BUDAYA GOTONG ROYONG DI TENGAH ARUS MODERNISASI

 Oleh: Hamka Haq

 

            Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang hidup secara bermasyarakat dalam suatu komunitas.  Manusia tak dapat hidup sendirian, karena berbagai, bahkan semua aspek kehidupannya dapat diselesakan hanya jika mereka hidup secara bermasyarakat.  Corak kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam tarap peradaban mereka, mulai dari zaman primitif hingga zaman moderen.  Namun, satu hal yang tak pernah hilang atau seharusnya tidak hilang dari masyarakat itu, ialah nilai-nilai buadayanya sendiri, walaupun mereka talah mencapai puncak-puncak peradaban moderen.  Dalam kontek inilah, penulis akan mengemukakan bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya, khususnya budaya gotong royong ditengah arus modernisasi dewasa ini. 

Dalam pemahaman bangsa Indonesia, gotong royong telah menjadi slogan menghadapi berbagai tantangan.  Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, kata goyong royong begitu ampuh mempersatukan eleman bangsa mengusir penjajah dari bumi Indonesia.  Rakyat biasa, laskar militer, pejuang politik telah menjadikan semboyan “gotong royong” sebagai alat pemersatu mereka.  Rakyat biasa menyediakan logistik, laskar militer berjuang di medan gerilya, politisi berjuang di meja perundingan, semuanya adalah bahagian dari gotong royong bangsa kita.  Maka berkat gotong royonglah, senjata bambu runcing dapat mengalahkan meriam sang penjajah.

Gotong royong begitu ampuh karena memang ia merupakan jati diri masyarakat kita.  Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan masyarakat dilakukan secara bergotong royong.  Mulai dari cara pertanian,  menangkap ikan, dan mengelola perkebunan.  Sewaktu kecil, penulis masih ingat ketika para patani bergotong royong saling membantu membajak atau mengolah sawah secara bergilir, menanam padi sampai pada saat panen.   Begitupun nelayan, betapa bersemangatnya membangun bagan-bagan di tengah laut dengan sebuah kerjasama tanpa pamrih. 

Bahkan membangun rumah, dan berbagai jenis pesta, semua dilakukan secara gotong royong.  Di tempo doeloe,  sebuah rumah dibangun dengan kerjasama yang begitu sempurna di kalangan masyarakat, terutama pada saat menegakkan tiang-tiang, memasang dinding dan atapnya.  Pemilik rumah hanya perlu menyiapkan hidangan makan bersama.  Begitupun berbagai pesta atau acara, khususnya pesta perkawinan; acara perkawinan bahkan menyibukkan masyarakat se kampung selama berminggu-minggu.  Mereka tolong menolong untuk mengundang, memanggil anggota masyarakat setempat, kerabat, tetangga, dan sahabat-sahabat lainnya, dan saling membantu menyiapkan peralatan masak dan bahan makanan di dapur.

Demikian sekedar cerita masa lalu, dan tentu saja masih ada yang dapat disaksikan hingga sekarang, walaupun tidak sama persis.   Banyak perubahan telah terjadi, akibat perubahan zaman yang menggulirkan modernisasi di tengah masyarakat kita.  Namun, modernisasi itu sendiri tidak boleh disalahkan, karena modernisasi merupakan hal yang mutlak untuk meningkatkan tarap peradaban bangsa kita.  Yang salah ialah cara masyarakat kita menghadapi dan mengarungi alam modernisasi itu.  Sebahagian di antara mereka melupakan jati dirinya sebagai bangsa yang punya ciri khas gotong royong.  Akibatnya mereka menjadi korban dari arus modernisasi, mereka kehilangan prinsip hidup secara komunial (kebersamaan) dan berlalih menjadi hidup indivudualis (sendiri-sendiri).

Ada dua hal penting sebagai dampak sampingan modernisasi, yakni individaulisme da materialisme, yang jika tidak dihadapi secara cerdas dan bermoral, keduanya akan memangsa bangsa kita sendiri.  Kita tidak perlu berteori secara muluk-muluk atau memandang persoalan berskala besar, tapi cukup dengan melihat kenyataan sehari-hari masyarakat di lingkungan kita sendiri.  Bahwa ketika arus modernisasi memperkenalkan mesin traktor, maka hal itu merupakan kesempatan bagi petani yang cukup berada untuk mempermudah mengolah lahan pertaniannya.  Kalaulah mereka tidak kehilangan jati diri gotong royong, maka pemilik mesin traktor itu tetap akan membantu sesamanya petani, mengolahkan lahan pertanian mereka dengan biaya seringan mungkin.  Hal ini hanya terjadi jika pemilik traktor itu belum dilanda penyakit “materialistik” sebagai penyakit baru dari arus modernisasi.

Contoh lain kita bisa lihat, masih dalam kasus pertanian, ketika mesin penggiling padi sudah masuk di desa-desa agraris, tentu akan pasti menghilangkan tradisi gotong royong menumbuk padi di palung dan lesung.  Akankah dalam hal ini budaya gotong royong akan hilang begitu saja.  Jawabnya tergantung pada watak dan sifat dari pemilik mesin giling itu sendiri.  Sepanjang ia tidak kerasukan penyakit materilais, ia akan pasti meneruskan budaya gotong royong dengan tidak membebani biaya tinggi atas pelanggannya.  Dua contoh di atas sekadar menunjukkan bahwa budaya gotong royong akan tetap hadir dalam wajahnya yang baru, dengan syarat masyarakat kita tidak dilanda penyakit materialis dan individualis itu.

Bagaimana menangkal dampak negatif modernitas, agar masyarakat moderen tidak tergilas oleh sifat-sifat individualis dan materialis?  Contoh kecil lainnya dapat kita ambil ialah tradisi keluarga di kota yang mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga.  Bagi keluarga yang menghayati gotong royong, maka pembantu di rumahnya bukanlah sosok manusia yang harus diperas tenaganya, apalagi dengan upah yang sangat minim.  Pembantu akan diperlakukan sebagai manusia biasa, layaknya anggota keluarga walaupun statusnya pembantu.  Dengan demikian, ia akan menikmati makanan seperti apa yang dinikmati pula oleh tuan rumah.  Dan, ketika tuan rumah membeli mesin cuci termoderen, tidak berarti upah pembantu harus dikurangi, dengan alasan sudah semakin kurang kerjanya.  Contoh ini menunjukkan bahwa mesin cuci produk kemoderenan tidak menghilangkan budaya gotong royong (kehidupan bersama), asal saja setiap orang tidak berwatak individualis dan materialis.

Kalau kita membawa persoalan ini ke aspek pemerintahan, maka pemerintah dan rakyat merupakan elemen bangsa yang harus menghadapi persoalan bangsa bersama-sama, dengan budaya gotong royong.  Pemerintah memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, dan sebaliknya rakyat menjadi warga yang baik, memberi dukungan kepada pemerintah sepanjang program-programnya berpihak pada kepentingan rakyat.  Tanpa prinsip seperti ini, maka pemerintah dan rakyat akan gagal mempertahankan jati diri bangsa yang berbudaya “gotong royong”  di tengah arus modernisasi. 

Sebut misalnya, modernisasi menghendaki percepatan dan kelancaran akses hasil pertanian ke pusat industri.   Untuk itu pembangunan infrastruktur berupa jalan raya harus digalakkan guna menjangkau desa-desa yang menjadi resources pertanian itu.  Maka, tak dapat dihindari banyaknya kasus pertanahan, menyangkut master plan dan ganti rugi tanah rakyat.  Pemerintah yang berbudaya gotong royong akan menjadi pelayan dan pelidung rakyatnya, sehingga tanah-tanah yang diperuntukkan bagi proyek jalan itu akan ditransaksikan dengan nilai yang menyenangkan semua pihak.  Namun tidak sedikit oknum pemerintah hanya memposisikan diri sebagai penguasa, yang menguasai rakyatnya.  Banyak kasus perampasan tanah rakyat, akibat pemerintah tidak sebagai pelayan rakyat, tetapi menjadi pemeras kalau bukan pemerkosa rakyat. 

Sebaliknya, rakyat pun hendaknya berbudaya gotong royong, bahwa tanah miliknya itu berfungsi sosial untuk kepentingan rakyat banyak.  Namun, tidak sedikit pemilik tanah bersifat individualis dan materialis, tidak rela menyerahkan tanahnya untuk kepentingan tersebut sehingga proyek pambangunan jalan raya terpaksa macet bahkan menjadi gagal total.   Bahkan ada yang memasang harga tanah setinggi langit yang tidak rasional lagi.  Rakyat demikian tidak mamahmi dirinya sebagai makhluk sosial, kehilangan jati diri kegotong royongan.  Mereka telah tergilas oleh sifat individualis (mau menang sendiri) dan sifat materialistik (mau kaya mendadak) , mengeruk keutungan tanah dari proyek itu. 

Belum lagi kita bicara tentang pelaksana proyeknya, apakah itu pimpinan proyek, atau kontraktor dan ataupun komsultan.  Jika semuanya benar-benar menghayati budaya gotong royong, maka mereka pasti memposisi diri sebagai pengabdi bagi pembangunan negeri demi kesejahteraan bersama.  Dengan demikian, mereka bekerja dengan kualitas yang maksimal, bukan asal-asalan, demi keuntungan semata-mata, sehingga hasilnya akan dinikmati beratus tahun hingga anak cucu ke depan.  Namun, tidak sedikit pelaksana proyek hanya mengejar keuntungan individualis, dengan mengebaikan kepentingan orang banyak.  Prinsip mereka, selesai proyek, selesai pula urusannya; soal hasil kerja yang rendah mutunya, atau rusak secepatnya, itu urusan orang lain; atau berharap akan ada lagi proyek rehabilitasi berikutnya guna keuntungan kedua kalinya.  Inilah mental yang merusak bangsa, melepas budaya gotong royongan, demi keuntungan individu.

Dalam kontek kehidupan sosial di beberapa daerah, kita berharap agar budaya gotong royong masih kuat.  Budaya tersebut diiharap masih berpengaruh di tengah kehidupan masyarakat.  Demikian pula dalam hubungan antar pemerintah daerah dan rakyat, budaya gotong royong diharapkan tetap menjadi ciri khasnya.  Bahwa keberhasilan pemerintahan dan pembangunan merupakan keberhasilan bersama dan untuk kepentingan bersama.  Pemerintah menjadi pelayan rakyat sementara rakyat setia mendukung program daerah yang memberi manfaat bagi kehidupannya.  Karena itu tidaklah layak jika ada pihak tertentu mengklaim keberhasilan tersebut sebagai keberhasilan dirinya sendiri, sebab hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Akhirnya, budaya gotong royong sebagai jati diri bangsa menjadi sangat penting karena dapat menjadi katup pengaman bagi perilaku segenap elemen bangsa.  Dalam kaitannya dengan moralitas, budaya gotong royong dapat berlaku hanya jika tiap-tiap warga negara memiliki sekaligus mental religius yang tinggi.  Dua hal, religius dan gotong royong, sejalan dengan dua dimenasi agama, yakni hablun minallah dan hablun minannas.   Wallahu A’lam bi al-Shawab.

HIJRAH DAN PASSOMPE’

Oleh : Prof. DR. Hamka Haq, MA.

Hijrah dan Safar

                Hijrah adalah sebuah istilah dalam sejarah Islam yang menandai perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muslimin dari Mekah ke Yatsrib.  Perjalanan itu dinamai hijrah karena merupakan upaya perpindahan tempat tinggal, yang sebelumnya beliau bersama umat Islam berdomisili di Mekah, maka dengan hijrah itu mereka menemukan tempat pemukiman yang baru yakni kota Yatsrib.  Setelah mereka berpindah ke Yatsrib, maka kota Yatsrib pun mengalami perubahan besar-besaran sampai menjadi pusat peradaban (tamaddun).  Dengan demikian, nama Yatsrib berubah dikemudian hari menjadi Madinah (yang berarti pusat peradaban) hinga sekarang.

Dari makna hijrah dan impilkasi perubahan yang ditimbulkannya, ada dua makna yang dikandung dalam istilah hijrah itu, yaki perpindahan dan perubahan yang ditimbulkannya.  Dengan kata lain, hijrah bukanlah sekedar bepergian, yang dalam bahasa Arab disebut safar, melainkan pergi untuk menemukan tempat tinggal baru.  Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang berpindah (berhijrah) disebut muhajririn, tidak disebut musafirin (orang yang bepergian), karena musafirin hanyalah ungkapan yang bermakna bepergian untuk sementara tanpa bermaksud pindah tempat tinggal.

Orang yang melakukan safar (bepergian) yang disebut musafirin itu, apakah ia pedagang atau orang yang sedang mencari ilmu, ataukah sekedar petualang, sama sekali tidak bermaksud untuk tinggal di tempat kediaman yang baru.  Mereka selalu memandang tempat kediaman baru itu sebagai negeri orang lain, bukan negerinya, sehingga ia pun selalu berusaha untuk pulang ke negeri asal.  Orang seperti ini jelas-jelas bukanlah muhajirin, karena ia memang hanya menjadi musafirin.  Orang musafirin, karena selalu berupaya untuk pulang kampung, dan tidak memandang tempat kediaman barunya sebagai negerinya, maka ia tidak dapat melakukan perubahan siginifikan untuk negeri barunya itu.

Berbeda halnya dengan kaum muhajirin, yang memang bersedia pindah menjadi warga di negeri kediaman barunya, dan memandang tempat kediaman barunya sebagai negerinya sendiri, maka ia dapat melakukan hal-hal yang positif yang menguntungkan semua warga di negeri pemukimannya yang baru itu.  Seorang muhajirin tidak lagi berpikir untuk pulang ke negeri asalnya, karena ia telah merasa sebagai warga di negeri barunya, walaupun ia tetap mengingat negeri asal dan keluarganya nun jauh di sana.

Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam yang berhijrah ke Madinah tidak lagi pernah pulang ke Mekah.  Mereka bahkan menjadi penduduk baru di Madinah, walaupun dengan status muhajirin, dan melakukan perubahan yang luar biasa atas wajah dan kehidupan dalam kota tersebut.  Maka salah satu makna dari hijrah ialah kepeloporan para muhajirin di negeri kediamannya yang baru; mereka menjadi pemimpin masyarakat dalam aspek politik, ekonomi dan social budaya dan agama.  Hal ini ditandai dengan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara di Madinah (tempat mereka berhijrah), sementara sahabat-sahabat lainnya menjadi pedagang dan mubaligh (dai) yang menyebar luaskan ajaran Islam di Madinah dan sekitarnya.

Hijrah dan Passompe

Dalam tradisi Bugis Makassar, atau masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, salah satu istilah untuk menggambarkan bepergian ialah massompe.’  Orang yang melakukan kegiatan bepergian disebut passompe.  Istilah ini pada mulanya digunakan di kalangan pelaut, sehingga kalimat yang digunakan untuk kegiatan bepergiannya ialah sompe yakni layar sebagai salah satu alat terpenting dari sebuah perahu yang akan bertolak (berlayar) ke negeri tujuan.  Meskipun demikian istilah tersebut sudah menjadi umum dipakai untuk setiap perjalanan yang sifatnya bepergian ke negeri atau kampung yang jauh, tidak terbatas di kalangan pelaut saja.  Hal ini dikarenakan masyarakat Bugis Makassar, biasanya menamai suatu perjalanan jauh dengan istilah massompe, apalgi jika perjalanan itu melewati laut, tak peduli apakah pelakunya pelaut atau pedagang dan petani.

Passompe di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni: Pertama, passompe yang hanya bepergian untuk sementara dan dalam waktu yang singkat kembali ke negeri asalnya (lingkungan keluarganya).  Passompe seperti ini tidak membangun pemukiman baru di negeri tujuan, tetapi hanya menjadikan negeri tujuan sebagai tempat sementara mencari nafkah (berdagang, bertani, buruh dan nelayan), dan ketika sudah merasa memperoleh rezki yang banyak, mereka segera pulang ke negeri asal dan keluarganya.  Passompe seperti ini biasanya memang berangkat sendiri tanpa menyertakan anggota keluarga.  Dalam tradisi Arab, orang seperti tersebut hanya disebut musafirin, bukan muhajirin.  Passompe seperti ini, lebih dikenal dengan istilah pallao (orang yang suka pergi), bekerja dan mencari rezki di tempat lain.  Karena pengertian pallao seperti itu, maka akhirnya khusus di kalangan Bugis, setiap pekerjaan besar disebut pallaong.  Orang yang banyak pekerjaannya disebut to maega palonna).

Tipe kedua, ialah passompe yang memang melakukan bepergian, dengan membawa serta anggota keluarganya, dengan niat membangun pemukiman baru di negeri tujuan.  Passompe seperti ini menjadikan negeri tujuan sebagai negerinya sendiri, dan menjadi pelopor perubahan di negerinya yang baru itu.  Tidak jarang di antara mereka sukses menjadi pemimpin politik dan eksekutif di negeri barunya itu, atau mernjadi orang kaya raya dan menjadi masyhur di negeri itu.  Di antara mereka ada pula yang dikenal karena intelektualitasnya atau pengetahuan di bidang agama, sehingga ia menjadi pemimpin (tokoh) masyarakat atau tokoh agama di negerinya yang baru itu.   Contoh populer ialah di antara pemimpin politik dan pejabat eksekutif yang berjaya di Malaysia tidak sedikit mengaku nenek moyangnya berasal dari Sulawesi Selatan.  Banyak pejabat eksekutif dalam negeri di luar Provinsi Sulawesi Selatan, adalah warga Sulawesi Selatan yang lahir di perantauan (negeri) pemukiman mereka di Provinsi itu.  Sebutkan misalnya Propinsi Papua, Kalimantan, Sumatera, bahkan di Jawa, sudah sangat sering kita mendengar penjabat Bupati atau walikota adalah warga keturunan asli Sulawesi Selatan yang sudah kelahiran setempat, yang nenek moyangnya sudah berhijrah ke negeri tersebut entah berapa puluh atau berapa ratus tahun silam.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa passompe  dalam arti berpindah tempat tinggal, yang dalam istilah syariah disebut muhajirin, mengandung nilai-nilai kejuangan, untuk memperbaiki tarap kehidupan keluarga dan komunitasnya.   Mereka tidak ingin menjadi kelompok masyarakat yang sengsara dan terpinggirkan di negerinya sendiri, dan karena itu mereka bersemangat untuk berhijrah (massompe) kenegeri lain, demi mencari kemakmuran hidup.  Dalam Al-Qur’an terdapat sindiran terhadap orang yang tidak mau berhijrah walaupun  kehidupannya sudah sangat melarat di negerinya.  Dalam Q.S.al-Nisa’ [4]: 97 disebutkan: “ Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan menganiaya diri sendiri (miskin), kepada mereka malaikat bertanya: “Bagaimana kamu ini?”. Mereka menjawab: “Kami adalah orang-orang yang lemah menderita (di negeri kami)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”

Dalam ayat di atas, terdapat ancaman bagi orang yang apatis, tidak mau mengubah nasibnya yang buruk di negerinya, walaupun sudah sangat menderita, tetap saja tidak mau mencari ruang kehidupan baru di negeri lain yang mungkin memberi harapan baru untuk masa depannya yang lebih cerah.   Berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi kehidupan keluarga dan bangsa adalah suatu jihad yang sangat dihargai oleh Allah SWT.  Di ayat lain Q.S. al-Nisa’ [4]: 100, dinyatakan: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Janji Allah untuk memberikan kepada mereka yang berhijrah (passompe), suatu kehidupan dan martabat yang lebih baik di negerinya yang baru, sesungguhnya telah terbukti di kalangan leluhur orang Sulawesi Selatan yang dahulu telah berhijrah (massompe) ke negeri jiran Malaysia, atau ke provinsi lain di luar Sulawesi Selatan.  Anak cucu mereka yang hidup sekarang telah memperoleh posisi sosial dan tingkat kesejahteraan yang menggembirakan.  Mungkin nasib mereka tidak akan berubah seperti itu, seandainya leluhur mereka tidak berhijrah (massompe) di masa lalu.

Dampak Positif dan Antisifasi Dampak Negatif

Tradisi berhijrah (massompe) di kalangan warga Sulawesi Selatan, telah berdampak positif jangka panjang bagi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya.  Dengan tradisi berhijrah seperti itu, atau lebih tepatnya menurut istilah sekarang, transmigrasi lokal mandiri, terjadilah pembauran lintas etnis, bahkan tidak jarang lintas agama.  Dengan kata lain, setidaknya beban negara dalam menyukseskan program transmigrasi dan program pembauran telah teratasi sebahagiannya khususnya di kalangan masyarakat Sul-Sel dengan masyarakan etnis lain.  Hal ini juga berdampak pada terjadinya alih budaya dan teknologi, misalnya teknologi bercocok tanam dan menangkap ikan yang telah dikuasai oleh warga Sul-Sel dapat disebarkan ke masyarakat petani dan nelayan di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, bahkan di Kalimantan dan Sumatera.  Di Sumatera dan Kalimantan, hampir di semua wilayah pesisir terdapat perkampungan etnis Sul-Sel, khususnya etnis Bugis dan Makassar.

Di samping dampak positif tersebut, tidak dapat dilupakan pula kemungkinan timbulnya dampak negatif.  Dikhawatirkan, jika pergaulan lintas etnis dan lintas agama tidak berjalan secara arif, niscaya menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada gilirannya akan timbul gesekan-gesekan yang menyulut konflik horizontal antaretnis atau antaragama.  Dalam keadaan demikian, lazimnya yang menjadi korban ialah warga Sul-Sel yang selalu dicap sebagai warga pendatang.

Untuk mencegah terjadinya / terulangnya hal seperti ini di kemudian hari, sangat dibutuhkan sentuhan program dari organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).  Bahwa KKSS harus memprogramkan pendidikan pembauran dan penghayatan kearifan lokal daerah pemukiman warga Sul-Sel di provinsi lain.  Kalau perlu, tradisi Pertemuan Saudagar Sul-Sel sebaiknya mengikut seratakan warga lain sebagai peninjau, agar warga Sul-Sel umumnya, khususnya organisasi KKSS tidak dipandang eksklusif.  Sebab, menurut pengamatan selama ini, semua bentuk konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara beberapa tahun yang lalu adalah berawal dari kecemburuan sosial yang salah satu penyebabnya ialah sikap eksklusif warga pendatang (sikap hanya menghargai etnis sendiri). 

Untuk itu asimilasi budaya Suil-Sel dengan budaya lokal perlu digalakkan, yang semuanya dapat terjadi hanya jika disertai pemikiran dan sikap penuh kearifan dari kalangan warga pendatang (Sul-Sel) dengan warga asli setempat.  Hanya denga cara seperti itu, warga Sul-Sel pada akhirnya diterima sebagai warga asli pula di negeri pindahannya itu, semoga demikian.   Sekian, Wallahu A’lam bi al-Shawab.

EKSISTENSI PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA

Oleh: Hamka Haq

            Izinkanlah penulis memulai lembaran ini dengan mengutip firman Tuhan dalam salah satu kitab suci-Nya: Q.S.Al-Huujurat (49): 13: yang artinya:

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri dari pria dan wanita, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal; sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertaqwa”.

Ayat di atas memberikan kesetaraan kepada semua marga manusia yang ada di muka bumi.  Hal ini pun sangat sejalan dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang jelas-jelas memberikan kesetaraan bagi semua etnis (marga) yang ada di Indonesia, tak terkecuali marga Tionghoa.   Dengan demikian, maka marga Tionghoa sudah tidak dipandang lagi sebagai warga asing yang tinggal atau berkewarganegaarn kelas dua di Indonesia.  Apalagi, tak dapat disangkal bahwa marga Tionghoa Indonesia pada umumnya sukses  di bidang ekonomi yang memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.   Hal yang perlu dilakukan selanjutnya ialah menghilangkan sekat-sekat yang memisahkan antara warga Indonesia asli dan keturunan Tionghoa, untuk mempermudah pembauran sebagai sesama anak bangsa, dan menghilangkan gesekan-gesekan  penyebab terjadinya konflik rasial.    

            Sebenarnya sekitar dua dekade yang lalu, pemerintah telah memberi peluang untuk berbaur, dengan menghilangkan istilah-istilah yang mengandung unsur diskriminasi rasial, misalnya istilah  pribumi dan non pribumi.  Hal demikian dimaksudkan agar tercipta dunia perekonomian yang rata dan lapang serta memberi kebebasan dan kesempatan yang sama kepada semua ras dan suku yang ada di Indonesia.  Dalam kesempatan yang lapang itulah, marga Tionghoa memacu diri sebagai pengusaha yang tangguh, dan sukses menjadi konglomerat-konglomerat sejati, mengatasi marga-marga lainnya.  

            Kesuksesan golongan margaTionghoa itu tentu saja disebabkan banyaknya kelebihan yang mereka miliki yang seharusnya dipelajari oleh kaum pribumi sendiri.  Bukankah Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk belajar sampai ke negeri Cina (Tionghoa).  Marga Tionghoa pada umumnya memiliki skill yang prima, keuletan serta naluri bisnis yang peka dan tajam.   Dapat dikatakan bahwa politik perekonomian Indonesia yang non diskriminatif itu, menjadi peluang para penguasaha Tionghoa yang memang lebih siap segalanya.  Kita berharap kiranya peluang itu jatuh ke pengusaha yang nasionalis.  Sebab, terus terang, suatu hal yang sering mencederai citra Tionghoa di mata masyarakat ialah adanya pengusaha tertentu yang dengan mudah melarikan modalnya ke luar negeri ketika tersandung permasalahan di Indonesia.  Hal ini dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk ketidak setiaan kepada Republik Indonesia.   Maka sebaiknya semangat kesetaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu menjadi penguat nasionalisme bagi marga Tionghoa sendiri sekaligus menjai perekat rasa persaudaraan dengan sesama anak bangsa.

            Di balik dari kesuksesan marga Tionghoa, harus diakui belum maksimalnya pembauran antara mereka dengan marga asli Indonesia.  Dengan pengecualian yang terjadi di sebahagian kecil komunitas Tionghoa di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan yang rela kawin mawin dengan marga asli setempat.  Namun yang perlu sedikit dikoreksi ialah sikap marga Tionghoa terhadap sesama mereka yang mengawini marga asli Indonesia, yang biasanya mengambil jarak dan membiarkannya menjadi marga Tionghoa terbuang dari lingkungannya sendiri.  Apalagi, (maaf) jika marga Tionghoa kawin dengan seorang Muslim kemudian sama-sama masuk agama Islam, maka keluarganya semakin menjauhi mereka.  Tentu saja tidak semua demikian, sebab keluarga penulis ternyata mengalami hal yang bersahabat.  Seorang paman penulis mengawini wanita Tionghoa, tanpa memaksakannya masuk Muslimah, meskipun anak-anaknya semuanya menjadi Muslim, ternyata mereka tetap akrab dengan semua keluarganya sehingga terjadilah proses pembauran itu.

Sehubungan dengan pembauran ini, yang patut digaris-bawahi ialah kurang maksimalnya kepedulian marga Tionghoa terhadap ormas Tionghoa yang beragama Islam.  Ormas Tionghoa Muslim, misalnya PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), sekarang memakai nama Persatuan Iman Tauhid Indonesia, kurang direspon oleh sesama marga Tionghoa.  Padahal, ormas seperti itu memberi peluang besar, sebagai media bagi marga Tionghoa yang non Muslim untuk semakin membaurkan dirinya dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. 

Penulis yakin di sinilah misi utama yang harus diemban oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.  Tidak lain maksudnya adalah untuk memaksimalkan pembauran antara marga Tionghoa dengan kebanyakan marga asli Indonesia, demi meredam kecemburuan sosial.   Sebab, kecemburuan itu, jika tidak diawasi secara ketat bisa menyulut konflik horisontal, yang pasti mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa, merusak rasa persaudaraan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang kita tidak inginkan bersama.

Ironisnya, suatu keributan terjadi bukanlah disulut langsung oleh marga Tionghoa sendiri, justru merekalah yang menjadi korbannya.  Misalnya begini, ketika petugas menertibkan pedagang kaki lima (PKL), mengejar dan merampas serta mengobrak abrik barang dagangan mereka, maka yang menjadi pelampiasan balas dendam massa PKL adalah milik marga Tionghoa.  Hal ini karena kecemburuan sosial yang “diperpanas” ketika mereka melihat bangunan mewah tak brdosa milik marga Tionghoa yang sukses itu.  Kasihan marga Tionghoa; kemakmurannya membawa bencana. 

            Sementara itu, sampai sekarang kita belum berhasil menghilangkan secara tuntas image yang keliru dikalangan sebahagian masyarakat bahwa pemerintah selalu menganak emaskan marga Tionghoa ketimbang warga asli Indonesia.  Image ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena marga Tionghoa pun merasakan ketidak adilan yang diperoleh dari perlakuan pemerintah, terutama dalam hal kesetaraan status kewarganegaraan sekian lamanya.  Jadi sebenarnya image di atas muncul akibat kecemburuan subjektif semata-mata, yang semuanya harus diakhiri dengan tuntas melalui upaya pembauran antar sesama anak bangsa tanpa melihat dari mana mereka berasal.   Kecemburuan sosial itu adalah akibat psikologis yang dialami masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah.   Menurut sejarah, kebijakan ekonomi Belanda dahulu mencerminkan watak monopoli yang menganak-emaskan VOC (perusahaan Belanda) untuk menguasai perdagangan di Nusantara (Indonesia).  Hal tersebut menanamkan rasa dendam bagi bangsa ini terhadap setiap pengusaha yang mereka nilai “dibela” oleh penguasa.  Mereka tidak memahami bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap warga negara yang sukses di bidang ekonomi, tanpa membedakan Tionghoa dan Indonesia asli, demi kepentingan ekonomi bangsa secara luas.   Dendam serupa itulah yang melahirkan rasa kecemburuan terhadap marga Tionghoa, yang sukses di mana-mana.

Karena itu, masalah esensial bagi bangsa kita sekarang ialah perlunya memperkokoh rasa kebangsaan, mengikis kecemburuan sosial untuk menghadapi ancaman disintegrasi.  Jika bangsa kita dahulu bersatu untuk mengusir penjajah karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan, maka kini pun kita harus bersatu melawan segala bentuk provokasi yang ingin memecah belah bangsa dengan politik penjajahan devide et impera (politik adu domba).  Semua komponen bangsa tanpa membedakan agama dan etnis, dan tanpa memperhitungkan mayoritas dan minoritas, semuanya mempunyai hak yang sama derajatnya dalam kehidupan bernegara untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Karena itu, mari berpacu menjadi pelopor persatuan bangsa, memelihara kedamaian guna melepaskan bangsa dari krisis multidimensional menuju masyarakat adil dan makmur.  Perpecahan hanya akan selalu membawa kehancuran dan keterpurukan ekonomi dan yang lebih dahsyat adalah hilangnya kepercayaan untuk hidup saling berdampingan secara damai. 

Dalam hal inilah partisipasi aktif marga Tionhghoa sangat dibutuhkan, untuk merajut kebersamaan dengan marga Indonesia lainnya.  Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain dengan memanfaatkan secara maksimal kesempatan berbaur dengan marga lainnya berdasarkan semangat UU. No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan membimbing serta menurunkan keterampilan berbisnis serta etos kerja kepada mereka.  Untuk ini, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dapat menjlain kerjasama yang efektif dengan ormas Tionhhoa yang beragama Islam.  Penulis menggaris bawahi hal ini karena dari segi keagamaan, marga Tionghoa hampir tidak punya masalah dengan agama-agama lain, tetapi dengan Islam masih sering terjadi kesalahpahaman yang serius antara kedua belah pihak. 

Untuk menumbuhkan empati dan mengikis kesalah-pahaman di kalangan masyarakat luas, marga Tionghoa sebaiknya menunjukkan bahwa dari kalangan mereka terdapat komunitas yang menjadi Muslim taat, bahkan leluhur mereka juga ada yang menjadi tokoh dan penganjur Islam di Nusantara, misalnya Laksamana Cheng Ho yang dikenal dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.  Beliau adalah utusan Kaisar Tiongkok (Cina) yang menjalin persahabatan dengan rasa-raja di Nusantara, yang sempat tinggal di Jawa sampai wafat dan dikuburkan di pemakaman Sampaokong Semarang.   Sungguh indah sekiranya komplek pemakaman Laksamana Cheng Ho dipromosikan sebagai obyek wisata di kalangan umat Islam Indonesia untuk membuka mata hati mereka bahwa marga Tionghoa sesunguhnya tidaklah bersikap apriori negatif terhadap agama Islam.  Islam, sebagaimana pula Kristen dan Hindu apalagi Budha bukanlah monopoli kebanyakan marga asli Indonesia tetapi  untuk semua etnis, termasuk marga Tionghoa.

Lebih dari itu, PSMTI diharap menjadi pelopor utama dalam melibatkan masyarakat sekitarnya dalam setiap pesta perayaan yang bernuansa Tionghoa.  Melibatkan mereka adalah jauh lebih penting dan lebih efektif untuk proses pembauran ketimbang hanya memberi santunan material.  Alangkah indahnya misalnya, sekiranya PMSTI melatih marga asli Indonesia untuk pintar memainkan barongsai.  Hal ini bisa dimulai dengan menarik minat mereka melalui pelombaan barongsai untuk anak-anak negeri, khususnya anak asli Indonesia.   Ayo, kapan kita mulai ?  Kalau bukan sekarang kapan lagi !

Terima kasih, mohon maaf jika tulisan ini sedkit menggelitik, sebab dari hati yang tulus, kami sesama anak bangsa yang sama-sama diciptakan Tuhan dan dihidupkan oleh-Nya di bumi Indonesia sebagai tanah air bersama, selalu mendambakan kedamaian dan kemakmuran, tanpa bertanya dari mana kita berasal?.  Damai, damai dan … damai adalah segalanya untuk kita, daripada sekedar kesetaraan.   Semua keyakinan agama dan etnis yang ada di bumi Indonesia mendambakan kedamaian.    Damailah bangsa kami, makmurlah negeri kita.

                                                Makassar, 5 Agustus 2007