SELAMATKAN BANGSA PALESTINA DAN AL-QUDS[1]

Bersama Mufti Palestina dan Peserta Konferensi lainnya

Oleh: Hamka Haq[2]

1.     Pendahuluan

Konferensi untuk merumuskan penyelesaian konflik Timur Tengah, untuk menyelamatkan kota suci Al-Quds bukanlah pertama kali diadakan pada kesempatan ini, tapi telah banyak pertemuan sebelumnya, baik dalam skala internasional, maupun regional.  Opini dan usulan perdamaian yang ditawarkan masih lebih bersifat utopis dan subyektif bagi kepentingan Palestina dan bangsa Arab pada umumnya, tanpa melihat kekuatan-kekuatan (Israel dan sekutunya) yang sedang mencengkram negeri Palestina itu, yang keinginan-keinginannya juga patut didengar atau dipertimbangkan.
Akibatnya upaya peradamaian di Timur Tengah selalu kandas karena
menghadapi resistensi yang keras dari pihak lain. Sementara itu pihak
lain (Israel dan sekutunya) pun selalu menawarkan sebuah penyelesaian
yang subyektif untuk keamanan Negara Israel, yang menekankan solusi
dengan cara kekerasan demi stablitias negaranya.

Maka untuk menghindari kebuntuan itu, sangat diharapkan konferensi ini, akan memberikan kontribusi pemikiran dan langkah-langkah konkret yang realistis bagi kedua belah pihak, sehingga upaya penyelamatan bangsa Palestina dan Al-Quds dapat dicapai dengan penyelesaian humanis, sehingga terbangun kehidupan bersama di atas landasan keadilan dan pedamaian abadi.

2.     Persaudaraan Kemanusiaan Yang Berkeadilan

Persoalan kota suci Al-Quds (Jerussalem) merupakan bahagian dari
persoalan perang Pelaestina-Israel yang sudah berlangsung sejak tahun
1948.  Pada mulanya Al-Quds tidak begitu penting, namun persoalannya
berubah setelah Israel mengklaim Al-Quds menjadi Ibukota Negara Zionis Israel.  Di lain pihak, pejuang Palestina juga mencita-citakan sebuah negara Palestina Merdeka, dan akan menjadikan Al-Quds sebagai ibu kotanya.  Ketegangan antara Palestina dan Israel pun semakin meningkat seolah tiada habisnya.  Telah banyak jiwa menjadi korban, telah banyak sarana umum dan tempat-tempat suci dan bersejarah menjadi rusak akibat perang yang tak kunjung berakhir.

Pertanyaan, sampai berapa lama lagi perang itu berlangsung, dan kapan akan berakhir?, tak dapat dijawab jika melihat eskalasi persoalan antara kedua pihak yang terlibat konflik.  Dan karena itu pula nasib Al-Quds pun tidak dapat dipastikan akan jatuh ke  tangan siapa, dan sampai kapan ia terkatung-katung dalam bayang-bayang perang Palestina-Israel?.
Secara teoretis, mungkin kita bisa menjawab bahwa nasib Al-Quds
tergantung pada kepastian terbentuknya Negara Palestina Merdeka.
Kemerdekaan Palestina itu sendiri, dapat dicapai dengan memilih salah
satu alternatif.

  • Alternatif pertama ialah mempersiapkan diri untuk menghadapi dan memenangkan perang panjang yang tak diketahui kapan berakhirnya dan siapa pemenangnya.  Alternatif ini tentulah sangat sulit dan tidak memberi kepastian kepada bangsa Palestina untuk dapat memproklamirkan negara Palestina Merdeka dalam waktu yang singkat. Alternatif ini hanya akan memperpanjang kesabaran bangsa Palestina dalam penderitaan dan pengungsiannya, dan memperpanjang masa penantian kapan kiranya terwujud negara Palestina Merdeka yang diimpikan oleh mereka selama ini.
  • Alternatif kedua ialah menempuh jalan damai dengan jalan meneruskan dan menyempurnakan peta jalan damai yang telah dirintis selama ini, untuk terbentuknya Negara Palestina Merdeka berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi.  Tanpa melupakan perlunya pertahanan militer bagi sebuah negara, namun hal yang paling utama ialah Palestina dan Israel haruslah memastikan pihaknya untuk dapat hidup berdampingan dalam perdamaian abadi itu.

Sadar bahwa dunia dewasa ini semakin mengglobal, yang memungkinkan dan mengharuskan semua komunitas manusia untuk saling berhubungan dengan baik tanpa sekat-sekat ras dan agama.  Untuk itu kecenderungan peradaban modern ialah membangun kedamaian untuk semua.   Untuk itu saatnya kini paradigma perang yang berkepanjangan diubah menjadi paradigma mengakhiri perang demi perdamaian.  Saatnyalah bangsa Palestina dan Israel semakin intens meneruskan perundingan demi kehidupan baru yang sejahtera dalam kehidupan dua negara yang berdampingan damai untuk selamanya.

2.     Fatah dan Hamas, Bersatulah

Sepanjang sejarah perjuangan Palestina, di sana terdapat dua kekuatan
yag dahsyat sebagai benteng pertahanan dan perlawanan terhadap Zionisme Israel, yakni Fatah (kekuatan inti PLO)  dan Hamash.  Fatah dan Hamash mempunyai gaya yang berbeda, fatah lebih cenderung memilih jalan diplomasi dan mudah diajak ke meja perundingan, sedang Hamash tetap memilih perjuangan bersenjata.

Dua gaya pergerakan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, namun untuk kondisi di era globalisasi, maka jalan damai adalah pilihan yang realistis. Konflik bersenjata Palestina-Israel sudah berlangsung setengah abad lebih, yang telah mengakibatkan korban ratusan ribu jiwa yang mati syahid, mengakibatkan eksodus besar-besaran dan anak-anak terlantar yang hidup di pengasingan, serta keadaan yang selalu mencekam menghadapi sewaktu-waktu pengeboman dan serangan udara tentara Israel.
Tanpa mengabaikan perlunya kekuatan militer untuk pertahanan diri,
namun jalan perdamaian untuk mengakhiri penderitaan bangsa Palestina adalah jalan yang terbaik, dan merupakan pilihan yang realistis.

Untuk kepentingan itulah, maka seharusnya dua gaya pergerakan tersebut menyatu sebagai kekuatan dahsyat yang tiada taranya, memandang ke depan guna menata kehidupan berbangsa yang solid, demi terwujudnya Negara Palestina Merdeka.

3.     Perjanjian Perdamaian Oslo

Kesepakatan Oslo, dicapai dengan penandatangan oleh PM Israel Yitzhak Rabin dan Pemimpin PLO Yasser Arafat, disaksikan oleh Presiden Amerika Bill Clinton di Washinton DC pada tanggal 13 September 1993.  Kesepakatan itu secara resmi disebut sebagai Declaration of Prinsiples (DPO) dan menjadi tonggak bersejarah menuju penyelesasian menyeluruh konflik Palestina – Israel.  Ia pun merupakan perjanjian yang mempertemukan secara langsung untuk pertama kalinya antara pemerintah Israel dan PLO. Turut bertanda tangan adalah Mahmoud Abbas dari PLO, Menteri Luar Negeri (Menlu) Iasrel Shimon Peres, Menlu Amerika Serikat Warren Christopher, dan Menlu Rusia Andrei Kozyrev,

Kesepakatan Oslo merupakan kerangka awal bagi hubungan masa depan antara Palestna dan Israel.  Berdasarkan itu, dibentuklah Pemerintahan Otoritas Palestina (Palestinian National Authority – PNA), yang
bertanggunmg jawab secara administrative  atas wilayah yang dikuasainya.   Berdasarkan itu pula, tentara Isreal ditarik dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.  Tadinya diharapkan dengan Kesepakatan Oslo ini,
persoalan hangat lainnya akan dapat diselesaikan, mencakup kedudukan
Al-Quds, nasib pengungsi Palestina, pembangunan perumahan Israel di Gaza dan Tepi Barat, soal keamanan dan perbatasan antara kedua Negara.

Namun, kecaman terhadap Kesepakatan itu datang dari dalam Palestina dan Isreal sendiri, sehingga memperburuk proses perdamaian selanjutnya.  Seiring dengan itu, faksi Hamas memenangkan pemilihan umum, yang selam ini tidak pernash mengakui Israel sebagai sebuah Negara, dan tetap menolak kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang telah dicapai oleh Fatah (PLO) dan Israel.

Padahal sebenarnya, adalah sebuah keberanian untu mengenyampingkan semua sikap ekstrimis, Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin secara diam-diam menyetujui draft perjanjian damai Oslo itu. Berkat perjanjian damai tersebut, Palestina telah menjadi sebuah bangsa yang punya otoritas atas negerinya sendiri di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan, meskipun belum menjadi negara merdeka.  Kedaulatan Otoritas Nasional Palestina atas wilayah tersebut telah diakui oleh tidak kurang dari 139 negara.  Realitas tersebut seharusnya membuka mata semua pihak, Palestina dan Israel, bahwa perdamaian jauh lebih menjanjikan kehidupan masa depan ketimbang konflik yang tiada akhir.

Namun, tampaknya perdamaian Oslo harus dibayar mahal, yakni tewasnya Yitzhak Rabin (4 November 1995)  di tangan seorang mahasiswa Israel yang menentang perdamaian, dan memandang Rabin
mengkhianati bangsanya. Sama halnya tewasnya Presiden Mesir Anwar Sadat (6 Oktober 1981), di tangan orang-orang yang tidak senang atas
perjanjian damai Mesir dengan Israel yang ditandaanganinya bersama
Perdana Mentei Israel Manachen Begin (17 September 1978). Pemrakarsa perdamaian seolah selalu terancam jiwanya oleh mereka yang tidak menyukai perdaiaman itu sendiri.

Persoalannya, untuk kepentingan siapakan konflik itu dipelihara, sehingga pahlawan perdamaian selalu menghadapi maut?  Apakah murni sebagai protes dari elemen ekstrimis dari bangsa Palestina dan Israel, atau mungkinkah hal itu merupakan konspirasi dari kepentingan negara tertentu yang sengaja memelihara konflik demi mengeruk keuntungan dari transaksi senjata dan bom?
Setelah berakhirnya perang dingin, maka omzet transaksi senjata dan
mesin perang secara teoretis akan berkurang. Untuk itu, negara-negara
maju produsen berbagai jenis senjata dan mesin perang mencari pasar baru  untuk kepentingan bisnis senjata itu, dan salah satu upaya ialah
memelihara terus konflik di Timur Tengah, Palestina, Irak, Afganistan
dan menyusul Iran.

Untuk kasus Palestina-Israel, pihak yang berkepentingan di bisnis perang menyulut terus-menerus konflik itu dengan alasan-alasan teologis tentang tanah yang dijanjikan Tuhan, tentang harta karun Dawud dan Sulaiman di landasan Al-Quds, dan semacamnya.  Di lain pihak semakin deras pula ajaran jihad dan mati syahid yang membakar semangat bom bunuh diri dan intifadah yang tiada henti di kalangan bangsa Palestina.  Maka lengkaplah sudah, gayung bersambut, amarah dan kebencian pun semakin membara untuk sebuah konflik yang abadi antara Israel dan Palestina.

4.     Negara Nasional Palestina

Terdapat sejumlah proposal mengenai teritori dan bentuk negara
Palestina, namun yang paling realitis di antaranya ialah usulan yang
pernah diajukan oleh Arab Saudi (2002), yang dapat diterima oleh
Otoritas Palestina dan sejumlah negara anggota Liga Arab.  Dalam
rancangan itu, Negara Palestina akan mencakup Jalur Gaza, Tepi Barat
SungaiYordan, dan Al-Quds (Jersalem) menjadi ibu kotanya.
Dengan paradigma di atas, nasib Al-Quds berada dalam kekuasaan penuh negara Palestina dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat berkunjung dan memanfaatkan fasilitas ibadah di dalamnya, khususnya kaum Yahudi, Kristen dan Islam, yang sama sama mengklaim Al-Quds sebagai kota suci mereka.  Dengan semangat kebersamaan dan perdamaian untuk hidup dua negara berdampinan, dan prinsip multi etnis dan multiagama, maka selayaknya Al-Quds dapat difungsikan sebagai kota suci bersama bagi tiga agama tersebut, di bawa kontrol Negara Palestina Merdeka.

Khusus untuk masjid Aqsha, bagi umat Islam, penggunaannya utk ibadah kaum ahlu Kitab tidak jadi masalah, mengingat di zaman Nabi Muhammad SAW pun, hal yang sama pernah terjadi.  Ketika itu sebanyak 60 orang petinggi Kristen Najran diterima oleh Rasulullah SAW bertamu dalam Masjid Nabawi, kemudian Nabi pun memberi kesempatan untuk beribadah di  dalamnya.  Untuk zaman kekinian, demi perdamaian abadi bangsa Palestina, sikap tolerans tersebut selayakanya diterapkan untuk kota suci Al-Quds.

5.     Langkah Konkret ke Depan

Mencermati persoalan konflik Palestina – Israel, maka untuk menguatkan perjuangan pembentukan Negara Palestina Merdeka, serta untuk melindungi kesucian Al-Quds, maka berikut ini dirumusan langkah-langkah konkret yang dapat / harus ditempuh demi kepentingan umat dan khususnya bangsa Palestina.

  • Menyuarakan secara terus menerus akan terbentuknya sebuah Negara Palestina Merdeka, dengan batas wilayah minimal adalah Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan, dengan ibu kotanya adalah Al-Quds (Jerussalem).
  • Memperjuangkan kembalinya pengungsi Palestina ke tanah air mereka yang diduduki dan sudah diklaim Israel sebagai teritori Negara Israel, untuk menjadi warga Negara yang mempunyai hak-hak yang sama dengan kaum Yahudi Israel dalam soal hukum, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya.
  • Rencana peradamaian dengan konsep dua Negara (Palestina dan Israel) mungkin itulah yang lebih realistis untuk disuarakan oleh semua aktifis pembebasan Al-Quds, ketimbang menyuarakan satu Negara Palestina, yang konsekuensinya menghapus Negara Israel.  Konsep satu negara sangat tidak realistis, karena tidak mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang selama ini tidak seimbang antara Palestina bersama Negara Arab lainnya di satu
    pihak dan kekuatan Israel bersama sekutunya di pihak lain.  Di samping itu, Kesepakatan Oslo dan proses perjanjian damai sesudahnya, juga tidak pernah menyinggung konsep satu negara tersebut.
  • Para institusi pejuang Al-Quds, baik pemerintah maupun non pemerintah seharusnya bersatu padu memperjuangkan terwujudnya Negara Palestina Merdeka, dengan mengerahkan segala potensi dari berbagai aspeknya, meliupti: diplomas (politk), kekuatan ekonomi, pembentukan opini melalui media pers.  Hal ini dimaksudkan agar isu Negara Palestina Merdeka semakin kuat pengaruhnya, sehingga tekanan masyarakat internasional semakin meningkat terhadap pihak yang terkait untuk mempercepat terbentuknya Negara Palestina tersebut.
  • Untuk mengakselerasi terbentuknya Negara Palestina Merdeka, berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi, maka diharapkan dua belah pihak Palestina dan Israel berusaha meredam
    kekuatan-kekuatan ekstrimis, menghentikan tindakan kekerasan, dan mengutamakan pola persahabatan dan saling mempercayai sebagai dasar perdamaian.
  • Diharapkan agar semua faksi militer dan non militer
    yang ada di kalangan bangsa Palestina, dan bangsa Arab pada umumnya, serta di segenap negeri Islam, yang selama ini berbeda sikap tentang penyelesaian konflik Palestina-Israel, untuk bersatu dalam satu barisan dan cita-cita yang sama, menghindari konflik antar sesama, guna mencegah penyusupan pihak lain yang ingin memperlemah kekuatan umat dan menghalang-halangi terwujudnya Negara Palestina Merdeka.

6.     Penutup

Semoga konferensi ini berhasil merumuskan kesamaan persepsi umat Islam, khususnya bangsa Arab, lebih khusus lagi bangsa Palestina sendiri dalam menyikapi perlunya mengakhiri konflik Palestina-Israel, demi terwujudnya Negara Palestina Merdeka, sebagai upaya realistis untuk menyematakan bangsa Palestina dan Al-Quds.

Jakarta, 17 Januari 2010

HHq


[1]
Makalah disampaikan untuk keperluan The General Conference for The
Support of Al-Quds, diselenggarakan di Kualalumpur pada tanggal 20-21
Januari 2010.

[2] Hamka Haq, Professor Theologi dan Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s