LIMA ALASAN SYARIAH MENGAPA HARUS JOKOWI – JK

 

LIMA ALASAN SYARIAT MENGAPA HARUS JOKO WIDODO – JUSUF KALLA,

Bagi mereka yang belum membaca Edaran Baitul Muslimin tentang Kriteria Memili Presiden menurut Syariat, berikut ini akan kami kemukakan lima alasan syariat untuk memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sesuai edaran tersebut.

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisius, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.  (Shahih Bukhariy, Juz VI, h. 2443, hadits ke 6348) dan (Shahih Muslim, Juz III, h. 1273, hadits ke 1652).

JOKO WIDODO – JUSUF KALLA sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab MEREKA maju Capres / Cawapres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

Sangat disayangkan karena ulama dan ustadz yang enggan memilih Jokowi – JK, sengaja menyembunyikan hadits ini.  Bahkan selalu menyampaikan tuduhan kemunafikan terhadap Jokowi karena dianggap berbohong dan tidak menepati sumpahnya, padahal seharusnya mereka (ulama seperti itu) tahu bahwa ada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang membuka jalan bagi Jokowi untuk memilih yang lebh baik di luar sumpahnya.

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  1. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.  Sejalan dengan ini hadits riwayat Al-Thabraniy dan Al-Bayhaqiy:

من لم يهتم  بأمر المسلمين فليس منهم

Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka”. (Kasyf al-khafa’, Juz II, h. 368) dan (Takmilat al-Ikmal, Juz I, h. 495).

Wallahu A’lam bi al-Shawab.

Advertisements

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

 

IMG_0001

EDARAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

 بسم الله الرحمن الرحيم

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisi, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة   لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.

JOKO WIDODO sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab beliau maju Capres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  2. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  3. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.

Jakarta, 01 Juni 2014

PIMPINAN PUSAT BAITUL MUSLIMIN INMDONESIA

Ketua Umum                                                                    Sekretaris Jenderal

Prof. DR. H. Hamka Haq, MA                                       Nurmansyah E. Tanjung, SE 

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH (Bagian II)

 Pandangan Moderat tentang Aurat

Oleh: Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA

Nusrat Bhutto PM Pakistan saat bertemu dgn Hj.Megawati, tanpa cadar dan tanpa jilbab, hanya pakai kerudung

Nusrat Bhutto PM Pakistan saat bertemu dgn Hj.Megawati, tanpa cadar dan tanpa jilbab, hanya pakai kerudung

Bahwa syariah memberi kelonggaran mengenai keharusan menutup aurat di lingkungan keluarga, yakni tidak mencakup kepala, rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, dengan alasan keamanannya di lingkungan keluarga terjamin, sekaligus untuk memudahkan perempuan dalam pekerjaan, karena anggota  badan  tersebut  digunakan dalam pekerjaan sehari‑hari.

Bertolak dari soal keamanan, ada pendapat yang menerapkan hukum analogis (qiyas), bahwa jika seorang perempuan yang sedang berada di suatu lingkungan yang aman, dan memastikan dirinya bebas dari segala gangguan dan ancaman, maka secara analogis batas auratnya dipersamakan dengan batas aurat di lingkungan keluarga.  Berdasarkan analogi inilah, maka di negeri Muslim moderat seperti Mesir, Suriah, Libanon, Palestina, Pakistan dan Malaysia, sejumlah tokoh perempuan Islam, bahkan ibu negara mereka berpakaian di depan umum seperti berada dalam lingkungan keluarga sendiri (tanpa cadar dan tanpa kerudung).

Analogi di atas sejalan dengan analogi mahram (keluarga pendamping) bagi perempuan, yang jika bepergian dalam keadaan aman, menurut sebahagian ulama Syafi`iyah, mahram juga tidak menjadi keharusan baginya (Soal maham, akan dibahas / diposting secara khusus nanti). 

Pada sisi lain, hal yang tak boleh dilupakan ialah adanya perbedaan kultur perempuan antar satu bangsa dengan lainnya.  Kultur perempuan Indonesia misalnya, sangat jauh berbeda dengan perempuan Arab.  Perempuan Arab, terutama di zaman Nabi, pada umumnya tidak sibuk dengan berbagai jenis pekerjaan yang berat.  Sementara perempuan Indonesia, sejak dahulu kala sudah bekerja keras bersama kaum laki‑laki dalam mengurus kehidupan kesehariannya.  Wanita Indonesia turut mencari nafkah di hutan, mencangkul di kebun, membajak di sawah, menjemur ikan di pantai, bekerja keras membuat tahu, tempe, bekerja di kebun teh dan di zaman industri mereka pun menjadi buruh pabrik dan sebagainya.

Dalam fikih, ada ketentuan yang memberi keringanan bagi perempuan yang bekerja berat seperti itu.  Bahwa perempuan pekerja (yang zaman dahulu hanya diperankan oleh budak, tetapi dalam dunia moderen konsep budak telah dihapus) mereka memperoleh kelonggaran dalam soal aurat dengan alasan untuk meringankannya dalam bekerja sehari‑hari.[1]  Para budak pekerja memeroleh keringanan sebenarnya bukan karena statusnya budak, karena Islam tidak menganut ajaran diskriminatif terhadap budak, melainkan keringanan itu diperoleh karena mereka bekerja berat. Dalam suasana bekerja itulah, berlakulah keringanan (rukhshah) pada sebahagian aurat yang tak dapat tertutup secara normal, khususnya aurat `aridhiyah.

Meskipun kasusnya berbeda, karena wanita pekerja sekarang bukan budak, tapi perempuan petani, nelayan, buruh dan wanita pekerja lainnya, urusan mereka jauh lebih berat dan mobilitasnya lebih tinggi.  Maka, menurut  metode qiyas, seyogyanya syariah memberi keringanan kepada mereka, seperti keringanan yang dialami perempuan pekerja (budak) di zaman dahulu.  Mereka tidak secara mutlak harus menutup aurat yang bersifat `aridhiyah (bersifat relatif) yaitu kepala, leher, dua tangannya sampai siku, dan kedua kaki sampai lutut.  Meskipun demikian, mereka pun tetap harus berbusana dalam batas kesopanan, dengan jalan memakai pakaian pada tempatnya.

Dalam metode hukum Islam, terdapat tingkatan hukum berdasarkan tingkat kebaikan atau keburukan sesuatu.   Jika sesuau memliki tingkat kebaikan yang bersifat mutlak, maka hukumnya adalah wajib li dzatih.  Jika tingkat kebaikan yang dikandungnya tidak bersifat mutlak, tapi menjadi penentu bagi kebaikan mutlak, maka hukumnya menjadi wajib lighairih.  Jika kebajikan yang dikandungnya bersifat pelengkap, boleh ada dan boleh tidak, maka hukumnya adalah sunat.  Misalnya sholat wajib, ia menjadi wajib lidzatih, karena ia diwajibkan secara mutlak oleh Tuhan.  Untuk bershalat, diwajibkan memenuhi syarat-syaratnya, salah satu syaratnya ialah menutup aurat, maka menutup aurat itu wajib lighairih.  Untuk memudahkan mengingat sholat, harus ada adzan, maka adzan itu hukumnya sunat.  Karena orang bisa saja bersholat wajib tanpa adzan lagi.

Demikian pula tingkat keburukan sesuatu.  Misalnya perzinaan itu adalah keburukannya bersifat mutlak, karena semua manusia beradab memandangnya buruk, sehingga berzina menjadi haram lidzatih.  Perbuatan buruk yang menjadi pengantar ke perzinaan, ialah membuka aurat, maka memperlihatkan aurat itu haram lighairih.  Karena hanya haram lighairih, maka membuka aurat boleh saja untuk tujuan operasi kedokteran dan medis, dengan kata lain tidak semutlak haramnya zina.  Perbuatan buruk yang relatif dapat atau tidak mengantar ke perzinaan ialah cerita porno, maka cerita porno itu makruh secara juz`iy.  Tapi kalau cerita porno itu sudah berlebihan dan menjadi pengantar ke perzinaan, maka iapun menjadi haram lighairih secara kulliy.

Bertolak dari kerangka metode hukum tersebut, jelas menutup aurat, baik dalam sholat maupun dalam muamalah, bukanlah wajib lidzatih, melainkan hanya wajib lighairih.   Itu pun hukum wajib lighairih – nya berbeda tingkatannya antara aurat dzatiyah yakni alat vital kehormatan (alat kelamin) dengan aurat ‘aridhiyah (rambut, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut) Aurat ‘aridhiyah, pengaruh keburukannya terhadap perziaan dipandang lemah.  Todak pernah kita dengar, orang tergila-gila berzina karena melihat rambut.  Daya tarik wajah ke perzinaan jauh lebih tinggi ketimbang daya tarik rambut, namun wajah pun tidak dipandang aurat dalam sholet dan muamalah.  Berdasarkan itu, maka aurat `aridhiyah, khususnya rambut, di sebahagian besar negeri Muslim, Mesir, Suriah, Libanon, Pakistan, Banglades dan Malaysia, wanita muslimahnya bahkan tokoh dan ibu negaranya tidak harus memakai kerudung apalagi cadar.   Wa ‘Llahu a’lam bi al-shawab.

Jihan Sadat, Isteri Presiden Mesir Anwar Sadat tanpa kerudung, jilbab dan cadar

Jihan Sadat, Isteri Presiden Mesir Anwar Sadat tanpa kerudung, jilbab dan cadar

Tengku Zainab binti Tengku Mohammad Petra, Raja Kelantan dan Permaisuri Agung Raja Malaysia

Tengku Zainab binti Tengku Mohammad Petra, Raja Kelantan dan Permaisuri Agung Raja Malaysia


Khaledah Zia, PM Bangladesh, hanya memakai kerudung longgar, tanpa jilbab dan cadar

Khaledah Zia, PM Bangladesh, hanya memakai kerudung longgar, tanpa jilbab dan cadar


[1]Dengan alasan hajat mempermudah urusan keluarga itu pula maka sebahagian aurat perempuan, tidak dinilai aurat di hadapan mahramnya.   Batas auratnya dipersamakan dengan perempuan pekerja keras (budak di zaman Nabi) untuk mempermudah pekerjaan sehari‑hari.

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH (Bagian I)

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA.

Al-Jauhariyah Rektor Perempuan di Saudi Arabiyah, berkerudung tanpa Cadar

Al-Jauhariyah Rektor Perempuan di Saudi Arabiyah, berkerudung tanpa Cadar

Pembahasan mengenai aurat dan busana Muslim, akan lebih banyak dikaitkan dengan kaum perempuan. Hal ini karena aurat laki-laki amat sederhana berdasarkan ijma ulama, yaitu hanya sebatas antara lutut dan diatas pusat (bayn al-surrat wa al-ruqbatayn). Lagi pula busana kaum laki-laki pada umumnya sudah dipandang sangat menutup aurat. Berbeda dengan kaum perempuan yang auratnya dan busananya cukup rumit dan kontroversial, sehingga perlu diuraikan sebagai berikut.
Secara komprehensif, ajaran Islam tentang busana mencakup empat aspek, yakni aspek aurat, aspek kesopanan, aspek keamanan dan aspek kemudahan bekerja. Tanpa melihat secara menyeluruh empat aspek tersebut, syariat Islam akan terkesan sangat kaku dalam pergaulan sehari-hari.

a. Aspek Aurat
Perintah menutup aurat adalah berdasarkan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke atas tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (Q.S.al-Ahzab [33]: 59).”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَائِهِنَّ أَوْ َابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S.al-Nur [24]: 31).

Dua ayat tersebut menjadi dasar pelaksanaan busana jilbab bagi kaum Muslimah. Perintah pada ayat 59 Surah Al-Ahzab bersifat mujmal (global), tanpa rincian sama sekali, kecuali hanya menyebut wajib menutup aurat ke atas tubuhnya ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ) tidak menegaskan seluruh tubuhnya (tanpa kecuali) ataukah hanya bahagian tertentu. Penjelasan kemudian terdapat pada ayat 31 Surah Al-Nur, yang agak terinci. Menurut kaedah Ushul Fiqih dan Ilmu Tafsir, setiap ayat yang terinci merupakan tafsir yang bersifat takhshish (pengkhususan) bagi ayat-ayat yang bersifat global (perintah umum). Pemahaman kedua ayat tersebut diatas adalah kurang lebih sebagai berikut:

1. Bahwa bagian tubuh perempuan yang memiliki daya tarik disebut perhiasan (zinatun) dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bagian tubuh yang sudah terbiasa (harus) tampak ( إلا ما ظهر منها – kecuali yang biasa tampak daripadanya), Kedua, bagian tubuh yang relatif sifatnya, bisa tampak dan atau harus tertetutup, tergantung pada situasinya. Bagian ini disebut aurat `aridhy, yakni aurat yang bersifat rerlatif. Dan ketiga, bagian tubuh yang mutlak tidak boleh tampak sama sekali, kecuali dengan suaminya sendiri, disebut aurat dzatiy.

2. Karena itu, kewajiban jilbab tidak mencakup seluruh bahagian tubuh wanita, dengan adanya pengecualian dalam Surah Al-Nur ayat 31 yang berbunyi ( إلا ما ظهر منها – kecuali yang biasa tampak daripadanya) Dalam tafsir Al-Qurthubiy dijelaskan bahwa menurut kebiasaan adat (pergaulan sehari-hari) dan ibadah (shalat dan haji) dalam Islam, wajah dan telapak tangan wanita pada umumnya selalu tampak, sehingga keduanya mendapat pengecualian dalam Q.S.al-Nur (24): 31 itu. Keduanya tidak dikategorikan sebagai aurat yang harus ditutup.

3. Dengan demikian, maka ketentuan menutup aurat bagi wanita secara umum dapat dibedakan dalam tiga hal, yakni:
– ketika ia dalam suasana beribadah;
– ketika ia berada di tengah orang yang bukan mahramnya.
– ketika ia berada di tengah tengah mahramnya;

4. Pada umumnya ulama sepakat bahwa anggota badan yang wajib ditutup ketika bershalat dan berhaji adalah segenap bahagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya dibolehkan tampak sesuai dengan bunyi kalimat إلا ما ظهر منها )illa ma zhahar minha( dalam Q.S.al-Nur (24): 31. Ibnu Taimiyah, mengutip pendapat Abu Hanifah, membolehkan juga telapak kaki, sebagai pendapat yang paling kuat, berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwa dua telapak kaki juga boleh tampak, karena masuk dalam kategori إلا ما ظهر منها: sesuai ayat tersebut.

5. Kewajiban menutup seluruh tubuh, selain muka dan telapak tangan, berlaku juga pada saat berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Asma binti Abi Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW: “Hai Asma’, sesungguhnya wanita yang sudah baligi tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya”.

6. Adapun ketika berhadapan dengan mahramnya sendiri (yaitu laki-laki yang haram kawin dengannya, a.l.: bapak, kakek, saudara, anak, anak tiri, cucu, anak saudara), juga dengan laki-laki yang tidak punya birahi dan anak-anak kecil yang belum mengerti aurat, maka batas aurat yang harus ditutup agak longgar. Menurut Al Syafi’iyah, batasnya hanyalah antara pusat dan lutut, karena sangat sensitif, sehingga diharamkan secara mutlak untuk tampak oleh semua laki-laki termasuk mahram, kecuali suaminya sendiri. Semua bahagian tubuh (selain antara pusat dan lutut) dapat tampak oleh mahram dan oleh sesamanya wanita. Ibn Hazm al-Zhahiriy, berdasarkan hadits dari Abi Hurayrah, bahkan menegaskan bahwa tak ada yang haram atas mahram pada perempuannya kecuali satu, yakni menyetubuhinya. Pendapat lain memerinci bahwa yang boleh tampak adalah kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari hari. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehari-hari mereka.

7. Hal di atas berarti bahwa rambut, leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut, yang wajib ditutup hanya jika berhadapan dengan laki laki yang bukan mahram, adalah keauratannya bersifat relatif, atau disebut aurat `aridhiyah yang sifatnya tergantung pada keadaan sekitar.

b. Aspek Kesopanan
Menyangkut model busana menutup aurat, syariat Islam menerima tradisi masing-masing bangsa. Karena itu, model pakaian yang bernuansa Timur Tengah seperti jubah laki-laki dan cadar perempuan tidak direkomendasikan secara khusus sebagai satu-satunya model busana Muslim. Maka, segala macam model menurut trend dan tradisi masing-masing bangsa, asalkan menutup aurat lagi sopan, adalah dipandang memenuhi ketentuan syariah.
Karena itu, semua kaum perempuan dengan beragam profesi, termasuk wanita karir, kaum selebriti Muslimah dalam dunia film dan musik, dapat merancang busananya sesuai dengan selera masing-masing asalkan tetap sejalan dengan ketentuan menutup aurat. Rancangan model yang beragam, itu terserah menurut trend dan selera yang berkembang, asalkan tidak keluar dari ketentuan syariat dan tata krama kesopanan menurut budaya masing-masing bangsa.

c. Aspek Keamanan.
Kewajiban menutup aurat juga sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan mereka. Sesuai dengan sebab turunnya ayat 59 Q.S.al-Ahzab tersebut, menurut Al Qurthubiy, adalah teguran terhadap wanita wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab (kerudung), sehingga sering diganggu oleh kaum laki laki, dan diperlakukan seperti budak pemuas nafsu. Untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tadi.
Bahkan pendapat ekstrim mengatakan bahwa segenap bahagian tubuhnya haram tampak oleh laki-laki, termasuk dalam lingkungan keluarga, kecuali suaminya sendiri. Pendapat terakhir inilah yang menjadi dasar adanya cadar, pakaian yang menutup segenap tubuh wanita kecuali mata. Dengan kata lain cadar tidak berdasar pada ayat Al-Qur’an yang sudah disebutkan di atas, melainkan hanya berdasar pada pertimbangan ulama tertentu dan budaya lokal Arab Hijaz. Ulama yang berpendapat ekstrim, di antaranya Ibn Khuwayziy Mandad, menegaskan bahwa wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menjadi sumber fitnah, sehingga kedua bahagian tersebut wajib ditutup.
Dengan kata lain bahwa tradisi memakai cadar (menutup seluruh tubuh kecuali mata) tidak berdasar langsung dari Al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi berdasar pada hasil ijtihad (pendapat) ulama tertentu. Hal ini dibuktikan oleh kebiasaan umum wanita, di sejumlah negeri Muslim seperti Pakistan, Banglades dan Malaysia bahkan di Arab Saudi sendiri, perempuan-perempuan tidak selamanya memakai cadar. Wanita-wanita dalam negeri kita, sejak dahulu pun sebenarnya sudah menutup aurat sesuai tradisi kerudung Indonesia sendiri, bukan dengan cadar.

Nyai Ahmad Dahlan, isteri Pendiri Muhammadiyah, juga berkerudung tanpa cadar

Nyai Ahmad Dahlan, isteri Pendiri Muhammadiyah, juga berkerudung tanpa cadar

Rasuna Said, Pejuang Nasional dari Minang, juga berkerung tanpa cadar

Rasuna Said, Pejuang Nasional dari Minang, juga berkerung tanpa cadar

(BERSAMBUNG KE Bagian 2)

TONGKAT RASULULLAH SAW PADA SAAT BERKHOTBAH

TONGKAT RASULULLAH SAW PADA SAAT BERKHOTBAH

Oleh Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA

Prof. Hamka Haq, memegang tongkat, baca khotbah Idil Adhha di Pakuniran Probolinggi 15-10-'13

Prof. Hamka Haq, memegang tongkat, baca khotbah Idil Adhha di Pakuniran Probolinggi 15-10-’13

Setelah saya berkhotbah Idil Adhha di Pakuniran Probolinggo, dengan memegang tongkat sesuai tradisi setempat (15 Oktober 2013), dan fotonya kemudian dimuat di flicker, maka banyak pertanyaan menyangkut tongkat itu, baik melalui tewitter, maupun facebook, atau flicker. Berhubung karena kesibukan, maka masalah tongkat Rasulullah SAW ketika berkhotbah, yang dipertanyakan pada saya, baru sekarang sempat saya jawab, semoga ada manfaatnya. Jawaban singkat saya di twitter dan facebook, biasanya diawali dengan kalimat “SETAHU SAYA”, sehingga orang kadang tidak menerima, karena menurut dia hanya “SETAHU SAYA”. Sebagai akademisi yang menganut etika intelektual, memang saya tidak mau berbicara di luar apa yang saya tahu. Saya hanya mau berbiacara tentang hal yang saya sudah tahu (walaupun terbatas), sesuai dengan referensi yang saya miliki. Karena ruang jawab di facebook, lebih-lebih di twitter amat terbatan, maka saya jawab melalui blogspot saya, Hamka Haq Net atau Islam Rahmah, sebagai berikut:

1). Bahwa perbuatan Rasulullah SAW menyangkut ibadah, harus dibedakan minimal dalam dua hal. Ada perbuatan beliau yang merupakan perintah langsung dari Allah SWT, seperti syarat-syarat dan rukun-rukun dalam ibadah, baik wajib atau pun sunat, sebagaimana terdapat dalam ibadah shalat, puasa, zakat dan haji. Rukun-rukun ibadah dan syarat-syaratnya harus diikuti, kecuali jika ada petunjuk lain dari syariat. Misalnya berwudhu sebelum shalat, baca Surah Al-Fatihah dalam shalat, wukuf di Arafah untuk berhaji, dll. Ada pula perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW, sebagai pendukung terlaksananya ibadah, tapi tidak merupakan rukun ibadah; ini dapat diikuti atau tidak diikuti sesuai kondisinya. Misalnya Rasul menutup aurat dengan jubah untuk shalat, maka kita pun bisa berjubah dan bisa juga memakai pakaian lain asalkan dapat menutup aurat, karena jubah bukan syarat dan rukun shalat. Nabi juga terbiasa berbuka puasa dengan kurma, itu bisa diikuti, dan bisa juga kita berbuka dengan menu lain, sebab kurma bukan syarat dan rukun puasa. Nabi SAW dan sahabatnya menunaikan ibadah haji dengan kendaraan unta, maka orang-orang yang dekat dengan Mekah bisa saja mengikutinya, juga naik unta, dan bisa juga dengan kendaraan lain; tapi bagi mereka yang negaranya jauh dari Mekah harus naik pesawat, tidak perlu naik unta karena naik unta bukan syarat dan rukun haji. Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya berzakat fitri dengan kurma atau gandum, di Indonesia sebaiknya berzakat fitri dengan beras atau jangung dan sagu, sebab kurma dan gandum bukanlah syarat dan rukun zakat fitri. Itu sekedar contoh saja. Jadi dapat dipahami bahwa tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu wajib dan harus diikuti tanpa kecuali.

2). Menyangkut tongkat, sebelum berbicara soal tongkat Nabi SAW ketika beliau berkhotbah, perlu diketahi beberapa manfaat tongkat di zaman Nabi dan sahabat, antara lain,
a. Tongkat dijadikan sebagai patokan menandai arah kiblat ketika bershalat. Nabi atau sahabat kadang menancapkan tongkat di depan jamaah / imam untuk menandai arah kiblat. Bahkan menurut Al-Qurthubiy, ketika bershalat ied (hari raya) pun Nabi SAW menancapkan tongkat di depannya sebagai petunjuk arah kiblat bagi umat.
b. Tongkat juga dimanfaatkan sebagai penopang seseorang dalam shalat, agar dapat berdiri tegak/lama. Nabi SAW ketika sudah berumur, dan badannya terasa berat, beliau memakai tongkat bahkan tiang sebagai pegangan agar mudah berdiri sesudah sujud. Sahabat-sahabat Nabi juga memakai tongkat sebagai penyanggah agar dapat berdiri lama ketika mereka bershalat malam, terutama jika imam shalatnya membaca surah-surah panjang. Hal ini antara lain diriwayatkan oleh Ummu Qays bintu Muhshin sbb.:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ ، وَحَمَلَ اللَّحْمَ ، اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَكَّئُونَ عَلَى الْعِصِيِّ فِي الصَّلاةِ
“Bahwasanya Rasulullah SAW, ketika sudah berumur dan tubuhnya semakin berisi, beliau menggunakan tiang di mushallanya untuk bertekan atasnya. Dan diriwayatkan dari `Atha’, katanya: Adalah Sahabat-sahabat Nabi SAW juga bertekan pada tongkat dalam shalat”.
Hadits lain menyebutkan bahwa sahabat-sahabat Nabi bertongkat jika keletihan, biasanya jika Imam shalat membaca ayat-ayat panjang, antara lain riwayat dari Malik sbb.:
وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون في فروع الفجر روى مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن زيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بأحدى عشرة ركعة قال وكان القارىء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام
“mereka bershalat (malam) duapuluh rakaat dengan membaca Surah duaratusan ayat (Al-Baqarah dan Ala `Imran), dan mereka berbalik menjelang fajar. Malik meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yusuf dari Al-Saib bin Zayd, ia berkata: Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka`ab dan Tamiman al-Dariy, agar mereka mengadakan shalat (malam) bagi umat dengan sebelas rakaat, ia pun berkata adalah Imam itu membaca Surah duaratusan ayat sampai kami bertekan atas tongkat, lantaran lamanya berdiri.”
Memakai tongkat untuk pegangan dalam shalat seperti di atas, bukanlah syarat dan rukun shalat, sehingga hukum fikih tidak mengharuskan umat bertongkat dalam shalat. Bagi mereka yang udzur, tidak kuat fisik, dapat memakai tongkat, atau menggantikannya dengan pegangan lain seperti kursi misalnya.

3. Riwayat mengenai Rasulullah SAW memakai tongkat ketika berkhotbah, antara lain disampaikan oleh Imam Malik dalam Al-Mudawwanah al-Kubra:
قال ابن شهاب وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك
’berkata Ibn Syihab, dan adalah Rasulullah SAW jika berdiri berkhotbah, ia memegang tongkat bertekan di atasnya, dan berdiri di atas mimbar, kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman pun melakukan hal demikian”
Riwayat lain menyebut bahwa kadang yang dipegang Rasulullah SAW itu adalah busur panah, sebagaimana disebut dalam kitab Shahih Ibn Khuzaimah, riwayat yang berasal dari Hakam bin Hazan al-Kalafiy, bahwa:
وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فشهدنا الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات
“Aku telah bertamu ke Rasulullah SAW tujuh bertujuh kali atau sembilan bersembilan kali, maka aku saksikan di hari Jum`at, Rasulullah SAW berdiri bertekan atas sebuah busur panah atau tongkat, lalu beliau mengucapkan tahmid dan puji-pujian atas Tuhan dengan kalimat yang baik, lembut dan penuh berkah”.

4. Di zaman sahabat, tongkat bagi khatib akhirnya mepunyai fungsi lain, di samping sebagai penyanggah atau pegangan sang Khatib, juga sebagai alat persiapan bela diri. Mungkin karena pengalaman sejarah bahwa Khalifah Umar RA dan Usman RA, tewas terbunuh oleh umat (rakyat) nya sendiri, maka Khalifah Ali RA kadang berkhotbah dengan memegang pedang sebagai pengganti tongkat. Hal ini diriwayatkan oleh Ibrahim al-Taymiy, sbb.:
قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة
“dia berkata, telah berkhotbah pada kami Ali RA di atas mimbar di atasnya terdapat sebuah pedang yang tergantung padanya lembaran-lembarah shahifah”

Memperhatikan sebab-sebab/tujuan dan keadaan ketika Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya memakai tongkat, baik ketika bershalat maupun ketika berkhotbah dapat dipahami bahwa tongkat bukanlah syarat dan rukun shalat dan atau khotbah, sehingga shalat dan khotbah tetap sah walaupun tanpa tongkat.
Tongkat dipakai Nabi SAW sebatas pendukung jalannya ibadah (khotbah). Bershalat saja, Nabi sering memakai tongkat bahkan tiang sebagai pegangan, apalagi jika beliau berkhotbah di atas mimbar yang biasanya lebih lama berdiri ketimbang saat bershalat. Namun tidak salah jika ada tradisi yang ingin meniru dan meneruskan apa yang dialami / dilakukan oleh Rasulullah SAW, sekadar mengingatkan kejadian di masa lalu pada diri Nabi SAW. Bahkan tradisi seperti itu lebih lengkap jika khatib sekaligus berjubah di atas mimbar menyampaikan khotbahnya. Dan jika tradisi seperti itu dilakukan oleh masyarakat sebagai tanda kecintaan yang tulus kepada Nabi SAW, tentu saja mendapat nilai tersendiri di hadapan Tuhan. Namun perlu diingat bahwa jubah dan tongkat bukan syarat dan rukun khotbah, sehingga kesahihan khotbah tidak batal, jika khatib tidak memakai tongkat dan tidak pula berjubah.
Wa ‘Llahu A’lam bi al-Shawab

SILATURRAHIM DENGAN UMAT AGAMA LAIN

Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi Agama & Etnis

Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi Agama & Etnis

SILATUR RAHIM DENGAN UMAT AGAMA LAIN
Oleh: Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA

(Sebagian isi tulisan ini diambil dari buku Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA, Islam Rahmah untuk Bangsa”, Terbitan Rakyat Merdeka (RM Book, 2008) hal. 227 dst.)

Baru-baru ini ada pertanyaan dari seorang teman Twitter, menyangkut siakp kita sebagai Muslim terhadap non Muslim, ketika menemukan ada Muslim sedang sekarat dan non Muslim juga sedang sama-sama sekarat, mana yang pertama harus kita tolong. Sebenarnya saya sudah jawab lewat Twit pula, namun jawaban di sana tentu sangat terbatas, sesuai dengan ketentuannya. Maka lewat tulisan ini penulis coba akan memberi penjelasan yang agak lebih luas dari jawaban di Twit itu.

Hal pertama yang harus diperjelas ialah dalam suasana apa ketika non Muslim dan Muslim itu sama-sama mengalami sekarat?. Ada dua kemungkinan, mungkin mereka dalam suasana perang, atau mungkin pula mereka sama-sama hidup dalam masyarakat yang damai. Jika mereka berada dalam suasana perang yang melibatkan mereka, maka jelas setiap Muslim hendaknya mendahulukan merawat sesamanya Muslim, baru kemudian melayani non Muslim
Melayani, merawat seorang non Muslim, baik yang terlibat perang, apalagi jika tidak turut dalam perang itu, telah dicontohkan oleh Sultan Salahuddin al-Ayyubiy, yang populer disebut Sultan Saladin dalam perang Salib. Beliau kadang menyamar sbg dokter / dukun untuk dapat menolong musuhnya yang sakit/sakarat, yang dilakukannya setelah menolong serdadu / orang Muslim lebih dahulu. Hal mendahulukan sesama, merupakan sikap yang berlaku secara umum dalam masyarakat dunia mana pun, hingga dunia moderen yang beradab dewasa ini.

Namun, dalam suasana masyarakat yang hidup damai seperti di Madinah zaman Nabi SAW atau di Indonesia zaman sekarang, status non Muslim sama dengan Muslim, yang karenanya pelayanan terhadap mereka, sakit atau tidak sakit tetap sama tanpa diskriminasi. Mengapa demikian? Karena Islam sangat menghargai perdamaian dan sangat membenci permusuhan. Berdasarkan itu, maka perdamaian antara umat Islam dengan on Muslim jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah SWT ketimbang kesamaan agama (Muslim sesama Muslim) tapi saling bermusuhan. Artinya, perdamaian itu jauh lebih utama ketimbang hanya sekadar sama-sama sebagai Muslim.

Umat agama lain yang hidup damai dalam masyarakat dan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, memperoleh hak perlindungan (jaminan) kehormatan dan keselamatan jiwa, sama dengan hak-hak kaum Muslimin pada umumnya. Rasulullah SAW pernah menyatakan, sebagaimana riwayat Al-Nasa’iy sebagai berikut:

أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذّمّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنّةِ وَإنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً».

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang membunuh seseorang dari kaum dzimmi (umat agama lain), niscaya ia tidak mendapatkan harumnya sorga, dan (ketahuilah) harumnya sorga itu tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun”.

Jika non Muslim yang berstatus Dzimmi saja memperoleh perlindungan kehormatan dan jiwa, apatah lagi lagi mereka yang tergolong muahidun atau ahl al-mitsaq (dalam perjanjian damai bersama) yang status kewarga-negaraannya sama persis dengan kaum Muslimin.
Itulah sebabnya, syariat Islam menetapkan hukuman lebih berat atas pelaku pembunuhan (secara tidak sengaja) yang membunuh seorang non Muslim yang hidup dalam perdamaian, ketimbang hukuman pelaku yang membunuh secara tidak sengaja sesamanya Muslim yang berseteru dengannya. Walaupun di negara kita hukum ini tidak diberlakukan, tetapi kita ambil semangat keadilannya. Untuk jelasnya, perhatikan Q.S.al-Nisa: [4]: 92, sebagai berikut:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿٩٢﴾
Artinya: ” Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu’min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu’min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (non Muslim) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut disebutkan 3 (tiga) macam sanksi pembunuhan secara tidak sngaja, selain puasa dua bulan berturut-turut. Pertama, pembunuhan terhadap sahabat Muslim, sanksinya membebaskan budak Muslim sekaligus membayar denda. Kedua, Pembunuhan secara tidak sengaja seorang Muslim (yg memusuhinya), sanksinya, hanya membebaskan seorang budak Muslim, tanpa membayar denda (diyat). Dan ketiga, pembunuhan terhadap seorang non Muslim yag hidup dalam perjanjian damai, sanksinya adalah membebaskan budak Muslim dan sekaligus membayar diyat (denda) kepada keluarga si terbunuh.
Jadi sanksi pembunuhan secara tidak sengja non Muslim (dalam suasana damai) yaitu membebaskan budak dan bayar denda (Q.S.al-Nisa:92), persis sama dengan sanksi pelaku pembunuhan terhadap seorang Muslim dalam kehidupan damai. Jadi siapapun yang ada dalam masyaraat yang damai, mereka akan diperlakukan dan diberi perlindungan hukum secara adil di depan hukum tanpa diskriminasi, tanpa melihat perbedaan agamanya.

Sejalan dgn itu, upaya menyelamatkan jiwa seorang Muslim dan non Muslim dalam suasana masyarakat damai tidak dibedakan, tergantung pada kesempatan saja, terkait dengan jarak tempat dan waktunya. Bahkan dlm masyarakat damai, membantu tetangga non Muslim (sehat atau sakit) boleh didahulukan, baru kmudian Muslim yg jauh. Demikian prinsip pergaulan yang dibangun Rasulullah SAW. Pada suatu perayaan Idil Adhha, Nabi SAW minta isterinya, Aisyah, membagikan daging kurban dengan mendahulukan tetangganya yang non Muslim. Beliau bersabda: “Dahulukan tetangga Yahudi kita”. Penulis yakin, pastilah banyak Muslim yang juga butuh daging kurban di Madinah, tetapi ternyata Nabi mendahulukan tetangganya yang non Muslim itu. Sikap tersebut diikuti pula oleh Abdullah ibn Umar, yang suatu ketika ia berkurban seekor kambing, dan kemudian bertanya kepada keluarganya: “Apa kamu sudah bagikan kepada tetangga Yahudi? Hal demikian, sekali lagi, berlaku dalam kehidupan masyarakat yang damai.

Dalam masyarakat damai, berziarah, atau saling mengunjungi antara dua orang bersahabat, Muslim dan bukan Muslim, apalagi jika bertetangga adalah dianjurkan dalam Islam. Lebih-lebih, menziarahi umat agama lain yang sedang sakit merupakan akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau pernah menziarahi pelayannya, seorang pemuda Yahudi yang tidak dipaksanya masuk Islam; dan ketika pamannya sendiri, Abu Thalib, jatuh sakit beliau pun menziarahinya, meskipun Abu Thalib tetap dalam agama paganisme bangsa Quraisy hingga wafat. Rasul juga menziarahi Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin kaum munafiqun. Berkaitannya dengan ini pula, jika seorang umat agama lain sakit, maka orang Muslim di lingkungannya diharuskan melayaninya, dengan biaya sendiri, ataupun dengan biaya dari orang sakit bersangkutan, sampai ia sembuh atau wafat.

Berdasarkan itu, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan ziarah kepada umat agama lain yang sedang sakit. Bahkan, menyaksikan jenazah seorang yang bukan Muslim dan mengantarnya ke pemakaman juga dibolehkan. Setelah itu berta`ziyah (berbelasungkawa) di rumahnya dan menyampaikan ucapan duka cita dengan kalimat misalnya: `alaika bitaqwa`llah wa al-shabr, bertakwalah kepada Tuhan dan bersabarlah, semuanya juga dibolehkan. Atau dengan ucapan “Semoga Allah menambah hartamu dan anak-anakmu, serta memanjangkan umurmu”. (Atau boleh juga: “semoga kamu tidak ditimpa kecuali membawa kebaikan: la yushibuka illa khayr).

Bagi kita bangsa Indonesia, yang sehari-hari bergaul dengan non Muslim, bahkan mungkin saja bertetangga dengan non Muslim, setidaknya kita hidup sebagai sesama warga negara Indonesia, kita harus mencontoh pergaulan harmonis yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya di atas, mengutamakan tetangganya, walaupun non Muslim. Karena itu, tidaklah salah jika disimpulkan bahwa membantu non Muslim sesama warga Indonesia, yang membutuhkan makanan dan pelayanan kesehatan mendesak dapat didahulukan ketimbang sesama Muslim nun jauh di manca negara. Wa ‘Llahu A’lam bi al-Shawab.

Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi Agama & Etnis

Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi Agama & Etnis

BUNG KARNO PENGGALI PANCASILA

 

Bung Karno Penggali dan Perumus Pancasila

Bung Karno Penggali dan Perumus Pancasila

Bung Karno Penggali Pancasila

Pancasila 1 Juni dan versi 18 Agustus 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), melakukan serangkaian sidang pada akhir bulan Mei 1945.  Ketua BPUPKI dr. Radjiman, ketika membuka sidang mengemukakan pertanyaan pada rapat:  “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?  Pada umumnya anggota enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih memilih langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar.  Namun, seorang dari anggota badan tersebut menjawabnya, yakni Bung Karno, dalam bentuk pidato pada tanggal 1 Juni 1945, dengan judul Pancasila, atau lima sila.

Bung Karno menyampaikan lima dasar (sila) yang diusulkannya yaitu: pertama, nasionalsme atau kebangsaan, tapi bukan nasional-isme sempit atau chauvinisme.  Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan yang memandang seluruh bangsa mempunyai kesamaan harkat dan martabat. Untuk itu, kebangsaan haruslah disertai dengan sila kedua yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Bertolak dari kesamaan derajat dan martabat kemanusiaan, maka setiap warga masyarakat harus bebas dari penjajahan dan feodalisme.  Dengan demikian, kedaulatan harus berada di tangan rakyat bangsa sendiri, sehingga sila ketiga ialah mufakat atau demokrasi. Tujuan dari negara ialah mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan.  Maka jadilah kesejahteraan sosial sebagai dasar keempat.  Semua dasar negara tersebut, baik sebagai landasan maupun sebagai tujuan negara, adalah diabdikan oleh bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing agama.  Dengan kata lain, semuanya bermuara pada kepasrahan kepada Tuhan YME dengan mengharapkan ridah-Nya terhadap bangsa Indonesia.  Dengan demikian, jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila kelima, yang menjadi sumber sekaligus tujuan akhir dari segalanya.

Merespon pandangan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu, sebuah panitia kecil dibentuk untuk merumuskan sistematika Pancasila Bung Karno, terdiri dari 8 orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasjim.   Tetapi kemudian, Bung Karno membentuk Panitia sembilan yang komposisinya adalah: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H. Wahid Hasjim, Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, dan Abi Koesno Tjokrosoejoso.[1] Jika dicermati dua komposisi kepanitian tersebut, dikaitkan dengan pergulatan antara ideologi Nasionalisme dan Islamisme yang berkembang selama sidang-sidang BPUPKI, maka tak salah jika dikatakan bahwa Bung Karno menginginkan keseimbangan antara wakil kaum Nasionalisme murni dan Islam Nasionalis.  Komposisi Panitia Delapan, hanya mendudukkan dua orang wakil Islam, yakni Ki Bagoe Hadikusumo dan K.H.Wahid Hasyim, sementara pada Panitia Sembilan, yang mewakili golongan Islam ada empat, yakni: K.H.Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H.Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosoejoso.  Apresiasi Bung Karno terhadap wakil golongan Islam ini menjawab secara tegas tuduhan orang yang mengatakan bahwa Bung Karno hanya memandang Islam sebelah mata.

Upaya Bung Karno menyeimbangkan wakil Nasionalis dan Islamis tersebut adalah manifestasi dari tekadnya untuk membela Islam dalam musyawarah dan mufakat.  Bung Karno dalam pidatonya tgl 1 Juni 1945, telah menegaskan:   “– tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam.  Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.”

Maka di bawah pimpinan Bung Karno, Panitia Sembilan bertugas secara khusus menetapkan sistematika Pancasila yang berbeda dengan susunan awal dalam pidato Bung Karno.  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam pidato Bung Karno sebagai sila kelima, dijadikan sila pertama. Sila kedua yang dalam pidato Bung Karno disebut internasionalisme atau perikemanusiaan dirumuskan menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.  Sila pertama dalam pidato Bung Karno disebut Kebangsaan Indonesia dirumuskan menjadi Persatuan Indonesia dan ditempatkan pada sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan, menggantikan apa yang dalam rumusan Bung Kanro disebut mufakat atau demokrasi.  Sila kelima adalah keadilan sosial, sebagai rumusan dari prinsip kesejahteraan sosial menurut Bung Karno.[2]

Dalam pada itu, desakan untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara sangat besar, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, usulan tersebut diakomodir oleh Panitia Sembilan dengan menambahkan tujuh kata pada sila pertama, sehingga berbunyi: “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter).  Rencananya, rumusan tersebut akan dijadikan sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, Piagam Jakarta ternyata mendapat tantangan keras dari golongan nasionalis yang tetap menghendaki negara Indonesia berdasar pada prinsip kebangsaan.  Menurut mereka, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yakni: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh segenap warga bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.    Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang untuk membicarakan kembali soal Piagam Jakarta, terutama setelah adanya penolakan dari komunitas non Muslim dari wilayah Timur Indonesia.  Adalah Bung Hatta yang menunjukan keprihatinannya atas dampak negatif jika kata syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara.  Beliau akhirnya berhasil membujuk pendukung Piagam Jakarta, agar kalimat yang berkonotasi syariat Islam, baik dalam Pancasila maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dicoret demi persatuan bangsa dan tegaknya negara proklamasi sebagai negara kebangsaan.

Atas kebesaran jiwa dan kenegarawanan para pemuka Islam ketika itu, maka sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dihapusnya kata-kata ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila dan dari batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Maka rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 kembali seperti rumusan panitia sembilan sebelum Piagam Jakarta, yang adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijak-sanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Selurh Rakyat Indonesia

Bung Karno Perumus Pancasila

Walaupun secara historis Pancasila adalah rumusan yang berasal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau tidak pernah mau mengaku sebagai pencipta Pancasila.  Maka  sebenarnya tidak perlu ada penolakan Pancasila sebagai karya Soekarno, seperti yang sering disuarakan oleh politisi Muslim tertentu, karena Bung Karno sendiri menolak untuk disebut sebagai pencipta Pancasila itu.

Namun, yang disayangkan ialah adanya kemudian upaya dari pihak tertentu untuk mengaburkan jasa Bung Karno sebagai perumus Pancasila. Mereka pun berupaya melakukan de-Soekarnoisasi menyangkut lahirnya Pancasila.  Mereka tidak mengakui Pancasila 1 Juni, dan hanya mau mengakui Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.  Bagi mereka, hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945, melainkan 18 Agustus 1945.  Mereka pun mencoba mengajukan dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan Pancasila 1 Juni 1945, bukanlah monopoli Soekarno, karena katanya ada pembicara lain yang menyampaikan hal yang sama atau mirip dengannya, yakni pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

Sebenarnya, jika mau jujur tanggal 18 Agustus bukanlah hari lahir Pancasila melainkan hari disahkannya menjadi dasar Negara.  Ibaratnya seorang bayi yang lahir  pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian di persaksikan secara resmi kepada keluarga dan tetangga sebagai anak yang sah pada hari “aqiqahnya” tanggal 18 Agustus 1945.  Postur sang “bayi” pada hari aqiqah tidak lagi persis sama ketika saat-saat ia dilahirkan semula.  Demikian halnya Pancasila, ketika disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tentulah redaksi dan sistematika-nya tidak sama persis dengan rumusan awal dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu.

Adalah sangat masyhur bagi sejarawan bahwa seusai Bung Karno menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI, maka Pimpinan sidang, Dr. Radjiman langsung memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan), dengan tugas utama menyusun rumusan tentang Dasar Negara, dengan menjadikan pidato Bung Karno sebagai acuan utama.[3]  Mengapa harus dengan pidato Bung Karno, bukan yang lainnya?, karena rumusan mengenai lima dasar negara di dalam pidato Bung Karno sangat konkret, begitupun uraian tentang masing-masing lima dasar itu sangat jelas, sehingga Panitia Kecil tinggal menyerasikan redaksi dan sistematikanya, sesuai kesepakatan para anggota.  Berbeda dengan penyampaian pembicara lainnya, yang kadang hanya mengemukakan secara pointer, atau penjelasan yang berbelit-belit, sehingga substansi dasar negara yang diinginkan tidak dapat dikonkretkan.

Memang ada satu dokumen pidato yang cukup panjang, diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin, namun dokumen itu diragukan, karena tidak terekam dalam Risalah Sidang BPUPKI yang otentik.  Dalam risalah BPUPKI yang otentik, ditandai dengan kertas resmi BPKUPKI yang bertuliskan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai”, bukan “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (kendatipun Dokuritu dibaca Dokuritsu … … ), tidak ditemukan pidato M.Yamin, kecuali kerangka singkat saja.  Dokumen Risalah BPUPKI yang otentik tersebut berasal dari Pringgodigdo Archief di Algemeen Rijksarchief Den Haag, yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Jakarta.[4]  Dalam risalah otentik ini sekali lagi tak ada naskah pidato M. Yamin itu.  Andaikata dokmen pidato Muhammad Yamin itu pun asli (otentik), maka tidak pula akan menjadi bahan utama bagi Panitia Kecil dalam permusan Pancasila, karena pembahasannya tidak se konkret dengan isi pidato Bung Karno.

Jadi, baik berdasarkan dokumen-dokumen sejarah yang otentik, maupun dilihat dari proses perumusan menjelang hari kemerdekaan dan sehari sesudah kemerdekaan, Pancasila untuk pertama kali disusun oleh Bung Karno sebagaimana disampaikan dalam pidatonya yang terkenal itu, pada tanggal 1 Juni 1945, dan beliau pula yang memberinya nama “Pancasila”.[5]  Maka sejak dari proses lahirnya, kemudian dicantumkannya dalam Pembukaan UUD 1945 sampai kemudian keluarnya dekrit 5 Juli 1959, eksistensi Pancasila tak dapat dipisahkan dari pribadi, pemikiran dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Bung Karno.  Atau tegasnya, Bung Karno lah penggali, perumus dan pengawal (penyelamat) Pancasila itu. Hal ini pun sejalan dengan wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra yang turut disaksikan oleh Bung Hatta bahwa Pancasila dirumuskan dari pidato Bung Karno di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Pancasila.[6]

Hal yang menarik, di tengah gencar-gencarnya upaya de-Soekarnoisasi Pancasila di zaman Orde Baru, akhirnya pemerintah bersama Dewan Nasional Angkatan 45 pada tanggal 10 Januari 1975 membentuk Panitia Lima yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Soenario, dan Abdul Gafar Pringgodigdo, untuk meneliti asal usul sebenarnya Pancasila.  Sangat mengharukan, Laporan Panitia Lima tersebut tentang asal usul Pancasila yang disampaikan kepada Presiden Soeharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Soerono pada tanggal 23 Juni 1975, tetap menegaskan bahwa asal-usul Pancasila berawal dari Pidato Bung Karno di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.[7]  Subhanallah, kebenaran tak dapat disembunyikan.   Merdeka… !!!   Wallahu A’lam bi al-Shawab.


[1] Lihat dalam RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Edisi Revisi (Jakarta: Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 167.

[2] Bandingkan dengan Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT.Delta Pamungkas, 1997), Jilid 12, h. 95-97.

[3] Lihat dalam RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Iloc.cit.,

[4] Lihat dalam ibid., h.3 dan 97.

[5] Upaya mengecilkan peran Bung Karno dan menafikan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dapat dilihat dalam buku, A.M.Fatwa, Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, (Jakarta: The Fatwa Center, 2010).  Dalam buku ini dilampirkan naskah pidato Muhammad Yamin (h. 126-155), yang oleh R.M. A.B. Kusuma dinilai tidak otentik, dan diragukan karena tidak dicatat dalam Risalah otentik BPUPKI.

[6] Henky, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007), h. 61-63.

[7] Lihat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, op. cit., Jilid  12, h.  97-98.

ISTERI2 EYANG SUBUR BERSTATUS TERHORMAT

Eyang Subur Punya Isteri Sembilan (dimadu)

Eyang Subur Punya Isteri Sembilan (dimadu)

SOLUSI HUKUM SEMBILAN ISTERI EYANG SUBUR

Oleh: Hamka Haq

Persoalan beristeri sembilan akhir-akhir ini, menjadi hangat ketika kasus perseteruan antara Adi Bing Slamet dan Eyang Subur marak di infotaimen.  Seperti diketahui, perseteruan tersebut tidak saja menyangkut soal keyakinan yang sesat atau tidak sesat, tapi sudah merambah ke ranah hukum, khususnya hukum Islam.  Terhadap aspek kesesatan ajarannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran aqidah Eyang Subur (ES) itu sesat, dan mengajak yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar menurut MUI, lembaga yang memayungi muslim (Sunni) sebagai mayoritas di Indonesia.

Namun menyangkut soal isteri ES yang berjumlah sembilan, lebih dari empat (dimadu secara mu’asharah/bersamaan), MUI menyebut bahwa hanya empat di antara isteri-isteri itu yang sah, kemudian meminta ES untuk menceraikan selebihnya, tanpa menetapkan kriteria dan siapa-siapa yang harus diceraikan.

Perintah MUI kepada ES agar memilih lima di antara ister-isterinya itu, untuk diceraikan, terkesan bahwa MUI secara hukum memandang sah perkawinan mereka, sehingga harus diceraikan pula secara hukum, berdasarkan pilihan ES sendiri.  Namun, saya yakin, MUI tidak memandang sah perkawinan mereka.  Karena itu perintah kepada ES untuk menceraikan isterinya, sebenarnya tidak perlu difatwakan oleh MUI, justru MUI seharusnya meminta langsung Pengadilan agama untuk memroses perceraiannya dengan jalan Fasakh, bukan cerai biasa.  Pembatalan /pembubaran perkawinan dengan jalan Fasakh, berdasarkan keputusan pengadilan, biasa dilakukan antara lain karena: tidak terpenuhinya syarat-syarat sah suatu pernikahan, sehingga perkawinan itu batal dengan sendirinya demi hukum.  Hal inilah yang terjadi pada kasus ES, karena mengawini isteri kelima dan seterusnya, pada saat dia memadu empat isteri, yang menjadi sebab keharaman isteri ke-lima dan seterusnya itu.

Jadi, menurut hukum, ES tidak perlu repot memilih isteri-isteri mana selain yang empat semula harus diceraikannya, sebab sudah jelas bahwa semua isteri yang dinikahi di luar dari empat isteri sebelumnya, adalah tidak sah pernikahannya, (tapi ketidak sahihannya tidak dipahami oleh ES) sehingga otomatis harus diceraikan oleh Pengadilan Agama, tanpa ada pilihan /alternatif bagi ES. Atau tegasnya, baik MUI maupun ES sendiri tidak punya hak lagi untuk memilih mana yang harus diceraikan secara fasakh, sebab sudah jelas siapa-siapa yang tergolong lima isteri yang memang pernikahannya cacat dan harus diceraikan secara fasakh, dan batal demi hukum.

STATUS ANAK-ANAK DAN NAFKAH HIDUP

Meskipun pernikahan ES dengan lima isterinya setelah empat isteri awal, tidak sah dan batal demi hukum sehingga harus cerai Fasakh, namun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dipandang anak yang sah.  Jadi status anaknya terpisah dari status perkawinan.  Perlu diketahui bahwa bagi anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan, terdapat tiga kemungkinan.  (1) anak yang lahir dari perkawinan / pernikahan yang sah. (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid.  (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinaan.

Untuk kasus ES, kemungkinan (sifat) yang pertama berlaku hanya untuk anak-anak yang lahir dari pernikahannya dengan empat isteri awal, karena memadu empat isteri masih dalam koridor halal menurut hukum Islam.  Karena itu hak-hak dan kewajiban suami isteri keluarga ES berlaku secara normal, dan tidak ada yang perlu dipersoalkan.

Adapun untuk isteri kelima ke atas, anak-anak yang dilahirkannya (jika ada) adalah diberlakukan ketentuan kedua, yakni anak yang lahir dari hasil pernikahan yang cacat (tidak sah) sehinga harus difasakh (cerai-bubar paksa).  Anak-anak tersebut dipandang oleh umumnya ulama sebagai anak yang sah.  Anak dipandang sah, karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari  “jima’” atau “wath’u) yang keliru.  Yang dimaksud dengan jimak yang keliru ialah senggama antara laki dan perempuan, yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina, sebab mengira pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain.

Dalam kitab Al-Mughni,li Ibn Qudamah,  Juz 8, h. 86, dikatakan:

قال أحمد كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد ولأنه وطء اعتقد الواطىء حله فلحق به النسب كالوطء في النكاح الفاسد

(Berkata Imam Ahmad, setiap watha’ (sanggama) yang tidak dikenakan had (hukuman)—karena tidak digolongkan zina– menyebabkan adanya hak (nasab) pada anak, karena merupakan watha’ yang dilakukan si wathi’ (laki-laki yang menggaulinya) dalam keadaan yakin akan halalnya watha’  yang diperbuatnya itu, seperti watha’ pada nikah fasid).  Karena si ayah berhak atas nasab anak-anaknya dari nikah fasid itu, dan anak-anak itupun dipandang sebagai anak sah, maka untuk kasus ES, ia harus membiayai hidup anak-anaknya sampai dewasa.  Bahkan sepakat ulama bahwa ayah anak-anak dari nikah fasid itu, juga wajib membayar mahar (mas-kawin) kepada ibu anak-anaknya itu, meskipun tidak disepakati bahwa ia harus membiayai kehidupannya (Al-Mughni,li Ibn Qudamah,  Juz 7, h. 209.

Dengan demikian, para “isteri”  ES yang status pernikahannya adalah nikah fasid, yaitu isteri yang kelima ke atas tidak perlu merasa resah atas statusnya sebagai wanita terhormat, dan tidak perlu resah jika diceraikan secara fasakh oleh Pengadilan.  Status mereka bukanlah wanita pezina, bahkan disetarakan sebagai wanita muhshan wanita baik / terhormat (suci), seperti kesucian (muhshan) nya wanita yang dikawini dengan nikah yang sah.   Meskipun mereka tidak ditentukan memperoleh jaminan hidup setelah diceraikan, tetapi mereka dapat memperoleh hibah (pemberian) atau hadiyah dari ES untuk nafkah selama hidupnya, atau selama tidak kawin lagi dengan laki-laki lan.    Sedang mengenai status kehormatan mereka, sebagai wanita muhshan, bukan pezina dijelaskan sedbagai berikut:

            وقال أبو ثور يحصل الإحصان بالوطء في   نكاح فاسد  وحكي ذلك عن الليث والأوزاعي لأن الصحيح والفاسد سواء في أكثر الأحكام مثل وجوب المهر والعدة وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولد فكذلك في الإحصان

(Berkata Abu Tsaur, status wanita terhormat (baik-baik) didapatkan dengan watha’ pada pernikahan fasid, dan hal itu disampaikan dari Al-Laits dan Al-Awza’iy, bahwasanya nikah sah dan nikah fasid mempunyai kesamaan hukum dalam banyak hal, misalnya: wajibnya mahar, berlakunya ‘iddah (ketika difasakh), haramnya mengawini anak tiri, dan ibu kandungnya, serta berlakunya hak nasab anak, sebagaimana yang berlaku pada wanita ihshan (yang dikawini secara sah)  Demikian dalam Al-Mughni li Ibn Qudamah Juz 9, h.41.

Namun ada satu hal yang harus diingat menyangkut “isteri” ES (jika ada) yang dinikahi secara fasid dalam keadaan tidak jelas perceraiannya dengan suami yang pertama.  Jika wanita yang bersangkutan masih dalam status isteri sah dari laki-laki (suami) yang pertama, maka setelah dicerai fasakh dan lepas iddah, otomatis ia kembali menjadi isteri dari suami pertama.

Hal tersebut di atas diqiyaskan dengan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dengan wanita yang ditinggal pergi suaminya, dan terbetik berita bahwa suaminya telah wafat.  Namun setelah berumah tangga dengan suami yang baru, dan memperoleh anak, tiba-tiba suaminya muncul dalam keadaan hidup.  Maka perkawinan wanita dengan “suami” nya yang kedua, harus difasakh (dibubarkan), dan setelah jatuh iddahnya, otomoatis wanita tetap menjadi isteri suami aslinya yang ternyata masih hidup sesudah diberitakan mati sebelumnya.  Keterangan sebagai berikut:

فإن غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا في الظاهر ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني وردت إلى الأول وتعتد من الثاني ولها عليه صداق مثلها والأولاد له لأنهم ولدوا على فراشه

(jika seorang laki-laki menghilang (meninggalkan) isterinya beberapa tahun, lalu sampai berita tentang kematiannya, kemudian setelah jatuh ‘iddah isterinya pun kawin, nikah sah secara lahir, dan “suami” kedua pun menggaulinya dan memberinya beberapa anak, kemudian tiba-tiba muncul kembali suami pertamanya, maka pernikahan yang kedua harus difasakh (diceraikan/dibubarkan), dan sang wanita pun harus dikembalikan kepada suami asli yang pertama, dengan ketentuan lepas iddah dari “suami” kedua dan memperoleh mahar mitsil (sedekah senilai mahar) dari “suami” kedua, dan adapun anak-anak adalah haknya (“suami” kedua), karena mereka dilahirkan di atas lamin /ranjangnya))   Ketentuan seperti ini diriwayatkan dari Ali RA, dan demikian juga pendapat Al-Tsawriy serta para penduduk Iraq; Ibn Abi Layl, dan Malik serta para penduduk Hijaz; Al-Syafi’iy, Ishaq, Abu Yusuf dan ulama lainnya.  (Al-Mughni, Juz 8, h. 86.)

Untuk sementara sekian, semoga tulisan ini bermanfaat. Wallahu a’lam bi al-shawab.

HAK WARIS BAGI KAUM PEREMPUAN

simbol-keadilanSampai saat ini, hak kaum laki-laki dan perempuan dalam soal kewarisan adalah (dua banding satu) masih dipahami oleh sebagian pakar hukum secara tekstual, dan masih diterapkan dalam sejumlah putusan pengadilan agama.  Dalam peradaban dunia yang mengarus utamakan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki memandang sistem pembagian (dua banding satu) tersebut sangat diskriminatif, padahal Islam selalu disebut sebagai agama keadilan.  Di mana letak keadilannya?  dan apakah sistem kaku 2:1 itu harus diterapkan dalam dunia kekinian kita sekarang?  Untuk menjawab hal tersebut, berikut petikan satu sisi pembahasan soal kewarisan (halaman 288-295) dari buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA.

HAK WARIS KAUM PEREMPUAN

Perempuan memiliki hak waris sebagaimana hak waris kaum laki-laki.  Hal ini adalah ajaran baru yang merombak tradisi Arab jahiliyah yang tidak memberikan hak waris sama sekali kepada perempuan.  Bahkan dalam tradisi jahiliyah, status kaum perempuan justru disetarakan dengan harta warisan, yang dapat juga dibagi-bagi dan dialihkan ke ahli waris.   Kesamaan hak waris perempuan dan laki-laki ditegaskan dlm ayat berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. Al-Nisa [4)]  7) 

Memang ada ayat yang menyatakan bahwa bahagian laki-laki dan perempuan berbanding 2 : 1, tetapi hal tersebut memerlukan penafsiran baru, mengingat alasan (illat) pembahagian seperti itu pun kini semakin mengalami perubahan dan pergeseran.  Dalam hal ini, berlaku kaedah ushul yang menyatakan hukum itu berubah sesuai dengan perubahan ilatnya  (al-hukmu yaduru ma`a al-`illah).   Perhatikan ayat yang menyatakan perbandingan 2:1 itu:

ْيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Allah mewasiatkan kamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (Al-Nisa’ [4]: 11).

Ketika ayat ini turun, perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan (2:1) dinilai sangat adil, mengapa? Dan mengapa sekarang sudah tidak dipandang adil, dan perlu penafsiran ulang?

Nilai keadilan dalam sistem pembagian 2:1 di zaman dulu tidaklah berdiri sendiri, atau tidak semata-mata tergantung pada bunyi ayatnya saja.  Keadilannya ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Pertama, bahwa masyarakat patrilineal Arab di zaman Jahiliyah menisbahkan seluruh pemilikan harta kepada kaum laki-laki. Maka anjuran Al-Qur’an untuk memberikan satu bahagian kepada perempuan, sebagai pembelaan awal bagi mereka, disambut sebagai keadilan oleh kaum perempuan di zaman itu, ketimbang tidak dapat bahagian sama sekali seperti di masa jahiliyah.

Kedua, bahwa di zaman permulaan Islam, partisipasi kaum perempuan dalam mencari harta masih sangat minim, disebabkan tradisi keluarga Arab yang patriarkial, seiring pula dengan SDM perempuan yang masih sangat lemah, sehingga perolehan warisan 1:2 sudah memberikan kepuasan dan rasa keadilan bagi kaum perempuan.  Hal ini karena pada zaman turunnya Al-Qur’an praktis hanya kaum laki-laki yang bekerja.

Ketiga, sekarang, di belahan dunia mana pun di zaman moderen ini, segalanya telah berubah, yaitu perempuan telah banyak berpartisipasi dalam pencaharian nafkah, sehingga kaum laki-laki tidak lagi memonopoli fungsi tersebut.  Bahkan seperti yang kita saksikan, peluang perempuan untuk berkarir semakin terbuka.  Maka tidak jarang ditemukan perempuan jauh lebih sukses dalam karirnya dan secara umum sudah berkontribusi lebih signifikan bagi ekonomi keluarga dibanding kaum laki-laki, sehingga penghasilan mereka pun lebih banyak dari kaum laki-laki.  Maka sistem kewarisan sudah seharusnya disesuaikan secara makro dengan kondisi kekinian seperti itu.

Bahagian kaum perempuan harus ditambah menjadi 2:2, sama dengan kaum laki-laki.  Tambahan itu merupakan kenisacayaan jika memang perempuan benar-benar telah berpartisipasi langsung dalam pencaharian harta, sebagaimana dijanjikan dalam ayat berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

… bagi kaum laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu  (Q.S.al-Nisa’ [4]: 32)

Ayat di atas jelas mengisyaratkan adanya hak waris perempuan dari hasil kerjanya, sehingga semakin memperkuat pendapat bahwa bahagian perempuan dapat seimbang dengan bahagian laki-laki (2:2).   Hal ini, karena perempuan memperoleh 1 (satu) bahagian, khusus dari hasil bekerjanya, ditambah lagi dengan 1 (satu) bahagian di luar kerja (jaga rumah dan mengurus suami).  Setelah semua dijumlahkan, maka hasilnya adalah perempuan memperoleh 2 (dua) yang menyamai bahagian laki-laki.

Keempat, syariat sebenarnya menghendaki agar fungsi laki-laki sebagai wali berlaku penuh untuk membiayai kehidupan ahli waris perempuan (keluarga), khususnya saudara-saudara perempuannya.  Biaya hidup ahli waris perempuan ditanggung oleh ahli waris laki-laki yang memperoleh 2 (dua) porsi itu.  Dengan Fungsi wali demikian, kaum perempuan di zaman awal Islam tidak keberatan atas sistem pembahagian 2:1, karena selain dari hak khususnya yang 1 (satu) porsi, perempuan juga memperoleh jaminan hidup lainnya meliputi makan, pakaian dan tempat tinggal yang semuanya dibebankan pada perolehan kaum laki-laki yang dua porsi tadi.

Namun, yang terjadi sekarang ialah kebanyakan laki-laki mengkhianati tanggung jawab kewaliannya itu, malah semua harta yang diwarisinya (sebanyak dua porsi) itu dikuasai dan dinikmatinya sendiri.  Apalagi ada fatwa ulama yang memberi peluang bagi laki-laki berbuat seperi itu, dengan alasan bahwa laki-laki mendapat banyak bahagian, karena untuk dinikmati bersama isterinya; padahal menurut syariah, isteri jelas-jelas tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan sang suami.

Sadar bahwa rasa tanggung jawab kewalian laki-laki zaman sekarang telah hilang, maka haknya untuk memperoleh warisan lebih banyak dibanding hak perempuan otomatis gugur pula.  Lagi-lagi berdasarkan kaedah hukum: “al-hukm yaduru ma`a al-`illah (hukum berubah bersama perubahan illatnya).  Demikian juga, fatwa sebahagian ulama bahwa laki-laki memperoleh lebih banyak untuk dinikmati bersama isterinya adalah sangat keliru, bahkan merupakan sebuah kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan syariah, sebab sekali lagi, isteri tidak menjadi illat (substantial and rational reason) dalam soal pembahagian warisan dikalangan keluarga sang suami.

Ringkasnya, bahwa penetapan warisan 2:1 antara laki-laki da perempuan hanya dapat diberlakukan jika tanggung jawab kewalian masih berlaku sepenuhnya di masyarakat.  Jika sekarang, faktor tersebut sudah tidak berlaku di masyarakat, maka sistem pembagian 2:1 pun tak dapat diberlakukan, dan harus diberi panafsiran baru demi keadilan syariah.

Salah satu bentuk penafsiran baru adalah seperti yang diterapkan di Mesir.   Bahwa demi semangat keadilan syariah, bahagian laki-laki dan perempuan harus sama, sementara lafazh 2:1 (dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan) harus berlaku pula.  Jalan keluarnya ialah pemberlakuan sistem wasiat wajib (washiat wajibah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Mesir Nomor 71 tahun 1365 H. (1946 M) bahwa setiap orang tua diwajibkan membuat wasiat untuk anak-anak perempuannya, untuk pemberian harta di luar proses kewarisan.  Maka, ketika terjadi pembahagian warisan menurut teks  2:1, hasilnya menjadi dua, sama dengan bahagian anak laki-laki, karena anak perempuan telah memperoleh satu bahagian melalui wasiat.

Jadi tegasnya, nilai dasar syariat Islam yang sebenarnya ialah keadilan.  Pemahaman berupa washiyat wajibah,  seperti yang berlaku di Mesir, adalah wujud penafsiran keadilan sesuai kondisi kekinian.  Begitupun kaedah maksimal 2 (dua) untuk laki-laki, minimal 1 (satu) untuk perempuan, yang menjadi semangat kekeluargaan dalam pembagian warisan; Pengadilan berhak memutuskan perolehan perempuan sama dengan perolehan laki-laki, juga merupakan tafsir baru demi keadilan syariah dalam dunia kekinian manusia.   Demikian ragam teknis ijtihadi dalam menerapkan keadilan Tuhan di muka bumi, sesuai dengan konteks kekinian dan kedisiniannya. Wallahu A’lam bi al-Shawab

blind_justice-300x212

PEREMPUAN, ORANG TUA SEJATI

RA Kartini, pejuang emansipasi kaum wanita Indonesia.

RA Kartini, pejuang emansipasi kaum wanita Indonesia.

Banyak ulama dan pemikir serta praktisi hukum Islam yang berpendapat tidak adil, hanya memandang kaum laki-laki sebagai orang tua pemilik sah bagi anak-anaknya.   Untuk menunjukkan kekeliruan pandangan seperti itu, berikut ini dikutipkan naskah dari isi buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA.

 

Hak Perempuan sebagai Orang Tua

Alasan utama mengapa kaum perempuan harus dihargai, ialah karena dari rahimnyalah setiap orang lahir ke dunia.  Perempuan sebagai ibu yang melahirkan, telah menanggung beban penderitaan sejak mengandung, melahirkan sampai memelihara anak-anaknya.  Karena itu, Allah SWT memerintahkan setiap orang untuk menghormati ibunya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

 

Dan Kami washiatkan agar manusia (berbuat baik) pada kedua orang tua (ibu-bapaknya); ibunya telah mengandungnya dalam keadaan selemah-lemahnya, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tua (ibu bapak) mu, hanya kepada-Kulah tempat kembalimu (Q.S.Luqman [31]: 14).

Menyangkut hak perempuan dalam keluarga, khusus mengenai statusnya sebagai orang tua, ternyata banyak disalah-pahami.  Sebahagian ulama menisbahkan anak hanya kepada kaum bapa (laki-laki) sebagaimana prinsip garis keturunan patrilineal bangsa Arab.  Hal ini sudah menjadi ketentuan selama berabad-abad dalam fikih, bahwa garis keturunan itu hanya ikut kepada ayah, bukan kepada ibu.  Ini jelas-jelas merupakan pelanggaran syariah dan penistaan kaum perempuan, sebab perempuan yang telah bersusah payah mengandung dan memelihara anaknya, hanya dinilai sebagai pangasuh bukan sebagai garis keturunan;  maka, di mana letak keadilannya?, padahal Islam selalu disebut sebagai agama yang paling adil dengan seribu satu macam slogan keadilan?

Menurut hemat penulis, terjadi ketidak-adilan dalam mengartikan ayat Al-Qur’an menyangkut garis keturunan ini, sehingga sebahagian mufassir, yang adalah pada umumnya laki-laki, secara subyektif menafsirkan sesuai dengan prinsip patrilineal, bahwa anak itu anak ayah bukan anak ibunya.   Padahal, dalam Q.S.Luqman (31) ayat 14 di atas, secara adil perempuan diakui sebagai orang tua (ibu) bersama ayah dengan terminologi walidayh (kedua orang tuanya).  Bahkan, ditekankan di dalamnya agar setiap orang lebih menghargai ibunya, karena jasanya yang begitu besar dalam mengandung, melahirkan dan memelihara anak-anaknya, ketimbang ayah.

Ketidak-adilan terjadi ketika menafsirkan kalimat mawlud lah (dilahirkan untuknya) yang diartikan bahwa anak itu dilahirkan untuk ayahnya, sebagai terdapat dalam ayat berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf (Q.S.al-Baqarah [2]: 233).

Bertolak dari posisi ayah sebagai al-mawlud lah pada ayat di atas, maka lahirlah pemahaman yang tidak adil, bahwa yang berhak memiliki anak adalah ayah, bukan ibu, karena ibu hanya sekadar melahirkan.  Pemahaman subyektif ini terilhami oleh kultur patrilineal bangsa Arab, dengan mengabaikan tema utama Al-Qur’an tentang keadilan dan kesetaraan.  Padahal, di awal ayat tersebut jelas-jelas disebutkan kalimat awladahunna (anak-anaknya), yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an mengakui perempuan adalah pemilik sah bagi anak-anaknya, yang karenanya dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya itu sekitar dua tahun.

Sebenarnya, menurut Q.S.Luqman (31)  ayat 14 yang dikutip sebelumnya, Al-Qur’an tidak mengajarkan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah), tetapi mengajarkan prinsip parental (garis keturunan ayah bersama ibu) secara berkeadilan.  Mari kita  mencoba menganalisisnya sebagai berikut.

Bahwa dalam ayat Q.S.al-Baqarah (2): 233 tersebut, Al-Qur’an menyebut ibu sebagai al-walidah, yang berarti orang tua yang melahirkan.  Makanya, ayat itu pun langsung menegaskan bahwa anak-anak yang dilahirkan itu adalah milik ibunya, dengan kalimat awladahunna (anak-anak mereka).  Secara terminolgi, setiap perkataan walid atau walidayn dan walidayh (Q.S.Luqman [31]: 14) adalah diartikan sebagai orang tua.  Orang tua laki-laki (ayah) disebut walid sedang orang tua perempuan (ibu) disebut walidah, dan kedua orang tua (ayah-ibu) disebut walidayn.  Jadi sebenarnya, ibu sebagai al-walidah adalah orang tua sejati bagi anaknya, dengan status istimewa sebagai orang tua sekaligus dia pula yang melahirkannya.

Berbeda dengan ayah, yang disebut mawlud lah; status sang ayah hanya sebatas orang tua yang memperoleh anak dari isterinya, namun bukan dia yang melahirkan dari rahimnya sendiri.  Perkataan mawlud lah ini semata-mata bermaksud menunjukkan adanya hubungan secara hukum antara ayah dan anak, jika anak itu lahir dari hasil pernikahan yang sah.  Sedangkan anak-anak yang lahir di luar nikah, atau tegasnya lahir dari perzinaan, maka ayah bilogis tidak mempunyai hubungan keluarga secara hukum dengan sang anak.  Dalam keadaan seperti ini, ayah tidak disebut sebagai walid dan tidak pula sebagai mawlud lah.  Jadi, hubungan keluarga antara ayah dan anak, sangat rapuh karena hanya bergantung pada status hukum semata-mata, bukan pada hubungan biologis; seperti inilah makna ayah sebagai mawlud lah.

Sementara perempuan (sang ibu) yang secara biologis menjadi orang tua, dalam keadaan apapun, baik anaknya lahir dari nikah yang sah maupun di luar nikah, sang ibu akan tetap disebut dalam Al-Qur’an sebagai walidah (orang tua).  Hal ini karena, sang ibu adalah benar-benar orang tua sejati, yang status keibuannya secara hukum dan biologis bersifat mutlak, tak ada yang dapat memutus hubungannya dari sang anak yang dia lahirkan sendiri.

Meskipun demikian, Al-Qur’an tidaklah menganjurkan prinsip matrilineal yang hanya mengakui garis keturunan pihak ibu, sebab di banyak ayat lainnya, orang tua selalu disebut sebagai walidayn (kedua orang tua).  Dengan demikian garis keturunan yang dianjurkan secara adil oleh syariah ialah parental (keturunan pihak ayah bersama ibu), bukan patrilineal, bukan pula matrilineal.  Hal ini semakin memperjelas dan mempertegas betapa syariah mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender.

Laki-laki dan perempuan adalah orang tua yang sama haknya pada anak-anak mereka (gambar diunduh dari Google.com)

Laki-laki dan perempuan adalah orang tua yang sama haknya pada anak-anak mereka (gambar diunduh dari Google.com)