SUBHANALLAH, SUNGGUH ISTIMEWA AL-QUR’AN

Subhanallah, Sungguh Istimewa Al-Qur’an

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Salah satu keistimewaan Al-Qur’an ialah bahwa ayat-ayatnya dapat berlaku sepanjang zaman, dalam arti sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia. Mungkin uraian berikut dapat menunjukkan bagaimana Al-Qur’an itu sangat sesuai dengan peradaban modern, khususnya dalam kehidupan sosial politik.

Misalnya, akhir-akhir ini masyarakat Islam Indonesia ramai membicarakan Al-Maidah:51.   Padahal sebenarnya ayat itu sudah terang benderang artinya, cuma terkadang orang salah persepsi. Ayat itu pun semakin terang maknanya jika dikaji sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita kutip dulu ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Selama ini, banyak khatib dan muballigh dalam ceramahnya mengenai pemimpin, tersandung saat mengartikan ayat ini, dengan soal kecil saja. Mereka memahami dengan singkat: “janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasharani (Kristen) menjadi pemimpin”. Mereka memakai kata “pemimpin” kata tunggal (mufrad), yang dalam bahasa Arabnya adalah waliyan, mengalihkan dari kalimat aslinya yakni awliya’ (pemimpin-pemimpin) dalam bentuk “jama`”.

Sepintas lalu kedengaran sama, padahal impilkasi politiknya sangat jauh beda antara kata “pemimpin” (waliyan), dengan kata “pemimpin-pemimpin” (awliya’). Sungguh benar Allah SWT memakai kata awliya’ (pemimpin-pemimpin, bentuk jama’), bukan kata waliyan (pemimpin, bentuk mufrad atau tunggal), karena kepemimpinan politik yang berkembang dari zaman ke zaman menunjukkan bahwa dalam masyarakat moderen, kepemimpinan tidak lagi dipegang secara absolut oleh satu orang pemimpin tunggal (waliyan), tapi dilaksanakan secara kolektif (jama’) oleh banyak orang (awliya’).   Artinya, kepemimpinan politik dewasa ini di seluruh Negara modern, bukan lagi dilaksanakan oleh seorang Raja atau Kaisar atau Sultan yang berkuasa absolut, melainkan oleh banyak pemangku layanan kekuasaan yang tidak absolut, yakni Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Parlemen (DPR, DPD dan MPR), dan Mahkamah Agung. Belum lagi disebut Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri. Maksudnya ialah: Al-Maidah:51 melarang umat Islam memilih kaum Yahudi dan Nashrani menjadi awliya` yang mengusasi semua posisi kepemimpinan kolektif (jamak) tersebut. Itulah yang haram. Tapi jika suatu saat hanya satu di antaranya yang diduduki oleh kaum Nashrani (karena terpilih atau jalan lain), pada tingkat nasional atau daerah, (meskipun masih sangat langka dalam dunia demokrasi), maka itu tidak dalam kategori awliya` (jamak), sebagaimana disebutkan dalam Al-Maidah:51, sehingga tidak masuk dalam kategori yang dilarang dalam ayat itu.

Mengartikan ayat di atas dalam bentuk tunggal (mufrad) pemimpin (waliyan), berarti menarik kembali Al-Qur’an ke zaman kuno klasik, yang pada saat itu semua posisi kekuasaan politik hanya dipegang oleh satu orang yang berkuasa absolut tunggal, yakni Raja atau Kaisar tanpa konstitusi. Lebih dari itu, bertentangan dengan teks ayat itu sendiri, yang tidak berbunyi waliyan (tunggal), melainkan jelas-jelas berbunyi awliya’ (jamak) yang dapat dimaknai kepemimpinan kolektif (jama’ah) berdasarkan konstitusi. Maka pada konteks kepemimpinan kolektif (jamak, – awliya’) itu, jika semuanya dipegang oleh Nashrani, sekali lagi itulah yang dilarang dalam Al-Maidah:51 itu.

Jadi kalau ada pendapat bahwa menjadikan non Muslim sebagai SEORANG pemimpin, yang hanya memegang satu aspek pelayanan kekuasaan saja, itu tidak dilarang, maka pendapat seperti itu sama sekali bukan berarti menentang ayat Al-Maidah:51, melainkan justru bermaksud menunjukkan pemahaman ayat tersebut, bahwa yang dilarang adalah menjadikan non Muslim pada kedudukan awliya’ (menguasai seluruh posisi kepemimpinan). Sepanjang tidak sampai pada makna awliya’ itu masih dalam batas kebolehan.  Mari renungkan bersama tanpa dendam dan nafsu kebencian. Wallahu a`lamu bi al-shawab.

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Ketiga, Masalah Sholat Arbain.  Selama ini berlaku anggapan bahwa setiap jamaah haji harus bersholat jamaah di Madinah sebanyak 40 kali (arbain) sebelum ke Makkah bagi jamaah gelombang pertama, dan sesudah berhaji di Makkah bagi jamaah gelombang kedua.  Sebenarnya “arbain” ini sah-sah saja bagi jamaah yang sehat dan mampu melaksanakannya, bahkan lebih dari itu pun tidak masalah.  Yang menjadi masalah, jika “arbain” itu dianggap keharusan atau dianggap sebagai rangkaian haji dan umrah, sehingga semua jamaah memaksakan dirinya untuk “arbain” walaupun kurang sehat, sehingga nanti kesehatannya semakin buruk dan jatuh sakit.  Tiada kaitan “arbain” dengan haji dan umrah, sehingga hanya jamaah Indonesia saja yang melakukan seperti itu.    Sejarah “arbain” dimulai ketika jamaah haji Indonesia masih menggunakan kapal laut, yang proses pergi-pulang sekitar empat bulan.  Mereka biasanya tinggal di Madinah sekitar 15 s.d. 20 hari menunggu keberangkatan ke Mekah atau menunggu pemulangan ke tanah air.  Untuk mengurangi kejenuhan jamaah, maka Syekh (sekarang Maktab) sangat bijaksana menghimbau mereka bersholat jamaah di Masjid Nabawi, minimal 40 kali, ketimbang mereka berkeliaran dan hanya sibuk belanja.  Mereka tidak sulit melaksanakan itu, karena cukup dengan dua kali atau tiga kali saja ke Masjid Nabawi, mereka bisa mencukupi 40 kali sholat jamaah.    Sangat beda dengan keadaan sekarang, yang proses perjaanan haji hanya sekitar 40 hari, sehingga masa unggu di Madinah maksimal 8 (delapan) hari, yang berdampak pada keharusan jamaah untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi full day selama delapan hari tanpa alpa sedikitpun.  Akibatna jamaah tidak punya waktu istirahat cukup, karena semua waktu habis untuk pergi pulang ke masjid, bahkan yang kurang kuat, harus menghabiskan separuh waktu di masjid, ketimbang pulang ke pemondokan.  Misalnya ia ke masjid Nbawi untuk sholat zhuhur, terus menunggu waktu ashar, maghrib dan isya sekalian, guna menghindari  repotnya pergi pulang antara masjid dan pemondokan.  Mereka yang merasa kuat tetap saja pergi pulang antara masjid dan pemondokannya lima kali sehari, yang walaupun lelah namun tdak merasa karena tingginya semangat beribadah.  Sementara yang memilih tinggal di masjid dikhawatirkan mngalami kekuragan gizi akibat keterlambatan makan siang atau mngkin tidak makan siang lagi, karena tinggal di masjid seharian.

Jadi untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jamaah secara prima, kebiasaan “arbain” hendaknya tidak menjadi doktrin keharusan.  Ckup dibiarkan saja sesuai kemampuan jamaah masing-masig tanpa mengintimidasi atau menakut-nakuti bahwa haji dan umarhnya tidak sah atau tidak afdhol jika tidak cukup “arbain”.

Keempat, Masalah Miqat.  Miqat artinya waktu efektif berlakunya ritual (nusuk) untuk haji dan umrah, baik dari segi waktu itu sendiri (miqat zamani) maupun dari segi tempat memulai (miqat makani).  Yang sering menjadi krusial adalah miqat makani, yaitu tempat berihram di Bi`ir Ali bagi jamaah gelombang pertama yang langsung ke Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi jamaah gelombang kedua yang langsung ke Mekah.  Selama ini, miqat makani dipahami sebagai batas awal mulainya niat dan ihram, padahal miqat tersebut dimaksudkan sebagai batas awal terlasananya ritual (nusuk) haji dan umrah.  Aadapun niat, miqat adalah batas akhir berniat, artinya jamaah diharuskan berniat dan berihram selambat-lambatnya ketika sampai miqat itu, artinya jamaah boleh saja berniat dan berihram sebelum sampai ke miqat itu.   Jadi, niat dan ihram yang dilakukan oleh sebahagian jamaah, sejak dari hotelnya di kota Madinah itu sudah sah niat ihramnya, dan sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umrah.  Soal apakah mereka sempat atau idak lagi mampir di miqat Bi`ir Ali, niat haji atau umrahnya tetap dipandang sah, karena mereka dalam keadaan niat ketika melewati Bi`ir Ali.

Kelima, persoalan Mina Jadid.  Mina Jadid adalah wilayah yang tadinya masih di luar Mina asli, namun karena jumlah jamaah yang semakin banyak, sudah diperkirakan mencapai 4 (empat) jutaan yang mustahil dapat tertampung di Mina asli, maka Ulama Saudi menfatwakan bolehnya memperluas wilayah Mina dengan membangun perkemahan di wilayah baru yang disebut Mina Jadid (Mina Baru).   Sebenarnya persoalan seperti ini sudah ada sejak awal tahun 1980-an, yakni ketika jamaah Indonesia ditempatkan di luar Mina asli, yaitu di Haratullisan, yang ada di balik gunung Mina, dan menuju ke sana harus melalui terowongan.  Mulanya sebagian ulama kita menolak, karena memandang bukan Mina lagi, dan jamaah yang bermalam di sana pada masa pelontaran jamrah, otomatis wajib bayar dam.   Pada tahun 1993, MUI Sulawesi Selaan mengadakan mudzakarah menyangkut Haratullisan itu.  Seorang ulama besar sesepuh ulama Seul-Sel, AGH  Muhammad Abduh Pabbaja, memberi fatwa singkat dan pamungkas.  Kata beliau: Mina ka al-rahimi, idza Dhaqa ittasa`a  (Mina itu seperti rahim, jika sempit pasti akan menjadi luas).  Artinya Haratullisan itu dianggap sebagai perluasan wilayah yang otomatis masuk wilayah Mina, dan para jamaah tidak wajib bayar dam.  Saya yakin, fatwa Pabbaja tersebut dapat menjadi rujukan solusi kasus Mina Jadid ini, agar sekarang para jamaah yakin untuk menginap di sana, tnpa harus bayar dam lagi, karena Mina Jadid adalah sudah menjadi wilayah Mina.

Untuk memperkuat pandangan tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa sekarang lokasi-lokasi ibadah yang penting sudah mengalami perluasan.  Ada yang diperluas secara vertikal, seperti tempat sa`iy dan thowaf yang kini sudah berlantai tiga, dan ada yang diperluas horisontal seperti Mina dan menyusul bukit Arafah.  Kalau semua jamaah sudah merasa sah thowaf dan sa`iy di lantai dua dan tiga di Masjidil Haram, maka seharusnya harus merasa sah untuk menginap di Haratullisan dan Mina Jadid.   Wallahu a`lam bi al-showab.

 

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (1)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA

Dalam pemantauan haji tahun ini (2016) ada sejumlah masalah yang harus dicari solsinya.  Antara lain adalah kasus paspor dan visa palsu, kasus badal haji, masalah sholat jamaah empat puluh kali (arbain) di Madinah, masala Miqat dan masalah Mina Jadid.  Berikut ini kita coba jelaskan.

Pertama: Kasus Paspor dan Visa palsu.  Perlu diketahui bahwa  perkembangan zaman membawa perubahan makna syarat wajib haji.  Misalnya syarat wajib haji adalah istithoah (kemampuan).   Dahulu, para fuqaha sepakat bahwa istithoah adalah bermakna kemampuan biaya perjalanan, bekal dan biaya hidup keluarga yang ditinggal.   Mengapa? Karena faktor utama yang menentukan perjalanan waktu itu adalah ongkos perjalanan, maka dimaknai bahwa titik utama istithoah (kemampuan) adalah kemampuan membiayai perjalanan.   Di zaman moderen, muncul faktor baru yang paling menentukan perjanalan itu, yakni paspor dan visa.   Sebesar apapun dana itu, tidak punya arti apa-apa jika tidak memperoleh paspor dan visa.  Dengan demikian,paspor dan visa menjadi bahagian terpenting dari istithoah, menggeser posisi dana.  Jika seseorang akan menunaikan haji, wajib menyiapkan dana yang halal, maka otomatis ia pun wajib menyiapkan paspor dan visa yang halal. Dengan kata lain, ber-haji dengan paspor palsu dan visa palsu membuat hajinya terlaksana dengan usaha yang tidak halal, karena mencuri hak-haknya negara.   Dalam hadits dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bazzar dan Thabrani dalam kitab Majma` al-Zawaid, disebutkan bahwa, orang yang berhaji dengan usaha yang tidak halal, ketika ia berhaji dan membaca Labbaik Allahumma Labbaik, maka jawaban dari Malaikat dari langit: La Labbaik laka, wa la sa`dayka, kasbuka ha ram, wa zaduka haram, warahilatuka haram, irji` ma`juran wa absyir bima yasu’uka (Malaikat memnyeru dari langit: Tidak ada labbaik bagum dan tiada salam baagia untukmu, usaha mu untuk haji haram, bekalmu haram, perjalananmu haram; kembalilah dengan ongkos kerugianmu, dan gembiralah dengan keburukan yang menimpamu”). Jadi barang siapa yang naik haji degan sengaja membuat paspor dan visa palsu, berdasarkan hadits tersebut, hajinya tidak diterima oleh Allah SWT.  Paspor dan visa adalah dokumen yang dibuat sebagai hak-hak negara, sehingga memalsukan dokumen sama halnya mencuri hak-hak negara.

Kedua, Kasus Badal Haji. Akhir-ahir ini Kementerian Agama menerapkan kebijakan badal haji untuk jemaah haji yang wafat di Saudi sebelum sempat menunaikan haji, yaitu dengan membiayai seseorang untuk melakanakan hajinya, dengan maksud jamaah haji yang wafat itu akan mendapatkan pahala haji.  Seingat saya kebijakan pernah ada kebijakan sebelumnya (era 1990an ke bawah), yang asngat bagus, pro rakyat, yakni mengembalikan ongkos haji (BPIH) yang bersangkutan dan dapat digantikan oleh ahli warisnya pada tahun berikutnya.  Kebijakan itu sangat pro rakyat, karena pengmbalian biaya haji itu dipandang sebagai “santunan” yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk nik haji tahun berikutnya..  Sementara itu, badal haji bagi yang wafat, sama sekali tidak punya dalil syariat, bahkan bertentangan dengan syariat Islam.  Dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa, ayat 100 jelas-jelas menyebut bahwa orang yang wafat dalam perjalanan (hijrah) untuk menunaikan ajaran Allah dan Rasulnya nisaya telah disiapkan pahala oleh Allah SWT, dngn kata lain, tidak perlu badal lagi.  Badal seperti itu hanya buang-buang ongkos tanpa manfaat sama sekali.   Jadi, kita berharap agar Kementerian Agama kembali pada kebijakan lama dengan mengembalikan ongkos haji (BPIH) ke ali waris jamaah haji yang wafat di tanah suci sebelummenunaikan haji, dan meninggalkan kebjakan badal yang menyesatkan dan merugikan umat. Wallahu A`lam bi al-Showab

(bersambung ke bagian dua).

 

AL-QUR`AN DAN TAHUN BARU MASIHI

AL-QUR`AN DAN TAHUN BARU MASIHI

Oleh: Prof.Dr. Hamka Haq, MA

Coba perhatikan, sungguh menakjubkan, menurut hitungan ahli tafsir, kata “yaum” (يوم – hari) dalam Al-Qur`an tersebut sebanyak 365 kali.  Itu adalah isyarat bahwa Al-Qur`an merekomendasikan penggunaan kalender Syamsiyah (mata hari), untuk kehidupan muamalah duniawi sehari-hari.  Kalender tersebut sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno, denga jumlah 12 bulan (Januari -Desember) dan sebanyak 356 hari,  yang kemudian dikonversi jadi Tahun Masihi oleh kaum Kristen.  Sedang utk urusan ibadah ritual kita gunakan kalender Qamariyah dengan jumlah 12 bulan (Muharram – Dzulhijjah) sebanyak 354 hari.  Dinamai Qamariyah karena berdasar pada perhitungan peredaran qamar (bulan), yang sudh digunakan ribuan tahun di Jazirah Arab, India dan China sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW kemudian dikonversi jadi Tahun Hijriyah pd zaman Khalifah Umar RA.

Jadi kedua kalender itu Syamsiyah dan Qamariyah semua ciptaan Allah swt,  Sebagaimana Al-Qur`an menyebutkan dalam Surah Al-an’am ayat 96:

(فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)

“Dia menyinsingkan pagi dan menjadikan malam utk istrahat, dan menjadikan matahari dan bulan utk perhitungan. Itulah taqdir Allah yg Mahamulia dan Maha mengetahui.”

Jadi ternyata memag sudah sangat pas untuk kehidupan duniawi sehari-hari kita gunakan kalender Syamsiah (sekarang bernama kalender Masihi), bukan Qamariyah. Sebab, kalender Syamsiyah tidak rumit, tidak perlu hisab – ru’yah.  Bagi sebahagian masyarakat, misalnya PNS dan TNI  POLRI, gajian tiap bulan tidak perlu menunggu hisab atau ru’yah dulu baru gaian.  Penanggalan Syamsiyah tdk pernah diperselisihkan dan sudah dapat ditentukan hitungannya bahkan sampai ratusan tahun kemudian, berbeda dengan kalender Qamariyah (Hijriyah) yang setiap tahun harus direvisi berdasarkan perbedaan hisab  ru`yah.  Itulah hikmahnya mengapa Al Quran mengisyaratkan penggunaan kalender Syamsiyah yg jumlah harinya 365 hari.  Subhanallah!

Sebagai tambahan penjelasan, tahun syamsiyah, dikenal sebagai Tahun Romawi.   Setelah sekian kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, sistem penanggalan tersebut kemudian dikenal sebagai Kalender Julian (Julian Calender), yakni sejak Julius Caesar mengukuhkannya sebagai kalender resmi kekaisaran Romawi pada tahun 45 SM, dengan menetapkan bulan Januari sebagai awal tahun baru.  Kalender Julian ini berlaku pula sekian lama secara umum di Eropa dan Afrika Utara sejak zaman Imperium Romawi hingga abad XVI M.  Nanti pada abad XVI, tepatnya tahun 1582 kalender Julian dimodifikasi lagi untuk ditetapkan sebagai kalender resmi di kalangan Kristen yang dikukuhkan oleh Paus Gregory XIII.

Mengenai tanggal 1 Januari sebagai awal tahun, bangsa Romawi telah menetapkannya sejak tahun 153 SM (Sebelum Masehi), yang diikuti kemudian oleh Julius Caesar.  Ketika Paus Gregory XIII mengadopsi kalender Julian menjadi kalender Kristen, maka ia pun tetap menjadikan 1 Januari sebagai awal tahun baru.  Sebahagian kaum Kristen sebenarnya keberatan menjadikan tanggal 1 Janurai sebagai awal tahun, dan ingin menggantinya dengan tanggal 25 Desember, sebahagian lagi dengan tanggal 25 Maret.  Bahkan pada mulanya tradisi Gereja Bizantine dan sejumlah aliran ortodoks memakai kalender peribadatan liturgi (liturgical Year) yang menetapkan tanggal 1 September sebagai awal tahun baru.

Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa kelender yang digunakan oleh kaum Kristen sekarang adalah kalender Romawi, bukan kalender yang murni lahir dari nubuwatan Kristiani, melainkan lahir dari peradaban Romawi.  Karena itu, komunitas manusia di negeri mana pun dapat menerapkan kalender tersebut tanpa menghubungkannya dengan agama Kristen.  Umat Islam juga telah menggunakannya, tanpa harus dihantui benturan keyakinan antara Islam dan Kristen.  Syariah Islam memberi peluang (menghalalkan) untuk menerapkannya dalam kepentingan kehidupan Muslim global.  Karena itu, jika umat Islam merayakan 1 Januari sebagai tahun baru, dilihat dari sudut pandang syariah, adalah halal (sah-sah) saja.  Hal ini berarti kita turut bersama masyarakat internasional memakai kalender Romawi yang telah disepakati dunia sebagai sistem penanggalan dunia moderen.   Wa `Llahu a`lam bi al-shawab.

 

PEMIMPIN PEREMPUAN

Banyak orang mengagung2kan Sang Ibu.  Banyak orang yang mengagumi Sang Ibu. Tapi mungkin semuanya hanya semu, bermaksud utk menghibur hati para kaum Ibu, terlena tanpa merasa terjebak dalam ekploitasi kaum Bapak.  Berabad2 kaum Bapak merasa berhak mengatur segala aspek kehidupan di atas kaum perempuan. Sampai mengharamkan kaum Ibu jadi pemimpin. Dengan nada yang menyakitkan hati kaum Ibu, ulama dan ustadz bahkan menyerukan bhw peremouan hanya berhak melahirkan pemimpin tapi todak boleh jadi Pemimpin. Mereka lebih tepat dikatakan Ulama Patrilinealis ketimbang Islam Qurani.  Bukankah AlQuran mengisahkan Ratu Balqis yang beriman bersama Nabi Sulaiman?  Menurut AlQuran, Allah memuji Ratu Balqis, pemimpin yg kuat dan suka bermusyawarah.  Pujian Allah kpd Ratu Balqis menunjukkan Pemimpin Perempuan Halal.  Sebab, musstahil Allah memuji sesuatu yang diharamkan.  SELAMAT HARI IBU.  ENGKAU SANG IBU TERHORMAT DI SAMPING KAUM BAPAK

Berikut kami kutipkan dari buku Islam Rahmah untuk Bangsa, karya Prof. Dr. Hamka Haq, MA

HAK PEREMPUAN JADI PEMIMPIN

Berbicara soal kepemimpinan perempuan, patut kita renungkan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an, seorang pemimpin perempuan yang diakui kekuatan dan kearifannya memimpin.  Bahwa Ratu Balqis memang bukanlah seorang Nabi, tetapi kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai sosok pemimpin yang kuat dan bijak, suka bermsyawarah dan berhasil memakmurkan negerinya.  Walaupun Al-Qur’an, menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang mulanya fujur dan kafir, tetapi pada akhirnya Ratu Balqis yang diakui keberhasilannya memimpin itu menjadi Ratu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman.  Sebelum beriman saja, Ratu Balqis mampu memimpin dan memakmurkan negerinya, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman.  Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur’an, S. al-Naml, [27]:  22-44.

Jadi sangat ironis, jika ada pandangan yang mengharamkan perempuan jadi pemimpin, padahal Al-Qur’an sendiri menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang kuat dan memakmurkan rakyatnya.  Mustahil Allah SWT mewahyukan kisah itu, sebagai yang patut diteladani bagi umat-umat di kemudian, seandainya Dia mengharamkan perempuan memimpin.   Hal ini mnjadienjelas bahwa wanita itu halal jadi pemimpin.

Berdasarkan hal di atas, maka ayat yang diadikan dasar sebahagian ulama untuk mengharamkan wanita memimpin perlu ditafsir ulang, sekaligus juga untuk menyesuaikannya dengan kondisi sosial kekinian yang berkembang di zaman moderen.  Kita simak lebih dahulu ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]:  34).

Ayat ini sebenarnya tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki.  Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu.  Ayat tersebut justru hanya menegaskan dua alasan utama, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, yakni: pertama, bahwa keunggulan sumber daya (SDM) ketika itu pada umumnya masih milik kaum laki-laki.  Kedua,  ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih berada pada kaum laki-laki, sehingga laki-laki menjadi sumber ketergantungan nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman, hingga saat ini, ternyata dua alasan penting di atas juga sudah ada pada kaum perempuan.  Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai sejumlah perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya.  Karena itu, jangan heran jika di negeri tertentu, tak dapat lagi dibendung tampilnya kaum perempuan menjadi pemimpin. Hal itu terjadi, bukan hanya karena kebetulan, tetapi memang sudah saatnya, karena ketika masyarakat membutuhkan pemimpin yang cerdas atau yang dapat diterima oleh masyarakat luas, ternyata tidak sedikit berasal dari kalangan perempuan.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki.  Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan.  Hal ini antara lain karena tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, sehingga pada pundaknyalah keluarga dan orang sekitarnya menggantungkan hidup.  Lebih dari itu telah banyak dijumpai perempuan konglomerat yang menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, mereka tidak keberatan jika dipimpin dan dibiayai oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas semakin memperkuat alasan untuk memberi peluang bagi kaum perempuan menjadi pemimpin.  Al-Qur’an menyebut kaum laki-laki, karena ketika turunnya Al-Qur’an, potensi-potensi kepemimpinan menurut Q.S.al-Nisa [4]: 34 di atas, masih domain kaum laki-laki.  Tetapi kini zaman telah berubah, potensi keunggulan itu pun juga sudah beralih kepada kaum perempuan, maka tak ada alasan lagi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin.

Sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan.  Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu.  Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram, karena Mahasuci Allah SWT yang senantiasa melindungi Nabi-Nya dari akhlak yang buruk dan haram.  Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah menjadi pemimpin karena dua hal yakni:  (dzat syarfin wa malin) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi.  Dengan begitu, Khadijah RA menjadi pemimpin karena memenuhi dua syarat utama seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34.  Pada akhirnya Khadijah RA, yang dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Tuan atau Pemimpin Perempuan) itu menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan.  Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi pegangan utama kaum Sunni.  Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni dari Aisyah RA harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang terang-terangan berbuat haram.  Satu-satunya jalan untuk tetap mengakui kesahihan dan keutuhan sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA ialah mengakui kepemimpinan beliau sebagai langkah yang dibenarkan syariat Islam.

Berdasarkan sunnah faktual yang tak terbantahkan di atas, yang membuktikan bahwa isteri-isteri Nabi pun, Khadijah dan Aisyah, ternyata pernah menjadi pemimpin, maka ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak perempuan jadi pemimpin.  Tafsir yang paling kuat adalah sunnah dan sejarah, sehingga tafsir apapun yang menolak fakta historis kepemimpinan perempuan adalah sangat lemah dan tidak realistis.  Jadi, makna ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 itu lebih pada soal syarat pemimpin, yakni keunggulan SDM dan dukungan ekonomi, dua hal yang telah dimiliki pula oleh kaum perempuan dewasa ini.  Karena itu, siapapun yang memiliki dua syarat tersebut, laki-laki atau perempuan semuanya berhak jadi pemimpin menurut ajaran Islam.

Alasan lain yang sangat mencolok bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya perintah Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di lingkungan pemukimannya, sebagai berikut:

أن نبي الله  صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة

Bahwa Nabi SAW bersabda: Marilah kita menziarahi perempuan yang syahidah ini (Ummu Waraqah), beliau mengizinkannya untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu.

Dalam kitab Subulu al-Salam bahkan tegas disebutkan:

والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk negerinya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.

Tegasnya, Nabi memerintahkan Ummu Waraqah, seorang perempuan menjadi Imam shalat walaupun terdapat laki-laki dewasa.  Artinya, dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin (imam) dalam kondisi tertentu, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.  Tegasnya, imam perempuan tidaklah haram dan perintah Nabi SAW kepada Ummu Waraqah jelas bukan kesalahan, sebab Mahasuci Tuhan yang melindungi Nabi-Nya dari keterlibatan pada keharaman.  Wallahu a’lam bi al-shawab.

.

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH ANTI ISLAM

pdip

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH

ANTI ISLAM

Seiring dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, beredar di media sosial fitnah bahwa PDI Perjuangan itu anti Islam.  Fitnah tersebut bertujuan melarang umat Islam memilih Calon Legislatif dan Capres/Cawapres PDI Perjuangan.  Bahkan di antara fitnah itu dikatakan datang dari Pemngurus MUI Pusat.  Antara lain fitnahnya begini: “Saya sangat kecewa dgn ketidaktahuan masyarakat kita yang memilih PDIP dalam pemilu kemarin. PDIP itu partai yang anti Islam. “Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.”. ini Partai Anti Islam !!!. Kenapa banyak Umat Islam yang tidak tahu?. Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.! MUI yg memberi catatan utk PDIP, dg maksud utk memberi info kaitannya dgn Pilpres… Jokowi yg mengusung PDIP, ada agenda di balik itu tentunya… Ideologiny Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia, Ya Allah, jangan biarkan NKRI jatuh ke tangan pemimpin yang tak amanah… Hanya kepada-Mu kami bermunajat, mengemis untuk ummat Islam NKRI… Kabulkanlah do’a kami

Jawaban Terhadap Fitnah

Berikut ini kami akan menjawab satu persatu fitnah yang dihembuskan oleh pihak sebagaimana dikemukakan pada halam pembukaan di atas.

  1. PDI Perjuangan itu partai yang anti Islam.?

Adalah logika yang sangat keliru jika memvonis PDI Perjuagan sebagai partai anti Islam.   Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2010-1015, dan juga periode sebelumnya, lebih banyak diisi oleh umat Islam ketimbang umat agama lain.  Katua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Tjahjo Kumolo adalah Muslim yang taat.  Demikian pula pada Tingkat DPD (Provinsi) dan pada tingkat DPC (Kabupaten/Kota), kecuali Provinsi dan Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas umat agama lain.   Di antara warga Muslim yang duduk pada tingkat DPP, adalah Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, anggota KAHMI (Korps Alumni HMI) dan Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Guru Besar IPB; juga Prof. Dr. Hamka Haq, MA adalah Anggota Penasehat Majelis Ulama (MUI) Pusat, berlatar belakang akademisi studi agama Islam, dan guru besar UIN Alauddin Makassar.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, direkomendasikan berdirinya ormas-ormas sayap PDI Perjuanagan, termasuk ormas Islam.  Maka berdirilah ormas Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dideklarasikan pada tanggal 29 Maret 2007, yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah menurut ajaran Islam rahmatan lil`alamin.    Sampai hari ini Ormas BAMUSI baru sempat membentuk cabangnya di 27 Provinsi. Dalam struktur kepengurusan, BAMUSI merekrut tokoh-tokoh dan kader-kader dari ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pada setiap jenjang, di samping melibatkan juga ormas-ormas Islam lokal setempat.  Pada tingkat pusat, duduk sebagai Pembina Bamusi adalah Prof.Dr.Syafi`i Ma`arif (Mantan Ketua Umum PP  Muhammadiyah) dan Prof.Dr.Said Aqil Syiraj (Ketua Umum PB NU).

Di tingkat pusat dan beberapa daerah, BAMUSI telah menyemarakkan syiar Islam, baik dalam bentuk penerbitan serial khutbah (Bamusi DKI) dan sejumlah Edaran tentang pdoman pelaksanaan ibadah, juga aktif dalam pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) bekerjasama dengan partai.  Sejak berdirinya Bamusi, PDI Perjuangan tidak pernah alpa memperingati HBI (Tahun Baru Hijriyah, Nuzul “Qur’an, Maulid, Isra Mi`raj, Idil Fitri dan Idil Adhha) yang diisi dengan diskusi keislaman dan kebangsaan.  Lapangan Parkir Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung menjadi saksi kesemarakan Idil Fitri dan Idil Adhha setiap tahunnya. Termasuk Pemotongan hewan kurban, PDI Perjuangan pada tingkat pusat dan beberapa daerah, tidak pernah alpa minimal 10 ekor.  Bahkan pada tahun 2008, jumlah sapi kurban mencapai 113 ekor pada tingkat DPP.  Pada tingkat DPD dan DPC pun diinstruksikasn beramal seperti itu.

 

  1. Semua RUU yang diajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak.? Termasuk UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Tidak benar bahwa setiap RUU yang berbau Islam ditolak oleh PDI Perjuangan.  Kalau ada sikap PDI Perjuangan yang terkesan menolak, maka sebenarnya, secara substansial PDI Perjuangan tetap menerima konten (materi) nya, tetapi secara teknis PDI Perjuangan memandang tidak perlu lagi diatur dalam UU baru karena telah diatur dalam UU lain yang berkaitan dengannya.   Misalnya UU Pornografi, telah diatur secara jelas dalam KUHP.  Begitupun misalnya Bank Syariah, tidak perlu lagi diatur secara khusus, karena telah diatur dalam UU dan sejumlah peraturan menyangkut Keuangan dan Perbankan.  Untuk memenuhi maksud tersebut, Bank Syariah secara konstitusional telah diakui di Indonesia sejak tahun 1992 dengan berlakunya Undang-Undang No. 7  Tahun 1992 tentang Perbankan.  Selanjutnya terbit pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1998  yang memberi peluang lebih luas bagi perbankan syari`ah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus unit syari`ah.  Bank Syariah sebagai bahagian tak terpisahkan dari sistem perbankan nasional, payung hukumnya tetap mengacu pada sistem perbankan nasional, sehingga dipandang belum memerlukan UU baru lagi.

Ekonomi syariah haruslah sejalan dengan kebijakan makro ekonomi nasional.  Dengan demikian, institusi ekonomi syariah tidak akan egoistik menghembuskan isu-isu keharaman produk institusi ekonomi konvensional, karena hal tersebut dapat dinilai memperalat isu agama untuk persaingan terhadap sistem konvensional.  Biarlah masyarakat memilih dengan kesadarannya sendiri tanpa penggiringan ke jenis dan sistem ekonomi tertentu atas nama agama.

Dalam proses lahirnya UU yang berkaitan dengan keuangan syariah, jika memang sangat dibutuhkan dan belum mempunyai payung hukum, PDI Perjuangan justru kadang pro aktif di dalamnya.  Misalnya RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk yang disahkan pada 7 April 2008 menjadi UU SBSN (sukuk).  Sukuk menurut fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah semacam surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil.  Untuk memproses  RUU SBSN (Sukuk) tersebut menjadi UU SBSN (Sukuk), Fraksi PDI Perjuangan mengambil inisiatif dan menugaskan Olly Dondokambey sebagai Ketua Panja (Pnitia Kerja) RUU ersebut.  Ini bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak alergi dengan UU yang berbau Syariah.

 

  1. Sikap PDI Perjuangan terhadap Perda Syariah?

Menyangkut Perda Syariah yang lahir di sejumlah Daerah, PDI Perjuangan juga sangat menyetujui substansi (konten) nya, tapi secara teknis PDI Perjuangan menghendaki Perda yang berbau Syariah seharusnya diangkat sebagai Perda yang bersifat umum, sehingga tidak terkesan sebagai Perda diskriminatif yang hanya berlaku untuk sekelompok warga negara (Muslim) saja.  Misalnya Perda Syariah Tentang Minuman Keras (Miras) sebaiknya menjadi Perda yang berlaku umum, sehingga tidak memperatas-namakan Syariah.  Sebagai contoh, Perda Miras yang pada awal tahun 2014 berhasil disahkan dan berlaku umum di Papua; perda tersebut diterima oleh semua kalangan, semua agama dan etnis, sehingga tidak menimbulkan gesekan negatif antara sesama warga negara di daerah tersebut.

Akan halnya Perda Syariah menyangkut Jilbab, agaknya perlu dijelaskan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  Pasal ini mengharuskan Negara dan pemerintah memberi perlindungan atau jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi tidak berarti Negara dan Pemerintah berfungsi mewajibkan warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.  Misalnya ibadah shalat, Negara dan Pemerintah tidak berkewenangan memaksa warga negara Muslim untuk bershalat, tetapi pada sisi lain negara harus memfasilitasi dan menjamin keamanan warga negaranya yang ingin bershalat.  Demikian pula ibadah haji, Negara dan pemerintah tidak dapat memaksakan setiap Muslim yang mampu untuk berhaji.  Namun, Negara dan Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan melindungi keamanan umat Islam yang ingin berhaji.

Dalam kontek dan analogi seperti shalat dan haji itulah PDI Perjuangan menyikapi setiap gagasan untuk melahirkan perda syariah, misalnya jilbab.  Negara dan pemerintah juga tidak berkewenangan memaksa setiap umat Islam (perempuan) untuk berjilbab.  Dengan demikian Negara dan pemerintah (pemerintah daerah) tidak perlu membuat peraturan yang mengharuskan setiap Muslimah untuk berjilbab. Akan tetapi di sisi lain, Negara akan menjamin kebebasan wanita Muslimah untuk berjilbab, bagi mereka yang ingin memakainya, misalnya di sekolah / kampus, termasuk sekolah / kampus swasta milik non Muslim.   Karena itu, wanita Muslimah yang ingin memakai jilbab di sekolah negeri dan swasta, hak-hak mereka dijamin berdasarkan Peraturan Mendikbud No 45 Tahun 2014.

 

  1. UU Pendidikan mereka (PDI Perjuangan) walk out?

Adalah salah besar jika dikatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan walk out ketika UU Sisidiknas disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI 11 Juni 2003, karena justeru  PDI Perjuangan memang sengaja tidak hadir.  Ketidak hadiran Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI P) bukan karena tidak menyetujui RUU Sisdiknas menjadi UU, karena secara substansial F-PDI P telah menyetujui RUU ersebut, termasuk rumusannya, sampai Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar jelas-jelas menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas persetujuan tersebut.

Perlu juga diingat bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri, pada saat tersebut juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.  Andai kata F-PDI P memang benar-benar tidak setuju pada RUU Sisdiknas tersebut, maka akan pastilah Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Menteri Pendidikan untuk menarik RUU Sisdiknasd tersebut dan menggantinya dengan RUU Sisdiknas yang baru; namun hal tersebut tidak dilakukan.

Singkatnya, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa ketidak hadiran F-PDI P menunjukkan sikap yang anti Islam, sangatlah melanggar kaedah logika, dengan dua alasan.  Pertama, bahwa seandainya memang benar PDI Perjaangan menolak RUU UU Sisdiknas, tentu saja Presiden Megawati (selaku Ketua Umum PDI Perjuangan) menarik RUU tersebut, tapi itu tidak dilakukannya.  Kedua, bahwa RUU yang disahkan itu bukan produk khusus syariah, tetapi UU Sistem Pendidikan Nasional, jadi tak ada kaitannya drengan soal setuju atau tidak pada syariah.

  1. UU Pornografi juga benarkah PDI Perjuangan tidak setuju.?

KUHP sendiri melarang keras perbuatan asusila, seperti menyebarkan gambar dan tulisan porno (pasal 281, 282, 283).  Demikian pula KUHP (pasal 290) melarang keras perbuatan cabul, apalagi terhadap wanita di bawah umur, dan lebih-lebih jika wanita di bawah umur itu disetubuhi di luar nikah. Semuanya diancam hukuman paling lama tujuh tahun.   Jika mengakibatkan penderitaan fisik, hukumannya paling lama dua belas tahun; dan jika wanita sampai mati, hukumannya lima belas tahun.  Hukuman lima belas tahun juga dijatuhkan atas pelaku cabul terhadap sesama jenis kelamin di bawah umur  (pasal 292).

Semangat anti perzinaan, pornografi dan pornoaksi menurut syariah sesungguhnya telah menjadi semangat yang sama dalam sejumlah pasal KUHP.  PDI Perjuangan merasa tidak perlu ada UU atau Perda, karena payung hukumnya sudah ada, tinggal melakukan aksi yang konkret.

Karena itulah kader PDI Perjuangan yang menjabat Walikota Surabaya berani mengambil langkah konkret untuk membubarkan lokalisasi PSK.  Ada yang mencoba memisahkan langkah tersebut dengan PDI Perjuangan, seolah-olah hanya merupakan langkah murni dari Walikota saja.  Untuk itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri membantah kalau rencana penutupan lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Surabaya, tidak direstui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Risma mengatakan mendapat dukungan dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.  Demikian pernyataan Risma kepadaTempo, Kamis 20 Juni 2014.  Bahkan kata Risma, Ibu Megawati berpesan agar pemerintah kota Surabaya menangani pekerja seks komersial yang mengidap HIV/AIDS.

Coba renungkan dengan akal budi yang sehat, siapakah selain Risma yang berani melakukan tindakan spektakuler seperti itu.  Banyak wali kota yang mungkin diusung oleh partai-partai Islam yang justeru tidak berani melakukan pembersihan lokalisasi PSK di daerah/kotanya, hal yang seharusnya dilakukan ketimbang hanya memperbanyak perda-perda yang berwacana mengharamkan PSK, tanpa tindakan nyata menghapuskannya.

  1. UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan, benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Sebenarnya PDI Perjuangan sangat menyetujui substansi dari RUU tersebut, namun sikap PDI Perjuangan menyangkut hal ini adalah berlandaskan dua hal, yakni:

Pertama, PDI Perjuangan menengarai adanya keinginan pemerintah (Kementerian Agama) lewat Undang Undang itu untuk mengambil alih penangannya yang selama ini sudah ditangani secara baik oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dalam hal ini PDI Perjuangan adalah semata-mata bermaksud untuk menegakkan wibawa dan kewenangan MUI menyangkut produk halal tersebut.

Kedua, bahwa soal produk halal telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan pemerintah.  Untuk hal ini, sebenarnya telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.  Undang-Undang ini kemudian diikuti sejumlah peraturan, termasuk Inpres dan Surat Keputusan dari dua menteri (Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian).  Lebih dari itu, terbit pula Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Pangan, dinyatakan perlunya produsen atau importir pangan mencantumkan label halal, guna melindungi konsumen Muslim dari barang yang diharamkan syariah (pasal 30 huruf e).    Mereka yang mengedarkan pangan tidak seuai dengan mutu (halal) atau menyalahgunakan label akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 58).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes /SK /I /1996, tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dinyatakan bahwa makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram menurut hukum agama Islam (pasal 1 ayat 2).   Tujuan tulisan halal pada label itu dimaksudkan sebagai jaminan kehalalan suatu makanan bagi pemeluk agama Islam (pasal 1 ayat 3).  Karena itu, produsen atau importir yang mencantumkan label “halal” harus bertanggung jawab atas halalnya makanan tersebut (pasal 5).

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/ MENKES/SK/VIII/1996, dinyatakan bahwa produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal”, wajib siap diperiksa oleh Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (pasal I ayat 1).   Hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut, diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat, atau penolakan bagi yang tidak memenuhinya (pasal I ayat 2).

Persoalan yang mencuat pula ialah pasokan daging dari luar negeri.  Untuk memberi jaminan kehalalan, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 745/KPTS/TN. 240/ 12/ 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.  Di dalamnya termuat ketentuan bahwa pemasukan daging untuk keperluan konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal (pasal 8 ayat 1).

Selain itu terbit pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/ KPTS/ TN.330/4/1994, tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya.  Di dalamnya ditetapkan syarat-syarat dan tata cara pemotongan unggas, antara lain ditegaskan bahwa penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam (pasal 3 huruf d).   Kemudian ditegaskan bahwa menyembelih unggas dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara agama Islam, yaitu membaca basmalah, memutus jalan napas, memutus jalan makanan, dan memutus dua urat nadi (pasal 6 ayat 2).  Sungguh luar biasa, demikian terinci dan telitinya guna menyesuaikan ketentuan hukumnya dengan syariat Islam.

Sebagai konsumen, umat Islam lebih memperoleh jaminan hak-haknya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Undang-Undang ini mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa (pasal 4 huruf a.).  Berkaitan dengan makanan halal, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (pasal 8 huruf h).  Mereka yang melanggar ketentuan ini, akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 62 ayat 1).

Jika diperhatikan secara cermat, segenap produk perundang-undangan dan peraturan tentang pangan dan yang berkaitan dengannya, seperti dikemukakan di atas, rasanya telah sangat memenuhi ketentuan syariat Islam.  Tak salah jika dikatakan bahwa Undang-Undang dan peraturan tersebut telah menerapkan syariah secara kultural, tanpa menyebut dirinya sebagai produk syariah, sehingga tidak menjadi Undang-Undang diskriminatif.

 

  1. Yang mengusung Jokowi adalah PDIP, benarkah ada agenda di balik itu tentunya yaitu Ideologi Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia,?

Adalah tidak benar bahwa jika Jokowi menjadi Presiden, sistem ekonomi Indonesia akan menjadi sistem sosialis komunis.   Jokowi selaku kader PDI Perjuangan tentu akan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan ideologi PDI Peruangan yakni ekonomi kerakyatan, yang dibangun secara mandiri (berdikari) sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidan ekonomi dan Bermartabat di bidang budaya.

Sistem ekonomi kerakyatan justeru sejalan dengan sistem ekonomi yang diajarkan Islam, yakni sama-sama berpihak pada rakyat kecil (ekonomi lemah).  Pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi merupakan ajaran Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).   Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati,

Sejalan dengan semangat keislaman tersebut, PDI Perjuangan merasa bertanggung jawab untuk memberdayakakan rakyat di bidang ekonomi.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran prinsip ekonomi kerakyatan sekaligus penyimpangan syariah yang harus dicari solusinya.   Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum kapitalis (pemodal atau pebisnis).

Maka adalah sangat ironis jika gagasan ekonomi kerakyatan yang menjadi inti perjuangan PDI Perjuangan seperti diuraikan sepintas lalu di atas dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dipandang membahayakan umat Islam.  Bukankah rakyat kecil yang menjadi tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebahagian besarnya umat Islam di hampir seluruh pelosok negeri kita?    Wahai para ulama dan tokoh Islam mari kita memahami bahwa ajaran Islam soal ekonomi sangat sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan dan Tri Sakti Bung Karno yang bertujuan membangun kedaulatan ekonomi bagi rakyat, atas dasar kegotong royongan dan secara mandiri (Berdikari).  Wallahu A’lam bi al-Shawab.

LIMA ALASAN SYARIAH MENGAPA HARUS JOKOWI – JK

 

LIMA ALASAN SYARIAT MENGAPA HARUS JOKO WIDODO – JUSUF KALLA,

Bagi mereka yang belum membaca Edaran Baitul Muslimin tentang Kriteria Memili Presiden menurut Syariat, berikut ini akan kami kemukakan lima alasan syariat untuk memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sesuai edaran tersebut.

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisius, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.  (Shahih Bukhariy, Juz VI, h. 2443, hadits ke 6348) dan (Shahih Muslim, Juz III, h. 1273, hadits ke 1652).

JOKO WIDODO – JUSUF KALLA sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab MEREKA maju Capres / Cawapres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

Sangat disayangkan karena ulama dan ustadz yang enggan memilih Jokowi – JK, sengaja menyembunyikan hadits ini.  Bahkan selalu menyampaikan tuduhan kemunafikan terhadap Jokowi karena dianggap berbohong dan tidak menepati sumpahnya, padahal seharusnya mereka (ulama seperti itu) tahu bahwa ada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang membuka jalan bagi Jokowi untuk memilih yang lebh baik di luar sumpahnya.

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  1. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.  Sejalan dengan ini hadits riwayat Al-Thabraniy dan Al-Bayhaqiy:

من لم يهتم  بأمر المسلمين فليس منهم

Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka”. (Kasyf al-khafa’, Juz II, h. 368) dan (Takmilat al-Ikmal, Juz I, h. 495).

Wallahu A’lam bi al-Shawab.

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

 

IMG_0001

EDARAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

 بسم الله الرحمن الرحيم

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisi, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة   لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.

JOKO WIDODO sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab beliau maju Capres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  2. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  3. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.

Jakarta, 01 Juni 2014

PIMPINAN PUSAT BAITUL MUSLIMIN INMDONESIA

Ketua Umum                                                                    Sekretaris Jenderal

Prof. DR. H. Hamka Haq, MA                                       Nurmansyah E. Tanjung, SE 

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH (Bagian II)

 Pandangan Moderat tentang Aurat

Oleh: Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA

Nusrat Bhutto PM Pakistan saat bertemu dgn Hj.Megawati, tanpa cadar dan tanpa jilbab, hanya pakai kerudung

Nusrat Bhutto PM Pakistan saat bertemu dgn Hj.Megawati, tanpa cadar dan tanpa jilbab, hanya pakai kerudung

Bahwa syariah memberi kelonggaran mengenai keharusan menutup aurat di lingkungan keluarga, yakni tidak mencakup kepala, rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, dengan alasan keamanannya di lingkungan keluarga terjamin, sekaligus untuk memudahkan perempuan dalam pekerjaan, karena anggota  badan  tersebut  digunakan dalam pekerjaan sehari‑hari.

Bertolak dari soal keamanan, ada pendapat yang menerapkan hukum analogis (qiyas), bahwa jika seorang perempuan yang sedang berada di suatu lingkungan yang aman, dan memastikan dirinya bebas dari segala gangguan dan ancaman, maka secara analogis batas auratnya dipersamakan dengan batas aurat di lingkungan keluarga.  Berdasarkan analogi inilah, maka di negeri Muslim moderat seperti Mesir, Suriah, Libanon, Palestina, Pakistan dan Malaysia, sejumlah tokoh perempuan Islam, bahkan ibu negara mereka berpakaian di depan umum seperti berada dalam lingkungan keluarga sendiri (tanpa cadar dan tanpa kerudung).

Analogi di atas sejalan dengan analogi mahram (keluarga pendamping) bagi perempuan, yang jika bepergian dalam keadaan aman, menurut sebahagian ulama Syafi`iyah, mahram juga tidak menjadi keharusan baginya (Soal maham, akan dibahas / diposting secara khusus nanti). 

Pada sisi lain, hal yang tak boleh dilupakan ialah adanya perbedaan kultur perempuan antar satu bangsa dengan lainnya.  Kultur perempuan Indonesia misalnya, sangat jauh berbeda dengan perempuan Arab.  Perempuan Arab, terutama di zaman Nabi, pada umumnya tidak sibuk dengan berbagai jenis pekerjaan yang berat.  Sementara perempuan Indonesia, sejak dahulu kala sudah bekerja keras bersama kaum laki‑laki dalam mengurus kehidupan kesehariannya.  Wanita Indonesia turut mencari nafkah di hutan, mencangkul di kebun, membajak di sawah, menjemur ikan di pantai, bekerja keras membuat tahu, tempe, bekerja di kebun teh dan di zaman industri mereka pun menjadi buruh pabrik dan sebagainya.

Dalam fikih, ada ketentuan yang memberi keringanan bagi perempuan yang bekerja berat seperti itu.  Bahwa perempuan pekerja (yang zaman dahulu hanya diperankan oleh budak, tetapi dalam dunia moderen konsep budak telah dihapus) mereka memperoleh kelonggaran dalam soal aurat dengan alasan untuk meringankannya dalam bekerja sehari‑hari.[1]  Para budak pekerja memeroleh keringanan sebenarnya bukan karena statusnya budak, karena Islam tidak menganut ajaran diskriminatif terhadap budak, melainkan keringanan itu diperoleh karena mereka bekerja berat. Dalam suasana bekerja itulah, berlakulah keringanan (rukhshah) pada sebahagian aurat yang tak dapat tertutup secara normal, khususnya aurat `aridhiyah.

Meskipun kasusnya berbeda, karena wanita pekerja sekarang bukan budak, tapi perempuan petani, nelayan, buruh dan wanita pekerja lainnya, urusan mereka jauh lebih berat dan mobilitasnya lebih tinggi.  Maka, menurut  metode qiyas, seyogyanya syariah memberi keringanan kepada mereka, seperti keringanan yang dialami perempuan pekerja (budak) di zaman dahulu.  Mereka tidak secara mutlak harus menutup aurat yang bersifat `aridhiyah (bersifat relatif) yaitu kepala, leher, dua tangannya sampai siku, dan kedua kaki sampai lutut.  Meskipun demikian, mereka pun tetap harus berbusana dalam batas kesopanan, dengan jalan memakai pakaian pada tempatnya.

Dalam metode hukum Islam, terdapat tingkatan hukum berdasarkan tingkat kebaikan atau keburukan sesuatu.   Jika sesuau memliki tingkat kebaikan yang bersifat mutlak, maka hukumnya adalah wajib li dzatih.  Jika tingkat kebaikan yang dikandungnya tidak bersifat mutlak, tapi menjadi penentu bagi kebaikan mutlak, maka hukumnya menjadi wajib lighairih.  Jika kebajikan yang dikandungnya bersifat pelengkap, boleh ada dan boleh tidak, maka hukumnya adalah sunat.  Misalnya sholat wajib, ia menjadi wajib lidzatih, karena ia diwajibkan secara mutlak oleh Tuhan.  Untuk bershalat, diwajibkan memenuhi syarat-syaratnya, salah satu syaratnya ialah menutup aurat, maka menutup aurat itu wajib lighairih.  Untuk memudahkan mengingat sholat, harus ada adzan, maka adzan itu hukumnya sunat.  Karena orang bisa saja bersholat wajib tanpa adzan lagi.

Demikian pula tingkat keburukan sesuatu.  Misalnya perzinaan itu adalah keburukannya bersifat mutlak, karena semua manusia beradab memandangnya buruk, sehingga berzina menjadi haram lidzatih.  Perbuatan buruk yang menjadi pengantar ke perzinaan, ialah membuka aurat, maka memperlihatkan aurat itu haram lighairih.  Karena hanya haram lighairih, maka membuka aurat boleh saja untuk tujuan operasi kedokteran dan medis, dengan kata lain tidak semutlak haramnya zina.  Perbuatan buruk yang relatif dapat atau tidak mengantar ke perzinaan ialah cerita porno, maka cerita porno itu makruh secara juz`iy.  Tapi kalau cerita porno itu sudah berlebihan dan menjadi pengantar ke perzinaan, maka iapun menjadi haram lighairih secara kulliy.

Bertolak dari kerangka metode hukum tersebut, jelas menutup aurat, baik dalam sholat maupun dalam muamalah, bukanlah wajib lidzatih, melainkan hanya wajib lighairih.   Itu pun hukum wajib lighairih – nya berbeda tingkatannya antara aurat dzatiyah yakni alat vital kehormatan (alat kelamin) dengan aurat ‘aridhiyah (rambut, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut) Aurat ‘aridhiyah, pengaruh keburukannya terhadap perziaan dipandang lemah.  Todak pernah kita dengar, orang tergila-gila berzina karena melihat rambut.  Daya tarik wajah ke perzinaan jauh lebih tinggi ketimbang daya tarik rambut, namun wajah pun tidak dipandang aurat dalam sholet dan muamalah.  Berdasarkan itu, maka aurat `aridhiyah, khususnya rambut, di sebahagian besar negeri Muslim, Mesir, Suriah, Libanon, Pakistan, Banglades dan Malaysia, wanita muslimahnya bahkan tokoh dan ibu negaranya tidak harus memakai kerudung apalagi cadar.   Wa ‘Llahu a’lam bi al-shawab.

Jihan Sadat, Isteri Presiden Mesir Anwar Sadat tanpa kerudung, jilbab dan cadar

Jihan Sadat, Isteri Presiden Mesir Anwar Sadat tanpa kerudung, jilbab dan cadar

Tengku Zainab binti Tengku Mohammad Petra, Raja Kelantan dan Permaisuri Agung Raja Malaysia

Tengku Zainab binti Tengku Mohammad Petra, Raja Kelantan dan Permaisuri Agung Raja Malaysia


Khaledah Zia, PM Bangladesh, hanya memakai kerudung longgar, tanpa jilbab dan cadar

Khaledah Zia, PM Bangladesh, hanya memakai kerudung longgar, tanpa jilbab dan cadar


[1]Dengan alasan hajat mempermudah urusan keluarga itu pula maka sebahagian aurat perempuan, tidak dinilai aurat di hadapan mahramnya.   Batas auratnya dipersamakan dengan perempuan pekerja keras (budak di zaman Nabi) untuk mempermudah pekerjaan sehari‑hari.

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH (Bagian I)

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA.

Al-Jauhariyah Rektor Perempuan di Saudi Arabiyah, berkerudung tanpa Cadar

Al-Jauhariyah Rektor Perempuan di Saudi Arabiyah, berkerudung tanpa Cadar

Pembahasan mengenai aurat dan busana Muslim, akan lebih banyak dikaitkan dengan kaum perempuan. Hal ini karena aurat laki-laki amat sederhana berdasarkan ijma ulama, yaitu hanya sebatas antara lutut dan diatas pusat (bayn al-surrat wa al-ruqbatayn). Lagi pula busana kaum laki-laki pada umumnya sudah dipandang sangat menutup aurat. Berbeda dengan kaum perempuan yang auratnya dan busananya cukup rumit dan kontroversial, sehingga perlu diuraikan sebagai berikut.
Secara komprehensif, ajaran Islam tentang busana mencakup empat aspek, yakni aspek aurat, aspek kesopanan, aspek keamanan dan aspek kemudahan bekerja. Tanpa melihat secara menyeluruh empat aspek tersebut, syariat Islam akan terkesan sangat kaku dalam pergaulan sehari-hari.

a. Aspek Aurat
Perintah menutup aurat adalah berdasarkan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke atas tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (Q.S.al-Ahzab [33]: 59).”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَائِهِنَّ أَوْ َابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S.al-Nur [24]: 31).

Dua ayat tersebut menjadi dasar pelaksanaan busana jilbab bagi kaum Muslimah. Perintah pada ayat 59 Surah Al-Ahzab bersifat mujmal (global), tanpa rincian sama sekali, kecuali hanya menyebut wajib menutup aurat ke atas tubuhnya ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ) tidak menegaskan seluruh tubuhnya (tanpa kecuali) ataukah hanya bahagian tertentu. Penjelasan kemudian terdapat pada ayat 31 Surah Al-Nur, yang agak terinci. Menurut kaedah Ushul Fiqih dan Ilmu Tafsir, setiap ayat yang terinci merupakan tafsir yang bersifat takhshish (pengkhususan) bagi ayat-ayat yang bersifat global (perintah umum). Pemahaman kedua ayat tersebut diatas adalah kurang lebih sebagai berikut:

1. Bahwa bagian tubuh perempuan yang memiliki daya tarik disebut perhiasan (zinatun) dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bagian tubuh yang sudah terbiasa (harus) tampak ( إلا ما ظهر منها – kecuali yang biasa tampak daripadanya), Kedua, bagian tubuh yang relatif sifatnya, bisa tampak dan atau harus tertetutup, tergantung pada situasinya. Bagian ini disebut aurat `aridhy, yakni aurat yang bersifat rerlatif. Dan ketiga, bagian tubuh yang mutlak tidak boleh tampak sama sekali, kecuali dengan suaminya sendiri, disebut aurat dzatiy.

2. Karena itu, kewajiban jilbab tidak mencakup seluruh bahagian tubuh wanita, dengan adanya pengecualian dalam Surah Al-Nur ayat 31 yang berbunyi ( إلا ما ظهر منها – kecuali yang biasa tampak daripadanya) Dalam tafsir Al-Qurthubiy dijelaskan bahwa menurut kebiasaan adat (pergaulan sehari-hari) dan ibadah (shalat dan haji) dalam Islam, wajah dan telapak tangan wanita pada umumnya selalu tampak, sehingga keduanya mendapat pengecualian dalam Q.S.al-Nur (24): 31 itu. Keduanya tidak dikategorikan sebagai aurat yang harus ditutup.

3. Dengan demikian, maka ketentuan menutup aurat bagi wanita secara umum dapat dibedakan dalam tiga hal, yakni:
– ketika ia dalam suasana beribadah;
– ketika ia berada di tengah orang yang bukan mahramnya.
– ketika ia berada di tengah tengah mahramnya;

4. Pada umumnya ulama sepakat bahwa anggota badan yang wajib ditutup ketika bershalat dan berhaji adalah segenap bahagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya dibolehkan tampak sesuai dengan bunyi kalimat إلا ما ظهر منها )illa ma zhahar minha( dalam Q.S.al-Nur (24): 31. Ibnu Taimiyah, mengutip pendapat Abu Hanifah, membolehkan juga telapak kaki, sebagai pendapat yang paling kuat, berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwa dua telapak kaki juga boleh tampak, karena masuk dalam kategori إلا ما ظهر منها: sesuai ayat tersebut.

5. Kewajiban menutup seluruh tubuh, selain muka dan telapak tangan, berlaku juga pada saat berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Asma binti Abi Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW: “Hai Asma’, sesungguhnya wanita yang sudah baligi tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya”.

6. Adapun ketika berhadapan dengan mahramnya sendiri (yaitu laki-laki yang haram kawin dengannya, a.l.: bapak, kakek, saudara, anak, anak tiri, cucu, anak saudara), juga dengan laki-laki yang tidak punya birahi dan anak-anak kecil yang belum mengerti aurat, maka batas aurat yang harus ditutup agak longgar. Menurut Al Syafi’iyah, batasnya hanyalah antara pusat dan lutut, karena sangat sensitif, sehingga diharamkan secara mutlak untuk tampak oleh semua laki-laki termasuk mahram, kecuali suaminya sendiri. Semua bahagian tubuh (selain antara pusat dan lutut) dapat tampak oleh mahram dan oleh sesamanya wanita. Ibn Hazm al-Zhahiriy, berdasarkan hadits dari Abi Hurayrah, bahkan menegaskan bahwa tak ada yang haram atas mahram pada perempuannya kecuali satu, yakni menyetubuhinya. Pendapat lain memerinci bahwa yang boleh tampak adalah kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari hari. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehari-hari mereka.

7. Hal di atas berarti bahwa rambut, leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut, yang wajib ditutup hanya jika berhadapan dengan laki laki yang bukan mahram, adalah keauratannya bersifat relatif, atau disebut aurat `aridhiyah yang sifatnya tergantung pada keadaan sekitar.

b. Aspek Kesopanan
Menyangkut model busana menutup aurat, syariat Islam menerima tradisi masing-masing bangsa. Karena itu, model pakaian yang bernuansa Timur Tengah seperti jubah laki-laki dan cadar perempuan tidak direkomendasikan secara khusus sebagai satu-satunya model busana Muslim. Maka, segala macam model menurut trend dan tradisi masing-masing bangsa, asalkan menutup aurat lagi sopan, adalah dipandang memenuhi ketentuan syariah.
Karena itu, semua kaum perempuan dengan beragam profesi, termasuk wanita karir, kaum selebriti Muslimah dalam dunia film dan musik, dapat merancang busananya sesuai dengan selera masing-masing asalkan tetap sejalan dengan ketentuan menutup aurat. Rancangan model yang beragam, itu terserah menurut trend dan selera yang berkembang, asalkan tidak keluar dari ketentuan syariat dan tata krama kesopanan menurut budaya masing-masing bangsa.

c. Aspek Keamanan.
Kewajiban menutup aurat juga sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan mereka. Sesuai dengan sebab turunnya ayat 59 Q.S.al-Ahzab tersebut, menurut Al Qurthubiy, adalah teguran terhadap wanita wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab (kerudung), sehingga sering diganggu oleh kaum laki laki, dan diperlakukan seperti budak pemuas nafsu. Untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tadi.
Bahkan pendapat ekstrim mengatakan bahwa segenap bahagian tubuhnya haram tampak oleh laki-laki, termasuk dalam lingkungan keluarga, kecuali suaminya sendiri. Pendapat terakhir inilah yang menjadi dasar adanya cadar, pakaian yang menutup segenap tubuh wanita kecuali mata. Dengan kata lain cadar tidak berdasar pada ayat Al-Qur’an yang sudah disebutkan di atas, melainkan hanya berdasar pada pertimbangan ulama tertentu dan budaya lokal Arab Hijaz. Ulama yang berpendapat ekstrim, di antaranya Ibn Khuwayziy Mandad, menegaskan bahwa wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menjadi sumber fitnah, sehingga kedua bahagian tersebut wajib ditutup.
Dengan kata lain bahwa tradisi memakai cadar (menutup seluruh tubuh kecuali mata) tidak berdasar langsung dari Al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi berdasar pada hasil ijtihad (pendapat) ulama tertentu. Hal ini dibuktikan oleh kebiasaan umum wanita, di sejumlah negeri Muslim seperti Pakistan, Banglades dan Malaysia bahkan di Arab Saudi sendiri, perempuan-perempuan tidak selamanya memakai cadar. Wanita-wanita dalam negeri kita, sejak dahulu pun sebenarnya sudah menutup aurat sesuai tradisi kerudung Indonesia sendiri, bukan dengan cadar.

Nyai Ahmad Dahlan, isteri Pendiri Muhammadiyah, juga berkerudung tanpa cadar

Nyai Ahmad Dahlan, isteri Pendiri Muhammadiyah, juga berkerudung tanpa cadar

Rasuna Said, Pejuang Nasional dari Minang, juga berkerung tanpa cadar

Rasuna Said, Pejuang Nasional dari Minang, juga berkerung tanpa cadar

(BERSAMBUNG KE Bagian 2)