BUNG KARNO, MUHAMMADIYAH DAN NU

Oleh: Hamka Haq
Bung Karno adalah sosok pemikir dan pejuang. Sebagai pemikir, ia menganut garis kemerdekaan berpikir, dan dari sana pula ia menggagas kemerdekaan politik dan ekonomi dari kekuasaan penjajah. Sebagai seorang intelektual yang berpikir bebas, ia dekat dengan aktifis Muhammadiyah. Sewaktu muda, ia kagum terhadap K.H. Ahmad Dahlan yang mengumandangkan kebebasan berijtihad, dan dakwah nya untuk membebaskan umat dari khurafat dan bid’ah. Dan akhirnya, setelah dewasa Bung Karno menyatakan diri sebagai warga Muhammadiyah, dan minta agar ketika mati kelak, jasadnya dibungkus dengan panji Muhammdiyah. Ia pernah menjadi aktifis Muhammadiyah bidang Pendidikan, dan menjadi guru Sekolah Muhammadiyah di Bengkulu, di sana pula ia kawin dengan putri tokoh Muhammadiyah Hasan Din, bernama Fatmawati, yang juga muridnya di sekolah itu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Prof.Dr. Din Syamsuddin, mengungkap kedekatan Bung Karno dengan Muhammadiyah, pada kesempatan memberi tawshiyah 100 hari wafatnya Bapak Taufiq Kiemas, di rumah duka Jl. Teuku Umar.
Selaku pengatur acara, pada kesempatan itu, saya menambahkan bahwa Bung Karno tidak hanya dekat dengan Muhammadiyah, tetapi juga dekat dengan Nahdhatul Ulama (NU). Saking dekatnya dengan NU, Bung Karno mendapat gelar Waliyul ‘Amri Dharuriy bi al-Syawkah (Pemimpin Pemeritahan yang berkuasa dan wajib ditaati). Salah satu sumber menyebutkan bahwa pemberian gelar tersebut didasari oleh pemikiran fikih kaum ulama, bahwa setiap wali (orang tua), seyogyanya mengawinkan anak perempuannya secara langsung. Namun kenyataannya, karena tingkat pengetahuan masyarakat kita masih sangat terbatas, maka hampir semua orang tua (wali) mewakilkan (menyerahkan / menguasakan) ijab kabul pernikahan puterinya kepada penghulu atau petugas KUA Kecamatan. Dalam fikih ditentukan bahwa yang berhak menerima penyerahan kewalian seperti itu, atau wali bagi perempuan yang tidak punya wali ada di tangan sultan (man la waliya laha, fa al-sulthanu waliyun). Maka bagi ulama NU, agar perwnyerahan kewalian itu sah, maka seharusnya penghulu atau petugas KUA menjadi perpanjangan tangan dari Sultan (Khalifah) atau waliyu al-Amri, dalam hal ini pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soekarno waktu itu. Maka NU pun dalam Muktamarnya tahun 1949 menyepakati menobatkan Presiden Soekarno menjadi Waliy al-‘Amri.

Pada bahagian lain, ketika Negara menghadapi agresi pihak Sekutu yang ingin mengembalikan Indonesia ke dalam jajahan Belanda, NU pun memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bung Karno untuk mempertahankan kemerdekaan, derngan keluarnya Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 di bawah komando pendiri NU Syekh K.H. Hasyim Asy`ari, yang mewajibkan segenap umat Islam Indonesia, khususnya warga NU untuk mengangkat senjata melawan Sekutu. Puncaknya terjadi ketika masyarakat Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya melakukan perlawanan sengit di bawah pimpinan Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945, derngan seruan Allahu Akbar yang menggema secara heroik di kota tersebut.
Kedekatan Bung Karno dengan dua ormas terbesar Islam tersebut di atas kembali menjadi perbincangan dalam Diskusi Bedah Buku Soekarno dan NU, titik Temu Nasionalisme (karya Zainal Abidin Amir dan Imam Anshori Soleh. Bertindak sebagai Narasumber adalah Dr. A.M. Hendropriyono (mantan Kepala BIN), Dr.K.H. As’ad Said Ali (Wakil Ketua Umum PBNU), Asvi Warman Adam (Peneliti Senior LIPI), dan Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA (Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia).