MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Ketiga, Masalah Sholat Arbain.  Selama ini berlaku anggapan bahwa setiap jamaah haji harus bersholat jamaah di Madinah sebanyak 40 kali (arbain) sebelum ke Makkah bagi jamaah gelombang pertama, dan sesudah berhaji di Makkah bagi jamaah gelombang kedua.  Sebenarnya “arbain” ini sah-sah saja bagi jamaah yang sehat dan mampu melaksanakannya, bahkan lebih dari itu pun tidak masalah.  Yang menjadi masalah, jika “arbain” itu dianggap keharusan atau dianggap sebagai rangkaian haji dan umrah, sehingga semua jamaah memaksakan dirinya untuk “arbain” walaupun kurang sehat, sehingga nanti kesehatannya semakin buruk dan jatuh sakit.  Tiada kaitan “arbain” dengan haji dan umrah, sehingga hanya jamaah Indonesia saja yang melakukan seperti itu.    Sejarah “arbain” dimulai ketika jamaah haji Indonesia masih menggunakan kapal laut, yang proses pergi-pulang sekitar empat bulan.  Mereka biasanya tinggal di Madinah sekitar 15 s.d. 20 hari menunggu keberangkatan ke Mekah atau menunggu pemulangan ke tanah air.  Untuk mengurangi kejenuhan jamaah, maka Syekh (sekarang Maktab) sangat bijaksana menghimbau mereka bersholat jamaah di Masjid Nabawi, minimal 40 kali, ketimbang mereka berkeliaran dan hanya sibuk belanja.  Mereka tidak sulit melaksanakan itu, karena cukup dengan dua kali atau tiga kali saja ke Masjid Nabawi, mereka bisa mencukupi 40 kali sholat jamaah.    Sangat beda dengan keadaan sekarang, yang proses perjaanan haji hanya sekitar 40 hari, sehingga masa unggu di Madinah maksimal 8 (delapan) hari, yang berdampak pada keharusan jamaah untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi full day selama delapan hari tanpa alpa sedikitpun.  Akibatna jamaah tidak punya waktu istirahat cukup, karena semua waktu habis untuk pergi pulang ke masjid, bahkan yang kurang kuat, harus menghabiskan separuh waktu di masjid, ketimbang pulang ke pemondokan.  Misalnya ia ke masjid Nbawi untuk sholat zhuhur, terus menunggu waktu ashar, maghrib dan isya sekalian, guna menghindari  repotnya pergi pulang antara masjid dan pemondokan.  Mereka yang merasa kuat tetap saja pergi pulang antara masjid dan pemondokannya lima kali sehari, yang walaupun lelah namun tdak merasa karena tingginya semangat beribadah.  Sementara yang memilih tinggal di masjid dikhawatirkan mngalami kekuragan gizi akibat keterlambatan makan siang atau mngkin tidak makan siang lagi, karena tinggal di masjid seharian.

Jadi untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jamaah secara prima, kebiasaan “arbain” hendaknya tidak menjadi doktrin keharusan.  Ckup dibiarkan saja sesuai kemampuan jamaah masing-masig tanpa mengintimidasi atau menakut-nakuti bahwa haji dan umarhnya tidak sah atau tidak afdhol jika tidak cukup “arbain”.

Keempat, Masalah Miqat.  Miqat artinya waktu efektif berlakunya ritual (nusuk) untuk haji dan umrah, baik dari segi waktu itu sendiri (miqat zamani) maupun dari segi tempat memulai (miqat makani).  Yang sering menjadi krusial adalah miqat makani, yaitu tempat berihram di Bi`ir Ali bagi jamaah gelombang pertama yang langsung ke Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi jamaah gelombang kedua yang langsung ke Mekah.  Selama ini, miqat makani dipahami sebagai batas awal mulainya niat dan ihram, padahal miqat tersebut dimaksudkan sebagai batas awal terlasananya ritual (nusuk) haji dan umrah.  Aadapun niat, miqat adalah batas akhir berniat, artinya jamaah diharuskan berniat dan berihram selambat-lambatnya ketika sampai miqat itu, artinya jamaah boleh saja berniat dan berihram sebelum sampai ke miqat itu.   Jadi, niat dan ihram yang dilakukan oleh sebahagian jamaah, sejak dari hotelnya di kota Madinah itu sudah sah niat ihramnya, dan sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umrah.  Soal apakah mereka sempat atau idak lagi mampir di miqat Bi`ir Ali, niat haji atau umrahnya tetap dipandang sah, karena mereka dalam keadaan niat ketika melewati Bi`ir Ali.

Kelima, persoalan Mina Jadid.  Mina Jadid adalah wilayah yang tadinya masih di luar Mina asli, namun karena jumlah jamaah yang semakin banyak, sudah diperkirakan mencapai 4 (empat) jutaan yang mustahil dapat tertampung di Mina asli, maka Ulama Saudi menfatwakan bolehnya memperluas wilayah Mina dengan membangun perkemahan di wilayah baru yang disebut Mina Jadid (Mina Baru).   Sebenarnya persoalan seperti ini sudah ada sejak awal tahun 1980-an, yakni ketika jamaah Indonesia ditempatkan di luar Mina asli, yaitu di Haratullisan, yang ada di balik gunung Mina, dan menuju ke sana harus melalui terowongan.  Mulanya sebagian ulama kita menolak, karena memandang bukan Mina lagi, dan jamaah yang bermalam di sana pada masa pelontaran jamrah, otomatis wajib bayar dam.   Pada tahun 1993, MUI Sulawesi Selaan mengadakan mudzakarah menyangkut Haratullisan itu.  Seorang ulama besar sesepuh ulama Seul-Sel, AGH  Muhammad Abduh Pabbaja, memberi fatwa singkat dan pamungkas.  Kata beliau: Mina ka al-rahimi, idza Dhaqa ittasa`a  (Mina itu seperti rahim, jika sempit pasti akan menjadi luas).  Artinya Haratullisan itu dianggap sebagai perluasan wilayah yang otomatis masuk wilayah Mina, dan para jamaah tidak wajib bayar dam.  Saya yakin, fatwa Pabbaja tersebut dapat menjadi rujukan solusi kasus Mina Jadid ini, agar sekarang para jamaah yakin untuk menginap di sana, tnpa harus bayar dam lagi, karena Mina Jadid adalah sudah menjadi wilayah Mina.

Untuk memperkuat pandangan tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa sekarang lokasi-lokasi ibadah yang penting sudah mengalami perluasan.  Ada yang diperluas secara vertikal, seperti tempat sa`iy dan thowaf yang kini sudah berlantai tiga, dan ada yang diperluas horisontal seperti Mina dan menyusul bukit Arafah.  Kalau semua jamaah sudah merasa sah thowaf dan sa`iy di lantai dua dan tiga di Masjidil Haram, maka seharusnya harus merasa sah untuk menginap di Haratullisan dan Mina Jadid.   Wallahu a`lam bi al-showab.

 

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (1)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA

Dalam pemantauan haji tahun ini (2016) ada sejumlah masalah yang harus dicari solsinya.  Antara lain adalah kasus paspor dan visa palsu, kasus badal haji, masalah sholat jamaah empat puluh kali (arbain) di Madinah, masala Miqat dan masalah Mina Jadid.  Berikut ini kita coba jelaskan.

Pertama: Kasus Paspor dan Visa palsu.  Perlu diketahui bahwa  perkembangan zaman membawa perubahan makna syarat wajib haji.  Misalnya syarat wajib haji adalah istithoah (kemampuan).   Dahulu, para fuqaha sepakat bahwa istithoah adalah bermakna kemampuan biaya perjalanan, bekal dan biaya hidup keluarga yang ditinggal.   Mengapa? Karena faktor utama yang menentukan perjalanan waktu itu adalah ongkos perjalanan, maka dimaknai bahwa titik utama istithoah (kemampuan) adalah kemampuan membiayai perjalanan.   Di zaman moderen, muncul faktor baru yang paling menentukan perjanalan itu, yakni paspor dan visa.   Sebesar apapun dana itu, tidak punya arti apa-apa jika tidak memperoleh paspor dan visa.  Dengan demikian,paspor dan visa menjadi bahagian terpenting dari istithoah, menggeser posisi dana.  Jika seseorang akan menunaikan haji, wajib menyiapkan dana yang halal, maka otomatis ia pun wajib menyiapkan paspor dan visa yang halal. Dengan kata lain, ber-haji dengan paspor palsu dan visa palsu membuat hajinya terlaksana dengan usaha yang tidak halal, karena mencuri hak-haknya negara.   Dalam hadits dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bazzar dan Thabrani dalam kitab Majma` al-Zawaid, disebutkan bahwa, orang yang berhaji dengan usaha yang tidak halal, ketika ia berhaji dan membaca Labbaik Allahumma Labbaik, maka jawaban dari Malaikat dari langit: La Labbaik laka, wa la sa`dayka, kasbuka ha ram, wa zaduka haram, warahilatuka haram, irji` ma`juran wa absyir bima yasu’uka (Malaikat memnyeru dari langit: Tidak ada labbaik bagum dan tiada salam baagia untukmu, usaha mu untuk haji haram, bekalmu haram, perjalananmu haram; kembalilah dengan ongkos kerugianmu, dan gembiralah dengan keburukan yang menimpamu”). Jadi barang siapa yang naik haji degan sengaja membuat paspor dan visa palsu, berdasarkan hadits tersebut, hajinya tidak diterima oleh Allah SWT.  Paspor dan visa adalah dokumen yang dibuat sebagai hak-hak negara, sehingga memalsukan dokumen sama halnya mencuri hak-hak negara.

Kedua, Kasus Badal Haji. Akhir-ahir ini Kementerian Agama menerapkan kebijakan badal haji untuk jemaah haji yang wafat di Saudi sebelum sempat menunaikan haji, yaitu dengan membiayai seseorang untuk melakanakan hajinya, dengan maksud jamaah haji yang wafat itu akan mendapatkan pahala haji.  Seingat saya kebijakan pernah ada kebijakan sebelumnya (era 1990an ke bawah), yang asngat bagus, pro rakyat, yakni mengembalikan ongkos haji (BPIH) yang bersangkutan dan dapat digantikan oleh ahli warisnya pada tahun berikutnya.  Kebijakan itu sangat pro rakyat, karena pengmbalian biaya haji itu dipandang sebagai “santunan” yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk nik haji tahun berikutnya..  Sementara itu, badal haji bagi yang wafat, sama sekali tidak punya dalil syariat, bahkan bertentangan dengan syariat Islam.  Dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa, ayat 100 jelas-jelas menyebut bahwa orang yang wafat dalam perjalanan (hijrah) untuk menunaikan ajaran Allah dan Rasulnya nisaya telah disiapkan pahala oleh Allah SWT, dngn kata lain, tidak perlu badal lagi.  Badal seperti itu hanya buang-buang ongkos tanpa manfaat sama sekali.   Jadi, kita berharap agar Kementerian Agama kembali pada kebijakan lama dengan mengembalikan ongkos haji (BPIH) ke ali waris jamaah haji yang wafat di tanah suci sebelummenunaikan haji, dan meninggalkan kebjakan badal yang menyesatkan dan merugikan umat. Wallahu A`lam bi al-Showab

(bersambung ke bagian dua).

 

MASJID RUMAH KETENANGAN DAN KEDAMAIAN

Menyikapi Peristiwa Tanjung Balai (29-30 Juli 2016), maka artikel berikut (14 Juli 2015) diposting kembali dengan tambahan pada bagian akhir tulisan, mengingat isinya sangat aktual dan relevan, sbb.:

Sehubungan dengan adanya pernyataan Bapa HM Jusuf Kallah Wakil Presiden RI soal perlunya mengurangi durasi dan volume suara pengajian dari corong (load speaker) masjid beberapa waktu yang lalu, maka penulis akan menurunkan kutipan dai Buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA,  karya Prof. DR. Hamka Haq, MA, terbit I, 2009 dan terbit II, 2015, sebagai dukungan atas pernyataan beliau,

MASJID, RUMAH KETENANGAN DAN KEDAMAIAN

Masjid adalah rumah ibadah Islam, untuk keperluan shalat jamaah khususnya shalat Jum’at, sebab tanpa masjid shalat Jum`at tak mungkin terlaksana dengan baik. Masjid adalah rumah ibadah yang multi dimensional, tidak hanya untuk shalat, tetapi juga untuk persoalan duniawi dan kemanusiaan. Ia menjadi tempat bermusyawarah bagi umat, dan tempat berdialog antara rakyat dan pemimpin. Itulah hikmahnya, sehingga ketika berhijrah, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid di Quba sebelum memasuki kota Yatsrib (Madinah).

Sebagai rumah ibadah, Masjid terbuka untuk semua Muslim, tanpa mengenal perbedaan suku, kebangsaan, bahasa dan adat istiadat, dan strata sosialnya, bahkan tidak mengenal aliran-aliran. Fungsi tersebut jauh lebih penting dari bangunan masjid itu sendiri. Oleh karenanya, anjuran untuk membangun masjid adalah lebih ditujukan pada berfungsinya masjid sebagai pemersatu umat untuk kedamaian. ([1]Lihat dalam Al-Qurthubiy, Tafsir al-Qurthubiy Juz’ VIII, h. 253-254; keterangan di bawah ayat Q.S. al-Tawbah (9): 107 dan 108.)

Masjid yang sengaja dibangun untuk memecah belah umat, disebut dalam Al-Qur’an sebagai masjid dhirar, karena orang yang membangunnya bermaksud untuk menciptakan kemudharatan (pada orang-orang mu’min), untuk kekafiran dan perpecahan antara orang-orang mu’min” (alladzina ‘ttakhadzu masjida(n) dhirara, wa kufra wa tafriqa bayn al-mu’mininQ.S.al-Tawbah, [9]: 107).

Ayat tersebut turun menyangkut Bani Ghanam yang mendirikan masjid baru untuk menandingi saudara-saudara mereka dari Banu Amr yang telah mensyiarkan masjid Quba. Berdirinya masjid Bani Ghanam jelas akan mengurangi jamaah masjid Quba, sebagai bentuk persaingan tidak sehat. Ketika Rasulullah bersiap memenuhi undangan Banu Ghanam itu, turunlah ayat di atas sebagai teguran. Ayat tersebut menilai masjid Bani Ghanam sebagai masjid dhirar, yang bertujuan untuk memecah belah umat. Rasulullah SAW pun lalu memerintahkan sahabat-sahabatnya (Malik bin Dahsyam Cs) untuk segera meruntuhkan dan membakar masjid itu dengan bersabda: “inthaliqu ila hadza al-masjidi al-zhalimi ahluhu faahdimuhu wa ahriquhu” (Pergilah kalian ke masjid yang penghuninya zalim ini, hancurkan dan bakarlah masjid itu – Tafsir al-Qurthubiy)).

Berdasarkan itulah, sebahagian besar ulama termasuk Imam Malik dan Al-Syafi`iy tidak membenarkan adanya dua masjid dalam satu kampung yang penduduknya masih satu jamaah. Bahkan mereka tidak membenarkan ada dua jamaah yang berbeda dalam satu masjid dengan masing-masing imam yang berbeda pula. Maka dalam suatu kota, diharuskan hanya ada satu masjid untuk shalat Jum`at, kecuali jika kapasitasnya sudah tidak dapat menampung semua jamaah, maka perlu dibangun masjid baru, sepanjang tidak mengganggu masjid yang pertama tadi. Larangan untuk bershalat dalam suatu Masjid yang dapat mengakibatkan perpecahan adalah ayat berikut:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Janganlah kamu bershalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bershalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih (Q.S. Al-Tawbah [9]: 108 ).

Dalam hadits riwayat Bukhari juga dijelaskan bahwa sebenarnya, jika hanya untuk keperluan beribadah saja, bukan untuk persatuan, maka Rasulullah SAW tidak akan membangun masjid. Hal ini karena semua tempat di muka bumi dapat menjadi ruang untuk beribadah. Beliau menyatakan bahwa salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya, ialah dijadikannya muka bumi sebagai masjid (tempat bersujud), sebagai sabdanya: “wa jui`lat liy al-ardh masjida(n) wa thahura, wa ayuuma rajuli(n) min ummatiy adrakathu al-shalatu falyushalli”(Dan dijadikan bagiku muka bumi sebagai masjid dan alat bersuci, maka di manapun seseorang dari umatku tiba waktu shalat, hendaklah ia bershalat – Shahih al-Bukhariy, Juz I, h. 128.).

Persaudaraan yang terbina dari masjid tidak terbatas hanya untuk sesama Muslim, tetapi juga dengan umat agama lain. Karena itu, suasana ketenangan di dalam dan sekitar masjid harus terpelihara sehingga betul-betul mencerminkan rasa damai untuk semua.

Demi kekhusyukan beribadah, maka setiap orang dituntut menjaga ketenangan di dalam masjid; tidak dibolehkan mengeraskan suara karena dapat mengganggu keheningan ibadah orang lain. Bahkan membaca ayat-ayat Al-Qur’an pun dengan suara keras juga dilarang, karena dapat menimbulkan gangguan.   Salah satu hadits dari Ibn Umar riwayat Imam Ahmad, menyebut bahwa suatu ketika Rasulullah mendapati sahabatnya melakukan shalat dengan suara keras dalam masjid. Maka Rasulullah menegur: “Jangan sebahagian kamu mengeraskan (mengganggu) sebahagian lainnya dengan bacaan (Al-Qur’an) dalam shalat” (wa la yajhar ba`dhukum `an ba`dh bi ‘l-qiraah fi al-shalah). Lihat dalam Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, (Juz 2, h. 36 & 67. Teks hadits ini dikutip pula secara lengkap oleh Sayyid Sabiq, dalam Fiqh al-Sunnah, Jilid I, h. 221).

Dari sumber yang sama, diriwayatkan oleh Abu Sa`id al-Khudriy, bahwa ketika Rasulullah SAW beritikaf dalam masjid, beliau mendengar sahabat-sahabatnya membaca Al-Qur’an dengan suara keras, maka beliau pun membuka tabirnya dan menegur dengan bersabda: “Ketahuilah bahwa setiap kamu bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebahagian kamu mengganggu yang lainnya dan janganlah sebahagian kamu meninggikan suaranya atas yang lainnya ketika membaca Al-Qur’an”. (lihat pada sumber yang bsama)

Adalah pesan moral yang maha penting dari kandungan riwayat-riwayat di atas, yakni kita perlu mengatur ulang, kalau tidak menghentikan sama sekali, tradisi mengeraskan suara pengajian Al-Qur’an yang saling bersahutan lewat menara–menara masjid setiap menjelang waktu shalat. Setidaknya perlu dicari solusinya, sehingga masjid menjadi rumah ibadah yang rahmatan lil-alamin, tidak saling mengganggu, dan tidak juga mengganggu ketenangan dan kemaslahatan hidup orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang beragama lain.

Sebenarnya, cara membaca Al-Qur’an dan berdoa yang dianjurkan syariah ialah dengan suara yang lembut, bukan suara yang keras, dan tidak harus didengar oleh semua orang apalagi mengganggu orang lain.

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

Berdo`alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(55) Dan janganlah kamu merusak (mengganggu) di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (bertakwa)) penuh harapan (kepada-Nya). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S.al-A`raf [7]: 55-56).

Hal tersebut penulis kemukakan karena tradisi pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an melalui corong menara masjid menjelang shalat itu sebenarnya tidak bersumber dari tradisi Rasulullah dan shahabat. Kebiasaan tersebut lahir belakangan sebagai tradisi baru di Indonesia, yang seharusnya disesuaikan pula dengan tatakrama kultur keindonesiaan secara umum.

Bangun Komunikasi Saling Menghargai

Dalam setahun ini, ada dua peristiwa menyangkut rumah ibadah di negeri ini telah mencoreng luhurnya keramah-tamahan bangsa Indonesia, yakni peristiwa pembakaran Masjid di Tolikara Papua (2015) dan pembakaan Vihara atau Kelenteng di Tanjung Balai Sumatera (2016). Peristiwa tersebut dan semacamnya tidak akan pernah terjadi andai kata masing-masing umat beragama membangun komunikasi yang ramah dan saling menghargai.   Persoalan pengeras suara yang mengganggu, dan tidak sesuai dengan nilai Islam rahmah,  sebenarnya dapat dikomuniasikan dengan baik, duduk bersama dalam Forum Kerjasama Umat Beragama (FKUB), bukan dengan jalan langsung bertindak dan merusak. Tindakan merusak rumah ibadah mencerminkan buruknya komunikasi di kalangan umat beragama, padahal semua persoalan dapat diselesaikan dengan aman dan nyaman sekiranya para petinggi umat beragama setempat duduk bersama menyelesaikan semua persoalan dengan lembut tanpa kekerasan.

Sama halnya juga di Tanjung Balai, peristiwa pembakaran Vihara menjadi bukti buruknya hubungan antar-umat beragama setempat. Dalam situasi yang buruk itu, meskipun tampak adem ayem, terseimpan rasa tak senang dan kecurigaan yang sangat peka. Dalam suasana seperti itu, sebuah niat baik memberi teguran terhadap kerasnya suara adzan di masjid, karuan saja justru dijawab dengan amarah. Amarah itu pun semakin melua-luap jika terhembus angin hasutan lewat medsos. Buruknya komunikasi itu menunjukkan kinerja FKUB selama ini hanya seremonial tingkat tinggi, tidak tersosialisasi di kalangan umat. Kementerian agama dan seluruh pihak yang terkait juga tampaknya melepas tanggung jawab, semua diserahkannya ke FKUB yang tidak berakar itu.   Wallahu a’lam bi al-shawab.

TRAGEDI 27 JULI DAN IKON REFORMASI

TRAGEDI 27 JULI, DAN IKON REFORMASI

Oleh: Hamka Haq

Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai, dengan menggabung semua partai Islam menjadi satu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan semua partai nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Golkar yang waktu itu enggan menamai diri sebagai partai, tetap berdiri sendiri sebagai partai penguasa, sehingga kekuatan politik pun menjadi tiga kubu. Maka, pada tahun 1986 Megawati Soekarnoputri kemudian aktif sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Dengan mewarisi kharisma sang ayah, didampingi Bapak Taufiq Kiemas, karir politik Megawati terbilang melesat. Ia dengan mudah memperoleh dukungan, dan hanya butuh waktu satu tahun untuk menjadi anggota DPR RI, hasil Pemilu 1987.

Berkat kharisma itu pula, maka dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi (defakto) sebagai Ketua Umum PDI, menggantikan Soerjadi.   Kemudian pada Munas PDI di Jakarta tahun 1994 ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998. Tentu saja, pemerintah Orde Baru tidak senang dengan tampilnya Megawati memimpin PDI, sebab pelan tapi pasti, ia akan merupakan ikon politik yang bisa menghambat langgengnya kekuasaan Orde Baru. Di balik dari kekhawatiran itu, keluarga Pak Harto pernah mengundang Megawati bersilaturahim ke rumah kediaman di Jl. Cendana.

Orde Baru kemudian melancarkan upaya mendongkel Megawati. Pemerintah merekayasa Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, dengan tujuan memilih kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Megawati tentu saja tidak mengakui Kongres Medan dan tidak menerima pendongkelan dirinya. Sebagai Ketua Umum PDI yang sah, maka selayaknyalah kantor partai tetap dikuasai oleh pihak Megawati. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru berupaya merebut secara paksa kantor tersebut yang terletak di Jalan Diponegoro. Akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 27 Juli 1996 (20 tahun yang lalu), atas dukungan penuh rezim Orde Baru, kelompok Soerjadi berhasil merebut kantor DPP PDI dari pendukung setia Megawati.

Aksi penyerangan yang dikenal sebagai tragedi 27 Juli itu menyebabkan puluhan pendukung Mega (PDI ProMeg) menjadi korban (tewas). Mereka yang lolos dari maut, dikejar dan ditangkap kemudian dimasukkan dalam penjara. Karuan saja, hal itu menuai protes luar biasa ditandai demonstrasi besar-besaran pengikut setia ProMeg. Seiring dengan gerakan protes itu, sadar atau tidak, nama Megawati telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Dari sanalah spirit reformasi mulai meluap, sampai akhirnya Soeharto lengser dari kekuasaannya di bulan Mei 1998. Dikatakan demikian karena pada saat tokoh-tokoh lainnya tak punya nyali berhadapan dengan Pak Harto, rezim kuat Orde Baru selama 32 tahun itu, tampillah Megawati perempuan yang tak banyak bicara meretas jalan reformasi untuk demokrasi.

Menjelang dan sesudah terjadinya tragedi 27 Juli itu, tidak hanya massa Pro Mega, tetapi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, dengan segala jenis profesi, sampai pada mahasiswa dengan semangat meluap-luap bersatu melawan Orde Baru. Gumpalan amarah masyarakat dan luapan semangat kebangkitan itu, sungguh telah membawa Megawati pada posisi senteral sejarah sebagai simbol perlawanan untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini.

Tragedi 27 Juli di balik bayang-bayang ketokohan Megawati, benar-benar menjadi momentum perlawanan rakyat terhadap Orde Baru. Dukungan dari wong cilik, bersama simpatisan PDI ProMeg mengalir deras memperkuat barisan Megawati melawan Orde Baru. Mereka ramai-ramai meninggalkan Soerjadi. Hal ini terlihat pada pemilu 1997, ternyata perolehan suara PDI merosot tajam, lantaran Megawati menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya untuk PDI Soerjadi.

Pada tahun 1998 terjadi gerakan reformasi, ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Secara sepintas, kita menyaksikan gerakan reformasi bergulir dari kalangan kampus dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Tampil mencolok dalam gerakan ini adalah Pak Amin Rais, yang rajin turun ke lapangan bersama dengan massa demonstran. Namun, harus diingat bahwa semangat ideologis yang mendorong gerakan reformasi di kalangan kampus itu ialah bangkitnya perlawanan rakyat terhadap kezaliman politik yang dilakukan Rezim Orde Baru atas PDI pimpinan Negawati. Ibaratnya, Megawati adalah roh gerakan reformasi, sementara Pak Amin Rais adalah penggeraknya secara fisik, disupport oleh K.H.Abdurahman Wahid sebagai pemimpin kaum santri. Tiga tokoh tersebut tercatat sebagai ikon-ikon utama gerakan reformasi yang tak mungkin dilupakan oleh sejarah.