EKSISTENSI PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA

Oleh: Hamka Haq

            Izinkanlah penulis memulai lembaran ini dengan mengutip firman Tuhan dalam salah satu kitab suci-Nya: Q.S.Al-Huujurat (49): 13: yang artinya:

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri dari pria dan wanita, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal; sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertaqwa”.

Ayat di atas memberikan kesetaraan kepada semua marga manusia yang ada di muka bumi.  Hal ini pun sangat sejalan dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang jelas-jelas memberikan kesetaraan bagi semua etnis (marga) yang ada di Indonesia, tak terkecuali marga Tionghoa.   Dengan demikian, maka marga Tionghoa sudah tidak dipandang lagi sebagai warga asing yang tinggal atau berkewarganegaarn kelas dua di Indonesia.  Apalagi, tak dapat disangkal bahwa marga Tionghoa Indonesia pada umumnya sukses  di bidang ekonomi yang memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.   Hal yang perlu dilakukan selanjutnya ialah menghilangkan sekat-sekat yang memisahkan antara warga Indonesia asli dan keturunan Tionghoa, untuk mempermudah pembauran sebagai sesama anak bangsa, dan menghilangkan gesekan-gesekan  penyebab terjadinya konflik rasial.    

            Sebenarnya sekitar dua dekade yang lalu, pemerintah telah memberi peluang untuk berbaur, dengan menghilangkan istilah-istilah yang mengandung unsur diskriminasi rasial, misalnya istilah  pribumi dan non pribumi.  Hal demikian dimaksudkan agar tercipta dunia perekonomian yang rata dan lapang serta memberi kebebasan dan kesempatan yang sama kepada semua ras dan suku yang ada di Indonesia.  Dalam kesempatan yang lapang itulah, marga Tionghoa memacu diri sebagai pengusaha yang tangguh, dan sukses menjadi konglomerat-konglomerat sejati, mengatasi marga-marga lainnya.  

            Kesuksesan golongan margaTionghoa itu tentu saja disebabkan banyaknya kelebihan yang mereka miliki yang seharusnya dipelajari oleh kaum pribumi sendiri.  Bukankah Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk belajar sampai ke negeri Cina (Tionghoa).  Marga Tionghoa pada umumnya memiliki skill yang prima, keuletan serta naluri bisnis yang peka dan tajam.   Dapat dikatakan bahwa politik perekonomian Indonesia yang non diskriminatif itu, menjadi peluang para penguasaha Tionghoa yang memang lebih siap segalanya.  Kita berharap kiranya peluang itu jatuh ke pengusaha yang nasionalis.  Sebab, terus terang, suatu hal yang sering mencederai citra Tionghoa di mata masyarakat ialah adanya pengusaha tertentu yang dengan mudah melarikan modalnya ke luar negeri ketika tersandung permasalahan di Indonesia.  Hal ini dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk ketidak setiaan kepada Republik Indonesia.   Maka sebaiknya semangat kesetaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu menjadi penguat nasionalisme bagi marga Tionghoa sendiri sekaligus menjai perekat rasa persaudaraan dengan sesama anak bangsa.

            Di balik dari kesuksesan marga Tionghoa, harus diakui belum maksimalnya pembauran antara mereka dengan marga asli Indonesia.  Dengan pengecualian yang terjadi di sebahagian kecil komunitas Tionghoa di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan yang rela kawin mawin dengan marga asli setempat.  Namun yang perlu sedikit dikoreksi ialah sikap marga Tionghoa terhadap sesama mereka yang mengawini marga asli Indonesia, yang biasanya mengambil jarak dan membiarkannya menjadi marga Tionghoa terbuang dari lingkungannya sendiri.  Apalagi, (maaf) jika marga Tionghoa kawin dengan seorang Muslim kemudian sama-sama masuk agama Islam, maka keluarganya semakin menjauhi mereka.  Tentu saja tidak semua demikian, sebab keluarga penulis ternyata mengalami hal yang bersahabat.  Seorang paman penulis mengawini wanita Tionghoa, tanpa memaksakannya masuk Muslimah, meskipun anak-anaknya semuanya menjadi Muslim, ternyata mereka tetap akrab dengan semua keluarganya sehingga terjadilah proses pembauran itu.

Sehubungan dengan pembauran ini, yang patut digaris-bawahi ialah kurang maksimalnya kepedulian marga Tionghoa terhadap ormas Tionghoa yang beragama Islam.  Ormas Tionghoa Muslim, misalnya PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), sekarang memakai nama Persatuan Iman Tauhid Indonesia, kurang direspon oleh sesama marga Tionghoa.  Padahal, ormas seperti itu memberi peluang besar, sebagai media bagi marga Tionghoa yang non Muslim untuk semakin membaurkan dirinya dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. 

Penulis yakin di sinilah misi utama yang harus diemban oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.  Tidak lain maksudnya adalah untuk memaksimalkan pembauran antara marga Tionghoa dengan kebanyakan marga asli Indonesia, demi meredam kecemburuan sosial.   Sebab, kecemburuan itu, jika tidak diawasi secara ketat bisa menyulut konflik horisontal, yang pasti mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa, merusak rasa persaudaraan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang kita tidak inginkan bersama.

Ironisnya, suatu keributan terjadi bukanlah disulut langsung oleh marga Tionghoa sendiri, justru merekalah yang menjadi korbannya.  Misalnya begini, ketika petugas menertibkan pedagang kaki lima (PKL), mengejar dan merampas serta mengobrak abrik barang dagangan mereka, maka yang menjadi pelampiasan balas dendam massa PKL adalah milik marga Tionghoa.  Hal ini karena kecemburuan sosial yang “diperpanas” ketika mereka melihat bangunan mewah tak brdosa milik marga Tionghoa yang sukses itu.  Kasihan marga Tionghoa; kemakmurannya membawa bencana. 

            Sementara itu, sampai sekarang kita belum berhasil menghilangkan secara tuntas image yang keliru dikalangan sebahagian masyarakat bahwa pemerintah selalu menganak emaskan marga Tionghoa ketimbang warga asli Indonesia.  Image ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena marga Tionghoa pun merasakan ketidak adilan yang diperoleh dari perlakuan pemerintah, terutama dalam hal kesetaraan status kewarganegaraan sekian lamanya.  Jadi sebenarnya image di atas muncul akibat kecemburuan subjektif semata-mata, yang semuanya harus diakhiri dengan tuntas melalui upaya pembauran antar sesama anak bangsa tanpa melihat dari mana mereka berasal.   Kecemburuan sosial itu adalah akibat psikologis yang dialami masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah.   Menurut sejarah, kebijakan ekonomi Belanda dahulu mencerminkan watak monopoli yang menganak-emaskan VOC (perusahaan Belanda) untuk menguasai perdagangan di Nusantara (Indonesia).  Hal tersebut menanamkan rasa dendam bagi bangsa ini terhadap setiap pengusaha yang mereka nilai “dibela” oleh penguasa.  Mereka tidak memahami bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap warga negara yang sukses di bidang ekonomi, tanpa membedakan Tionghoa dan Indonesia asli, demi kepentingan ekonomi bangsa secara luas.   Dendam serupa itulah yang melahirkan rasa kecemburuan terhadap marga Tionghoa, yang sukses di mana-mana.

Karena itu, masalah esensial bagi bangsa kita sekarang ialah perlunya memperkokoh rasa kebangsaan, mengikis kecemburuan sosial untuk menghadapi ancaman disintegrasi.  Jika bangsa kita dahulu bersatu untuk mengusir penjajah karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan, maka kini pun kita harus bersatu melawan segala bentuk provokasi yang ingin memecah belah bangsa dengan politik penjajahan devide et impera (politik adu domba).  Semua komponen bangsa tanpa membedakan agama dan etnis, dan tanpa memperhitungkan mayoritas dan minoritas, semuanya mempunyai hak yang sama derajatnya dalam kehidupan bernegara untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Karena itu, mari berpacu menjadi pelopor persatuan bangsa, memelihara kedamaian guna melepaskan bangsa dari krisis multidimensional menuju masyarakat adil dan makmur.  Perpecahan hanya akan selalu membawa kehancuran dan keterpurukan ekonomi dan yang lebih dahsyat adalah hilangnya kepercayaan untuk hidup saling berdampingan secara damai. 

Dalam hal inilah partisipasi aktif marga Tionhghoa sangat dibutuhkan, untuk merajut kebersamaan dengan marga Indonesia lainnya.  Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain dengan memanfaatkan secara maksimal kesempatan berbaur dengan marga lainnya berdasarkan semangat UU. No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan membimbing serta menurunkan keterampilan berbisnis serta etos kerja kepada mereka.  Untuk ini, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dapat menjlain kerjasama yang efektif dengan ormas Tionhhoa yang beragama Islam.  Penulis menggaris bawahi hal ini karena dari segi keagamaan, marga Tionghoa hampir tidak punya masalah dengan agama-agama lain, tetapi dengan Islam masih sering terjadi kesalahpahaman yang serius antara kedua belah pihak. 

Untuk menumbuhkan empati dan mengikis kesalah-pahaman di kalangan masyarakat luas, marga Tionghoa sebaiknya menunjukkan bahwa dari kalangan mereka terdapat komunitas yang menjadi Muslim taat, bahkan leluhur mereka juga ada yang menjadi tokoh dan penganjur Islam di Nusantara, misalnya Laksamana Cheng Ho yang dikenal dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.  Beliau adalah utusan Kaisar Tiongkok (Cina) yang menjalin persahabatan dengan rasa-raja di Nusantara, yang sempat tinggal di Jawa sampai wafat dan dikuburkan di pemakaman Sampaokong Semarang.   Sungguh indah sekiranya komplek pemakaman Laksamana Cheng Ho dipromosikan sebagai obyek wisata di kalangan umat Islam Indonesia untuk membuka mata hati mereka bahwa marga Tionghoa sesunguhnya tidaklah bersikap apriori negatif terhadap agama Islam.  Islam, sebagaimana pula Kristen dan Hindu apalagi Budha bukanlah monopoli kebanyakan marga asli Indonesia tetapi  untuk semua etnis, termasuk marga Tionghoa.

Lebih dari itu, PSMTI diharap menjadi pelopor utama dalam melibatkan masyarakat sekitarnya dalam setiap pesta perayaan yang bernuansa Tionghoa.  Melibatkan mereka adalah jauh lebih penting dan lebih efektif untuk proses pembauran ketimbang hanya memberi santunan material.  Alangkah indahnya misalnya, sekiranya PMSTI melatih marga asli Indonesia untuk pintar memainkan barongsai.  Hal ini bisa dimulai dengan menarik minat mereka melalui pelombaan barongsai untuk anak-anak negeri, khususnya anak asli Indonesia.   Ayo, kapan kita mulai ?  Kalau bukan sekarang kapan lagi !

Terima kasih, mohon maaf jika tulisan ini sedkit menggelitik, sebab dari hati yang tulus, kami sesama anak bangsa yang sama-sama diciptakan Tuhan dan dihidupkan oleh-Nya di bumi Indonesia sebagai tanah air bersama, selalu mendambakan kedamaian dan kemakmuran, tanpa bertanya dari mana kita berasal?.  Damai, damai dan … damai adalah segalanya untuk kita, daripada sekedar kesetaraan.   Semua keyakinan agama dan etnis yang ada di bumi Indonesia mendambakan kedamaian.    Damailah bangsa kami, makmurlah negeri kita.

                                                Makassar, 5 Agustus 2007

Advertisements

2 comments on “EKSISTENSI PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA

  1. artikel yang bagus sekali. Pembauran perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk merealisasikan pembauran di bidang ekonomi bisa dengan membentuk gerakan koperasi lintas suku dan agama sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s