FALSAFAH EKONOMI KERAKYATAN

Kaum Faqir-Miskin (Mustadh`afin) Setiap Tahun Berebut Zakat

Falsafah Ekonomi Kerakyatan (Mustadh`afin)

@Diambil dari buku Islam Rahmah Untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof. Dr.Hamka Haq

            Salah satu asas terpenting dalam dunia ekonomi Islam, ialah kemaslahatan umum.  Asas ini berkaitan dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang harus seimbang dan berpadu antara satu dengan lainnya.  Demikian pula keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban yang berkaitkan dengan aspek keadilan. 

            Aspek keseimbangan dan keadilan inilah yang menjadi salah satu hikmah syariah untuk memberikan perlindungan bagi hajat hidup orang banyak, terutama mereka yang tergolong ekonomi lemah (miskin dan melarat), lemah dari segi politik, lemah dari segi pendidikan, lemah dari segi pembelaan hukum, lemah dalam biaya kesehatan dan seterusnya.  Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan bermasyarakat, tak satu pun pihak yang menzalimi dan terzalimi.

            Berikut, penulis ingin mengemukakan bagaimana pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi menurut Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh umat manusia sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).

            Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati, misalnya usaha perdagangan, pertanian, peternakan, dan pertambangan.  Demikian pula sumber-sumber pendapatan lain meliputi gaji, jasa akuntan, dokter, seniman, budayawan, keahlian profesi dan sebagainya.    Apapun namanya sumber pendapatan yang wajib zakat itu, pada prinsipnya semua merupakan amanah dari ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

 

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami telah keluarkan dari bumi untuk kamu  (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

Adalah sebuah keadilan, ketika orang-orang berada itu mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha dan profesinya.  Khusus bagi kaum profesional, seperti guru (dosen), pegawai, dokter, kontraktor, akuntan dan lain-lain; syariah memandang mereka sebagai orang yang wajib zakat.  Mereka adalah wajib zakat demi keadilan, karena mereka lebih sejahtera ketimbang para petani dan peternak di desa yang adalah juga diwajibkan membayar zakat.  Alangkah tidak adilnya, andai kata hanya petani dan peternak di desa yang setiap harinya bekerja di bawah terik matahari, diterpa hujan, dan dengan hasil yang pas-pasan, diwajibkan membayar zakat, sementara para pekerja profesional tidak diwajibkan, padahal mereka lebih mudah memperoleh harta, dan dengan tingkat kehidupan yang jauh lebih makmur dan sejahtera.

Asas keadilan ini juga menjadi alasan Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Al-Islam wa al-Awdha` al-Iqtishadiyah, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh al-Zakah, untuk mewajibkan para pekerja profesional membayar zakat guna membantu kaum ekonomi lemah.[1]  Semua ini memperjelas, bahwa perintah berzakat dan berinfaq adalah pembelaan bagi kaum mustadh`afin (golongan lemah), yang disebabkan karena sejumlah faktor antara lain: faktor kemiskinan, faktor kebodohan dan faktor ketertindasan, sebagaimana tersirat dalam ayat berikut ini: 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ 

 

Hanyasanya sedekah (zakat-zakat) itu, adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pekerja-pekerja zakat, para mu’allaf (yang dibujuk) hatinya, untuk membebaskan budak (orang tertindas), orang-orang yang berhutang (terzalimi), untuk jalan Allah dan para aktifis di jalan itu, sebagai sesuatu ketetapan dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Tawbah [9]: 60).

Pesan Ilahi di atas menunjukkan betapa pentingnya kepedulian terhadap kelompok ekonomi lemah (rakyat kecil).  Hal ini menjadi lebih penting lagi, mengingat Indonesia masih merupakan salah satu contoh tentang kemunduran ekonomi.  Kenyataan masih banyak warga bangsa yang bodoh dan miskin, terutama yang berdiam di pedesaan, adalah bukti yang tak terbantahkan.  Mereka mendambakan kebijakan, atau minimal kepedulian yang berpihak pada mereka, dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang telah lama dialaminya itu.  Hal ini merupakan pengamalan syariat Islam yang esensil di bidang ekonomi.  Seharusnya kita para penggagas dan aktifis syariah lebih mengutamakan hal seperti ini ketimbang berjuang untuk formalisasi tekstual syariah. 

Bangsa dan negeri ini mendambakan kebjakan-kebijakan ekonomi yang mencerminkan filosofi pembelaan rakyat kecil secara konkret.  Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang berdampak bertambahnya angka kemiskinan adalah jelas melanggar syariat Islam.  Bahkan dalam Al-Qur’an, kebijakan seperti itu dipandang sebagai pendustaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ(1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ(2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(3)

 

Tahukah kamu (siapa) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (Q.S.Al-Ma`un [107]: 1 – 3).

Menelantarkan orang miskin saja, menurut Al-Qur’an adalah pendustaan agama, apatahlagi jika menambah jumlah orang-orang miskin.

Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk penerapan syariat Islam di bidang ekonomi, tanpa perundang-undangan syariah.  Misalnya, menyukseskan dan meningkatkan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.  Selain itu, semua agama juga mendorong peningkatan etos kerja sehingga rakyat tidak terbiasa mengemis dan menunggu bantuan.  Lebih utama lagi, agama mengamanahkan pada penguasa (pemerintah) agar memberi peluang usaha bagi bangkitnya kaum ekonomi lemah dan terwujudnya kesejahteraan rakyat secara luas.  Islam sangat menentang kebijakan ekonomi yang hanya memihak pada segelintir orang-orang kuat.  Apa yang sudah banyak disaksikan bahwa demi kepentingan orang-orang segelintir itu, lahirlah kezaliman penggusuran pedagang kecil, pemusnahan pasar tradisional, pembiaran kaum kapitalis di pasar moderen swalayan dan mall, dengan mengabaikan nasib kaum lemah (dhu`afa), adalah jelas bertentangan dengan syariah.

Tetapi jangan dilupa pula, bahwa masyarakat kita menjadi miskin adalah disebabkan oleh pola hidupnya sendiri yang cenderung malas, pemboros, bergaya konsumeris, yang menyebabkan mereka tidak dapat lepas dari kemiskinan kultural dan struktural.  Mereka memerlukan dorongan semangat kerja, bahwa agama lebih meridhai orang‑orang pekerja keras, yang tangannya berada di atas (suka memberi) ketimbang mereka yang tangannya di bawah (menunggu pemberian).  Dalam salah satu hadits Riwayat Al-Bukhariy, Rasulullah SAW menegaskan: Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Daud AS adalah makan dari hasil tangannya sendiri. [2]

            Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah.  Itulah yang seharusnya menjadi falsafah hidup masyarakat, agar mereka tidak dimanjakan oleh sejumlah bantuan hibah sesaat.  Untuk membangun motifasi (etos) kerja di kalangan rakyat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tiap petani yang tanamannya dapat dinikmati oleh burung atau hewan ternak dan apalagi oleh manusia, akan dicatat sebagai sedekah baginya. [3]

            Kemunduran ekonomi akan semakin lengkap dengan kebodohan masyarakat sendiri, sebab mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat demi kehidupannya.  Maka terasa perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan (keterampilan) tepat guna.  “Berilah kail, dan jangan hanya memberi ikan” adalah ungkapan jitu bagi solusi yang sistematis dan konseptual untuk perbaikan ekonomi bangsa.  Jangan pernah bemimpi untuk meningkatkan perekonomian bangsa, tanpa meningkatkan kualitas SDM warganya.  Sebab, kualitas SDM adalah faktor utama terbukanya peluang untuk berusaha secara mandiri dan terampil.

            Adalah sangat ironis, bahwa di tengah tuntutan kebutuhan teknologi terapan untuk akselerasi ekonomi, sebahagian besar lembaga pendidikan berorientasi sepenuhnya pada ilmu normatif teoretis.  Padahal, untuk menggarap sumber daya alam yang luar biasa potensialnya di negeri ini, demi kesejahteraan ekonomi, masyarakat justru memerlukan ilmu-ilmu praksis dan aplikatif, atau tegasnya teknologi moderen yang tepat guna, dengan tenaga kerja yang handal profesional.  Pengetahuan normatif teoretis yang memang sangat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya bangsa harus diteruskan, namun budaya dan kepribadian akan hancur tergilas oleh kekuatan teknologi asing yang memaksakan kehendak atas bangsa yang sedang tak berdaya karena kebodohan.

            Sebenarnya, teknologi tepat guna berbasis rakyat pernah dikembangkan oleh pesantren tempo doeloe, dipadu dengan pendidikan normatif keagamaan.  Dengan begitu, pesantren yang berhabitat di pedesaan sebagai lembaga pendidikan, juga merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, dengan seperangkat keahlian bertani dan beternak secara bersahaja.  Itulah sebabnya pesantren dapat bertahan dan berkembang tanpa subsidi sejak zaman penjajahan, karena kemampuan menggarap potensi yang ada di lingkungannya (sawah, ladang, ternak, tambak dan industri rumah tangga) yang bernilai ekonomi tinggi.  Di samping menjadi pendukung utama bagi lembaga pendidikannya, sekaligus juga memberi contoh kepada masyarakat di lingkungannya.  Maka, tidak salah jika dikatakan bahwa pesantren menjadi perintis penerapan syariah dalam wujud ekonomi kerakyatan.  

            Hanya sayangnya, sebahagian pesantren masa kini sudah kehilangan jati diri sebagai lembaga pengembang ekonomi rakyat pedesaan.  Mereka bahkan menunggu subsidi dan donatur dari luar, mengharapkan kunjungan dan hibah dari tokoh-tokoh tertentu.  Sebahagian besar pesantren moderen masa kini tidak lagi mementingkan penguasaan teknologi terapan, sebagaimana terlihat dalam kurikulumnya, dan ironisnya lebih mengandalkan proposal guna memperoleh bantuan dana dari luar.

            Terlepas dari kenyataan tersebut, adalah tanggung jawab bersama bagi semua pranata keislaman untuk kembali memberdayakakan ekonomi rakyat di desa.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran syariah yang harus dicari solusinya. 

            Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum pemodal.


[1] Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Beyrut: Muassasat al-Risalah, 1413 H), Juz I, h. 511.

    [2]Teks hadits ini terdapat dalam Al‑Bukhariy, op. cit., Juz III, h. 163.

    [3]Lihat dalam ibid., h. 295.

PENDIDIKAN TANPA DIKOTOMI KEILMUAN

Ibnu Rusyd, Ulama Fiqh, Filosof dan Sarjana Sains di Zamannya

@Diaambil dari Buku: Islam Rahmah Untuk Bangsa (Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009), karya Prof.Dr.Hamka Haq, MA.

Secara jujur kita harus mengatakan bahwa peradaban Islam dibangun dari peninggalan kebudayaan sebelumnya, seperti sisa pemikiran Helenistik Yunani yang dibawa oleh Alexander Yang Agung ke Mesir, Siria dan Mesopotamia. Islam kemudian berkenalan pula dengan pemikiran Yunani lewat upaya penerjemahan yang digalakkan sejak pemerintahan Al-Makmun dari dinasti Abasiyah.  Karya-Karya filsafat Aristoteles, Plato, karangan-karangan mengenai filsafat Neo Platonisme, kedokteran dan berbagai ilmu pengetahuan lain dari Yunani, Persia, India dan bahkan Cina menjadi referensi bagi ilmuan Islam.

Kita pun harus berani berkesimpulan bahwa peradaban Islam tidak lahir dengan hanya semata-mata merujuk pada Al-Qur’an tekstual.  Sebab, sebagai kitab suci, Al-Qur’an bukanlah kamus segala hal.  Karena itu, teks Al-Qur’an tidaklah memuat secara lengkap petunjuk praktis bagi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan  manusia.  Namun, dengan semangat yang luar biasa dari Al-Qur’an, umat Islam di zaman klasik terdorong untuk mengembang ilmu pengetahuan.  Serangkaian upaya penerjemahan kitab-kitab Yunani dilakukan berbarengan pula dengan kontak langsung dengan Kerjaan Romawi sehingga lebih memungkinkan cendekiawan Muslim ketika itu mengenal secara dekat naskah-naskah ilmu pengetahuan Yunani, Persia, India dan mungkin pula Cina.

Hal di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, justru kedua jenis ilmu itu berpadu dalam semangat Al-Qur’an.  Universitas-universitas Islam pada zaman klasik, mengajarkan studi agama dan studi umum dalam satu paket, yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing.  Pada zaman itulah lahir sederertan nama ulama ahli agama sekaligus filosof ataupun ahli sains dan teknologi.  Nama-nama seperti Ibn Rusyd dan Al-Ghazali (fikih dan filsafat), Ibn Sina (kedokteran dan psikologi), Al-Kindy, Ibn Meskawaih, Al-Khwarizmy (pencipta rumus logaritma), Al-Razy (filsafat dan kedokteran), Ibn Khaldun (filsafat sejarah dan sosiologi), Al-Biruni, Al-Jibra (matematika) dan lain-lain sudah tidak asing lagi. 

Ibnu Rusyd (1126-98) adalah seorang faqih (fakih) yang menulis buku Bidayatul Mujtahid, justru dikenal sebagai filosof, bahkan mendapat julukan sebagai komentator Aristoteles.  Beliau juga menulis sejumlah buku kedokteran, astronomi dan tata bahasa. Beliau semakin populer karena bukunya yang berjudul Tahafut al-Tahafut (Kesesatan Sang Penyesat) sebagai jawaban terhadap buku Tahafut al-Falasifah (Kesesatan para Filosof) karya Al-Ghazali.[1]  Sementara, sang filosof Al-Ghazali sendiri juga dikenal dengan karya-karyanya dibidang teologi Islam, tasawuf, filsafat hukum Islam dan hukum tata negara.  Masih banyak lagi ulama ketika itu yang memproleh keahlian dalam stuadi ilmu agama tanpa memisahkannya dari studi ilmu umum.  Semua itu terjadi dalam zaman keemasan peradaban Islam di Baghdad dan di Andalusia (Spanyol Islam) dahulu.

Kini, setelah  lebih 7 abad umat Islam tidak lagi menjadi pelopor peradaban dunia, hasrat dan semangat mereka untuk bangkit kembali semakin membara.  Semangat kebangkitan menggelora di segenap penjuru negeri-negeri Muslim terutama setelah masuknya abad XV Hijriyah seiring dengan abad XX M.  Tetapi yakinlah, haqqul yaqin, kebangkitan itu mustahil akan pernah diraih tanpa menguasai sains dan teknologi.  Masalah pertama yang menghadang ialah bagaimana sikap umat Islam menempatkan semangat iman dalam dunia sains dan teknologi sebagai landasan peradaban dunia dewasa ini?  Satu-satunya jalan ialah memandang sains dan teknologi yang sedang berkembang di Barat sebagai bahagian dari kewajiban syariah yang harus diraih tanpa melepaskan semangat religius sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi religius-imani.

Sisi keimanan yang tak terpisahkan dari sains dan teknologi sebenarnya telah diharmoniskan dalam Al-Qur’an, sebagaimana dipahami dari sejumlah kata kuncinya sendiri.  Untuk manusia, Al-Qur’an memakai kalimat khalifah yang berarti penerus nilai Ilahiyah bagi peradaban di muka bumi.  Untuk penguasaan ilmu, yang menjadi pilar peradaban, Al-Qur’an memberikan instruksi iqra’ (bacalah) dalam ayat yang berbunyi:  iqra’ bismi rabbik; dan untuk mengelola alam semesta, sebagai natural resource, Al-Qur’an menyatakan perlunya eksplorasi alam (taskhir) seperti terdapat dalam ayat: alam tara ann Allah sakhkhara lakum ma fi al-samawati wa ma fi al-ardh.  Selain dari tiga kata kunci: khalifah, iqra’ dan tasykhir, masih terdapat lagi sejumlah istilah dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai pembangun peradaban dunia.

Dengan semangat “Iqra bismi Rabbik” (bacalah dengan nama Tuhan-mu), seharusnya umat Islam dewasa ini memiliki keberanian menyerap produk peradaban dari Barat untuk diberi napas keimanan.  Tanggung jawab umat beragama di abad sekarang ialah meng-imaniah-kan peradaban dunia pada setiap aspeknya agar terhindar dari proses sekulerisasi.  Maka, kalau ada istilah islamisasi IPTEK, adalah lebih tepat jika diartikan sebagai penerapan nilai imani dalam pendayagunaan IPTEK, bukan mencari IPTEK yang khas Islam dengan istilah-istilah kearaban.  Semangat semacam inilah yang dulu dikembangkan oleh ilmuan Muslim di zaman klasik ketika meng-imaniah-kan pemikiran Yunani yang tadinya sekuler dalam aspek filsafat.

Adalah hal yang patut dikagumi bahwa cendekiawan Muslim di zaman klasik telah menerapkan prinsip universalitas dan globalitas.  Tidak hanya sekadar menghindari dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, tetapi telah menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk keluar dari penjara eksklusifitas Islam, lalu menerima produk “asing” berupa ilmu dan teknologi, sampai mereka menembus pula batas-batas etnis, gegografi, budaya dan agama.  Jika di zaman sekarang, umat Islam merasa canggung dan bersikap reaksioner terhadap segala produk asing, maka hal itu merupakan penyelewengan terhadap semangat imaniah para pemikir Muslim di zaman klasik tadi.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa menjelajahi sains dan teknologi, seperti yang pernah ditempuh ilmuwan Muslim dahulu, maka Al-Qur’an menjadi kitab suci yang diberhalakan, bagaikan bahasa mati yang tidak bermanfaat apa-apa; ayat-ayatnya hanya tinggal sebagai teks usang yang kaku dan tak mampu berbicara mengenai solusi kehidupan kekinian bangsa.  Kandungan Al-Qur’an hanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian jika tafsir Al-Qur’an itu sendiri didukung dengan sejumlah informasi akurat obyektif dari sains dan teknologi.  Dengan kata lain, tafsir Al-Qur’an sebagai sumber keilmuan agama, harus memandang sains dan teknologi sebagai media penyampaian pesan-pesan kebenaran Ilahiyah kepada umat manusia.

Tanpa harmonitas antara tafsir dan teknologi, maka pendidikan Al-Qur’an, atau pendidikan agama, atau apapun namanya, mungkin saja melahirkan ribuan ulama ahli agama, minus keahlian di bidang sains dan teknologi.  Karena itu dibutuhkan jembatan penghubung yang mengintegrasikan Iptek ke dalam ilmu agama, sehingga tak aka dikotomi yang ekstrim antara tafsir dan Iptek.  Wa ‘Llahu a’lam bi al-shawab.


[1]“Averroes,” dalam Microsoft® Encarta 96 Encyclopedia. © 1993-1995 Microsoft Corporation.

DEMOKRASI DALAM ISLAM

Bung Karno di TPS pada PEMILU 1955

(Diambil dari buku Islam Rahmah Untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof Dr.Hamka Haq, MA)

Banyak pemikir Islam yang menolak konsep demokrasi, dengan alasan bahwa demokrasi sebagai kedaulatan rakyat adalah bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan.  Pemikir-pemikir yang teosentristik itu, yang kebanyakannya mengutip pandangan dari pemikir yang sama pada abad pertengahan, menilai bahwa pengakuan akan kedaulatan manusia merupakan pelanggaran akidah.  Menurut mereka jika manusia memiliki kedaulatan, berarti ia berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, sebagai satu-satunya kedaulatan yang diakui dalam teologi Islam.

Mereka yang menolak demokrasi, juga menilai demokrasi itu adalah produk peradaban sekuleris yang sangat berbahaya terhadap Islam.  Berbarengan dengan itu pula, jargon-jargon penolakan kerasnya terhadap demokrasi semakin marak dengan menjadikan paham sekulerisme sebagai musuh utama.  Apalagi, dalam kurun waktu yang sama, dunia Islam memang sedang berhadap-hadapan dengan segala konsep dan perilaku yang berbau Barat yang merupakan sumber konsep demokrasi moderen.  Maka lengkaplah sudah, kebencian dan penolakan keras terhadap demokrasi itu, di samping karena menggunakan ukuran-ukuran teologis versi mereka, juga karena benturan pergerakan politik dan sosial budaya dari zaman ke zaman, yang dalam kurun waktu yang lama melibatkan dunia Barat dan dunia Islam berhadap-hadapan penuh kecurigaan.

Sementara, dalam konteks otoritas kebenaran, para pengingkar demokrasi itu juga memberi alasan bahwa kebenaran tidak berdasarkan otoritas manusia, tetapi berdasarkan otoritas wahyu.  Kedaulatan dan kebenaran tidak ditentukan oleh angka-angka yang berkaitan dengan jumlah manusia tetapi oleh otoritas normatif firman-firman Tuhan.  Pokoknya, dengan alasan-alasan di atas, mereka benar-benar menjadi anti demokrasi, sekaligus juga anti Barat.  Pemikiran demikian, kalau mau jujur, adalah lebih mencerminkan sikap eksklusif berdasarkan paradigma fanatisme, ketimbang upaya dialogis untuk membangun kebersamaan dalam peradaban baru.

Sekarang, sebaiknya umat Islam tidak lagi apriori menilai negatif segala yang datang dari luar, khususnya pemikiran demokrasi tersebut.  Demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan rakyat, hendaknya jangan diperhadapkan dengan kedaulatan Tuhan, sebab rakyat atau manusia ini juga ciptaan Tuhan.  Sebagai ciptaan Tuhan, maka kedaulatan manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkehidupan yang layak.  Bertolak dari kedaulatan Tuhan Yang Mahatunggal,  maka dipahami bahwa kedaulatan manusia adalah bahagian dari kedaulatan, kebijakan dan kewenangan Tuhan yang dilimpahkannya kepada manusia.  Dalam kerangka inilah Tuhan memberikan hidayah, kecerdasan akal dan segala potensi lainnya kepada manusia.  Inilah arti sebuah akidah bahwa manusia adalah Khalifah Tuhan di muka bumi.

Dalam menyelesaikan segala problem kehidupannya, manusia harus menggunakan segenap potensi pemberian Tuhan kepadanya.  Problem-problem kehidupan yang tak dapat diselesaikan secara pribadi, harus diselesaikan melalui musyawarah.  Musyawarah tidak lain adalah praktik demokrasi dalam Islam, sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya adalah bahagian dari ajaran Islam.  Praktik musyawarah (demokrasi) pernah dijalankan oleh Nabi SAW dan Al-Khulafa al-Rasyidun di zamannya.  Di zaman moderen, demokrasi kemudian dirumuskan dan dipraktikkan oleh masyarakat Barat, disesuaikan dengan kondisi kekinian mereka.  Sementara dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep dan praktik demokrasi tenggelam sirna dalam dunia Islam, akibat kentalnya nepotisme dalam pemerintahan khilafah dinasti Abasiyah dan Umayah, dan di sejumlah kesultanan kecil yang lahir sesudahnya.

Memang benar, bahwa kedaulatan transenden adalah milik Tuhan,  tetapi ketika kedaulatan Tuhan akan dilaksanakan di muka bumi, maka ia harus diterjemahkan dalam bentuk pemerintahan (kedaulatan) manusia yang menyejarah.  Sekali lagi, makna kedudukan manusia sebagai Khalifah Tuhan, ialah kedaulatan Tuhan terlaksana dan membumi, diselenggarakan dalam bentuk kedaulatan manusia yang menyejarah dan membudaya pada ruang dan waktu dalam sebuah negara.  Maka, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi untuk menunjuk siapa pengganti beliau mempimpin umat.  Untuk mengatasinya, musyawarah (demokrasi) merupakan keniscayaan dalam memilih Abu Bakar sebagai Khalifah yang meneruskan kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah SAW. 

Demikian pula, otoritas kebenaran syariah adalah secara mutlak berada pada kewenangan Ilahi, bukan pada kewenangan manusia.  Tetapi ketika kebenaran wahyu akan dilaksanakan di tengah masyarakat manusia yang beragam aspirasinya, maka dibutuhkan metode penerapan yang disepakati oleh mereka.  Proses untuk meramu kesamaan aspirasi itu adalah musyawarah, yang tidak lain adalah sebuah bentuk demokrasi.  Dengan begeitu, kebenaran wahyu dapat terbumikan  di tengah masyarakat.  Ini sekaligus berarti bahwa demokrasi justru merupakan bahagian dari pelaksanaan wahyu Tuhan, bukan merupakan penghalang syariat Tuhan.

Untuk menentukan aspirasi mana yang lebih pantas diterima dalam membumikan kedaulatan Tuhan dan kebenaran ajaran-Nya, tentu saja ukuran angka mempunyai peranan penting.   Tidak salah jika dikatakan bahwa mungkin agama Islam-lah yang pertama-tama memberi tempat bagi keabsahan angka-angka sebagai pembenaran ajaran syariat.  Dalam hukum Islam (ushul fikih), kita mengenal ijma (kesepakatan orang banyak) sebagai sumber ketiga sesudah Al-Qurán dan Al-Sunnah.   Hukum yang berdasar pada ijma` dipandang lebih kuat dan lebih layak diamalkan ketimbang hukum menurut perorangan.  Dalam ilmu hadits, kita mengenal istilah mutawatir (hadits yang perawinya lebih banyak) dipandang lebih sahih dan lebih layak diamalkan ketimbang hadits ahad yang hanya diriwayatkan perorangan.  Dalam fikih dan tafsir kita mengenal istilah jumhur (sejumlah besar mujtahid dan mufassir) yang pendapatnya lebih kuat ketimbang mujtahid perorangan.   Di hadapan pengadilan, kesaksian orang banyak lebih shahih daripada kesaksian perorangan.  Semua ini membuktikan bahwa pemakaian angka-angka sebagai alat ukur kebenaran (yang mirip dengan voting dalam demokrasi moderen) telah merupakan tradisi dalam khazanah peradaban hukum Islam. 

Maka, orang yang memahami dan menerima khazanah historis Islam di atas, akan pasti berkesimpulan bahwa sebenarnya demokrasi itu lebih dahulu eksis dalam teologi dan hukum Islam, dan karena itu bukan produk yang asing dari peradaban Islam.  Kalau boleh dikatakan, para pemikir di Barat hanyalah sebagai perumus ulang demokrasi yang kini ditawarkan kembali ke dunia Islam, setelah masyarakat Islam sendiri melupakan bahkan kadang membenci tradisinya itu.

Karena itu, umat Islam seharusnya sadar untuk membangun kembali tradisi demokrasi seperti sediakala, dan bersama masyarakat dunia membangun peradaban di atas landasan demokrasi itu.  Hilangkan dikotomi antara Islam dan Barat, hentikan kecurigaan antara Islam dan umat agama lain di  manapun mereka berada.  Sebab, Allah SWT akan selalu berpihak pada setiap kemaslahatan untuk kepentingan hamba-Nya, tanpa membedakan antara Barat dan Timur.  Bukankah Allah SWT sendiri menegaskannya demikian?:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 

Dan bagi Allah Timur dan Barat, maka kemana saja engkau berhadap, niscaya engkau menemukan wajah Ilahi. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui  (Q.S.al-Baqarah [2]: 115)

PANCASILA PANCARAN SYARIAT ISLAM

 

Di depan Patung Bung Karno, Proklamator dan Perumus Pancasila

 

(diambil dari buku: Islam Rahmah untuk Bangsa [Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2009] karya Prof.DR.Hamka Haq, MA)

          Masalah yang selalu hangat dibicarakan menyangkut umat beragama di Indonesia ialah hubungan timbal balik antara agama dan Pancasila.  Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kewajiban konstitusional.   Namun, dalam konteks ini,  Pancasila harus pula dipandang sebagai bahagian dari ajaran luhur semua agama, karena Pancasila itu sendiri telah mengandung nilai-nilai agama.  Walaupun selama ini ada slogan bahwa Pancasila tidak bisa diagamakan dan agama tidak boleh dipancasilakan.  

          Hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut.   Dimulai dari persoalan kandungan Pancasila yang bermuatan religius, dan keterlibatan manusia hanya sebatas merumuskan kalimat-kalimatnya.  Teks Pancasila dirumuskan oleh pendiri Republik, yang berawal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  Namun, jika direnungkan secara mendalam, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat transendental.  Sebut saja kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Mahaesa”, adalah mengandung keharusan bangsa Indonesia untuk beriman kepada Tuhan.  Siapakah yang mensyariahkan iman kepada Tuhan?; siapa pula yang menciptakan naluri manusia untuk mengakui adanya Tuhan?.  Dalam agama-agama monoteis, diajarkan bahwa manusia diciptakan bersama nalurinya untuk beriman, kemudian Tuhan menurunkan agama sebagai pedoman beriman pada-Nya.  Jadi jelas, beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi  pemikiran filosof manapun, melainkan berasal dari syariat Tuhan.  Artinya, nilai-nilai yang dikandung Pancasila tumbuh dari dan membudaya dalam kehidupan religius manusia (bangsa) Indonesia, jauh sebelum dirumuskannya teks Pancasila itu sendiri.

          Karena itu, Pancasila adalah bahagian dari ajaran agama-agama, dan merupakan pengamalan agama dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.  Sebaliknya, mengamalkan nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan cara hidup ber-Pancasila.   Maka, untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen, mustahil tanpa memandangnya sebagai bahagian dari nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia. 

           Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula produk pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia.  Pancasila adalah anak kandung dari budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu kala telah menjadikan agama sebagai etosnya.  Karena itu, tak ada jalan untuk melepaskan Pancasila menjadi sekuler, sebab hal itu berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya.   Sebaliknya pula, tak ada jalan untuk memformalkan agama tertentu dalam memaknai Pancasila, apalagi menggantikannya, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah menjadi jati diri kendonesiaan kita.

            Pancasila digagas untuk kesejahteraan rakyat.  Jika Pancasila diawali dengan sila Ketuhanan, maka ia diakhiri dengan sila Keadilan Sosial.  Dua sila tersebut diantarai dengan tiga sila lainnya, yakni: sila Kemanusiaan, sila Persatuan (kebangsaan) dan sila Kerakyatan (demokrasi).  Semua itu berarti bahwa sila Ketuhanan menghendaki pangamalan nilai agama yang menitik beratkan pada terwujudnya persaudaraan kebangsaan, keadilan dan kemakmuran rakyat.  Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan eksklusif agamanya sendiri.  Umat beragama harus bersikap inklusifistis, dengan mengamalkan nilai-nilai universal agamanya yang toleran pada agama lain. 

            Bagi umat Islam, contoh yang paling tepat mengenai hal di atas ialah sunnah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, dengan mengutamakan nilai universal Islami ketimbang simbol tekstual, demi perdamaian bagi masyarakat yang beragam.  Coba ingat, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy terhadap Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim) yang tertulis pada awal naskah perdamaian.  Pastilah, tak ada sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah, karena sudah merupakan simbol Islam yang amat sakral.   Namun, Nabi  Muhammad SAW mementingkan solusi damai ketimbang simbol formal; maka beliau pun meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, yang dapat diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi rahmah (rahmatan lil-alamin) untuk perdamaian tersebut.

            Dalam konteks kebangsaan kita, sikap itu pula yang memotivasi pendiri negara, ulama dan generasi Muslim angkatan 1945 sehingga merestui dihapusnya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” digantikan dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa.  Kalimat singkat ini menghargai pluralitas antarumat beragama di Indonesia, dengan bertumpu pada nilau universal kemanusiaan, yang jauh dari egpoisme eksklusifistik.  Egoisme dalam beragama sangatlah berbahaya bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebab membuat kaum minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan terkadang tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Hal ini telah diperingatkan oleh Bung Karno ketika menyampaikan pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945:

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa.  Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama”……”Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban.  Apakah cara yang berkeadaban itu?  Ialah hormat menghomrati satu sama lain.[1]

Fakta historis di atas menunjukkan betapa besar jasa generasi Muslim angkatan 45,  yang merestui penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta, karena dengan demikian mereka telah mengawali tonggak persaudaraan kebangsaan.  Bahkan jauh sebelumnya, para ulama telah menggerakkan secara patriotik persaudaraan kemerdekaan dari pesantren-pesantren yang menjadi markas mereka, dan berhasil membendung aktifitas kolonial Belanda di pedesaan.  Dari pesantrenlah, semangat nasionalisme dan patriotisme ulama menggelora secara merata di kalangan bangsa Indonesia. 

            Tidak sedikit pahlawan nasional yang berjasa memerdekakan bangsa ini adalah berasal dari pesantren atau madrasah, baik yang ada di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.  Maka tidak heran jika perjuangan aktifis kemerdekaan di meja perundingan dan perlawanan militer dari desa ke desa mendapat dukungan moril dan materil dari seluruh rakyat.  Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman untuk mempertahankan negara kebangsaan Indonesia, dan perlawanan heroik pasukan Bung Tomo di Surabaya semakin memperkokoh kepercayaan diri bangsa menghadapi kaum kolonial.

            Pak Dirman dan Bung Tomo barulah dua nama di antara sekian pejuang militan Muslim.  Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa sebahagian besar pejuang nasionalis itu adalah Muslim yang taat, tapi tujuan perjuangan mereka bukan untuk sebuah rumah khusus bagi umat Islam, melainkan rumah untuk bangsa tanpa sekat agama.  Maka Indonesia yang merdeka adalah negara untuk bangsa yang besar (nation) yang di dalamnya hidup rukun agama yang berbeda-beda, dengan budaya dan bahasa serta adat istiadat yang beragam, sesuai dengan bunyi kalimat yang tertera pada lambang negara:  Bhinneka Tunggal Ika.

Memang, sungguh luar biasa dan mempesona, kelahiran negara Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke.  Bayangkan, suatu wilayah yang terhimpun dari ribuan pulau dengan laut yang demikian luas, jumlah penduduknya yang demikian banyak (sekarang lebih 220 juta jiwa), dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa.  Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kesadaran bersama sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia.  Rasa eksklusifisme primordialis suku dan agama akan pasti merugikan kehidupan berbangsa yang multi etnis dan agama itu. 

            Maka untuk kepentingan nasional ke depan, para ulama, lembaga pesantren, ormas dan aktifis Islam tak dapat lepas dari tanggung jawab historis menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Ingatlah betapa sulitnya jihad perjuangan melawan kolonial Belanda, dengan segala pengorbanan jiwa, harta, darah dan air mata dari pendahulu kita.  Perjuangan mereka harus dilanjutkan dalam wujud jihad baru yakni kerja keras untuk kesejahteraan, bukan jihad menebar konflik untuk kesengsaraan yang tiada habisnya antar sesama warga bangsa. 

            Kini, andil yang terpenting umat Islam ialah menegakkan risalah Islamiyah yang rahmah dan ramah demi keindonesiaan yang berbhinneka.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di negeri ini, yakni mengamalkan nilai universal Islam untuk perdamaian menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan).  Belajarlah dari sejarah Nabi SAW; beliau yang tidak egois; beliau yang tidak eksklusif; beliau yang mengutamakan perdamaian ketimbang simbol agama.  Jadikanlah beliau sebagai panutan sebagaimana firman Tuhan Q.S.al-Ahzab (33): 21: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.”.    

            Dalam rangka itulah, para pemimpin Islam seharusnya berupaya meneransformasi nilai keislaman yang relevan dengan kondisi dan kekinian bangsa.  Misalnya meneransformasi makna jihad dari mobilisasi laskar melawan penjajahan, ke dalam makna mempersatukan potensi dan bekerja keras membangun negeri.  Kalau di zaman penjajahan dahulu, ayat-ayat jihad selalu saja berkonotasi perang, meriam, pengeboman, gerilya dan pasukan berani mati, maka di zaman kekinian orientasi jihad bukan lagi perang.   Kini dan ke depan, jihad dan dakwah Islam hendaknya bermakna kebersamaan dan kerja keras memakmurkan bangsa. 

            Sebab, jika orientasinya tidak berubah, jihad masih saja dimaknai perang seperti zaman penjajahan, maka dikhawatirkan sebahagian generasi kita akan melampiaskan semangat perangnya berupa kezaliman terhadap bangsanya sendiri.  Buktinya, anak-anak muda pelaku pengeboman di Bali, pengeboman gereja, hotel dan kedutaan besar negara sahabat adalah terinspirasi oleh makna jihad yang berkonotasi perang.   Jihad, yang dalam bahasa Arab bermakna kerja keras, seharusnya dikembalikan kepada maknanya yang asli itu, yakni: kerja, kerja, dan bekerja keras untuk kesejahteraan; bukan perang untuk kesengsaraan.

            Pada umumnya, mereka yang engan mengartikan jihad dengan kerja keras, adalah pemikir dan aktifis yang mengabaikan komitmen generasi Muslim angkatan 45 terhadap ideologi Pancasila; mengabaikan realitas bangsa yang plural dan menginginkan secara sepihak cita-cita kenegaraan Islam yang eksklusif.   Cita-cita kenegaraan tersebut selalu diklaimnya sebagai teladan dari Rasulullah SAW.   Padahal, teori kenegaraan (khilafah) mereka pada umumnya berbeda dengan praktik yang pluralis toleran dari Rasulullah SAW di Madinah.   Mereka bahkan melupakan, kalau bukan mengingkarinya; yang justru tradisi pluralis toleran dari Rasulullah itu seharusnya ditransformasikan dalam kehidupan berbangsa, sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang multi agama. 

Ironisnya, yang mereka jadikan dasar justru praktik kenegaraan di bawah kekuasaan khilafah pasca Rasulullah SAW.  Padahal, praktik khilafah itu terjadi ketika pluralitas masyarakat Madinah telah mengalami perubahan besar-besaran, baik di era Khulafaur Rasyidin maupun era Dinasti Umayah dan Dinasti Abasiyah.   Hal  tersebut seiring dengan terjadinya eksodus kaum Yahudi dan Kristen dari Madinah sepeninggal Rasulullah SAW.   Negara Madinah, yang tadinya didiami secara damai oleh penduduk multi etnis dan multi agama di bawah konstitusi “Piagam Madinah” di zaman Rasulullah SAW, akhirnya  berubah menjadi negeri yang berpeduduk hampir 100 % Muslim di era Khulafa al-Rasyidin.  Piagam Madinah yang menghargai pluralitas pun ditinggal, tidak lebih dari sebuah dokumen historis, yang tidak berlaku lagi dalam sejarah panjang khilafah Islam.  Karena itu, pelaksanaan syariat Islam dalam konteks negara khilafah pasca Rasulullah, tentu sangat tidak relevan dengan kehidupan masyarakat plural di Indonesia.  

Masyarakat Indonesia, justru mendambakan Islam yang rahmah dan ramah terhadap semua warga negara seperti yang disunahkan Rasulullah SAW.  Untuk kepentingan itulah, pendiri Republik Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui eksistensi semua etnis dan agama, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan yang toleran.

Menyangkut universalitas Islam yang menjiwai Pancasila, penulis memiliki pengalaman berikut.  Pada awal Januari 2004, penulis mendampingi sebuah Tim Pengkajian Syariat Islam, yang diterima oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Tantawi.  Salah seorang peserta menanyakan bagaimana pandangan Syekh al-Azhar tentang Pancasila.    Beliau pun balik bertanya tentang arti Pancasila.  Setelah tim menjelaskan makna satu-persatu sila, sesuai permintaannya, maka beliau pun menyatakan bahwa keseluruhan isi Pancasila itu adalah pancaran syariat Islam.  Karena itu dasar negara Republik Indonesia katanya sudah mencerminkan syariah dan telah berisikan nilai Islam.  Maksudnya, walaupun bukan syariah formal, tetapi Pancasila telah mengandung spirit syariat Islam, yang dalam istilah hukum Islam disebut ruh al-tasyri.

Pendapat Syekh al-Azhar tersebut mengingatkan kita pada visi Bung Karno tentang Pancasila dan syariat Islam,  ketika beliau mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, untuk memberlakukan kembali UUD 1945.  Butir terakhir konsideran dekrit itu menyatakan: “bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22  Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945”. Di sini, Bung Karno memahami substansi syariat Islam dalam arti jiwa, nilai, spirit Islami yang rahmatan lil alamin, yang diharapkan membawa bangsa Indonesia menjadi penganut agama yang berkeadaban, yaitu ramah, toleran dan tidak egois.  Demikian inilah visi Bung Karno yang persis sama dengan visi Syekh al-Azhar tentang nilai syariah dalam konteks masyarakat plural dalam sebuah negara kebangsaan.   Wa’Llahu a`lam bi’al-shawab


[1]Soewarno, dkk., Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah, Kurusus dan Kuliah, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), h.  22.

BUDAYA GOTONG ROYONG DI TENGAH ARUS MODERNISASI

 Oleh: Hamka Haq

 

            Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang hidup secara bermasyarakat dalam suatu komunitas.  Manusia tak dapat hidup sendirian, karena berbagai, bahkan semua aspek kehidupannya dapat diselesakan hanya jika mereka hidup secara bermasyarakat.  Corak kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam tarap peradaban mereka, mulai dari zaman primitif hingga zaman moderen.  Namun, satu hal yang tak pernah hilang atau seharusnya tidak hilang dari masyarakat itu, ialah nilai-nilai buadayanya sendiri, walaupun mereka talah mencapai puncak-puncak peradaban moderen.  Dalam kontek inilah, penulis akan mengemukakan bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya, khususnya budaya gotong royong ditengah arus modernisasi dewasa ini. 

Dalam pemahaman bangsa Indonesia, gotong royong telah menjadi slogan menghadapi berbagai tantangan.  Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, kata goyong royong begitu ampuh mempersatukan eleman bangsa mengusir penjajah dari bumi Indonesia.  Rakyat biasa, laskar militer, pejuang politik telah menjadikan semboyan “gotong royong” sebagai alat pemersatu mereka.  Rakyat biasa menyediakan logistik, laskar militer berjuang di medan gerilya, politisi berjuang di meja perundingan, semuanya adalah bahagian dari gotong royong bangsa kita.  Maka berkat gotong royonglah, senjata bambu runcing dapat mengalahkan meriam sang penjajah.

Gotong royong begitu ampuh karena memang ia merupakan jati diri masyarakat kita.  Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan masyarakat dilakukan secara bergotong royong.  Mulai dari cara pertanian,  menangkap ikan, dan mengelola perkebunan.  Sewaktu kecil, penulis masih ingat ketika para patani bergotong royong saling membantu membajak atau mengolah sawah secara bergilir, menanam padi sampai pada saat panen.   Begitupun nelayan, betapa bersemangatnya membangun bagan-bagan di tengah laut dengan sebuah kerjasama tanpa pamrih. 

Bahkan membangun rumah, dan berbagai jenis pesta, semua dilakukan secara gotong royong.  Di tempo doeloe,  sebuah rumah dibangun dengan kerjasama yang begitu sempurna di kalangan masyarakat, terutama pada saat menegakkan tiang-tiang, memasang dinding dan atapnya.  Pemilik rumah hanya perlu menyiapkan hidangan makan bersama.  Begitupun berbagai pesta atau acara, khususnya pesta perkawinan; acara perkawinan bahkan menyibukkan masyarakat se kampung selama berminggu-minggu.  Mereka tolong menolong untuk mengundang, memanggil anggota masyarakat setempat, kerabat, tetangga, dan sahabat-sahabat lainnya, dan saling membantu menyiapkan peralatan masak dan bahan makanan di dapur.

Demikian sekedar cerita masa lalu, dan tentu saja masih ada yang dapat disaksikan hingga sekarang, walaupun tidak sama persis.   Banyak perubahan telah terjadi, akibat perubahan zaman yang menggulirkan modernisasi di tengah masyarakat kita.  Namun, modernisasi itu sendiri tidak boleh disalahkan, karena modernisasi merupakan hal yang mutlak untuk meningkatkan tarap peradaban bangsa kita.  Yang salah ialah cara masyarakat kita menghadapi dan mengarungi alam modernisasi itu.  Sebahagian di antara mereka melupakan jati dirinya sebagai bangsa yang punya ciri khas gotong royong.  Akibatnya mereka menjadi korban dari arus modernisasi, mereka kehilangan prinsip hidup secara komunial (kebersamaan) dan berlalih menjadi hidup indivudualis (sendiri-sendiri).

Ada dua hal penting sebagai dampak sampingan modernisasi, yakni individaulisme da materialisme, yang jika tidak dihadapi secara cerdas dan bermoral, keduanya akan memangsa bangsa kita sendiri.  Kita tidak perlu berteori secara muluk-muluk atau memandang persoalan berskala besar, tapi cukup dengan melihat kenyataan sehari-hari masyarakat di lingkungan kita sendiri.  Bahwa ketika arus modernisasi memperkenalkan mesin traktor, maka hal itu merupakan kesempatan bagi petani yang cukup berada untuk mempermudah mengolah lahan pertaniannya.  Kalaulah mereka tidak kehilangan jati diri gotong royong, maka pemilik mesin traktor itu tetap akan membantu sesamanya petani, mengolahkan lahan pertanian mereka dengan biaya seringan mungkin.  Hal ini hanya terjadi jika pemilik traktor itu belum dilanda penyakit “materialistik” sebagai penyakit baru dari arus modernisasi.

Contoh lain kita bisa lihat, masih dalam kasus pertanian, ketika mesin penggiling padi sudah masuk di desa-desa agraris, tentu akan pasti menghilangkan tradisi gotong royong menumbuk padi di palung dan lesung.  Akankah dalam hal ini budaya gotong royong akan hilang begitu saja.  Jawabnya tergantung pada watak dan sifat dari pemilik mesin giling itu sendiri.  Sepanjang ia tidak kerasukan penyakit materilais, ia akan pasti meneruskan budaya gotong royong dengan tidak membebani biaya tinggi atas pelanggannya.  Dua contoh di atas sekadar menunjukkan bahwa budaya gotong royong akan tetap hadir dalam wajahnya yang baru, dengan syarat masyarakat kita tidak dilanda penyakit materialis dan individualis itu.

Bagaimana menangkal dampak negatif modernitas, agar masyarakat moderen tidak tergilas oleh sifat-sifat individualis dan materialis?  Contoh kecil lainnya dapat kita ambil ialah tradisi keluarga di kota yang mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga.  Bagi keluarga yang menghayati gotong royong, maka pembantu di rumahnya bukanlah sosok manusia yang harus diperas tenaganya, apalagi dengan upah yang sangat minim.  Pembantu akan diperlakukan sebagai manusia biasa, layaknya anggota keluarga walaupun statusnya pembantu.  Dengan demikian, ia akan menikmati makanan seperti apa yang dinikmati pula oleh tuan rumah.  Dan, ketika tuan rumah membeli mesin cuci termoderen, tidak berarti upah pembantu harus dikurangi, dengan alasan sudah semakin kurang kerjanya.  Contoh ini menunjukkan bahwa mesin cuci produk kemoderenan tidak menghilangkan budaya gotong royong (kehidupan bersama), asal saja setiap orang tidak berwatak individualis dan materialis.

Kalau kita membawa persoalan ini ke aspek pemerintahan, maka pemerintah dan rakyat merupakan elemen bangsa yang harus menghadapi persoalan bangsa bersama-sama, dengan budaya gotong royong.  Pemerintah memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, dan sebaliknya rakyat menjadi warga yang baik, memberi dukungan kepada pemerintah sepanjang program-programnya berpihak pada kepentingan rakyat.  Tanpa prinsip seperti ini, maka pemerintah dan rakyat akan gagal mempertahankan jati diri bangsa yang berbudaya “gotong royong”  di tengah arus modernisasi. 

Sebut misalnya, modernisasi menghendaki percepatan dan kelancaran akses hasil pertanian ke pusat industri.   Untuk itu pembangunan infrastruktur berupa jalan raya harus digalakkan guna menjangkau desa-desa yang menjadi resources pertanian itu.  Maka, tak dapat dihindari banyaknya kasus pertanahan, menyangkut master plan dan ganti rugi tanah rakyat.  Pemerintah yang berbudaya gotong royong akan menjadi pelayan dan pelidung rakyatnya, sehingga tanah-tanah yang diperuntukkan bagi proyek jalan itu akan ditransaksikan dengan nilai yang menyenangkan semua pihak.  Namun tidak sedikit oknum pemerintah hanya memposisikan diri sebagai penguasa, yang menguasai rakyatnya.  Banyak kasus perampasan tanah rakyat, akibat pemerintah tidak sebagai pelayan rakyat, tetapi menjadi pemeras kalau bukan pemerkosa rakyat. 

Sebaliknya, rakyat pun hendaknya berbudaya gotong royong, bahwa tanah miliknya itu berfungsi sosial untuk kepentingan rakyat banyak.  Namun, tidak sedikit pemilik tanah bersifat individualis dan materialis, tidak rela menyerahkan tanahnya untuk kepentingan tersebut sehingga proyek pambangunan jalan raya terpaksa macet bahkan menjadi gagal total.   Bahkan ada yang memasang harga tanah setinggi langit yang tidak rasional lagi.  Rakyat demikian tidak mamahmi dirinya sebagai makhluk sosial, kehilangan jati diri kegotong royongan.  Mereka telah tergilas oleh sifat individualis (mau menang sendiri) dan sifat materialistik (mau kaya mendadak) , mengeruk keutungan tanah dari proyek itu. 

Belum lagi kita bicara tentang pelaksana proyeknya, apakah itu pimpinan proyek, atau kontraktor dan ataupun komsultan.  Jika semuanya benar-benar menghayati budaya gotong royong, maka mereka pasti memposisi diri sebagai pengabdi bagi pembangunan negeri demi kesejahteraan bersama.  Dengan demikian, mereka bekerja dengan kualitas yang maksimal, bukan asal-asalan, demi keuntungan semata-mata, sehingga hasilnya akan dinikmati beratus tahun hingga anak cucu ke depan.  Namun, tidak sedikit pelaksana proyek hanya mengejar keuntungan individualis, dengan mengebaikan kepentingan orang banyak.  Prinsip mereka, selesai proyek, selesai pula urusannya; soal hasil kerja yang rendah mutunya, atau rusak secepatnya, itu urusan orang lain; atau berharap akan ada lagi proyek rehabilitasi berikutnya guna keuntungan kedua kalinya.  Inilah mental yang merusak bangsa, melepas budaya gotong royongan, demi keuntungan individu.

Dalam kontek kehidupan sosial di beberapa daerah, kita berharap agar budaya gotong royong masih kuat.  Budaya tersebut diiharap masih berpengaruh di tengah kehidupan masyarakat.  Demikian pula dalam hubungan antar pemerintah daerah dan rakyat, budaya gotong royong diharapkan tetap menjadi ciri khasnya.  Bahwa keberhasilan pemerintahan dan pembangunan merupakan keberhasilan bersama dan untuk kepentingan bersama.  Pemerintah menjadi pelayan rakyat sementara rakyat setia mendukung program daerah yang memberi manfaat bagi kehidupannya.  Karena itu tidaklah layak jika ada pihak tertentu mengklaim keberhasilan tersebut sebagai keberhasilan dirinya sendiri, sebab hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Akhirnya, budaya gotong royong sebagai jati diri bangsa menjadi sangat penting karena dapat menjadi katup pengaman bagi perilaku segenap elemen bangsa.  Dalam kaitannya dengan moralitas, budaya gotong royong dapat berlaku hanya jika tiap-tiap warga negara memiliki sekaligus mental religius yang tinggi.  Dua hal, religius dan gotong royong, sejalan dengan dua dimenasi agama, yakni hablun minallah dan hablun minannas.   Wallahu A’lam bi al-Shawab.

HIJRAH DAN PASSOMPE’

Oleh : Prof. DR. Hamka Haq, MA.

Hijrah dan Safar

                Hijrah adalah sebuah istilah dalam sejarah Islam yang menandai perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muslimin dari Mekah ke Yatsrib.  Perjalanan itu dinamai hijrah karena merupakan upaya perpindahan tempat tinggal, yang sebelumnya beliau bersama umat Islam berdomisili di Mekah, maka dengan hijrah itu mereka menemukan tempat pemukiman yang baru yakni kota Yatsrib.  Setelah mereka berpindah ke Yatsrib, maka kota Yatsrib pun mengalami perubahan besar-besaran sampai menjadi pusat peradaban (tamaddun).  Dengan demikian, nama Yatsrib berubah dikemudian hari menjadi Madinah (yang berarti pusat peradaban) hinga sekarang.

Dari makna hijrah dan impilkasi perubahan yang ditimbulkannya, ada dua makna yang dikandung dalam istilah hijrah itu, yaki perpindahan dan perubahan yang ditimbulkannya.  Dengan kata lain, hijrah bukanlah sekedar bepergian, yang dalam bahasa Arab disebut safar, melainkan pergi untuk menemukan tempat tinggal baru.  Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang berpindah (berhijrah) disebut muhajririn, tidak disebut musafirin (orang yang bepergian), karena musafirin hanyalah ungkapan yang bermakna bepergian untuk sementara tanpa bermaksud pindah tempat tinggal.

Orang yang melakukan safar (bepergian) yang disebut musafirin itu, apakah ia pedagang atau orang yang sedang mencari ilmu, ataukah sekedar petualang, sama sekali tidak bermaksud untuk tinggal di tempat kediaman yang baru.  Mereka selalu memandang tempat kediaman baru itu sebagai negeri orang lain, bukan negerinya, sehingga ia pun selalu berusaha untuk pulang ke negeri asal.  Orang seperti ini jelas-jelas bukanlah muhajirin, karena ia memang hanya menjadi musafirin.  Orang musafirin, karena selalu berupaya untuk pulang kampung, dan tidak memandang tempat kediaman barunya sebagai negerinya, maka ia tidak dapat melakukan perubahan siginifikan untuk negeri barunya itu.

Berbeda halnya dengan kaum muhajirin, yang memang bersedia pindah menjadi warga di negeri kediaman barunya, dan memandang tempat kediaman barunya sebagai negerinya sendiri, maka ia dapat melakukan hal-hal yang positif yang menguntungkan semua warga di negeri pemukimannya yang baru itu.  Seorang muhajirin tidak lagi berpikir untuk pulang ke negeri asalnya, karena ia telah merasa sebagai warga di negeri barunya, walaupun ia tetap mengingat negeri asal dan keluarganya nun jauh di sana.

Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam yang berhijrah ke Madinah tidak lagi pernah pulang ke Mekah.  Mereka bahkan menjadi penduduk baru di Madinah, walaupun dengan status muhajirin, dan melakukan perubahan yang luar biasa atas wajah dan kehidupan dalam kota tersebut.  Maka salah satu makna dari hijrah ialah kepeloporan para muhajirin di negeri kediamannya yang baru; mereka menjadi pemimpin masyarakat dalam aspek politik, ekonomi dan social budaya dan agama.  Hal ini ditandai dengan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara di Madinah (tempat mereka berhijrah), sementara sahabat-sahabat lainnya menjadi pedagang dan mubaligh (dai) yang menyebar luaskan ajaran Islam di Madinah dan sekitarnya.

Hijrah dan Passompe

Dalam tradisi Bugis Makassar, atau masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, salah satu istilah untuk menggambarkan bepergian ialah massompe.’  Orang yang melakukan kegiatan bepergian disebut passompe.  Istilah ini pada mulanya digunakan di kalangan pelaut, sehingga kalimat yang digunakan untuk kegiatan bepergiannya ialah sompe yakni layar sebagai salah satu alat terpenting dari sebuah perahu yang akan bertolak (berlayar) ke negeri tujuan.  Meskipun demikian istilah tersebut sudah menjadi umum dipakai untuk setiap perjalanan yang sifatnya bepergian ke negeri atau kampung yang jauh, tidak terbatas di kalangan pelaut saja.  Hal ini dikarenakan masyarakat Bugis Makassar, biasanya menamai suatu perjalanan jauh dengan istilah massompe, apalgi jika perjalanan itu melewati laut, tak peduli apakah pelakunya pelaut atau pedagang dan petani.

Passompe di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni: Pertama, passompe yang hanya bepergian untuk sementara dan dalam waktu yang singkat kembali ke negeri asalnya (lingkungan keluarganya).  Passompe seperti ini tidak membangun pemukiman baru di negeri tujuan, tetapi hanya menjadikan negeri tujuan sebagai tempat sementara mencari nafkah (berdagang, bertani, buruh dan nelayan), dan ketika sudah merasa memperoleh rezki yang banyak, mereka segera pulang ke negeri asal dan keluarganya.  Passompe seperti ini biasanya memang berangkat sendiri tanpa menyertakan anggota keluarga.  Dalam tradisi Arab, orang seperti tersebut hanya disebut musafirin, bukan muhajirin.  Passompe seperti ini, lebih dikenal dengan istilah pallao (orang yang suka pergi), bekerja dan mencari rezki di tempat lain.  Karena pengertian pallao seperti itu, maka akhirnya khusus di kalangan Bugis, setiap pekerjaan besar disebut pallaong.  Orang yang banyak pekerjaannya disebut to maega palonna).

Tipe kedua, ialah passompe yang memang melakukan bepergian, dengan membawa serta anggota keluarganya, dengan niat membangun pemukiman baru di negeri tujuan.  Passompe seperti ini menjadikan negeri tujuan sebagai negerinya sendiri, dan menjadi pelopor perubahan di negerinya yang baru itu.  Tidak jarang di antara mereka sukses menjadi pemimpin politik dan eksekutif di negeri barunya itu, atau mernjadi orang kaya raya dan menjadi masyhur di negeri itu.  Di antara mereka ada pula yang dikenal karena intelektualitasnya atau pengetahuan di bidang agama, sehingga ia menjadi pemimpin (tokoh) masyarakat atau tokoh agama di negerinya yang baru itu.   Contoh populer ialah di antara pemimpin politik dan pejabat eksekutif yang berjaya di Malaysia tidak sedikit mengaku nenek moyangnya berasal dari Sulawesi Selatan.  Banyak pejabat eksekutif dalam negeri di luar Provinsi Sulawesi Selatan, adalah warga Sulawesi Selatan yang lahir di perantauan (negeri) pemukiman mereka di Provinsi itu.  Sebutkan misalnya Propinsi Papua, Kalimantan, Sumatera, bahkan di Jawa, sudah sangat sering kita mendengar penjabat Bupati atau walikota adalah warga keturunan asli Sulawesi Selatan yang sudah kelahiran setempat, yang nenek moyangnya sudah berhijrah ke negeri tersebut entah berapa puluh atau berapa ratus tahun silam.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa passompe  dalam arti berpindah tempat tinggal, yang dalam istilah syariah disebut muhajirin, mengandung nilai-nilai kejuangan, untuk memperbaiki tarap kehidupan keluarga dan komunitasnya.   Mereka tidak ingin menjadi kelompok masyarakat yang sengsara dan terpinggirkan di negerinya sendiri, dan karena itu mereka bersemangat untuk berhijrah (massompe) kenegeri lain, demi mencari kemakmuran hidup.  Dalam Al-Qur’an terdapat sindiran terhadap orang yang tidak mau berhijrah walaupun  kehidupannya sudah sangat melarat di negerinya.  Dalam Q.S.al-Nisa’ [4]: 97 disebutkan: “ Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan menganiaya diri sendiri (miskin), kepada mereka malaikat bertanya: “Bagaimana kamu ini?”. Mereka menjawab: “Kami adalah orang-orang yang lemah menderita (di negeri kami)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”

Dalam ayat di atas, terdapat ancaman bagi orang yang apatis, tidak mau mengubah nasibnya yang buruk di negerinya, walaupun sudah sangat menderita, tetap saja tidak mau mencari ruang kehidupan baru di negeri lain yang mungkin memberi harapan baru untuk masa depannya yang lebih cerah.   Berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi kehidupan keluarga dan bangsa adalah suatu jihad yang sangat dihargai oleh Allah SWT.  Di ayat lain Q.S. al-Nisa’ [4]: 100, dinyatakan: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Janji Allah untuk memberikan kepada mereka yang berhijrah (passompe), suatu kehidupan dan martabat yang lebih baik di negerinya yang baru, sesungguhnya telah terbukti di kalangan leluhur orang Sulawesi Selatan yang dahulu telah berhijrah (massompe) ke negeri jiran Malaysia, atau ke provinsi lain di luar Sulawesi Selatan.  Anak cucu mereka yang hidup sekarang telah memperoleh posisi sosial dan tingkat kesejahteraan yang menggembirakan.  Mungkin nasib mereka tidak akan berubah seperti itu, seandainya leluhur mereka tidak berhijrah (massompe) di masa lalu.

Dampak Positif dan Antisifasi Dampak Negatif

Tradisi berhijrah (massompe) di kalangan warga Sulawesi Selatan, telah berdampak positif jangka panjang bagi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya.  Dengan tradisi berhijrah seperti itu, atau lebih tepatnya menurut istilah sekarang, transmigrasi lokal mandiri, terjadilah pembauran lintas etnis, bahkan tidak jarang lintas agama.  Dengan kata lain, setidaknya beban negara dalam menyukseskan program transmigrasi dan program pembauran telah teratasi sebahagiannya khususnya di kalangan masyarakat Sul-Sel dengan masyarakan etnis lain.  Hal ini juga berdampak pada terjadinya alih budaya dan teknologi, misalnya teknologi bercocok tanam dan menangkap ikan yang telah dikuasai oleh warga Sul-Sel dapat disebarkan ke masyarakat petani dan nelayan di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, bahkan di Kalimantan dan Sumatera.  Di Sumatera dan Kalimantan, hampir di semua wilayah pesisir terdapat perkampungan etnis Sul-Sel, khususnya etnis Bugis dan Makassar.

Di samping dampak positif tersebut, tidak dapat dilupakan pula kemungkinan timbulnya dampak negatif.  Dikhawatirkan, jika pergaulan lintas etnis dan lintas agama tidak berjalan secara arif, niscaya menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada gilirannya akan timbul gesekan-gesekan yang menyulut konflik horizontal antaretnis atau antaragama.  Dalam keadaan demikian, lazimnya yang menjadi korban ialah warga Sul-Sel yang selalu dicap sebagai warga pendatang.

Untuk mencegah terjadinya / terulangnya hal seperti ini di kemudian hari, sangat dibutuhkan sentuhan program dari organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).  Bahwa KKSS harus memprogramkan pendidikan pembauran dan penghayatan kearifan lokal daerah pemukiman warga Sul-Sel di provinsi lain.  Kalau perlu, tradisi Pertemuan Saudagar Sul-Sel sebaiknya mengikut seratakan warga lain sebagai peninjau, agar warga Sul-Sel umumnya, khususnya organisasi KKSS tidak dipandang eksklusif.  Sebab, menurut pengamatan selama ini, semua bentuk konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara beberapa tahun yang lalu adalah berawal dari kecemburuan sosial yang salah satu penyebabnya ialah sikap eksklusif warga pendatang (sikap hanya menghargai etnis sendiri). 

Untuk itu asimilasi budaya Suil-Sel dengan budaya lokal perlu digalakkan, yang semuanya dapat terjadi hanya jika disertai pemikiran dan sikap penuh kearifan dari kalangan warga pendatang (Sul-Sel) dengan warga asli setempat.  Hanya denga cara seperti itu, warga Sul-Sel pada akhirnya diterima sebagai warga asli pula di negeri pindahannya itu, semoga demikian.   Sekian, Wallahu A’lam bi al-Shawab.

EKSISTENSI PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA

Oleh: Hamka Haq

            Izinkanlah penulis memulai lembaran ini dengan mengutip firman Tuhan dalam salah satu kitab suci-Nya: Q.S.Al-Huujurat (49): 13: yang artinya:

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri dari pria dan wanita, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal; sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertaqwa”.

Ayat di atas memberikan kesetaraan kepada semua marga manusia yang ada di muka bumi.  Hal ini pun sangat sejalan dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang jelas-jelas memberikan kesetaraan bagi semua etnis (marga) yang ada di Indonesia, tak terkecuali marga Tionghoa.   Dengan demikian, maka marga Tionghoa sudah tidak dipandang lagi sebagai warga asing yang tinggal atau berkewarganegaarn kelas dua di Indonesia.  Apalagi, tak dapat disangkal bahwa marga Tionghoa Indonesia pada umumnya sukses  di bidang ekonomi yang memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.   Hal yang perlu dilakukan selanjutnya ialah menghilangkan sekat-sekat yang memisahkan antara warga Indonesia asli dan keturunan Tionghoa, untuk mempermudah pembauran sebagai sesama anak bangsa, dan menghilangkan gesekan-gesekan  penyebab terjadinya konflik rasial.    

            Sebenarnya sekitar dua dekade yang lalu, pemerintah telah memberi peluang untuk berbaur, dengan menghilangkan istilah-istilah yang mengandung unsur diskriminasi rasial, misalnya istilah  pribumi dan non pribumi.  Hal demikian dimaksudkan agar tercipta dunia perekonomian yang rata dan lapang serta memberi kebebasan dan kesempatan yang sama kepada semua ras dan suku yang ada di Indonesia.  Dalam kesempatan yang lapang itulah, marga Tionghoa memacu diri sebagai pengusaha yang tangguh, dan sukses menjadi konglomerat-konglomerat sejati, mengatasi marga-marga lainnya.  

            Kesuksesan golongan margaTionghoa itu tentu saja disebabkan banyaknya kelebihan yang mereka miliki yang seharusnya dipelajari oleh kaum pribumi sendiri.  Bukankah Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk belajar sampai ke negeri Cina (Tionghoa).  Marga Tionghoa pada umumnya memiliki skill yang prima, keuletan serta naluri bisnis yang peka dan tajam.   Dapat dikatakan bahwa politik perekonomian Indonesia yang non diskriminatif itu, menjadi peluang para penguasaha Tionghoa yang memang lebih siap segalanya.  Kita berharap kiranya peluang itu jatuh ke pengusaha yang nasionalis.  Sebab, terus terang, suatu hal yang sering mencederai citra Tionghoa di mata masyarakat ialah adanya pengusaha tertentu yang dengan mudah melarikan modalnya ke luar negeri ketika tersandung permasalahan di Indonesia.  Hal ini dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk ketidak setiaan kepada Republik Indonesia.   Maka sebaiknya semangat kesetaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu menjadi penguat nasionalisme bagi marga Tionghoa sendiri sekaligus menjai perekat rasa persaudaraan dengan sesama anak bangsa.

            Di balik dari kesuksesan marga Tionghoa, harus diakui belum maksimalnya pembauran antara mereka dengan marga asli Indonesia.  Dengan pengecualian yang terjadi di sebahagian kecil komunitas Tionghoa di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan yang rela kawin mawin dengan marga asli setempat.  Namun yang perlu sedikit dikoreksi ialah sikap marga Tionghoa terhadap sesama mereka yang mengawini marga asli Indonesia, yang biasanya mengambil jarak dan membiarkannya menjadi marga Tionghoa terbuang dari lingkungannya sendiri.  Apalagi, (maaf) jika marga Tionghoa kawin dengan seorang Muslim kemudian sama-sama masuk agama Islam, maka keluarganya semakin menjauhi mereka.  Tentu saja tidak semua demikian, sebab keluarga penulis ternyata mengalami hal yang bersahabat.  Seorang paman penulis mengawini wanita Tionghoa, tanpa memaksakannya masuk Muslimah, meskipun anak-anaknya semuanya menjadi Muslim, ternyata mereka tetap akrab dengan semua keluarganya sehingga terjadilah proses pembauran itu.

Sehubungan dengan pembauran ini, yang patut digaris-bawahi ialah kurang maksimalnya kepedulian marga Tionghoa terhadap ormas Tionghoa yang beragama Islam.  Ormas Tionghoa Muslim, misalnya PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), sekarang memakai nama Persatuan Iman Tauhid Indonesia, kurang direspon oleh sesama marga Tionghoa.  Padahal, ormas seperti itu memberi peluang besar, sebagai media bagi marga Tionghoa yang non Muslim untuk semakin membaurkan dirinya dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. 

Penulis yakin di sinilah misi utama yang harus diemban oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.  Tidak lain maksudnya adalah untuk memaksimalkan pembauran antara marga Tionghoa dengan kebanyakan marga asli Indonesia, demi meredam kecemburuan sosial.   Sebab, kecemburuan itu, jika tidak diawasi secara ketat bisa menyulut konflik horisontal, yang pasti mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa, merusak rasa persaudaraan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang kita tidak inginkan bersama.

Ironisnya, suatu keributan terjadi bukanlah disulut langsung oleh marga Tionghoa sendiri, justru merekalah yang menjadi korbannya.  Misalnya begini, ketika petugas menertibkan pedagang kaki lima (PKL), mengejar dan merampas serta mengobrak abrik barang dagangan mereka, maka yang menjadi pelampiasan balas dendam massa PKL adalah milik marga Tionghoa.  Hal ini karena kecemburuan sosial yang “diperpanas” ketika mereka melihat bangunan mewah tak brdosa milik marga Tionghoa yang sukses itu.  Kasihan marga Tionghoa; kemakmurannya membawa bencana. 

            Sementara itu, sampai sekarang kita belum berhasil menghilangkan secara tuntas image yang keliru dikalangan sebahagian masyarakat bahwa pemerintah selalu menganak emaskan marga Tionghoa ketimbang warga asli Indonesia.  Image ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena marga Tionghoa pun merasakan ketidak adilan yang diperoleh dari perlakuan pemerintah, terutama dalam hal kesetaraan status kewarganegaraan sekian lamanya.  Jadi sebenarnya image di atas muncul akibat kecemburuan subjektif semata-mata, yang semuanya harus diakhiri dengan tuntas melalui upaya pembauran antar sesama anak bangsa tanpa melihat dari mana mereka berasal.   Kecemburuan sosial itu adalah akibat psikologis yang dialami masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah.   Menurut sejarah, kebijakan ekonomi Belanda dahulu mencerminkan watak monopoli yang menganak-emaskan VOC (perusahaan Belanda) untuk menguasai perdagangan di Nusantara (Indonesia).  Hal tersebut menanamkan rasa dendam bagi bangsa ini terhadap setiap pengusaha yang mereka nilai “dibela” oleh penguasa.  Mereka tidak memahami bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap warga negara yang sukses di bidang ekonomi, tanpa membedakan Tionghoa dan Indonesia asli, demi kepentingan ekonomi bangsa secara luas.   Dendam serupa itulah yang melahirkan rasa kecemburuan terhadap marga Tionghoa, yang sukses di mana-mana.

Karena itu, masalah esensial bagi bangsa kita sekarang ialah perlunya memperkokoh rasa kebangsaan, mengikis kecemburuan sosial untuk menghadapi ancaman disintegrasi.  Jika bangsa kita dahulu bersatu untuk mengusir penjajah karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan, maka kini pun kita harus bersatu melawan segala bentuk provokasi yang ingin memecah belah bangsa dengan politik penjajahan devide et impera (politik adu domba).  Semua komponen bangsa tanpa membedakan agama dan etnis, dan tanpa memperhitungkan mayoritas dan minoritas, semuanya mempunyai hak yang sama derajatnya dalam kehidupan bernegara untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Karena itu, mari berpacu menjadi pelopor persatuan bangsa, memelihara kedamaian guna melepaskan bangsa dari krisis multidimensional menuju masyarakat adil dan makmur.  Perpecahan hanya akan selalu membawa kehancuran dan keterpurukan ekonomi dan yang lebih dahsyat adalah hilangnya kepercayaan untuk hidup saling berdampingan secara damai. 

Dalam hal inilah partisipasi aktif marga Tionhghoa sangat dibutuhkan, untuk merajut kebersamaan dengan marga Indonesia lainnya.  Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain dengan memanfaatkan secara maksimal kesempatan berbaur dengan marga lainnya berdasarkan semangat UU. No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan membimbing serta menurunkan keterampilan berbisnis serta etos kerja kepada mereka.  Untuk ini, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dapat menjlain kerjasama yang efektif dengan ormas Tionhhoa yang beragama Islam.  Penulis menggaris bawahi hal ini karena dari segi keagamaan, marga Tionghoa hampir tidak punya masalah dengan agama-agama lain, tetapi dengan Islam masih sering terjadi kesalahpahaman yang serius antara kedua belah pihak. 

Untuk menumbuhkan empati dan mengikis kesalah-pahaman di kalangan masyarakat luas, marga Tionghoa sebaiknya menunjukkan bahwa dari kalangan mereka terdapat komunitas yang menjadi Muslim taat, bahkan leluhur mereka juga ada yang menjadi tokoh dan penganjur Islam di Nusantara, misalnya Laksamana Cheng Ho yang dikenal dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.  Beliau adalah utusan Kaisar Tiongkok (Cina) yang menjalin persahabatan dengan rasa-raja di Nusantara, yang sempat tinggal di Jawa sampai wafat dan dikuburkan di pemakaman Sampaokong Semarang.   Sungguh indah sekiranya komplek pemakaman Laksamana Cheng Ho dipromosikan sebagai obyek wisata di kalangan umat Islam Indonesia untuk membuka mata hati mereka bahwa marga Tionghoa sesunguhnya tidaklah bersikap apriori negatif terhadap agama Islam.  Islam, sebagaimana pula Kristen dan Hindu apalagi Budha bukanlah monopoli kebanyakan marga asli Indonesia tetapi  untuk semua etnis, termasuk marga Tionghoa.

Lebih dari itu, PSMTI diharap menjadi pelopor utama dalam melibatkan masyarakat sekitarnya dalam setiap pesta perayaan yang bernuansa Tionghoa.  Melibatkan mereka adalah jauh lebih penting dan lebih efektif untuk proses pembauran ketimbang hanya memberi santunan material.  Alangkah indahnya misalnya, sekiranya PMSTI melatih marga asli Indonesia untuk pintar memainkan barongsai.  Hal ini bisa dimulai dengan menarik minat mereka melalui pelombaan barongsai untuk anak-anak negeri, khususnya anak asli Indonesia.   Ayo, kapan kita mulai ?  Kalau bukan sekarang kapan lagi !

Terima kasih, mohon maaf jika tulisan ini sedkit menggelitik, sebab dari hati yang tulus, kami sesama anak bangsa yang sama-sama diciptakan Tuhan dan dihidupkan oleh-Nya di bumi Indonesia sebagai tanah air bersama, selalu mendambakan kedamaian dan kemakmuran, tanpa bertanya dari mana kita berasal?.  Damai, damai dan … damai adalah segalanya untuk kita, daripada sekedar kesetaraan.   Semua keyakinan agama dan etnis yang ada di bumi Indonesia mendambakan kedamaian.    Damailah bangsa kami, makmurlah negeri kita.

                                                Makassar, 5 Agustus 2007

KELUHURAN AGAMA, UNTUK KEDAMAIN BERBANGSA

Oleh: Hamka Haq[*]

I.                   Revitalisasi Rasa Kebangsaan

Tak ada kekuatan yang dapat membangun rasa persaudaraan ini, kecuali atas kesadaran nasional, sebagai sesama bangsa Indonesia.  Rasa eksklusifisme primordialis suku, agama, aliran dan golongan harus tunduk di bawah payung kedamaian sebangsa, tanpa mengingkari realitas bangsa sendiri yang multi etnis dan multi agama, bahkan multi aliran. 

            Kesadaran berbangsa itulah yang menjadi inti ideologi negara, Pancasila, yang diawali dengan sila Ketuhanan, dan diakhiri dengan sila Keadilan Sosial, yang berarti bahwa Pancasila menghendaki pangamalan nilai agama yang toleran, menuju keadilan dan kesejahteraan bangsa.    Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan golongannya yang eksklusif.  Umat beragama justru harus bersikap inklusif, dengan mengutamakan nilai universal yang toleran terhadap semua agama dan aliran.  Dengan demikian, Indonesia menjadi rumah bersama untuk bangsa yang besar (nation) yang di dalamnya hidup rukun beragam agama, etnis, budaya dan adat istiadat yang beragam pula, sesuai dengan kalimat lambang negara kita:  Bhineka Tunggal Ika.

II.                Aktualisasi Keluhuran antar Iman

            Adalah tanggung jawab kita semua untuk mengamalkan nilai universal agama yang toleran.  Untuk itu,semua umat beragama hendaknya memahami dan menghayati secara benar ajaran luhur agamanya menyangkut manusia dan kemanusiaan.  Karena hanya pada sisi manusia dan kemanusian itulah kita akan membangun kebersamaan dan kesatuan, walaupun pada sisi teologisnya penuh perbedaan.  

Bagi umat Islam misalnya,  contoh yang paling indah ialah sikap Nabi Muhammad SAW, yang lebih mengutamakan kedamaian universal Islami ketimbang simbol tekstual.  Coba renungkan, ketika Nabi melakukan perdamaian dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat penolakan pihak Quraisy terhadap naskah perdamaian yang diawali Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim).  Tak seorang pun sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah sebagai simbol Islam yang amat sacral itu.   Namun, Nabi memberi solusinya, beliau meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, sehingga diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi rahmat kedamaian bagi sesama manusia (rahmatan lil-alamin).   Sebenarnya, sikap seperti inilah yang memotivasi para pendiri negara untuk dihapuskannya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, diganti dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa, yang juga diterima oleh semua elemen bangsa. 

            Tidak hanya Islam, tapi semua agama tentu saja mengandung ajaran luhur tentang kedamaian dan kerukunan.  Dalam Alkitab umat Kristiani,  Matius 22:39: “Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.  Kemudian dalam Lukas 4: 18-19: “Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta untuk membebaskan orang tertindas dan untuk memberitakan rahmat Tuhan telah dating”.  Dalam Mazmur: 133:1-3: “Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun,  Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya”.

            Sementara itu dalam Kitab Suci Agama Hindu, Bhagawadgita, Bab 4 Sloka 11:Sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaKu Aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu.  Semua orang menempuh jalan-Ku dalam segala hal .   Bab 7 Sloka 18: Semua penyembah (umat beragama) tersebut tentu saja roh yang murah hati, tetapi orang yang mantap tentang pengetahuan tentang-Ku,Aku anggap seperti diri-Ku sendiri. Dalam tradisi Budha, [Parasasti Kalinga No. XXII dari Raja Asoka]: “Janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain… Dengan mencela dan merugikan agama orang lain berarti kita juga telah merugikan agama sendiri

            Maka, untuk menghentikan kekerasan sektarianis antarumat beragama di Indonesia, jalan yang terbaik ialah pengamalan nilau universal agama, yang jauh dari egoisme eksklusifistik.  Egoisme beragama sangatlah berbahaya, sebab membuat mereka yang minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Maka tidak heran, jika pengrusakan dan penyegelan gereja ataupun masjid (milik Ahmadiyah) oleh kelompok tertentu disikapi seolah seperti kafilah berlalu tanpa perlawanan, dan tanpa perlindungan oleh yang berwajib.  Ada semacam kesan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang memperatas-namakan Islam dalam merampas hak-hak asasi umat agama lain, merusak rumah ibadah dan sekolah mereka.  Padahal tak satupun agama yang mengajarkan umat manusia untuk saling berbuat aniaya.  Demikian juga UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat 2 (dua)  menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

III.             Tingkatkan Peran Inklusifis Lembaga Keagamaan  

            Untuk kerukunan antarumat beragama ke depan, semua ormas dan lembaga keagamaan bertanggung jawab moril menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Kini, andil yang terpenting dari lembaga-lembaga keagamaan ialah mendorong umatnya masing-masing untuk menegakkan risalah agamanya yang rahmah dan ramah, yang cinta kasih,  dalam wajah keindonesiaan yang plural.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di bumi Indonesia, yakni mengamalkan universalitas iman untuk perdamaian menuju baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan). 

Dalam rangka itulah, maka setiap lembaga keagamaan seharusnya berupaya mentransformasi nilai imani yang relevan dengan pluralitas bangsa.  Langkah konkret misalnuya melalui lembaga pendidikan, diajarkan kepada anak didik scara dini tentang perlunya menghargai agama lain, perlunya tolong menolong, saling mengasihi, berteman, dan saling menziarahi.   Kisah tentang kedermawanan, empati kemanusiaan dari tokoh-tokoh agama di zaman lalu, seharusnya lebih diutamakan ketimbang cerita kepahlawanan sang tokoh yang berani membunuh dan menghabisi musuh-musuhnya.  Jika anak didik lebih banyak menyimak keberanian dan permusuhan, maka yang terekam dalam jiwanya ialah mengidolakan tokoh pemberani yang suka bermusuhan.  Boleh jadi, hal ini menjadi penyebab utama tawuran antarpelajar / antarmahasiswa, yang lebih mengerikan jika merambat ke soal SARA.  Sejalan dengan ini, kurikulum pendidikan agama, yang selama ini masih banyak berorientasi pada klaim kebenaran sepihak dan mengkafirkan agama lain, sudah saatnya lebih diarahkan ke perlunya kerjasama, dan bahwa pada setiap agama terdapat nilai kebaikan bagi manusia dan kemanusiaan.

Maka alangkah anehnya jika di zaman kemerdekaan ini, masih ada lembaga (pendidikan / ormas) yang mengajarkan bahkan mempertontonkan kekerasan terhadap lelompok lainnya.  Ke depan, orientasi program pendidikan dan ormas, hendaknya memaknai ajaran agama secara toleran disertai kerja keras (jihad) memakmurkan bangsa, bukan jihad menghanncurkan bangsa.  Sebab, jika orientasinya tidak berubah, tetap bersikap intoleran, egois dan klaim benar sendiri sebagai satu-satunya yang berhak hidup di negara ini, maka jelas generasi bangsa akan melampiaskan semangat kezaliman terhadap bangsa sendiri.  

IV.             Menumbuhkan Multikulturalisme  

Sejak dahulu kala, kultur bangsa kita bercorak komunal dan kolektivist, ditandai dengan rasa kebersamaan di kalangan mereka, seperti terlihat pada sejumlah budaya lokal.  Di Jawa misalnya, dikenal budaya gotong royong yang mempersatukan warga dalam ikatan kebersamaan.  Di Maluku ada budaya Pelagandong  yang bermakna persaudaraan tanpa sekat-sekat agama dan aliran.  Artinya, apapaun agama dan alirannya, warga Maluku tetap bersaudara.  Demikian pula di Tanah Toraja Sulawesi Selatan, ada budaya Tongkonan (tempat pertemuan keluarga), yang bermakna bahwa warga Toraja yang beragam agama dan kepercayaannya adalah bersaudara di bawah atap tongkonan.  Budaya seperti ini ada pada semua etnis bangsa kita, yang seharusnya dilestarikan melalui pendidikan sosio-kultural untuk diangkat menjadi budaya nasional.  

Para pemimpin dan tokoh agama seharusnya menyampaikan ajaran agamanya yang cinta kasih, tat wan asih,  dan rahmatan lil-alamin, untuk semakin memperkokoh kultur persaudaraan kebangsaan itu, dan bukannya berupaya membongkar kultur tersebut kemudian digantikan dengan kultur pengkotak-kotakkan warga bangsa dengan alasan perbedaan agama dan aliran.  

Bagi umat Islam, upaya pengkotakan bangsa atas nama agama dan aliran, adalah bertolak belakang dengan pancaran rahmatan lil-alamin yang diemban Rasulullah SAW, ketika membangun masyarakat madani di Madinah.  Beliau berhasil menegakkan rasa kebersamaan, persaudaraan dan kedamaian antara Muslim, Yahudi dan Kristen.  Maka salah satu aspek syariat Islam ialah bahwa komuitas agama atau aliran lain dapat hidup aman dan dapat beribadah dengan nyaman dalam rumah ibadah mereka tanpa gangguan.  Kesediaan Rasulullah SAW menerima sekitar 60 orang tokoh Kristen Najran di Masjid Nabawi, dan mengizinkan mereka beribadah di dalamnya (Tafsir Al-Qurthubiy Juz IV hal.4), menunjukkan bahwa ibadah agama lain tak boleh terganggu.  Dalam keadaan darurat, umat agama lain diizinkan beribadah dalam masjid, apatah lagi jika mereka beribadah di rumah ibadahnya sendiri.  Mengganggu, menyegel apalagi jika merusak rumah ibadah komunitas agama lain, lembaga pendidikan agama lain, adalah melanggar semangat rahmatan lil-alamin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

V.                Memperkokoh Peran Pemerintah dan Supremasi Hukum 

Untuk ke depan, Pemerintah dituntut untuk meningkatkan fungsinya sebagai pengawal tegaknya konstitusi.  Tampaknya pemerintah sekarang ini sangat lemah terhadap kelompok tertentu yang melakukan kekerasan sektarianis, sehingga ibadah umat agama lain atau aliran lain tidak terlaksana dengan aman dan nyaman.   Ada kesan bahwa penguasa sekarang sedang melakukan tebar pesona, agar citra mereka di kalangan aliran keras itu tetap terjaga.  Memang, pemerintah tetap memerintahkan aparat hukum dan keamanan untuk bertindak, tapi himbauan itu tidak ditanggapi secara serius, justru yang terjadi ialah pembiaran tindak kekerasan. Pemerintah dan aparatnya tidak tegas bahkan takut berhadapan dengan kelompok perusak sehingga tampak mentolerir tindak kekerasan terhadap kaum lemah, yang tak berdaya membela dirinya.  Sikap pemerintah yang demikian itu, memberi peluang lahirnya polisi swasta dan semakin leluasanya orang-orang yang main hakim sendiri. 

          Untuk ke depan, kita berharap ketegasan pemimpin pemerintahan, dan tegaknya supremasi hukum di Negara kita.  Yaitu pemerintahan yang berani melindungi segenap warganegaranya, sehingga tak ada kelompok yang merasa berhak mengganggu umat dan aliran agama lain; juga tak ada pihak yang merasa berhak menghakimi sewenang-wenang umat agama lain, apalagi membunuh dan merusak ataupun merampas rumah ibadah, wadah pendidikan  dan harta benda mereka, karena hak-hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  Pihak yang melakukan penganiayaan terhadap umat agama lain adalah melanggar ajaran luhur agamanya, melanggar konstitusi, dan jika hal itu sengaja dibiarkan oleh pemerintah, maka pemerintah pun telah melanggar Undang-Undang dan konstitusi negara.  Wa ‘Llahu a`lam bi al-shawab.


    *Prof. DR.Hamka Haq, MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Ketua Umum BaitulMuslimin Indonesia.

KELUHURAN AGAMA UNTUK KEDAMAIAN BERBANGSA

Oleh: Hamka Haq[*]

I.                   Revitalisasi Rasa Kebangsaan

Tak ada kekuatan yang dapat membangun rasa persaudaraan ini, kecuali atas kesadaran nasional, sebagai sesama bangsa Indonesia.  Rasa eksklusifisme primordialis suku, agama, aliran dan golongan harus tunduk di bawah payung kedamaian sebangsa, tanpa mengingkari realitas bangsa sendiri yang multi etnis dan multi agama, bahkan multi aliran. 

            Kesadaran berbangsa itulah yang menjadi inti ideologi negara, Pancasila, yang diawali dengan sila Ketuhanan, dan diakhiri dengan sila Keadilan Sosial, yang berarti bahwa Pancasila menghendaki pangamalan nilai agama yang toleran, menuju keadilan dan kesejahteraan bangsa.    Hal ini mustahil dicapai jika setiap umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan golongannya yang eksklusif.  Umat beragama justru harus bersikap inklusif, dengan mengutamakan nilai universal yang toleran terhadap semua agama dan aliran.  Dengan demikian, Indonesia menjadi rumah bersama untuk bangsa yang besar (nation) yang di dalamnya hidup rukun beragam agama, etnis, budaya dan adat istiadat yang beragam pula, sesuai dengan kalimat lambang negara kita:  Bhineka Tunggal Ika.

II.                Aktualisasi Keluhuran antar Iman

            Adalah tanggung jawab kita semua untuk mengamalkan nilai universal agama yang toleran.  Untuk itu,semua umat beragama hendaknya memahami dan menghayati secara benar ajaran luhur agamanya menyangkut manusia dan kemanusiaan.  Karena hanya pada sisi manusia dan kemanusian itulah kita akan membangun kebersamaan dan kesatuan, walaupun pada sisi teologisnya penuh perbedaan.  

Bagi umat Islam misalnya,  contoh yang paling indah ialah sikap Nabi Muhammad SAW, yang lebih mengutamakan kedamaian universal Islami ketimbang simbol tekstual.  Coba renungkan, ketika Nabi melakukan perdamaian dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat penolakan pihak Quraisy terhadap naskah perdamaian yang diawali Basmalah (Bismillahi Rahmani Rahim).  Tak seorang pun sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah sebagai simbol Islam yang amat sacral itu.   Namun, Nabi memberi solusinya, beliau meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, sehingga diterima oleh semua pihak.  Sungguh luar biasa, Rasululah SAW benar-benar memberi rahmat kedamaian bagi sesama manusia (rahmatan lil-alamin).   Sebenarnya, sikap seperti inilah yang memotivasi para pendiri negara untuk dihapuskannya tujuh kata: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, diganti dengan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Mahaesa, yang juga diterima oleh semua elemen bangsa. 

            Tidak hanya Islam, tapi semua agama tentu saja mengandung ajaran luhur tentang kedamaian dan kerukunan.  Dalam Alkitab umat Kristiani,  Matius 22:39: “Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.  Kemudian dalam Lukas 4: 18-19: “Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta untuk membebaskan orang tertindas dan untuk memberitakan rahmat Tuhan telah dating”.  Dalam Mazmur: 133:1-3: “Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun,  Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya”.

            Sementara itu dalam Kitab Suci Agama Hindu, Bhagawadgita, Bab 4 Sloka 11:Sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaKu Aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu.  Semua orang menempuh jalan-Ku dalam segala hal .   Bab 7 Sloka 18: Semua penyembah (umat beragama) tersebut tentu saja roh yang murah hati, tetapi orang yang mantap tentang pengetahuan tentang-Ku,Aku anggap seperti diri-Ku sendiri. Dalam tradisi Budha, [Parasasti Kalinga No. XXII dari Raja Asoka]: “Janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain… Dengan mencela dan merugikan agama orang lain berarti kita juga telah merugikan agama sendiri

            Maka, untuk menghentikan kekerasan sektarianis antarumat beragama di Indonesia, jalan yang terbaik ialah pengamalan nilau universal agama, yang jauh dari egoisme eksklusifistik.  Egoisme beragama sangatlah berbahaya, sebab membuat mereka yang minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.  Maka tidak heran, jika pengrusakan dan penyegelan gereja ataupun masjid (milik Ahmadiyah) oleh kelompok tertentu disikapi seolah seperti kafilah berlalu tanpa perlawanan, dan tanpa perlindungan oleh yang berwajib.  Ada semacam kesan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang memperatas-namakan Islam dalam merampas hak-hak asasi umat agama lain, merusak rumah ibadah dan sekolah mereka.  Padahal tak satupun agama yang mengajarkan umat manusia untuk saling berbuat aniaya.  Demikian juga UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat 2 (dua)  menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

III.             Tingkatkan Peran Inklusifis Lembaga Keagamaan  

            Untuk kerukunan antarumat beragama ke depan, semua ormas dan lembaga keagamaan bertanggung jawab moril menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Kini, andil yang terpenting dari lembaga-lembaga keagamaan ialah mendorong umatnya masing-masing untuk menegakkan risalah agamanya yang rahmah dan ramah, yang cinta kasih,  dalam wajah keindonesiaan yang plural.  Itulah cara yang paling indah mencapai ridha Tuhan di bumi Indonesia, yakni mengamalkan universalitas iman untuk perdamaian menuju baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (negara makmur di bawah ampunan Tuhan). 

Dalam rangka itulah, maka setiap lembaga keagamaan seharusnya berupaya mentransformasi nilai imani yang relevan dengan pluralitas bangsa.  Langkah konkret misalnuya melalui lembaga pendidikan, diajarkan kepada anak didik scara dini tentang perlunya menghargai agama lain, perlunya tolong menolong, saling mengasihi, berteman, dan saling menziarahi.   Kisah tentang kedermawanan, empati kemanusiaan dari tokoh-tokoh agama di zaman lalu, seharusnya lebih diutamakan ketimbang cerita kepahlawanan sang tokoh yang berani membunuh dan menghabisi musuh-musuhnya.  Jika anak didik lebih banyak menyimak keberanian dan permusuhan, maka yang terekam dalam jiwanya ialah mengidolakan tokoh pemberani yang suka bermusuhan.  Boleh jadi, hal ini menjadi penyebab utama tawuran antarpelajar / antarmahasiswa, yang lebih mengerikan jika merambat ke soal SARA.  Sejalan dengan ini, kurikulum pendidikan agama, yang selama ini masih banyak berorientasi pada klaim kebenaran sepihak dan mengkafirkan agama lain, sudah saatnya lebih diarahkan ke perlunya kerjasama, dan bahwa pada setiap agama terdapat nilai kebaikan bagi manusia dan kemanusiaan.

Maka alangkah anehnya jika di zaman kemerdekaan ini, masih ada lembaga (pendidikan / ormas) yang mengajarkan bahkan mempertontonkan kekerasan terhadap lelompok lainnya.  Ke depan, orientasi program pendidikan dan ormas, hendaknya memaknai ajaran agama secara toleran disertai kerja keras (jihad) memakmurkan bangsa, bukan jihad menghanncurkan bangsa.  Sebab, jika orientasinya tidak berubah, tetap bersikap intoleran, egois dan klaim benar sendiri sebagai satu-satunya yang berhak hidup di negara ini, maka jelas generasi bangsa akan melampiaskan semangat kezaliman terhadap bangsa sendiri.  

IV.             Menumbuhkan Multikulturalisme  

Sejak dahulu kala, kultur bangsa kita bercorak komunal dan kolektivist, ditandai dengan rasa kebersamaan di kalangan mereka, seperti terlihat pada sejumlah budaya lokal.  Di Jawa misalnya, dikenal budaya gotong royong yang mempersatukan warga dalam ikatan kebersamaan.  Di Maluku ada budaya Pelagandong  yang bermakna persaudaraan tanpa sekat-sekat agama dan aliran.  Artinya, apapaun agama dan alirannya, warga Maluku tetap bersaudara.  Demikian pula di Tanah Toraja Sulawesi Selatan, ada budaya Tongkonan (tempat pertemuan keluarga), yang bermakna bahwa warga Toraja yang beragam agama dan kepercayaannya adalah bersaudara di bawah atap tongkonan.  Budaya seperti ini ada pada semua etnis bangsa kita, yang seharusnya dilestarikan melalui pendidikan sosio-kultural untuk diangkat menjadi budaya nasional.  

Para pemimpin dan tokoh agama seharusnya menyampaikan ajaran agamanya yang cinta kasih, tat wan asih,  dan rahmatan lil-alamin, untuk semakin memperkokoh kultur persaudaraan kebangsaan itu, dan bukannya berupaya membongkar kultur tersebut kemudian digantikan dengan kultur pengkotak-kotakkan warga bangsa dengan alasan perbedaan agama dan aliran.  

Bagi umat Islam, upaya pengkotakan bangsa atas nama agama dan aliran, adalah bertolak belakang dengan pancaran rahmatan lil-alamin yang diemban Rasulullah SAW, ketika membangun masyarakat madani di Madinah.  Beliau berhasil menegakkan rasa kebersamaan, persaudaraan dan kedamaian antara Muslim, Yahudi dan Kristen.  Maka salah satu aspek syariat Islam ialah bahwa komuitas agama atau aliran lain dapat hidup aman dan dapat beribadah dengan nyaman dalam rumah ibadah mereka tanpa gangguan.  Kesediaan Rasulullah SAW menerima sekitar 60 orang tokoh Kristen Najran di Masjid Nabawi, dan mengizinkan mereka beribadah di dalamnya (Tafsir Al-Qurthubiy Juz IV hal.4), menunjukkan bahwa ibadah agama lain tak boleh terganggu.  Dalam keadaan darurat, umat agama lain diizinkan beribadah dalam masjid, apatah lagi jika mereka beribadah di rumah ibadahnya sendiri.  Mengganggu, menyegel apalagi jika merusak rumah ibadah komunitas agama lain, lembaga pendidikan agama lain, adalah melanggar semangat rahmatan lil-alamin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

V.                Memperkokoh Peran Pemerintah dan Supremasi Hukum 

Untuk ke depan, Pemerintah dituntut untuk meningkatkan fungsinya sebagai pengawal tegaknya konstitusi.  Tampaknya pemerintah sekarang ini sangat lemah terhadap kelompok tertentu yang melakukan kekerasan sektarianis, sehingga ibadah umat agama lain atau aliran lain tidak terlaksana dengan aman dan nyaman.   Ada kesan bahwa penguasa sekarang sedang melakukan tebar pesona, agar citra mereka di kalangan aliran keras itu tetap terjaga.  Memang, pemerintah tetap memerintahkan aparat hukum dan keamanan untuk bertindak, tapi himbauan itu tidak ditanggapi secara serius, justru yang terjadi ialah pembiaran tindak kekerasan. Pemerintah dan aparatnya tidak tegas bahkan takut berhadapan dengan kelompok perusak sehingga tampak mentolerir tindak kekerasan terhadap kaum lemah, yang tak berdaya membela dirinya.  Sikap pemerintah yang demikian itu, memberi peluang lahirnya polisi swasta dan semakin leluasanya orang-orang yang main hakim sendiri. 

          Untuk ke depan, kita berharap ketegasan pemimpin pemerintahan, dan tegaknya supremasi hukum di Negara kita.  Yaitu pemerintahan yang berani melindungi segenap warganegaranya, sehingga tak ada kelompok yang merasa berhak mengganggu umat dan aliran agama lain; juga tak ada pihak yang merasa berhak menghakimi sewenang-wenang umat agama lain, apalagi membunuh dan merusak ataupun merampas rumah ibadah, wadah pendidikan  dan harta benda mereka, karena hak-hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  Pihak yang melakukan penganiayaan terhadap umat agama lain adalah melanggar ajaran luhur agamanya, melanggar konstitusi, dan jika hal itu sengaja dibiarkan oleh pemerintah, maka pemerintah pun telah melanggar Undang-Undang dan konstitusi negara.  Wa ‘Llahu a`lam bi al-shawab.


    *Prof. DR.Hamka Haq, MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Ketua Umum BaitulMuslimin Indonesia.

AGAMA UNTUK PERDAMAIAN

AGAMA UNTUK PERDAMAIAN

I.                  Tuhan Mencintai Perdamaian

Agama diturunkan Tuhan agar manusia damai bahagia. Lebih baik kita tidak beragama sama sekali, kalau agama hanya jadi kendaraan kebencian.  Banyak orang beragama tapi tidak menyembah Tuhan, melainkan memberhalakan agama. Atas nama agama melakukan pengeboman. Atas nama agama membakar dan menyegel rumah ibadah agama lain. Atas nama agama merencanakan pembakaran Kitab Suci. Dengan demikian, agama bukan lagi milik Tuhan yang menyayangi dan mengasihi manusia ciptaanNya, yg meridhai kedamaian, tetapi agama telah menjadi milik manusia penyebar kebencian.

Sebenarnya, Tuhan tidak rugi jika manusia tdk menyembahNYA, tetapi Tuhan akan murka jika manusia saling bermusuhan. Agama bukan untuk kebutuhan Tuhan, melainkan utk kebutuhan kedamaian dan kemaslahatan manusia. Karena itu, Tuhan akan murka jika manusia berperang dg alasan membela Tuhan.  Padahal Tuhan yang sebenarnya tidak peru dibela, karena Tuhan Mahakuasa, bukan berhala yg lemah.   Sebab itu Tuhan tdk mau diperalat jadi kendaraan kebencian dari orang-orang yang mengaku fanatik bergama, padahal hanya penyebar kebencian, kecemburuan, kedengkian dan haus darah. Orang seperti ini menjual nama Tuhan di kalangan umat manusia, seolah-olah Tuhan menjadi penghasut kebencian di muka bumi, mereka lebih tepat disebut sebagai memberhalakan Tuhan ketimbang menyembah Tuhan. 

Banyak orang menjadikan agama sebagai tujuan, pdhal agama hanya jalan mecari ridha Tuhan dan ridha sesama manusia.  Karena agama menjadi tujuan mereka, maka mereka tega menjual nama Tuhan dan menyebar kebencian demi agama dan demi agama.   Padahal, tujuan agama sebenarnya ialah ridha Tuhan dan ridha (damai) dgn sesama manusia.  Dalam Kristen, Tuhan disebut bersermayam di Sorga, sementara dalam Islam Tuhan disebut Anta al-Salam (Engkau Tuhan Pemilik dan Sumber kenikmatan Sorga). Tapi kenyataannya sebahagian mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber neraka kebencian di muka bumi. Hanya Tuhan Maha Tahu betapa laknat atas perbuatan mereka yang melecehkan Tuhan.

II.               Islam Mempermudah Ibadah Umat Agama Lain

‎​​Orang Islam yang melarang agama lain beribadah pada rumah ibadah mereka (Gereja, Pure dan Kuil) atau pada miik mereka sendiri adalah melanggar Syariat Islam.  Nabi Muhammad SAW pernah menerima 60 org pemimpini Kristen dari Najran dalam Masjid Nabawi di Madinah. Nabi memberi izin mereka beribadah dalam masjid itu. (Lihat Tafsir Al-Qurthubi Jilid IV Hal. 4).  Contoh yang dperlihatkan Nabi SAW menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu Syariat IsIam membolehkan Kristen beribadah di Masjid.  Maka tidak sepantasnya ada orang Islam yang membuat syariat baru yang melarang kaum Kristen beribadah di Gereja nya sendiri. Karena hal seperti ini jelas-jelas melanggar Syariat Islam yang dicontohkan Nabi SAW.  Dan jika hal itu terjadi di Indonesia, maka sekaligus melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan membangun rumah ibadah.

Maka perlu upaya keras untuk mewujudkan keadilan beribadah dan keadilan mendirikan rumah ibadah di kalangan umat beragama di Indonesia.  Untuk itu diperlukan Undang-Undang yang lebih konpregensif dan lebih adil, dan menggantikan SKB Menteri Agama dan Mendagri mengenai izin pendirian rumah ibadah yang terasa masih diskriminatif.  Sudah banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa SKB tersebut membuka peluang lahirnya syariat baru (yang bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW) dan terjadinya kebiadaban di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa kekerasan yang gagal dicegah oleh pemerintah membuktikan bahwa SKB tersebbut telah menyandra pemerintah sendiri sehingga tdk bisa membela umat Kristen dan umat minoritas lainnya menghadapi aliran ekstrimis Islam. Pantaslah jika pemerintah dan aparat keamanan dan hukum tdk bisa berbuat banyak mengatasi masalah kekerasan antar umat beragama.  Atau, boleh jadi ada benarnya anggapan orang yang mengatakan bahwa pemerintah sengaja membiarkan peristiwa kekerasan dan kebiadaban itu terjadi demi citra dan demi citra?  Wallahu A’lam bi al-Shawab….(Hamka Haq)