MASJID SEBAGAI PUSAT PANCARAN ISLAM RAHMAH

Prof/ Hamka Haq sebagai Khotib Idul Fitri 1436 H. di Masjid Al Markaz Makassar

Prof/ Hamka Haq sebagai Khotib Idul Fitri 1436 H. di Masjid Al Markaz Makassar

Disari dari Khutbah Idil Fitri 1436 di Masjid Al-Markaz al-Islami Makassar

Oleh Prof.Dr.Hamka Haq, MA

MASJID SEBAGAI PUSAT PAANCARAN ISLAM RAHMAH

Bahwa tujuan filosofis didirikannya masjid Al-Markaz Makassar tahun 1994 ialah keinginan para pendiri untuk mengamalkan Islam Rahmatan lil-alamin melalui masjid sebagai pusat ibadan dan muamalah.   Bahwa Islam datang ke Indonesia adalah untuk memperbaiki akhlak bangsa, tanpa meninggalkan budaya asli leluhur yang positif.  Itu sebabnya model masjid Al-Markaz tetap mengambil tradisi bangunan di Indonesia, tidak memakai kubah model Timur Tengah.  Dan ketika masjid mulai difungsikan 1996, disepakati masjid ini harus ramah lingkungan sosial, dalam arti ibadah berjalan tanpa ada gangguan terhadap mereka yang bukan Muslim.  Maka pengajian setiap menjelang sholat dibatasi paling lama tujuh menit dan harus dibaca oleh manusia, bukan memutar kaset.

Lebih penting lagi diingat bahwa di Masjid Al-Markaz inilah dasar-dasar perdamaian lintas agama, dirumuskan sampai melahirkan Forum Antar Umat Beragama (FAUB) sebagai respon terhadap pecahnya konflik SARA di Maluku dan Poso. Forum inilah yang merupakan embrio terbentuknya FKUB di seluruh Indonesia. Masih segar dalam ingatan, Bapak Jusuf Kalla berssama Ketua MUI Sul-Sel Guruutta H.Sanusi Baco, dan Prof Dr. Hamka Haq, selaku Sekretaris, mengundang para pemimpin agama lain untuk membentuk forum tersebut, seperti halnya ketika Rasululah SAW menerima sejumlah kaum Kristen Najran bertamu di Masjid Nabawi di Madinah (Tafsir Al-Qurtubiy Juz 4 hal. 4 dan 5).  Langkah tersebut adalah bertolak dari keinginan mengamalkan Islam sebagai kasih sayang bagi alam semesta, yang merupakan inti risalah Nabi kita Muhammad SAW seperti  ditegaskan dalam Al-Qur’an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿الأنبياء: ١٠٧﴾

Dan tidaklah Kami mengutus engkau Muhammad, kecuali rahmat untuk alam semesta (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107)

Dalam kaitannya dengan kehidupan bangsa, Islam Rahmah harus tercermin dalam segenap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju cita-cita kemerdekaan. Seperti terlihat, sisa-sisa penjajahan masih tampak di mana-mana; masih banyak yang susah mencari makan, bahkan mati kelaparan; masih banyak yang susah menyekolahkan anak-anaknya, menderita sakit tanpa biaya pengobatan; susah memperoleh perlindungan keamanan dan keadilan, dan lain-lain sebagainya.   Dalam hal inilah terasa perlunya kasih sayang antara satu dengan lainnya, semacam dialektika sosial, yakni ada golongan yang kuat yang harus mengasihi, dan ada golongan lemah (mustadh`afin) yang harus dikasihi.  Artinya, mereka para pemimpin, orang kaya, ilmuwan, atau kelompok yang mayoritas, haruslah mengasihi golongan lemah, yakni rakyat kecil, orang miskin, orang yang tak berpendidikan, dan yang tak berdaya karena minoritas.

Tanpa rahmah (kasih sayang), persaingan hidup semakin terasa kejam. Banyak orang yang kesejahteraan dan keamanannya terancam, bahkan dirampas oleh orang-orang kuat, sehingga membutuhkan jaminan hidup dan perlindungan dari negara, memerlukan belas-kasih dari kta semua. Sungguh kejam kehidupan suatu bangsa jika masyarakat lemah, kaum fakir-miskin, anak-anak terlantar, dibiarkan hidup tertindis dan tertindas. Alangkah tragisnya jika warga pencari keadilan tidak memperoleh hak-haknya, bahkan dirampas oleh mafia pengadilan yang korup.  Mereka tidak punya tempat mengadu, selain kepada Allah SWT. Mungkin saja malapetaka yang selama ini melanda bangsa kita adalah akibat ratap tangis orang-orang terzalimi itu, sesuai peringatan dari Nabi SAW:

واتق دعوة المظلوم  فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

Takutlah kamu pada doanya orang yang dizalimi, karena antara dia degan Tuhan tiada batas yang mengantarai”

Menghadapi persoalan=persoalan bangsa seperti disebutkan tadi, sebenarnya dapat diatasi dengan mudah jika kita dapat memancarkan Islam Rahmah (akhlak karimah) dalam kehidupan bermasyarakat.  Nilai-nilai Islam berupa kedisiplinan, kejujuran, kasih sayang dan juga kebersihan (thaharah) sangat relevan untuk mengatasi sejumlah persoalan bangsa tersebut.

Ibadah sholat, puasa, zakat dan haji semua mengajaran nilai kedisiplinan, namun kedisipilinan itu belum menjadi kebiasaan dalam kehidupan muamalah.  Di lapisan atas misalnya, pejabat-pejabat melanggar sumpah jabatan, melakukan korupsi di tengah kehidupan rakyat yang susah.  Masyarakat lapisan bawah pun banyak yang berperilaku tak disiplin; banyak kecelakaan terjadi akibat ketidak-disipilinan berlalu lintas, pencurian aliran listrik, penggunaan bahu jalan untuk berjualan dan merusak fasilitas umum.   Ditambah lagi rendahnya budaya kebersihan di kalangan umat kita. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di jalan ataupun di kali tanpa memikir akibatnya, menunjukkan rendahnya kedisiplinan dan belum terhayatinya nilai kebersihan yang diajarkan Islam.

Soal rendahnya budaya bersih, tidak hanya tampak di rumah-rumah, tetapi juga di gedung-gedung fasilitas umum termasuk masjid dan musholla.  Tidak hanya di Indonesia, kebiasaan buruk itu juga mash terdapat di sejumlah negara Islam.  Mungkin anda pernah berkunjung ke Masjid Imam Syafi`i di Mesir (2003), toiletnya sangat jorok tidak mencerminkan ajaran Imam Syafi`iy tentang thaharah (kebersihan).  Demikian pula betapa menjijikkannya toilet masjid dan mosholla tempat persinggahan jamaah haji dari  Jeddah ke Madinah.   Pada hal kita umat Islam yakin bahwa Allah swt mencintai orang-orang bersih, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri (bersuci)”

Keadaan tersebut di atas sangat kontras dengan wajah toilet di halte persinggahan antarkota di Cina (Tiongkok) dan Amerika yang pernah kita saksikan. Betapa bersihnya dan betapa tertib orang-orang yang memakainya.  Serasa kita tidak ada di ruang pembuangan najis, tetapi tempat melepas lelah yang menyenangkan, sesuai dengan namanya tertulis rest room.

Dalam hubungan sesama manusia, segenap ibadah juga bernilai untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan baik dalam skala kecil keluarga maupun dalam skala yang seluas-luasnya untuk masyarakat.   Namun, hubungan kasih-sayang itu seakan sirna, berganti dengan sikap egois untuk menang sendiri dan berniat menyingkirkan yang lainnya.   Keluarga mengalami konflik internal, bahkan sampai merenggut jiwa karena perebutan harta pusaka.  Pertemanan kadang berujung pada permusuhan karena soal-soal sepele, bercanda yang berujung kematian.  Di kalangan pejabat tinggi, terjadi pembunuhan karakter antara mitra kerja demi mengejar populeritas, merasa diri paling bersih dan yang lainnya harus ditenggelamkan.  Falsafah lokal orang Bugis, mali siparappe (saling menyelamatkan jika hanyut), rebba sipatokkong (saling menopang jika rebah), malilu sipakainge (saling mengingatkan jika khilaf), sudah terlupakan, kini berganti dengan “mali sisukkeang (saling mendorong dalam kehanyutan), rebba si lemme (saling mengubur jika rebah) , malilu sipakabeling-peling (saling menipu jika khilaf)”. 

Keadaan yang serba negatif tersebut berbanding terbalik dengan perilaku masyarakat di negeri-negeri Barat yang justru dipandang sekuler.  Walaupun paham sekuler tidak boleh ditiru, namun banyak hal positif dalam kebiasaan mereka sehari-hari patut diamalkan, karena sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam yang kita anut.

Penulis pernah mendamingi Tim Lintas Agama berkunjung ke beberapa negara Eropah, naik bis dari Belanda sampai Tahta Suci Vatikan, melewati Belgia, Swiss, Perancis dan Italia.  Kami saksikan betapa disiplinnya sopir bus kami, bernama Mooritz.   Ketika penulis mencoba membuka sendiri ruang bagasi untuk membantu teman-teman memasukkan koper-kopernya, ternyata dia keberatan dan marah. Dia minta semua koper itu dikeluarkan dan bagasi harus ditutup kembali, kemudian dia sendiri yang memasukkannya.  Alasannya sederhana, bahwa membuka bagasi dan menaikkan barang-barang itu menjadi tanggung jawabnya, dan dia tidak mau dinilai lalai dalam tugasnya.  Dan demi kebersihan, dia pun minta agar kami tidak memakan bekal di atas mobil. Namun dasar bangsa kita suka melanggar, ada saja yang makan bekal berlindung di balik  sandaran mobil.  Astaghfirullah.

Baru-baru ini (Juni 2015), penulis dan beberapa teman sempat berkunjungan ke Washington dan New York, dalam rangka studi perbandingan mengenai Undang-Undang Penyandang Cacad (disabilitas). Di sana pun kita belajar sebuah kedisiplinan, ketika kami diterima oleh Judith E. Heumann, Penasehat Khusus Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang menangani orang-orang disabilitas.  Bayangkan, meskipun dia pejabat tinggi, namun saat akan berfoto bersama, dia harus minta izin pada staf security.  Dia tidak serta merta menggunakan kekuasaan untuk langsung mengambil tempat tanpa izin stafnya sendiri.  Prinsipnya, semua berlaku sesuai aturan, karena mereka merasa sama di depan hukum dan aturan.

Akan halnya kejujuran, pernah saya menyaksikan sendiri, ketika menyertai Presiden ke V RI, Hj, Megawati Soekarnoputri ke Cina, menghadiri Nisham Forum, Seminar Internasional tentang ajaran Kong Hu Chu dan Agama-agama di Dunia (2010).  Salah seorang teman kami kehilangan bagasi, namun ahirnya bagasi (koper) itu dapat ditemukan kembali dengan utuh.  Sejumlah teman lain juga mengisahkan pengalaman yang sama, setidaknya yang mereka lihat di Jepang, Cina, Korea dan Austraiia misalnya.   Barang-barang yang biasa tercecer atau hilang di air port, atau di Mall dan tempat keramaian lainnya, asal dilaporkan ke polisi atau petugas security, pada umumnya dapat ditemukan ada kembali.   Sampai ada mengatakan barang-barang hilang di luar negeri bisa kembali ada, sebaliknya di Indonesia, barang-barang yang ada semua bisa hilang, padahal kita di sini hampir 90% menganut Islam.

Sisi lain dari rahmatan lil-‘alamin yang menjadi tanggung jawab pusat-pusat ibadah dan pendidikan ialah mewujudkan kehidupan bangsa yang aman dan nyaman secara nasional.   Umat Islam di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke sama-sama membutuhkan kesejahteraan dan keamanan hidup bersama dengan umat agama lain.  Untuk mewujudkan rasa aman bagi segenap umat beragama di Indonesia tanpa membedakan kaum mayoritas atau minoroitas,  diperlukan tanggung jawab bersama untuk saling mengasihi sebagai sesama anak bangsa dalam rumah besar Indonesia Raya.

Perlakuan diskriminatif dan penganiayaan terhadap kelompok agama apapun, dapat memicu gesekan sosial yang berdampak luas bagi terganggunya stabilitas nasional.  Kondisi sosial yang seperti itu harusnya tidak terjadi jika semua umat beragama mengamalkan agamanya bahwa semua agama mengajarkan perdamaian, rahmah dan kasih sayang, bukan dengan arogan dan egoisme yang bisa menyulut konflik sosial.

Dengan cara seperti ini, unat Islam akan benar-benar menjadi sumber pancaran Islam Rahmatan lil-alamin untuk bangsa.   Allahu Akbar wa lillahi al-hamd.  ….   Merdrka.

Suasana Jamaah Lebaran di Masjid Al-Markaz al-Islami di Makassar

Suasana Jamaah Lebaran di Masjid Al-Markaz al-Islami di Makassar

 

 

 

MASJID RUMAH KETENANGAN DAN KEDAMAIAN

Sehubungan dengan adanya pernyataan Bapa HM Jusuf Kallah Wakil Presiden RI soal perlunya mengurangi durasi dan volume suara pengajian dari corong (load speaker) masjid beberapa waktu yang lalu, maka penulis akan menurunkan kutipan dai Buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA,  karya Prof. DR. Hamka Haq, MA, terbit I, 2009 dan terbit II, 2015, sebagai dukungan atas pernyataan beliau,

Masjid, Rumah Ketenangan dan Kedamaian

Untuk shalat jamaah, khususnya shalat Jum’at, dibutuhkan adanya masjid, sebab tanpa masjid shalat Jum`at tak mungkin terlaksanan dengan baik. Masjid itu sendiri adalah rumah ibadah yang multi dimensional, tidak hanya untuk shalat, tetapi juga untuk persoalan duniawi dan kemanusiaan.  Ia menjadi tempat bermusyawarah bagi umat, dan tempat berdialog antara rakyat dan pemimpin.  Itulah hikmahnya, sehingga ketika berhijrah, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid di Quba sebelum memasuki kota Yatsrib (Madinah).

Sebagai rumah ibadah, Masjid terbuka untuk semua Muslim, tanpa mengenal perbedaan suku, kebangsaan, bahasa dan adat istiadat, serta strata sosial mereka, bahkan tidak mengenal aliran-aliran.  Fungsi tersebut jauh lebih penting dari bangunan masjid itu sendiri.  Oleh karenanya, anjuran untuk membangun masjid adalah lebih ditujukan pada berfungsinya masjid sebagai pemersatu umat.

Masjid yang sengaja dibangun untuk memecah belah umat, disebut dalam Al-Qur’an sebagai masjid dhirar, karena orang yang membangunnya bermaksud untuk menciptakan kemudharatan (pada orang-orang mu’min), untuk kekafiran dan perpecahan antara orang-orang mu’min” (alladzina ‘ttakhadzu masjida(n) dhirara, wa kufra wa tafriqa bayn al-mu’minin  – Q.S.al-Tawbah, [9]: 107).

Ayat tersebut turun menyangkut Bani Ghanam yang mendirikan masjid baru untuk menandingi saudara-saudara mereka dari Banu Amr yang telah mensyiarkan masjid Quba.  Berdirinya masjid Bani Ghanam jelas akan mengurangi jamaah masjid Quba, sebagai bentuk persaingan tidak sehat.  Ketika Rasulullah bersiap memenuhi undangan Banu Ghanam itu, turunlah ayat di atas sebagai teguran.  Ayat tersebut menilai masjid Bani Ghanam sebagai masjid dhirar, yang bertujuan untuk memecah belah umat.  Rasulullah SAW pun lalu memerintahkan sahabat-sahabatnya (Malik bin Dahsyam Cs) untuk segera meruntuhkan dan membakar masjid itu dengan bersabda: “inthaliqu ila hadza al-masjidi al-zhalimi ahluhu faahdimuhu wa ahriquhu” (Pergilah kalian ke masjid yang penghuninya zalim ini, hancurkan dan bakarlah masjid itu).

Berdasarkan itulah, sebahagian besar ulama termasuk Imam Malik dan Al-Syafi`iy tidak membenarkan adanya dua masjid dalam satu kampung yang penduduknya masih satu jamaah.  Bahkan mereka tidak membenarkan ada dua jamaah yang berbeda dalam satu masjid dengan masing-masing imam yang berbeda pula.  Maka dalam suatu kota, diharuskan hanya ada satu masjid untuk shalat Jum`at, kecuali jika kapasitasnya sudah tidak dapat menampung semua jamaah, maka perlu dibangun masjid baru, sepanjang tidak mengganggu masjid yang pertama tadi.  Larangan untuk bershalat dalam suatu Masjid yang dapat mengakibatkan perpecahan adalah ayat berikut:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Janganlah kamu bershalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bershalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih (Q.S. Al-Tawbah [9]: 108 ).

Dalam hadits riwayat Bukhari juga dijelaskan bahwa sebenarnya, jika hanya untuk keperluan beribadah saja, bukan untuk persatuan, maka Rasulullah SAW tidak akan membangun masjid.  Hal ini karena semua tempat di muka bumi dapat menjadi ruang untuk beribadah.  Beliau menyatakan bahwa salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya, ialah dijadikannya bumi sebagai masjid (tempat bersujud), sebagai sabdanya: “wa jui`lat liy al-ardh masjida(n) wa thahura, wa ayuuma rajuli(n) min ummatiy adrakathu al-shalatu falyushalli” (Dan dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, maka di manapun seseorang dari umatku tiba waktu shalat, hendaklah ia bershalat).

Persaudaraan yang terbina dari masjid tidak terbatas hanya untuk sesama Muslim, tetapi juga dengan umat agama lain.  Karena itu, suasana ketenangan di dalam dan sekitar masjid harus terpelihara sehingga betul-betul mencerminkan rasa damai untuk semua.

Demi kekhusyukan beribadah, maka setiap orang dituntut menjaga ketenangan di dalam masjid; tidak dibolehkan mengeraskan suara karena dapat mengganggu keheningan ibadah orang lain.  Bahkan membaca ayat-ayat Al-Qur’an pun dengan suara keras juga dilarang, karena dapat menimbulkan gangguan.   Salah satu hadits dari Ibn Umar riwayat Imam Ahmad, menyebut bahwa suatu ketika Rasulullah mendapati sahabatnya melakukan shalat dengan suara keras dalam masjid.  Maka Rasulullah menegur: “Jangan sebahagian kamu mengeraskan (mengganggu) sebahagian lainnya dengan bacaan (Al-Qur’an) dalam shalat” (wa la yajhar ba`dhukum `an ba`dh bi ‘l-qiraah fi al-shalah)

Dari sumber yang sama, diriwayatkan oleh Abu Sa`id al-Khudriy, bahwa ketika Rasulullah SAW beritikaf dalam masjid, beliau mendengar sahabat-sahabatnya membaca Al-Qur’an dengan suara keras, maka beliau pun membuka tabirnya dan menegur dengan bersabda: “Ketahuilah bahwa setiap kamu bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebahagian kamu mengganggu yang lainnya dan janganlah sebahagian kamu meninggikan suaranya atas yang lainnya ketika membaca Al-Qur’an”.

Adalah pesan moral yang maha penting dari kandungan riwayat-riwayat di atas, yakni kita perlu mengatur ulang, kalau tidak menghentikan sama sekali, tradisi mengeraskan suara pengajian Al-Qur’an yang saling bersahutan lewat menara–menara masjid setiap menjelang waktu shalat.  Setidaknya perlu dicari solusinya, sehingga masjid menjadi rumah ibadah yang rahmatan lil-alamin, tidak saling mengganggu, dan tidak juga mengganggu ketenangan dan kemaslahatan hidup orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang beragama lain.

Sebenarnya, cara membaca Al-Qur’an dan berdoa yang dianjurkan syariah ialah dengan suara yang lembut, bukan suara yang keras, dan tidak harus didengar oleh semua orang apalagi mengganggu orang lain.

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

Berdo`alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(55)  Dan janganlah kamu merusak (mengganggu) di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (bertakwa)) penuh harapan (kepada-Nya). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S.al-A`raf [7]: 55-56).

Hal tersebut penulis kemukakan karena tradisi pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an melalui corong menara masjid menjelang shalat itu sebenarnya tidak bersumber dari tradisi Rasulullah dan shahabat.  Kebiasaan tersebut lahir belakangan sebagai tradisi baru di Indonesia, yang seyogyanya disesuaikan pula dengan tatakrama kultur keindonesiaan secara umum.

SEJAUH MANA UMAT ISLAM KETINGGALAN DARI UMAT LAIN?

SEJAUH MANA UMAT ISLAM  KETINGGALAN DARI UMAT LAIN?

Sudah lebih tiga dekade kita umat Islam mencanangkan kebangkitan, yakni sejak masuknya abad XIV H, dan kini sudah memasuki tahun 1436 H.   Namun apakah kita sudah bangkit atau masih jalan di tempat.  Untuk mengukur sejauh mana ketinggalan kita dalam peradaban dunia, kita perlu tahu sudah sejauh mana kemajuan umat agama lain.  Pada tahun 2009, saya pernah menemukan artikel yang mengungkapkan kemajuan yang dicapai kaum Yahudi dan Kristen.  Ada baiknya artikel tersebut saya kemukakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai berikut:

Beberapa pemikiran: Ekstrak pidato Hafez Mohamed AB: Direktur Jenderal, Al Baraka Bank (Bank Islam komersial yang beroperasi di Pakistan sejak 1991)

DILIHAT DARI SEGI DEMOGRAFI:

  • Populasi kaum Yahudi se Dunia, hanya 14 juta. Distribusi: 7 juta di Amerika, 5 juta di Asia, 2 juta  di Eropa dan sekitar 100 ribu di Afrika
  • Populasi Muslim se Dunia: 1,5 miliar. Distribusi: Satu miliar di Asia / Timur Tengah, 400 juta di Afrika, 44 juta di Eropa dan 6 juta di Amerika.  Artinya Setiap lima orang manusia pasti ada seorang Muslim.  Untuk setiap satu Hindu ada dua Muslim;  Untuk setiap Buddha ada dua orang Muslim; Untuk setiap satu orang Yahudi ada 107 orang Muslim.

NAMUN 14 JUTA ORANG YAHUDI JAUH LEBIH KUAT DARIPADA SELURUH 1,5 MILIAR MUSLIM. MENGAPA?  BERIKUT ADALAH BEBERAPA ALASAN:

  • Penggerak Sejarah Dunia Dewasa ini pada umumnya Yahudi:
    • Albert Einstein Yahudi
    • Sigmund Freud Yahudi
    • Karl Marx Yahudi
    • Paul Samuelson Yahudi
    • Milton Friedman Yahudi
  • Tokoh Terpenting Dunia Medis:
    • vaksinasi Needle: Benjamin Ruben Yahudi
    • Polio Vaccine Jonas Salk Yahudi
    • Leukemia Obat Gertrude Elion Yahudi
    • Hepatitis B Baruch Blumberg Yahudi
    • Sifilis Obat Paul Ehrlich Yahudi
    • Neuro otot Elie Metchnikoff Yahudi
    • Endokrinologi Andrew Schally Yahudi
    • Terapi kognitif. Aaron Beck Yahudi
    • pil kontrasepsi Gregory Pincus Yahudi
    • Pemahaman Manusia Eye. G. Wald Yahudi
    • Stanley Cohen Yahudi
    • Ginjal Dialisis Willem Kloffcame Yahudi.
  • Pemenang Hadiah Nobel:

Dalam 105 tahun terakhir, 14 juta orang Yahudi telah memenangkan 180 hadiah Nobel sementara 1,5 miliar Muslim telah memberikan kontribusi hanya 3 pemenang Nobel

  • Penemuan yang mengubah sejarah
    • Chip Pengolahan Mikro. Stanley Mezor Yahudi
    • Rantai Reaktor Nuklir Leo Sziland Yahudi
    • Fiber Optik Kabel Peter Schultz Yahudi
    • Lampu Lalu Lintas Charles Adler Yahudi
    • Stainless Steel Benno Strauss Yahudi
    • Suara Film Isador Kisee Yahudi
    • Telepon Mikrofon Emile Berliner Yahudi
    • Video Tape Recorder Charles Ginsburg Yahudi
  • Bisnis Global Berpengaruh:
    • Polo Ralph Lauren Yahudi
    • Coca Cola Yahudi
    • Levi Jeans Levi Strauss Yahudi
    • Starbuck Howard Schultz Yahudi
    • Google Sergey Brin Yahudi
    • Komputer Dell Michael Dell Yahudi
    • Oracle Larry Ellison Yahudi
    • DKNY Donna Karan Yahudi
    • Baskin Robbins & Robbins Irv Yahudi
    • Dunkin Donuts Bill Rosenberg Yahudi
  • Intelektual / Politisi Berpengaruh:
    • Henry Kissinger, AS Sec Negeri Yahudi
    • Richard Levin, Presiden Yale University Yahudi
    • Alan Greenspan, AS Federal Reserve Yahudi
    • Joseph Lieberman Yahudi
    • Madeleine Albright, US Sec Negeri Yahudi
    • CasperWeinberger, US Sec Pertahanan Yahudi
    • Maxim Litvinov, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Yahudi
    • David Marshal, Ketua Menteri Singapura Yahudi
    • Isaacs Isaacs, Gov-Gen Australia Yahudi
    • Benjamin Disraeli, British Statesman Yahudi
    • Yevgeny Primakov, PM Rusia Yahudi
    • Barry Goldwater, AS Politikus Yahudi
    • Jorge Sampaio, Presiden Portugal Yahudi
    • Herb Gray, Wakil – PM Kanada Yahudi
    • Pierre Mendes, PM Perancis Yahudi
    • Michael Howard, British Home Sec. Yahudi
    • Bruno Kriesky, Kanselir Austria Yahudi
    • Robert Rubin, US Treasury Sec Yahudi
  • Media global yang Berpengaruh
    • Walf Blitzer, CNN Yahudi
    • Barbara Walters ABC News Yahudi
    • Eugene Meyer, Washington Post Yahudi
    • Henry Grunwald, Majalah Time Yahudi
    • Katherine Graham, Washington Post Yahudi
    • Joseph Lelyeld, New York Times Yahudi
    • Max Frankel, New York Times Yahudi
  • Philanthropists Dunia:
    • George Soros Yahudi
    • Walter Annenberg Yahudi

MENGAPA MEREKA KUAT? MENGAPA MUSLIM TIDAK BERDAYA?

  • Berikut alasan lain: Kita umat Islam telah kehilangan kapasitas untuk memproduksi pengetahuan.
  • Dalam seluruh Muslim Dunia (57 Negara Muslim) hanya ada 500 perguruan tinggi (berkelas dunia?)
  • Di Amerika Serikat saja, 5,758 universitas
  • Di India sendiri, 8.407 perguruan tinggi
  • Tidak satu universitas di seluruh fitur Dunia Islam di Top 500 Universitas Ranking Dunia
  • Literasi (mampu baca dan tulis) di Dunia Kristen 90%
  • Literasi (mampu baca dan tulis) di Dunia Muslim 40%
  • 15 negara-negara mayoritas Kristen, angka melek huruf 100%
  • Tidak ada Negara mayoritas Muslim yang angka melek huruf sampai 100 %
  • 98% di negara-negara Kristen selesai pendidikan dasar.
  • Hanya 50% di negara-negara Muslim menyelesaikan pendidikan dasar.
  • 40% penduduk di negara-negara Kristen masuk universitas
  • Di negara-negara Muslim 2%.
  • Negara-negara mayoritas Muslim memiliki 230 ilmuwan per satu juta Muslim
  • Amerika Serikat memiliki 5000 per satu juta
  • Dunia Kristen 1.000 teknisi per satu juta.
  • Seluruh Dunia Arab hanya 50 teknisi per satu juta.
  • Muslim se Dunia mnghabiskan biaya penelitian / Development 0,2% dari PDB
  • Dunia Kristen menghabiskan 5% dari PDB

Kesimpulan:  Dunia Muslim tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi pengetahuan.

  • Cara Lain untuk menguji tingkat pengetahuan adalah derajat menyebarkan pengetahuan.
    • Pakistan 23 surat kabar harian per 1.000 warga
    • Singapore 460 per 1000 penduduk.
    • Dalam judul buku UK per satu juta orang adalah 2000
    • Di Mesir judul buku per satu juta orang hanya 17

Kesimpulan: Dunia Muslim gagal untuk mengembangkan pengetahuan

  • Menerapkan Pengetahuan sebagai tes alternatif:
    • Ekspor produk teknologi tinggi dari Pakistan adalah 0,9% dari ekspor.
    • Di Arab Saudi adalah 0,2%
    • Kuwait, Maroko dan Aljazair 0,3%
    • Singapura saja 68%

            Kesimpulan: Dunia Muslim gagal untuk menerapkan pengetahuan.  

Apa yang Anda simpulkan? tidak perlu memberitahu angka berbicara sendiri sangat keras kita tidak dapat mendengarkan

SARAN:

Silakan mendidik diri sendiri dan anak-anak Anda. selalu mempromosikan pendidikan, tidak kompromi terhadap hal itu, jangan mengabaikan sedikitpun kesalahan arah anak-anak Anda dari pendidikan (dan tolong, Demi Allah, jangan menggunakan kontak pribadi atau sumber (posisi) anda untuk mempromosikan anak-anak Anda dalam pendidikan mereka, jika mereka gagal, biarkan mereka dan membuat mereka belajar untuk lulus, b / c jika mereka tidak bisa melakukannya sekarang, mereka tidak akan pernah bisa).

Kita  adalah bangsa terbesar dan terkuat di dunia, semua yang kita butuhkan adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi diri kita sendiri.  Kemenangan kita adalah hanya dengan pengetahuan, iman, kreativitas kita, melek kita …  Dan tidak ada yang lain.

… Ayo bangun …

Setelah membaca angka-angka yang dipaparkan oleh Hafez Mohamed di atas, serta kesimpulan-kesimpulan yang diajukannya setiap item, maka sadarlah betapa jauhnya kita umat Islam tertinggal.  Dan solusi yang ditawarkannya ialah: Umat Islam harus merenggut ilmu pengetahuan, tidak hanya iman.   Renungkan firman Allah SWT.  Q.S. al-Mujadalah (58): 11:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

Umat Islam dewasa ini baru (kembali) pada tingkat memiliki iman, belum menjadi penguasa sains dan teknologi.  Inilah tantangan kita bersama.  Di sinilah jihad harus difokuskan, yaitu jihad untuk menguasai sains dan teknologi.  Kita harus membangun kerjasama peradaban dengan sumber-sumber sains dan teknologi yang kini masih dimonopoli oleh Barat, Amerika dan Eropa.   Bahkan membangun kerjasama dengan penguasa baru teknologi moderen yakni Tiongkok.  Rasulullah SAW sendiri bersabda: “Uthlub al-`ilma wa law bi al-Shiin” (Tuntutlah ilmu walau ke negeri Tiongkok).  Lihat dalam Al-Rubay` bin Habib al-Bashriy, Musnad al-Rubay`, (Beyrut: Dar al-Hkmah, 1415 H.), Juz I, h. 29.

Wa’Llahu a`lam bi al-shawab.

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH ANTI ISLAM

pdip

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH

ANTI ISLAM

Seiring dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, beredar di media sosial fitnah bahwa PDI Perjuangan itu anti Islam.  Fitnah tersebut bertujuan melarang umat Islam memilih Calon Legislatif dan Capres/Cawapres PDI Perjuangan.  Bahkan di antara fitnah itu dikatakan datang dari Pemngurus MUI Pusat.  Antara lain fitnahnya begini: “Saya sangat kecewa dgn ketidaktahuan masyarakat kita yang memilih PDIP dalam pemilu kemarin. PDIP itu partai yang anti Islam. “Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.”. ini Partai Anti Islam !!!. Kenapa banyak Umat Islam yang tidak tahu?. Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.! MUI yg memberi catatan utk PDIP, dg maksud utk memberi info kaitannya dgn Pilpres… Jokowi yg mengusung PDIP, ada agenda di balik itu tentunya… Ideologiny Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia, Ya Allah, jangan biarkan NKRI jatuh ke tangan pemimpin yang tak amanah… Hanya kepada-Mu kami bermunajat, mengemis untuk ummat Islam NKRI… Kabulkanlah do’a kami

Jawaban Terhadap Fitnah

Berikut ini kami akan menjawab satu persatu fitnah yang dihembuskan oleh pihak sebagaimana dikemukakan pada halam pembukaan di atas.

  1. PDI Perjuangan itu partai yang anti Islam.?

Adalah logika yang sangat keliru jika memvonis PDI Perjuagan sebagai partai anti Islam.   Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2010-1015, dan juga periode sebelumnya, lebih banyak diisi oleh umat Islam ketimbang umat agama lain.  Katua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Tjahjo Kumolo adalah Muslim yang taat.  Demikian pula pada Tingkat DPD (Provinsi) dan pada tingkat DPC (Kabupaten/Kota), kecuali Provinsi dan Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas umat agama lain.   Di antara warga Muslim yang duduk pada tingkat DPP, adalah Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, anggota KAHMI (Korps Alumni HMI) dan Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Guru Besar IPB; juga Prof. Dr. Hamka Haq, MA adalah Anggota Penasehat Majelis Ulama (MUI) Pusat, berlatar belakang akademisi studi agama Islam, dan guru besar UIN Alauddin Makassar.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, direkomendasikan berdirinya ormas-ormas sayap PDI Perjuanagan, termasuk ormas Islam.  Maka berdirilah ormas Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dideklarasikan pada tanggal 29 Maret 2007, yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah menurut ajaran Islam rahmatan lil`alamin.    Sampai hari ini Ormas BAMUSI baru sempat membentuk cabangnya di 27 Provinsi. Dalam struktur kepengurusan, BAMUSI merekrut tokoh-tokoh dan kader-kader dari ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pada setiap jenjang, di samping melibatkan juga ormas-ormas Islam lokal setempat.  Pada tingkat pusat, duduk sebagai Pembina Bamusi adalah Prof.Dr.Syafi`i Ma`arif (Mantan Ketua Umum PP  Muhammadiyah) dan Prof.Dr.Said Aqil Syiraj (Ketua Umum PB NU).

Di tingkat pusat dan beberapa daerah, BAMUSI telah menyemarakkan syiar Islam, baik dalam bentuk penerbitan serial khutbah (Bamusi DKI) dan sejumlah Edaran tentang pdoman pelaksanaan ibadah, juga aktif dalam pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) bekerjasama dengan partai.  Sejak berdirinya Bamusi, PDI Perjuangan tidak pernah alpa memperingati HBI (Tahun Baru Hijriyah, Nuzul “Qur’an, Maulid, Isra Mi`raj, Idil Fitri dan Idil Adhha) yang diisi dengan diskusi keislaman dan kebangsaan.  Lapangan Parkir Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung menjadi saksi kesemarakan Idil Fitri dan Idil Adhha setiap tahunnya. Termasuk Pemotongan hewan kurban, PDI Perjuangan pada tingkat pusat dan beberapa daerah, tidak pernah alpa minimal 10 ekor.  Bahkan pada tahun 2008, jumlah sapi kurban mencapai 113 ekor pada tingkat DPP.  Pada tingkat DPD dan DPC pun diinstruksikasn beramal seperti itu.

 

  1. Semua RUU yang diajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak.? Termasuk UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Tidak benar bahwa setiap RUU yang berbau Islam ditolak oleh PDI Perjuangan.  Kalau ada sikap PDI Perjuangan yang terkesan menolak, maka sebenarnya, secara substansial PDI Perjuangan tetap menerima konten (materi) nya, tetapi secara teknis PDI Perjuangan memandang tidak perlu lagi diatur dalam UU baru karena telah diatur dalam UU lain yang berkaitan dengannya.   Misalnya UU Pornografi, telah diatur secara jelas dalam KUHP.  Begitupun misalnya Bank Syariah, tidak perlu lagi diatur secara khusus, karena telah diatur dalam UU dan sejumlah peraturan menyangkut Keuangan dan Perbankan.  Untuk memenuhi maksud tersebut, Bank Syariah secara konstitusional telah diakui di Indonesia sejak tahun 1992 dengan berlakunya Undang-Undang No. 7  Tahun 1992 tentang Perbankan.  Selanjutnya terbit pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1998  yang memberi peluang lebih luas bagi perbankan syari`ah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus unit syari`ah.  Bank Syariah sebagai bahagian tak terpisahkan dari sistem perbankan nasional, payung hukumnya tetap mengacu pada sistem perbankan nasional, sehingga dipandang belum memerlukan UU baru lagi.

Ekonomi syariah haruslah sejalan dengan kebijakan makro ekonomi nasional.  Dengan demikian, institusi ekonomi syariah tidak akan egoistik menghembuskan isu-isu keharaman produk institusi ekonomi konvensional, karena hal tersebut dapat dinilai memperalat isu agama untuk persaingan terhadap sistem konvensional.  Biarlah masyarakat memilih dengan kesadarannya sendiri tanpa penggiringan ke jenis dan sistem ekonomi tertentu atas nama agama.

Dalam proses lahirnya UU yang berkaitan dengan keuangan syariah, jika memang sangat dibutuhkan dan belum mempunyai payung hukum, PDI Perjuangan justru kadang pro aktif di dalamnya.  Misalnya RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk yang disahkan pada 7 April 2008 menjadi UU SBSN (sukuk).  Sukuk menurut fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah semacam surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil.  Untuk memproses  RUU SBSN (Sukuk) tersebut menjadi UU SBSN (Sukuk), Fraksi PDI Perjuangan mengambil inisiatif dan menugaskan Olly Dondokambey sebagai Ketua Panja (Pnitia Kerja) RUU ersebut.  Ini bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak alergi dengan UU yang berbau Syariah.

 

  1. Sikap PDI Perjuangan terhadap Perda Syariah?

Menyangkut Perda Syariah yang lahir di sejumlah Daerah, PDI Perjuangan juga sangat menyetujui substansi (konten) nya, tapi secara teknis PDI Perjuangan menghendaki Perda yang berbau Syariah seharusnya diangkat sebagai Perda yang bersifat umum, sehingga tidak terkesan sebagai Perda diskriminatif yang hanya berlaku untuk sekelompok warga negara (Muslim) saja.  Misalnya Perda Syariah Tentang Minuman Keras (Miras) sebaiknya menjadi Perda yang berlaku umum, sehingga tidak memperatas-namakan Syariah.  Sebagai contoh, Perda Miras yang pada awal tahun 2014 berhasil disahkan dan berlaku umum di Papua; perda tersebut diterima oleh semua kalangan, semua agama dan etnis, sehingga tidak menimbulkan gesekan negatif antara sesama warga negara di daerah tersebut.

Akan halnya Perda Syariah menyangkut Jilbab, agaknya perlu dijelaskan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  Pasal ini mengharuskan Negara dan pemerintah memberi perlindungan atau jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi tidak berarti Negara dan Pemerintah berfungsi mewajibkan warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.  Misalnya ibadah shalat, Negara dan Pemerintah tidak berkewenangan memaksa warga negara Muslim untuk bershalat, tetapi pada sisi lain negara harus memfasilitasi dan menjamin keamanan warga negaranya yang ingin bershalat.  Demikian pula ibadah haji, Negara dan pemerintah tidak dapat memaksakan setiap Muslim yang mampu untuk berhaji.  Namun, Negara dan Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan melindungi keamanan umat Islam yang ingin berhaji.

Dalam kontek dan analogi seperti shalat dan haji itulah PDI Perjuangan menyikapi setiap gagasan untuk melahirkan perda syariah, misalnya jilbab.  Negara dan pemerintah juga tidak berkewenangan memaksa setiap umat Islam (perempuan) untuk berjilbab.  Dengan demikian Negara dan pemerintah (pemerintah daerah) tidak perlu membuat peraturan yang mengharuskan setiap Muslimah untuk berjilbab. Akan tetapi di sisi lain, Negara akan menjamin kebebasan wanita Muslimah untuk berjilbab, bagi mereka yang ingin memakainya, misalnya di sekolah / kampus, termasuk sekolah / kampus swasta milik non Muslim.   Karena itu, wanita Muslimah yang ingin memakai jilbab di sekolah negeri dan swasta, hak-hak mereka dijamin berdasarkan Peraturan Mendikbud No 45 Tahun 2014.

 

  1. UU Pendidikan mereka (PDI Perjuangan) walk out?

Adalah salah besar jika dikatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan walk out ketika UU Sisidiknas disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI 11 Juni 2003, karena justeru  PDI Perjuangan memang sengaja tidak hadir.  Ketidak hadiran Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI P) bukan karena tidak menyetujui RUU Sisdiknas menjadi UU, karena secara substansial F-PDI P telah menyetujui RUU ersebut, termasuk rumusannya, sampai Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar jelas-jelas menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas persetujuan tersebut.

Perlu juga diingat bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri, pada saat tersebut juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.  Andai kata F-PDI P memang benar-benar tidak setuju pada RUU Sisdiknas tersebut, maka akan pastilah Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Menteri Pendidikan untuk menarik RUU Sisdiknasd tersebut dan menggantinya dengan RUU Sisdiknas yang baru; namun hal tersebut tidak dilakukan.

Singkatnya, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa ketidak hadiran F-PDI P menunjukkan sikap yang anti Islam, sangatlah melanggar kaedah logika, dengan dua alasan.  Pertama, bahwa seandainya memang benar PDI Perjaangan menolak RUU UU Sisdiknas, tentu saja Presiden Megawati (selaku Ketua Umum PDI Perjuangan) menarik RUU tersebut, tapi itu tidak dilakukannya.  Kedua, bahwa RUU yang disahkan itu bukan produk khusus syariah, tetapi UU Sistem Pendidikan Nasional, jadi tak ada kaitannya drengan soal setuju atau tidak pada syariah.

  1. UU Pornografi juga benarkah PDI Perjuangan tidak setuju.?

KUHP sendiri melarang keras perbuatan asusila, seperti menyebarkan gambar dan tulisan porno (pasal 281, 282, 283).  Demikian pula KUHP (pasal 290) melarang keras perbuatan cabul, apalagi terhadap wanita di bawah umur, dan lebih-lebih jika wanita di bawah umur itu disetubuhi di luar nikah. Semuanya diancam hukuman paling lama tujuh tahun.   Jika mengakibatkan penderitaan fisik, hukumannya paling lama dua belas tahun; dan jika wanita sampai mati, hukumannya lima belas tahun.  Hukuman lima belas tahun juga dijatuhkan atas pelaku cabul terhadap sesama jenis kelamin di bawah umur  (pasal 292).

Semangat anti perzinaan, pornografi dan pornoaksi menurut syariah sesungguhnya telah menjadi semangat yang sama dalam sejumlah pasal KUHP.  PDI Perjuangan merasa tidak perlu ada UU atau Perda, karena payung hukumnya sudah ada, tinggal melakukan aksi yang konkret.

Karena itulah kader PDI Perjuangan yang menjabat Walikota Surabaya berani mengambil langkah konkret untuk membubarkan lokalisasi PSK.  Ada yang mencoba memisahkan langkah tersebut dengan PDI Perjuangan, seolah-olah hanya merupakan langkah murni dari Walikota saja.  Untuk itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri membantah kalau rencana penutupan lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Surabaya, tidak direstui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Risma mengatakan mendapat dukungan dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.  Demikian pernyataan Risma kepadaTempo, Kamis 20 Juni 2014.  Bahkan kata Risma, Ibu Megawati berpesan agar pemerintah kota Surabaya menangani pekerja seks komersial yang mengidap HIV/AIDS.

Coba renungkan dengan akal budi yang sehat, siapakah selain Risma yang berani melakukan tindakan spektakuler seperti itu.  Banyak wali kota yang mungkin diusung oleh partai-partai Islam yang justeru tidak berani melakukan pembersihan lokalisasi PSK di daerah/kotanya, hal yang seharusnya dilakukan ketimbang hanya memperbanyak perda-perda yang berwacana mengharamkan PSK, tanpa tindakan nyata menghapuskannya.

  1. UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan, benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Sebenarnya PDI Perjuangan sangat menyetujui substansi dari RUU tersebut, namun sikap PDI Perjuangan menyangkut hal ini adalah berlandaskan dua hal, yakni:

Pertama, PDI Perjuangan menengarai adanya keinginan pemerintah (Kementerian Agama) lewat Undang Undang itu untuk mengambil alih penangannya yang selama ini sudah ditangani secara baik oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dalam hal ini PDI Perjuangan adalah semata-mata bermaksud untuk menegakkan wibawa dan kewenangan MUI menyangkut produk halal tersebut.

Kedua, bahwa soal produk halal telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan pemerintah.  Untuk hal ini, sebenarnya telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.  Undang-Undang ini kemudian diikuti sejumlah peraturan, termasuk Inpres dan Surat Keputusan dari dua menteri (Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian).  Lebih dari itu, terbit pula Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Pangan, dinyatakan perlunya produsen atau importir pangan mencantumkan label halal, guna melindungi konsumen Muslim dari barang yang diharamkan syariah (pasal 30 huruf e).    Mereka yang mengedarkan pangan tidak seuai dengan mutu (halal) atau menyalahgunakan label akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 58).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes /SK /I /1996, tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dinyatakan bahwa makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram menurut hukum agama Islam (pasal 1 ayat 2).   Tujuan tulisan halal pada label itu dimaksudkan sebagai jaminan kehalalan suatu makanan bagi pemeluk agama Islam (pasal 1 ayat 3).  Karena itu, produsen atau importir yang mencantumkan label “halal” harus bertanggung jawab atas halalnya makanan tersebut (pasal 5).

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/ MENKES/SK/VIII/1996, dinyatakan bahwa produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal”, wajib siap diperiksa oleh Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (pasal I ayat 1).   Hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut, diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat, atau penolakan bagi yang tidak memenuhinya (pasal I ayat 2).

Persoalan yang mencuat pula ialah pasokan daging dari luar negeri.  Untuk memberi jaminan kehalalan, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 745/KPTS/TN. 240/ 12/ 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.  Di dalamnya termuat ketentuan bahwa pemasukan daging untuk keperluan konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal (pasal 8 ayat 1).

Selain itu terbit pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/ KPTS/ TN.330/4/1994, tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya.  Di dalamnya ditetapkan syarat-syarat dan tata cara pemotongan unggas, antara lain ditegaskan bahwa penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam (pasal 3 huruf d).   Kemudian ditegaskan bahwa menyembelih unggas dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara agama Islam, yaitu membaca basmalah, memutus jalan napas, memutus jalan makanan, dan memutus dua urat nadi (pasal 6 ayat 2).  Sungguh luar biasa, demikian terinci dan telitinya guna menyesuaikan ketentuan hukumnya dengan syariat Islam.

Sebagai konsumen, umat Islam lebih memperoleh jaminan hak-haknya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Undang-Undang ini mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa (pasal 4 huruf a.).  Berkaitan dengan makanan halal, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (pasal 8 huruf h).  Mereka yang melanggar ketentuan ini, akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 62 ayat 1).

Jika diperhatikan secara cermat, segenap produk perundang-undangan dan peraturan tentang pangan dan yang berkaitan dengannya, seperti dikemukakan di atas, rasanya telah sangat memenuhi ketentuan syariat Islam.  Tak salah jika dikatakan bahwa Undang-Undang dan peraturan tersebut telah menerapkan syariah secara kultural, tanpa menyebut dirinya sebagai produk syariah, sehingga tidak menjadi Undang-Undang diskriminatif.

 

  1. Yang mengusung Jokowi adalah PDIP, benarkah ada agenda di balik itu tentunya yaitu Ideologi Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia,?

Adalah tidak benar bahwa jika Jokowi menjadi Presiden, sistem ekonomi Indonesia akan menjadi sistem sosialis komunis.   Jokowi selaku kader PDI Perjuangan tentu akan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan ideologi PDI Peruangan yakni ekonomi kerakyatan, yang dibangun secara mandiri (berdikari) sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidan ekonomi dan Bermartabat di bidang budaya.

Sistem ekonomi kerakyatan justeru sejalan dengan sistem ekonomi yang diajarkan Islam, yakni sama-sama berpihak pada rakyat kecil (ekonomi lemah).  Pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi merupakan ajaran Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).   Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati,

Sejalan dengan semangat keislaman tersebut, PDI Perjuangan merasa bertanggung jawab untuk memberdayakakan rakyat di bidang ekonomi.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran prinsip ekonomi kerakyatan sekaligus penyimpangan syariah yang harus dicari solusinya.   Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum kapitalis (pemodal atau pebisnis).

Maka adalah sangat ironis jika gagasan ekonomi kerakyatan yang menjadi inti perjuangan PDI Perjuangan seperti diuraikan sepintas lalu di atas dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dipandang membahayakan umat Islam.  Bukankah rakyat kecil yang menjadi tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebahagian besarnya umat Islam di hampir seluruh pelosok negeri kita?    Wahai para ulama dan tokoh Islam mari kita memahami bahwa ajaran Islam soal ekonomi sangat sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan dan Tri Sakti Bung Karno yang bertujuan membangun kedaulatan ekonomi bagi rakyat, atas dasar kegotong royongan dan secara mandiri (Berdikari).  Wallahu A’lam bi al-Shawab.

EDARAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA TENTANG KLEBIADABAN ZIONIS ISRAEL

 

IMG_0001

EDARAN  PENGURUS PUSAT BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

TENTANG KEBIADABAN ZIONIS ISRAEL TERHADAP MASYARAKAT SIPIL PALESTINA DI GAZA 

Kebiadaban Israel terhadap masyarakat sipil (perempuan dan anak-anak) Palestina yaitu dengan peluncuran pesawat-pesawat tempur Israel terhadap 430 target di Gaza yang merupakan bagian dari operasi militer Operation Protective Edge, dimulai dari selasa 8 Juli dini hari waktu setempat, telah menyebabkan 61 orang meninggal dan lebih dari 550 orang warga Palestina lainnya luka-luka.

Maka Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. PP Baitul Muslimin Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya aksi kebiadaban Zionis Israel yang telah melakukan pemboman dan penembakan terhadap perempuan, anak-anak dan masyarakat sipil Palestina di Gaza. Karena aksi biadab tersebut nyata-nyata merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional lainnya. Oleh karenanya, Israel harus mendapatkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk selalu membela hak-hak rakyat Palestina, memberi bantuan dan senantiasa ikut pro-aktif dalam menciptakan perdamaian di Palestina.
  3. PP Baitul Muslimin Indonesia menghimbau kepada lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Liga Arab, dan lain-lainnya, untuk memberi tekanan yang mampu memaksa Israel agar menghormati dan menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi bangsa Palestina untuk dapat melangsungkan hidup secara layak dan normal. Oleh karena itu PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak kepada lembaga-lembaga internasional tersebut di atas untuk bersikap tegas dalam menerapkan hukum-hukum internasional, khususnya terhadap Israel, sambil mendesak kepada Israel dan Palestina untuk melanjutkan Perundingan Damai sesuai dengan Peta Jalan Damai yang telah dicanangkan oleh Presiden Palestina, almarhum Yasser Arafat..
  4.  PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak Mahkamah Internasional untuk segera mengadili pelaku Kejahatan Kemanusiaan (Israel) yang terjadi di Gaza.
  5. PP Baitul Muslimin Indonesia menghimbau dan mendesak kepada Amerika Serikat agar menghentikan sikap ambivalen kebijakan luar negerinya, yang selama ini selalu mendukung pemerintahan Israel. Sikap ambivalen Amerika Serikat ini telah menjadi permasalahan krusial dunia internasional.
  6. PP Baitul Muslimin Indonesia menghimbau kepada OKI (Organisasi Konferensi Islam), negara-negara Islam khususnya dan dunia Islam pada umumnya untuk lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperbarui serta mengokohkan visi dan misi, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dalam rangka mencari penyelesaian konflik Palestina – Israel secara bermartabat.
  7. PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak kepada dunia Islam untuk mengambil langkah-langkah efektif yang diperlukan untuk menyelamatkan Masjidil Aqsha dari bahaya kehancuran akibat ulah Israel.
  1. PP Baitul Muslimin Indonesia mengingatkan dan menyerukan kepada umat Islam bahwa :
  • a. Kebrutalan kaum Yahudi Israel terhadap kaum Muslimin di Jalur Gaza Palestina merupakan pembenaran terhadap kandungan Al-Qur’an bahwa: ”Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.(Q.S.al-Ma’idah [5]:82)
  • b. Kebiadaban Yahudi terhadap masyarakat sipil Palestina menjadi momentum yang akan mampu mendorong umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah menuju Izzul Islam Wal Muslimin.
  • c. Mengajak Umat Islam untuk mendo’akan para korban kebiadaban Yahudi Israel di Gaza Palestina, semoga segala amalnya diterima Allah SWT, dan tetap istiqomah serta tidak menyerah dalam melawan kebiadaban Zionis Yahudi Israel, serta melaksanakan doa qunut nazilah bagi kehancuran Zionis Yahudi Israel dan kemenangan bangsa Palestina.

Demikianlah surat keterangan pers ini dibuat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama kalangan pers yang sangat berperan dalam syiar tentang keadilan dan penegakan Hak-Hak Asasi Manusia. 

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Jakarta, 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli 2014 M

PENGURUS PUSAT

BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

Masa Bakti 2010-2015

          Ketua Umum                                   Sekretaris Jenderal

                   Prof. Dr. HAMKA HAQ, MA           NURMANSYAH E. TANJUNG, SE

LIMA ALASAN SYARIAH MENGAPA HARUS JOKOWI – JK

 

LIMA ALASAN SYARIAT MENGAPA HARUS JOKO WIDODO – JUSUF KALLA,

Bagi mereka yang belum membaca Edaran Baitul Muslimin tentang Kriteria Memili Presiden menurut Syariat, berikut ini akan kami kemukakan lima alasan syariat untuk memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sesuai edaran tersebut.

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisius, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.  (Shahih Bukhariy, Juz VI, h. 2443, hadits ke 6348) dan (Shahih Muslim, Juz III, h. 1273, hadits ke 1652).

JOKO WIDODO – JUSUF KALLA sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab MEREKA maju Capres / Cawapres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

Sangat disayangkan karena ulama dan ustadz yang enggan memilih Jokowi – JK, sengaja menyembunyikan hadits ini.  Bahkan selalu menyampaikan tuduhan kemunafikan terhadap Jokowi karena dianggap berbohong dan tidak menepati sumpahnya, padahal seharusnya mereka (ulama seperti itu) tahu bahwa ada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang membuka jalan bagi Jokowi untuk memilih yang lebh baik di luar sumpahnya.

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  1. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.  Sejalan dengan ini hadits riwayat Al-Thabraniy dan Al-Bayhaqiy:

من لم يهتم  بأمر المسلمين فليس منهم

Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka”. (Kasyf al-khafa’, Juz II, h. 368) dan (Takmilat al-Ikmal, Juz I, h. 495).

Wallahu A’lam bi al-Shawab.

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

 

IMG_0001

EDARAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

 بسم الله الرحمن الرحيم

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisi, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة   لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.

JOKO WIDODO sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab beliau maju Capres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  2. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  3. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.

Jakarta, 01 Juni 2014

PIMPINAN PUSAT BAITUL MUSLIMIN INMDONESIA

Ketua Umum                                                                    Sekretaris Jenderal

Prof. DR. H. Hamka Haq, MA                                       Nurmansyah E. Tanjung, SE 

PDI PERJUANGAN TIDAK PERNAH BERMAKSUD MEMATA-MATAI MASJID

IMG_0001

                                      PDI PERJUANGAN TIDAK PERNAH BERMAKSUD

                                                     MEMATA-MATAI MASJID

 

Akhir-akhir ini ada isu yang beredar bersifat fitnah bahwa PDI Perjuangan akan memata-matai masjid dalam arti akan memasang intel di setiap masjid, jika Capres dan Cawapres yang diusung: Ir.H. Joko Widodo dan Dr.H.M.Jusuf Kalla memenangi pemilihan Presiden 9 Juli 2014 nanti.  Agar isu tersebut tidak berdampak negaif bagi kehidupan berdemokrasi, yang juga bisa merusak citra PDI Perjuangan, maka kami dari Baitul Muslimin Indonesia melakukan klarifikasi (tabayyun) sebagai berikut:

  1. Secara logika, tentunya kami mustahil melakukan tindakan memata-matai masjid, sebab hal itu merupakan tindakan negatif yang bertentangan dengan semangat kami untuk melindungi semua rumah ibadah dan khususnya menjaga kehormatan masjid.  Sikap kami untuk menjaga kehormatan dan kesucian masjid adalah sejalan dengan semangat Partai kami memilih Bapak H.M.Jusuf Kalla (Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia) menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai Calon Presiden yang kami usung.
  1. Kami bukanlah institusi yang memiliki aparat intel.  Kami adalah partai yang hanya beranggotakan rakyat biasa, kaum marhaen, yang tidak ada sama sekali kaitan dengan lembaga-lembaga intelejen seperti dimiliki oleh TNI dan POLRI.   Justru sebaliknya Partai kami pernah mengalami perlakuan dimata-matai oleh intel di era Orde Baru, yang mendorong kami untuk bangkit menumbangkan Orde Baru.
  1. Bahwa dugaan akan adanya masjid yang berpotensi menjadi sumber fitnah, hal itu sejak zaman Rasulullah SAW sudah diperingatkan dalam Surah Al-Tawbah ayat 107,

 

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mu’min), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mu’min serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). – (Q.S.al-Tawbah [9]: 107).

  1. Maka misi kita bersama ialah memelihara agar semua masjid terhindar dari perilaku orang-orang munafiq yang memanfaatkan masjid untuk tujuan memfitnah dan memecah belah umat seperti yang diperingatkan dalam firman Allah SWT di atas.  Sejalan dengan itulah maksud PDI Perjuangan agar masjid tetap sebagai rumah badah yang suci dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu sebaga sumber perpecahan umat, dan agar semua masjid tetap berfungsi sebagai pusat pencerahan dan pelaksanaan Islam Rahmatan Lil-alamin.

 

Jakarta, 2 Juni 2014 M / 4  Sya`ban 1435 H.

TTD

 

 

 

Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia

PENDIDIKAN BERBASIS AKHLAK

Menyambut hari Pendidikan Tanggal 2 Mei 2014, berikut dikutipkan satu pasal dari buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA,  h. 326-328 (dari 401 halaman), karya Prof. Dr.H.Hamka Haq, MA. 

 

Pendidikan Berbasis Akhlak

Adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, ketika pendidikan dipahami sebagai wadah untuk semata-mata mencetak generasi yang cerdas dan pintar dengan segudang ilmu pengetahuan yang dikuasainya.  Dengan paham demikian, hampir semua lembaga pendidikan menjadi lembaga pengajaran yang bertumpu pada pengasaan otak dengan mengabaikan penghalusan budi pekerti di kalangan anak didik.  Maka, lahirlah kemudian generasi yang cerdas dan pintar dengan budi pekerti yang kasar dan garang, memiliki batin yang hampa dan hati nurani yang gersang.  Hal tersebut ditandai dengan semakin seringnya terjadi tindak kejahatan di lingkungan lembaga pendidikan, mulai dari tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa, pembunuhan, kebebasan seks, narkoba, penganiayaan terhadap guru dan dosen, sampai  pembakaran kampus.

Hati siapa yang tidak tersentak ketika mendengar dan membaca berita tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi di sebuah sekolah tinggi calon pemimpin, atau di perguruan tinggi calon teknokrat, birokrat, dan sastrawan; apalagi jika sekolah dan perguruan tingginya menyandang nama agama tertentu.  Peristiwa seperti itu sebenarnya sudah banyak diberitakan pada masa-masa lalu, terutama ketika masa pengenalan kampus di sejumlah Perguruan Tinggi.  Kita pun terhadang oleh pertanyaan, quo vadis?, mau kemana pendidikan kita?  Kalau di suatu saat pernah diberitakan bahwa kualitas pendidikan bangsa Indonesia masih menempati urutan  papan bawah, maka lengkaplah sudah keterpurukan itu dengan maraknya peristiwa kekerasan dan amoral di kampus, karena hal itu jelas membunuh seluruh karakter yang masih tersisa pada bangsa kita.

Ironisnya, bahwa pendidikan sebagai lembaga yang berfungsi melahirkan generasi bangsa yang beradab untuk membangun peradaban, ternyata sering menampilkan adegan kekerasan dan pembunuhan primitif.  Padahal, dalam sejarah kemanusiaan, pembunuhan selalu dinilai sebagai kebiadaban.  Dalam dunia moderen, hukuman mati pun yang sebenarnya legal secara hukum, sudah digugat oleh aktifis hak asasi, sebagai bukti bahwa dunia moderen sudah tidak menghendaki berlakunya tindakan yang menghilangkan nyawa sesama manusia.  Hal ini pertanda bahwa komunitas dunia yang beradab, sangat menghargai jiwa atau nyawa seorang manusia, termasuk seorang narapidana sekalipun.  Sebaliknya, lembaga pendidikan sebagai pilar-pilar modernitas dan intelektualitas semakin sering memperlihatkan perilaku yang tidak beradab itu; suatu hal yang sangat kontras dengan tuntutan peradaban moderen yang menghargai nyawa sesama manusia.

Harapan-harapan indah untuk membangun peradaban sejati, ibaratnya jauh panggan dari api.  Pendidikan yang berfungsi mewariskan kecerdasan, moralitas dan akhlak kepada generasi berikutnya, agar bangsa kita juga tercatat sebagai bangsa yang beradab dan berperadaban, justru sering menjadi ajang penghancuran akhlak, yang sama sekali bertentangan dengan syariah dan ajaran luhur dari semua agama.

Menyikapi tindak kekerasan yang memilukan dan memalukan itu, hampir semua pengelola pendidikan berkelit untuk melepas tanggung jawab.  Mereka menyanyikan “lagu lama” bahwa peristiwa itu terjadi tanpa sepengetahuannya; di luar jadual, di luar kontrol, bahkan di luar jangkauan kita semua.  Malah dengan suara lantang akan mengatakan, bahwa dalam perguruannya itu tak ada kurikulum yang mengajarkan kejahatan.  Memang sangatlah naif, jika ada kurikulum tentang “ilmu kejahatan”.  Justru itu, sebagai lembaga pendidikan seharusnya mereka mempunyai katup pengaman yang melindungi semua insan pendidikan, termasuk pendidik dan peserta didik, dari tindak kejahatan apa pun.  Katup pengaman itu tidak lain ialah moral bersendikan agama dan budaya.

Sebenarnya siswa dan mahasiswa sudah memperoleh pengajaran agama, yang secara kognitif mereka hafal untuk lulus ujian semester, tetapi pengajaran saja tidak cukup untuk membenahi jiwa mereka dengan moral bernilai kemanusiaan.  Memang, pengajaran agama tampak sukses karena tingkat kelulusan peserta ujian cukup menggembirakan, tetapi pendidikan budi pekerti di sisi lain gagal total.  Mereka semakin mudah emosional; terhadap guru dan dosennya mereka membentak dan melawan; terhadap sesamanya ia tidak segan membunuh, terhadap dirinya ia suntikkan racun narkoba, dan saking gilanya ia pun tak segan membakar kampusnya sendiri.

Apa gerangan yang membawa sedemikian runtuhnya moralitas generasi bangsa?  Jawabnya, tiada lain ialah sistem pendidikan yang lebih bersifat pengajaran secara teoretis, termasuk mata pelajaran (studi) agama tu sendiri.  Bidang studi agama dipersamakan dengan bidang studi lainnya, apalagi waktu panyajiannya pun semakin minim, sehingga tidak mampu menanamkan penghayatan akhlak dan budi pekerti pada generasi bangsa.  Hasilnya, anak-anak memang cerdas menghafal dan mengetahui ajaran agamanya, tetapi mereka tidak menghayati nilai-nilai luhur agamanya untuk hidup sebagai warga yang baik di tengah masyarakat.

Apakah kita akan membiarkan moralitas bangsa semakin terpuruk seperti itu? Apakah sudah cukup puas menyaksikan rapor mereka dengan angka-angka yang brilian, indeks prestasinya mencapai nilai cum laude (nilai 4), tetapi dalam waktu yang sama mereka gagal menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan menjadi calon narapidana masa depan?  Kini, persoalannya terpulang kepada kita.  Jika kita masih punya rasa keprihatinan, tentunya hati nurani berteriak: ”hentikanlah semuanya itu”.

Kita adalah kalangan keluarga, ataupun lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sama-sama bertanggung-jawab meluruskan generasi bangsa, melalui iklim pendidikan berbasis akhlak.  Dan yang terpenting dari segalanya ialah membekali mereka agar dapat mengontrol dirinya sendiri, melalui pendidikan akhlak dan pencerdasan keilmuan.   Inilah pendidikan yang dikehendaki bangsa, sesuai dengan firman Tuhan Q.S.al-Mujadalah (58): 11:  “Yarfa` Allah `lladzina amanuw minkum wa `lladzina utuw al-`ilm darajat” (Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan mereka yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat).

PERUSAHAAN DAN BURUH TANPA KEZALIMAN

Memperingati Hari Buruh 1 Mei 2014, hari ini, berikut dipetik satu pasal dari si buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof. Dr.H.Hamka Haq, MA, hal. 311-314 (dari 401 halaman).

 

Ekonomi Tanpa Kezaliman

Ungkapan “sikuat memakan silemah” adalah aksioma hukum rimba sebelum manusia mengenal peradaban.  Namun, hal tersebut terjadi kembali dalam masyarakat moderen, baik dalam skala regional, maupun secara global, yang merambah ke segenap sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi.  Dengan kekuatan ekonomi, pebisnis kapitalis yang berkoalisi dengan penguasa telah banyak mengabaikan nasib orang-orang lemah bahkan telah menzaliminya.  Himbauan-himbauan untuk membantu kaum ekonomi lemah, tak lebih sebagai angin lalu belaka.  Malah, sebaliknya yang terjadi ialah proses pemiskinan secara struktural.

Sebahagian dari masyarakat kita terjebak dalam kemiskinan, pokok persoalannya bukan karena kemalasan, sebab terbukti mereka adalah pekerja, perajin yang tekun dan ulet.  Lihat saja betapa uletnya pedagang kaki lima yang sering diburu dan dikejar-kejar itu.  Betapa bersemangatnya penjual hasil bumi dari desa dan pinggir kota, yang sebelum jam lima subuh sudah meramaikan pasar tradisional.  Namun, mereka tetap menjadi miskin adalah karena lebih disebabkan oleh kondisi sosial yang timpang; kurangnya peluang memperoleh modal kerja; adanya watak monopoli orang-orang kuat yang membuat kaum miskin semakin tergantung padanya; belum tumbuhnya budaya mengayomi dari kalangan pengusaha besar; dan yang paling berbahaya ialah keserakahan pengusaha, terutama yang merasa dirinya terlindungi oleh kekuasaan.

Untuk membendung laju ketimpangan itu, kita perlu membangun ekonomi kerakyatan menurut asas kekeluargaan dan kegotong-royongan.  Salah satu upaya konkret di antaranya ialah mengarus-utamakan kemitraan antarpengusaha dan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat.  Kemitraan dan koperasi adalah bangun ekonomi yang cocok dengan masyarakat Indonesia menurut UUD 1945 dan sangat sejalan dengan syariat Islam.  Hal ini karena kemitraan dan koperasi adalah mencerminkan ajaran al-ta`awun dalam arti kebersamaan dan kekeluragaan dalam ekonomi.

Tetapi, upaya menegakkan ekonomi al-ta`awun (kemitraan dan kekeluargaan) ini membutuhkan kebijakan dan langkah berani dari pemerintah.  Atas instruksi pemerintah, para pengusaha besar diharuskan bermitra secara adil dengan sesama pengusaha atau koperasi yang ada di masyarakat, sehingga kerajaan bisnis dapat menjadi rahmat bagi bangsa.  Hal ini perlu dilakukan sebagai satu-satunya jalan untuk meredam kecemburuan sosial.  Tanpa kebijakan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan pastilah diwarnai kezaliman yang memperlebar jurang pemisah antara pengusaha besar yang semakin makmur, pengusaha kecil yang semakin merana dan rakyat kecil yang semakin melarat.

Kepedulian terhadap sesama guna terbangunnya iklim ekonomi yang sehat adalah bahagian dari semangat syariah seperti dianjurkan berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (usaha) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S.Al-Ma’idah [5]: 2).

Tanpa kemitraan dan kebersamaan, seperti yang dipesankan ayat di atas, potensi ekonomi rakyat akan menjadi sia-sia, tak mampu mengangkat kesejahteraan mereka.  Koperasi sebagai badan ekonomi yang melibatkan masyarakat, sebaiknya memainkan peran secara serius untuk kesejahteraan tersebut.  Peran ini memerlukan insan-insan koperasi yang terampil dan profesional, dan yang lebih penting ialah transparan, jujur dan komit pada ekonomi kerakyatan.  Koperasi diharap tidak akan tergoda menjerumuskan masyarakat ke dalam sistem kapitalis.  Seringkali, koperasi yang ketika mencapai puncak kemajuan dan perkembangannya, tiba-tiba lupa akan jati dirinya sebagai milik rakyat, malah berubah menjadi milik pemodal besar.  Sistem yang diterapkan akhirnya menjadi kapitalistik, sehingga koperasi hanya merupakan bangun usaha yang menjadi satelit konglomerat tertentu.  Atau, koperasi hanya menyejahterahkan para pengurusnya kemudian menelantarkan bahkan mungkin menipu para anggotanya.  Hal demikian merupakan sebuah kezaliman baru yang bertentangan dengan konstitusi dan syariah.

Kezaliman lain yang tak kalah dahsyatnya, bahkan lebih parah lagi akan pasti terjadi apabila hubungan antara buruh dan perusahaan menjadi tidak harmonis.  Harmonitas hubungan antar mereka justru menjadi kondisi yang paling menentukan iklim usaha yang sehat, di dalamnya para buruh turut bertanggung jawab untuk mengembangkan prusahaan sumber nafkahnya itu.  Hubungan yang tidak sehat akhirnya melahirkan sejumlah kezaliman, perlakuan secara tidak manusiawi atas buruh dengan upah yang rendah, dengan beban kerja yang melampaui batas, tanpa hak cuti sakit dan hamil, tanpa jaminan kesejahteraan dan tanpa harapan masa depan yang lebih baik.  Lebih fatal lagi, ialah perusahaan secara sewenang-wenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Sebaliknya, adalah sebuah kezaliman pula yang tak dapat dibenarkan  ketika para buruh yang tertindas itu melakukan reaksi yang anarkis, melakukan demonstrasi sebagai jalan pintas menyampaikan tuntutannya, merusak milik-milik perusahaan, melakukan mogok masal, padahal semua itu akan berdampak mematikan lahan hidupnya sendiri.  Semua bentuk kezaliman ini sebenarnya dapat diatasi secara dini, hanya dengan membangun rasa kekeluargaan antara perusahaan dan buruh seperti dipesankan oleh Nabi SAW: “Berilah upah kepada buruh, sebelum keringatnya kering”.[1]  Hadits ini memperingatkan tidak sebatas upah saja, tetapi mencakup segenap hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan jasmani-rohani, agar dapat bekerja produktif demi kepentingan bersama.  Itulah hubungan perusahaan  dan buruh  tanpa kezaliman.

 

 

 

 

[1] Lihat dalam Al-Bayhaqiy, Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 19994/1414), Juz VI, h. 120-121