Aug 31 2016

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (2)

Oleh: Prof.Dr.H. Hamka Haq, MA

Ketiga, Masalah Sholat Arbain. Selama ini berlaku anggapan bahwa setiap jamaah haji harus bersholat jamaah di Madinah sebanyak 40 kali (arbain) sebelum ke Makkah bagi jamaah gelombang pertama, dan sesudah berhaji di Makkah bagi jamaah gelombang kedua. Sebenarnya “arbain” ini sah-sah saja bagi jamaah yang sehat dan mampu melaksanakannya, bahkan lebih dari itu pun tidak masalah. Yang menjadi masalah, jika “arbain” itu dianggap keharusan atau dianggap sebagai rangkaian haji dan umrah, sehingga semua jamaah memaksakan dirinya untuk “arbain” walaupun kurang sehat, sehingga nanti kesehatannya semakin buruk dan jatuh sakit. Tiada kaitan “arbain” dengan haji dan umrah, sehingga hanya jamaah Indonesia saja yang melakukan seperti itu. Sejarah “arbain” dimulai ketika jamaah haji Indonesia masih menggunakan kapal laut, yang proses pergi-pulang sekitar empat bulan. Mereka biasanya tinggal di Madinah sekitar 15 s.d. 20 hari menunggu keberangkatan ke Mekah atau menunggu pemulangan ke tanah air. Untuk mengurangi kejenuhan jamaah, maka Syekh (sekarang Maktab) sangat bijaksana menghimbau mereka bersholat jamaah di Masjid Nabawi, minimal 40 kali, ketimbang mereka berkeliaran dan hanya sibuk belanja. Mereka tidak sulit melaksanakan itu, karena cukup dengan dua kali atau tiga kali saja ke Masjid Nabawi, mereka bisa mencukupi 40 kali sholat jamaah. Sangat beda dengan keadaan sekarang, yang proses perjaanan haji hanya sekitar 40 hari, sehingga masa unggu di Madinah maksimal 8 (delapan) hari, yang berdampak pada keharusan jamaah untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi full day selama delapan hari tanpa alpa sedikitpun. Akibatna jamaah tidak punya waktu istirahat cukup, karena semua waktu habis untuk pergi pulang ke masjid, bahkan yang kurang kuat, harus menghabiskan separuh waktu di masjid, ketimbang pulang ke pemondokan. Misalnya ia ke masjid Nbawi untuk sholat zhuhur, terus menunggu waktu ashar, maghrib dan isya sekalian, guna menghindari repotnya pergi pulang antara masjid dan pemondokan. Mereka yang merasa kuat tetap saja pergi pulang antara masjid dan pemondokannya lima kali sehari, yang walaupun lelah namun tdak merasa karena tingginya semangat beribadah. Sementara yang memilih tinggal di masjid dikhawatirkan mngalami kekuragan gizi akibat keterlambatan makan siang atau mngkin tidak makan siang lagi, karena tinggal di masjid seharian.

Jadi untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jamaah secara prima, kebiasaan “arbain” hendaknya tidak menjadi doktrin keharusan. Ckup dibiarkan saja sesuai kemampuan jamaah masing-masig tanpa mengintimidasi atau menakut-nakuti bahwa haji dan umarhnya tidak sah atau tidak afdhol jika tidak cukup “arbain”.

Keempat, Masalah Miqat. Miqat artinya waktu efektif berlakunya ritual (nusuk) untuk haji dan umrah, baik dari segi waktu itu sendiri (miqat zamani) maupun dari segi tempat memulai (miqat makani). Yang sering menjadi krusial adalah miqat makani, yaitu tempat berihram di Bi`ir Ali bagi jamaah gelombang pertama yang langsung ke Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi jamaah gelombang kedua yang langsung ke Mekah. Selama ini, miqat makani dipahami sebagai batas awal mulainya niat dan ihram, padahal miqat tersebut dimaksudkan sebagai batas awal terlasananya ritual (nusuk) haji dan umrah. Aadapun niat, miqat adalah batas akhir berniat, artinya jamaah diharuskan berniat dan berihram selambat-lambatnya ketika sampai miqat itu, artinya jamaah boleh saja berniat dan berihram sebelum sampai ke miqat itu. Jadi, niat dan ihram yang dilakukan oleh sebahagian jamaah, sejak dari hotelnya di kota Madinah itu sudah sah niat ihramnya, dan sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umrah. Soal apakah mereka sempat atau idak lagi mampir di miqat Bi`ir Ali, niat haji atau umrahnya tetap dipandang sah, karena mereka dalam keadaan niat ketika melewati Bi`ir Ali.

Kelima, persoalan Mina Jadid. Mina Jadid adalah wilayah yang tadinya masih di luar Mina asli, namun karena jumlah jamaah yang semakin banyak, sudah diperkirakan mencapai 4 (empat) jutaan yang mustahil dapat tertampung di Mina asli, maka Ulama Saudi menfatwakan bolehnya memperluas wilayah Mina dengan membangun perkemahan di wilayah baru yang disebut Mina Jadid (Mina Baru). Sebenarnya persoalan seperti ini sudah ada sejak awal tahun 1980-an, yakni ketika jamaah Indonesia ditempatkan di luar Mina asli, yaitu di Haratullisan, yang ada di balik gunung Mina, dan menuju ke sana harus melalui terowongan. Mulanya sebagian ulama kita menolak, karena memandang bukan Mina lagi, dan jamaah yang bermalam di sana pada masa pelontaran jamrah, otomatis wajib bayar dam. Pada tahun 1993, MUI Sulawesi Selaan mengadakan mudzakarah menyangkut Haratullisan itu. Seorang ulama besar sesepuh ulama Seul-Sel, AGH Muhammad Abduh Pabbaja, memberi fatwa singkat dan pamungkas. Kata beliau: Mina ka al-rahimi, idza Dhaqa ittasa`a (Mina itu seperti rahim, jika sempit pasti akan menjadi luas). Artinya Haratullisan itu dianggap sebagai perluasan wilayah yang otomatis masuk wilayah Mina, dan para jamaah tidak wajib bayar dam. Saya yakin, fatwa Pabbaja tersebut dapat menjadi rujukan solusi kasus Mina Jadid ini, agar sekarang para jamaah yakin untuk menginap di sana, tnpa harus bayar dam lagi, karena Mina Jadid adalah sudah menjadi wilayah Mina.

Untuk memperkuat pandangan tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa sekarang lokasi-lokasi ibadah yang penting sudah mengalami perluasan. Ada yang diperluas secara vertikal, seperti tempat sa`iy dan thowaf yang kini sudah berlantai tiga, dan ada yang diperluas horisontal seperti Mina dan menyusul bukit Arafah. Kalau semua jamaah sudah merasa sah thowaf dan sa`iy di lantai dua dan tiga di Masjidil Haram, maka seharusnya harus merasa sah untuk menginap di Haratullisan dan Mina Jadid. Wallahu a`lam bi al-showab.

Aug 29 2016

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA (1)

MASALAH HAJI DAN SOLUSINYA

Oleh: Prof. Dr.H. Hamka Haq, MA

Dalam pemantauan haji tahun ini (2016) ada sejumlah masalah yang harus dicari solsinya. Antara lain adalah kasus paspor dan visa palsu, kasus badal haji, masalah sholat jamaah empat puluh kali (arbain) di Madinah, masala Miqat dan masalah Mina Jadid. Berikut ini kita coba jelaskan.

Pertama: Kasus Paspor dan Visa palsu. Perlu diketahui bahwa perkembangan zaman membawa perubahan makna syarat wajib haji. Misalnya syarat wajib haji adalah istithoah (kemampuan). Dahulu, para fuqaha sepakat bahwa istithoah adalah bermakna kemampuan biaya perjalanan, bekal dan biaya hidup keluarga yang ditinggal. Mengapa? Karena faktor utama yang menentukan perjalanan waktu itu adalah ongkos perjalanan, maka dimaknai bahwa titik utama istithoah (kemampuan) adalah kemampuan membiayai perjalanan. Di zaman moderen, muncul faktor baru yang paling menentukan perjanalan itu, yakni paspor dan visa. Sebesar apapun dana itu, tidak punya arti apa-apa jika tidak memperoleh paspor dan visa. Dengan demikian,paspor dan visa menjadi bahagian terpenting dari istithoah, menggeser posisi dana. Jika seseorang akan menunaikan haji, wajib menyiapkan dana yang halal, maka otomatis ia pun wajib menyiapkan paspor dan visa yang halal. Dengan kata lain, ber-haji dengan paspor palsu dan visa palsu membuat hajinya terlaksana dengan usaha yang tidak halal, karena mencuri hak-haknya negara. Dalam hadits dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bazzar dan Thabrani dalam kitab Majma` al-Zawaid, disebutkan bahwa, orang yang berhaji dengan usaha yang tidak halal, ketika ia berhaji dan membaca Labbaik Allahumma Labbaik, maka jawaban dari Malaikat dari langit: La Labbaik laka, wa la sa`dayka, kasbuka ha ram, wa zaduka haram, warahilatuka haram, irji` ma`juran wa absyir bima yasu’uka (Malaikat memnyeru dari langit: Tidak ada labbaik bagum dan tiada salam baagia untukmu, usaha mu untuk haji haram, bekalmu haram, perjalananmu haram; kembalilah dengan ongkos kerugianmu, dan gembiralah dengan keburukan yang menimpamu”). Jadi barang siapa yang naik haji degan sengaja membuat paspor dan visa palsu, berdasarkan hadits tersebut, hajinya tidak diterima oleh Allah SWT. Paspor dan visa adalah dokumen yang dibuat sebagai hak-hak negara, sehingga memalsukan dokumen sama halnya mencuri hak-hak negara.

Kedua, Kasus Badal Haji. Akhir-ahir ini Kementerian Agama menerapkan kebijakan badal haji untuk jemaah haji yang wafat di Saudi sebelum sempat menunaikan haji, yaitu dengan membiayai seseorang untuk melakanakan hajinya, dengan maksud jamaah haji yang wafat itu akan mendapatkan pahala haji. Seingat saya kebijakan pernah ada kebijakan sebelumnya (era 1990an ke bawah), yang asngat bagus, pro rakyat, yakni mengembalikan ongkos haji (BPIH) yang bersangkutan dan dapat digantikan oleh ahli warisnya pada tahun berikutnya. Kebijakan itu sangat pro rakyat, karena pengmbalian biaya haji itu dipandang sebagai “santunan” yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk nik haji tahun berikutnya.. Sementara itu, badal haji bagi yang wafat, sama sekali tidak punya dalil syariat, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa, ayat 100 jelas-jelas menyebut bahwa orang yang wafat dalam perjalanan (hijrah) untuk menunaikan ajaran Allah dan Rasulnya nisaya telah disiapkan pahala oleh Allah SWT, dngn kata lain, tidak perlu badal lagi. Badal seperti itu hanya buang-buang ongkos tanpa manfaat sama sekali. Jadi, kita berharap agar Kementerian Agama kembali pada kebijakan lama dengan mengembalikan ongkos haji (BPIH) ke ali waris jamaah haji yang wafat di tanah suci sebelummenunaikan haji, dan meninggalkan kebjakan badal yang menyesatkan dan merugikan umat. Wallahu A`lam bi al-Showab

(bersambung ke bagian dua).

Aug 8 2016

MASJID RUMAH KETENANGAN DAN KEDAMAIAN

Menyikapi Peristiwa Tanjung Balai (29-30 Juli 2016), maka artikel berikut (14 Juli 2015) diposting kembali dengan tambahan pada bagian akhir tulisan, mengingat isinya sangat aktual dan relevan, sbb.:

Sehubungan dengan adanya pernyataan Bapa HM Jusuf Kallah Wakil Presiden RI soal perlunya mengurangi durasi dan volume suara pengajian dari corong (load speaker) masjid beberapa waktu yang lalu, maka penulis akan menurunkan kutipan dai Buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof. DR. Hamka Haq, MA, terbit I, 2009 dan terbit II, 2015, sebagai dukungan atas pernyataan beliau,

MASJID, RUMAH KETENANGAN DAN KEDAMAIAN

Masjid adalah rumah ibadah Islam, untuk keperluan shalat jamaah khususnya shalat Jum’at, sebab tanpa masjid shalat Jum`at tak mungkin terlaksana dengan baik. Masjid adalah rumah ibadah yang multi dimensional, tidak hanya untuk shalat, tetapi juga untuk persoalan duniawi dan kemanusiaan. Ia menjadi tempat bermusyawarah bagi umat, dan tempat berdialog antara rakyat dan pemimpin. Itulah hikmahnya, sehingga ketika berhijrah, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid di Quba sebelum memasuki kota Yatsrib (Madinah).

Sebagai rumah ibadah, Masjid terbuka untuk semua Muslim, tanpa mengenal perbedaan suku, kebangsaan, bahasa dan adat istiadat, dan strata sosialnya, bahkan tidak mengenal aliran-aliran. Fungsi tersebut jauh lebih penting dari bangunan masjid itu sendiri. Oleh karenanya, anjuran untuk membangun masjid adalah lebih ditujukan pada berfungsinya masjid sebagai pemersatu umat untuk kedamaian. ([1]Lihat dalam Al-Qurthubiy, Tafsir al-Qurthubiy Juz’ VIII, h. 253-254; keterangan di bawah ayat Q.S. al-Tawbah (9): 107 dan 108.)

Masjid yang sengaja dibangun untuk memecah belah umat, disebut dalam Al-Qur’an sebagai masjid dhirar, karena orang yang membangunnya bermaksud untuk menciptakan kemudharatan (pada orang-orang mu’min), untuk kekafiran dan perpecahan antara orang-orang mu’min” (alladzina ‘ttakhadzu masjida(n) dhirara, wa kufra wa tafriqa bayn al-mu’minin – Q.S.al-Tawbah, [9]: 107).

Ayat tersebut turun menyangkut Bani Ghanam yang mendirikan masjid baru untuk menandingi saudara-saudara mereka dari Banu Amr yang telah mensyiarkan masjid Quba. Berdirinya masjid Bani Ghanam jelas akan mengurangi jamaah masjid Quba, sebagai bentuk persaingan tidak sehat. Ketika Rasulullah bersiap memenuhi undangan Banu Ghanam itu, turunlah ayat di atas sebagai teguran. Ayat tersebut menilai masjid Bani Ghanam sebagai masjid dhirar, yang bertujuan untuk memecah belah umat. Rasulullah SAW pun lalu memerintahkan sahabat-sahabatnya (Malik bin Dahsyam Cs) untuk segera meruntuhkan dan membakar masjid itu dengan bersabda: “inthaliqu ila hadza al-masjidi al-zhalimi ahluhu faahdimuhu wa ahriquhu” (Pergilah kalian ke masjid yang penghuninya zalim ini, hancurkan dan bakarlah masjid itu – Tafsir al-Qurthubiy)).

Berdasarkan itulah, sebahagian besar ulama termasuk Imam Malik dan Al-Syafi`iy tidak membenarkan adanya dua masjid dalam satu kampung yang penduduknya masih satu jamaah. Bahkan mereka tidak membenarkan ada dua jamaah yang berbeda dalam satu masjid dengan masing-masing imam yang berbeda pula. Maka dalam suatu kota, diharuskan hanya ada satu masjid untuk shalat Jum`at, kecuali jika kapasitasnya sudah tidak dapat menampung semua jamaah, maka perlu dibangun masjid baru, sepanjang tidak mengganggu masjid yang pertama tadi. Larangan untuk bershalat dalam suatu Masjid yang dapat mengakibatkan perpecahan adalah ayat berikut:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Janganlah kamu bershalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bershalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih (Q.S. Al-Tawbah [9]: 108 ).

Dalam hadits riwayat Bukhari juga dijelaskan bahwa sebenarnya, jika hanya untuk keperluan beribadah saja, bukan untuk persatuan, maka Rasulullah SAW tidak akan membangun masjid. Hal ini karena semua tempat di muka bumi dapat menjadi ruang untuk beribadah. Beliau menyatakan bahwa salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya, ialah dijadikannya muka bumi sebagai masjid (tempat bersujud), sebagai sabdanya: “wa jui`lat liy al-ardh masjida(n) wa thahura, wa ayuuma rajuli(n) min ummatiy adrakathu al-shalatu falyushalli”(Dan dijadikan bagiku muka bumi sebagai masjid dan alat bersuci, maka di manapun seseorang dari umatku tiba waktu shalat, hendaklah ia bershalat – Shahih al-Bukhariy, Juz I, h. 128.).

Persaudaraan yang terbina dari masjid tidak terbatas hanya untuk sesama Muslim, tetapi juga dengan umat agama lain. Karena itu, suasana ketenangan di dalam dan sekitar masjid harus terpelihara sehingga betul-betul mencerminkan rasa damai untuk semua.

Demi kekhusyukan beribadah, maka setiap orang dituntut menjaga ketenangan di dalam masjid; tidak dibolehkan mengeraskan suara karena dapat mengganggu keheningan ibadah orang lain. Bahkan membaca ayat-ayat Al-Qur’an pun dengan suara keras juga dilarang, karena dapat menimbulkan gangguan. Salah satu hadits dari Ibn Umar riwayat Imam Ahmad, menyebut bahwa suatu ketika Rasulullah mendapati sahabatnya melakukan shalat dengan suara keras dalam masjid. Maka Rasulullah menegur: “Jangan sebahagian kamu mengeraskan (mengganggu) sebahagian lainnya dengan bacaan (Al-Qur’an) dalam shalat” (wa la yajhar ba`dhukum `an ba`dh bi ‘l-qiraah fi al-shalah). Lihat dalam Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, (Juz 2, h. 36 & 67. Teks hadits ini dikutip pula secara lengkap oleh Sayyid Sabiq, dalam Fiqh al-Sunnah, Jilid I, h. 221).

Dari sumber yang sama, diriwayatkan oleh Abu Sa`id al-Khudriy, bahwa ketika Rasulullah SAW beritikaf dalam masjid, beliau mendengar sahabat-sahabatnya membaca Al-Qur’an dengan suara keras, maka beliau pun membuka tabirnya dan menegur dengan bersabda: “Ketahuilah bahwa setiap kamu bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebahagian kamu mengganggu yang lainnya dan janganlah sebahagian kamu meninggikan suaranya atas yang lainnya ketika membaca Al-Qur’an”. (lihat pada sumber yang bsama)

Adalah pesan moral yang maha penting dari kandungan riwayat-riwayat di atas, yakni kita perlu mengatur ulang, kalau tidak menghentikan sama sekali, tradisi mengeraskan suara pengajian Al-Qur’an yang saling bersahutan lewat menara–menara masjid setiap menjelang waktu shalat. Setidaknya perlu dicari solusinya, sehingga masjid menjadi rumah ibadah yang rahmatan lil-alamin, tidak saling mengganggu, dan tidak juga mengganggu ketenangan dan kemaslahatan hidup orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang beragama lain.

Sebenarnya, cara membaca Al-Qur’an dan berdoa yang dianjurkan syariah ialah dengan suara yang lembut, bukan suara yang keras, dan tidak harus didengar oleh semua orang apalagi mengganggu orang lain.

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

Berdo`alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(55) Dan janganlah kamu merusak (mengganggu) di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (bertakwa)) penuh harapan (kepada-Nya). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S.al-A`raf [7]: 55-56).

Hal tersebut penulis kemukakan karena tradisi pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an melalui corong menara masjid menjelang shalat itu sebenarnya tidak bersumber dari tradisi Rasulullah dan shahabat. Kebiasaan tersebut lahir belakangan sebagai tradisi baru di Indonesia, yang seharusnya disesuaikan pula dengan tatakrama kultur keindonesiaan secara umum.

Bangun Komunikasi Saling Menghargai

Dalam setahun ini, ada dua peristiwa menyangkut rumah ibadah di negeri ini telah mencoreng luhurnya keramah-tamahan bangsa Indonesia, yakni peristiwa pembakaran Masjid di Tolikara Papua (2015) dan pembakaan Vihara atau Kelenteng di Tanjung Balai Sumatera (2016). Peristiwa tersebut dan semacamnya tidak akan pernah terjadi andai kata masing-masing umat beragama membangun komunikasi yang ramah dan saling menghargai. Persoalan pengeras suara yang mengganggu, dan tidak sesuai dengan nilai Islam rahmah, sebenarnya dapat dikomuniasikan dengan baik, duduk bersama dalam Forum Kerjasama Umat Beragama (FKUB), bukan dengan jalan langsung bertindak dan merusak. Tindakan merusak rumah ibadah mencerminkan buruknya komunikasi di kalangan umat beragama, padahal semua persoalan dapat diselesaikan dengan aman dan nyaman sekiranya para petinggi umat beragama setempat duduk bersama menyelesaikan semua persoalan dengan lembut tanpa kekerasan.

Sama halnya juga di Tanjung Balai, peristiwa pembakaran Vihara menjadi bukti buruknya hubungan antar-umat beragama setempat. Dalam situasi yang buruk itu, meskipun tampak adem ayem, terseimpan rasa tak senang dan kecurigaan yang sangat peka. Dalam suasana seperti itu, sebuah niat baik memberi teguran terhadap kerasnya suara adzan di masjid, karuan saja justru dijawab dengan amarah. Amarah itu pun semakin melua-luap jika terhembus angin hasutan lewat medsos. Buruknya komunikasi itu menunjukkan kinerja FKUB selama ini hanya seremonial tingkat tinggi, tidak tersosialisasi di kalangan umat. Kementerian agama dan seluruh pihak yang terkait juga tampaknya melepas tanggung jawab, semua diserahkannya ke FKUB yang tidak berakar itu. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Aug 2 2016

TRAGEDI 27 JULI DAN IKON REFORMASI

TRAGEDI 27 JULI, DAN IKON REFORMASI

Oleh: Hamka Haq

Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai, dengan menggabung semua partai Islam menjadi satu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan semua partai nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Golkar yang waktu itu enggan menamai diri sebagai partai, tetap berdiri sendiri sebagai partai penguasa, sehingga kekuatan politik pun menjadi tiga kubu. Maka, pada tahun 1986 Megawati Soekarnoputri kemudian aktif sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Dengan mewarisi kharisma sang ayah, didampingi Bapak Taufiq Kiemas, karir politik Megawati terbilang melesat. Ia dengan mudah memperoleh dukungan, dan hanya butuh waktu satu tahun untuk menjadi anggota DPR RI, hasil Pemilu 1987.

Berkat kharisma itu pula, maka dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi (defakto) sebagai Ketua Umum PDI, menggantikan Soerjadi. Kemudian pada Munas PDI di Jakarta tahun 1994 ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998. Tentu saja, pemerintah Orde Baru tidak senang dengan tampilnya Megawati memimpin PDI, sebab pelan tapi pasti, ia akan merupakan ikon politik yang bisa menghambat langgengnya kekuasaan Orde Baru. Di balik dari kekhawatiran itu, keluarga Pak Harto pernah mengundang Megawati bersilaturahim ke rumah kediaman di Jl. Cendana.

Orde Baru kemudian melancarkan upaya mendongkel Megawati. Pemerintah merekayasa Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, dengan tujuan memilih kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Megawati tentu saja tidak mengakui Kongres Medan dan tidak menerima pendongkelan dirinya. Sebagai Ketua Umum PDI yang sah, maka selayaknyalah kantor partai tetap dikuasai oleh pihak Megawati. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru berupaya merebut secara paksa kantor tersebut yang terletak di Jalan Diponegoro. Akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 27 Juli 1996 (20 tahun yang lalu), atas dukungan penuh rezim Orde Baru, kelompok Soerjadi berhasil merebut kantor DPP PDI dari pendukung setia Megawati.

Aksi penyerangan yang dikenal sebagai tragedi 27 Juli itu menyebabkan puluhan pendukung Mega (PDI ProMeg) menjadi korban (tewas). Mereka yang lolos dari maut, dikejar dan ditangkap kemudian dimasukkan dalam penjara. Karuan saja, hal itu menuai protes luar biasa ditandai demonstrasi besar-besaran pengikut setia ProMeg. Seiring dengan gerakan protes itu, sadar atau tidak, nama Megawati telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Dari sanalah spirit reformasi mulai meluap, sampai akhirnya Soeharto lengser dari kekuasaannya di bulan Mei 1998. Dikatakan demikian karena pada saat tokoh-tokoh lainnya tak punya nyali berhadapan dengan Pak Harto, rezim kuat Orde Baru selama 32 tahun itu, tampillah Megawati perempuan yang tak banyak bicara meretas jalan reformasi untuk demokrasi.

Menjelang dan sesudah terjadinya tragedi 27 Juli itu, tidak hanya massa Pro Mega, tetapi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, dengan segala jenis profesi, sampai pada mahasiswa dengan semangat meluap-luap bersatu melawan Orde Baru. Gumpalan amarah masyarakat dan luapan semangat kebangkitan itu, sungguh telah membawa Megawati pada posisi senteral sejarah sebagai simbol perlawanan untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini.

Tragedi 27 Juli di balik bayang-bayang ketokohan Megawati, benar-benar menjadi momentum perlawanan rakyat terhadap Orde Baru. Dukungan dari wong cilik, bersama simpatisan PDI ProMeg mengalir deras memperkuat barisan Megawati melawan Orde Baru. Mereka ramai-ramai meninggalkan Soerjadi. Hal ini terlihat pada pemilu 1997, ternyata perolehan suara PDI merosot tajam, lantaran Megawati menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya untuk PDI Soerjadi.

Pada tahun 1998 terjadi gerakan reformasi, ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Secara sepintas, kita menyaksikan gerakan reformasi bergulir dari kalangan kampus dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Tampil mencolok dalam gerakan ini adalah Pak Amin Rais, yang rajin turun ke lapangan bersama dengan massa demonstran. Namun, harus diingat bahwa semangat ideologis yang mendorong gerakan reformasi di kalangan kampus itu ialah bangkitnya perlawanan rakyat terhadap kezaliman politik yang dilakukan Rezim Orde Baru atas PDI pimpinan Negawati. Ibaratnya, Megawati adalah roh gerakan reformasi, sementara Pak Amin Rais adalah penggeraknya secara fisik, disupport oleh K.H.Abdurahman Wahid sebagai pemimpin kaum santri. Tiga tokoh tersebut tercatat sebagai ikon-ikon utama gerakan reformasi yang tak mungkin dilupakan oleh sejarah.

Jun 5 2016

Bung Karno Penggali Pancasila

(Dikuyip dari buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam karya Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), melakukan serangkaian sidang pada akhir bulan Mei 1945. Ketua BPUPKI dr. Radjiman, ketika membuka sidang mengemukakan pertanyaan: “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya? Pada umumnya anggota enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih memilih langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar. Namun, seorang dari anggota badan tersebut menjawabnya, yakni Bung Karno, dalam bentuk pidato pada tanggal 1 Juni 1945, dengan judul Pancasila, atau lima sila.

Bung Karno menyampaikan lima dasar (sila) yang diusulkannya yaitu: pertama, nasionalsme atau kebangsaan, tapi bukan nasional-isme sempit atau chauvinisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan yang memandang seluruh bangsa mempunyai kesamaan harkat dan martabat. Untuk itu, kebangsaan haruslah disertai dengan sila kedua yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Bertolak dari kesamaan derajat dan martabat kemanusiaan, maka setiap warga masyarakat harus bebas dari penjajahan dan feodalisme. Dengan demikian, kedaulatan harus berada di tangan rakyat bangsa sendiri, sehingga sila ketiga ialah mufakat atau demokrasi. Tujuan dari negara ialah mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Maka jadilah kesejahteraan sosial sebagai dasar keempat. Semua dasar negara tersebut, baik sebagai landasan maupun sebagai tujuan negara, adalah diabdikan oleh bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing agama. Dengan kata lain, semuanya bermuara pada kepasrahan kepada Tuhan YME dengan mengharapkan ridah-Nya terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila kelima, yang menjadi sumber sekaligus tujuan akhir dari segalanya.

Merespon pandangan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu, sebuah panitia kecil dibentuk untuk merumuskan sistematika Pancasila tersebut, terdiri dari 8 orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasjim. Tetapi kemudian, Bung Karno membentuk Panitia sembilan yang komposisinya adalah: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H. Wahid Hasjim, Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, dan Abi Koesno Tjokrosoejoso. Jika dicermati dua komposisi kepanitian yang agak berbeda tersebut, maka tak salah jika dikatakan bahwa Bung Karno sebenarnya menginginkan keseimbangan antara wakil kaum Nasionalisme murni dan Islam Nasionalis. Komposisi Panitia Delapan, hanya mendudukkan dua orang wakil Islam, yakni Ki Bagoe Hadikusumo dan K.H.Wahid Hasyim, sementara pada Panitia Sembilan, wakili golongan Islam ada empat, yakni: K.H.Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H.Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosoejoso, sama jumlahnya dengan wakil nasionalis. Apresiasi Bung Karno terhadap wakil golongan Islam ini menjawab secara tegas tuduhan orang yang mengatakan bahwa Bung Karno hanya memandang Islam sebelah mata.

Upaya Bung Karno menyeimbangkan wakil Nasionalis dan Islamis tersebut adalah manifestasi dari tekadnya untuk membela Islam dalam musyawarah dan mufakat. Bung Karno dalam pidatonya tgl 1 Juni 1945, telah menegaskan: “– tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.”

Di bawah pimpinan Bung Karno, Panitia Sembilan bertugas merumuskan sistematika Pancasila yang hasilnya berbeda dengan susunan awal dalam pidato Bung Karno. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam pidato Bung Karno sebagai sila kelima, dijadikan sila pertama. Sila kedua yang dalam pidato Bung Karno disebut internasionalisme atau perikemanusiaan dirumuskan menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila pertama dalam pidato Bung Karno disebut Kebangsaan Indonesia dirumuskan menjadi Persatuan Indonesia dan ditempatkan pada sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan, menggantikan apa yang dalam rumusan Bung Kanro disebut mufakat atau demokrasi. Sila kelima adalah keadilan sosial, sebagai rumusan dari prinsip kesejahteraan sosial menurut Bung Karno.

Sementara itu, desakan untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara sangat besar, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, usulan tersebut diakomodir oleh Panitia Sembilan dengan menambahkan tujuh kata pada sila pertama, sehingga berbunyi: “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Rencananya, rumusan tersebut akan dijadikan sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, Piagam Jakarta kemudian mendapat tantangan keras dari golongan nasionalis yang yang tidak bergabung dalam Panitia Sembilan yang tetap menghendaki negara Indonesia berdasar pada prinsip kebangsaan. Menurut mereka, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yakni: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh segenap warga bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bung Karno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang untuk membicarakan kembali soal Piagam Jakarta, terutama setelah adanya penolakan dari komunitas non Muslim dari wilayah Timur Indonesia. Adalah Bung Hatta yang menunjukan keprihatinannya atas dampak negatif jika kata syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Beliau akhirnya berhasil membujuk pendukung Piagam Jakarta, agar kalimat yang berkonotasi syariat Islam, baik dalam Pancasila maupun dalam batang tubuh UUD 1945, dicoret demi persatuan bangsa dan tegaknya negara proklamasi sebagai negara kebangsaan.

Atas kebesaran jiwa dan kenegarawanan para pemuka Islam ketika itu, maka sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dihapusnya kata-kata ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila dan dari batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 kembali seperti rumusan panitia sembilan sebelum Piagam Jakarta, yang adalah sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijak-sanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Keadilan Sosial bagi Selurh Rakyat Indonesia

Bung Karno Perumus Pancasila

Walaupun secara historis Pancasila adalah rumusan yang berasal dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau tidak pernah mau mengaku sebagai pencipta Pancasila. Beliau hanya mengaku sebagai penggali dan perumus. Namun, disayangkan ialah adanya kemudian upaya pihak tertentu di era Orde Baru untuk mengaburkan jasa Bung Karno sebagai perumus Pancasila. Mereka melakukan de-Soekarnoisasi menyangkut lahirnya Pancasila. Mereka tidak mengakui Pancasila 1 Juni, dan hanya mau mengakui Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Bagi mereka, hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945, melainkan 18 Agustus 1945. Mereka pun mencoba mengajukan dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan Pancasila 1 Juni 1945, bukanlah monopoli Soekarno, karena katanya ada pembicara lain yang menyampaikan hal yang sama atau mirip dengannya, yakni pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

Jika bangsa kita mau jujur tanggal 18 Agustus bukanlah hari lahir Pancasila melainkan hari disahkannya menjadi dasar Negara. Ibaratnya seorang bayi yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian di persaksikan secara resmi kepada keluarga dan tetangga sebagai anak yang sah pada hari “aqiqahnya” tanggal 18 Agustus 1945. Postur sang “bayi” pada hari aqiqah tidak lagi persis sama ketika saat-saat ia dilahirkan semula. Demikian halnya Pancasila, ketika disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tentulah redaksi dan sistematika-nya tidak sama persis dengan rumusan awal dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu.

Adalah sangat masyhur bagi sejarawan bahwa seusai Bung Karno menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI, maka Pimpinan sidang, Dr. Radjiman langsung memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan), dengan tugas utama menyusun rumusan tentang Dasar Negara, dengan menjadikan pidato Bung Karno sebagai acuan utama. Mengapa harus dengan pidato Bung Karno, bukan yang lainnya?, karena rumusan mengenai lima dasar negara di dalam pidato Bung Karno sangat konkret, begitupun uraian tentang masing-masing lima dasar itu sangat jelas, sehingga Panitia Kecil tinggal menyerasikan redaksi dan sistematikanya, sesuai kesepakatan para anggota. Berbeda dengan penyampaian pembicara lainnya, yang kadang hanya mengemukakan secara pointer, atau penjelasan yang berbelit-belit, sehingga substansi dasar negara yang diinginkan tidak dapat dikonkretkan.

Mengenai dokumen pidato yang cukup panjang, yang diklaim berasal dari Mr. Muhammad Yamin, sangatlah diragukan, karena tidak terekam dalam Risalah Sidang BPUPKI yang otentik berasal dari Pringgodigdo Archief di Algemeen Rijksarchief Den Haag, yang sekarang tersimpan di Arsip Nasional Jakarta.. Dalam risalah BPUPKI yang otentik, ditandai dengan kertas resmi BPUPKI yang bertuliskan “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai”, bukan “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (kendatipun Dokuritu dibaca Dokuritsu … … ), tidak ditemukan pidato M.Yamin, kecuali kerangka singkat saja. Andaikata dokmen pidato Muhammad Yamin itu pun asli (otentik), maka tidak pula akan menjadi bahan utama bagi Panitia Kecil dalam permusan Pancasila, karena pembahasannya tidak se konkret dengan isi pidato Bung Karno.

Jadi, baik berdasarkan dokumen-dokumen sejarah yang otentik, maupun dilihat dari proses perumusan menjelang hari kemerdekaan dan sehari sesudah kemerdekaan, Pancasila untuk pertama kali disusun oleh Bung Karno sebagaimana disampaikan dalam pidatonya yang terkenal itu, pada tanggal 1 Juni 1945, dan beliau pula yang memberinya nama “Pancasila”. Maka sejak dari proses lahirnya, kemudian dicantumkannya dalam Pembukaan UUD 1945 sampai kemudian keluarnya dekrit 5 Juli 1959, eksistensi Pancasila tak dapat dipisahkan dari pribadi, pemikiran dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Bung Karno. Atau tegasnya, Bung Karno lah penggali, perumus dan pengawal (penyelamat) Pancasila itu. Hal ini pun sejalan dengan wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra yang seperti disaksikan oleh Bung Hatta bahwa Pancasila dirumuskan dari pidato Bung Karno di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Pancasila.

Tapi sungguh hal yang sangat menarik bahwa di tengah gencar-gencarnya upaya de-Soekarnoisasi Pancasila di zaman Orde Baru, akhirnya pemerintah Orde Baru sendiri bersama Dewan Nasional Angkatan 45 pada tanggal 10 Januari 1975 membentuk Panitia Lima yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Soenario, dan Abdul Gafar Pringgodigdo, untuk meneliti asal usul sebenarnya Pancasila. Sangat mengharukan dan menakjubkan, laporan Panitia Lima tersebut tentang asal usul Pancasila yang disampaikan kepada Presiden Soeharto melalui delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Soerono pada tanggal 23 Juni 1975, temenegaskan bahwa asal-usul Pancasila berawal dari Pidato Bung Karno di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Subhanallah, kebenaran tak dapat disembunyikan. Merdeka… !!! Wallahu A’lam bi al-Shawab.

Jan 4 2016

MAMUJU, AWAL PENGABDIAN 40 TAHUN SILAM

Memasuki tahun 2016 ini, teringat satu bagian dari perjalan hidup ketika mengabdi di Mamuju empat puluh tahun silam (1976–1980). Waktu itu Mamuju masih merupakan kabupaten terpencil di Sulawesi Selatan. Terbayang kembali betapa sulitnya menjalankan tugas di daerah itu, sebab dapat dibilang Mamuju waktu itu masih benar-benar merupakan daerah pembuangan bagi pendatang, khususnya PNS. Belum ada jalan darat tembus ke daerah itu, kecuali jalan setapak. Jalan darat dari Makassar hanya mulus sampai Pinrang, seterusnya ke Polewali dan Majene masih jalan kerikil. Dari Majene ke Mamuju kita harus naik perahu, atau kapal kayu milik perusahaan yang mulai beroperasi di Mamuju. Di atas perahu kita harus berada di laut selama dua hari satu malam. Beruntung jika tidak ada angin dan ombak, tapi jika cuaca tidak bersahabat, ombaknya ganas disertai angin kencang, perahu harus menepi ke pantai, tidak berani berlayar. Sesekali dengan kapal motor milik perusahaan atau Pemda, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam. Atau dengan kapal perintis PELNI “Menkara” yang transit di Mamuju sekali sebulan. Dengan keadaan seperti itu, Mamuju benar-benar merupakan kota “penjara” bagi para pendatang, saking susahnya pulang kampung atau bepergian ke Makassar ketika itu.

Ke daerah itulah saya mengabdi pada tahun 1976 dengan jabatan guru agama, setelah meraih Sarjana Muda dengan gelar BA. Waktu itu jenjang Perguruan Tinggi masih menerapkan dua tahap kesarjanaan, Sarjana Muda diselesaikan dalam tiga tahun, kemudian tambah dua tahun lagi untuk meraih Sarjana Lengkap dengan gelar Drs. Aku berangkat dari kampung halaman di Barru menuju Majene, mulanya berharap langsung ada perahu menuju Mamuju. Setiba di Majene, masih harus menuju pedalaman Kecamatan Somba, sekitar 30 km, tepatnya Desa Puttadda, tempat paman saya Abdullah berhijrah sejak tahun 1968. Tidak jauh dari itu terdapat pelabuhan rakyat, di dusun Palipi tempat perahu-perahu kecil yang biasanya siap bertolak ke Mamuju. Tapi ternyata Palipi juga lengang, terpaksa kembali ke Puttadda bermaksud menyewa perahu nelayan setempat.

Dari sana lah perahu sande kecil tanpa atap bertolak ke Mamuju, sekitar jam 21.00 malam. Di atas perahu kami berlima, saya bersama kakak ipar, Haji Rakib, dan paman Abdullahi, serta dua awak perahu. Setelah melewati malam itu dan sehari penuh esoknya, pelayaran cukup lancar, kami pun sampai ke perairan Mamuju sekitar jam 20.00 malam. Dari jauh tampak Mamuju indah, dihiasi lampu merkuri sepanjang pantai. Sempat juga terdengar sayup-sayup suara qari’ah melantunkan Al-Qur’an; itulah suara warga Mamuju yang pertama kami dengar. Setelah menepi ke pantai sekitar jam 23.00, kami pun belum berani turun, perahu hanya ditambatkan dan kami semua memilih isterahat di perahu menanti matahari terbit di esok hari.

Di pagi hari, seusai mandi dengan sisa-sisa air seadanya di perahu, kami bergegas turun menuju pantai. Tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh seorang tentara berdiri tegap siaga dihadapan kami, mencegat dan menanyakan apa tujuan ke Mamuju? Setelah kami jelaskan soal penugasan dan memperlihatkan SK sebagai guru agama, alias PNS baru yang ditugaskan di kota ini, barulah ia mengizinkan lewat. Ternyata, tentara tadi adalah petugas yang mengawasi setiap orang yang masuk Mamuju, dan mungkin sejak malam harinya sudah mencurigai dan mematai-matai kami. Dia adalah prajurit setia pendukung GOLKAR Rezim Soeharto yang siap siaga menghadang dan memulangkan orang yang dicurigai pendukung partai lain. Maklum waktu itu sedang persiapan menghadapi Pemilu 1977.

Ketika itu, kondisi Mamuju baru setara dengan kota Kecamatan di Kabupateen lainnya. Mobil dinas bahkan sepeda motor yang berkeliaran masih dihitung jari. Lampu listrik masih menggunakan diesel kecil, yang menyala dari jam 17.00 sampai jam 22.00 malam, sesudah itu kota Mamuju jadi gelap gulita, lampu-lampu merkuri di pantai kembali menjadi tiang-tiang yang membisu. Warga kota pun hampir semuanya sudah harus tidur. Bagi mereka yang masih ada kerjaan, terpaksa menggunakan lampo teplok. Hal itulah yang saya lakukan dan jalani tiap malam, karena di malam nan tenang itu, saya sempatkan diri untuk menulis skripsi dengan berjudul “Koreksi Total terhdap Ahmadiyah”.

Bukan hanya listrik, air bersih pun sangat terbatas. Air PAM baru mulai digarap, dan masyarakat pada umumnya masih menggunakan air sumur yang warnanya kuning. Untuk mencuci pakaian, warga kota mengumpul pakaian bekasnya hingga seminggu, dan nanti pada hari Minggu mereka jalan ramai-ramai ber “piknik” ke kali Mamuju, sekitar tiga kilo meter dari kota, sambil cuci pakaian. Walau masih perjaka, saya tidak merasakan betapa romantisnya piknik di Kali Mamuju waktu itu. Karena sebagai sosok di antara sedikit orang bergelar BA, dan berprofesi sebagai guru agama atau ustadz yang sering menjadi khatib di Masjid Raya Mamuju, tentu saja saya menikmati piknik di hati Minggu itu sebatas mencuci pakaian semata.

Masuk kota Mamuju di era 1970-an memang rasanya mejadi terasing, hubungan dengan dunia luar hampir putus total. Tak ada media informasi kecuali siaran radio. Surat kabar belum sampai tiap hari. Koran dan majalah via pos sebulan sekali, diantar oleh kapal Menkara. Apalagi yang namanya siaran televisi, itu baru sebatas impian. Satu-satunya hiburan ialah bioskop kecil di sebuah gedung darurat tua, mungkin bekas gudang kopra atau rotan, yang biasanya memutar film-film usang yang sudah tak laku lagi di Makassar dan Pare-Pare. Di saat lagi biskopnya kehabisan stok film, banyak orang menghibur diri dengan memutar kaset-kaset drama yang banyak dijual di satu-satunya toko ketika itu, tokoh “XIN” milik seorang Tionghoa.

Tapi, saya agaknya beruntung, karena orang yang bergelar BA di Mamuju masih dhitung jari, apalagi yang namanya Drs. Di Departeen Agama baru saya sendiri berpredikat tertinggi (BA). Karena itulah, baru sehari tiba di Mamuju, langsung diangkat jadi Dewan Yuri Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten yang sedang berlangsung di kota itu. Ternyata suara qari`ah yang kemarin terdengar dari kejauhan semasih di laut, sebelum masuk kota Mamuju, adalah bagian dari kegiatan MTQ ini.

Pada hari pertama bertugas, saya diantar oleh Abdullah Thalib, Kadis Pendais Mamuju, ke madrasah tempatku mengajar, yakni Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta, milik Yayasan Kebangkitan Pendidikan Islam Mamuju. Sebagai orang baru, tentu masih bersikap kaku, apalagi semua mata dari guru-guru yang hadir waktu itu tertuju menatap tajam, yang membuatku duduk tersipu. Saya paham, mungkin saja mereka mengagumiku, sebagai seorang yang masih lebih muda dari mereka, datang dari kota Makassar. Apalagi Pak Abdullah Thalib memperkenalkan saya sebagai kandidat sarjana IAIN, di hadapan mereka yang rata-rata baru tamatan PAG 6 Tahun.

Beberapa bulan kemudian saya pun didaulat menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta itu. Kabarnya kini sudah menjadi madrasah negeri semua. Di antara pengajar, selain Abdullah Thalib, yang saya masih ingat namanya aktif membina dan mengajar di madrasah waktu itu, adalah Aziz Anwar (alm), Hasbi Anwar (alm), Ust. Mustafa (alm), Hasnah Mustafa, Syahrir Arif, Andi Ratna (alm), Arifin HP Dara, Yanas DM, Marjani (Nurjani?), Darham Ali, Habil Amlir, Abd. Razak, Hadawiyah Thahir, dan masih ada beberapa orang yang saya lupa namanya, walau masih ingat wajahnya.

Lambat laum juga terungkap bahwa saya punya kerabat di kota Mamuju dan di Kecamatan Budong-budong. Di Budong-budong, saya pernah diundang baca khutbah Idil Adhha. Berangkat dari kota Mamuju ke Budong-budong, dengan perahu kecil sekitar 10 jam diayung ombak. Separuh dari pejralanan itu harus dinikmati denga berbasah kuyup kehujanan. Rupanya juga nenek saya seorang nakhoda, saudagar dan ustadz, pernah kawin dengan keluarga bangsawan Mamuju, yang keturunannya menjadi pejabat-pejabat di berbagai instansi setempat. Menurut penuturan, nenek saya itu kawin dengan rumpun keluarga besar Pue Pepa, salah satu dari tujuh alur keluarga bangsawan (Pue / raja-raja) yang pernah berkuasa di Mamuju. Saya pernah diantar berziarah ke makamnya, bahkan diantar menyaksikan bangkai perahu besarnya yang sudah tertanam dalam pasir tepi muara sungai Budong-budong.

Saya pun kemudian sangat dihormati. Saya diminta oleh atasan saya, Abdullah Thalib, Kasi Pendais Mamuju itu untuk tinggal di rumahnya, dan disiapkan kamar khusus, dilengkapi dengan ranjang berukuran besar. Di rumah itu pun tinggal tiga orang siswa MTS / MA yang saya pimpin dan seorang lagi siswa SMA. Mereka semua tidur melantai dalam kamar saya, dan semua sudah seperti sahabat adanya.

Siswa saya rata-rata berbadan sehat kekar, dan cerdas, namun amat sedikit dari mereka yang lanjut ke Perguruan Tinggi, karena sulitnya ekonomi keluarga, lagi pula kota Makassar masih terlalu jauh bagi pandangan mereka ketika itu. Diantara yang berani lanjut ke IAIN, saya ingat namanya Jamil dan Rusydan; Jamil berhasil sarjana dan jadi dosen IAIN Alauddin, sekarang sudah Master, pernah jadi Ketua KPU Sulawesi Barat, dan sudah lama jadi pejabat di Pemprov Sulawesi Barat. Dua mantan Ka Kanwil Kementerian Agama Sul-Bar, Sahabuddin dan Mukhlis Latif pun adalah mahasiswa saya di IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar, tapi bukan dari Madarasah di Mamuju itu.

Persis dua tahun bertugas di Mamuju, skripsi saya pun selesai. Pada Tahun 1978 itu saya meraih sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar. Problem yang menghadang ialah ijazah sarjana tidak dapat digunakan untuk naikan pangkat III/a, terhalang oleh ketentuan tidak boleh melampaui pangkat atasan; Kasi Pendais yang masih berpangkat II/d, bahkan Kepala Kantor Departemen Agama masih juga berpangat II/d. Meskipun demikian masih senang mengabdi di Mamuju menikmati penghargaan masyarakat pada diriku. Adalah kebanggaan tersendiri, jika diminta oleh Ketua DPRD, Umar Dar yang tokoh Mamuju itu, atau oleh Sekwilda, Hamat Yusuf asal Maros, untuk menyertai mereka pada acara di kota, atau berkunjung ke kecamatan dan desa. Di sana pun kita dihargai masyarakat bak raja dan pangeran, meskipun sebenarnya tujuan berkunjung adalah untuk melayani mereka. Semua itu menambah spirit pengabdian, apalagi sedikit imbuhan, kerabat yang juga tokoh masyarakat itu sering menggoda ingin memasangkan saya dengan kerabat di Mamuju, mengulangi kisah sang nenek bergabung kembali dengan rumpun keluarga Pue Pepa. Hampir-hampir saja Makassar dan kampung halaman menjadi terlupakan.

Tapi keluarga di Makassar dan Barru tak henti-hentinya mendesaak saya untuk pindah. Mereka punya caranya sendiri, dengan rencana cerdas menikahkan saya dengan kerabat juga. Lagi-lagi keluarga isteri kemudian keberatan kalau saya masih tetap di Mamuju. Akhirnya perpindahan tak terelakkan lagi, namun awalnya bukan ke Barru, melainkan ke Soppeng 1980, nanti pada tahun 1982 baru beralih ke Barru. Di Soppeng dan Barru saya mengedit kembali skripsi saya untuk diterbitkan oleh Panji Masyarakat, majalah Islam nasional pimpinan Buya Hamka, dengan judul Koreksi Total terhadap Ahmadiyah. Hampir setahun lamanya, judul buku saya itu menghiasi sampul belakang majalah Panji Masyarakat.

Bermodalkan buku itulah, saya ikut testing masuk Program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta pada tahun 1986, walaupun tidak berstatus dosen. Saya menjadi orang pertama peserta Program S2 dan S3 itu yang tidak berstatus dosen. Ikut Pasca Sarjana merupakan babak baru episode berikutnya dalam riwayat hidup saya sebagai akademisi sebelum akhirnya aktif sebagai politisi. Sebelum lanjut ke Pasca Sarjana, saya sempat ditugaskan di Majene (1984-1987). Di Majene inilah naluri intelektual seakan mendorong semangat untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya di Jakarta.

Dec 28 2015

AL-QUR`AN DAN TAHUN BARU MASIHI

Oleh: Prof.Dr. Hamka Haq, MA

Coba perhatikan, sungguh menakjubkan, menurut hitungan ahli tafsir, kata “yaum” (يوم – hari) dalam Al-Qur`an tersebut sebanyak 365 kali. Itu adalah isyarat bahwa Al-Qur`an merekomendasikan penggunaan kalender Syamsiyah (mata hari), untuk kehidupan muamalah duniawi sehari-hari. Kalender tersebut sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno, denga jumlah 12 bulan (Januari -Desember) dan sebanyak 356 hari, yang kemudian dikonversi jadi Tahun Masihi oleh kaum Kristen. Sedang utk urusan ibadah ritual kita gunakan kalender Qamariyah dengan jumlah 12 bulan (Muharram – Dzulhijjah) sebanyak 354 hari. Dinamai Qamariyah karena berdasar pada perhitungan peredaran qamar (bulan), yang sudh digunakan ribuan tahun di Jazirah Arab, India dan China sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW kemudian dikonversi jadi Tahun Hijriyah pd zaman Khalifah Umar RA.

Jadi kedua kalender itu Syamsiyah dan Qamariyah semua ciptaan Allah swt, Sebagaimana Al-Qur`an menyebutkan dalam Surah Al-an’am ayat 96:

(فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)

“Dia menyinsingkan pagi dan menjadikan malam utk istrahat, dan menjadikan matahari dan bulan utk perhitungan. Itulah taqdir Allah yg Mahamulia dan Maha mengetahui.”

Jadi ternyata memag sudah sangat pas untuk kehidupan duniawi sehari-hari kita gunakan kalender Syamsiah (sekarang bernama kalender Masihi), bukan Qamariyah. Sebab, kalender Syamsiyah tidak rumit, tidak perlu hisab – ru’yah. Bagi sebahagian masyarakat, misalnya PNS dan TNI POLRI, gajian tiap bulan tidak perlu menunggu hisab atau ru’yah dulu baru gaian. Penanggalan Syamsiyah tdk pernah diperselisihkan dan sudah dapat ditentukan hitungannya bahkan sampai ratusan tahun kemudian, berbeda dengan kalender Qamariyah (Hijriyah) yang setiap tahun harus direvisi berdasarkan perbedaan hisab ru`yah. Itulah hikmahnya mengapa Al Quran mengisyaratkan penggunaan kalender Syamsiyah yg jumlah harinya 365 hari. Subhanallah!

Sebagai tambahan penjelasan, tahun syamsiyah, dikenal sebagai Tahun Romawi. Setelah sekian kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, sistem penanggalan tersebut kemudian dikenal sebagai Kalender Julian (Julian Calender), yakni sejak Julius Caesar mengukuhkannya sebagai kalender resmi kekaisaran Romawi pada tahun 45 SM, dengan menetapkan bulan Januari sebagai awal tahun baru. Kalender Julian ini berlaku pula sekian lama secara umum di Eropa dan Afrika Utara sejak zaman Imperium Romawi hingga abad XVI M. Nanti pada abad XVI, tepatnya tahun 1582 kalender Julian dimodifikasi lagi untuk ditetapkan sebagai kalender resmi di kalangan Kristen yang dikukuhkan oleh Paus Gregory XIII.

Mengenai tanggal 1 Januari sebagai awal tahun, bangsa Romawi telah menetapkannya sejak tahun 153 SM (Sebelum Masehi), yang diikuti kemudian oleh Julius Caesar. Ketika Paus Gregory XIII mengadopsi kalender Julian menjadi kalender Kristen, maka ia pun tetap menjadikan 1 Januari sebagai awal tahun baru. Sebahagian kaum Kristen sebenarnya keberatan menjadikan tanggal 1 Janurai sebagai awal tahun, dan ingin menggantinya dengan tanggal 25 Desember, sebahagian lagi dengan tanggal 25 Maret. Bahkan pada mulanya tradisi Gereja Bizantine dan sejumlah aliran ortodoks memakai kalender peribadatan liturgi (liturgical Year) yang menetapkan tanggal 1 September sebagai awal tahun baru.

Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa kelender yang digunakan oleh kaum Kristen sekarang adalah kalender Romawi, bukan kalender yang murni lahir dari nubuwatan Kristiani, melainkan lahir dari peradaban Romawi. Karena itu, komunitas manusia di negeri mana pun dapat menerapkan kalender tersebut tanpa menghubungkannya dengan agama Kristen. Umat Islam juga telah menggunakannya, tanpa harus dihantui benturan keyakinan antara Islam dan Kristen. Syariah Islam memberi peluang (menghalalkan) untuk menerapkannya dalam kepentingan kehidupan Muslim global. Karena itu, jika umat Islam merayakan 1 Januari sebagai tahun baru, dilihat dari sudut pandang syariah, adalah halal (sah-sah) saja. Hal ini berarti kita turut bersama masyarakat internasional memakai kalender Romawi yang telah disepakati dunia sebagai sistem penanggalan dunia moderen. Wa `Llahu a`lam bi al-shawab.

Dec 26 2015

KEBENARAN ITU, PADA AKHIRNYA DITERIMA

Suatu kebenaran kadang ditolak mentah-mentah pada awalnya. Ajaran Islam pun pada mulanya ditolak, namun akhirnya diterima secara luas di negeri Arab kemudian merambah ke seluruh penjuru dunia. Apalagi yang namanya pendapat manusia, walau mengandung kebenaran, pastilah awalnya ditolak dan ditentang.

Pada tahun 40-an misalnya, menjelang kemerdekaan terjadi polemik secara luas soal hukum transfusi darah. Segenap ulama ketika itu, baik dari NU maupun dari Muhammadiyah ramai-ramai mengharamkan transfusi darah. Mereka berdasar pada metode qiyas bahwa transfusi darah itu prosesnya sama dengan minum darah, yakni sama-sama memasukkan dara orang lain ke dalam tubuh seseorang. Pendapat lain adalah dari Ir. Soekarno yang justru menghalalkan transfusi darah. Bung Karno melihat dari sisi lain, bukan dari proses masuknya darah ke dalam tubuh, melainkan dari manfaatnya. Karena tranfusi darah dapat menyelamatkan jiwa orang sakit, maka Bung Karno melihat manfaatnya sama dengan pengobatan. Kalau pengobatan itu halal karena dapat menyembuhkan orang sakit maka transfusi darah pun pasti halal karena dapat menyembuhkan oang sakit. Menyelamatkan orang sakit pastilah dianjurkan Islam. Sekitar lima puluh tahun kemudian, barulah ulama ramai-ramai mengikuti pendapat Bung Karno, mereka juga sudah menghalalkan transfusi darah.

Seperti itu pula halnya, apa yang saya gagas dan laksanakan sejak tahun 1999 kini berangsur angsur disetujui oleh orang banyak. Bersama Bapak Jusuf Kalla (JK) kami membentuk Forum Antar Umat Beragama (FAUB), yang kemudian melaksanakan Natal Oikumene gabung dengan Halal bi halal usai Idil Fitri, pada satu acara bersama, tiga tahun berturut-turut (1999, 2000, 2001), guna mengajarkan umat Islam bahwa ucapan Selamat Natal tidaklah haram. Kini satu persatu tokoh dan ulama baru berani menyuarakan halalnya ucapan natal. Tapi belum berani melakukan natal bersama gabung dengan maulid dlm satu acara.

Kemudian pada saat saya menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar (2001 sd. 2003) saya berani menerima mahasiswa Non Muslim (Kristen dan Hindu) belajzr di Fakultas kami itu. Semua ulama dan cendekiawan Muslim termasuk pimpinan IAIN sendiri menentang keras, tapi saya bertahan dan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teologia di Makassar. Belasan dari mahasiswa non Muslim itu berhasil sarjana dari IAIN, sejak tahun 2004. Semua pimpinan IAIN mencibir, atau istilah sekarang membully, atas langkah saya dianggapnya “jahiliyah” itu. Namun ketika mereka ramai-ramai mengalih status IAIN jadi UIN mereka pun terpaksa harus menerima non Muslim jadi mahasiswa di Fakultas Umum.

Masih ada langkah saya yang dianggap “jahiliyah”, yakni ketika ormas Islam yang saya pimpin Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) di daerah mayoritas Non Muslim, saya minta non Muslim kalangan eksekutif menjadi Pelindung atau Penasehat BAMUSI. Begitupun misalnya ketika saya membolehkan doa bersama umat berbeda agama dalam satu acara, jelas banyak yang menilainya jahiliyah. Saya tentu melakukan semua itu karena ada alasan syariah dan alasan kemaslahatan yang saya temukan, mungkin sebelum yang lain menemukannya.

Prof. Hamka Haq bersama Uskup Agung Makassar, John Liku Ada.

Dec 23 2015

PEMIMPIN PEREMPUAN

Banyak orang mengagung2kan Sang Ibu. Banyak orang yang mengagumi Sang Ibu. Tapi mungkin semuanya hanya semu, bermaksud utk menghibur hati para kaum Ibu, terlena tanpa merasa terjebak dalam ekploitasi kaum Bapak. Berabad2 kaum Bapak merasa berhak mengatur segala aspek kehidupan di atas kaum perempuan. Sampai mengharamkan kaum Ibu jadi pemimpin. Dengan nada yang menyakitkan hati kaum Ibu, ulama dan ustadz bahkan menyerukan bhw peremouan hanya berhak melahirkan pemimpin tapi todak boleh jadi Pemimpin. Mereka lebih tepat dikatakan Ulama Patrilinealis ketimbang Islam Qurani. Bukankah AlQuran mengisahkan Ratu Balqis yang beriman bersama Nabi Sulaiman? Menurut AlQuran, Allah memuji Ratu Balqis, pemimpin yg kuat dan suka bermusyawarah. Pujian Allah kpd Ratu Balqis menunjukkan Pemimpin Perempuan Halal. Sebab, musstahil Allah memuji sesuatu yang diharamkan. SELAMAT HARI IBU. ENGKAU SANG IBU TERHORMAT DI SAMPING KAUM BAPAK

Berikut kami kutipkan dari buku Islam Rahmah untuk Bangsa, karya Prof. Dr. Hamka Haq, MA

HAK PEREMPUAN JADI PEMIMPIN

Berbicara soal kepemimpinan perempuan, patut kita renungkan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an, seorang pemimpin perempuan yang diakui kekuatan dan kearifannya memimpin. Bahwa Ratu Balqis memang bukanlah seorang Nabi, tetapi kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai sosok pemimpin yang kuat dan bijak, suka bermsyawarah dan berhasil memakmurkan negerinya. Walaupun Al-Qur’an, menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang mulanya fujur dan kafir, tetapi pada akhirnya Ratu Balqis yang diakui keberhasilannya memimpin itu menjadi Ratu yang beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman. Sebelum beriman saja, Ratu Balqis mampu memimpin dan memakmurkan negerinya, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman. Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur’an, S. al-Naml, [27]: 22-44.

Jadi sangat ironis, jika ada pandangan yang mengharamkan perempuan jadi pemimpin, padahal Al-Qur’an sendiri menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang kuat dan memakmurkan rakyatnya. Mustahil Allah SWT mewahyukan kisah itu, sebagai yang patut diteladani bagi umat-umat di kemudian, seandainya Dia mengharamkan perempuan memimpin. Hal ini mnjadienjelas bahwa wanita itu halal jadi pemimpin.

Berdasarkan hal di atas, maka ayat yang diadikan dasar sebahagian ulama untuk mengharamkan wanita memimpin perlu ditafsir ulang, sekaligus juga untuk menyesuaikannya dengan kondisi sosial kekinian yang berkembang di zaman moderen. Kita simak lebih dahulu ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]: 34).

Ayat ini sebenarnya tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki. Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu. Ayat tersebut justru hanya menegaskan dua alasan utama, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, yakni: pertama, bahwa keunggulan sumber daya (SDM) ketika itu pada umumnya masih milik kaum laki-laki. Kedua, ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih berada pada kaum laki-laki, sehingga laki-laki menjadi sumber ketergantungan nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman, hingga saat ini, ternyata dua alasan penting di atas juga sudah ada pada kaum perempuan. Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai sejumlah perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya. Karena itu, jangan heran jika di negeri tertentu, tak dapat lagi dibendung tampilnya kaum perempuan menjadi pemimpin. Hal itu terjadi, bukan hanya karena kebetulan, tetapi memang sudah saatnya, karena ketika masyarakat membutuhkan pemimpin yang cerdas atau yang dapat diterima oleh masyarakat luas, ternyata tidak sedikit berasal dari kalangan perempuan.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki. Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan. Hal ini antara lain karena tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, sehingga pada pundaknyalah keluarga dan orang sekitarnya menggantungkan hidup. Lebih dari itu telah banyak dijumpai perempuan konglomerat yang menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, mereka tidak keberatan jika dipimpin dan dibiayai oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas semakin memperkuat alasan untuk memberi peluang bagi kaum perempuan menjadi pemimpin. Al-Qur’an menyebut kaum laki-laki, karena ketika turunnya Al-Qur’an, potensi-potensi kepemimpinan menurut Q.S.al-Nisa [4]: 34 di atas, masih domain kaum laki-laki. Tetapi kini zaman telah berubah, potensi keunggulan itu pun juga sudah beralih kepada kaum perempuan, maka tak ada alasan lagi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin.

Sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan. Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu. Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram, karena Mahasuci Allah SWT yang senantiasa melindungi Nabi-Nya dari akhlak yang buruk dan haram. Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah menjadi pemimpin karena dua hal yakni: (dzat syarfin wa malin) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi. Dengan begitu, Khadijah RA menjadi pemimpin karena memenuhi dua syarat utama seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34. Pada akhirnya Khadijah RA, yang dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Tuan atau Pemimpin Perempuan) itu menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan. Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi pegangan utama kaum Sunni. Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni dari Aisyah RA harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang terang-terangan berbuat haram. Satu-satunya jalan untuk tetap mengakui kesahihan dan keutuhan sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA ialah mengakui kepemimpinan beliau sebagai langkah yang dibenarkan syariat Islam.

Berdasarkan sunnah faktual yang tak terbantahkan di atas, yang membuktikan bahwa isteri-isteri Nabi pun, Khadijah dan Aisyah, ternyata pernah menjadi pemimpin, maka ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak perempuan jadi pemimpin. Tafsir yang paling kuat adalah sunnah dan sejarah, sehingga tafsir apapun yang menolak fakta historis kepemimpinan perempuan adalah sangat lemah dan tidak realistis. Jadi, makna ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 itu lebih pada soal syarat pemimpin, yakni keunggulan SDM dan dukungan ekonomi, dua hal yang telah dimiliki pula oleh kaum perempuan dewasa ini. Karena itu, siapapun yang memiliki dua syarat tersebut, laki-laki atau perempuan semuanya berhak jadi pemimpin menurut ajaran Islam.

Alasan lain yang sangat mencolok bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya perintah Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di lingkungan pemukimannya, sebagai berikut:

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة

Bahwa Nabi SAW bersabda: Marilah kita menziarahi perempuan yang syahidah ini (Ummu Waraqah), beliau mengizinkannya untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu.

Dalam kitab Subulu al-Salam bahkan tegas disebutkan:

والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk negerinya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.

Tegasnya, Nabi memerintahkan Ummu Waraqah, seorang perempuan menjadi Imam shalat walaupun terdapat laki-laki dewasa. Artinya, dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin (imam) dalam kondisi tertentu, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Tegasnya, imam perempuan tidaklah haram dan perintah Nabi SAW kepada Ummu Waraqah jelas bukan kesalahan, sebab Mahasuci Tuhan yang melindungi Nabi-Nya dari keterlibatan pada keharaman. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Dec 22 2015

HARGAILAH SANG GURU

Hargailah Sang Guru

(Dikutip dari buku Islam Rahmah untu Bangsa, karya Prof.Dr.Hamka Haq, MA, penerbita: Baitul Muslimin Indonesia)

Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa guru, tidak akan pernah ada peradaban di muka bumi. Tanpa guru, manusia hanya mengenal kebiadaban-kebiadaban. Sebab, guru-lah yang memberitahu generasi manusia dari zaman ke zaman tentang kemaslahatan yang perlu dilestarikan secara akumulatif dalam sejarah peradaban. Karena itu tidak salah sebuah adagium yang menyatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Guru menjadi pahlawan karena profesionalitas dan ketekunan dalam mengabdi untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsanya. Dia memilih profesi itu tidak sekadar sebagai sumber nafkah melainkan sebagai sebuah kehormatan tersendiri dalam pengabdian kepada masyarakat dan sekaligus juga ibadah kepada Tuhan. Di beberapa tempat, guru disapa dengan gelar “tuan”, sehingga secara lengkap disapa “tuan guru”. Mungkin ini terinspirasi dari sebuah riwayat yang berbunyi man `allamaka harf(an) fa huwa mawlaka (barang siapa yang mengajarkan satu huruf padamu, maka dia adalah tuanmu).

Namun dewasa ini, sudah sangat jarang orang berpikir betapa sulitnya menjadi guru yang profesional dan terhormat itu. Kebanyakan orang hanya melihat sosok guru yang kehidupannya amat sederhana dan pas-pasan. Padahal setiap harinya guru dituntut untuk berprestasi, meningkatkan ilmu dan wawasannya, yang untuk itu ia tentu terbebani dengan biaya buku, majalah, koran dan bahkan televisi; janganlah menyebut komputer dan internet. Karena itu, ia tidak henti-hentinya berusaha mengembangkan potensi pengetahuannya, minimal metode pengajaran dan materi yang disampaikan kepada anak didik. Dia juga harus selalu berupaya memiliki fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bagi pencapaian prestasi, dan tak lupa pentingnya kesehatan yang prima.

Guru yang baik bukan hanya sekadar pintar, tetapi ia juga harus sukses dalam mewariskan kepintaran kepada generasi bangsa. Dengan demikian ia menjadi pelopor pembaharuan kehidupan, lewat pendidikan yang digelutinya. Untuk itu, seorang guru yang profesional tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas ilmunya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menerasnformasikan kepada orang lain (anak didik). Pendeknya dia harus dapat membuktikan dirinya sebagai guru yang baik, didukung dengan penguasaan metodologi pengajaran (metode didaktik) yang memadai.

Sebagai pembaharu yang mengantar kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, lebih berbudaya, maka guru seharusnya merasa bangga akan tugasnya sebagai guru. Dia memilih pekerjaan yang membawa dirinya menjadi mulia dan terhormat dan membawa masyarakatnya menjadi cerdas dan beradab. Sang guru yang terhormat itu tidak akan pernah merasa rendah dengan posisinya sebagai guru. Hanya dengan begitu, guru termotivasi untuk mengembangkan diri (SDM) dan profesi yang dibanggakannya itu. Namun di sisi lain, secara jujur harus pula diakui bahwa nasib guru memang masih menyedihkan, terlebih lagi akibat semakin banyaknya gejala pelecehan terhadap profesinya. Hal ini disebabkan, karena kehidupan guru pada umumnya masih di bawah standar kesejahteraan, sehingga masyarakat yang cenderung materialis hanya memandang guru dengan sebelah mata.

Sikap negatif masyarakat seperti itu berbanding terbalik dengan setumpuk tuntutan mereka terhadap guru. Mereka semakin tidak senang bila guru mencari pekerjaan lain guna menutupi biaya hidupnya yang semakin sulit. Padahal, sesungguhnya siapakah yang salah sehingga profesi guru belum menjanjikan kesejahteraan dalam dunia yang serba materialis?. Godaan yang biasa melanda seorang guru ialah melirik sumber nafkah di luar profesinya, atau minimal mengais tambahan rezki lewat “komersialisasi” statusnya sebagai guru. Maka, yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini ialah bagaimana memberi jaminan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi para guru agar tetap menjadi guru profesional.

Ironis memang, guru sebagai pahlawan yang nasibnya sungguh menyedihkan. Guru kadang tidak lagi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, justru sering menjadi pahlawan tanpa imbalan jasa. Sungguh berbeda nasib yang dialami oleh seorang tentara yang jadi pahlawan, bertempur di medan perang, yang di hadapannya terbentang harapan kenaikan pangkat, anugerah bintang jasa yang semakin berjejer rapi di dadanya, dan selama dalam tugas operasi, tunjangannya pun semakin berlimpah. Bandingkan dengan seorang guru misalnya yang bertugas nun jauh di desa, entah di pedalaman hutan dengan sejumlah binatang buasnya atau di pulau-pulau terpencil di balik gulungan ombak yang ganas, nasib guru biasa-biasa saja; gaji dan kenaikan pangkatnya sering terlambat dibanding dengan rekan-rekannya yang ada di kota; maka lengkaplah nasibnya menjadi pahlawan tanpa imbalan jasa.

Ajaran Islam memberi pesan: “Berilah pekerja itu upah sebelum keringatnya kering”. , namun nasib guru belum tersentuh dengan pesan ini. Bukan hanya keringatnya yang kering, malah badannya pun kadang menjadi semakin kurus kering. Untung saja masyarakat di desa adalah manusia yang ramah dan pintar memberi penghargaan pada tuan guru, sehingga tuan guru pun masih betah menekuni profesinya, walaupun jauh dari kota.

Lain lagi, nasib guru-guru yang ada di perkotaan. Meskipun mereka relatif lebih mujur dengan kelancaran kenaikan pangkat, atau lebih mudah memperoleh fasilitas kesejahteraan, namun mereka pun kadang menghadapi siksaan psikologis yang luar biasa. Akibat arus materialistik yang semakin deras dalam kehidupan kota, orang tua murid (siswa) sangat menaruh harapan pada anaknya untuk berprestasi demi masa depan. Harapan seperti ini kadang mendorong orang tua untuk memaksa tuan guru, kalau tidak mengintimidasi dan menerornya, agar angka-angka rapor anaknya digelembungkan di luar batas logika. Ada pula yang menggodanya dengan imbalan yang menggiurkan. Di sinilah, tuan guru diuji apakah tetap pada idealisme sebagai guru yang profesional ataukah hanyut dengan segala godaan yang dialaminya?.

Keadaan di atas barulah secuil kisah tentang guru di sekolah pemerintah, yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Bagaimana nasib guru honorer yang sema-mata bermodalkan semangat pengabdian, nasib sebahagian besar mereka tentu lebih menyedihkan lagi. Tidak perlu diungkit di sini, sebab bangsa kita biasanya sudah merasa cukup dengan menyampaikan ucapan “terima kasih” kepada mereka. Terima kasih, tanpa disertai tanda terima kasih, begitulah nasib para guru honorer kita.