POLITIK MAYORITAS DAN MINORITAS DALAM ISLAM

POLITIK MAYORITAS DAN MINORITAS DALAM ISLAM

 

Konsep Ahlu Kitab

Dalam teks Al-Qur’an, umat agama lain dibedakan dalam dua macam, yakni kaum musyrikin (politeisme) dan Ahlu Kitab (penganut kitab suci) yaitu Yahudi dan Nashrani (Kristen). Bahkan ada komunitas penyembah Dewa yang diberi nama “Shabiin”, yang secara semantik sangat dekat pada kata Shiva atau Shiwa (salah satu nama Dewa dalam agama Hindu).  Jika demikian, maka Hindu dan Budha pun termasuk Ahlu Kitab, apalagi memang mereka memiliki kitab suci sendiri.   Perhatikan ayat-ayat (Q.S.al-Baqarah [2]: 62),  Q.S.al-Hajj [22]: 17,  (Q.S.al-Bayyinah [98]: 6), (Q.S.Ala Imran [3]: 113), (Q.S. Ala Imran [3]: 199)., (Q.S.al-`Ankabut [29]: 46).

Nilai Kesetaraan istilah “Ahli Kitab” adalah:

(1)   Tidak ada diskriminasi dalam penggunaan istilah tersebut, baik untuk ummat Yahudi, Nasrani, ataupun agama monoteosme lainnya, tanpa melihat mayoritas-minoritas.

(2)   Istilah “ahli Kitab” menghargai semua agama selain Islam, walaupun jumlahnya minoritas;

(3)   Karena itu istilah ahlu kitab tidak mengandung diskriminasi sosial di kalangan warga negara (masyarakat, terlepas dari jumlah mayoritas – minoritas.

(4)   Dengan demikian, seperti nyang dicontohkan dalam sejarah Nabi, umat Islam dan umat lainnya, semua disebut sebagai ummah, dengan maksud bahwa mereka adalah satu kesatuan sosial yang seharusnya membaur dan hidup dalam kebersamaan (lihat Piagam Madinah).

(5)   Pada prinsipnya Islam mengajarkan bahwa nilai universal agama, khususnya agama monoteisme itu hanya satu dan bersumber dari Allah SWT. Dengan demikian umatnya pun seharusnya diikat dalam satu rasa persudaraan jika mereka hidup dalam suatu kekuasaan negara.

(6)   Terminologi “Ahli Kitab”, dapat diperluas mencakup semua agama monoteisme seperti Hindu, Budha, dan sebagainya — juga QS 2 : 62; QS 5 : 69; QS 22 : 17

Ummah:

Di zaman Nabi SAW, istilah ummah dipakai merujuk kepada kaum Msulimin, Yahudi, dan lain-lainnya.  Dengan demikian dapat dipahami bahwa ummah:

(a)   Meliputi kaum Muslimin secara khusus sebagai satu umat tersendiri yang menjadi warga negara Madinah.

(b)   Melncakup umat Yahudi secara khusus sebagau satu ummat tersendiri yang juga menjadi warga negara Madinah.

(c)   Demikian juga penganut agama-agama lain juga masing-masing merupakan umat.

(d)   Dapat juga dipahami sebagai gabungan semua umat beragama di zaman itu sebagai ummah yang bersatu dalam wadah negara Madinah.

Dzimmiy (Ahl al-Dzimmah):

Istilah “Ahl al-Dzimmah” (komunitas yang dilindungi), nanti berlaku efektf setelah Rasulullah SAW wafat dan kekuasaan beralih ke Khulafa al-Rasyidin. yang dapat dipahami sebagai berikut:

(1)     Istilah  dzimmiy yang di zaman Nabi mempunyai arti umum, yakni non Muslim, menjadi konsep khusus di zaman Khilafah yang berarti non Muslim yang “dilindungi” keselamatannya oleh pemerintahan Islam.

(2)     Makna baru itu timbul sebagai akibat ekspansi politik khilafah, yang menyebabkan sejumlah wailayah non Muslim jatuh ke dalam kekuasaan Khilafah, yang memberi jaminan keselamatan hidup non Muslim asalkan patuh pada khilafah.

(3)     Di sinilah berawal istilah dzimmiy  itu dikaitkan dengan minroitas, sebab pada kenyataannya wilayah non Muslim yang ditakulkkan itu, dengan sendirinya menjadi bahagian minoritas dalam wilayah semesta kekuasaan Khilafah.

(4)     Meskipun demikian, kaum dzimmiy yang membaur dengan umat Islam, dan berkontribusi untuk pembangunan negara dengan membayar jizyah (pajak), tetap bebas menjalankan agamanya dan dijamin keselamatannya oleh Negara Khilafah.

(5)     Pembayaran pajak bukan diskriminasi, sebab mereka dibebaskan dari pembayaran zakat yang hanya diwajibkan di kalangan Muslim.

 

Kemanusiaan Yag Berketuhanan:

Kepercayaan kepada Tuhan YME membawa konsekuensi bahwa ajarannya tentang kemanusiaan itu satu dan universal untuk semua manusia, tanpa membedakan agama, etnis, budayanya. Konsekuensinya adalah:

(1)    Kesatuan Ajaran-Nya (dan oleh karenanya menolak dengan tegas sektarianisme agama atau etnis atau apapun yang biasanya kelompok mayoritas menguasai minoritas);

(2)    Kesatuan manusia sebagai hamba Tuhan (dan karenanya menolak rasialisme minoritas dan mayoritas);

(3)    Kesatuan sumber nilai otoritas, kekuasaan, dan kedaulatan Tuhan, yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata manusia sebagai Khalifah-Nya, melalui musyawarah untuk mufakat (sehingga minoritas dan mayoritas tidak berhaap-hadapan untuk saling menglahkan)

Demokrasi Berketuhanan (Teodemokrasi)

Alasan Pihak yang Menolak Demokrasi:

  1. Banyak pemikir Islam yang menolak konsep demokrasi, dengan alasan bahwa demokrasi sebagai kedaulatan rakyat adalah bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan.  Pemikir-pemikir yang teosentristik itu, yang kebanyakannya mengutip pandangan dari pemikir yang sama pada abad pertengahan, menilai bahwa pengakuan akan kedaulatan manusia merupakan pelanggaran akidah.  Menurut mereka jika manusia memiliki kedaulatan, berarti ia berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, sebagai satu-satunya kedaulatan yang diakui dalam teologi Islam.
  2. Mereka yang menolak demokrasi, juga menilai demokrasi itu adalah produk peradaban sekuleris yang sangat berbahaya terhadap Islam.  Berbarengan dengan itu pula, jargon-jargon penolakan kerasnya terhadap demokrasi semakin marak dengan menjadikan paham sekulerisme sebagai musuh utama.  Apalagi, dalam kurun waktu yang sama, dunia Islam memang sedang berhadap-hadapan dengan segala konsep dan perilaku yang berbau Barat yang merupakan sumber konsep demokrasi moderen.  Maka lengkaplah sudah, kebencian dan penolakan keras terhadap demokrasi itu, di samping karena menggunakan ukuran-ukuran teologis versi mereka, juga karena benturan pergerakan politik dan sosial budaya dari zaman ke zaman, yang dalam kurun waktu yang lama melibatkan dunia Barat dan dunia Islam berhadap-hadapan penuh kecurigaan.
  3. Sementara, dalam konteks otoritas kebenaran, para pengingkar demokrasi itu juga memberi alasan bahwa kebenaran tidak berdasarkan otoritas manusia, tetapi berdasarkan otoritas wahyu.  Kedaulatan dan kebenaran tidak ditentukan oleh angka-angka yang berkaitan dengan jumlah manusia tetapi oleh otoritas normatif firman-firman Tuhan.  Pokoknya, dengan alasan-alasan di atas, mereka benar-benar menjadi anti demokrasi, sekaligus juga anti Barat.  Pemikiran demikian, kalau mau jujur, adalah lebih mencerminkan sikap eksklusif berdasarkan paradigma fanatisme, ketimbang upaya dialogis untuk membangun kebersamaan dalam peradaban baru.

 

Alasan Menerapkan Demokrasi

  1. Demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan rakyat, hendaknya jangan diperhadapkan dengan kedaulatan Tuhan, sebab rakyat atau manusia ini juga ciptaan Tuhan.  Sebagai ciptaan Tuhan, maka kedaulatan manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkehidupan yang layak.
  2. Bertolak dari kedaulatan Tuhan Yang Mahatunggal,  maka dipahami bahwa kedaulatan manusia adalah bahagian dari kedaulatan, kebijakan dan kewenangan Tuhan yang dilimpahkannya kepada manusia.  Dalam kerangka inilah Tuhan memberikan hidayah, kecerdasan akal dan segala potensi lainnya kepada manusia.  Inilah arti sebuah akidah bahwa manusia adalah Khalifah Tuhan di muka bumi.
  3. Dalam menyelesaikan segala problem kehidupannya, manusia harus menggunakan segenap potensi pemberian Tuhan kepadanya.  Problem-problem kehidupan yang tak dapat diselesaikan secara pribadi, harus diselesaikan melalui musyawarah.  Musyawarah tidak lain adalah praktik demokrasi dalam Islam, sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya adalah bahagian dari ajaran Islam.  Praktik musyawarah (demokrasi) pernah dijalankan oleh Nabi SAW dan Al-Khulafa al-Rasyidun di zamannya.  Di zaman moderen, demokrasi kemudian dirumuskan dan dipraktikkan oleh masyarakat Barat, disesuaikan dengan kondisi kekinian mereka.  Sementara dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep dan praktik demokrasi tenggelam sirna dalam dunia Islam, akibat kentalnya nepotisme dalam pemerintahan khilafah dinasti Abasiyah dan Umayah, dan di sejumlah kesultanan kecil yang lahir sesudahnya.
  4. Memang benar, bahwa kedaulatan transenden adalah milik Tuhan,  tetapi ketika kedaulatan Tuhan akan dilaksanakan di muka bumi, maka ia harus diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan (kedaulatan) manusia yang menyejarah.  Sekali lagi, makna kedudukan manusia sebagai Khalifah Tuhan, ialah kedaulatan Tuhan terlaksana dan membumi, diselenggarakan dalam bentuk kedaulatan manusia yang menyejarah dan membudaya pada ruang dan waktu dalam sebuah negara.  Maka, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi untuk menunjuk siapa pengganti beliau mempimpin umat.  Untuk mengatasinya, musyawarah (demokrasi) merupakan keniscayaan dalam memilih Abu Bakar sebagai Khalifah yang meneruskan kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah SAW.
  5. Demikian pula, otoritas kebenaran syariah adalah secara mutlak berada pada kewenangan Ilahi, bukan pada kewenangan manusia.  Tetapi ketika kebenaran wahyu akan dilaksanakan di tengah masyarakat manusia yang beragam aspirasinya, maka dibutuhkan metode penerapan yang disepakati oleh mereka.  Proses untuk meramu kesamaan aspirasi itu adalah musyawarah, yang tidak lain adalah sebuah bentuk demokrasi.  Dengan begeitu, kebenaran wahyu dapat terbumikan  di tengah masyarakat.  Ini sekaligus berarti bahwa demokrasi justru merupakan bahagian dari pelaksanaan wahyu Tuhan, bukan merupakan penghalang syariat Tuhan.
  6. Untuk menentukan aspirasi mana yang lebih pantas diterima dalam membumikan kedaulatan Tuhan dan kebenaran ajaran-Nya, tentu saja ukuran angka mempunyai peranan penting.   Tidak salah jika dikatakan bahwa mungkin agama Islam-lah yang pertama-tama memberi tempat bagi keabsahan angka-angka sebagai pembenaran ajaran syariat.  Dalam hukum Islam (ushul fikih), kita mengenal ijma (kesepakatan orang banyak) sebagai sumber ketiga sesudah Al-Qurán dan Al-Sunnah.   Hukum yang berdasar pada ijma` dipandang lebih kuat dan lebih layak diamalkan ketimbang hukum menurut perorangan.  Dalam ilmu hadits, kita mengenal istilah mutawatir (hadits yang perawinya lebih banyak) dipandang lebih sahih dan lebih layak diamalkan ketimbang hadits ahad yang hanya diriwayatkan perorangan.  Dalam fikih dan tafsir kita mengenal istilah jumhur (sejumlah besar mujtahid dan mufassir) yang pendapatnya lebih kuat ketimbang mujtahid perorangan.   Di hadapan pengadilan, kesaksian orang banyak lebih shahih daripada kesaksian perorangan.  Semua ini membuktikan bahwa pemakaian angka-angka sebagai alat ukur kebenaran (yang mirip dengan voting dalam demokrasi moderen) telah merupakan tradisi dalam khazanah peradaban hukum Islam.

KESIMPULANNYA

Maka, orang yang memahami dan menerima khazanah historis Islam di atas, akan pasti berkesimpulan bahwa sebenarnya demokrasi itu lebih dahulu eksis dalam teologi dan hukum Islam, dan karena itu bukan produk yang asing dari peradaban Islam.  Kalau boleh dikatakan, para pemikir di Barat hanyalah sebagai perumus ulang demokrasi yang kini ditawarkan kembali ke dunia Islam, setelah masyarakat Islam sendiri melupakan bahkan kadang membenci tradisinya itu.

Advertisements
By Hamka Haq Posted in KULIAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s