FALSAFAH EKONOMI KERAKYATAN

Kaum Faqir-Miskin (Mustadh`afin) Setiap Tahun Berebut Zakat

Falsafah Ekonomi Kerakyatan (Mustadh`afin)

@Diambil dari buku Islam Rahmah Untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof. Dr.Hamka Haq

            Salah satu asas terpenting dalam dunia ekonomi Islam, ialah kemaslahatan umum.  Asas ini berkaitan dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang harus seimbang dan berpadu antara satu dengan lainnya.  Demikian pula keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban yang berkaitkan dengan aspek keadilan. 

            Aspek keseimbangan dan keadilan inilah yang menjadi salah satu hikmah syariah untuk memberikan perlindungan bagi hajat hidup orang banyak, terutama mereka yang tergolong ekonomi lemah (miskin dan melarat), lemah dari segi politik, lemah dari segi pendidikan, lemah dari segi pembelaan hukum, lemah dalam biaya kesehatan dan seterusnya.  Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan bermasyarakat, tak satu pun pihak yang menzalimi dan terzalimi.

            Berikut, penulis ingin mengemukakan bagaimana pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi menurut Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh umat manusia sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).

            Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati, misalnya usaha perdagangan, pertanian, peternakan, dan pertambangan.  Demikian pula sumber-sumber pendapatan lain meliputi gaji, jasa akuntan, dokter, seniman, budayawan, keahlian profesi dan sebagainya.    Apapun namanya sumber pendapatan yang wajib zakat itu, pada prinsipnya semua merupakan amanah dari ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

 

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami telah keluarkan dari bumi untuk kamu  (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

Adalah sebuah keadilan, ketika orang-orang berada itu mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha dan profesinya.  Khusus bagi kaum profesional, seperti guru (dosen), pegawai, dokter, kontraktor, akuntan dan lain-lain; syariah memandang mereka sebagai orang yang wajib zakat.  Mereka adalah wajib zakat demi keadilan, karena mereka lebih sejahtera ketimbang para petani dan peternak di desa yang adalah juga diwajibkan membayar zakat.  Alangkah tidak adilnya, andai kata hanya petani dan peternak di desa yang setiap harinya bekerja di bawah terik matahari, diterpa hujan, dan dengan hasil yang pas-pasan, diwajibkan membayar zakat, sementara para pekerja profesional tidak diwajibkan, padahal mereka lebih mudah memperoleh harta, dan dengan tingkat kehidupan yang jauh lebih makmur dan sejahtera.

Asas keadilan ini juga menjadi alasan Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Al-Islam wa al-Awdha` al-Iqtishadiyah, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh al-Zakah, untuk mewajibkan para pekerja profesional membayar zakat guna membantu kaum ekonomi lemah.[1]  Semua ini memperjelas, bahwa perintah berzakat dan berinfaq adalah pembelaan bagi kaum mustadh`afin (golongan lemah), yang disebabkan karena sejumlah faktor antara lain: faktor kemiskinan, faktor kebodohan dan faktor ketertindasan, sebagaimana tersirat dalam ayat berikut ini: 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ 

 

Hanyasanya sedekah (zakat-zakat) itu, adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pekerja-pekerja zakat, para mu’allaf (yang dibujuk) hatinya, untuk membebaskan budak (orang tertindas), orang-orang yang berhutang (terzalimi), untuk jalan Allah dan para aktifis di jalan itu, sebagai sesuatu ketetapan dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Tawbah [9]: 60).

Pesan Ilahi di atas menunjukkan betapa pentingnya kepedulian terhadap kelompok ekonomi lemah (rakyat kecil).  Hal ini menjadi lebih penting lagi, mengingat Indonesia masih merupakan salah satu contoh tentang kemunduran ekonomi.  Kenyataan masih banyak warga bangsa yang bodoh dan miskin, terutama yang berdiam di pedesaan, adalah bukti yang tak terbantahkan.  Mereka mendambakan kebijakan, atau minimal kepedulian yang berpihak pada mereka, dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang telah lama dialaminya itu.  Hal ini merupakan pengamalan syariat Islam yang esensil di bidang ekonomi.  Seharusnya kita para penggagas dan aktifis syariah lebih mengutamakan hal seperti ini ketimbang berjuang untuk formalisasi tekstual syariah. 

Bangsa dan negeri ini mendambakan kebjakan-kebijakan ekonomi yang mencerminkan filosofi pembelaan rakyat kecil secara konkret.  Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang berdampak bertambahnya angka kemiskinan adalah jelas melanggar syariat Islam.  Bahkan dalam Al-Qur’an, kebijakan seperti itu dipandang sebagai pendustaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ(1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ(2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(3)

 

Tahukah kamu (siapa) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (Q.S.Al-Ma`un [107]: 1 – 3).

Menelantarkan orang miskin saja, menurut Al-Qur’an adalah pendustaan agama, apatahlagi jika menambah jumlah orang-orang miskin.

Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk penerapan syariat Islam di bidang ekonomi, tanpa perundang-undangan syariah.  Misalnya, menyukseskan dan meningkatkan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.  Selain itu, semua agama juga mendorong peningkatan etos kerja sehingga rakyat tidak terbiasa mengemis dan menunggu bantuan.  Lebih utama lagi, agama mengamanahkan pada penguasa (pemerintah) agar memberi peluang usaha bagi bangkitnya kaum ekonomi lemah dan terwujudnya kesejahteraan rakyat secara luas.  Islam sangat menentang kebijakan ekonomi yang hanya memihak pada segelintir orang-orang kuat.  Apa yang sudah banyak disaksikan bahwa demi kepentingan orang-orang segelintir itu, lahirlah kezaliman penggusuran pedagang kecil, pemusnahan pasar tradisional, pembiaran kaum kapitalis di pasar moderen swalayan dan mall, dengan mengabaikan nasib kaum lemah (dhu`afa), adalah jelas bertentangan dengan syariah.

Tetapi jangan dilupa pula, bahwa masyarakat kita menjadi miskin adalah disebabkan oleh pola hidupnya sendiri yang cenderung malas, pemboros, bergaya konsumeris, yang menyebabkan mereka tidak dapat lepas dari kemiskinan kultural dan struktural.  Mereka memerlukan dorongan semangat kerja, bahwa agama lebih meridhai orang‑orang pekerja keras, yang tangannya berada di atas (suka memberi) ketimbang mereka yang tangannya di bawah (menunggu pemberian).  Dalam salah satu hadits Riwayat Al-Bukhariy, Rasulullah SAW menegaskan: Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Daud AS adalah makan dari hasil tangannya sendiri. [2]

            Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah.  Itulah yang seharusnya menjadi falsafah hidup masyarakat, agar mereka tidak dimanjakan oleh sejumlah bantuan hibah sesaat.  Untuk membangun motifasi (etos) kerja di kalangan rakyat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tiap petani yang tanamannya dapat dinikmati oleh burung atau hewan ternak dan apalagi oleh manusia, akan dicatat sebagai sedekah baginya. [3]

            Kemunduran ekonomi akan semakin lengkap dengan kebodohan masyarakat sendiri, sebab mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat demi kehidupannya.  Maka terasa perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan (keterampilan) tepat guna.  “Berilah kail, dan jangan hanya memberi ikan” adalah ungkapan jitu bagi solusi yang sistematis dan konseptual untuk perbaikan ekonomi bangsa.  Jangan pernah bemimpi untuk meningkatkan perekonomian bangsa, tanpa meningkatkan kualitas SDM warganya.  Sebab, kualitas SDM adalah faktor utama terbukanya peluang untuk berusaha secara mandiri dan terampil.

            Adalah sangat ironis, bahwa di tengah tuntutan kebutuhan teknologi terapan untuk akselerasi ekonomi, sebahagian besar lembaga pendidikan berorientasi sepenuhnya pada ilmu normatif teoretis.  Padahal, untuk menggarap sumber daya alam yang luar biasa potensialnya di negeri ini, demi kesejahteraan ekonomi, masyarakat justru memerlukan ilmu-ilmu praksis dan aplikatif, atau tegasnya teknologi moderen yang tepat guna, dengan tenaga kerja yang handal profesional.  Pengetahuan normatif teoretis yang memang sangat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya bangsa harus diteruskan, namun budaya dan kepribadian akan hancur tergilas oleh kekuatan teknologi asing yang memaksakan kehendak atas bangsa yang sedang tak berdaya karena kebodohan.

            Sebenarnya, teknologi tepat guna berbasis rakyat pernah dikembangkan oleh pesantren tempo doeloe, dipadu dengan pendidikan normatif keagamaan.  Dengan begitu, pesantren yang berhabitat di pedesaan sebagai lembaga pendidikan, juga merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, dengan seperangkat keahlian bertani dan beternak secara bersahaja.  Itulah sebabnya pesantren dapat bertahan dan berkembang tanpa subsidi sejak zaman penjajahan, karena kemampuan menggarap potensi yang ada di lingkungannya (sawah, ladang, ternak, tambak dan industri rumah tangga) yang bernilai ekonomi tinggi.  Di samping menjadi pendukung utama bagi lembaga pendidikannya, sekaligus juga memberi contoh kepada masyarakat di lingkungannya.  Maka, tidak salah jika dikatakan bahwa pesantren menjadi perintis penerapan syariah dalam wujud ekonomi kerakyatan.  

            Hanya sayangnya, sebahagian pesantren masa kini sudah kehilangan jati diri sebagai lembaga pengembang ekonomi rakyat pedesaan.  Mereka bahkan menunggu subsidi dan donatur dari luar, mengharapkan kunjungan dan hibah dari tokoh-tokoh tertentu.  Sebahagian besar pesantren moderen masa kini tidak lagi mementingkan penguasaan teknologi terapan, sebagaimana terlihat dalam kurikulumnya, dan ironisnya lebih mengandalkan proposal guna memperoleh bantuan dana dari luar.

            Terlepas dari kenyataan tersebut, adalah tanggung jawab bersama bagi semua pranata keislaman untuk kembali memberdayakakan ekonomi rakyat di desa.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran syariah yang harus dicari solusinya. 

            Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum pemodal.


[1] Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Beyrut: Muassasat al-Risalah, 1413 H), Juz I, h. 511.

    [2]Teks hadits ini terdapat dalam Al‑Bukhariy, op. cit., Juz III, h. 163.

    [3]Lihat dalam ibid., h. 295.

PENDIDIKAN TANPA DIKOTOMI KEILMUAN

Ibnu Rusyd, Ulama Fiqh, Filosof dan Sarjana Sains di Zamannya

@Diaambil dari Buku: Islam Rahmah Untuk Bangsa (Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009), karya Prof.Dr.Hamka Haq, MA.

Secara jujur kita harus mengatakan bahwa peradaban Islam dibangun dari peninggalan kebudayaan sebelumnya, seperti sisa pemikiran Helenistik Yunani yang dibawa oleh Alexander Yang Agung ke Mesir, Siria dan Mesopotamia. Islam kemudian berkenalan pula dengan pemikiran Yunani lewat upaya penerjemahan yang digalakkan sejak pemerintahan Al-Makmun dari dinasti Abasiyah.  Karya-Karya filsafat Aristoteles, Plato, karangan-karangan mengenai filsafat Neo Platonisme, kedokteran dan berbagai ilmu pengetahuan lain dari Yunani, Persia, India dan bahkan Cina menjadi referensi bagi ilmuan Islam.

Kita pun harus berani berkesimpulan bahwa peradaban Islam tidak lahir dengan hanya semata-mata merujuk pada Al-Qur’an tekstual.  Sebab, sebagai kitab suci, Al-Qur’an bukanlah kamus segala hal.  Karena itu, teks Al-Qur’an tidaklah memuat secara lengkap petunjuk praktis bagi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan  manusia.  Namun, dengan semangat yang luar biasa dari Al-Qur’an, umat Islam di zaman klasik terdorong untuk mengembang ilmu pengetahuan.  Serangkaian upaya penerjemahan kitab-kitab Yunani dilakukan berbarengan pula dengan kontak langsung dengan Kerjaan Romawi sehingga lebih memungkinkan cendekiawan Muslim ketika itu mengenal secara dekat naskah-naskah ilmu pengetahuan Yunani, Persia, India dan mungkin pula Cina.

Hal di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, justru kedua jenis ilmu itu berpadu dalam semangat Al-Qur’an.  Universitas-universitas Islam pada zaman klasik, mengajarkan studi agama dan studi umum dalam satu paket, yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing.  Pada zaman itulah lahir sederertan nama ulama ahli agama sekaligus filosof ataupun ahli sains dan teknologi.  Nama-nama seperti Ibn Rusyd dan Al-Ghazali (fikih dan filsafat), Ibn Sina (kedokteran dan psikologi), Al-Kindy, Ibn Meskawaih, Al-Khwarizmy (pencipta rumus logaritma), Al-Razy (filsafat dan kedokteran), Ibn Khaldun (filsafat sejarah dan sosiologi), Al-Biruni, Al-Jibra (matematika) dan lain-lain sudah tidak asing lagi. 

Ibnu Rusyd (1126-98) adalah seorang faqih (fakih) yang menulis buku Bidayatul Mujtahid, justru dikenal sebagai filosof, bahkan mendapat julukan sebagai komentator Aristoteles.  Beliau juga menulis sejumlah buku kedokteran, astronomi dan tata bahasa. Beliau semakin populer karena bukunya yang berjudul Tahafut al-Tahafut (Kesesatan Sang Penyesat) sebagai jawaban terhadap buku Tahafut al-Falasifah (Kesesatan para Filosof) karya Al-Ghazali.[1]  Sementara, sang filosof Al-Ghazali sendiri juga dikenal dengan karya-karyanya dibidang teologi Islam, tasawuf, filsafat hukum Islam dan hukum tata negara.  Masih banyak lagi ulama ketika itu yang memproleh keahlian dalam stuadi ilmu agama tanpa memisahkannya dari studi ilmu umum.  Semua itu terjadi dalam zaman keemasan peradaban Islam di Baghdad dan di Andalusia (Spanyol Islam) dahulu.

Kini, setelah  lebih 7 abad umat Islam tidak lagi menjadi pelopor peradaban dunia, hasrat dan semangat mereka untuk bangkit kembali semakin membara.  Semangat kebangkitan menggelora di segenap penjuru negeri-negeri Muslim terutama setelah masuknya abad XV Hijriyah seiring dengan abad XX M.  Tetapi yakinlah, haqqul yaqin, kebangkitan itu mustahil akan pernah diraih tanpa menguasai sains dan teknologi.  Masalah pertama yang menghadang ialah bagaimana sikap umat Islam menempatkan semangat iman dalam dunia sains dan teknologi sebagai landasan peradaban dunia dewasa ini?  Satu-satunya jalan ialah memandang sains dan teknologi yang sedang berkembang di Barat sebagai bahagian dari kewajiban syariah yang harus diraih tanpa melepaskan semangat religius sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi religius-imani.

Sisi keimanan yang tak terpisahkan dari sains dan teknologi sebenarnya telah diharmoniskan dalam Al-Qur’an, sebagaimana dipahami dari sejumlah kata kuncinya sendiri.  Untuk manusia, Al-Qur’an memakai kalimat khalifah yang berarti penerus nilai Ilahiyah bagi peradaban di muka bumi.  Untuk penguasaan ilmu, yang menjadi pilar peradaban, Al-Qur’an memberikan instruksi iqra’ (bacalah) dalam ayat yang berbunyi:  iqra’ bismi rabbik; dan untuk mengelola alam semesta, sebagai natural resource, Al-Qur’an menyatakan perlunya eksplorasi alam (taskhir) seperti terdapat dalam ayat: alam tara ann Allah sakhkhara lakum ma fi al-samawati wa ma fi al-ardh.  Selain dari tiga kata kunci: khalifah, iqra’ dan tasykhir, masih terdapat lagi sejumlah istilah dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai pembangun peradaban dunia.

Dengan semangat “Iqra bismi Rabbik” (bacalah dengan nama Tuhan-mu), seharusnya umat Islam dewasa ini memiliki keberanian menyerap produk peradaban dari Barat untuk diberi napas keimanan.  Tanggung jawab umat beragama di abad sekarang ialah meng-imaniah-kan peradaban dunia pada setiap aspeknya agar terhindar dari proses sekulerisasi.  Maka, kalau ada istilah islamisasi IPTEK, adalah lebih tepat jika diartikan sebagai penerapan nilai imani dalam pendayagunaan IPTEK, bukan mencari IPTEK yang khas Islam dengan istilah-istilah kearaban.  Semangat semacam inilah yang dulu dikembangkan oleh ilmuan Muslim di zaman klasik ketika meng-imaniah-kan pemikiran Yunani yang tadinya sekuler dalam aspek filsafat.

Adalah hal yang patut dikagumi bahwa cendekiawan Muslim di zaman klasik telah menerapkan prinsip universalitas dan globalitas.  Tidak hanya sekadar menghindari dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, tetapi telah menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk keluar dari penjara eksklusifitas Islam, lalu menerima produk “asing” berupa ilmu dan teknologi, sampai mereka menembus pula batas-batas etnis, gegografi, budaya dan agama.  Jika di zaman sekarang, umat Islam merasa canggung dan bersikap reaksioner terhadap segala produk asing, maka hal itu merupakan penyelewengan terhadap semangat imaniah para pemikir Muslim di zaman klasik tadi.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa menjelajahi sains dan teknologi, seperti yang pernah ditempuh ilmuwan Muslim dahulu, maka Al-Qur’an menjadi kitab suci yang diberhalakan, bagaikan bahasa mati yang tidak bermanfaat apa-apa; ayat-ayatnya hanya tinggal sebagai teks usang yang kaku dan tak mampu berbicara mengenai solusi kehidupan kekinian bangsa.  Kandungan Al-Qur’an hanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian jika tafsir Al-Qur’an itu sendiri didukung dengan sejumlah informasi akurat obyektif dari sains dan teknologi.  Dengan kata lain, tafsir Al-Qur’an sebagai sumber keilmuan agama, harus memandang sains dan teknologi sebagai media penyampaian pesan-pesan kebenaran Ilahiyah kepada umat manusia.

Tanpa harmonitas antara tafsir dan teknologi, maka pendidikan Al-Qur’an, atau pendidikan agama, atau apapun namanya, mungkin saja melahirkan ribuan ulama ahli agama, minus keahlian di bidang sains dan teknologi.  Karena itu dibutuhkan jembatan penghubung yang mengintegrasikan Iptek ke dalam ilmu agama, sehingga tak aka dikotomi yang ekstrim antara tafsir dan Iptek.  Wa ‘Llahu a’lam bi al-shawab.


[1]“Averroes,” dalam Microsoft® Encarta 96 Encyclopedia. © 1993-1995 Microsoft Corporation.

DEMOKRASI DALAM ISLAM

Bung Karno di TPS pada PEMILU 1955

(Diambil dari buku Islam Rahmah Untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof Dr.Hamka Haq, MA)

Banyak pemikir Islam yang menolak konsep demokrasi, dengan alasan bahwa demokrasi sebagai kedaulatan rakyat adalah bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan.  Pemikir-pemikir yang teosentristik itu, yang kebanyakannya mengutip pandangan dari pemikir yang sama pada abad pertengahan, menilai bahwa pengakuan akan kedaulatan manusia merupakan pelanggaran akidah.  Menurut mereka jika manusia memiliki kedaulatan, berarti ia berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, sebagai satu-satunya kedaulatan yang diakui dalam teologi Islam.

Mereka yang menolak demokrasi, juga menilai demokrasi itu adalah produk peradaban sekuleris yang sangat berbahaya terhadap Islam.  Berbarengan dengan itu pula, jargon-jargon penolakan kerasnya terhadap demokrasi semakin marak dengan menjadikan paham sekulerisme sebagai musuh utama.  Apalagi, dalam kurun waktu yang sama, dunia Islam memang sedang berhadap-hadapan dengan segala konsep dan perilaku yang berbau Barat yang merupakan sumber konsep demokrasi moderen.  Maka lengkaplah sudah, kebencian dan penolakan keras terhadap demokrasi itu, di samping karena menggunakan ukuran-ukuran teologis versi mereka, juga karena benturan pergerakan politik dan sosial budaya dari zaman ke zaman, yang dalam kurun waktu yang lama melibatkan dunia Barat dan dunia Islam berhadap-hadapan penuh kecurigaan.

Sementara, dalam konteks otoritas kebenaran, para pengingkar demokrasi itu juga memberi alasan bahwa kebenaran tidak berdasarkan otoritas manusia, tetapi berdasarkan otoritas wahyu.  Kedaulatan dan kebenaran tidak ditentukan oleh angka-angka yang berkaitan dengan jumlah manusia tetapi oleh otoritas normatif firman-firman Tuhan.  Pokoknya, dengan alasan-alasan di atas, mereka benar-benar menjadi anti demokrasi, sekaligus juga anti Barat.  Pemikiran demikian, kalau mau jujur, adalah lebih mencerminkan sikap eksklusif berdasarkan paradigma fanatisme, ketimbang upaya dialogis untuk membangun kebersamaan dalam peradaban baru.

Sekarang, sebaiknya umat Islam tidak lagi apriori menilai negatif segala yang datang dari luar, khususnya pemikiran demokrasi tersebut.  Demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan rakyat, hendaknya jangan diperhadapkan dengan kedaulatan Tuhan, sebab rakyat atau manusia ini juga ciptaan Tuhan.  Sebagai ciptaan Tuhan, maka kedaulatan manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkehidupan yang layak.  Bertolak dari kedaulatan Tuhan Yang Mahatunggal,  maka dipahami bahwa kedaulatan manusia adalah bahagian dari kedaulatan, kebijakan dan kewenangan Tuhan yang dilimpahkannya kepada manusia.  Dalam kerangka inilah Tuhan memberikan hidayah, kecerdasan akal dan segala potensi lainnya kepada manusia.  Inilah arti sebuah akidah bahwa manusia adalah Khalifah Tuhan di muka bumi.

Dalam menyelesaikan segala problem kehidupannya, manusia harus menggunakan segenap potensi pemberian Tuhan kepadanya.  Problem-problem kehidupan yang tak dapat diselesaikan secara pribadi, harus diselesaikan melalui musyawarah.  Musyawarah tidak lain adalah praktik demokrasi dalam Islam, sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya adalah bahagian dari ajaran Islam.  Praktik musyawarah (demokrasi) pernah dijalankan oleh Nabi SAW dan Al-Khulafa al-Rasyidun di zamannya.  Di zaman moderen, demokrasi kemudian dirumuskan dan dipraktikkan oleh masyarakat Barat, disesuaikan dengan kondisi kekinian mereka.  Sementara dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep dan praktik demokrasi tenggelam sirna dalam dunia Islam, akibat kentalnya nepotisme dalam pemerintahan khilafah dinasti Abasiyah dan Umayah, dan di sejumlah kesultanan kecil yang lahir sesudahnya.

Memang benar, bahwa kedaulatan transenden adalah milik Tuhan,  tetapi ketika kedaulatan Tuhan akan dilaksanakan di muka bumi, maka ia harus diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan (kedaulatan) manusia yang menyejarah.  Sekali lagi, makna kedudukan manusia sebagai Khalifah Tuhan, ialah kedaulatan Tuhan terlaksana dan membumi, diselenggarakan dalam bentuk kedaulatan manusia yang menyejarah dan membudaya pada ruang dan waktu dalam sebuah negara.  Maka, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi untuk menunjuk siapa pengganti beliau mempimpin umat.  Untuk mengatasinya, musyawarah (demokrasi) merupakan keniscayaan dalam memilih Abu Bakar sebagai Khalifah yang meneruskan kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah SAW. 

Demikian pula, otoritas kebenaran syariah adalah secara mutlak berada pada kewenangan Ilahi, bukan pada kewenangan manusia.  Tetapi ketika kebenaran wahyu akan dilaksanakan di tengah masyarakat manusia yang beragam aspirasinya, maka dibutuhkan metode penerapan yang disepakati oleh mereka.  Proses untuk meramu kesamaan aspirasi itu adalah musyawarah, yang tidak lain adalah sebuah bentuk demokrasi.  Dengan begeitu, kebenaran wahyu dapat terbumikan  di tengah masyarakat.  Ini sekaligus berarti bahwa demokrasi justru merupakan bahagian dari pelaksanaan wahyu Tuhan, bukan merupakan penghalang syariat Tuhan.

Untuk menentukan aspirasi mana yang lebih pantas diterima dalam membumikan kedaulatan Tuhan dan kebenaran ajaran-Nya, tentu saja ukuran angka mempunyai peranan penting.   Tidak salah jika dikatakan bahwa mungkin agama Islam-lah yang pertama-tama memberi tempat bagi keabsahan angka-angka sebagai pembenaran ajaran syariat.  Dalam hukum Islam (ushul fikih), kita mengenal ijma (kesepakatan orang banyak) sebagai sumber ketiga sesudah Al-Qurán dan Al-Sunnah.   Hukum yang berdasar pada ijma` dipandang lebih kuat dan lebih layak diamalkan ketimbang hukum menurut perorangan.  Dalam ilmu hadits, kita mengenal istilah mutawatir (hadits yang perawinya lebih banyak) dipandang lebih sahih dan lebih layak diamalkan ketimbang hadits ahad yang hanya diriwayatkan perorangan.  Dalam fikih dan tafsir kita mengenal istilah jumhur (sejumlah besar mujtahid dan mufassir) yang pendapatnya lebih kuat ketimbang mujtahid perorangan.   Di hadapan pengadilan, kesaksian orang banyak lebih shahih daripada kesaksian perorangan.  Semua ini membuktikan bahwa pemakaian angka-angka sebagai alat ukur kebenaran (yang mirip dengan voting dalam demokrasi moderen) telah merupakan tradisi dalam khazanah peradaban hukum Islam. 

Maka, orang yang memahami dan menerima khazanah historis Islam di atas, akan pasti berkesimpulan bahwa sebenarnya demokrasi itu lebih dahulu eksis dalam teologi dan hukum Islam, dan karena itu bukan produk yang asing dari peradaban Islam.  Kalau boleh dikatakan, para pemikir di Barat hanyalah sebagai perumus ulang demokrasi yang kini ditawarkan kembali ke dunia Islam, setelah masyarakat Islam sendiri melupakan bahkan kadang membenci tradisinya itu.

Karena itu, umat Islam seharusnya sadar untuk membangun kembali tradisi demokrasi seperti sediakala, dan bersama masyarakat dunia membangun peradaban di atas landasan demokrasi itu.  Hilangkan dikotomi antara Islam dan Barat, hentikan kecurigaan antara Islam dan umat agama lain di  manapun mereka berada.  Sebab, Allah SWT akan selalu berpihak pada setiap kemaslahatan untuk kepentingan hamba-Nya, tanpa membedakan antara Barat dan Timur.  Bukankah Allah SWT sendiri menegaskannya demikian?:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 

Dan bagi Allah Timur dan Barat, maka kemana saja engkau berhadap, niscaya engkau menemukan wajah Ilahi. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui  (Q.S.al-Baqarah [2]: 115)

PANCASILA PANCARAN SYARIAT ISLAM

 

Di depan Patung Bung Karno, Proklamator dan Perumus Pancasila

 

(diambil dari buku: Islam Rahmah untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof.DR.Hamka Haq, MA)

          Masalah yang selalu hangat dibicarakan menyangkut umat beragama di Indonesia ialah hubungan timbal balik antara agama dan Pancasila.  Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kewajiban konstitusional.   Namun, dalam konteks ini,  Pancasila harus pula dipandang sebagai bahagian dari ajaran luhur semua agama, karena Pancasila itu sendiri telah mengandung nilai-nilai agama.  Walaupun selama ini ada slogan bahwa Pancasila tidak bisa diagamakan dan agama tidak boleh dipancasilakan.  

          Hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut.   Dimulai dari persoalan kandungan Pancasila yang bermuatan religius, dan keterlibatan manusia hanya sebatas merumuskan kalimat-kalimatnya.  Teks Pancasila dirumuskan oleh pendiri Republik, yang berawal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  Namun, jika direnungkan secara mendalam, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat transendental.  Sebut saja kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Mahaesa”, adalah mengandung keharusan bangsa Indonesia untuk beriman kepada Tuhan.  Siapakah yang mensyariahkan iman kepada Tuhan?; siapa pula yang menciptakan naluri manusia untuk mengakui adanya Tuhan?.  Dalam agama-agama monoteis, diajarkan bahwa manusia diciptakan bersama nalurinya untuk beriman, kemudian Tuhan menurunkan agama sebagai pedoman beriman pada-Nya.  Jadi jelas, beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi  pemikiran filosof manapun, melainkan berasal dari syariat Tuhan.  Artinya, nilai-nilai yang dikandung Pancasila tumbuh dari dan membudaya dalam kehidupan religius manusia (bangsa) Indonesia, jauh sebelum dirumuskannya teks Pancasila itu sendiri.

          Karena itu, Pancasila adalah bahagian dari ajaran agama-agama, dan merupakan pengamalan agama dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.  Sebaliknya, mengamalkan nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan cara hidup ber-Pancasila.   Maka, untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen, mustahil tanpa memandangnya sebagai bahagian dari nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia. 

           Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula produk pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia.  Pancasila adalah anak kandung dari budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah menjadikan agama sebagai etosnya.  Karena itu, tak ada jalan untuk melepaskan Pancasila menjadi sekuler, sebab hal itu berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya.   Sebaliknya pula, tak ada jalan untuk memformalkan agama tertentu dalam memaknai Pancasila, apalagi menggantikannya, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah menjadi jati diri kendonesiaan kita.

            Pancasila digagas untuk kesejahteraan rakyat.  Jika Pancasila diawali dengan sila Ketuhanan, maka ia diakhiri dengan sila Keadilan Sosial.  Dua sila tersebut diantarai dengan tiga sila lainnya, yakni: sila Kemanusiaan, sila Persatuan (kebangsaan) dan sila Kerakyatan (demokrasi).  Semua itu berarti bahwa sila Ketuhanan menghendaki pangamalan nilai agama yang menitik beratkan pada terwujudnya persaudaraan kebangsaan, keadilan dan kemakmuran rakyat.  Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan eksklusif agamanya sendiri.  Umat beragama harus bersikap inklusifistis, dengan mengamalkan nilai-nilai universal agamanya yang toleran pada agama lain. 

            Bagi umat Islam, contoh yang paling tepat mengenai hal di atas ialah sunnah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, dengan mengutamakan nilai universal Islami ketimbang simbol tekstual, demi perdamaian bagi masyarakat yang beragam.  Coba ingat, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy terhadap Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim) yang tertulis pada awal naskah perdamaian.  Pastilah, tak ada sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah, karena sudah merupakan simbol Islam yang amat sakral.   Namun, Nabi  Muhammad SAW mementingkan solusi damai ketimbang simbol formal; maka beliau pun meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, yang dapat diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi rahmah (rahmatan lil-alamin) untuk perdamaian tersebut.

            Dalam konteks kebangsaan kita, sikap itu pula yang memotivasi pendiri negara, ulama dan generasi Muslim angkatan 1945 sehingga merestui dihapusnya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” digantikan dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa.  Kalimat singkat ini menghargai pluralitas antarumat beragama di Indonesia, dengan bertumpu pada nilau universal kemanusiaan, yang jauh dari egpoisme eksklusifistik.  Egoisme dalam beragama sangatlah berbahaya bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebab membuat kaum minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan terkadang tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Hal ini telah diperingatkan oleh Bung Karno ketika menyampaikan pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945:

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa.  Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”……”Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban.  Apakah cara yang berkeadaban itu?  Ialah hormat menghomrati satu sama lain.[1]

Fakta historis di atas menunjukkan betapa besar jasa generasi Muslim angkatan 45,  yang merestui penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta, karena dengan demikian mereka telah mengawali tonggak persaudaraan kebangsaan.  Bahkan jauh sebelumnya, para ulama telah menggerakkan secara patriotik persaudaraan kemerdekaan dari pesantren-pesantren yang menjadi markas mereka, dan berhasil membendung aktifitas kolonial Belanda di pedesaan.  Dari pesantrenlah, semangat nasionalisme dan patriotisme ulama menggelora secara merata di kalangan bangsa Indonesia. 

            Tidak sedikit pahlawan nasional yang berjasa memerdekakan bangsa ini adalah berasal dari pesantren atau madrasah, baik yang ada di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.  Maka tidak heran jika perjuangan aktifis kemerdekaan di meja perundingan dan perlawanan militer dari desa ke desa mendapat dukungan moril dan materil dari seluruh rakyat.  Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman untuk mempertahankan negara kebangsaan Indonesia, dan perlawanan heroik pasukan Bung Tomo di Surabaya semakin memperkokoh kepercayaan diri bangsa menghadapi kaum kolonial.

            Pak Dirman dan Bung Tomo barulah dua nama di antara sekian pejuang militan Muslim.  Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa sebahagian besar pejuang nasionalis itu adalah Muslim yang taat, tapi tujuan perjuangan mereka bukan untuk sebuah rumah khusus bagi umat Islam, melainkan rumah untuk bangsa tanpa sekat agama.  Maka Indonesia yang merdeka adalah negara untuk bangsa yang besar (nation) yang di dalamnya hidup rukun agama yang berbeda-beda, dengan budaya dan bahasa serta adat istiadat yang beragam, sesuai dengan bunyi kalimat yang tertera pada lambang negara:  Bhinneka Tunggal Ika.

Memang, sungguh luar biasa dan mempesona, kelahiran negara Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke.  Bayangkan, suatu wilayah yang terhimpun dari ribuan pulau dengan laut yang demikian luas, jumlah penduduknya yang demikian banyak (sekarang lebih 220 juta jiwa), dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa.  Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kesadaran bersama sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia.  Rasa eksklusifisme primordialis suku dan agama akan pasti merugikan kehidupan berbangsa yang multi etnis dan agama itu. 

            Maka untuk kepentingan nasional ke depan, para ulama, lembaga pesantren, ormas dan aktifis Islam tak dapat lepas dari tanggung jawab historis menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Ingatlah betapa sulitnya jihad perjuangan melawan kolonial Belanda, dengan segala pengorbanan jiwa, harta, darah dan air mata dari pendahulu kita.  Perjuangan mereka harus dilanjutkan dalam wujud jihad baru yakni kerja keras untuk kesejahteraan, bukan jihad menebar konflik untuk kesengsaraan yang tiada habisnya antar sesama warga bangsa. 

            Kini, andil yang terpenting umat Islam ialah menegakkan risalah Islamiyah yang rahmah dan ramah demi keindonesiaan yang berbhinneka.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di negeri ini, yakni mengamalkan nilai universal Islam untuk perdamaian menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan).  Belajarlah dari sejarah Nabi SAW; beliau yang tidak egois; beliau yang tidak eksklusif; beliau yang mengutamakan perdamaian ketimbang simbol agama.  Jadikanlah beliau sebagai panutan sebagaimana firman Tuhan Q.S.al-Ahzab (33): 21: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.”.    

            Dalam rangka itulah, para pemimpin Islam seharusnya berupaya meneransformasi nilai keislaman yang relevan dengan kondisi dan kekinian bangsa.  Misalnya meneransformasi makna jihad dari mobilisasi laskar melawan penjajahan, ke dalam makna mempersatukan potensi dan bekerja keras membangun negeri.  Kalau di zaman penjajahan dahulu, ayat-ayat jihad selalu saja berkonotasi perang, meriam, pengeboman, gerilya dan pasukan berani mati, maka di zaman kekinian orientasi jihad bukan lagi perang.   Kini dan ke depan, jihad dan dakwah Islam hendaknya bermakna kebersamaan dan kerja keras memakmurkan bangsa. 

            Sebab, jika orientasinya tidak berubah, jihad masih saja dimaknai perang seperti zaman penjajahan, maka dikhawatirkan sebahagian generasi kita akan melampiaskan semangat perangnya berupa kezaliman terhadap bangsanya sendiri.  Buktinya, anak-anak muda pelaku pengeboman di Bali, pengeboman gereja, hotel dan kedutaan besar negara sahabat adalah terinspirasi oleh makna jihad yang berkonotasi perang.   Jihad, yang dalam bahasa Arab bermakna kerja keras, seharusnya dikembalikan kepada maknanya yang asli itu, yakni: kerja, kerja, dan bekerja keras untuk kesejahteraan; bukan perang untuk kesengsaraan.

            Pada umumnya, mereka yang engan mengartikan jihad dengan kerja keras, adalah pemikir dan aktifis yang mengabaikan komitmen generasi Muslim angkatan 45 terhadap ideologi Pancasila; mengabaikan realitas bangsa yang plural dan menginginkan secara sepihak cita-cita kenegaraan Islam yang eksklusif.   Cita-cita kenegaraan tersebut selalu diklaimnya sebagai teladan dari Rasulullah SAW.   Padahal, teori kenegaraan (khilafah) mereka pada umumnya berbeda dengan praktik yang pluralis toleran dari Rasulullah SAW di Madinah.   Mereka bahkan melupakan, kalau bukan mengingkarinya; yang justru tradisi pluralis toleran dari Rasulullah itu seharusnya ditransformasikan dalam kehidupan berbangsa, sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang multi agama. 

Ironisnya, yang mereka jadikan dasar justru praktik kenegaraan di bawah kekuasaan khilafah pasca Rasulullah SAW.  Padahal, praktik khilafah itu terjadi ketika pluralitas masyarakat Madinah telah mengalami perubahan besar-besaran, baik di era Khulafaur Rasyidin maupun era Dinasti Umayah dan Dinasti Abasiyah.   Hal  tersebut seiring dengan terjadinya eksodus kaum Yahudi dan Kristen dari Madinah sepeninggal Rasulullah SAW.   Negara Madinah, yang tadinya didiami secara damai oleh penduduk multi etnis dan multi agama di bawah konstitusi “Piagam Madinah” di zaman Rasulullah SAW, akhirnya  berubah menjadi negeri yang berpeduduk hampir 100 % Muslim di era Khulafa al-Rasyidin.  Piagam Madinah yang menghargai pluralitas pun ditinggal, tidak lebih dari sebuah dokumen historis, yang tidak berlaku lagi dalam sejarah panjang khilafah Islam.  Karena itu, pelaksanaan syariat Islam dalam konteks negara khilafah pasca Rasulullah, tentu sangat tidak relevan dengan kehidupan masyarakat plural di Indonesia.  

Masyarakat Indonesia, justru mendambakan Islam yang rahmah dan ramah terhadap semua warga negara seperti yang disunahkan Rasulullah SAW.  Untuk kepentingan itulah, pendiri Republik Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui eksistensi semua etnis dan agama, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan yang toleran.

Menyangkut universalitas Islam yang menjiwai Pancasila, penulis memiliki pengalaman berikut.  Pada awal Januari 2004, penulis mendampingi sebuah Tim Pengkajian Syariat Islam, yang diterima oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Tantawi.  Salah seorang peserta menanyakan bagaimana pandangan Syekh al-Azhar tentang Pancasila.    Beliau pun balik bertanya tentang arti Pancasila.  Setelah tim menjelaskan makna satu-persatu sila, sesuai permintaannya, maka beliau pun menyatakan bahwa keseluruhan isi Pancasila itu adalah pancaran syariat Islam.  Karena itu dasar negara Republik Indonesia katanya sudah mencerminkan syariah dan telah berisikan nilai Islam.  Maksudnya, walaupun bukan syariah formal, tetapi Pancasila telah mengandung spirit syariat Islam, yang dalam istilah hukum Islam disebut ruh al-tasyri.

Pendapat Syekh al-Azhar tersebut mengingatkan kita pada visi Bung Karno tentang Pancasila dan syariat Islam,  ketika beliau mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, untuk memberlakukan kembali UUD 1945.  Butir terakhir konsideran dekrit itu menyatakan: “bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22  Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945”. Di sini, Bung Karno memahami substansi syariat Islam dalam arti jiwa, nilai, spirit Islami yang rahmatan lil alamin, yang diharapkan membawa bangsa Indonesia menjadi penganut agama yang berkeadaban, yaitu ramah, toleran dan tidak egois.  Demikian inilah visi Bung Karno yang persis sama dengan visi Syekh al-Azhar tentang nilai syariah dalam konteks masyarakat plural dalam sebuah negara kebangsaan.   Wa’Llahu a`lam bi’al-shawab


[1]Soewarno, dkk., Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah, Kurusus dan Kuliah, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), h.  22.