DISHARMONI MAYORITAS – MINORITAS

DISHARMONI MAYORITAS – MINORITAS

Hubungan kelompok mayoritas dan minoritas, sering kali dalam suatu negara menjadi tidak harmonis.  Faktor-faktor penyebabnya antara lain: Dampak kolonialisme, Dampak (Trauma) perang masa lalu, Egoisme Komunitas, Ancaman disintegrasi, dan Lobby komunitas tertentu.

  1. Dampak kolonialisme
  2. Trauma Perang Masa Lalu
  3. Egoisme Komunitas
  4. Kecemburuan Sosial
  5. Ancaman Disintegrasi
  6. Lobby Komunitas tertentu.

Dampak Kolonialisme

Seperti diketahui, pada umumnya negara-negara di Asia pernah mengalami penjajahan oleh Barat.  Bangsa Barat, yakni Spanyol, Portugis, Inggeris dan Belanda telah menjajah di Asis.  Kita ambil contoh Indonesia, yang pernah dijamah oleh penjajah-penjajah tersebut, terutama Belanda selama lebih 300 tahun.   Penjajahan menyebabkan kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan rakyat Indonesia.  Karena kenyataannya mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, maka dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Muslim berhadapan dengan Kolonial yang agamanya non Muslim (Kristen).  Meskipun dalam perjuangan itu, turut serta pula rakyat Indonesia yang beragama Kristen, namun pejuang-pejuang Muslim tetap memaknai perjuangan itu sebagai pergerakan melawan Barat yang Kristern.  Akibatnya, jasa non Muslim dalam perjuangan seolah terlupakan, bahkan ironisanya dipandang sebagai kaki tangan kolonial.

Dampak kolonial Belanda yang beragama Kristen itu, membawa kesalahan persepsi bagi sebahagian umat Islam, sebahagian ulama dan aktifis Islam, selalu memandang non Muslim, terutama Kristen sabagai sisa-sisa pengaruh kolonialisme.  Akibatnya ialah, mereka memandang non Muslim sebagai warga kelas dua di Republik ini, dengan melupakan peranan non Muslim itu dalam perjuangan kemerderkaan.  Dengan klaim sebagai mayoritas, maka dengan seenaknya saja warga Muslim yang salah persepsi itu melanggar konstitusi sebagai negara Kebangsaan.  Seolah-olah negara ini dibentuk hanya sebagai rumah bagi umat Islam.  Maka terjadilah hubungan tidak harmonis dengan non Muslim, khususnya kaum Kristen, ditandai pengrusakan rumah ibadah dan fasilitas pendidikan mereka.    Dalam catatan, sejumlah kasus yang memprihatinkan ketidak harmonisan hubungan antara Muslim Mayoritas dan Kristen Minoritas di Idnonesia adalah sbb.:

  • Oktober s.d. Desember 1992: isu lemak babi, pembakaran kitab suci, pengrusakan dan pembakaran gereja.
  • Hal yang sama terjadi di Cikampek (12/4/1996), Bogor (14/4/1996); Surabaya (9/6/1996), Situbondo (10/10/1996), Tasikmalaya (26-27/12/1996)
  • Kerusuhan Maluku (19/1/1999 s.d. Januari 2000).
  • Penyerangan HKBP Rajeg, Kutabumi, Tangerang (2/9/2007).
  • Penyerangan atasa HKBP Bekasi Minggu (12/9/2010) pukul 17:05 oleh kelompok Islam; Pendetanya dipukul, jemaatnya ditusuk dan pelemparan rumah ibadah.
  • Kasus gereja GKI Yasmin, di Bogor yang mencabut izin pendirian Gereja, padahal gereja di sana lebih dahulu ada baru kemudian warga Musalim di sekitarnya.

Kecemcuruan Sosial

Hubungan tak sehat itu juga lazimnya disebabkan oleh kecemburuan sosial;  Misalnya di daerah tertentu, sebahagian besar umat Islam berada pada garis kemiskinan, sedang non Muslim kelihatannya lebih sejahtera.  Hal ini juga tampak pada pembangunan rumah ibadah; biasanya pembangunan masjid atau mushalla lebih lama, bertahun-tahun baru bisa jadi, sementara gereja dan rumah ibadah lainnya dengan seketika bisa selesai.  Maka biasanya kelompok mayoritas mengambil jalan pintas, menghalangi pembangunan rumah ibadah.

Kecemburuan sosial juga dapat berlaku antaretnis.  Misalnya pada tahun 1999, terjadi kerusuhan Ambon, sebenarnya diawali dengan kecemburuan sosial antaretnis.  Etnis pendatang, terutama Bugis Makassar dan Buton mendominasi sektor ekonomi, sehingga etnis asli setempat merasa terdesak.  Parahnya, konflik horizontal berkembang menjadi konflik agama.

Egoisme Komunitas

Hal yang sangat prinsipil dan sulit dihilangkan dari umat beragama, ialah egoisme komunitas mereka. Masing-masing umat beragama merasa hanya agamanya yang istimewa dan benar.  Dan paling berbahaya jika sudah sampai pada paham bahwa hanya agamanya yang berhak eksis untk diridhahi Tuhan sehingga segala agama lainnya harus dihapus dari permukaan bumi.  Persepsi seperti juga masih berkembang di Indonesia, khususnya di tengah umat Islam.

Dalam kaitannya dengan etnis, egoisme komunitas ini juga sangat berbahaya.   Apalagi dengan adanya UU Otonomi Daerah, yang memngkinkan ertnis tertentu yang dominan di daerah itu mengkalim sepihak segala hak-hak keistimewaan untuk etnisnya, dan menafikan hak hidup etnis-etnis lainnya.  Maka egoisme etnis pun dapat memicu pecahnya koflik horizontal.

Di Thaliland, umat Budha merasa sebagai warga asli negeri itu, dan dengan statusnya sebagai mayoritas maka mereka memandang umat agama lain (khususnya Islam) sebagai warga kelas dua.  Apalagi negeri itu memang memandang Budha sebagai agama negara, dan setiap raja yang bertahta harus menjalani kehidupan Bhiksu lebih dahulu sebelum dilantik menjadi raja.

Di negara-negara Amerika dan Eropa pun demikian, egoisme komonitas mash mewarnai kehidupan umat beragama.  Umat Kristen dan Katholik masih memandang komunitasnya sebagai warga asli yang harus lebih banyak hak ketimbang warga pendatang yang sebahagiannya beragama Islam.   Terhadap umat Islam dikenakan berbagai aturan yang membatasi kehidupan beragamanya.  Bahakn di Barat telah lama ada pandangan Islamophobia, yakni ketakutan berlebihan terhadap Islam dan umat Islam, sehingga segala yang berbau Islam selalu dihadangnya.

Sama halnya juga di sebahagian negara-negara Timur Tengah, bangsa Arab yang beragama Islam, merasa harus lebih dominan di atas warga lainnya yang beragama non Muslim.  Hak-hak minoritas non Muslim sangat terbatas.

Keadaan yang biasa menylut konflik terjadi di India, egoisme kaum Hindu berhadapan dengan egoisme umat islam, yang masing-masing mengklaim agamanya yang paling benar.  Sering kali terjadi kerusuhan karena umat Hindu di sana, merobohkan masjid dengan alasan tanah tempat bangunan masjid itu adalah bekas tempat kuil suci Hindu yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaknni umat Hindu.  Meskipun demikian, pada level pemerintahan, kedudukan umat Islam cukup memuaskan.  Terdapat sejumlah tokoh Islam yang pernah menjabat menteri di India, bahkan jabatan Presiden India juga pernah dijabat oleh tokoh Muslim.   Dengan kedudukan politik seperti itu, maka kerusuhan antarumat beragama di India dapat dengan mudah dan lebih cepat diatasi.

Trauma Peran Masa Lalu

            Kelompok-kelompok umat beragama, atau etnis yang pernah terlbibat perang di masa lalu, sangat berpotensi mewarisi trauma berkepanjangan yang merupakan akar konflik antara mereka.  Misalnya saja hubungan tidak hermonis antara Umat Ktholik dan umat Islam di Pilipina, disebabkan trauma perang salib, atau perang Kristen Spanyol melawan Muslim Andalusia.

Dalam sejarah tercatat bahwa bangsa Barat yang pertama datang ke Pilipina adaah Portugis dan Spanyol.  Penduduk pilipina yang muslim, sangat dimusuhi oleh tentara Spanuol, karena mereka dianaggap sebagai sisa-sisa tentara Islam Moor yang pernah menaklukkan dan menjajah Spanyol di bawah kekuasaan Islam selama tujuh abad.  Maka Muslim Pilipina pun kemudian disebut oleh mereka sebagai bangsa Moro.  Pertentangan kepentingan antara Kolonialis Barat Kristen dengan Muslim Moro itu, akhurnya terbawa hingga sekarang setelah Pilipina merdeka, dan sebahagian besar warganya menjadi Kristen sejak mereka dijajah oleh Portugis dan Spanyol.

Ancaman Disintegrasi

Ancaman disintegrasi dalam suatu negara juga berpotensi menjadi penyebab konflik antara etnis dan antar agama.   Misalnya saja kita sebut konflik antara su ku Arab dan suku Kurdi di Irak.  Wrga Arab di Irak tidak memberikan hak-hak kebangsaan sepenuhnya kepada suku Kurdi di Irak, karena takut akan terjadinya, pemisahan wilayah dan membentuk negara Kurdi tersendiri di bagian utara Irak.   Begitupun halnya Turki, dengan alasan yang sama dengan Irak, maka pemerintah Turki tidak memberikan hak politik yang adil kepada suku Kurdi, karena dipandang sebagai gerakan Separatis yang ingin berpisah dari Turki.  Dalam keadaan seperti itu, komunitas yang minroitas selalu menjadi warga negara kelas dua.

Hal demikian juga terjadi di China, etnis-etnis minroitas, yang kenyataannya juga berbeda keyakinan dengan warga China mayoritas, mereka memperoleh perlakukan yang idak adil, karena dipandang sebagai komunitas separatis yang ingin mendirikan negara merdeka.  Lebih parahnya lagi, karena pemerintahan China yang berideologi Komunis itu tidak erasa bertanggung jawab untuk melindungi umat beragama.  Nasib itulah yang dialami oleh etnis Muslim Uighur di bagian utara China.  Sementara itu, etnis-etnis yang beragama Islam dan Kristen, yang dipandang tidak mungkin melakukan gerakan separatis, karena sudah berbaur dengan etnis China mayoritas, sekarang telah mendapat perlakukan yang baik dari pemerintah China.

Sebenarnya, masalah separatisme ini pula yang menghantui Indonesia, sehingga hubungan tidak harmnis antara sebahagian warga Papua dengan pemerintah masih belum dapat dipadamkan sama sekali.

Lobbi Komunitas Tertentu

            Dalam suatu negara selalu terjadi tarik ulur kepentingan etnis-etnis atau umat beragama yang berbeda.  Kita sebut saja Amerika Serikat,  yang warga-negaranya beragam etnis dan agama.  Penganut Kristen merupakan mayoritas di antara semua agama di AS.  Tapi etnis Yahudi, lebih menguasai perekonomian negara tersebut ketimbang penganut agama lain, termasuk umat Islam pendatang dari Asia, khususnya negeri-negeri Arab.  Walaupun konstitusi Amerika menjamin kehbebasan beragama, dan negara tidak akan turut campur dalam soal agama warganya, tetapi kaum Yahudi mempunyai kepentingan lain.  Yahudi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika untuk menekan umat Islam Amerika agar kepentingan Yahudi internasional tidak terganggu. Hal itu dimaksudkan agar negara Israel, yang selalu berperang dengan negara-negara Arab sekitarnya, tetapi mendapat bantuan Amerika.  Yahudi juga berupaya agar pemerintah Amerika selalu curiga terhadap umat Islam  Amerika, jangan sampai mereka memberikan bantuan dana kepada pejuang-pejuang Palestina.

By Hamka Haq Posted in KULIAH

POLITIK MAYORITAS-MINORITAS DI INDONESIA

POLITIK MAYORITAS-MINORITAS DI INDONESIA

Kondisi Obyektif:

  1. A.   Aspek Kependudukan:

–      Dipandang dari aspek kependudukan,  peneggunaa terminologi mayoritas-minoritas mengacu ke realitas etnis dan agama yang disandang masyarakat.  Bahwa ada etnis tertentu yang karena jumlahnya banyak, maka disebut sebagai etnis mayoritas, sedang yang lainnya disebut minoritas.   Secara nasional, etnis Jawa merupakan etnis mayoritas di atas etnis-etnis lainnya yang minoritas.

–      Demikian pula, dari aspek agama, bahwa penganut agama tertentu yang jumlahnya banyak disebut sebagai mayoritas, dan yang lainnya disebut minoritas.   Secara nasional, umat Islam merupakan mayoritas di atas umat agama lainnya yang minoritas.

 

  1. B.   Aspek Kewilayahan:

–      Dari segi politik, besar-kecilnya jumlah populasi, bak dari segi etnis maupun agama, tidak dapat menjadi pertimbangan mutlak, tanpa melihat realitas kewilayahan.   Sebab, dalam bernegara dan bermasyarakat, faktor wilayah merupakan salah satu pilar terbentukknya sebuah komunitas atau negara.   Boleh jadi, sekelomppok kecil masyarakat yang berstatus minoritas, memiliki kekuatan politis karena mereka mendiami dan menguasai wilayah yang luas.

–      Sejarah pendirian Negara Republik Indonesia, dengan dasar negara Pancasila (minus Piagam Jakarta), adalah karena pertimbangan kewilayahan tersebut, bahwa komunitas kecil dari bagian Timur Indonesia (wilayah yang luas) keberatan dan tidak akan bergabung dalam RI, jika tujuh kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) tidak dihapus.  Maka demi tegaknya RI yang baru saja diproklamirkan, aspirasi masyaralat dari bagian Timur Indonesia itu harus diperhatikan dan dipenuhi.

Landasan Konstitusi:

–      Sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia) mengharuskan segenap warga negara mengutamakan persatuan kebangsaan di atas segalanya.  Persatuan dalam arti sebenarnya, hanya dapat dibangun jika dikotomi mayoritas-minoritas dihilangkan dalam interaksi sosial politik di tengah masyarakat.

–      Persatuan kebangsaan menjadi kokoh jika segenap warga negara merasa sama di depan hukum dan pemerintahan, sehingga tak satupun kelompok (etnis dan agama) yang merasa istimewa di atas yang lainnya dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Perhatikan bunyi UUD 1945 berikut:

BAB X
WARGA NEGARA

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXI
AGAMA

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Agama dan Politik:

  1. A.   Fungsi Negara:

 

–      Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Republik Indonesia, bukanah negara agama. Artinya, Negara tidak berdasar pada ideologi agama (Islam), dan tidak ada agama yang menjadi agama negara.

–      Dengan demikian, semua umat beragama sama statusnya dalam negara, pemerintahan dan di depan hukum, tanpa melihat status mayoritas-minoritas.

–      Negara harus melindungi setiap umat beragama untuk melaksanakan agamanya dalam keadaan aman dan nyaman.

  1. B.   Hubungan Antarumat Beragama: 

1)    Persaudaraan kebangsaaan:

–      Pembauran:  Warga negara yang beraneka ragam etnis dan agamanya, secara konstitusional hendaknya berbaur dalam kehidupan bermasyarakat tanpa sekat-sekat etnis dan agama.   Segenap kebijakan politik harus mendukung pembauran tersebut, tanpa melepaskan ciri khas kebhinnekaan mereka.

–      Bakti sosial bersama:  Berbaur idak hanya dalam pergaulan fisik, tetapi juga menyatukan cita-cita memajukan dan mencerdaskan bangsa.  Dengan kesadaran seperti itu, maka warga negara (segenap umat beragama) dapat membangun kerjasama dalam berbagai bidang untuk menyejahterahkan rakyat.

2)    Paradigma Kemaslahatan Manusia

–      Syiar Agama bukan arogansi

Dalam mengamalkan agama, setiap warga negara menghindari sikap persaingan / kompetisi dengan umat agama lain.  Tidak perlu ada rasa kebanggaan dan arogansi terhadap umat agama lain.

 

–      Syiar agama untuk moralitas (shaleh pribadi):

 

Masing-masing umat beragama menjalankan agamanya dengan tujuan pembinaan internal prbadi untuk memperoleh akhlak yang baik.  Baik buruknya suatu agama/keyakinan diukur dari budi pekerti umatnya dan kemaslahatan yang dilahirkan, sehingga umat beragama berlomnba untuk berbuat kebajikan.

 

–      Penghayatan agama secara kemanusiaan:

Bahwa semua agama mempunyai ajaran yang sama tentang perlunya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial bagi manusia.

Untuk mewujudkan semuanya, umat beragama bersatu, bahu membahu, untuk mewujudkannya, demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

–      Penafsiran Ajaran secara Konstruktif:

 

Ajaran agama perlu ditafsirkan secara konstruktif untuk kemaslahatan bersama.  Misalnya=

Jihad diartikan sesuai artinya yang asli, yakni bekerja keras untuk kebaikan bersama, bukan perang untuk kebinasaan bersama.

Ukhuwah Imaniyah (dalam Al-Qur’an) sebaiknya diartikan sebagai persaudaraan antara sesama orang-orang beriman kepada (Ketuhanan Yang Maha Esa), ketimbang diartikan hanya persaudaraan intern umat Islam.

By Hamka Haq Posted in KULIAH

POLITIK MAYORITAS DAN MINORITAS DALAM ISLAM

POLITIK MAYORITAS DAN MINORITAS DALAM ISLAM

 

Konsep Ahlu Kitab

Dalam teks Al-Qur’an, umat agama lain dibedakan dalam dua macam, yakni kaum musyrikin (politeisme) dan Ahlu Kitab (penganut kitab suci) yaitu Yahudi dan Nashrani (Kristen). Bahkan ada komunitas penyembah Dewa yang diberi nama “Shabiin”, yang secara semantik sangat dekat pada kata Shiva atau Shiwa (salah satu nama Dewa dalam agama Hindu).  Jika demikian, maka Hindu dan Budha pun termasuk Ahlu Kitab, apalagi memang mereka memiliki kitab suci sendiri.   Perhatikan ayat-ayat (Q.S.al-Baqarah [2]: 62),  Q.S.al-Hajj [22]: 17,  (Q.S.al-Bayyinah [98]: 6), (Q.S.Ala Imran [3]: 113), (Q.S. Ala Imran [3]: 199)., (Q.S.al-`Ankabut [29]: 46).

Nilai Kesetaraan istilah “Ahli Kitab” adalah:

(1)   Tidak ada diskriminasi dalam penggunaan istilah tersebut, baik untuk ummat Yahudi, Nasrani, ataupun agama monoteosme lainnya, tanpa melihat mayoritas-minoritas.

(2)   Istilah “ahli Kitab” menghargai semua agama selain Islam, walaupun jumlahnya minoritas;

(3)   Karena itu istilah ahlu kitab tidak mengandung diskriminasi sosial di kalangan warga negara (masyarakat, terlepas dari jumlah mayoritas – minoritas.

(4)   Dengan demikian, seperti nyang dicontohkan dalam sejarah Nabi, umat Islam dan umat lainnya, semua disebut sebagai ummah, dengan maksud bahwa mereka adalah satu kesatuan sosial yang seharusnya membaur dan hidup dalam kebersamaan (lihat Piagam Madinah).

(5)   Pada prinsipnya Islam mengajarkan bahwa nilai universal agama, khususnya agama monoteisme itu hanya satu dan bersumber dari Allah SWT. Dengan demikian umatnya pun seharusnya diikat dalam satu rasa persudaraan jika mereka hidup dalam suatu kekuasaan negara.

(6)   Terminologi “Ahli Kitab”, dapat diperluas mencakup semua agama monoteisme seperti Hindu, Budha, dan sebagainya — juga QS 2 : 62; QS 5 : 69; QS 22 : 17

Ummah:

Di zaman Nabi SAW, istilah ummah dipakai merujuk kepada kaum Msulimin, Yahudi, dan lain-lainnya.  Dengan demikian dapat dipahami bahwa ummah:

(a)   Meliputi kaum Muslimin secara khusus sebagai satu umat tersendiri yang menjadi warga negara Madinah.

(b)   Melncakup umat Yahudi secara khusus sebagau satu ummat tersendiri yang juga menjadi warga negara Madinah.

(c)   Demikian juga penganut agama-agama lain juga masing-masing merupakan umat.

(d)   Dapat juga dipahami sebagai gabungan semua umat beragama di zaman itu sebagai ummah yang bersatu dalam wadah negara Madinah.

Dzimmiy (Ahl al-Dzimmah):

Istilah “Ahl al-Dzimmah” (komunitas yang dilindungi), nanti berlaku efektf setelah Rasulullah SAW wafat dan kekuasaan beralih ke Khulafa al-Rasyidin. yang dapat dipahami sebagai berikut:

(1)     Istilah  dzimmiy yang di zaman Nabi mempunyai arti umum, yakni non Muslim, menjadi konsep khusus di zaman Khilafah yang berarti non Muslim yang “dilindungi” keselamatannya oleh pemerintahan Islam.

(2)     Makna baru itu timbul sebagai akibat ekspansi politik khilafah, yang menyebabkan sejumlah wailayah non Muslim jatuh ke dalam kekuasaan Khilafah, yang memberi jaminan keselamatan hidup non Muslim asalkan patuh pada khilafah.

(3)     Di sinilah berawal istilah dzimmiy  itu dikaitkan dengan minroitas, sebab pada kenyataannya wilayah non Muslim yang ditakulkkan itu, dengan sendirinya menjadi bahagian minoritas dalam wilayah semesta kekuasaan Khilafah.

(4)     Meskipun demikian, kaum dzimmiy yang membaur dengan umat Islam, dan berkontribusi untuk pembangunan negara dengan membayar jizyah (pajak), tetap bebas menjalankan agamanya dan dijamin keselamatannya oleh Negara Khilafah.

(5)     Pembayaran pajak bukan diskriminasi, sebab mereka dibebaskan dari pembayaran zakat yang hanya diwajibkan di kalangan Muslim.

 

Kemanusiaan Yag Berketuhanan:

Kepercayaan kepada Tuhan YME membawa konsekuensi bahwa ajarannya tentang kemanusiaan itu satu dan universal untuk semua manusia, tanpa membedakan agama, etnis, budayanya. Konsekuensinya adalah:

(1)    Kesatuan Ajaran-Nya (dan oleh karenanya menolak dengan tegas sektarianisme agama atau etnis atau apapun yang biasanya kelompok mayoritas menguasai minoritas);

(2)    Kesatuan manusia sebagai hamba Tuhan (dan karenanya menolak rasialisme minoritas dan mayoritas);

(3)    Kesatuan sumber nilai otoritas, kekuasaan, dan kedaulatan Tuhan, yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata manusia sebagai Khalifah-Nya, melalui musyawarah untuk mufakat (sehingga minoritas dan mayoritas tidak berhaap-hadapan untuk saling menglahkan)

Demokrasi Berketuhanan (Teodemokrasi)

Alasan Pihak yang Menolak Demokrasi:

  1. Banyak pemikir Islam yang menolak konsep demokrasi, dengan alasan bahwa demokrasi sebagai kedaulatan rakyat adalah bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan.  Pemikir-pemikir yang teosentristik itu, yang kebanyakannya mengutip pandangan dari pemikir yang sama pada abad pertengahan, menilai bahwa pengakuan akan kedaulatan manusia merupakan pelanggaran akidah.  Menurut mereka jika manusia memiliki kedaulatan, berarti ia berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, sebagai satu-satunya kedaulatan yang diakui dalam teologi Islam.
  2. Mereka yang menolak demokrasi, juga menilai demokrasi itu adalah produk peradaban sekuleris yang sangat berbahaya terhadap Islam.  Berbarengan dengan itu pula, jargon-jargon penolakan kerasnya terhadap demokrasi semakin marak dengan menjadikan paham sekulerisme sebagai musuh utama.  Apalagi, dalam kurun waktu yang sama, dunia Islam memang sedang berhadap-hadapan dengan segala konsep dan perilaku yang berbau Barat yang merupakan sumber konsep demokrasi moderen.  Maka lengkaplah sudah, kebencian dan penolakan keras terhadap demokrasi itu, di samping karena menggunakan ukuran-ukuran teologis versi mereka, juga karena benturan pergerakan politik dan sosial budaya dari zaman ke zaman, yang dalam kurun waktu yang lama melibatkan dunia Barat dan dunia Islam berhadap-hadapan penuh kecurigaan.
  3. Sementara, dalam konteks otoritas kebenaran, para pengingkar demokrasi itu juga memberi alasan bahwa kebenaran tidak berdasarkan otoritas manusia, tetapi berdasarkan otoritas wahyu.  Kedaulatan dan kebenaran tidak ditentukan oleh angka-angka yang berkaitan dengan jumlah manusia tetapi oleh otoritas normatif firman-firman Tuhan.  Pokoknya, dengan alasan-alasan di atas, mereka benar-benar menjadi anti demokrasi, sekaligus juga anti Barat.  Pemikiran demikian, kalau mau jujur, adalah lebih mencerminkan sikap eksklusif berdasarkan paradigma fanatisme, ketimbang upaya dialogis untuk membangun kebersamaan dalam peradaban baru.

 

Alasan Menerapkan Demokrasi

  1. Demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan rakyat, hendaknya jangan diperhadapkan dengan kedaulatan Tuhan, sebab rakyat atau manusia ini juga ciptaan Tuhan.  Sebagai ciptaan Tuhan, maka kedaulatan manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkehidupan yang layak.
  2. Bertolak dari kedaulatan Tuhan Yang Mahatunggal,  maka dipahami bahwa kedaulatan manusia adalah bahagian dari kedaulatan, kebijakan dan kewenangan Tuhan yang dilimpahkannya kepada manusia.  Dalam kerangka inilah Tuhan memberikan hidayah, kecerdasan akal dan segala potensi lainnya kepada manusia.  Inilah arti sebuah akidah bahwa manusia adalah Khalifah Tuhan di muka bumi.
  3. Dalam menyelesaikan segala problem kehidupannya, manusia harus menggunakan segenap potensi pemberian Tuhan kepadanya.  Problem-problem kehidupan yang tak dapat diselesaikan secara pribadi, harus diselesaikan melalui musyawarah.  Musyawarah tidak lain adalah praktik demokrasi dalam Islam, sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya adalah bahagian dari ajaran Islam.  Praktik musyawarah (demokrasi) pernah dijalankan oleh Nabi SAW dan Al-Khulafa al-Rasyidun di zamannya.  Di zaman moderen, demokrasi kemudian dirumuskan dan dipraktikkan oleh masyarakat Barat, disesuaikan dengan kondisi kekinian mereka.  Sementara dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep dan praktik demokrasi tenggelam sirna dalam dunia Islam, akibat kentalnya nepotisme dalam pemerintahan khilafah dinasti Abasiyah dan Umayah, dan di sejumlah kesultanan kecil yang lahir sesudahnya.
  4. Memang benar, bahwa kedaulatan transenden adalah milik Tuhan,  tetapi ketika kedaulatan Tuhan akan dilaksanakan di muka bumi, maka ia harus diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan (kedaulatan) manusia yang menyejarah.  Sekali lagi, makna kedudukan manusia sebagai Khalifah Tuhan, ialah kedaulatan Tuhan terlaksana dan membumi, diselenggarakan dalam bentuk kedaulatan manusia yang menyejarah dan membudaya pada ruang dan waktu dalam sebuah negara.  Maka, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi untuk menunjuk siapa pengganti beliau mempimpin umat.  Untuk mengatasinya, musyawarah (demokrasi) merupakan keniscayaan dalam memilih Abu Bakar sebagai Khalifah yang meneruskan kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah SAW.
  5. Demikian pula, otoritas kebenaran syariah adalah secara mutlak berada pada kewenangan Ilahi, bukan pada kewenangan manusia.  Tetapi ketika kebenaran wahyu akan dilaksanakan di tengah masyarakat manusia yang beragam aspirasinya, maka dibutuhkan metode penerapan yang disepakati oleh mereka.  Proses untuk meramu kesamaan aspirasi itu adalah musyawarah, yang tidak lain adalah sebuah bentuk demokrasi.  Dengan begeitu, kebenaran wahyu dapat terbumikan  di tengah masyarakat.  Ini sekaligus berarti bahwa demokrasi justru merupakan bahagian dari pelaksanaan wahyu Tuhan, bukan merupakan penghalang syariat Tuhan.
  6. Untuk menentukan aspirasi mana yang lebih pantas diterima dalam membumikan kedaulatan Tuhan dan kebenaran ajaran-Nya, tentu saja ukuran angka mempunyai peranan penting.   Tidak salah jika dikatakan bahwa mungkin agama Islam-lah yang pertama-tama memberi tempat bagi keabsahan angka-angka sebagai pembenaran ajaran syariat.  Dalam hukum Islam (ushul fikih), kita mengenal ijma (kesepakatan orang banyak) sebagai sumber ketiga sesudah Al-Qurán dan Al-Sunnah.   Hukum yang berdasar pada ijma` dipandang lebih kuat dan lebih layak diamalkan ketimbang hukum menurut perorangan.  Dalam ilmu hadits, kita mengenal istilah mutawatir (hadits yang perawinya lebih banyak) dipandang lebih sahih dan lebih layak diamalkan ketimbang hadits ahad yang hanya diriwayatkan perorangan.  Dalam fikih dan tafsir kita mengenal istilah jumhur (sejumlah besar mujtahid dan mufassir) yang pendapatnya lebih kuat ketimbang mujtahid perorangan.   Di hadapan pengadilan, kesaksian orang banyak lebih shahih daripada kesaksian perorangan.  Semua ini membuktikan bahwa pemakaian angka-angka sebagai alat ukur kebenaran (yang mirip dengan voting dalam demokrasi moderen) telah merupakan tradisi dalam khazanah peradaban hukum Islam.

KESIMPULANNYA

Maka, orang yang memahami dan menerima khazanah historis Islam di atas, akan pasti berkesimpulan bahwa sebenarnya demokrasi itu lebih dahulu eksis dalam teologi dan hukum Islam, dan karena itu bukan produk yang asing dari peradaban Islam.  Kalau boleh dikatakan, para pemikir di Barat hanyalah sebagai perumus ulang demokrasi yang kini ditawarkan kembali ke dunia Islam, setelah masyarakat Islam sendiri melupakan bahkan kadang membenci tradisinya itu.

By Hamka Haq Posted in KULIAH