-ayat saja, tetapi perlu MENGKAJI lebih jauh, dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni dilalah ayat (nash) dan perubahan-perubahan kandungannya dari zaman ke zaman; kemudian makna nash (illat/sebab/hikmah) yang merupakan landasan rasional adanya hukum; dan tanfidz (konteks penerapan) nya, sehingga ayat-ayat Azimah bisa memberi peluang adanya Rukhshah (dispensasi), pada zaman dan tempat tertentu.
Demikian jawaban saya, Walahu A’lam bi al-Shawab