KELUHURAN AGAMA, UNTUK KEDAMAIN BERBANGSA

Oleh: Hamka Haq[*]

I.                   Revitalisasi Rasa Kebangsaan

Tak ada kekuatan yang dapat membangun rasa persaudaraan ini, kecuali atas kesadaran nasional, sebagai sesama bangsa Indonesia.  Rasa eksklusifisme primordialis suku, agama, aliran dan golongan harus tunduk di bawah payung kedamaian sebangsa, tanpa mengingkari realitas bangsa sendiri yang multi etnis dan multi agama, bahkan multi aliran. 

            Kesadaran berbangsa itulah yang menjadi inti ideologi negara, Pancasila, yang diawali dengan sila Ketuhanan, dan diakhiri dengan sila Keadilan Sosial, yang berarti bahwa Pancasila menghendaki pangamalan nilai agama yang toleran, menuju keadilan dan kesejahteraan bangsa.    Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan golongannya yang eksklusif.  Umat beragama justru harus bersikap inklusif, dengan mengutamakan nilai universal yang toleran terhadap semua agama dan aliran.  Dengan demikian, Indonesia menjadi rumah bersama untuk bangsa yang besar (nation) yang di dalamnya hidup rukun beragam agama, etnis, budaya dan adat istiadat yang beragam pula, sesuai dengan kalimat lambang negara kita:  Bhineka Tunggal Ika.

II.                Aktualisasi Keluhuran antar Iman

            Adalah tanggung jawab kita semua untuk mengamalkan nilai universal agama yang toleran.  Untuk itu,semua umat beragama hendaknya memahami dan menghayati secara benar ajaran luhur agamanya menyangkut manusia dan kemanusiaan.  Karena hanya pada sisi manusia dan kemanusian itulah kita akan membangun kebersamaan dan kesatuan, walaupun pada sisi teologisnya penuh perbedaan.  

Bagi umat Islam misalnya,  contoh yang paling indah ialah sikap Nabi Muhammad SAW, yang lebih mengutamakan kedamaian universal Islami ketimbang simbol tekstual.  Coba renungkan, ketika Nabi melakukan perdamaian dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat penolakan pihak Quraisy terhadap naskah perdamaian yang diawali Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim).  Tak seorang pun sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah sebagai simbol Islam yang amat sacral itu.   Namun, Nabi memberi solusinya, beliau meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, sehingga diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi rahmat kedamaian bagi sesama manusia (rahmatan lil-alamin).   Sebenarnya, sikap seperti inilah yang memotivasi para pendiri negara untuk dihapuskannya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, diganti dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa, yang juga diterima oleh semua elemen bangsa. 

            Tidak hanya Islam, tapi semua agama tentu saja mengandung ajaran luhur tentang kedamaian dan kerukunan.  Dalam Alkitab umat Kristiani,  Matius 22:39: “Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.  Kemudian dalam Lukas 4: 18-19: “Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta untuk membebaskan orang tertindas dan untuk memberitakan rahmat Tuhan telah dating”.  Dalam Mazmur: 133:1-3: “Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun,  Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya”.

            Sementara itu dalam Kitab Suci Agama Hindu, Bhagawadgita, Bab 4 Sloka 11:Sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaKu Aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu.  Semua orang menempuh jalan-Ku dalam segala hal .   Bab 7 Sloka 18: Semua penyembah (umat beragama) tersebut tentu saja roh yang murah hati, tetapi orang yang mantap tentang pengetahuan tentang-Ku,Aku anggap seperti diri-Ku sendiri. Dalam tradisi Budha, [Parasasti Kalinga No. XXII dari Raja Asoka]: “Janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain… Dengan mencela dan merugikan agama orang lain berarti kita juga telah merugikan agama sendiri

            Maka, untuk menghentikan kekerasan sektarianis antarumat beragama di Indonesia, jalan yang terbaik ialah pengamalan nilau universal agama, yang jauh dari egoisme eksklusifistik.  Egoisme beragama sangatlah berbahaya, sebab membuat mereka yang minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Maka tidak heran, jika pengrusakan dan penyegelan gereja ataupun masjid (milik Ahmadiyah) oleh kelompok tertentu disikapi seolah seperti kafilah berlalu tanpa perlawanan, dan tanpa perlindungan oleh yang berwajib.  Ada semacam kesan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang memperatas-namakan Islam dalam merampas hak-hak asasi umat agama lain, merusak rumah ibadah dan sekolah mereka.  Padahal tak satupun agama yang mengajarkan umat manusia untuk saling berbuat aniaya.  Demikian juga UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat 2 (dua)  menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

III.             Tingkatkan Peran Inklusifis Lembaga Keagamaan  

            Untuk kerukunan antarumat beragama ke depan, semua ormas dan lembaga keagamaan bertanggung jawab moril menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Kini, andil yang terpenting dari lembaga-lembaga keagamaan ialah mendorong umatnya masing-masing untuk menegakkan risalah agamanya yang rahmah dan ramah, yang cinta kasih,  dalam wajah keindonesiaan yang plural.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di bumi Indonesia, yakni mengamalkan universalitas iman untuk perdamaian menuju baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan). 

Dalam rangka itulah, maka setiap lembaga keagamaan seharusnya berupaya mentransformasi nilai imani yang relevan dengan pluralitas bangsa.  Langkah konkret misalnuya melalui lembaga pendidikan, diajarkan kepada anak didik scara dini tentang perlunya menghargai agama lain, perlunya tolong menolong, saling mengasihi, berteman, dan saling menziarahi.   Kisah tentang kedermawanan, empati kemanusiaan dari tokoh-tokoh agama di zaman lalu, seharusnya lebih diutamakan ketimbang cerita kepahlawanan sang tokoh yang berani membunuh dan menghabisi musuh-musuhnya.  Jika anak didik lebih banyak menyimak keberanian dan permusuhan, maka yang terekam dalam jiwanya ialah mengidolakan tokoh pemberani yang suka bermusuhan.  Boleh jadi, hal ini menjadi penyebab utama tawuran antarpelajar / antarmahasiswa, yang lebih mengerikan jika merambat ke soal SARA.  Sejalan dengan ini, kurikulum pendidikan agama, yang selama ini masih banyak berorientasi pada klaim kebenaran sepihak dan mengkafirkan agama lain, sudah saatnya lebih diarahkan ke perlunya kerjasama, dan bahwa pada setiap agama terdapat nilai kebaikan bagi manusia dan kemanusiaan.

Maka alangkah anehnya jika di zaman kemerdekaan ini, masih ada lembaga (pendidikan / ormas) yang mengajarkan bahkan mempertontonkan kekerasan terhadap lelompok lainnya.  Ke depan, orientasi program pendidikan dan ormas, hendaknya memaknai ajaran agama secara toleran disertai kerja keras (jihad) memakmurkan bangsa, bukan jihad menghanncurkan bangsa.  Sebab, jika orientasinya tidak berubah, tetap bersikap intoleran, egois dan klaim benar sendiri sebagai satu-satunya yang berhak hidup di negara ini, maka jelas generasi bangsa akan melampiaskan semangat kezaliman terhadap bangsa sendiri.  

IV.             Menumbuhkan Multikulturalisme  

Sejak dahulu kala, kultur bangsa kita bercorak komunal dan kolektivist, ditandai dengan rasa kebersamaan di kalangan mereka, seperti terlihat pada sejumlah budaya lokal.  Di Jawa misalnya, dikenal budaya gotong royong yang mempersatukan warga dalam ikatan kebersamaan.  Di Maluku ada budaya Pelagandong  yang bermakna persaudaraan tanpa sekat-sekat agama dan aliran.  Artinya, apapaun agama dan alirannya, warga Maluku tetap bersaudara.  Demikian pula di Tanah Toraja Sulawesi Selatan, ada budaya Tongkonan (tempat pertemuan keluarga), yang bermakna bahwa warga Toraja yang beragam agama dan kepercayaannya adalah bersaudara di bawah atap tongkonan.  Budaya seperti ini ada pada semua etnis bangsa kita, yang seharusnya dilestarikan melalui pendidikan sosio-kultural untuk diangkat menjadi budaya nasional.  

Para pemimpin dan tokoh agama seharusnya menyampaikan ajaran agamanya yang cinta kasih, tat wan asih,  dan rahmatan lil-alamin, untuk semakin memperkokoh kultur persaudaraan kebangsaan itu, dan bukannya berupaya membongkar kultur tersebut kemudian digantikan dengan kultur pengkotak-kotakkan warga bangsa dengan alasan perbedaan agama dan aliran.  

Bagi umat Islam, upaya pengkotakan bangsa atas nama agama dan aliran, adalah bertolak belakang dengan pancaran rahmatan lil-alamin yang diemban Rasulullah SAW, ketika membangun masyarakat madani di Madinah.  Beliau berhasil menegakkan rasa kebersamaan, persaudaraan dan kedamaian antara Muslim, Yahudi dan Kristen.  Maka salah satu aspek syariat Islam ialah bahwa komuitas agama atau aliran lain dapat hidup aman dan dapat beribadah dengan nyaman dalam rumah ibadah mereka tanpa gangguan.  Kesediaan Rasulullah SAW menerima sekitar 60 orang tokoh Kristen Najran di Masjid Nabawi, dan mengizinkan mereka beribadah di dalamnya (Tafsir Al-Qurthubiy Juz IV hal.4), menunjukkan bahwa ibadah agama lain tak boleh terganggu.  Dalam keadaan darurat, umat agama lain diizinkan beribadah dalam masjid, apatah lagi jika mereka beribadah di rumah ibadahnya sendiri.  Mengganggu, menyegel apalagi jika merusak rumah ibadah komunitas agama lain, lembaga pendidikan agama lain, adalah melanggar semangat rahmatan lil-alamin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

V.                Memperkokoh Peran Pemerintah dan Supremasi Hukum 

Untuk ke depan, Pemerintah dituntut untuk meningkatkan fungsinya sebagai pengawal tegaknya konstitusi.  Tampaknya pemerintah sekarang ini sangat lemah terhadap kelompok tertentu yang melakukan kekerasan sektarianis, sehingga ibadah umat agama lain atau aliran lain tidak terlaksana dengan aman dan nyaman.   Ada kesan bahwa penguasa sekarang sedang melakukan tebar pesona, agar citra mereka di kalangan aliran keras itu tetap terjaga.  Memang, pemerintah tetap memerintahkan aparat hukum dan keamanan untuk bertindak, tapi himbauan itu tidak ditanggapi secara serius, justru yang terjadi ialah pembiaran tindak kekerasan. Pemerintah dan aparatnya tidak tegas bahkan takut berhadapan dengan kelompok perusak sehingga tampak mentolerir tindak kekerasan terhadap kaum lemah, yang tak berdaya membela dirinya.  Sikap pemerintah yang demikian itu, memberi peluang lahirnya polisi swasta dan semakin leluasanya orang-orang yang main hakim sendiri. 

          Untuk ke depan, kita berharap ketegasan pemimpin pemerintahan, dan tegaknya supremasi hukum di Negara kita.  Yaitu pemerintahan yang berani melindungi segenap warganegaranya, sehingga tak ada kelompok yang merasa berhak mengganggu umat dan aliran agama lain; juga tak ada pihak yang merasa berhak menghakimi sewenang-wenang umat agama lain, apalagi membunuh dan merusak ataupun merampas rumah ibadah, wadah pendidikan  dan harta benda mereka, karena hak-hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  Pihak yang melakukan penganiayaan terhadap umat agama lain adalah melanggar ajaran luhur agamanya, melanggar konstitusi, dan jika hal itu sengaja dibiarkan oleh pemerintah, maka pemerintah pun telah melanggar Undang-Undang dan konstitusi negara.  Wa ‘Llahu a`lam bi al-shawab.


    *Prof. DR.Hamka Haq, MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Ketua Umum BaitulMuslimin Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s