TAUFIQ KIEMAS, SOSOK NEGARAWAN

Taufiq Kiemas, Sosok Negarawan dan Sang Motivator, bersama Presiden V RI Hj.Megawati Soekarnoputri

Taufiq Kiemas, Sosok Negarawan dan Sang Motivator, bersama Presiden V RI Hj.Megawati Soekarnoputri

Sebagai Penghargaan dan kenangan pada almarhum  Bapak Taufiq Kiemas, berikut ini diposting salah satu bagian dari buku MENGABDI BANGSA BERSAMA PRESIDEN MEGAWATI, karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA (terbitan Baitul Muslimin Press, 2012), h. 199-213

Taufiq Kiemas, Sang Motivator

“… ternyata Taufiq Kiemas bukan seorang penggerak yang mendompleng istrinya, lalu menyetir istri dari belakang. Tapi, dia adalah seorang yang memang punya kapabilitas memberi inspirasi kepada sang presiden”. (Try Sutrisno)

Berbicara soal kepemimpinan dan karir politik Ibu Megawati, tidaklah mungkin tanpa melihat peran penting suami dan teman seperjuangannya, H. Muhammad Taufiq Kiemas.  Mulanya, banyak orang memberikan penilaian pada Pak Taufiq, sebagai: “pemain di belakang layar” –  the man behind the scene, istilah yang rentan disalah-pahami.  Jangan sampai beliau dipandang sebagai tokoh yang kapasitasnya memang hanya bermain di belakang layar, tanpa kemampuan tampil kepermukaan interaksi politik.  Buktinya, Pak Taufiq berhasil menjadi Ketua MPR RI, yang di tangannyalah MPR RI begitu piawai dan berwibawa atas semua lembaga negara lainnya.

Pak Taufiq memang merupakan seorang tokoh fenomenal yang menyertai Megawati dalam memimpin bangsa. Beliau menjadi fenomenal, karena kepiawaiannya dalam memainkan manuver politik dan mengartikulasi-kan pandangan-pandangannya disesuaikan dengan posisi beliau sejak duduk sebagai Dewan Pertimbangan Pusat partai atau sebagai the first gentleman-ketika Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden.

Ketika semula menyadari bahwa Ibu Megawati sebenarnya punya potensi yang tidak terwadahi, maka Pak Taufiq memotivasinya dengan mengatakan:  “You itu punya bakat dan punya kemampuan. Percayalah. Kalau tidak, untuk apa saya membawamu bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia.” Sebuah ajakan sang suami yang kemudian dilakoni oleh sang istri dengan mendaftar menjadi anggota PDI di tahun 1987.[1]  Padahal, menurut Sabam Sirait, permintaan agar keluarga Bung Karno masuk PDI sebenarnya sudah sejak lama, yaitu sejak terjadi fusi partai 1973.  Namun baru kesampaian ketika Taufiq jadi bagian dari keluarga Bung Karno.  Taufiq banyak berperan dalam mendorong Mega.[2]

Soerjadi sendiri sebagai Ketua PDI waktu itu meragukan bakat politik Ibu Mega.  Maka ketika nama Megawati disodorkan oleh Pak Taufiq, Pak Soerjadi minta bertemu langsung dengan Ibu Mega, sebab katanya: “saya ingin meyakinkan diri saya bahwa benar Mbak Mega mau dan bukan semata-mata karena keinginan Mas Taufiq.  Ternyata Mbak Mega memang mau”.[3]

Alasan Pak Taufiq memotivasi Ibu Mega adalah karena menurut pengamatannya, sebahagian besar rakyat kecil atau kaum marhaen itu, masih sangat mendambakan kepemimpinan dari keluarga Bung Karno.  Karena itu pula, dalam memberikan motivasi, Pak Taufq tak dapat melepaskan diri dari kecintaan pada Bung Karno.  Beliau memang seorang pengagum Bung Karno dan menjadi Soekarnoisme tulen, apalagi telah menjadi bahagian dari keluarga Bung Karno; maka manuver politik yang dimainkannya selalu mengacu pada paham nasionalisme dan marhaenisme.  Ia pun menyadari bahwa keluarga Bung Karno ditakdirkan untuk menjadi pejuang-pejuang demokrasi dan nasionalisme.

Karena itu, meskipun sejak awal kapasitas Pak Taufiq memungkinkan untuk tampil sendiri sebagai pemimpin partai, namun ia tidak melakukannya, sebab baginya, Ibu Mega sebagai putri Bung Karno telah ditakdirkan untuk posisi itu.  Ketika beliau ditanya oleh Pak Syafii Maarif, mengapa dia dan Megawati tidak bergantian saja maju menjadi Presiden?; Pak Taufiq konsisten, dia selalu mengarah pada Megawati, bukan kepada dirinya.  Tentu saja yang menjadi pertimbangan adalah darah Bung Karno yang mengalir di tubuh Ibu Mega, bukan di tubuh dirinya”.[4]

Peran Pak Taufiq sebagai motivator tampak secara monumental ketika dapat mendorong Megawati menerima ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Mathori Abdul Jalil untuk bersedia menjadi Wakil Presiden mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sudah resmi dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI ke IV.  Mulanya Ibu Mega menolak, karena Kongres PDI Perjuangan di Solo menugaskannya untuk menjadi Presiden, bukan Wakil Presiden. Namun, kepiawaian Pak Taufiq dalam hal memotivasi, maka akhirnya Ibu Mega bersedia menjadi Wakil Presiden RI. Periode 1999-2004.

Sebagai motivator yang baik, Pak Taufiq tidak menggurui apalagi mendikte Ibu Mega dalam kepemimpinan partai, selain sebatas memberi saran.  Juga, Pak Taufiq mampu meredam emosi ketika berhadapan dengan lawan-lawan politiknya, bahkan ia tidak memandang mereka sebagai musuh, justru ia berusaha mendekati dan merangkulnya.   Ketika Ibu Mega dihantam karena dipandang bersama-sama tokoh lain “menjatuhkan” Gus Dur, Pak Taufiq malah sowan ke Gus Dur dan mencium tangannya.  Langkah yang begitu berani lahir dari prinsip Pak Taufiq: “Kita ndak boleh marah”.[5]  Sikap itu pula yang diperlihatkan ketika Ibu Mega tidak terpilih dalam Pilpres 2004, bukannya memberi saran untuk memboikot hasil Pemilu, justru realitas kekalahan itu diterima dengan legowo.

Untuk memperjuangkan nasionalisme dan kesejahteraan rakyat, Pak Taufiq memainkan peran sebagai jembatan Nasionalisme.  Dengan peran itu, ia berhasil meredam dkotomi antara kelompok Islamis dan Nasionalis, apalagi dengan latar belakang keluarga Masyumi, ia tidak sulit untuk membawa nama dan gagasan Ibu Mega ke kalangan tokoh-tokoh Islam.  Suatu ketika, ia menyatakan pandangannya bahwa jika PDI Perjuangan ingin berhasil menegakkan nasionalisme dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik sebagai penguasa maupun sebagai wakil rakyat, niscaya harus menjalin kerjasama dengan tiga elemen bangsa, yaitu umat Islam, militer dan sesama parpol nasionalis.  Bahkan ditambahkannya menjadi empat, yakni tanpa melupakan realitas suku Jawa sebagai suku terbesar di negeri ini.

Bertolak dari prinsip itulah, maka PDI Perjuangan kemudian membentuk ormas sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia, yang adalah gagasan cemerlang dari Taufiq Kiemas.  Dengan hadirnya ormas Islam tersebut, maka komunikasi antara Ibu Mega dengan tokoh dan pemimpin ormas Islam seperti Prof. Dr. Syafii Maarif, Prof. Dr. Din Syamsuddin, K.H. Hasyim Muzadi, dan Prof. Dr. K.H. Aqil Siraj semakin intensif.   Keterbukaan Pak Taufiq dalam pergaulan dibuktikan pula dengan kemampuannya berkenalan bahkan bersahabat dengan tokoh-tokoh di partai lain.  Misalnya, jauh sebelum dibentuk  Baitul Muslimin, Pak Taufiq sudah berhubungan baik dengan K.H. Aqil Siraj yang waktu itu adalah orang penting di PKB.     Bergaul dengan ulama, beliau pun tidak mengalami kendala psikologis, sebab pengamalan agamanya bagus, sebagai kata K.H. Aqil Siraj: “saya lihat shalatnya luwes, baca Qur’an cukup pasih, sementara waktu wukuf di Arafah  dia baca Qur’an terus. Dari pergaulan yang cukup dekat inilah saya jadi tahu TK sangat terbuka, mudah bergaul, dermawan dengan siapapun.[6]

Sebenarnya, upaya Pak Taufiq untuk mendekatkan keluarga Bung Karno sekaligus ajaran-ajarannya ke kalangan tokoh-tokoh Islam, bukan semata-mata karena faktor keterbukaan dirinya, melainkan yang terutama ialah karena ajaran Bung Karno itu sendiri memang sejalan dengan ajaran Islam.  Bagi tokoh Islam yang mendalami ajaran Bung Karno pasti akan berkesimpulan seperti itu.  Pak Hasyim Muzadi misalnya, mengaku mengikuti pemikiran Bung Karno secara utuh: “Demikian itu, karena saya memandang apa yang diperjuangkan Islam adalah sama dengan apa yang diperjuangkan Bung Karno”.[7]  Lebih dari itu, Pak Din Syamsuddin menambahkan bahwa sikap Pak Taufiq banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga Bung Karno sebagai warga Muhammadiyah, yang perhatian dan kepeduliannya kepada ormas Islam dan umat Islam sangat besar.  Untuk itu, PDI Perjuangan memang tidak boleh meninggalkan Islam karena justru mayoritas pendukungnya adalah umat Islam.[8]  Bahkan lebih tegas lagi, Pak Frans Seda justru memperkuat bahwa Pak Taufiq tidak menginginkan sama sekali Islam dipojokkan, sehingga selalu berusaha agar orang-orang PDI Perjuangan bisa lebih dekat dengan kalangan Islam.  Pokoknya: “Dia tidak mau timbul kesan seolah-olah PDI Perjuangan meninggalkan Islam”.[9]

Sementara itu, kepiawaian Pak Taufiq berkomunikasi dengan segenap parpol mencapai puncaknya ketika kemudian parpol-parpol lain secara aklamasi mendukung beliau menjadi Ketua MPR 2009-2014.  Dengan posisi tersebut,  Pak Taufiq menggagas peringatan hari lahir Pancasila secara nasional pada setiap tanggal 1 Juni di Gedung MPR RI.  Dengan posisi itu pula, ia tidak sulit menyampaikan gagasan dan menyosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bnneka Tunggal Ika.   Benar apa kata Yudhi Latif : “TK merupakan jembatan antagonis yang menjadi titik temu dari berbagai arah mata angin.  Ia menampilkan dirinya sebagai solidarity maker dan match maker dari berbagai kepingan-kepingan kebangsaan” [10].

Meskipun kandungan Empat Pilar bukan barang baru, tapi ia telah membangkitkan spirit baru bagi bangsa kita untuk semakin yakin pada kebenaran ideologinya dan semakin gigih menegakkannya.  Inilah arti kehadiran Taufiq Kiemas sebagai penggagas Eampat Pilar. Melihat sejumlah gagasan cerdasnya, serta kepiawaiannya meimpin lembaga negara MRPR RI, maka tidaklah tepat jika Pak Taufiq Kiemas diposisikan sebagai the man behind the scene.  Adalah Prof.Dr. Azyumardi Azra yang termasuk menolak jika Pak Taufiq hanya diposisikan seperti itu. Bagi Pak Azyumardi, Pak Taufiq bukan the man behind the scene, melainkan: “the man who games political influence for Megawati, without official position in the party – seseorang yang berusaha mendapatkan pengaruh yang lebih luas bagi kepentingan (ideologi-pen) Megawati tapi tidak dalam posisi yang resmi dalam partai”.[11]


[1] August Parengkuan, Megawati Anak Putra Sang Fajar,  (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 400.

[2] Panda Nababan, Tanpa Rakyat Pemimpin Tak Berarti Apa-apa, (Jakarta: Psutaka Sinar Harapan, 2002), h. 223.

[3] Ibid., h. 217.

[4] Ibid.

[5] Panda Nababan, op.cit., h.279.

[6] Trimedya Panjaitan dkk, op.cit., h. 43

[7] Ibid., h. 35.

[8] Ibid., h. 48.

[9] Panda Nababan, op.cit., h. 254.

[10] Trimedya Panjaitan, dkk.,op.cit., h. 222.

[11] Ibid., h. 250.

BUNG KARNO PENGGALI PANCASILA

 

Bung Karno Penggali dan Perumus Pancasila

Bung Karno Penggali dan Perumus Pancasila

Bung Karno Penggali Pancasila

Pancasila 1 Juni dan versi 18 Agustus 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), melakukan serangkaian sidang pada akhir bulan Mei 1945.  Ketua BPUPKI dr. Radjiman, ketika membuka sidang mengemukakan pertanyaan pada rapat:  “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?  Pada umumnya anggota enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih memilih langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar.  Namun, seorang dari anggota badan tersebut menjawabnya, yakni Bung Karno, dalam bentuk pidato pada tanggal 1 Juni 1945, dengan judul Pancasila, atau lima sila.

Bung Karno menyampaikan lima dasar (sila) yang diusulkannya yaitu: pertama, nasionalsme atau kebangsaan, tapi bukan nasional-isme sempit atau chauvinisme.  Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan yang memandang seluruh bangsa mempunyai kesamaan harkat dan martabat. Untuk itu, kebangsaan haruslah disertai dengan sila kedua yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Bertolak dari kesamaan derajat dan martabat kemanusiaan, maka setiap warga masyarakat harus bebas dari penjajahan dan feodalisme.  Dengan demikian, kedaulatan harus berada di tangan rakyat bangsa sendiri, sehingga sila ketiga ialah mufakat atau demokrasi. Tujuan dari negara ialah mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan.  Maka jadilah kesejahteraan sosial sebagai dasar keempat.  Semua dasar negara tersebut, baik sebagai landasan maupun sebagai tujuan negara, adalah diabdikan oleh bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing agama.  Dengan kata lain, semuanya bermuara pada kepasrahan kepada Tuhan YME dengan mengharapkan ridah-Nya terhadap bangsa Indonesia.  Dengan demikian, jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila kelima, yang menjadi sumber sekaligus tujuan akhir dari segalanya.

Merespon pandangan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu, sebuah panitia kecil dibentuk untuk merumuskan sistematika Pancasila Bung Karno, terdiri dari 8 orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasjim.   Tetapi kemudian, Bung Karno membentuk Panitia sembilan yang komposisinya adalah: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H. Wahid Hasjim, Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, dan Abi Koesno Tjokrosoejoso.[1] Jika dicermati dua komposisi kepanitian tersebut, dikaitkan dengan pergulatan antara ideologi Nasionalisme dan Islamisme yang berkembang selama sidang-sidang BPUPKI, maka tak salah jika dikatakan bahwa Bung Karno menginginkan keseimbangan antara wakil kaum Nasionalisme murni dan Islam Nasionalis.  Komposisi Panitia Delapan, hanya mendudukkan dua orang wakil Islam, yakni Ki Bagoe Hadikusumo dan K.H.Wahid Hasyim, sementara pada Panitia Sembilan, yang mewakili golongan Islam ada empat, yakni: K.H.Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H.Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosoejoso.  Apresiasi Bung Karno terhadap wakil golongan Islam ini menjawab secara tegas tuduhan orang yang mengatakan bahwa Bung Karno hanya memandang Islam sebelah mata.

Upaya Bung Karno menyeimbangkan wakil Nasionalis dan Islamis tersebut adalah manifestasi dari tekadnya untuk membela Islam dalam musyawarah dan mufakat.  Bung Karno dalam pidatonya tgl 1 Juni 1945, telah menegaskan:   “– tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam.  Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.”

Maka di bawah pimpinan Bung Karno, Panitia Sembilan bertugas secara khusus menetapkan sistematika Pancasila yang berbeda dengan susunan awal dalam pidato Bung Karno.  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam pidato Bung Karno sebagai sila kelima, dijadikan sila pertama. Sila kedua yang dalam pidato Bung Karno disebut internasionalisme atau perikemanusiaan dirumuskan menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.  Sila pertama dalam pidato Bung Karno disebut Kebangsaan Indonesia dirumuskan menjadi Persatuan Indonesia dan ditempatkan pada sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan, menggantikan apa yang dalam rumusan Bung Kanro disebut mufakat atau demokrasi.  Sila kelima adalah keadilan sosial, sebagai rumusan dari prinsip kesejahteraan sosial menurut Bung Karno.[2]

Dalam pada itu, desakan untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara sangat besar, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, usulan tersebut diakomodir oleh Panitia Sembilan dengan menambahkan tujuh kata pada sila pertama, sehingga berbunyi: “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter).  Rencananya, rumusan tersebut akan dijadikan sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, Piagam Jakarta ternyata mendapat tantangan keras dari golongan nasionalis yang tetap menghendaki negara Indonesia berdasar pada prinsip kebangsaan.  Menurut mereka, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yakni: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh segenap warga bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.    Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang untuk membicarakan kembali soal Piagam Jakarta, terutama setelah adanya penolakan dari komunitas non Muslim dari wilayah Timur Indonesia.  Adalah Bung Hatta yang menunjukan keprihatinannya atas dampak negatif jika kata syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara.  Beliau akhirnya berhasil membujuk pendukung Piagam Jakarta, agar kalimat yang berkonotasi syariat Islam, baik dalam Pancasila maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dicoret demi persatuan bangsa dan tegaknya negara proklamasi sebagai negara kebangsaan.

Atas kebesaran jiwa dan kenegarawanan para pemuka Islam ketika itu, maka sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dihapusnya kata-kata ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila dan dari batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Maka rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 kembali seperti rumusan panitia sembilan sebelum Piagam Jakarta, yang adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijak-sanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Selurh Rakyat Indonesia

Bung Karno Perumus Pancasila

Walaupun secara historis Pancasila adalah rumusan yang berasal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau tidak pernah mau mengaku sebagai pencipta Pancasila.  Maka  sebenarnya tidak perlu ada penolakan Pancasila sebagai karya Soekarno, seperti yang sering disuarakan oleh politisi Muslim tertentu, karena Bung Karno sendiri menolak untuk disebut sebagai pencipta Pancasila itu.

Namun, yang disayangkan ialah adanya kemudian upaya dari pihak tertentu untuk mengaburkan jasa Bung Karno sebagai perumus Pancasila. Mereka pun berupaya melakukan de-Soekarnoisasi menyangkut lahirnya Pancasila.  Mereka tidak mengakui Pancasila 1 Juni, dan hanya mau mengakui Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.  Bagi mereka, hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945, melainkan 18 Agustus 1945.  Mereka pun mencoba mengajukan dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan Pancasila 1 Juni 1945, bukanlah monopoli Soekarno, karena katanya ada pembicara lain yang menyampaikan hal yang sama atau mirip dengannya, yakni pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

Sebenarnya, jika mau jujur tanggal 18 Agustus bukanlah hari lahir Pancasila melainkan hari disahkannya menjadi dasar Negara.  Ibaratnya seorang bayi yang lahir  pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian di persaksikan secara resmi kepada keluarga dan tetangga sebagai anak yang sah pada hari “aqiqahnya” tanggal 18 Agustus 1945.  Postur sang “bayi” pada hari aqiqah tidak lagi persis sama ketika saat-saat ia dilahirkan semula.  Demikian halnya Pancasila, ketika disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tentulah redaksi dan sistematika-nya tidak sama persis dengan rumusan awal dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu.

Adalah sangat masyhur bagi sejarawan bahwa seusai Bung Karno menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI, maka Pimpinan sidang, Dr. Radjiman langsung memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan), dengan tugas utama menyusun rumusan tentang Dasar Negara, dengan menjadikan pidato Bung Karno sebagai acuan utama.[3]  Mengapa harus dengan pidato Bung Karno, bukan yang lainnya?, karena rumusan mengenai lima dasar negara di dalam pidato Bung Karno sangat konkret, begitupun uraian tentang masing-masing lima dasar itu sangat jelas, sehingga Panitia Kecil tinggal menyerasikan redaksi dan sistematikanya, sesuai kesepakatan para anggota.  Berbeda dengan penyampaian pembicara lainnya, yang kadang hanya mengemukakan secara pointer, atau penjelasan yang berbelit-belit, sehingga substansi dasar negara yang diinginkan tidak dapat dikonkretkan.

Memang ada satu dokumen pidato yang cukup panjang, diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin, namun dokumen itu diragukan, karena tidak terekam dalam Risalah Sidang BPUPKI yang otentik.  Dalam risalah BPUPKI yang otentik, ditandai dengan kertas resmi BPKUPKI yang bertuliskan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai”, bukan “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (kendatipun Dokuritu dibaca Dokuritsu … … ), tidak ditemukan pidato M.Yamin, kecuali kerangka singkat saja.  Dokumen Risalah BPUPKI yang otentik tersebut berasal dari Pringgodigdo Archief di Algemeen Rijksarchief Den Haag, yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Jakarta.[4]  Dalam risalah otentik ini sekali lagi tak ada naskah pidato M. Yamin itu.  Andaikata dokmen pidato Muhammad Yamin itu pun asli (otentik), maka tidak pula akan menjadi bahan utama bagi Panitia Kecil dalam permusan Pancasila, karena pembahasannya tidak se konkret dengan isi pidato Bung Karno.

Jadi, baik berdasarkan dokumen-dokumen sejarah yang otentik, maupun dilihat dari proses perumusan menjelang hari kemerdekaan dan sehari sesudah kemerdekaan, Pancasila untuk pertama kali disusun oleh Bung Karno sebagaimana disampaikan dalam pidatonya yang terkenal itu, pada tanggal 1 Juni 1945, dan beliau pula yang memberinya nama “Pancasila”.[5]  Maka sejak dari proses lahirnya, kemudian dicantumkannya dalam Pembukaan UUD 1945 sampai kemudian keluarnya dekrit 5 Juli 1959, eksistensi Pancasila tak dapat dipisahkan dari pribadi, pemikiran dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Bung Karno.  Atau tegasnya, Bung Karno lah penggali, perumus dan pengawal (penyelamat) Pancasila itu. Hal ini pun sejalan dengan wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra yang turut disaksikan oleh Bung Hatta bahwa Pancasila dirumuskan dari pidato Bung Karno di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Pancasila.[6]

Hal yang menarik, di tengah gencar-gencarnya upaya de-Soekarnoisasi Pancasila di zaman Orde Baru, akhirnya pemerintah bersama Dewan Nasional Angkatan 45 pada tanggal 10 Januari 1975 membentuk Panitia Lima yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Soenario, dan Abdul Gafar Pringgodigdo, untuk meneliti asal usul sebenarnya Pancasila.  Sangat mengharukan, Laporan Panitia Lima tersebut tentang asal usul Pancasila yang disampaikan kepada Presiden Soeharto dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Soerono pada tanggal 23 Juni 1975, tetap menegaskan bahwa asal-usul Pancasila berawal dari Pidato Bung Karno di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.[7]  Subhanallah, kebenaran tak dapat disembunyikan.   Merdeka… !!!   Wallahu A’lam bi al-Shawab.


[1] Lihat dalam RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Edisi Revisi (Jakarta: Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 167.

[2] Bandingkan dengan Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT.Delta Pamungkas, 1997), Jilid 12, h. 95-97.

[3] Lihat dalam RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Iloc.cit.,

[4] Lihat dalam ibid., h.3 dan 97.

[5] Upaya mengecilkan peran Bung Karno dan menafikan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dapat dilihat dalam buku, A.M.Fatwa, Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, (Jakarta: The Fatwa Center, 2010).  Dalam buku ini dilampirkan naskah pidato Muhammad Yamin (h. 126-155), yang oleh R.M. A.B. Kusuma dinilai tidak otentik, dan diragukan karena tidak dicatat dalam Risalah otentik BPUPKI.

[6] Henky, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007), h. 61-63.

[7] Lihat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, op. cit., Jilid  12, h.  97-98.