TUNTUNAN SYARIAT MENGHADAPI PANDEMI CORONA

TUNTUNAN SYARIAT MENGHADAPI MUSHIBAH PENDEMI CORONA

Oleh: Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

Akhir-akhir ini perbincangan se Dunia adalah Pandemi Corona (Covid-19). Tak ada satu pun negara yang tidak bicara soal corona, walau rakyatnya tidak terpapar.   Di negara-negara mayoritas Muslim, Corona tidak sekedar masalah kesehatan, tapi juga telah menjadi perdebatan soal hukum. Hal ini menyusul adanya SOP kesehatan yang mengharuskan dilakukannya social distancing, yang berarti kita harus menjauhi keramaian, padahal ritual Islam sarat dengan keramaian, mulai dari sholat jamaah, sholat Jum’at, sampai pada ibadah umrah dan haji.

Sesungguhnya, persoalan tersebut seharusnya selesai tanpa perdebatan, asal saja setiap orang kembali pada prinsip-prinsip utama (ushuliyah) dalam ajaran Islam. Agama Islam adalah berisikan semua ajaran al-salam (keselamatan) dunia dan akhirat. Pada saat mengakhiri sholat, kita sering melampirkannya dengan doa yang berbunyi: Allahumma anta al-Salam, wa minka al-Salam, wailaika ya’udu al-Salam, fa hayyina, Rabbana bi al-Salam, wa adkhilna al-jannata Dar al-Salam. (Wahai Allah, Engkaulah Pencipta keselamatan, dari Mulah keselamatan itu, dan kepadaMu pula ia berujung, maka hidupkanlah kami wahai Tuhan dalam keselamatan, dan masukkanlah kami dalam sorgamu tempat kedamaian yang penuh keselamatan).

Ajarannya dapat terlaksana dengan mudah, sebab Islam adalah agama yang memudahkan umatnya. Bukankah Allah SWT menghendaki kita selalu mudah, yuridu Alllah bi kum al-yusra, wala yuridu bi kum al-`usra. (Q.S. Al-Baqarah[2]: 185). Karena itu setiap manusia menghadapi kesulitan, niscaya Allah menyertainya dengan kemudahan, fainna ma`a al-`usri yusra (Q.S. Al-Syarh [94]: 5).

Dalam mengahadapi musibah apapun, termasuk pandemi corona saat sekarang, mari kita menelaah dalil-dalil yang berkaitan dengannya.

  1. Berdasarkan prinsip bahwa Allah SWT melarang kita menjerumuskan diri dalam kebinasaan, sesuai Firman-Nya Q.S. Al-Baqarah (2): 195:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Maka ibadah apapun yang dilakukan harus menjamin keselamatan jiwa kita sendiri, tanpa berpikir soal takut mati atau tidak, sebab ibadah diperintahkan Tuhan bukan untuk menguji nyali kita untuk mati tapi untuk menjadi bekal kebaikan dalam hidup dunia dan akhirat.

2.  Bahwa agama Islam memerintahkan umatnya menaati Allah, Rasul-Nya, dan Uli al-Amri, (yang punya otoritas untuk keselamatan umat) termasuk Pemerintah mereka. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa’ (4): 59:Artinya: Wahai sekalian orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (penguasa) di antra kamu.Maka Sehubungan Pernyataan Pemerintah untuk menjauhi keramaian (social distance) 15 Maret 2020, untuk mencegah meluasnya wabah Corona Virus Diseas (Covid-19) dan terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020, untuk tidak melakukan Sholat Jamaah dan Sholat Jum’at di Masjid, yang disupport oleh dua ormas Islam terbesar, Nahdhotul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang juga termasuk pemegang otoritas urusan keselamatan umat, waka WAJIB hukumnya kita mematuhi himbauan dan fatwa tersebut.

Uli al-Amri, dalam ayat ini mengacu kepada semua pihak yang punya otoritas untuk urusan keselamatan hidup kita bersama, termasuk pemerintah, para aparat kesehatan dan keamanan, dan representasi para ulama kita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

3.  Bahwa larangan sholat berjamaah dan sholat Jum’at di Masjid atau Musholla, bukan sama sekali bentuk masjidfobia (anti masjid) seperti yang dituduhkan oleh kalangan tertentu bahwa larangan tersebut adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari rumah ibadah mereka. Larangan bersholat di masjid, dan perintah bersholat di rumah pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan sahabat, ketika turun hujan lebat berdasarkan riwayat Ibnu Abbas sebagai saksi hidup, dan memerintahkan muadzin sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

Artinya: “Telah memberitakan pd kami Al Musaddad,   katanya: telah memberitakan pd kami Ismail, berkata: telah menyampaikan pd kami Abdul Hamid Shahib Ziyadiy, katanya telah memberitakan pada kami Abdullah ibn Al Harits anak paman dari Muhamad bin Sirin, berkata Ibnu Abbas pd muadzin pd saat turunnya hujan (di hari Jumat), jika engkau telah membaca Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka jangan lanjutkan hayya ala alsholah, katakan saja: Shallu fi Buyutikum, (salatlah di rumahmu), karuan saja banyak orang yg menolaknya, maka Ibnu Abbas tegaskan: hal itu telah dilakukan oleh orang yang llebih bak dariku (yakni Rasulullah saw), sungguh sholat Jumat itu wajib tapi aku tidak rela mengajak kamu keluar lalu kamu berjalan pd tanah berlumpur dan licin. (Shahih Bukhari, juz 2, h.6, nomor: 901).  

Mari kita merenung betapa sayangnya ajaran Islam pada umatnya, dalam keadaan hujan lebat saja, yang diyakini tdak seberat mudhoratnya virus corona, Rasul dan Sahabatnya merekomendasikan untuk sholat di rumah saja, adzan pun dikumandangkan: صلوا فى بيوتكم.

4. Ada orang yang selalu ingin menunjukkan nyali untuk beribadah, walau sesulit apapun, seperti halnya dalam masa pandemi corona ini, dengan alasan bahwa mati dalam keadaan beribadah adalah mati syahid. Mati dalam menghadapi wabah penyakit apapun adalah mati syahid.   Maka mereka pun tidak peduli dengan himbauan dan fatwa ulama, dengan mencari kesyahidan itu.   Kalau hanya untuk memburu kesyahidan, maka agama kita pun memberi jalan kemudahannya. Perhatikan hadits berkaitan dengan merebaknya wabah penyakit tha`un d zaman Rasulullah SAW., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ – يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ – قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ،عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Artinya:Telah memberiatakan pd kami Abd Samad, memberitakan pd kami Dawud – yakni Ibnu Abil Furat – katanya: Telah menyampaikan pd kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya’ mar, dari Aisyah RA katanya: Aku bertanya pd Rasulullah saw soal penyakit (virus wabah) Tha’un, maka Raulullah saw menyampaikan padaku bhwa itu adalah adzab yg diutus kpada siapa pun yg dikehendakiNya dan dijadikan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, maka siapapun pun laki-laki saat terjadinya tha’un lalu tinggal saja di rumahnya, dengan sabar berserah diri pd Allah semata, dia tahu bhw wabah itu tdk akan menimpah dirinya selain yg telah ditentukan Allah pada dirinya, niscaya baginya diberi pahala seprti pahala orang yang mati syahid.” (Hadits , Musnad Imam Ahmad.Juz 43 hal. 235. Hadits no. 26139).

Hadits ini memadukan antara ikhtiar menjauhi mudhoratnya virus tho`un dengan tawakkal pada takdir Allah dengan hanya tinggal di rumah dan bersabar, bukannya melawan arus menjadi penantang virus di luar rumah.  Mereka ini dipandang mulia di sisi Allah SWT ketimbang mereka yang berani keluar rumah dengan alasan tidak takut mati, tidak takut pada selain Allah SWT, kemudian membawa dirinya ke jurang bahaya, bahkan bisa mati sia-sia. Wallahu a`lam bi al-showabi.

HAJI MABRUR ITU INDAH (Bagian 2)

Haji Mabrur, Itu Rahmat (2)

Oleh: Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

Betapa Sulitnya Mencium Hajar Aswad

Cara Mudah Rasulullah SAW Berhaji

Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan terbaik bagi umat dalam pelaksanaan segenap ibadah, termasuk ibadah haji. Bukankah Rasulullah sendiri menyatakan dalam haditsnya: khudzu `anniy manasikakum, (ambilah contoh dari aku akan pelaksanaan hajimu)?. Hadits ini trdapat dalam Imam Abuw Zakariyya Yahya al-Nawawi, Syarh al-Nawawiy, (Beyrut: Dar Ihya’i al-Turatsi al-`Arabiy, 1392, Juz VIII, h. 220.) Cara berhaji ala Rasulullah SAW, banyak menyimpan rahasia untuk memberikan kemudahan berhaji sepanjang zaman.   Jika seandainya semua umat Islam meniru pelaksanaan cara haji Rasulullah, maka tidak akan pernah ada kesusahan dan kesempitan di tanah suci, seperti kesulitan yang selama ini dialami umat setiap tahunnya.

Setidaknya ada tiga penyebab terjadinya kesulitan yang dialami jemaah haji di tanah suci, yang solusinya sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Penyebab kesulitan itu antara lain: (1) Jumlah jamaah haji semakin lama semakin meningkat, maka mereka pasti semakin sulit menunaikan thawaf dan mencium hajar aswad secara sempurna dan aman. (2) Paham yang kaku tentang riwayat yang menyatakan bahwa shalat di Masjidil Haram adalah sama nilainya dengan shalat seratus ribu kali di masjid lain, dan shalat di Masjid Nabawi Madinah, adalah sama nilainya dengan shalat seribu kali di masjid lainnya, maka terasa semakin sempitlah kedua masjid itu, akibat membeludaknya jemaah haji yang ingin bershalat setiap waktu di dalamnya, tanpa ingin ketinggalan satu kali pun. (3). Adanya anjuran untuk mengambil shalat arbain (shalat jamaah empat puluh kali di Masjid Nabawi), maka setiap jamaah merasa rugi jika tidak bershalat di Masjid Nabawi, walaupun ternyata mereka kecape’an, ataupun kesehatannya tidak memungkinkan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana sesungguhnya cara Rasulullah SAW berthawaf dan bershalat selama berada di Mekah ketika menunaikan haji wada, yang merupakan ibadah haji satu-satunya yang ditunaikan beliau selama mengemban risalah Islam. Ahmad Abdul Ghafur `Aththar, mencoba merangkai riwayat perjalanan haji Rasulullah SAW serta tata cara pelaksanaannya, dalam buku kecil: Ahkam al-Hajj wa al-`Umrah min Hijjati al-Nabiyyi wa Umarih, mengungkapkan riwayat berikut ini. Bahwa Rasulullah SAW, berangkat dari Madinah untuk berhaji, beliau tiba di Mekah pada hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah tahun ke 10 H. Sebelum masuk Mekah, Rasul bersama rombongan, bermalam di tempat yang bernama Dzituwa.

Riwayat dari Jabir RA dan Ibn Abbas RA menyebut bahwa, ketika Rasullullah SAW masuk kota Mekah, beliau langsung thawaf qudum, kemudian bershalat di belakang Maqam Ibrahim, minum air zam-zam, kemudian langsung melaksanakan sa`i. Setelah itu, beliau bersama rombongan, menuju ke arah Timur kota Mekah (sekitar 2 km), dan berkemah di tempat yang namanya Abthah. Dalam kemah itulah beliau menghabiskan waktu selama 5 (lima) hari, sampai hari ke delapan Dzulhijjah. Selama Rasulullah menginap di kemah itu, beliau bersama rombongan tidak pernah melakukan thawaf lagi (thawaf sunat) dan tidak pernah pula bershalat di Masjid Haram. Bahkan shalat lima waktu yang dilakukan Rasulullah SAW di Abthah bersama para sahabatnya adalah shalat jama` dan qashar.

Ketika wukuf di Arafah, beliau bershalat zhuhur sekaligus ashar dengan jama`-qashar taqdim. Demikian pula ketika bertolak ke Muzdhalifah, beliau bersama rombongan bershalat Maghrib sekaligus Isya dengan jama`-qashar ta`khir. Tetapi ketika melewatkan malam-malam tasyriq di Mina, beliau hanya mengqashar shalatnya tanpa menjama`.

Demikian itulah Rasulullah SAW memberi contoh kemudahan dalam menunaikan haji, tidak seperti sekarang, semakin lama terasa semakin sulit. Kita mulai dari sikap beliau yang tidak pernah kembali ke Masjidil Haram, baik untuk thawaf sunat maupun untuk shalat jama`ah, dan hanya tinggal di perkemahan Abthah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keharusan bagi jamaah haji untuk bershalat jama`ah fardhu di Masjidil Haram selama dalam masa penantian menuju ke Arafah, begitupun sesudahnya.

Sehubungan dengan ini, riwayat yang menyatakan shalat di Masjidil Haram itu sama nilainya dengan seratus ribu kali shalat di masjid lain, itu hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Adapun bagi mereka yang berhaji, Rasulullah SAW memberi contoh seperti di atas yang dipraktikkan sendiri bersama sahabat-sahabat yang ikut berhaji wada’ ketika itu. Andai kata hadits itu ditujukan untuk jamaah haji, maka tentu beliau bersama sahabatnyalah yang pertama-tama melakukannya, namun ternyata beliau tidak pernah lakukan sama sekali.

Demikian pula tradisi beliau mengqashar (meringkas) shalatnya selama di Abthah, kemudian di Arafah, di Muzdhalifah dan di Mina, menunjukkan bahwa tidak ada keharusan melakukan shalat secara normal (secara azimah) selama jamaah haji berada di tanah suci. Begitulah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah umatnya menunaikan haji. Akan halnya mengenai shalat arba`in (empat puluh shalat jama`ah) di Masjid Nabawi di Madinah, juga tidak kuat dasarnya. Tak ada dalam kitab hadits-hadits shahih. Dengan adanya shalat arba`in itu, maka anjuran berziarah ke Madinah bergeser dari tujuan utama menziarahi maqam Rasul SAW ke tradisi shalat arba`in tadi. Padahal, hikmah utama perjalanan berhaji ke tanah suci ialah ke Mekah untuk thawaf di sekitar Baitullah di Masjidil Haram dan wukuf di Arafah, sedang ke Madinah untuk menziarahi maqam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi.

Rupanya shalat arba`in ini hanya populer di kalangan jamaah haji Indonesia. Hal ini boleh jadi ada kaitan historis dengan sistem perjalanan haji Indonesia, yang dahulu masih menggunakan kapal laut, menyebabkan adanya masa tunggu yang cukup lama di Mekah menjelang pulang ke tanah air. Maka, untuk mengurangi kejenuhan, mereka diarahkan untuk ke Madinah tinggal selama sembilan atau sepuluh hari, dengan anjuran bershalat jamaah arbain tersebut. Hal ini tentu saja tidak relevan lagi dengan sistem perjalanan haji sekarang, yang menggunakan pesawat udara, bahkan dengan ONH Plus, ada perusahaan yang menawarkan perjalanan haji singkat, dan hanya tinggal di Madinah selama tiga hari saja, bahkan ada yang sehari atau sama sekali tidak ke Madinah lagi.

Uraian di atas bukanlah bermaksud sengaja memudah-mudahkan haji, tetapi semata-mata ingin menunjukkan sunnah Rasulullah SAW sebagai solusi yang paling tepat untuk mengatasi semakin sulitnya keadaan berhaji dari tahun ke tahun. Sekaitan dengan ini ada baiknya penulis kutip pendapat Ahmad Abdul Ghafur `Aththar, sebagai berikut:

“Raslulah SAW melakukan apa yang sudah disebutkan itu, yakni tinggal di Abthah dan tidak pernah ke Masjid Haram untuk thawaf dan shalat, merupakan petunjuk adanya rasa sayang Rasulullah pada umatnya, dan sebagai bukti pemberian kemudahan bagi mereka, dan anjuran untuk menjauhi kesulitan (masyaqqah) dan beban berat dari mereka.”   (Selanjutnya ia menambahkan bahwa): “Tetapi para jamaah yang berhaji di baitullah di masjidil al-haram, pada zaman kita sekarang, memaksakan dan mempersulit diri mereka, sampai pada batas-batas timbulnya keadaan saling menyakiti dan menyusahkan, hal mana disebabkan adanya nafsu besar untuk berthawaf dan bershalat di Masjid Haram. Padahal, ribuan jamaah haji yang berthawaf siang dan malam itu tidaklah seluruhnya menunaikan thawaf wajib (qudum atau thawaf umrah), tetapi hanya sekedar thawaf sunat atau sekedar tahyatul masjid; maka salah satu haknya orang-orang yang menunaikan thawaf wajib, ialah agar para jamaah yang berthawaf sunat itu meninggalkan thawaf sunatnya, karena mereka (orang yang berthawaf wajib) lebih berhak dan lebih utama melakukan thawaf, dan bagi mereka semua hendaknya mencontoh Rasululah SAW” (Lihat Ahmad Abdul Ghafur `Aththar, dalam bukunya Ahkam al-Hajj wa al-`Umrati min Hijjati al-Nabiyyi wa Umarih, (Makkah al-Mukarramah: 1990 – hal. 64.)

Mencontoh Rasulullah adalah lebih utama ketimbang mempersulit ibadah.   Tidak semua ibadah yang sulit direstui Allah dan memperoleh pahala besar.   Ingat, dalam Shahih Al-Bukhariy, kisah seorang sahabat yang ingin beribadah hanya karena dorongan semangat yang meluap-luap. Mendengar hebatnya ibadah Rasulullah, salah seorang dari sahabat menyatakan ingin bershalat malam terus menerus dan tidak akan tidur; seorang lagi berkata: aku ingin puasa terus menerus dan tak berbuka; dan yang terakhir berkata: aku ingin beribadah terus menerus dan tidak akan kawin selamanya. Apa tanggapan Rasulullah? Beliau justru menasehati mereka agar tidak meneruskan keinginan itu; beliau pun lalu menegaskan bahwa aku bershalat dan juga tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, dan aku beribadah dan juga kawin, lalu di akhir haditsnya Rasulullah menegaskan: barang siapa yang enggan mengikuti sunahku, maka bukanlah dari golonganku”. Jadi, orang yang beribadah hanya karena modal semangat tanpa kearifan, bukanlah dari golongan pengikut Nabi SAW, na`udzu bllah.

Jutaan manusia bertarauh fisik dalam thawaf di Masjididl Haram

HAJI MABRUR ITU INDAH (Bagian 1)

Haji Mabrur, Rahmat untuk Manusia (1)

Oleh: Prof.Dr. H. Hamka Haq, MA
Akhlak Mulia, itulah Rahmat Haji

Ibadah haji adalah satu-satunya ibadah yang hanya sekali diwajibkan atas Muslim seumur hidup; ibadah haji yang keduakali dan seterusnya hukumnya hanyalah sunat. Hal ini dipahami dari firman Allah:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Dan Allah mewajibkan haji atas manusia (Muslim), bagi yang mampu menunaikannya”  (Q.S.Ali `Imran [3]; 97).

Hal tersebut diperkuat lagi dengan Sunnah Nabi SAW, bahwa beliau berhaji hanya satu kali selama era kerasulan dan kenabiannya, yaitu keika menunaikan haji wada (haji perpisahan) pada tahun 10 H.

Haji diwajibkan hanya satu kali, merupakan rahmat bagi kaum Muslimin untuk tidak menyuitkan mereka.  Sebab, pelaksanaannya sangatlah berat dan sulit, mulai dari soal biaya, fasilitas dan pelayanan selama dalam perjalanan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air, tidak semua orang dapat memperoleh atau menjalaninya dengan mudah, apalagi jika diwajibkan setiap tahun.

Tetapi di balik dari kesulitan itu, ibadah haji sangatlah istimewa karena ia merupakan rukun Islam yang terakhir, yang menjadi simbol kesempurnaan akhlak seseorang. Itu artinya, seseroang yang sudah menunaikan haji, apalagi jika hajinya berpredikat mabrur, niscaya ia beribadah shalat, zakat dan puasa disertai akhlak mulia yang merupakan rahmat bagi sesamanya. Adalah bertentangan dengan roh syariah jika seorang Muslim telah berhaji, tapi tidak mengamalkan ibadah pokok lainnya, apalagi jika akhlaknya semakin bobrok. Sama halnya, termasuk pelanggaran roh syariah, jika seorang Muslim hanya mengutamakan haji sunat berkali-kali dengan menghabiskan sekian banyak biaya, tanpa peduli pada pentingnya sarana sosial, ibadah, bantuan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan pemeliharaan anak-anak terlantar dan miskin di sekitarnya.

Memang, banyak orang berusaha keras meraih kesalehan pribadi dengan memperbanyak ibadah haji, tapi kososng dari rahmat kemaslahatan untuk sesamanya. Tidak sedikit di antara mereka, berkali-kali berhaji dengan niat mensucikan diri, bertobat kepada Tuhan di hadapan Ka`bah, namun sekembali dari berhaji, kembali pula melanjutkan dosa lamanya sebagai koruptor, provokator, ataupun kejahatan lain. Mereka hanya memperalat haji sebagai topeng kesalehan. Jangan berharap hajinya mabrur dan tobatnya dikabulkan oleh Allah SWT, selama tetap merampas hak dan menyakiti hati warga sekitarnya. Bahkan kadang kita menyaksikan, akhlak-akhlak tak terpuji itu pun masih terjadi di sela-sela pelaksanaan haji di tanah suci.   Orang berlomba dan saling memarahi, menyakiti dalam putaran thawaf, saling sikut menyikut berebut tempat sholat; apakah haji seperti ini mabrur, padahal Al-Quran sendiri melarangnya:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Musim haji dalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatkan untuk mengerjarakan haji maka tidak boleh rafats, tidak boleh fasik dan tidak boleh beebantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji.” (Q.S. Al-Baqarah: 198).

Maka pantaslah jika sekian banyak orang berhaji, tapi rahmat hajinya tidak dirasakan oleh masyarakat.

Maka, adalah tidak tepat jika kualitas keislaman itu diukur dari haji-tidaknya seseorang. Sebab jika haji menjadi barometer keislaman, maka bagaimana nasib berjuta-juta bahkan beratus juta umat Islam yang miskin yang berakhlak mulia dan memberi kemaslahatan, tapi belum berhaji? Apakah mereka mengalami diskrminiasi religius, dianggap rendah Islam-nya lantaran mereka bernasib miskin dan tidak bisa berhadji, walaupun akhlaknya mulia?. Karena itu, tidak tepatlah jika derajat keislaman diukur dari haji-tidaknya seseorang, tapi seharusnya diukur dari nilai taqwanya (akhlaknya) masing-masing. Tuhan sendiri berfirman: “Bertaqwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu” (Q.S.al-Taghabun [64]: 16). Puncak-puncak derajat taqwa yang tertinggi dapat saja dicapai oleh sang miskin, dengan akhlak mulia, dengan menunaikan secara maksimal ibadah dan muamalah bermanfaat yang disanggupinya, meskipun ia tidak sempat berhaji. Berbeda dengan orang yang memang dianugerahi kemampuan ekonomi, kesehatan dan kesempatan untuk berhaji, tanggung jawabnya untuk bertaqwa harus dipenuhinya dengan menunaikan ibadah haji yang membuahkan akhlak mulia itu, tanpa melupakan kewajiban sosialnya kepada masyarakat.

Taqwa sebagai tujuan akhir dari keislaman haruslah bertolak dari iman yang benar. Karenanya ibadah haji tidak boleh lepas dari landasan iman sebagai sumber rahmat itu. Namun, seringkali orang tergelincir, mengira keislamannya sudah sempurna setelah berhaji, padahal justru ia menghancurkan imannya tanpa sadar. Misalnya, ada paham di tengah masyarakat tertentu bahwa segala sesuatu yang ada di tanah suci Mekah adalah otomatis suci pula, sampai membiarkan busananya kumuh tidak memenuhi syarat kesehatan, sebab diyakini tetap suci dan sehat. Orang seperti ini jelas mengalami buta akidah dan buta soal kesehatan dirinya. Hajinya pun tidak akan mabrur, malah menjadi haji mardud (tertolak) atas kemusyrikan dan kebodohannya, sehingga hajinya tidak memberi rahmat bagi dirinya sendiri.

Tindakan yang tak kalah cerobohnya ialah memaksakan diri melakukan hal-hal di luar syariat haji. Mereka tidak tahu membedakan antara amaliah haji yang wajib dan yang sunat.   Bahkan sesuatu yang tak disyariatkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, justru dianggap wajib sehingga ia mengutamakannya ketimbang manasik rukun haji sendiri. Contoh konkret ialah mencium hajar aswad yang disunnahkan Rasulullah SAW, hanya sebagai rangkaian dari thawaf. Bagi yang tidak mampu mencium langsung, dianjurkan mencium jarak jauh, dengan cara menghadap ke arah hajar aswad sambil mengangkat tangan. Adapun mencium hajar aswad yang tidak dirangkaikan dengan thawaf, bukanlah perbuatan yang disyariatkan. Bahkan jika perbuatan semacam itu dapat membahayakan fisik, hukumnya menjadi makruh, dan jika mengancam jiwa maka hukumnya menjadi haram. Tetapi, banyak orang yang merasa hajinya tidak afdhol jika tidak berhasil mencium hajar aswad secara langsung, yang kadang mengancam jiwanya sendiri. Ini betul-betul suatu kebutaan hukum ibadah yang melanda sebahagian jemaah kita,sehingga hajinya tidak jadi rahmat tapi jadi mudhorat.

Dua contoh di atas, satu kebutaan akidah dan satu lagi kebutaan ibadah harus diatasi sebagai tanggung jawab bersama oleh para ulama, ustadz dan mubaligh Islam. Sebab, jika terus dibiarkan maka ibadah haji bukannya membawa rahmah melainkan membawa mudharat, padahal kita membutuhkan syariah yang rahmah untuk pribadi dan masyarakat. Saatnyalah kita mensosialisasikan konsep istitha`ah (kemampuan menunaikan haji) yang selama ini terbatas pada fisik dan biaya, harus dilengkapi pula dengan kemampuan memahami akidah, ibadah dan akhlak secara benar. Wallahu A’lam bil-showabi.

Hotel Zamzam Pullman, Makkah 14 Agustus 2018.

 

ASPEK HUKUM PENGUNAAN DANA HAJI

ASPEK HUKUM PENGUNAAN DANA HAJI

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

            Akhir-akhir ini soal dana haji ramai diperbincangan, kaitannya dengan rencana pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Terlepas dari kaitan politik kaum oposisi, mari kita membahasnya dari sisi hukum Islam, apakah dana biaya perjalanan haji (disingat dana haji) itu dapat (halal) ditransaksikan menurut hukum Islam untuk pembiayaan pembangunan infrastrukur?

Dalam Al-Qur`an, terdapat ayat tentang ibadah haji dalam kaitannya dengan aktifitas (transaksi) ekonomi.   Surah Al-Baqarah ayat 198: “lays ‘alaykum junah an tabtaghu fadhl min Rabbikum, faidza `afadhtum in ‘arafat, fa`dzkuru `llah ‘inda ‘lmasy’ari ‘lharam…” (Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezki) dari Tuhanmu; maka apalabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirkan kepada Allah di Masy’arilharam….). Dalam Tafsir Al-Qurthubiy Juz 2 halaman 413, dijelaskan bahwa yang dimaksud mencari karunia (fadhl), dalam ayat ini ialah kegiatan bisnis (tijarah). Dari sini dapat dipahami bahwa orang yang sedang berhaji di zaman Nabi SAW dibolehkan melakukan kegiatan bisnis, untuk menambah nafkah hidupnya, sepanjang tidak mengganggu ibadah hajinya itu.   Al-Qurthuby kemudian mengutip hadits riwayat Bukhari (Shahih Bukhari Juz 4 hal. 1642, hadits nomer 4247) yang berbunyi: “Kana Ukkazh wa Majnah, wa dzu al-majaz aswaq fi al-jahiliyyah, fataatstsamuw an yattajiruw fi al-mawasim, fanazalat: lays ‘alaikum junah an tabtaghu fadhl min Rabbikum fi mawasim al-hajj” (Adalah dahulu Ukkazh, Majnah, dan Dzul Majaz, merupakan pusat-pusat bisnis zaman Jahiliyah, lalu mereka merasa berdosa jika berdagang pada musim haji, maka turunlah ayat: Tiada dosa atasmu untuk mencari karunia (rezki) dari Tuhanmu pada musim haji”).

Sebenarnya, transaksi keuangan yang bernama setoran dana haji itu tidak pernah ada di zaman Nabi SAW dan Sahabat.   Hal itu karena di zaman dahulu, orang menunaikan haji dengan inisitatif dan bekal sendiri, berangkat dari kampung halaman ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah airnya semua atas urusan dan bekal sendiri. Mereka tidak mengenal travel atau badan usaha dan lembaga pemberangkatan haji. Maka dalam buku-buku fikih klasik, transaksi keuangan di zaman Nabi dan Sahabat hanyalah hanya meliputi antara lain: jual beli (buyu’), utang-piutang (al-qardh / al-dayn), titipan atau (wadhi’ah), upah (ijarah), hadiah (hibah), tidak ada pembahasan mengenai setoran dana haji.

Karena itu, untuk mengetahui hukum mentransaksikan (tasharruf) dana haji itu perlu pembahasan dengan memakai kaedah Fikih atau Ushul Fikih, dan kaeda-kaedah Tafsir yang sudah masyhur. Untuk hal ini kita bisa mengunnakan qiyas (analogi), mafhum muwafaqah (pemahaman affirmative) dan mafhum mukhalafah (pemahaman kontrari).

Dari ayat Al-Baqarah 198 yang dikutip di atas, dipahami bahwa jamaah haji di zaman Rasulullah SAW dibolehkan berdagang untuk menambah nafkah dan bekalnya sendiri, sepanjang tidak menghalangi pelaksanaan ibadah hajinya. Maka apakah “dana haji” di zaman modern ini, khususnya di Indonesia yang juga merupakan persiapan bekal (ongkos) jamaah haji yang ditangani pemerintah dapat ditransaksikan untuk kegiatan muamalah bisnis, investasi, atau biaya pembangunan lainnya?. Mari dianalisis sebagai berikut.

Kita coba menganalogikan dengan metode qiyas, seperti apa gerangan “setoran dana haji” itu jika diukur dari bentuk-bentuk transaksi yang pernah ada di zaman Nabi SAW dan Sahabat?.   Dapatkah dikatakan sebagai titipan (wadhi’ah)?. Dana haji bukanlah titipan atau tabungan (wadhi’ah), sebab sang penyetor tidak berharap menerima kembali uang setorannya, tetapi ia berharap untuk diberangkatkan berhaji. Mungkin ia lebih dekat ke model buyu’ (jual-beli), walaupun tidak sepenuhnya sama dengan jual-beli biasa, karena setoran dana haji tidak membeli apa-apa, berupa benda yang konkret. Namun di satu sisi ada kesamaan dengan jual-beli bertangguh, walau yang dibeli itu bukan benda tetapi “jasa peberangkatan” untuk berhaji, yang diperoleh tidak secara kontan (seketika) tetapi menunggu waktu yang ditentukan pada saat transaksi. Di satu sisi, uang setoran pun belum mencukupi harga sebenarnya untuk jasa “pemberangkatan” berhaji, maka terjadilan utang-piutang antara calon jamaah (penyetor dana haji) dan pemerintah yang bertindak sebagai pihak penyedia “jasa pemberangkatan” jamaah. Utang-piutang itu berupa tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan “jasa pemberangkatan” dan tanggug jawab jamaah (penyetor dana haji) untuk melunasi pembayarannya kemudian.

Untuk mudah memahami, contoh konkret sebagai berikut. Bahwa seorang yang akan berangkat ke Amerika dengan menggunakan jasa travel. Ia telah membeli tiket, namun sesuai perjanjiannya ia tidak berangkat seketika, tetapi akan berangkat sebulan kemudian.   Dalam hal ini, nasabah travel tersebut otomatis tidak lagi berhak pada uang yang telah disetorkan ke travel, tetapi ia memperoleh hak imbalan untuk “berangkat ke Amerika”. Ini artinya hak kepemilikan “uang tiket” yang disetor tidak lagi di tangan nasabah, karena nasabah telah memperoleh hak baru yakni “pemberangkatan” ke Amerika.   Karena itu, kepemilikan “uang tiket” itu jatuh ke tangan travel, dan pihak travel berhak sepenuhnya mentransaksikan uang setoran dari nasabahnya, disertai tanggung jawab untuk memberangkatkan nasabahnya sebulan kemudian.

Dengan memakai analogi qiyas dari ushul fikih dan contoh sederhana di atas, maka dapat dipastikan bahwa seorang calon jamaah haji, ketika menyetorkan dana haji ke pemerintah, dengan niat untuk haji, maka secara otomatis calon haji tersebut telah memperoleh “hak berangkat menunaikan haji”.   Dengan demikian hak kepemilikan atas “dana haji” yang disetorkan, lepas dari tangannya, jatuh ke tangan pengelola jasa pemberangkatan berhaji, yakni Pemerintah, disertai tanggung jawab untuk memberangkatkan calon haji yang berangkutan. Sebagai konsekuensi, maka selama ini setiap calon jamaah haji diminta menandatangani “wakalah”, yakni pernyataan penyerahan hak pengelolaan dana haji itu ke Pemerintah.

Jika analisis qiyas (analogi) dan contoh sederhana di atas, dilengkapi dengan metode mafhum muwafaqah (pemahaman affirmatif), atau juga sering disebut qiyas awla, maka dapat dipahami bahwa orang yang sedang melaksanakan ritual haji saja di tanah suci dibolehkan berbisnis guna menambah nafkah dan bekal hajinya, sepanjang tidak mengganggu ibadah hajinya, apatah lagi jika hal itu dilakukan di tanah air, oleh orang yang tidak sedang dalam ritual haji, tentu akan lebih-lebih dibolehkan. Dengan catatan, pemerintah tetap akan menunaikan tanggung jawabnya untuk memberangkatkan jamaah.

Di sisi lain, jika “dana haji” itu dianalogikan dengan utang-piutang, yang harus dibukukan dengan rapi, maka hukum mentransaksikannya ditambah kajian sebagai berikut. Coba simak dulu Al-Baqarah, ayat 282, yang merupakan ayat yang terpanjang dalam A,-Qur’an. Penulis kutip potongannya saja sebagai berikut yang berbunyi: “Ya ayyuha ‘lladzina amanu idza tadayantum bi dayn ila ajal musamma fa’ktubuh, walyaktub baynakum katib bi’l’adl wa la ya`b katib an yaktub kama allamah ‘Llah falyaktub walyumlil ‘lladzi ‘alayh al-haqq walyattaq ‘Llah Rabbah wa la yabkhas minh syay’ “ (.Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya).

Di penghujung ayat ini terdapat peringatan agar pihak yang berutang tidak mengurangi nilai utangnya (wa la yabkhas minh syay’). Maksudnya agar pihak yang berhutang tidak menzholimi pihak pemiutang. Menurut metode mafhum mukhalafah, maka ayat itu memberi pengertian bahwa pihak yang berhutang dinilai afdhal jika jika berbuat maslahat kepada pihak pemiutang, ketimbang berbuat zholim. Karena itu, tindakan positif apapun oleh Sang Pengutang dapat dibenarkan, asal saja mengandung maslahat bagi pemiutang (penyetor uang), apalagi jika sama-sama memperoleh maslahat antara keduanya.

Kesimpulannya, baik dari pemahaman Al-Baqarah: 198 maupun pemahaman Al-Baqarah:282, semua membuka peluang bolehnya mentransaksikan “dana haji” untuk kermaslahatan bangsa yang di dalamnya umat Islam adalah mayoritas`. Hal ini dibenarkan jika benar-benar pemerintah tetap bertanggung jawab untuk memberangkatkan penyetor dana haji itu ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Dan lebih afdhal lagi, jika imbalan dari transaksi dana haji itu dapat membebaskan jamaah haji dari beban pelunasan biaya haji pada saat pemberangkatan. Semua tugas luhur tersebut akan dikelola oleh lembaga baru yang dibentuk Pemerintah bersama DPR RI yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdatsarkan Undang–Undang No.34 tahun 2014 (sejak era SBY). BPKH inilah yang menerima mandat dari calon jamaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana haji  Wallahu a’lam bi al-showabi.  

BAMUSI MENDUKUNG SEPENUHNYA PERPU ORMAS

 

Jakarta 23 Juli 2017, Islam Rahmah.com.  Sehubugan dengan terbitnya PERPU No.2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang dipandang kontroversial oleh sejumlah kalangan, maka Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) ormas sayap Islam PDI Perjuangan justru menyatakan dukungan sepenuhnya atas PERPU tersebut.   BAMUSI memberi dukungan dengan alasan bahwa PERPU tersebut dimaksudkan oleh pemerintah untuk membentengi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  dari berbagai ronrongan bahkan ancaman dari ormas-ormas yang anti Pancasila.  Maka demi tegaknya ideologi Pancasila dan kokohnya NKRI, tidak ada jalan lain kecuali segera membubarkan ormas anti Pancasila itu.  Pernyataan tersebut dituangkan dalam Edaran BAMUSI tertanggal 23 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Katua Umum Prof.Dr.Hamka Haq, MA dan Sekretaris Umum Nasyirul Falah Amru, SE.  Berikut petikan edaran tersebut:

Menyikapi langkah Pemerintah menerbitkan PERPU No.2 Tahun 2017 tentang Ormas, sebagai langkah secara hukum untuk membubarkan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), maka Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan PERPU No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas, adalah untuk menjaga tegaknya Ideologi Negara Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  2. Bahwa HTI adalah organisasi transnasional yang bergerak di bidang politik, dengan mengusung gagasan Negara Khilafah, adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan terbentuknya Negara Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia tahun 1945.
  3. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945 merupakan hasil perjuangan segenap elemen bangsa termasuk jihad dan ijtihad kaum ulama adalah merupakan tanggung jawab kita semua untuk meneruskan cita-cita perjuangan mereka.
  4. Bahwa aktifitas HTI selama ini telah terbukti menimbulan benturan sosial politik yang meresahkan masyarakat, yang jika dibiarkan berlanjut akan menambah eskalasi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan merusak persatuan bangsa dan tegaknya NKRI.
  5. Bahwa gagasan Khilafah yang dusung oleh HTI, dipandang tidak sesuai dengan tujuan murni pembangunan peradaban dunia Islam masa kini, sehingga ditolak keras oleh lebih 20 (duapuluh) negara, termasuk negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim, khususnya Arab Saudi, Mesir, Malaysia, bahkan di Palestina tempat kelahiran Hizbu Tahrir itu sendiri.
  6. Berdasarkan petimbangan tersebut, maka Baitul Muslimin Indonesia, dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah menerbitkan PERPU NO.2 Tahun 2017, untuk segera membubarkan HTI sesuai dengan proses hukum yang berlaku, guna menjaga tegaknya Ideologi Negara Pacasila, keutuhan NKRI, UUD Negara RI tahun 1945 dan kokohnya persatuan bangsa di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Jakarta, 23 Juli 2017 M

SUBHANALLAH, SUNGGUH ISTIMEWA AL-QUR’AN

Subhanallah, Sungguh Istimewa Al-Qur’an

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Salah satu keistimewaan Al-Qur’an ialah bahwa ayat-ayatnya dapat berlaku sepanjang zaman, dalam arti sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia. Mungkin uraian berikut dapat menunjukkan bagaimana Al-Qur’an itu sangat sesuai dengan peradaban modern, khususnya dalam kehidupan sosial politik.

Misalnya, akhir-akhir ini masyarakat Islam Indonesia ramai membicarakan Al-Maidah:51.   Padahal sebenarnya ayat itu sudah terang benderang artinya, cuma terkadang orang salah persepsi. Ayat itu pun semakin terang maknanya jika dikaji sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita kutip dulu ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Selama ini, banyak khatib dan muballigh dalam ceramahnya mengenai pemimpin, tersandung saat mengartikan ayat ini, dengan soal kecil saja. Mereka memahami dengan singkat: “janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasharani (Kristen) menjadi pemimpin”. Mereka memakai kata “pemimpin” kata tunggal (mufrad), yang dalam bahasa Arabnya adalah waliyan, mengalihkan dari kalimat aslinya yakni awliya’ (pemimpin-pemimpin) dalam bentuk “jama`”.

Sepintas lalu kedengaran sama, padahal impilkasi politiknya sangat jauh beda antara kata “pemimpin” (waliyan), dengan kata “pemimpin-pemimpin” (awliya’). Sungguh benar Allah SWT memakai kata awliya’ (pemimpin-pemimpin, bentuk jama’), bukan kata waliyan (pemimpin, bentuk mufrad atau tunggal), karena kepemimpinan politik yang berkembang dari zaman ke zaman menunjukkan bahwa dalam masyarakat moderen, kepemimpinan tidak lagi dipegang secara absolut oleh satu orang pemimpin tunggal (waliyan), tapi dilaksanakan secara kolektif (jama’) oleh banyak orang (awliya’).   Artinya, kepemimpinan politik dewasa ini di seluruh Negara modern, bukan lagi dilaksanakan oleh seorang Raja atau Kaisar atau Sultan yang berkuasa absolut, melainkan oleh banyak pemangku layanan kekuasaan yang tidak absolut, yakni Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Parlemen (DPR, DPD dan MPR), dan Mahkamah Agung. Belum lagi disebut Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri. Maksudnya ialah: Al-Maidah:51 melarang umat Islam memilih kaum Yahudi dan Nashrani menjadi awliya` yang mengusasi semua posisi kepemimpinan kolektif (jamak) tersebut. Itulah yang haram. Tapi jika suatu saat hanya satu di antaranya yang diduduki oleh kaum Nashrani (karena terpilih atau jalan lain), pada tingkat nasional atau daerah, (meskipun masih sangat langka dalam dunia demokrasi), maka itu tidak dalam kategori awliya` (jamak), sebagaimana disebutkan dalam Al-Maidah:51, sehingga tidak masuk dalam kategori yang dilarang dalam ayat itu.

Mengartikan ayat di atas dalam bentuk tunggal (mufrad) pemimpin (waliyan), berarti menarik kembali Al-Qur’an ke zaman kuno klasik, yang pada saat itu semua posisi kekuasaan politik hanya dipegang oleh satu orang yang berkuasa absolut tunggal, yakni Raja atau Kaisar tanpa konstitusi. Lebih dari itu, bertentangan dengan teks ayat itu sendiri, yang tidak berbunyi waliyan (tunggal), melainkan jelas-jelas berbunyi awliya’ (jamak) yang dapat dimaknai kepemimpinan kolektif (jama’ah) berdasarkan konstitusi. Maka pada konteks kepemimpinan kolektif (jamak, – awliya’) itu, jika semuanya dipegang oleh Nashrani, sekali lagi itulah yang dilarang dalam Al-Maidah:51 itu.

Jadi kalau ada pendapat bahwa menjadikan non Muslim sebagai SEORANG pemimpin, yang hanya memegang satu aspek pelayanan kekuasaan saja, itu tidak dilarang, maka pendapat seperti itu sama sekali bukan berarti menentang ayat Al-Maidah:51, melainkan justru bermaksud menunjukkan pemahaman ayat tersebut, bahwa yang dilarang adalah menjadikan non Muslim pada kedudukan awliya’ (menguasai seluruh posisi kepemimpinan). Sepanjang tidak sampai pada makna awliya’ itu masih dalam batas kebolehan.  Mari renungkan bersama tanpa dendam dan nafsu kebencian. Wallahu a`lamu bi al-shawab.

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Ketiga, Masalah Sholat Arbain.  Selama ini berlaku anggapan bahwa setiap jamaah haji harus bersholat jamaah di Madinah sebanyak 40 kali (arbain) sebelum ke Makkah bagi jamaah gelombang pertama, dan sesudah berhaji di Makkah bagi jamaah gelombang kedua.  Sebenarnya “arbain” ini sah-sah saja bagi jamaah yang sehat dan mampu melaksanakannya, bahkan lebih dari itu pun tidak masalah.  Yang menjadi masalah, jika “arbain” itu dianggap keharusan atau dianggap sebagai rangkaian haji dan umrah, sehingga semua jamaah memaksakan dirinya untuk “arbain” walaupun kurang sehat, sehingga nanti kesehatannya semakin buruk dan jatuh sakit.  Tiada kaitan “arbain” dengan haji dan umrah, sehingga hanya jamaah Indonesia saja yang melakukan seperti itu.    Sejarah “arbain” dimulai ketika jamaah haji Indonesia masih menggunakan kapal laut, yang proses pergi-pulang sekitar empat bulan.  Mereka biasanya tinggal di Madinah sekitar 15 s.d. 20 hari menunggu keberangkatan ke Mekah atau menunggu pemulangan ke tanah air.  Untuk mengurangi kejenuhan jamaah, maka Syekh (sekarang Maktab) sangat bijaksana menghimbau mereka bersholat jamaah di Masjid Nabawi, minimal 40 kali, ketimbang mereka berkeliaran dan hanya sibuk belanja.  Mereka tidak sulit melaksanakan itu, karena cukup dengan dua kali atau tiga kali saja ke Masjid Nabawi, mereka bisa mencukupi 40 kali sholat jamaah.    Sangat beda dengan keadaan sekarang, yang proses perjaanan haji hanya sekitar 40 hari, sehingga masa unggu di Madinah maksimal 8 (delapan) hari, yang berdampak pada keharusan jamaah untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi full day selama delapan hari tanpa alpa sedikitpun.  Akibatna jamaah tidak punya waktu istirahat cukup, karena semua waktu habis untuk pergi pulang ke masjid, bahkan yang kurang kuat, harus menghabiskan separuh waktu di masjid, ketimbang pulang ke pemondokan.  Misalnya ia ke masjid Nbawi untuk sholat zhuhur, terus menunggu waktu ashar, maghrib dan isya sekalian, guna menghindari  repotnya pergi pulang antara masjid dan pemondokan.  Mereka yang merasa kuat tetap saja pergi pulang antara masjid dan pemondokannya lima kali sehari, yang walaupun lelah namun tdak merasa karena tingginya semangat beribadah.  Sementara yang memilih tinggal di masjid dikhawatirkan mngalami kekuragan gizi akibat keterlambatan makan siang atau mngkin tidak makan siang lagi, karena tinggal di masjid seharian.

Jadi untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jamaah secara prima, kebiasaan “arbain” hendaknya tidak menjadi doktrin keharusan.  Ckup dibiarkan saja sesuai kemampuan jamaah masing-masig tanpa mengintimidasi atau menakut-nakuti bahwa haji dan umarhnya tidak sah atau tidak afdhol jika tidak cukup “arbain”.

Keempat, Masalah Miqat.  Miqat artinya waktu efektif berlakunya ritual (nusuk) untuk haji dan umrah, baik dari segi waktu itu sendiri (miqat zamani) maupun dari segi tempat memulai (miqat makani).  Yang sering menjadi krusial adalah miqat makani, yaitu tempat berihram di Bi`ir Ali bagi jamaah gelombang pertama yang langsung ke Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi jamaah gelombang kedua yang langsung ke Mekah.  Selama ini, miqat makani dipahami sebagai batas awal mulainya niat dan ihram, padahal miqat tersebut dimaksudkan sebagai batas awal terlasananya ritual (nusuk) haji dan umrah.  Aadapun niat, miqat adalah batas akhir berniat, artinya jamaah diharuskan berniat dan berihram selambat-lambatnya ketika sampai miqat itu, artinya jamaah boleh saja berniat dan berihram sebelum sampai ke miqat itu.   Jadi, niat dan ihram yang dilakukan oleh sebahagian jamaah, sejak dari hotelnya di kota Madinah itu sudah sah niat ihramnya, dan sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umrah.  Soal apakah mereka sempat atau idak lagi mampir di miqat Bi`ir Ali, niat haji atau umrahnya tetap dipandang sah, karena mereka dalam keadaan niat ketika melewati Bi`ir Ali.

Kelima, persoalan Mina Jadid.  Mina Jadid adalah wilayah yang tadinya masih di luar Mina asli, namun karena jumlah jamaah yang semakin banyak, sudah diperkirakan mencapai 4 (empat) jutaan yang mustahil dapat tertampung di Mina asli, maka Ulama Saudi menfatwakan bolehnya memperluas wilayah Mina dengan membangun perkemahan di wilayah baru yang disebut Mina Jadid (Mina Baru).   Sebenarnya persoalan seperti ini sudah ada sejak awal tahun 1980-an, yakni ketika jamaah Indonesia ditempatkan di luar Mina asli, yaitu di Haratullisan, yang ada di balik gunung Mina, dan menuju ke sana harus melalui terowongan.  Mulanya sebagian ulama kita menolak, karena memandang bukan Mina lagi, dan jamaah yang bermalam di sana pada masa pelontaran jamrah, otomatis wajib bayar dam.   Pada tahun 1993, MUI Sulawesi Selaan mengadakan mudzakarah menyangkut Haratullisan itu.  Seorang ulama besar sesepuh ulama Seul-Sel, AGH  Muhammad Abduh Pabbaja, memberi fatwa singkat dan pamungkas.  Kata beliau: Mina ka al-rahimi, idza Dhaqa ittasa`a  (Mina itu seperti rahim, jika sempit pasti akan menjadi luas).  Artinya Haratullisan itu dianggap sebagai perluasan wilayah yang otomatis masuk wilayah Mina, dan para jamaah tidak wajib bayar dam.  Saya yakin, fatwa Pabbaja tersebut dapat menjadi rujukan solusi kasus Mina Jadid ini, agar sekarang para jamaah yakin untuk menginap di sana, tnpa harus bayar dam lagi, karena Mina Jadid adalah sudah menjadi wilayah Mina.

Untuk memperkuat pandangan tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa sekarang lokasi-lokasi ibadah yang penting sudah mengalami perluasan.  Ada yang diperluas secara vertikal, seperti tempat sa`iy dan thowaf yang kini sudah berlantai tiga, dan ada yang diperluas horisontal seperti Mina dan menyusul bukit Arafah.  Kalau semua jamaah sudah merasa sah thowaf dan sa`iy di lantai dua dan tiga di Masjidil Haram, maka seharusnya harus merasa sah untuk menginap di Haratullisan dan Mina Jadid.   Wallahu a`lam bi al-showab.

 

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (1)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA

Dalam pemantauan haji tahun ini (2016) ada sejumlah masalah yang harus dicari solsinya.  Antara lain adalah kasus paspor dan visa palsu, kasus badal haji, masalah sholat jamaah empat puluh kali (arbain) di Madinah, masala Miqat dan masalah Mina Jadid.  Berikut ini kita coba jelaskan.

Pertama: Kasus Paspor dan Visa palsu.  Perlu diketahui bahwa  perkembangan zaman membawa perubahan makna syarat wajib haji.  Misalnya syarat wajib haji adalah istithoah (kemampuan).   Dahulu, para fuqaha sepakat bahwa istithoah adalah bermakna kemampuan biaya perjalanan, bekal dan biaya hidup keluarga yang ditinggal.   Mengapa? Karena faktor utama yang menentukan perjalanan waktu itu adalah ongkos perjalanan, maka dimaknai bahwa titik utama istithoah (kemampuan) adalah kemampuan membiayai perjalanan.   Di zaman moderen, muncul faktor baru yang paling menentukan perjanalan itu, yakni paspor dan visa.   Sebesar apapun dana itu, tidak punya arti apa-apa jika tidak memperoleh paspor dan visa.  Dengan demikian,paspor dan visa menjadi bahagian terpenting dari istithoah, menggeser posisi dana.  Jika seseorang akan menunaikan haji, wajib menyiapkan dana yang halal, maka otomatis ia pun wajib menyiapkan paspor dan visa yang halal. Dengan kata lain, ber-haji dengan paspor palsu dan visa palsu membuat hajinya terlaksana dengan usaha yang tidak halal, karena mencuri hak-haknya negara.   Dalam hadits dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bazzar dan Thabrani dalam kitab Majma` al-Zawaid, disebutkan bahwa, orang yang berhaji dengan usaha yang tidak halal, ketika ia berhaji dan membaca Labbaik Allahumma Labbaik, maka jawaban dari Malaikat dari langit: La Labbaik laka, wa la sa`dayka, kasbuka ha ram, wa zaduka haram, warahilatuka haram, irji` ma`juran wa absyir bima yasu’uka (Malaikat memnyeru dari langit: Tidak ada labbaik bagum dan tiada salam baagia untukmu, usaha mu untuk haji haram, bekalmu haram, perjalananmu haram; kembalilah dengan ongkos kerugianmu, dan gembiralah dengan keburukan yang menimpamu”). Jadi barang siapa yang naik haji degan sengaja membuat paspor dan visa palsu, berdasarkan hadits tersebut, hajinya tidak diterima oleh Allah SWT.  Paspor dan visa adalah dokumen yang dibuat sebagai hak-hak negara, sehingga memalsukan dokumen sama halnya mencuri hak-hak negara.

Kedua, Kasus Badal Haji. Akhir-ahir ini Kementerian Agama menerapkan kebijakan badal haji untuk jemaah haji yang wafat di Saudi sebelum sempat menunaikan haji, yaitu dengan membiayai seseorang untuk melakanakan hajinya, dengan maksud jamaah haji yang wafat itu akan mendapatkan pahala haji.  Seingat saya kebijakan pernah ada kebijakan sebelumnya (era 1990an ke bawah), yang asngat bagus, pro rakyat, yakni mengembalikan ongkos haji (BPIH) yang bersangkutan dan dapat digantikan oleh ahli warisnya pada tahun berikutnya.  Kebijakan itu sangat pro rakyat, karena pengmbalian biaya haji itu dipandang sebagai “santunan” yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk nik haji tahun berikutnya..  Sementara itu, badal haji bagi yang wafat, sama sekali tidak punya dalil syariat, bahkan bertentangan dengan syariat Islam.  Dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa, ayat 100 jelas-jelas menyebut bahwa orang yang wafat dalam perjalanan (hijrah) untuk menunaikan ajaran Allah dan Rasulnya nisaya telah disiapkan pahala oleh Allah SWT, dngn kata lain, tidak perlu badal lagi.  Badal seperti itu hanya buang-buang ongkos tanpa manfaat sama sekali.   Jadi, kita berharap agar Kementerian Agama kembali pada kebijakan lama dengan mengembalikan ongkos haji (BPIH) ke ali waris jamaah haji yang wafat di tanah suci sebelummenunaikan haji, dan meninggalkan kebjakan badal yang menyesatkan dan merugikan umat. Wallahu A`lam bi al-Showab

(bersambung ke bagian dua).

 

AL-QUR`AN DAN TAHUN BARU MASIHI

AL-QUR`AN DAN TAHUN BARU MASIHI

Oleh: Prof.Dr. Hamka Haq, MA

Coba perhatikan, sungguh menakjubkan, menurut hitungan ahli tafsir, kata “yaum” (يوم – hari) dalam Al-Qur`an tersebut sebanyak 365 kali.  Itu adalah isyarat bahwa Al-Qur`an merekomendasikan penggunaan kalender Syamsiyah (mata hari), untuk kehidupan muamalah duniawi sehari-hari.  Kalender tersebut sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno, denga jumlah 12 bulan (Januari -Desember) dan sebanyak 356 hari,  yang kemudian dikonversi jadi Tahun Masihi oleh kaum Kristen.  Sedang utk urusan ibadah ritual kita gunakan kalender Qamariyah dengan jumlah 12 bulan (Muharram – Dzulhijjah) sebanyak 354 hari.  Dinamai Qamariyah karena berdasar pada perhitungan peredaran qamar (bulan), yang sudh digunakan ribuan tahun di Jazirah Arab, India dan China sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW kemudian dikonversi jadi Tahun Hijriyah pd zaman Khalifah Umar RA.

Jadi kedua kalender itu Syamsiyah dan Qamariyah semua ciptaan Allah swt,  Sebagaimana Al-Qur`an menyebutkan dalam Surah Al-an’am ayat 96:

(فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)

“Dia menyinsingkan pagi dan menjadikan malam utk istrahat, dan menjadikan matahari dan bulan utk perhitungan. Itulah taqdir Allah yg Mahamulia dan Maha mengetahui.”

Jadi ternyata memag sudah sangat pas untuk kehidupan duniawi sehari-hari kita gunakan kalender Syamsiah (sekarang bernama kalender Masihi), bukan Qamariyah. Sebab, kalender Syamsiyah tidak rumit, tidak perlu hisab – ru’yah.  Bagi sebahagian masyarakat, misalnya PNS dan TNI  POLRI, gajian tiap bulan tidak perlu menunggu hisab atau ru’yah dulu baru gaian.  Penanggalan Syamsiyah tdk pernah diperselisihkan dan sudah dapat ditentukan hitungannya bahkan sampai ratusan tahun kemudian, berbeda dengan kalender Qamariyah (Hijriyah) yang setiap tahun harus direvisi berdasarkan perbedaan hisab  ru`yah.  Itulah hikmahnya mengapa Al Quran mengisyaratkan penggunaan kalender Syamsiyah yg jumlah harinya 365 hari.  Subhanallah!

Sebagai tambahan penjelasan, tahun syamsiyah, dikenal sebagai Tahun Romawi.   Setelah sekian kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, sistem penanggalan tersebut kemudian dikenal sebagai Kalender Julian (Julian Calender), yakni sejak Julius Caesar mengukuhkannya sebagai kalender resmi kekaisaran Romawi pada tahun 45 SM, dengan menetapkan bulan Januari sebagai awal tahun baru.  Kalender Julian ini berlaku pula sekian lama secara umum di Eropa dan Afrika Utara sejak zaman Imperium Romawi hingga abad XVI M.  Nanti pada abad XVI, tepatnya tahun 1582 kalender Julian dimodifikasi lagi untuk ditetapkan sebagai kalender resmi di kalangan Kristen yang dikukuhkan oleh Paus Gregory XIII.

Mengenai tanggal 1 Januari sebagai awal tahun, bangsa Romawi telah menetapkannya sejak tahun 153 SM (Sebelum Masehi), yang diikuti kemudian oleh Julius Caesar.  Ketika Paus Gregory XIII mengadopsi kalender Julian menjadi kalender Kristen, maka ia pun tetap menjadikan 1 Januari sebagai awal tahun baru.  Sebahagian kaum Kristen sebenarnya keberatan menjadikan tanggal 1 Janurai sebagai awal tahun, dan ingin menggantinya dengan tanggal 25 Desember, sebahagian lagi dengan tanggal 25 Maret.  Bahkan pada mulanya tradisi Gereja Bizantine dan sejumlah aliran ortodoks memakai kalender peribadatan liturgi (liturgical Year) yang menetapkan tanggal 1 September sebagai awal tahun baru.

Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa kelender yang digunakan oleh kaum Kristen sekarang adalah kalender Romawi, bukan kalender yang murni lahir dari nubuwatan Kristiani, melainkan lahir dari peradaban Romawi.  Karena itu, komunitas manusia di negeri mana pun dapat menerapkan kalender tersebut tanpa menghubungkannya dengan agama Kristen.  Umat Islam juga telah menggunakannya, tanpa harus dihantui benturan keyakinan antara Islam dan Kristen.  Syariah Islam memberi peluang (menghalalkan) untuk menerapkannya dalam kepentingan kehidupan Muslim global.  Karena itu, jika umat Islam merayakan 1 Januari sebagai tahun baru, dilihat dari sudut pandang syariah, adalah halal (sah-sah) saja.  Hal ini berarti kita turut bersama masyarakat internasional memakai kalender Romawi yang telah disepakati dunia sebagai sistem penanggalan dunia moderen.   Wa `Llahu a`lam bi al-shawab.

 

PEMIMPIN PEREMPUAN

Banyak orang mengagung2kan Sang Ibu.  Banyak orang yang mengagumi Sang Ibu. Tapi mungkin semuanya hanya semu, bermaksud utk menghibur hati para kaum Ibu, terlena tanpa merasa terjebak dalam ekploitasi kaum Bapak.  Berabad2 kaum Bapak merasa berhak mengatur segala aspek kehidupan di atas kaum perempuan. Sampai mengharamkan kaum Ibu jadi pemimpin. Dengan nada yang menyakitkan hati kaum Ibu, ulama dan ustadz bahkan menyerukan bhw peremouan hanya berhak melahirkan pemimpin tapi todak boleh jadi Pemimpin. Mereka lebih tepat dikatakan Ulama Patrilinealis ketimbang Islam Qurani.  Bukankah AlQuran mengisahkan Ratu Balqis yang beriman bersama Nabi Sulaiman?  Menurut AlQuran, Allah memuji Ratu Balqis, pemimpin yg kuat dan suka bermusyawarah.  Pujian Allah kpd Ratu Balqis menunjukkan Pemimpin Perempuan Halal.  Sebab, musstahil Allah memuji sesuatu yang diharamkan.  SELAMAT HARI IBU.  ENGKAU SANG IBU TERHORMAT DI SAMPING KAUM BAPAK

Berikut kami kutipkan dari buku Islam Rahmah untuk Bangsa, karya Prof. Dr. Hamka Haq, MA

HAK PEREMPUAN JADI PEMIMPIN

Berbicara soal kepemimpinan perempuan, patut kita renungkan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an, seorang pemimpin perempuan yang diakui kekuatan dan kearifannya memimpin.  Bahwa Ratu Balqis memang bukanlah seorang Nabi, tetapi kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai sosok pemimpin yang kuat dan bijak, suka bermsyawarah dan berhasil memakmurkan negerinya.  Walaupun Al-Qur’an, menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang mulanya fujur dan kafir, tetapi pada akhirnya Ratu Balqis yang diakui keberhasilannya memimpin itu menjadi Ratu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman.  Sebelum beriman saja, Ratu Balqis mampu memimpin dan memakmurkan negerinya, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman.  Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur’an, S. al-Naml, [27]:  22-44.

Jadi sangat ironis, jika ada pandangan yang mengharamkan perempuan jadi pemimpin, padahal Al-Qur’an sendiri menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang kuat dan memakmurkan rakyatnya.  Mustahil Allah SWT mewahyukan kisah itu, sebagai yang patut diteladani bagi umat-umat di kemudian, seandainya Dia mengharamkan perempuan memimpin.   Hal ini mnjadienjelas bahwa wanita itu halal jadi pemimpin.

Berdasarkan hal di atas, maka ayat yang diadikan dasar sebahagian ulama untuk mengharamkan wanita memimpin perlu ditafsir ulang, sekaligus juga untuk menyesuaikannya dengan kondisi sosial kekinian yang berkembang di zaman moderen.  Kita simak lebih dahulu ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]:  34).

Ayat ini sebenarnya tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki.  Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu.  Ayat tersebut justru hanya menegaskan dua alasan utama, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, yakni: pertama, bahwa keunggulan sumber daya (SDM) ketika itu pada umumnya masih milik kaum laki-laki.  Kedua,  ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih berada pada kaum laki-laki, sehingga laki-laki menjadi sumber ketergantungan nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman, hingga saat ini, ternyata dua alasan penting di atas juga sudah ada pada kaum perempuan.  Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai sejumlah perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya.  Karena itu, jangan heran jika di negeri tertentu, tak dapat lagi dibendung tampilnya kaum perempuan menjadi pemimpin. Hal itu terjadi, bukan hanya karena kebetulan, tetapi memang sudah saatnya, karena ketika masyarakat membutuhkan pemimpin yang cerdas atau yang dapat diterima oleh masyarakat luas, ternyata tidak sedikit berasal dari kalangan perempuan.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki.  Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan.  Hal ini antara lain karena tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, sehingga pada pundaknyalah keluarga dan orang sekitarnya menggantungkan hidup.  Lebih dari itu telah banyak dijumpai perempuan konglomerat yang menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, mereka tidak keberatan jika dipimpin dan dibiayai oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas semakin memperkuat alasan untuk memberi peluang bagi kaum perempuan menjadi pemimpin.  Al-Qur’an menyebut kaum laki-laki, karena ketika turunnya Al-Qur’an, potensi-potensi kepemimpinan menurut Q.S.al-Nisa [4]: 34 di atas, masih domain kaum laki-laki.  Tetapi kini zaman telah berubah, potensi keunggulan itu pun juga sudah beralih kepada kaum perempuan, maka tak ada alasan lagi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin.

Sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan.  Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu.  Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram, karena Mahasuci Allah SWT yang senantiasa melindungi Nabi-Nya dari akhlak yang buruk dan haram.  Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah menjadi pemimpin karena dua hal yakni:  (dzat syarfin wa malin) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi.  Dengan begitu, Khadijah RA menjadi pemimpin karena memenuhi dua syarat utama seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34.  Pada akhirnya Khadijah RA, yang dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Tuan atau Pemimpin Perempuan) itu menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan.  Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi pegangan utama kaum Sunni.  Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni dari Aisyah RA harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang terang-terangan berbuat haram.  Satu-satunya jalan untuk tetap mengakui kesahihan dan keutuhan sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA ialah mengakui kepemimpinan beliau sebagai langkah yang dibenarkan syariat Islam.

Berdasarkan sunnah faktual yang tak terbantahkan di atas, yang membuktikan bahwa isteri-isteri Nabi pun, Khadijah dan Aisyah, ternyata pernah menjadi pemimpin, maka ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak perempuan jadi pemimpin.  Tafsir yang paling kuat adalah sunnah dan sejarah, sehingga tafsir apapun yang menolak fakta historis kepemimpinan perempuan adalah sangat lemah dan tidak realistis.  Jadi, makna ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 itu lebih pada soal syarat pemimpin, yakni keunggulan SDM dan dukungan ekonomi, dua hal yang telah dimiliki pula oleh kaum perempuan dewasa ini.  Karena itu, siapapun yang memiliki dua syarat tersebut, laki-laki atau perempuan semuanya berhak jadi pemimpin menurut ajaran Islam.

Alasan lain yang sangat mencolok bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya perintah Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di lingkungan pemukimannya, sebagai berikut:

أن نبي الله  صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة

Bahwa Nabi SAW bersabda: Marilah kita menziarahi perempuan yang syahidah ini (Ummu Waraqah), beliau mengizinkannya untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu.

Dalam kitab Subulu al-Salam bahkan tegas disebutkan:

والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk negerinya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.

Tegasnya, Nabi memerintahkan Ummu Waraqah, seorang perempuan menjadi Imam shalat walaupun terdapat laki-laki dewasa.  Artinya, dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin (imam) dalam kondisi tertentu, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.  Tegasnya, imam perempuan tidaklah haram dan perintah Nabi SAW kepada Ummu Waraqah jelas bukan kesalahan, sebab Mahasuci Tuhan yang melindungi Nabi-Nya dari keterlibatan pada keharaman.  Wallahu a’lam bi al-shawab.

.