AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI SURUT?

Merespon maraknya pemberitaan soal korupsi dalam sepekan terakhr, terutama setelah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ditahan KPK,

Sumber: daftartutorial.com

Sumber: daftartutorial.com

saya posting kembali naskah menyangkut korupsi yang telah dimuat di harian REPUBLIKA tanggal 5 Januari 2012, sebagai berikut:

AKANKAH “BUDAYA” KORUPSI  SURUT

Oleh: Prof. Dr. Hamka Haq, MA

Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai “budaya”, apakah benar korupsi itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun bebas “budaya” korupsi, atau setidaknya menurunkannya?.

Suatu budaya tumbuh dari kebiasaan di tengah masyarakat.  Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah dibiasakan terus menerus, atau dibiarkan mentradisi  tanpa upaya menghentikannya.  Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh seekor  binatang; ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan.  Baginya hal itu merupakan kebiadaban, kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita.  Tapi bagi kita yang non vegetarian, memotong hewan bukan kebiadaban, melainkan hal yang wajar-wajar saja, sebab hal itu sudah merupakan tradisi lingkungan sejak kecil, bahkan kadang menjadi kebanggan tersendiri memotong banyak hewan untuk perjamuan pernikahan, atau sebagai korban di hari lebaran.  Maka sesuatu yang sifatnya tabu bagi sebahagian orang dapat berubah  jadi ‘budaya’ kebanggaan setelah melalui proses pembiasaan.

Mungkin analoginya tidak pas, tetapi perumpamaan di atas sedikit banyak membantu kita memahami mengapa perilaku koruptor semakin menjadi-jadi di negara kita,  bahkan sudah menjadi mafia tak kenal malu lagi, malah terkadang jadi kebanggaan tersendiri.  Aneh rasanya kalau dikatakan korupasi jadi kebanggan, tapi hal ini benar-benar nyata.  Pernah di beberapa tahun silam, seorang koruptor baru saja bebas dari penjara di Jakarta, kemudian para keluarga, dan sahabat-sahabatnya di pemerinatahan daerah, melakukan penjemputan meriah di Bandara Hasanuddin Makassar, diantar masuk ke ruang VIP milik Pemda setempat di atas lapisan karpet merah, bak seorang menteri atau pahlawan yg dinanti-nantikan pengagumnya.  Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk pembiaran, sehingga korupsi itu seolah sudah menjadi “budaya” bahkan  “kebanggaan” baru bagi sebagian anak bangsa.

Untuk memberantas korupsi agar tidak menjadi salah satu jenis keragaman “budaya” yang dibanggakan, maka banyak hal yang harus dilakukan terutama dilihat dari aspek moralitas bangsa kita sendiri.  Sebut saja faktor kemiskinan atau mental kemiskinan.  Bahwa  “kemiskinan itu akan mudah membawa seseorang pada kekufuran (pembangkangan aturan)”,  demikian hadis Nabi.  Seorang miskin, yang tidak tahu berbuat apa lagi untuk dapat makan di hari itu, rela atau tidak rela, terpaksa melanggar aturan, mencuri sebiji kakao, atau sebuah kapuk, ataukah sebuah semangka, yang menurut hukum, perbuatan itu kriminal dan jaksa pun menuntut di pengadilan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara sekitar 5 tahun.  Kedengarannya amat berat, dan sangat tidak adil, tapi begitulah tuntutan jaksa harus sesuai aturan, dan hakim pun jika memutus perkara harus sesuai aturan.  Prosedur hukumnya sesuai aturan karena pada saat jaksa mengajukan tuntutan begitupun ketika hakim menjatuhkan putusannya, mereka tidak terpengaruh oleh situasi apapun, atau mereka tidak bermental miskin.  Pada saat itu, polisi, jaksa dan hakimnya tidak memposisikan dirinya sebagai orang miskin yang mengharapkan imbalan dari siterhukum agar hukumannya berkurang.  Jadi karena menghadapi orang miskin, biasanya aparat penegak hukum tidak “bermental miskin”.

Berbeda pada kasus lain, yang di dalamnya “mental kemiskinan” biasanya melanda sebahagian orang yang sudah kaya raya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.   Pejabat yang bertugas di tempat basah, yang sehari-harinya bergelimang dengan uang, atau disibukkan membuat kebijakan tentang keuangan, biasanya digoda oleh mental kemiskinan, sehingga atas kesadaran sendiri, melakukan manipulasi dan korupsi.

Mental kemiskinan yang dapat melanda pejabat dalam posisi itu antara lain menggunakan kewenangannya membuat kebijakan yang menyimpang aturan, untuk mengemis imbalan milyaran rupiah dari orang yang diuntungkannya; ini biasa terjadi dalam hubungan antara legislator (DPR / DPRD) dan pihak eksekutif (pemerintah).  Atau membuat kalkulasi anggaran yang menyimpang dari harga sebenarnya di lapangan; hal ini terjadi dalam hubungan pimpinan proyek dengan rekanannya dari kalangan kontraktor atau leveransir.  Atau melakukan tindakan meringankan orang lain dari beban pajak dengan imbalan milyaran rupiah.  Atau dalam kaitan antara narapidana yang  berduit dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim yang bermental miskin, akan melahirkan banyak markus (makelar kasus) bahkan menciptakan mafia pelanggaran hukum yang semakin menggurita.  Dan masih banyak lagi pola hubungan seperti itu yang menggoda aparat hukum dan sang koruptor melakukan transaksiya.

Semua bentuk korupsi dan pelanggaran hukum itu terjadi, yang melibatkan oknum aparat penegak hukum  sendiri adalah karena, sekali lagi, adanya pembiaran sampai korupsi menjadi kebiasaan.  Tahun ini (2011), Gayus yang sudah jelas-jelas terdakwa korupsi pajak, sempat pergi ke Bali, Macau dan Singapura misalnya, tidak lain karena adanya pembiaran itu.  Maka Gayus pun diberi keistimewaan, apalagi aparat yg bermental miskin di sekitarnya itu menerima ‘sedekah’ dari Gayus, ibaratnya mereka gembira diberi hadiah oleh sang ‘majikan’ yang bernama Gayus.  Kita berharap pada tahun 2012, para penegak hukum membuang “mental miskin”nya , agar korupsi yang memalukan itu tidak dibiarkan terjadi lagi.

Sejalan dengan hal di atas, pokok persoalan yang kedua ialah masih belum maksimalnya negara menyejahterahkan rakyat.  Akibatnya, bukan hanya orang miskin yang tergoda mencuri demi sesuap nasi, tetapi aparat negara yang gajinya pun masih rendah tergoda melakukan korupsi.  Negara belum manjalankan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Negara baru memberi kesejahteraan kepada segelintir konglomerat dalam negeri dan manca negara.  Maka jangan diherankan jika aparat negara bahkan aparat penegak hukum pun berlomba mencari sumber nafkah baru yang bernama korupsi, terutama mereka yang sudah ketularan “mental miskin”.

Hal tersebut akan terus berlangsung menggerogoti kekayaan negara, apalagi masyarakat melihat bahwa hukuman koruptor di Indonesia relatif ringan dibanding negara lain. Di sini koruptor tidak merasa jera, ruangan tahanannya bisa dilengkapi ac, kulkas, televisi dan seluler, bisa berwisata ke Bali, Makau dan Singapura, bisa lepas dari penjara dalam waktu yang singkat karena alasan sakit, belum lagi tiap momen nasional mereka dapat remisi.  Beda dengan manca negara, misalnya Cina yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, sehingga pejabat-pejabatnya berpikir seribu kali utk korupsi.  Dengan demikian uang negara bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, ibarat air yang mengalir tanpa kebocoran di mana-mana, mampu membasahi seluruh permukaan tanah Cina.  Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Cina semakin mantap, dan tak akan terkena dampak krisis ekonomi Amerika dan Eropa.

Jadi, untuk membendung laju terjadinya korupsi tahun 2012, minimal ada empat langkah yang harus ditempuh, yakni pertama: menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor.  Tidak cukup dengan hukuman sekian tahun, apalagi diselingi remisi, tetapi harus dengan penjara seumur hidup, kalau bukan hukuman mati seperti di Cina.  Langkah yang kedua ialah, KPK dengan kepemimpinan yang baru, bersama semua lembaga negara dan pemerintahan yang terkait, harus secara adil dan komprehensif, tidak tebang pilih dalam upaya menjerat para koruptor  di negeri ini.  Ketiga, para institusi penegakan hukum, KPK, polisi, kejaksaan dan pengadilan secara simultan bersama masyarakat menciptakan budaya malu melakukan korupsi, menghentikan pembiaran terjadinya korupsi berulang-ulang sehingga korupsi benar-benar tidak menjadi kebiasaan dan jenis budaya baru bangsa Indonesia.  Dan yang keempat ialah, memaksimalkan fungsi negara mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.  Meskipun tidak ada jaminan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta pendapatan pegawai negara yang memadai, korupsi akan berhenti, tetapi setidaknya dorongan melakukan korupsi akan berkurang, insya Allah.  Wallahu a’lam bi al-Shawab

Sumber: kompasiana.com

Sumber: kompasiana.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s