FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH ANTI ISLAM

pdip

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH

ANTI ISLAM

Seiring dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, beredar di media sosial fitnah bahwa PDI Perjuangan itu anti Islam.  Fitnah tersebut bertujuan melarang umat Islam memilih Calon Legislatif dan Capres/Cawapres PDI Perjuangan.  Bahkan di antara fitnah itu dikatakan datang dari Pemngurus MUI Pusat.  Antara lain fitnahnya begini: “Saya sangat kecewa dgn ketidaktahuan masyarakat kita yang memilih PDIP dalam pemilu kemarin. PDIP itu partai yang anti Islam. “Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.”. ini Partai Anti Islam !!!. Kenapa banyak Umat Islam yang tidak tahu?. Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.! MUI yg memberi catatan utk PDIP, dg maksud utk memberi info kaitannya dgn Pilpres… Jokowi yg mengusung PDIP, ada agenda di balik itu tentunya… Ideologiny Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia, Ya Allah, jangan biarkan NKRI jatuh ke tangan pemimpin yang tak amanah… Hanya kepada-Mu kami bermunajat, mengemis untuk ummat Islam NKRI… Kabulkanlah do’a kami

Jawaban Terhadap Fitnah

Berikut ini kami akan menjawab satu persatu fitnah yang dihembuskan oleh pihak sebagaimana dikemukakan pada halam pembukaan di atas.

  1. PDI Perjuangan itu partai yang anti Islam.?

Adalah logika yang sangat keliru jika memvonis PDI Perjuagan sebagai partai anti Islam.   Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2010-1015, dan juga periode sebelumnya, lebih banyak diisi oleh umat Islam ketimbang umat agama lain.  Katua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Tjahjo Kumolo adalah Muslim yang taat.  Demikian pula pada Tingkat DPD (Provinsi) dan pada tingkat DPC (Kabupaten/Kota), kecuali Provinsi dan Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas umat agama lain.   Di antara warga Muslim yang duduk pada tingkat DPP, adalah Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, anggota KAHMI (Korps Alumni HMI) dan Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Guru Besar IPB; juga Prof. Dr. Hamka Haq, MA adalah Anggota Penasehat Majelis Ulama (MUI) Pusat, berlatar belakang akademisi studi agama Islam, dan guru besar UIN Alauddin Makassar.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, direkomendasikan berdirinya ormas-ormas sayap PDI Perjuanagan, termasuk ormas Islam.  Maka berdirilah ormas Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dideklarasikan pada tanggal 29 Maret 2007, yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah menurut ajaran Islam rahmatan lil`alamin.    Sampai hari ini Ormas BAMUSI baru sempat membentuk cabangnya di 27 Provinsi. Dalam struktur kepengurusan, BAMUSI merekrut tokoh-tokoh dan kader-kader dari ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pada setiap jenjang, di samping melibatkan juga ormas-ormas Islam lokal setempat.  Pada tingkat pusat, duduk sebagai Pembina Bamusi adalah Prof.Dr.Syafi`i Ma`arif (Mantan Ketua Umum PP  Muhammadiyah) dan Prof.Dr.Said Aqil Syiraj (Ketua Umum PB NU).

Di tingkat pusat dan beberapa daerah, BAMUSI telah menyemarakkan syiar Islam, baik dalam bentuk penerbitan serial khutbah (Bamusi DKI) dan sejumlah Edaran tentang pdoman pelaksanaan ibadah, juga aktif dalam pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) bekerjasama dengan partai.  Sejak berdirinya Bamusi, PDI Perjuangan tidak pernah alpa memperingati HBI (Tahun Baru Hijriyah, Nuzul “Qur’an, Maulid, Isra Mi`raj, Idil Fitri dan Idil Adhha) yang diisi dengan diskusi keislaman dan kebangsaan.  Lapangan Parkir Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung menjadi saksi kesemarakan Idil Fitri dan Idil Adhha setiap tahunnya. Termasuk Pemotongan hewan kurban, PDI Perjuangan pada tingkat pusat dan beberapa daerah, tidak pernah alpa minimal 10 ekor.  Bahkan pada tahun 2008, jumlah sapi kurban mencapai 113 ekor pada tingkat DPP.  Pada tingkat DPD dan DPC pun diinstruksikasn beramal seperti itu.

 

  1. Semua RUU yang diajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak.? Termasuk UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Tidak benar bahwa setiap RUU yang berbau Islam ditolak oleh PDI Perjuangan.  Kalau ada sikap PDI Perjuangan yang terkesan menolak, maka sebenarnya, secara substansial PDI Perjuangan tetap menerima konten (materi) nya, tetapi secara teknis PDI Perjuangan memandang tidak perlu lagi diatur dalam UU baru karena telah diatur dalam UU lain yang berkaitan dengannya.   Misalnya UU Pornografi, telah diatur secara jelas dalam KUHP.  Begitupun misalnya Bank Syariah, tidak perlu lagi diatur secara khusus, karena telah diatur dalam UU dan sejumlah peraturan menyangkut Keuangan dan Perbankan.  Untuk memenuhi maksud tersebut, Bank Syariah secara konstitusional telah diakui di Indonesia sejak tahun 1992 dengan berlakunya Undang-Undang No. 7  Tahun 1992 tentang Perbankan.  Selanjutnya terbit pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1998  yang memberi peluang lebih luas bagi perbankan syari`ah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus unit syari`ah.  Bank Syariah sebagai bahagian tak terpisahkan dari sistem perbankan nasional, payung hukumnya tetap mengacu pada sistem perbankan nasional, sehingga dipandang belum memerlukan UU baru lagi.

Ekonomi syariah haruslah sejalan dengan kebijakan makro ekonomi nasional.  Dengan demikian, institusi ekonomi syariah tidak akan egoistik menghembuskan isu-isu keharaman produk institusi ekonomi konvensional, karena hal tersebut dapat dinilai memperalat isu agama untuk persaingan terhadap sistem konvensional.  Biarlah masyarakat memilih dengan kesadarannya sendiri tanpa penggiringan ke jenis dan sistem ekonomi tertentu atas nama agama.

Dalam proses lahirnya UU yang berkaitan dengan keuangan syariah, jika memang sangat dibutuhkan dan belum mempunyai payung hukum, PDI Perjuangan justru kadang pro aktif di dalamnya.  Misalnya RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk yang disahkan pada 7 April 2008 menjadi UU SBSN (sukuk).  Sukuk menurut fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah semacam surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil.  Untuk memproses  RUU SBSN (Sukuk) tersebut menjadi UU SBSN (Sukuk), Fraksi PDI Perjuangan mengambil inisiatif dan menugaskan Olly Dondokambey sebagai Ketua Panja (Pnitia Kerja) RUU ersebut.  Ini bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak alergi dengan UU yang berbau Syariah.

 

  1. Sikap PDI Perjuangan terhadap Perda Syariah?

Menyangkut Perda Syariah yang lahir di sejumlah Daerah, PDI Perjuangan juga sangat menyetujui substansi (konten) nya, tapi secara teknis PDI Perjuangan menghendaki Perda yang berbau Syariah seharusnya diangkat sebagai Perda yang bersifat umum, sehingga tidak terkesan sebagai Perda diskriminatif yang hanya berlaku untuk sekelompok warga negara (Muslim) saja.  Misalnya Perda Syariah Tentang Minuman Keras (Miras) sebaiknya menjadi Perda yang berlaku umum, sehingga tidak memperatas-namakan Syariah.  Sebagai contoh, Perda Miras yang pada awal tahun 2014 berhasil disahkan dan berlaku umum di Papua; perda tersebut diterima oleh semua kalangan, semua agama dan etnis, sehingga tidak menimbulkan gesekan negatif antara sesama warga negara di daerah tersebut.

Akan halnya Perda Syariah menyangkut Jilbab, agaknya perlu dijelaskan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  Pasal ini mengharuskan Negara dan pemerintah memberi perlindungan atau jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi tidak berarti Negara dan Pemerintah berfungsi mewajibkan warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.  Misalnya ibadah shalat, Negara dan Pemerintah tidak berkewenangan memaksa warga negara Muslim untuk bershalat, tetapi pada sisi lain negara harus memfasilitasi dan menjamin keamanan warga negaranya yang ingin bershalat.  Demikian pula ibadah haji, Negara dan pemerintah tidak dapat memaksakan setiap Muslim yang mampu untuk berhaji.  Namun, Negara dan Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan melindungi keamanan umat Islam yang ingin berhaji.

Dalam kontek dan analogi seperti shalat dan haji itulah PDI Perjuangan menyikapi setiap gagasan untuk melahirkan perda syariah, misalnya jilbab.  Negara dan pemerintah juga tidak berkewenangan memaksa setiap umat Islam (perempuan) untuk berjilbab.  Dengan demikian Negara dan pemerintah (pemerintah daerah) tidak perlu membuat peraturan yang mengharuskan setiap Muslimah untuk berjilbab. Akan tetapi di sisi lain, Negara akan menjamin kebebasan wanita Muslimah untuk berjilbab, bagi mereka yang ingin memakainya, misalnya di sekolah / kampus, termasuk sekolah / kampus swasta milik non Muslim.   Karena itu, wanita Muslimah yang ingin memakai jilbab di sekolah negeri dan swasta, hak-hak mereka dijamin berdasarkan Peraturan Mendikbud No 45 Tahun 2014.

 

  1. UU Pendidikan mereka (PDI Perjuangan) walk out?

Adalah salah besar jika dikatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan walk out ketika UU Sisidiknas disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI 11 Juni 2003, karena justeru  PDI Perjuangan memang sengaja tidak hadir.  Ketidak hadiran Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI P) bukan karena tidak menyetujui RUU Sisdiknas menjadi UU, karena secara substansial F-PDI P telah menyetujui RUU ersebut, termasuk rumusannya, sampai Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar jelas-jelas menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas persetujuan tersebut.

Perlu juga diingat bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri, pada saat tersebut juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.  Andai kata F-PDI P memang benar-benar tidak setuju pada RUU Sisdiknas tersebut, maka akan pastilah Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Menteri Pendidikan untuk menarik RUU Sisdiknasd tersebut dan menggantinya dengan RUU Sisdiknas yang baru; namun hal tersebut tidak dilakukan.

Singkatnya, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa ketidak hadiran F-PDI P menunjukkan sikap yang anti Islam, sangatlah melanggar kaedah logika, dengan dua alasan.  Pertama, bahwa seandainya memang benar PDI Perjaangan menolak RUU UU Sisdiknas, tentu saja Presiden Megawati (selaku Ketua Umum PDI Perjuangan) menarik RUU tersebut, tapi itu tidak dilakukannya.  Kedua, bahwa RUU yang disahkan itu bukan produk khusus syariah, tetapi UU Sistem Pendidikan Nasional, jadi tak ada kaitannya drengan soal setuju atau tidak pada syariah.

  1. UU Pornografi juga benarkah PDI Perjuangan tidak setuju.?

KUHP sendiri melarang keras perbuatan asusila, seperti menyebarkan gambar dan tulisan porno (pasal 281, 282, 283).  Demikian pula KUHP (pasal 290) melarang keras perbuatan cabul, apalagi terhadap wanita di bawah umur, dan lebih-lebih jika wanita di bawah umur itu disetubuhi di luar nikah. Semuanya diancam hukuman paling lama tujuh tahun.   Jika mengakibatkan penderitaan fisik, hukumannya paling lama dua belas tahun; dan jika wanita sampai mati, hukumannya lima belas tahun.  Hukuman lima belas tahun juga dijatuhkan atas pelaku cabul terhadap sesama jenis kelamin di bawah umur  (pasal 292).

Semangat anti perzinaan, pornografi dan pornoaksi menurut syariah sesungguhnya telah menjadi semangat yang sama dalam sejumlah pasal KUHP.  PDI Perjuangan merasa tidak perlu ada UU atau Perda, karena payung hukumnya sudah ada, tinggal melakukan aksi yang konkret.

Karena itulah kader PDI Perjuangan yang menjabat Walikota Surabaya berani mengambil langkah konkret untuk membubarkan lokalisasi PSK.  Ada yang mencoba memisahkan langkah tersebut dengan PDI Perjuangan, seolah-olah hanya merupakan langkah murni dari Walikota saja.  Untuk itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri membantah kalau rencana penutupan lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Surabaya, tidak direstui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Risma mengatakan mendapat dukungan dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.  Demikian pernyataan Risma kepadaTempo, Kamis 20 Juni 2014.  Bahkan kata Risma, Ibu Megawati berpesan agar pemerintah kota Surabaya menangani pekerja seks komersial yang mengidap HIV/AIDS.

Coba renungkan dengan akal budi yang sehat, siapakah selain Risma yang berani melakukan tindakan spektakuler seperti itu.  Banyak wali kota yang mungkin diusung oleh partai-partai Islam yang justeru tidak berani melakukan pembersihan lokalisasi PSK di daerah/kotanya, hal yang seharusnya dilakukan ketimbang hanya memperbanyak perda-perda yang berwacana mengharamkan PSK, tanpa tindakan nyata menghapuskannya.

  1. UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan, benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Sebenarnya PDI Perjuangan sangat menyetujui substansi dari RUU tersebut, namun sikap PDI Perjuangan menyangkut hal ini adalah berlandaskan dua hal, yakni:

Pertama, PDI Perjuangan menengarai adanya keinginan pemerintah (Kementerian Agama) lewat Undang Undang itu untuk mengambil alih penangannya yang selama ini sudah ditangani secara baik oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dalam hal ini PDI Perjuangan adalah semata-mata bermaksud untuk menegakkan wibawa dan kewenangan MUI menyangkut produk halal tersebut.

Kedua, bahwa soal produk halal telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan pemerintah.  Untuk hal ini, sebenarnya telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.  Undang-Undang ini kemudian diikuti sejumlah peraturan, termasuk Inpres dan Surat Keputusan dari dua menteri (Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian).  Lebih dari itu, terbit pula Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Pangan, dinyatakan perlunya produsen atau importir pangan mencantumkan label halal, guna melindungi konsumen Muslim dari barang yang diharamkan syariah (pasal 30 huruf e).    Mereka yang mengedarkan pangan tidak seuai dengan mutu (halal) atau menyalahgunakan label akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 58).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes /SK /I /1996, tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dinyatakan bahwa makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram menurut hukum agama Islam (pasal 1 ayat 2).   Tujuan tulisan halal pada label itu dimaksudkan sebagai jaminan kehalalan suatu makanan bagi pemeluk agama Islam (pasal 1 ayat 3).  Karena itu, produsen atau importir yang mencantumkan label “halal” harus bertanggung jawab atas halalnya makanan tersebut (pasal 5).

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/ MENKES/SK/VIII/1996, dinyatakan bahwa produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal”, wajib siap diperiksa oleh Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (pasal I ayat 1).   Hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut, diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat, atau penolakan bagi yang tidak memenuhinya (pasal I ayat 2).

Persoalan yang mencuat pula ialah pasokan daging dari luar negeri.  Untuk memberi jaminan kehalalan, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 745/KPTS/TN. 240/ 12/ 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.  Di dalamnya termuat ketentuan bahwa pemasukan daging untuk keperluan konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal (pasal 8 ayat 1).

Selain itu terbit pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/ KPTS/ TN.330/4/1994, tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya.  Di dalamnya ditetapkan syarat-syarat dan tata cara pemotongan unggas, antara lain ditegaskan bahwa penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam (pasal 3 huruf d).   Kemudian ditegaskan bahwa menyembelih unggas dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara agama Islam, yaitu membaca basmalah, memutus jalan napas, memutus jalan makanan, dan memutus dua urat nadi (pasal 6 ayat 2).  Sungguh luar biasa, demikian terinci dan telitinya guna menyesuaikan ketentuan hukumnya dengan syariat Islam.

Sebagai konsumen, umat Islam lebih memperoleh jaminan hak-haknya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Undang-Undang ini mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa (pasal 4 huruf a.).  Berkaitan dengan makanan halal, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (pasal 8 huruf h).  Mereka yang melanggar ketentuan ini, akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 62 ayat 1).

Jika diperhatikan secara cermat, segenap produk perundang-undangan dan peraturan tentang pangan dan yang berkaitan dengannya, seperti dikemukakan di atas, rasanya telah sangat memenuhi ketentuan syariat Islam.  Tak salah jika dikatakan bahwa Undang-Undang dan peraturan tersebut telah menerapkan syariah secara kultural, tanpa menyebut dirinya sebagai produk syariah, sehingga tidak menjadi Undang-Undang diskriminatif.

 

  1. Yang mengusung Jokowi adalah PDIP, benarkah ada agenda di balik itu tentunya yaitu Ideologi Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia,?

Adalah tidak benar bahwa jika Jokowi menjadi Presiden, sistem ekonomi Indonesia akan menjadi sistem sosialis komunis.   Jokowi selaku kader PDI Perjuangan tentu akan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan ideologi PDI Peruangan yakni ekonomi kerakyatan, yang dibangun secara mandiri (berdikari) sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidan ekonomi dan Bermartabat di bidang budaya.

Sistem ekonomi kerakyatan justeru sejalan dengan sistem ekonomi yang diajarkan Islam, yakni sama-sama berpihak pada rakyat kecil (ekonomi lemah).  Pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi merupakan ajaran Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).   Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati,

Sejalan dengan semangat keislaman tersebut, PDI Perjuangan merasa bertanggung jawab untuk memberdayakakan rakyat di bidang ekonomi.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran prinsip ekonomi kerakyatan sekaligus penyimpangan syariah yang harus dicari solusinya.   Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum kapitalis (pemodal atau pebisnis).

Maka adalah sangat ironis jika gagasan ekonomi kerakyatan yang menjadi inti perjuangan PDI Perjuangan seperti diuraikan sepintas lalu di atas dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dipandang membahayakan umat Islam.  Bukankah rakyat kecil yang menjadi tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebahagian besarnya umat Islam di hampir seluruh pelosok negeri kita?    Wahai para ulama dan tokoh Islam mari kita memahami bahwa ajaran Islam soal ekonomi sangat sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan dan Tri Sakti Bung Karno yang bertujuan membangun kedaulatan ekonomi bagi rakyat, atas dasar kegotong royongan dan secara mandiri (Berdikari).  Wallahu A’lam bi al-Shawab.

PERUSAHAAN DAN BURUH TANPA KEZALIMAN

Memperingati Hari Buruh 1 Mei 2014, hari ini, berikut dipetik satu pasal dari si buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof. Dr.H.Hamka Haq, MA, hal. 311-314 (dari 401 halaman).

 

Ekonomi Tanpa Kezaliman

Ungkapan “sikuat memakan silemah” adalah aksioma hukum rimba sebelum manusia mengenal peradaban.  Namun, hal tersebut terjadi kembali dalam masyarakat moderen, baik dalam skala regional, maupun secara global, yang merambah ke segenap sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi.  Dengan kekuatan ekonomi, pebisnis kapitalis yang berkoalisi dengan penguasa telah banyak mengabaikan nasib orang-orang lemah bahkan telah menzaliminya.  Himbauan-himbauan untuk membantu kaum ekonomi lemah, tak lebih sebagai angin lalu belaka.  Malah, sebaliknya yang terjadi ialah proses pemiskinan secara struktural.

Sebahagian dari masyarakat kita terjebak dalam kemiskinan, pokok persoalannya bukan karena kemalasan, sebab terbukti mereka adalah pekerja, perajin yang tekun dan ulet.  Lihat saja betapa uletnya pedagang kaki lima yang sering diburu dan dikejar-kejar itu.  Betapa bersemangatnya penjual hasil bumi dari desa dan pinggir kota, yang sebelum jam lima subuh sudah meramaikan pasar tradisional.  Namun, mereka tetap menjadi miskin adalah karena lebih disebabkan oleh kondisi sosial yang timpang; kurangnya peluang memperoleh modal kerja; adanya watak monopoli orang-orang kuat yang membuat kaum miskin semakin tergantung padanya; belum tumbuhnya budaya mengayomi dari kalangan pengusaha besar; dan yang paling berbahaya ialah keserakahan pengusaha, terutama yang merasa dirinya terlindungi oleh kekuasaan.

Untuk membendung laju ketimpangan itu, kita perlu membangun ekonomi kerakyatan menurut asas kekeluargaan dan kegotong-royongan.  Salah satu upaya konkret di antaranya ialah mengarus-utamakan kemitraan antarpengusaha dan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat.  Kemitraan dan koperasi adalah bangun ekonomi yang cocok dengan masyarakat Indonesia menurut UUD 1945 dan sangat sejalan dengan syariat Islam.  Hal ini karena kemitraan dan koperasi adalah mencerminkan ajaran al-ta`awun dalam arti kebersamaan dan kekeluragaan dalam ekonomi.

Tetapi, upaya menegakkan ekonomi al-ta`awun (kemitraan dan kekeluargaan) ini membutuhkan kebijakan dan langkah berani dari pemerintah.  Atas instruksi pemerintah, para pengusaha besar diharuskan bermitra secara adil dengan sesama pengusaha atau koperasi yang ada di masyarakat, sehingga kerajaan bisnis dapat menjadi rahmat bagi bangsa.  Hal ini perlu dilakukan sebagai satu-satunya jalan untuk meredam kecemburuan sosial.  Tanpa kebijakan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan pastilah diwarnai kezaliman yang memperlebar jurang pemisah antara pengusaha besar yang semakin makmur, pengusaha kecil yang semakin merana dan rakyat kecil yang semakin melarat.

Kepedulian terhadap sesama guna terbangunnya iklim ekonomi yang sehat adalah bahagian dari semangat syariah seperti dianjurkan berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (usaha) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S.Al-Ma’idah [5]: 2).

Tanpa kemitraan dan kebersamaan, seperti yang dipesankan ayat di atas, potensi ekonomi rakyat akan menjadi sia-sia, tak mampu mengangkat kesejahteraan mereka.  Koperasi sebagai badan ekonomi yang melibatkan masyarakat, sebaiknya memainkan peran secara serius untuk kesejahteraan tersebut.  Peran ini memerlukan insan-insan koperasi yang terampil dan profesional, dan yang lebih penting ialah transparan, jujur dan komit pada ekonomi kerakyatan.  Koperasi diharap tidak akan tergoda menjerumuskan masyarakat ke dalam sistem kapitalis.  Seringkali, koperasi yang ketika mencapai puncak kemajuan dan perkembangannya, tiba-tiba lupa akan jati dirinya sebagai milik rakyat, malah berubah menjadi milik pemodal besar.  Sistem yang diterapkan akhirnya menjadi kapitalistik, sehingga koperasi hanya merupakan bangun usaha yang menjadi satelit konglomerat tertentu.  Atau, koperasi hanya menyejahterahkan para pengurusnya kemudian menelantarkan bahkan mungkin menipu para anggotanya.  Hal demikian merupakan sebuah kezaliman baru yang bertentangan dengan konstitusi dan syariah.

Kezaliman lain yang tak kalah dahsyatnya, bahkan lebih parah lagi akan pasti terjadi apabila hubungan antara buruh dan perusahaan menjadi tidak harmonis.  Harmonitas hubungan antar mereka justru menjadi kondisi yang paling menentukan iklim usaha yang sehat, di dalamnya para buruh turut bertanggung jawab untuk mengembangkan prusahaan sumber nafkahnya itu.  Hubungan yang tidak sehat akhirnya melahirkan sejumlah kezaliman, perlakuan secara tidak manusiawi atas buruh dengan upah yang rendah, dengan beban kerja yang melampaui batas, tanpa hak cuti sakit dan hamil, tanpa jaminan kesejahteraan dan tanpa harapan masa depan yang lebih baik.  Lebih fatal lagi, ialah perusahaan secara sewenang-wenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Sebaliknya, adalah sebuah kezaliman pula yang tak dapat dibenarkan  ketika para buruh yang tertindas itu melakukan reaksi yang anarkis, melakukan demonstrasi sebagai jalan pintas menyampaikan tuntutannya, merusak milik-milik perusahaan, melakukan mogok masal, padahal semua itu akan berdampak mematikan lahan hidupnya sendiri.  Semua bentuk kezaliman ini sebenarnya dapat diatasi secara dini, hanya dengan membangun rasa kekeluargaan antara perusahaan dan buruh seperti dipesankan oleh Nabi SAW: “Berilah upah kepada buruh, sebelum keringatnya kering”.[1]  Hadits ini memperingatkan tidak sebatas upah saja, tetapi mencakup segenap hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan jasmani-rohani, agar dapat bekerja produktif demi kepentingan bersama.  Itulah hubungan perusahaan  dan buruh  tanpa kezaliman.

 

 

 

 

[1] Lihat dalam Al-Bayhaqiy, Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 19994/1414), Juz VI, h. 120-121

BUNG KARNO DILENGSERKAN OLEH ANTEK-ANTEK KAPITALIS

Menyambut hangat gelar Bung Karno sebagai Pahlawan Nasional,  berikut ini kami kutipkan bahagian dari buku Mengabdi Bangsa bersama Presiden Megawati, halam 39 – 44, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA:

Ideologi Kerakyatan, Bukan Sosialis Komunis!

Terminologi “kesejahteraan rakyat” dan “amanat penderitaan rakyat”,  telah digunakan sebagai instrumen logika dan retorika Bung Karno dahulu untuk menentang habis-habisan kapitalis, liberalis, imperialis dan kolonialis.  Karena sikapnya seperti itu, maka Bung Karno pun dianggap cenderung ke aliran sosialis, bahkan lebih ekstrim lagi dipandang sebagai berpaham Komunis.  Di atas tuduhan inilah, terutama oleh pihak militer, kemudian Bung Karno dilengserkan dan selalu dinistakan sepanjang era Orde Baru.

Sehubungan dengan tuduhan itu, suatu ketika sebelum menjadi Presiden, Megawati diundang ceramah di depan petinggi dan peserta diklat milter.   Salah satu peserta menanyakan tentang sikapnya terhadap Bung Karno, “Apakah Bung Karno itu sebagai pengkhianat bangsa atau bukan”?  Terlepas dari statusnya debagai puteri Bung Karno, Ibu Mega menjawab dengan tegas, bahwa Bung Karno bukanlah pengkhianat bangsa.  Justru ia dijatuhkan oleh razim Orde Baru, karena Bung Karno memegang prinsip membela bangsa dan rakyatnya.  Bung Karno tidak mau tunduk pada kemauan Barat, terutama Amerika dalam sejumlah kebijakan ekonomi dan pertahanannya, serta kepeloporannya membangun Gerakan Non Blok.  Ia teguh pada prinsip membangun ekonomi di atas kaki sendiri (Berdikari).  Keteguhan prinsipnya itu membuat Barat tdak senang, sehingga dengan bantuan intelejen Barat, Bung Karno dilengserkan oleh Orde Baru.[1]

Sehubungan dengan tuduhan yang menghina dan menista tadi, bahwa Bung Karno adalah Komunis atau pengkhianat, maka sebelum mengakhiri bagian ini, penulis sengaja menurunkan penggalan dialog Ibu Mega dalam sebuah acara “Kick Andy” asuhan Andy F.Noya, sebagai berikut:[2]

Andy: Bu Mega, sampai sekarang masih terjadi kontroversi bahkan belakangan ada buku atau mulai muncul buku-buku yang mengatakan Bung Karno itu sebenarnya Komunis.  Bagaimana Anda melihat kontroversi Bung Karno sebagai Nasionalis atau sebagai Komunis?

Mega: Enggak usahlah pakai poltik tinggi-tinggi ya, politik simple sajalah, bahasa rakyat.  Jadi kan kalau dipikir, saya itu sampai tertawa sendiri akhirnya; ketika itu apa yang tidak dipegang oleh Bung Karno, Presiden seumur hidup, itu diberikan oleh MPRS.  Lalu sudah Panglima Tertinggi, Panglima Besar Revolusi; oleh Nahdhatul Ulama (NU) pun diberikan suatu gelar Khalifah (Khalifah Dhoruriy bi al-Syaukah- pen.), sampai hari ini gelar tersebut belum pernah dicabut.  Lha kalau terus dibilang Bung Karno itu Komunis, aneh ya.  Dapat gelar dan ngga pernah dicabut sampai hari ini lho. Lalu bagaimana?

Itu tadi yang saya bilang, di politik itu kan dua itu tadi, ini menyudutkannya luar biasa sekali.  Lalu saya juga dengar Bung Karno itu bersama PKI ingin mengkudeta…, siapa yang mau dikudeta?.  Beliau Presiden seumur hidup, Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi yang pada waktu itu kekuatan armada kita di Asia Tengara itu sangat ditakuti.

Andy: Jadi semua yang Anda ucapkan ini otomatis membantah dugaan-dugaan orang bahwa Bung Karno adalah Komunis?

Mega: Ya tentu sajalah.  Kadang-kadang saya pikir, kalau debat panjang lebar, lalu memakai referensi buku dari luar dan sebagainya…..   Capek deh …..

Suatu pagi saya ingat, beliau sedang mencukur jenggot.  Ketika beliau tahu saya ingin menawarkan sarapan.  Jadi dikeluarkan dari saku celananya.   Stop?, Mesti diceritakan?

Andy: Iya dong…

Mega: Beliau itu kan bersahabat dengan Betrand Russel, seorang budayawan, filsuf yang sangat terkenal waktu itu.

Andy: Jadi yang diperlihatkan apa?

Mega: Itu adalah telegram dari beliau yang bilang “Dear friend Soekarno”, gitu.  Ini ada list dan ternyata nomor satu bapak saya yang akan digulingkan.  Nah saya bilang, “keren Pak, nomer satu”.  Cukup….

Andy: Masih jadi rahasia nih?

Mega: Iya

Andy: Jadi intinya apa?

Mega: Intinya bahwa itu tadi, di politik ada dua, kan: orang tidak tahu, atau memang mau disudutkan.  Ini kan beliau disudutkan.  Menurut saya, bukan karena saya anaknya lho, tapi karena saya melihat ada suatu permainan pada waktu itu, yaitu harus dipelajari sebagai sejarah bangsa, kenapa?  Karena Indonesia pada waktu itu, apa sih, saya sangat bangga sekali, tadi saya bilang kekuatan militer kita pada waktu itu di Asia Tenggara hebat sekali, sangat diakui.  Lalu berikutnya, di Indonesia pernah ada Konferensi Asia Afrika, lalu ada juga dibuatnya KTT Non Block di Beograd, saya waktu itu dengan kakak saya, dan saya merupakan anggota termuda dari delegasi.  Itu yang saya bilang, ada hal-hal yang mungkin sangat jarang dialami oleh orang.”

Mengenai kejatuhan Bung Karno, yang menurut Ibu Mega adalah bahagian dari rencana sistematis Barat untuk menjatuhkan sejumlah pemimpin negara, mendapat pembenaran dalam tulisan Selamat Ginting pada harian Republika, Rabu 12 Oktober 2011.   Pada tulisan yang berjudul “Jakarta Punya ‘Kudeta’, Pinochet Punya Junta”, Ginting menyatakan:

“Diduga sangat kuat bahwa kedua persitiwa, baik di Santiago, Cile, maupun Jakarta Indonesia, sama-sama didukung oleh kekuatan Central Intelligence Agency (CIA) yang merupakan agen rahasia pemerintah Amerika Serikat. Baru-baru ini sebuah dokumen operasi intelijen CIA 1964-1966 yang lengkap dari Amerika Serikat telah dibuka pada publik internasional.  Dokumen tersebut antara lain berisi tentang kejatuhan Presiden Soekarno.”[3]

Pada alinea lain, Ginting selanjutnya menulis:

Jangan lupa, di Jakarta juga beredar dokumen Gilchrist—sebuah dokumen yang banyak dikutip surat kabar pada 1965 soal keterlibatan blok Barat dalam penggulingan Soekarno di Indonesia.  Dokumen ini berasal dari sebuah telegram dari Duta Besar Inggeris di Jakarta yang bernama Andrew Gilchrist yang ditujukan pada Kantor Kementerian Luar Negeri Inggeris.  Telegram ini mengacu pada rencana gabungan internasional militer AS dan Inggeris di Indonesia”[4]

Menyimak pernyataan Megawati dan tulisan Selamat Ginting di atas, maka kesimpulannya adalah bahwa kejatuhan Bung Karno setelah peristiwa G.30 S., itu adalah rekayasa Barat, yang tidak senang atas sikap Bung Karno sebagai anti neo kolonialisme (nekolim) AS dan Inggeris.  Penggulingan Bung Karno, disertai dengan tuduhan bahwa beliau adalah sosialis komunis merupakan fitnah dan kezaliman yang tiada taranya, naudzu billah.


[1] Hal ini diungkap kembali ketika Ibu Mega menerima PPAD (Persatuan Purnawirwasan Angkatan Darat) beraudiensi di Kantor DPP PDI Perjuangan, tanggal 12 Agustus 2011, seusai beliau mendampingi Bapak Taufieq Kiemas menerima anugerah Bintang Adipradana di Istana Merdeka pada hari itu juga.

[2] Megawati, Megawati Menjawab, Transkrip dialog dalam acara Kick Andy asuhan Andy F.Noya, Metro TV, tgl. 19 dan 26 Desember 2008, (Jakarta: PDI Perjuangan, 2009), h. 41-53.

[3]Selamat Ginting, Jakarta Punya Kudeta Pinochet Punya Junta, (Republika, Rabu 12 Oktober 2011), h. 23.

[4]Ibid.

FALSAFAH EKONOMI KERAKYATAN

Falsafah Ekonomi Kerakyatan (Mustadh`afin)

@Diambil dari buku Islam Rahmah Untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof. Dr.Hamka Haq

Salah satu asas terpenting dalam dunia ekonomi, seperti disinggung di atas ialah kemaslahatan umum.  Asas ini berkaitan dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang harus seimbang dan berpadu antara satu dengan lainnya.  Demikian pula keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban yang berkaitkan dengan aspek keadilan.

Aspek keseimbangan dan keadilan inilah yang menjadi salah satu hikmah syariah untuk memberikan perlindungan bagi hajat hidup orang banyak, terutama mereka yang tergolong ekonomi lemah (miskin dan melarat), lemah dari segi politik, lemah dari segi pendidikan, lemah dari segi pembelaan hukum, lemah dalam biaya kesehatan dan seterusnya.  Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan bermasyarakat, tak satu pun pihak yang menzalimi dan terzalimi.

Berikut, penulis ingin mengemukakan bagaimana pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi menurut Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh umat manusia sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).

Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati, misalnya usaha perdagangan, pertanian, peternakan, dan pertambangan.  Demikian pula sumber-sumber pendapatan lain meliputi gaji, jasa akuntan, dokter, seniman, budayawan, keahlian profesi dan sebagainya.    Apapun namanya sumber pendapatan yang wajib zakat itu, pada prinsipnya semua merupakan amanah dari ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami telah keluarkan dari bumi untuk kamu  (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

Adalah sebuah keadilan, ketika orang-orang berada itu mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha dan profesinya.  Khusus bagi kaum profesional, seperti guru (dosen), pegawai, dokter, kontraktor, akuntan dan lain-lain; syariah memandang mereka sebagai orang yang wajib zakat.  Mereka adalah wajib zakat demi keadilan, karena mereka lebih sejahtera ketimbang para petani dan peternak di desa yang adalah juga diwajibkan membayar zakat.  Alangkah tidak adilnya, andai kata hanya petani dan peternak di desa yang setiap harinya bekerja di bawah terik matahari, diterpa hujan, dan dengan hasil yang pas-pasan, diwajibkan membayar zakat, sementara para pekerja profesional tidak diwajibkan, padahal mereka lebih mudah memperoleh harta, dan dengan tingkat kehidupan yang jauh lebih makmur dan sejahtera.

Asas keadilan ini juga menjadi alasan Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Al-Islam wa al-Awdha` al-Iqtishadiyah, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh al-Zakah, untuk mewajibkan para pekerja profesional membayar zakat guna membantu kaum ekonomi lemah.[1]  Semua ini memperjelas, bahwa perintah berzakat dan berinfaq adalah pembelaan bagi kaum mustadh`afin (golongan lemah), yang disebabkan karena sejumlah faktor antara lain: faktor kemiskinan, faktor kebodohan dan faktor ketertindasan, sebagaimana tersirat dalam ayat berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ

Hanyasanya sedekah (zakat-zakat) itu, adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pekerja-pekerja zakat, para mu’allaf (yang dibujuk) hatinya, untuk membebaskan budak (orang tertindas), orang-orang yang berhutang (terzalimi), untuk jalan Allah dan para aktifis di jalan itu, sebagai sesuatu ketetapan dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Tawbah [9]: 60).

Pesan Ilahi di atas menunjukkan betapa pentingnya kepedulian terhadap kelompok ekonomi lemah (rakyat kecil).  Hal ini menjadi lebih penting lagi, mengingat Indonesia masih merupakan salah satu contoh tentang kemunduran ekonomi.  Kenyataan masih banyak warga bangsa yang bodoh dan miskin, terutama yang berdiam di pedesaan, adalah bukti yang tak terbantahkan.  Mereka mendambakan kebijakan, atau minimal kepedulian yang berpihak pada mereka, dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang telah lama dialaminya itu.  Hal ini merupakan pengamalan syariat Islam yang esensil di bidang ekonomi.  Seharusnya kita para penggagas dan aktifis syariah lebih mengutamakan hal seperti ini ketimbang berjuang untuk formalisasi tekstual syariah.

Bangsa dan negeri ini mendambakan kebjakan-kebijakan ekonomi yang mencerminkan filosofi pembelaan rakyat kecil secara konkret.  Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang berdampak bertambahnya angka kemiskinan adalah jelas melanggar syariat Islam.  Bahkan dalam Al-Qur’an, kebijakan seperti itu dipandang sebagai pendustaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ(1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ(2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(3)

Tahukah kamu (siapa) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (Q.S.Al-Ma`un [107]: 1 – 3).

Menelantarkan orang miskin saja, menurut Al-Qur’an adalah pendustaan agama, apatahlagi jika menambah jumlah orang-orang miskin.

Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk penerapan syariat Islam di bidang ekonomi, tanpa perundang-undangan syariah.  Misalnya, menyukseskan dan meningkatkan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.  Selain itu, semua agama juga mendorong peningkatan etos kerja sehingga rakyat tidak terbiasa mengemis dan menunggu bantuan.  Lebih utama lagi, agama mengamanahkan pada penguasa (pemerintah) agar memberi peluang usaha bagi bangkitnya kaum ekonomi lemah dan terwujudnya kesejahteraan rakyat secara luas.  Islam sangat menentang kebijakan ekonomi yang hanya memihak pada segelintir orang-orang kuat.  Apa yang sudah banyak disaksikan bahwa demi kepentingan orang-orang segelintir itu, lahirlah kezaliman penggusuran pedagang kecil, pemusnahan pasar tradisional, pembiaran kaum kapitalis di pasar moderen swalayan dan mall, dengan mengabaikan nasib kaum lemah (dhu`afa), adalah jelas bertentangan dengan syariah.

Tetapi jangan dilupa pula, bahwa masyarakat kita menjadi miskin adalah disebabkan oleh pola hidupnya sendiri yang cenderung malas, pemboros, bergaya konsumeris, yang menyebabkan mereka tidak dapat lepas dari kemiskinan kultural dan struktural.  Mereka memerlukan dorongan semangat kerja, bahwa agama lebih meridhai orang‑orang pekerja keras, yang tangannya berada di atas (suka memberi) ketimbang mereka yang tangannya di bawah (menunggu pemberian).  Dalam salah satu hadits Riwayat Al-Bukhariy, Rasulullah SAW menegaskan: Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Daud AS adalah makan dari hasil tangannya sendiri. [2]

Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah.  Itulah yang seharusnya menjadi falsafah hidup masyarakat, agar mereka tidak dimanjakan oleh sejumlah bantuan hibah sesaat.  Untuk membangun motifasi (etos) kerja di kalangan rakyat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tiap petani yang tanamannya dapat dinikmati oleh burung atau hewan ternak dan apalagi oleh manusia, akan dicatat sebagai sedekah baginya. [3]

Kemunduran ekonomi akan semakin lengkap dengan kebodohan masyarakat sendiri, sebab mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat demi kehidupannya.  Maka terasa perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan (keterampilan) tepat guna.  “Berilah kail, dan jangan hanya memberi ikan” adalah ungkapan jitu bagi solusi yang sistematis dan konseptual untuk perbaikan ekonomi bangsa.  Jangan pernah bemimpi untuk meningkatkan perekonomian bangsa, tanpa meningkatkan kualitas SDM warganya.  Sebab, kualitas SDM adalah faktor utama terbukanya peluang untuk berusaha secara mandiri dan terampil.

Adalah sangat ironis, bahwa di tengah tuntutan kebutuhan teknologi terapan untuk akselerasi ekonomi, sebahagian besar lembaga pendidikan berorientasi sepenuhnya pada ilmu normatif teoretis.  Padahal, untuk menggarap sumber daya alam yang luar biasa potensialnya di negeri ini, demi kesejahteraan ekonomi, masyarakat justru memerlukan ilmu-ilmu praksis dan aplikatif, atau tegasnya teknologi moderen yang tepat guna, dengan tenaga kerja yang handal profesional.  Pengetahuan normatif teoretis yang memang sangat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya bangsa harus diteruskan, namun budaya dan kepribadian akan hancur tergilas oleh kekuatan teknologi asing yang memaksakan kehendak atas bangsa yang sedang tak berdaya karena kebodohan.

Sebenarnya, teknologi tepat guna berbasis rakyat pernah dikembangkan oleh pesantren tempo doeloe, dipadu dengan pendidikan normatif keagamaan.  Dengan begitu, pesantren yang berhabitat di pedesaan sebagai lembaga pendidikan, juga merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, dengan seperangkat keahlian bertani dan beternak secara bersahaja.  Itulah sebabnya pesantren dapat bertahan dan berkembang tanpa subsidi sejak zaman penjajahan, karena kemampuan menggarap potensi yang ada di lingkungannya (sawah, ladang, ternak, tambak dan industri rumah tangga) yang bernilai ekonomi tinggi.  Di samping menjadi pendukung utama bagi lembaga pendidikannya, sekaligus juga memberi contoh kepada masyarakat di lingkungannya.  Maka, tidak salah jika dikatakan bahwa pesantren menjadi perintis penerapan syariah dalam wujud ekonomi kerakyatan.

Hanya sayangnya, sebahagian pesantren masa kini sudah kehilangan jati diri sebagai lembaga pengembang ekonomi rakyat pedesaan.  Mereka bahkan menunggu subsidi dan donatur dari luar, mengharapkan kunjungan dan hibah dari tokoh-tokoh tertentu.  Sebahagian besar pesantren moderen masa kini tidak lagi mementingkan penguasaan teknologi terapan, sebagaimana terlihat dalam kurikulumnya, dan ironisnya lebih mengandalkan proposal guna memperoleh bantuan dana dari luar.

Terlepas dari kenyataan tersebut, adalah tanggung jawab bersama bagi semua pranata keislaman untuk kembali memberdayakakan ekonomi rakyat di desa.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran syariah yang harus dicari solusinya.

Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum pemodal.


[1] Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Beyrut: Muassasat al-Risalah, 1413 H), Juz I, h. 511.

    [2]Teks hadits ini terdapat dalam Al‑Bukhariy, op. cit., Juz III, h. 163.

    [3]Lihat dalam ibid., h. 295.

FALSAFAH EKONOMI KERAKYATAN

Kaum Faqir-Miskin (Mustadh`afin) Setiap Tahun Berebut Zakat

Falsafah Ekonomi Kerakyatan (Mustadh`afin)

@Diambil dari buku Islam Rahmah Untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof. Dr.Hamka Haq

            Salah satu asas terpenting dalam dunia ekonomi Islam, ialah kemaslahatan umum.  Asas ini berkaitan dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang harus seimbang dan berpadu antara satu dengan lainnya.  Demikian pula keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban yang berkaitkan dengan aspek keadilan. 

            Aspek keseimbangan dan keadilan inilah yang menjadi salah satu hikmah syariah untuk memberikan perlindungan bagi hajat hidup orang banyak, terutama mereka yang tergolong ekonomi lemah (miskin dan melarat), lemah dari segi politik, lemah dari segi pendidikan, lemah dari segi pembelaan hukum, lemah dalam biaya kesehatan dan seterusnya.  Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan bermasyarakat, tak satu pun pihak yang menzalimi dan terzalimi.

            Berikut, penulis ingin mengemukakan bagaimana pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi menurut Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh umat manusia sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).

            Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati, misalnya usaha perdagangan, pertanian, peternakan, dan pertambangan.  Demikian pula sumber-sumber pendapatan lain meliputi gaji, jasa akuntan, dokter, seniman, budayawan, keahlian profesi dan sebagainya.    Apapun namanya sumber pendapatan yang wajib zakat itu, pada prinsipnya semua merupakan amanah dari ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

 

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami telah keluarkan dari bumi untuk kamu  (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

Adalah sebuah keadilan, ketika orang-orang berada itu mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha dan profesinya.  Khusus bagi kaum profesional, seperti guru (dosen), pegawai, dokter, kontraktor, akuntan dan lain-lain; syariah memandang mereka sebagai orang yang wajib zakat.  Mereka adalah wajib zakat demi keadilan, karena mereka lebih sejahtera ketimbang para petani dan peternak di desa yang adalah juga diwajibkan membayar zakat.  Alangkah tidak adilnya, andai kata hanya petani dan peternak di desa yang setiap harinya bekerja di bawah terik matahari, diterpa hujan, dan dengan hasil yang pas-pasan, diwajibkan membayar zakat, sementara para pekerja profesional tidak diwajibkan, padahal mereka lebih mudah memperoleh harta, dan dengan tingkat kehidupan yang jauh lebih makmur dan sejahtera.

Asas keadilan ini juga menjadi alasan Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Al-Islam wa al-Awdha` al-Iqtishadiyah, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh al-Zakah, untuk mewajibkan para pekerja profesional membayar zakat guna membantu kaum ekonomi lemah.[1]  Semua ini memperjelas, bahwa perintah berzakat dan berinfaq adalah pembelaan bagi kaum mustadh`afin (golongan lemah), yang disebabkan karena sejumlah faktor antara lain: faktor kemiskinan, faktor kebodohan dan faktor ketertindasan, sebagaimana tersirat dalam ayat berikut ini: 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ 

 

Hanyasanya sedekah (zakat-zakat) itu, adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pekerja-pekerja zakat, para mu’allaf (yang dibujuk) hatinya, untuk membebaskan budak (orang tertindas), orang-orang yang berhutang (terzalimi), untuk jalan Allah dan para aktifis di jalan itu, sebagai sesuatu ketetapan dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Tawbah [9]: 60).

Pesan Ilahi di atas menunjukkan betapa pentingnya kepedulian terhadap kelompok ekonomi lemah (rakyat kecil).  Hal ini menjadi lebih penting lagi, mengingat Indonesia masih merupakan salah satu contoh tentang kemunduran ekonomi.  Kenyataan masih banyak warga bangsa yang bodoh dan miskin, terutama yang berdiam di pedesaan, adalah bukti yang tak terbantahkan.  Mereka mendambakan kebijakan, atau minimal kepedulian yang berpihak pada mereka, dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang telah lama dialaminya itu.  Hal ini merupakan pengamalan syariat Islam yang esensil di bidang ekonomi.  Seharusnya kita para penggagas dan aktifis syariah lebih mengutamakan hal seperti ini ketimbang berjuang untuk formalisasi tekstual syariah. 

Bangsa dan negeri ini mendambakan kebjakan-kebijakan ekonomi yang mencerminkan filosofi pembelaan rakyat kecil secara konkret.  Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang berdampak bertambahnya angka kemiskinan adalah jelas melanggar syariat Islam.  Bahkan dalam Al-Qur’an, kebijakan seperti itu dipandang sebagai pendustaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ(1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ(2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(3)

 

Tahukah kamu (siapa) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (Q.S.Al-Ma`un [107]: 1 – 3).

Menelantarkan orang miskin saja, menurut Al-Qur’an adalah pendustaan agama, apatahlagi jika menambah jumlah orang-orang miskin.

Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk penerapan syariat Islam di bidang ekonomi, tanpa perundang-undangan syariah.  Misalnya, menyukseskan dan meningkatkan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.  Selain itu, semua agama juga mendorong peningkatan etos kerja sehingga rakyat tidak terbiasa mengemis dan menunggu bantuan.  Lebih utama lagi, agama mengamanahkan pada penguasa (pemerintah) agar memberi peluang usaha bagi bangkitnya kaum ekonomi lemah dan terwujudnya kesejahteraan rakyat secara luas.  Islam sangat menentang kebijakan ekonomi yang hanya memihak pada segelintir orang-orang kuat.  Apa yang sudah banyak disaksikan bahwa demi kepentingan orang-orang segelintir itu, lahirlah kezaliman penggusuran pedagang kecil, pemusnahan pasar tradisional, pembiaran kaum kapitalis di pasar moderen swalayan dan mall, dengan mengabaikan nasib kaum lemah (dhu`afa), adalah jelas bertentangan dengan syariah.

Tetapi jangan dilupa pula, bahwa masyarakat kita menjadi miskin adalah disebabkan oleh pola hidupnya sendiri yang cenderung malas, pemboros, bergaya konsumeris, yang menyebabkan mereka tidak dapat lepas dari kemiskinan kultural dan struktural.  Mereka memerlukan dorongan semangat kerja, bahwa agama lebih meridhai orang‑orang pekerja keras, yang tangannya berada di atas (suka memberi) ketimbang mereka yang tangannya di bawah (menunggu pemberian).  Dalam salah satu hadits Riwayat Al-Bukhariy, Rasulullah SAW menegaskan: Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Daud AS adalah makan dari hasil tangannya sendiri. [2]

            Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah.  Itulah yang seharusnya menjadi falsafah hidup masyarakat, agar mereka tidak dimanjakan oleh sejumlah bantuan hibah sesaat.  Untuk membangun motifasi (etos) kerja di kalangan rakyat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tiap petani yang tanamannya dapat dinikmati oleh burung atau hewan ternak dan apalagi oleh manusia, akan dicatat sebagai sedekah baginya. [3]

            Kemunduran ekonomi akan semakin lengkap dengan kebodohan masyarakat sendiri, sebab mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat demi kehidupannya.  Maka terasa perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan (keterampilan) tepat guna.  “Berilah kail, dan jangan hanya memberi ikan” adalah ungkapan jitu bagi solusi yang sistematis dan konseptual untuk perbaikan ekonomi bangsa.  Jangan pernah bemimpi untuk meningkatkan perekonomian bangsa, tanpa meningkatkan kualitas SDM warganya.  Sebab, kualitas SDM adalah faktor utama terbukanya peluang untuk berusaha secara mandiri dan terampil.

            Adalah sangat ironis, bahwa di tengah tuntutan kebutuhan teknologi terapan untuk akselerasi ekonomi, sebahagian besar lembaga pendidikan berorientasi sepenuhnya pada ilmu normatif teoretis.  Padahal, untuk menggarap sumber daya alam yang luar biasa potensialnya di negeri ini, demi kesejahteraan ekonomi, masyarakat justru memerlukan ilmu-ilmu praksis dan aplikatif, atau tegasnya teknologi moderen yang tepat guna, dengan tenaga kerja yang handal profesional.  Pengetahuan normatif teoretis yang memang sangat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya bangsa harus diteruskan, namun budaya dan kepribadian akan hancur tergilas oleh kekuatan teknologi asing yang memaksakan kehendak atas bangsa yang sedang tak berdaya karena kebodohan.

            Sebenarnya, teknologi tepat guna berbasis rakyat pernah dikembangkan oleh pesantren tempo doeloe, dipadu dengan pendidikan normatif keagamaan.  Dengan begitu, pesantren yang berhabitat di pedesaan sebagai lembaga pendidikan, juga merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, dengan seperangkat keahlian bertani dan beternak secara bersahaja.  Itulah sebabnya pesantren dapat bertahan dan berkembang tanpa subsidi sejak zaman penjajahan, karena kemampuan menggarap potensi yang ada di lingkungannya (sawah, ladang, ternak, tambak dan industri rumah tangga) yang bernilai ekonomi tinggi.  Di samping menjadi pendukung utama bagi lembaga pendidikannya, sekaligus juga memberi contoh kepada masyarakat di lingkungannya.  Maka, tidak salah jika dikatakan bahwa pesantren menjadi perintis penerapan syariah dalam wujud ekonomi kerakyatan.  

            Hanya sayangnya, sebahagian pesantren masa kini sudah kehilangan jati diri sebagai lembaga pengembang ekonomi rakyat pedesaan.  Mereka bahkan menunggu subsidi dan donatur dari luar, mengharapkan kunjungan dan hibah dari tokoh-tokoh tertentu.  Sebahagian besar pesantren moderen masa kini tidak lagi mementingkan penguasaan teknologi terapan, sebagaimana terlihat dalam kurikulumnya, dan ironisnya lebih mengandalkan proposal guna memperoleh bantuan dana dari luar.

            Terlepas dari kenyataan tersebut, adalah tanggung jawab bersama bagi semua pranata keislaman untuk kembali memberdayakakan ekonomi rakyat di desa.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran syariah yang harus dicari solusinya. 

            Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum pemodal.


[1] Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Beyrut: Muassasat al-Risalah, 1413 H), Juz I, h. 511.

    [2]Teks hadits ini terdapat dalam Al‑Bukhariy, op. cit., Juz III, h. 163.

    [3]Lihat dalam ibid., h. 295.