PANCASILA PANCARAN SYARIAT ISLAM

 

Di depan Patung Bung Karno, Proklamator dan Perumus Pancasila

 

(diambil dari buku: Islam Rahmah untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof.DR.Hamka Haq, MA)

          Masalah yang selalu hangat dibicarakan menyangkut umat beragama di Indonesia ialah hubungan timbal balik antara agama dan Pancasila.  Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kewajiban konstitusional.   Namun, dalam konteks ini,  Pancasila harus pula dipandang sebagai bahagian dari ajaran luhur semua agama, karena Pancasila itu sendiri telah mengandung nilai-nilai agama.  Walaupun selama ini ada slogan bahwa Pancasila tidak bisa diagamakan dan agama tidak boleh dipancasilakan.  

          Hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut.   Dimulai dari persoalan kandungan Pancasila yang bermuatan religius, dan keterlibatan manusia hanya sebatas merumuskan kalimat-kalimatnya.  Teks Pancasila dirumuskan oleh pendiri Republik, yang berawal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  Namun, jika direnungkan secara mendalam, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat transendental.  Sebut saja kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Mahaesa”, adalah mengandung keharusan bangsa Indonesia untuk beriman kepada Tuhan.  Siapakah yang mensyariahkan iman kepada Tuhan?; siapa pula yang menciptakan naluri manusia untuk mengakui adanya Tuhan?.  Dalam agama-agama monoteis, diajarkan bahwa manusia diciptakan bersama nalurinya untuk beriman, kemudian Tuhan menurunkan agama sebagai pedoman beriman pada-Nya.  Jadi jelas, beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi  pemikiran filosof manapun, melainkan berasal dari syariat Tuhan.  Artinya, nilai-nilai yang dikandung Pancasila tumbuh dari dan membudaya dalam kehidupan religius manusia (bangsa) Indonesia, jauh sebelum dirumuskannya teks Pancasila itu sendiri.

          Karena itu, Pancasila adalah bahagian dari ajaran agama-agama, dan merupakan pengamalan agama dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.  Sebaliknya, mengamalkan nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan cara hidup ber-Pancasila.   Maka, untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen, mustahil tanpa memandangnya sebagai bahagian dari nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia. 

           Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula produk pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia.  Pancasila adalah anak kandung dari budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah menjadikan agama sebagai etosnya.  Karena itu, tak ada jalan untuk melepaskan Pancasila menjadi sekuler, sebab hal itu berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya.   Sebaliknya pula, tak ada jalan untuk memformalkan agama tertentu dalam memaknai Pancasila, apalagi menggantikannya, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah menjadi jati diri kendonesiaan kita.

            Pancasila digagas untuk kesejahteraan rakyat.  Jika Pancasila diawali dengan sila Ketuhanan, maka ia diakhiri dengan sila Keadilan Sosial.  Dua sila tersebut diantarai dengan tiga sila lainnya, yakni: sila Kemanusiaan, sila Persatuan (kebangsaan) dan sila Kerakyatan (demokrasi).  Semua itu berarti bahwa sila Ketuhanan menghendaki pangamalan nilai agama yang menitik beratkan pada terwujudnya persaudaraan kebangsaan, keadilan dan kemakmuran rakyat.  Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan eksklusif agamanya sendiri.  Umat beragama harus bersikap inklusifistis, dengan mengamalkan nilai-nilai universal agamanya yang toleran pada agama lain. 

            Bagi umat Islam, contoh yang paling tepat mengenai hal di atas ialah sunnah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, dengan mengutamakan nilai universal Islami ketimbang simbol tekstual, demi perdamaian bagi masyarakat yang beragam.  Coba ingat, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy terhadap Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim) yang tertulis pada awal naskah perdamaian.  Pastilah, tak ada sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah, karena sudah merupakan simbol Islam yang amat sakral.   Namun, Nabi  Muhammad SAW mementingkan solusi damai ketimbang simbol formal; maka beliau pun meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, yang dapat diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi rahmah (rahmatan lil-alamin) untuk perdamaian tersebut.

            Dalam konteks kebangsaan kita, sikap itu pula yang memotivasi pendiri negara, ulama dan generasi Muslim angkatan 1945 sehingga merestui dihapusnya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” digantikan dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa.  Kalimat singkat ini menghargai pluralitas antarumat beragama di Indonesia, dengan bertumpu pada nilau universal kemanusiaan, yang jauh dari egpoisme eksklusifistik.  Egoisme dalam beragama sangatlah berbahaya bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebab membuat kaum minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan terkadang tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Hal ini telah diperingatkan oleh Bung Karno ketika menyampaikan pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945:

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa.  Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”……”Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban.  Apakah cara yang berkeadaban itu?  Ialah hormat menghomrati satu sama lain.[1]

Fakta historis di atas menunjukkan betapa besar jasa generasi Muslim angkatan 45,  yang merestui penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta, karena dengan demikian mereka telah mengawali tonggak persaudaraan kebangsaan.  Bahkan jauh sebelumnya, para ulama telah menggerakkan secara patriotik persaudaraan kemerdekaan dari pesantren-pesantren yang menjadi markas mereka, dan berhasil membendung aktifitas kolonial Belanda di pedesaan.  Dari pesantrenlah, semangat nasionalisme dan patriotisme ulama menggelora secara merata di kalangan bangsa Indonesia. 

            Tidak sedikit pahlawan nasional yang berjasa memerdekakan bangsa ini adalah berasal dari pesantren atau madrasah, baik yang ada di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.  Maka tidak heran jika perjuangan aktifis kemerdekaan di meja perundingan dan perlawanan militer dari desa ke desa mendapat dukungan moril dan materil dari seluruh rakyat.  Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman untuk mempertahankan negara kebangsaan Indonesia, dan perlawanan heroik pasukan Bung Tomo di Surabaya semakin memperkokoh kepercayaan diri bangsa menghadapi kaum kolonial.

            Pak Dirman dan Bung Tomo barulah dua nama di antara sekian pejuang militan Muslim.  Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa sebahagian besar pejuang nasionalis itu adalah Muslim yang taat, tapi tujuan perjuangan mereka bukan untuk sebuah rumah khusus bagi umat Islam, melainkan rumah untuk bangsa tanpa sekat agama.  Maka Indonesia yang merdeka adalah negara untuk bangsa yang besar (nation) yang di dalamnya hidup rukun agama yang berbeda-beda, dengan budaya dan bahasa serta adat istiadat yang beragam, sesuai dengan bunyi kalimat yang tertera pada lambang negara:  Bhinneka Tunggal Ika.

Memang, sungguh luar biasa dan mempesona, kelahiran negara Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke.  Bayangkan, suatu wilayah yang terhimpun dari ribuan pulau dengan laut yang demikian luas, jumlah penduduknya yang demikian banyak (sekarang lebih 220 juta jiwa), dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa.  Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kesadaran bersama sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia.  Rasa eksklusifisme primordialis suku dan agama akan pasti merugikan kehidupan berbangsa yang multi etnis dan agama itu. 

            Maka untuk kepentingan nasional ke depan, para ulama, lembaga pesantren, ormas dan aktifis Islam tak dapat lepas dari tanggung jawab historis menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Ingatlah betapa sulitnya jihad perjuangan melawan kolonial Belanda, dengan segala pengorbanan jiwa, harta, darah dan air mata dari pendahulu kita.  Perjuangan mereka harus dilanjutkan dalam wujud jihad baru yakni kerja keras untuk kesejahteraan, bukan jihad menebar konflik untuk kesengsaraan yang tiada habisnya antar sesama warga bangsa. 

            Kini, andil yang terpenting umat Islam ialah menegakkan risalah Islamiyah yang rahmah dan ramah demi keindonesiaan yang berbhinneka.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di negeri ini, yakni mengamalkan nilai universal Islam untuk perdamaian menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan).  Belajarlah dari sejarah Nabi SAW; beliau yang tidak egois; beliau yang tidak eksklusif; beliau yang mengutamakan perdamaian ketimbang simbol agama.  Jadikanlah beliau sebagai panutan sebagaimana firman Tuhan Q.S.al-Ahzab (33): 21: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.”.    

            Dalam rangka itulah, para pemimpin Islam seharusnya berupaya meneransformasi nilai keislaman yang relevan dengan kondisi dan kekinian bangsa.  Misalnya meneransformasi makna jihad dari mobilisasi laskar melawan penjajahan, ke dalam makna mempersatukan potensi dan bekerja keras membangun negeri.  Kalau di zaman penjajahan dahulu, ayat-ayat jihad selalu saja berkonotasi perang, meriam, pengeboman, gerilya dan pasukan berani mati, maka di zaman kekinian orientasi jihad bukan lagi perang.   Kini dan ke depan, jihad dan dakwah Islam hendaknya bermakna kebersamaan dan kerja keras memakmurkan bangsa. 

            Sebab, jika orientasinya tidak berubah, jihad masih saja dimaknai perang seperti zaman penjajahan, maka dikhawatirkan sebahagian generasi kita akan melampiaskan semangat perangnya berupa kezaliman terhadap bangsanya sendiri.  Buktinya, anak-anak muda pelaku pengeboman di Bali, pengeboman gereja, hotel dan kedutaan besar negara sahabat adalah terinspirasi oleh makna jihad yang berkonotasi perang.   Jihad, yang dalam bahasa Arab bermakna kerja keras, seharusnya dikembalikan kepada maknanya yang asli itu, yakni: kerja, kerja, dan bekerja keras untuk kesejahteraan; bukan perang untuk kesengsaraan.

            Pada umumnya, mereka yang engan mengartikan jihad dengan kerja keras, adalah pemikir dan aktifis yang mengabaikan komitmen generasi Muslim angkatan 45 terhadap ideologi Pancasila; mengabaikan realitas bangsa yang plural dan menginginkan secara sepihak cita-cita kenegaraan Islam yang eksklusif.   Cita-cita kenegaraan tersebut selalu diklaimnya sebagai teladan dari Rasulullah SAW.   Padahal, teori kenegaraan (khilafah) mereka pada umumnya berbeda dengan praktik yang pluralis toleran dari Rasulullah SAW di Madinah.   Mereka bahkan melupakan, kalau bukan mengingkarinya; yang justru tradisi pluralis toleran dari Rasulullah itu seharusnya ditransformasikan dalam kehidupan berbangsa, sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang multi agama. 

Ironisnya, yang mereka jadikan dasar justru praktik kenegaraan di bawah kekuasaan khilafah pasca Rasulullah SAW.  Padahal, praktik khilafah itu terjadi ketika pluralitas masyarakat Madinah telah mengalami perubahan besar-besaran, baik di era Khulafaur Rasyidin maupun era Dinasti Umayah dan Dinasti Abasiyah.   Hal  tersebut seiring dengan terjadinya eksodus kaum Yahudi dan Kristen dari Madinah sepeninggal Rasulullah SAW.   Negara Madinah, yang tadinya didiami secara damai oleh penduduk multi etnis dan multi agama di bawah konstitusi “Piagam Madinah” di zaman Rasulullah SAW, akhirnya  berubah menjadi negeri yang berpeduduk hampir 100 % Muslim di era Khulafa al-Rasyidin.  Piagam Madinah yang menghargai pluralitas pun ditinggal, tidak lebih dari sebuah dokumen historis, yang tidak berlaku lagi dalam sejarah panjang khilafah Islam.  Karena itu, pelaksanaan syariat Islam dalam konteks negara khilafah pasca Rasulullah, tentu sangat tidak relevan dengan kehidupan masyarakat plural di Indonesia.  

Masyarakat Indonesia, justru mendambakan Islam yang rahmah dan ramah terhadap semua warga negara seperti yang disunahkan Rasulullah SAW.  Untuk kepentingan itulah, pendiri Republik Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui eksistensi semua etnis dan agama, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan yang toleran.

Menyangkut universalitas Islam yang menjiwai Pancasila, penulis memiliki pengalaman berikut.  Pada awal Januari 2004, penulis mendampingi sebuah Tim Pengkajian Syariat Islam, yang diterima oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Tantawi.  Salah seorang peserta menanyakan bagaimana pandangan Syekh al-Azhar tentang Pancasila.    Beliau pun balik bertanya tentang arti Pancasila.  Setelah tim menjelaskan makna satu-persatu sila, sesuai permintaannya, maka beliau pun menyatakan bahwa keseluruhan isi Pancasila itu adalah pancaran syariat Islam.  Karena itu dasar negara Republik Indonesia katanya sudah mencerminkan syariah dan telah berisikan nilai Islam.  Maksudnya, walaupun bukan syariah formal, tetapi Pancasila telah mengandung spirit syariat Islam, yang dalam istilah hukum Islam disebut ruh al-tasyri.

Pendapat Syekh al-Azhar tersebut mengingatkan kita pada visi Bung Karno tentang Pancasila dan syariat Islam,  ketika beliau mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, untuk memberlakukan kembali UUD 1945.  Butir terakhir konsideran dekrit itu menyatakan: “bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22  Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945”. Di sini, Bung Karno memahami substansi syariat Islam dalam arti jiwa, nilai, spirit Islami yang rahmatan lil alamin, yang diharapkan membawa bangsa Indonesia menjadi penganut agama yang berkeadaban, yaitu ramah, toleran dan tidak egois.  Demikian inilah visi Bung Karno yang persis sama dengan visi Syekh al-Azhar tentang nilai syariah dalam konteks masyarakat plural dalam sebuah negara kebangsaan.   Wa’Llahu a`lam bi’al-shawab


[1]Soewarno, dkk., Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah, Kurusus dan Kuliah, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), h.  22.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s