FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH ANTI ISLAM

pdip

FITNAH, PDI PERJUANGAN DITUDUH

ANTI ISLAM

Seiring dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, beredar di media sosial fitnah bahwa PDI Perjuangan itu anti Islam.  Fitnah tersebut bertujuan melarang umat Islam memilih Calon Legislatif dan Capres/Cawapres PDI Perjuangan.  Bahkan di antara fitnah itu dikatakan datang dari Pemngurus MUI Pusat.  Antara lain fitnahnya begini: “Saya sangat kecewa dgn ketidaktahuan masyarakat kita yang memilih PDIP dalam pemilu kemarin. PDIP itu partai yang anti Islam. “Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.”. ini Partai Anti Islam !!!. Kenapa banyak Umat Islam yang tidak tahu?. Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.! MUI yg memberi catatan utk PDIP, dg maksud utk memberi info kaitannya dgn Pilpres… Jokowi yg mengusung PDIP, ada agenda di balik itu tentunya… Ideologiny Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia, Ya Allah, jangan biarkan NKRI jatuh ke tangan pemimpin yang tak amanah… Hanya kepada-Mu kami bermunajat, mengemis untuk ummat Islam NKRI… Kabulkanlah do’a kami

Jawaban Terhadap Fitnah

Berikut ini kami akan menjawab satu persatu fitnah yang dihembuskan oleh pihak sebagaimana dikemukakan pada halam pembukaan di atas.

  1. PDI Perjuangan itu partai yang anti Islam.?

Adalah logika yang sangat keliru jika memvonis PDI Perjuagan sebagai partai anti Islam.   Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2010-1015, dan juga periode sebelumnya, lebih banyak diisi oleh umat Islam ketimbang umat agama lain.  Katua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Tjahjo Kumolo adalah Muslim yang taat.  Demikian pula pada Tingkat DPD (Provinsi) dan pada tingkat DPC (Kabupaten/Kota), kecuali Provinsi dan Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas umat agama lain.   Di antara warga Muslim yang duduk pada tingkat DPP, adalah Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, anggota KAHMI (Korps Alumni HMI) dan Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Guru Besar IPB; juga Prof. Dr. Hamka Haq, MA adalah Anggota Penasehat Majelis Ulama (MUI) Pusat, berlatar belakang akademisi studi agama Islam, dan guru besar UIN Alauddin Makassar.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, direkomendasikan berdirinya ormas-ormas sayap PDI Perjuanagan, termasuk ormas Islam.  Maka berdirilah ormas Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dideklarasikan pada tanggal 29 Maret 2007, yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah menurut ajaran Islam rahmatan lil`alamin.    Sampai hari ini Ormas BAMUSI baru sempat membentuk cabangnya di 27 Provinsi. Dalam struktur kepengurusan, BAMUSI merekrut tokoh-tokoh dan kader-kader dari ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pada setiap jenjang, di samping melibatkan juga ormas-ormas Islam lokal setempat.  Pada tingkat pusat, duduk sebagai Pembina Bamusi adalah Prof.Dr.Syafi`i Ma`arif (Mantan Ketua Umum PP  Muhammadiyah) dan Prof.Dr.Said Aqil Syiraj (Ketua Umum PB NU).

Di tingkat pusat dan beberapa daerah, BAMUSI telah menyemarakkan syiar Islam, baik dalam bentuk penerbitan serial khutbah (Bamusi DKI) dan sejumlah Edaran tentang pdoman pelaksanaan ibadah, juga aktif dalam pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) bekerjasama dengan partai.  Sejak berdirinya Bamusi, PDI Perjuangan tidak pernah alpa memperingati HBI (Tahun Baru Hijriyah, Nuzul “Qur’an, Maulid, Isra Mi`raj, Idil Fitri dan Idil Adhha) yang diisi dengan diskusi keislaman dan kebangsaan.  Lapangan Parkir Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung menjadi saksi kesemarakan Idil Fitri dan Idil Adhha setiap tahunnya. Termasuk Pemotongan hewan kurban, PDI Perjuangan pada tingkat pusat dan beberapa daerah, tidak pernah alpa minimal 10 ekor.  Bahkan pada tahun 2008, jumlah sapi kurban mencapai 113 ekor pada tingkat DPP.  Pada tingkat DPD dan DPC pun diinstruksikasn beramal seperti itu.

 

  1. Semua RUU yang diajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDIP menolak.? Termasuk UU Bank Syariah,UU Ekonomi Syariah benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Tidak benar bahwa setiap RUU yang berbau Islam ditolak oleh PDI Perjuangan.  Kalau ada sikap PDI Perjuangan yang terkesan menolak, maka sebenarnya, secara substansial PDI Perjuangan tetap menerima konten (materi) nya, tetapi secara teknis PDI Perjuangan memandang tidak perlu lagi diatur dalam UU baru karena telah diatur dalam UU lain yang berkaitan dengannya.   Misalnya UU Pornografi, telah diatur secara jelas dalam KUHP.  Begitupun misalnya Bank Syariah, tidak perlu lagi diatur secara khusus, karena telah diatur dalam UU dan sejumlah peraturan menyangkut Keuangan dan Perbankan.  Untuk memenuhi maksud tersebut, Bank Syariah secara konstitusional telah diakui di Indonesia sejak tahun 1992 dengan berlakunya Undang-Undang No. 7  Tahun 1992 tentang Perbankan.  Selanjutnya terbit pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1998  yang memberi peluang lebih luas bagi perbankan syari`ah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus unit syari`ah.  Bank Syariah sebagai bahagian tak terpisahkan dari sistem perbankan nasional, payung hukumnya tetap mengacu pada sistem perbankan nasional, sehingga dipandang belum memerlukan UU baru lagi.

Ekonomi syariah haruslah sejalan dengan kebijakan makro ekonomi nasional.  Dengan demikian, institusi ekonomi syariah tidak akan egoistik menghembuskan isu-isu keharaman produk institusi ekonomi konvensional, karena hal tersebut dapat dinilai memperalat isu agama untuk persaingan terhadap sistem konvensional.  Biarlah masyarakat memilih dengan kesadarannya sendiri tanpa penggiringan ke jenis dan sistem ekonomi tertentu atas nama agama.

Dalam proses lahirnya UU yang berkaitan dengan keuangan syariah, jika memang sangat dibutuhkan dan belum mempunyai payung hukum, PDI Perjuangan justru kadang pro aktif di dalamnya.  Misalnya RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk yang disahkan pada 7 April 2008 menjadi UU SBSN (sukuk).  Sukuk menurut fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah semacam surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil.  Untuk memproses  RUU SBSN (Sukuk) tersebut menjadi UU SBSN (Sukuk), Fraksi PDI Perjuangan mengambil inisiatif dan menugaskan Olly Dondokambey sebagai Ketua Panja (Pnitia Kerja) RUU ersebut.  Ini bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak alergi dengan UU yang berbau Syariah.

 

  1. Sikap PDI Perjuangan terhadap Perda Syariah?

Menyangkut Perda Syariah yang lahir di sejumlah Daerah, PDI Perjuangan juga sangat menyetujui substansi (konten) nya, tapi secara teknis PDI Perjuangan menghendaki Perda yang berbau Syariah seharusnya diangkat sebagai Perda yang bersifat umum, sehingga tidak terkesan sebagai Perda diskriminatif yang hanya berlaku untuk sekelompok warga negara (Muslim) saja.  Misalnya Perda Syariah Tentang Minuman Keras (Miras) sebaiknya menjadi Perda yang berlaku umum, sehingga tidak memperatas-namakan Syariah.  Sebagai contoh, Perda Miras yang pada awal tahun 2014 berhasil disahkan dan berlaku umum di Papua; perda tersebut diterima oleh semua kalangan, semua agama dan etnis, sehingga tidak menimbulkan gesekan negatif antara sesama warga negara di daerah tersebut.

Akan halnya Perda Syariah menyangkut Jilbab, agaknya perlu dijelaskan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  Pasal ini mengharuskan Negara dan pemerintah memberi perlindungan atau jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi tidak berarti Negara dan Pemerintah berfungsi mewajibkan warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.  Misalnya ibadah shalat, Negara dan Pemerintah tidak berkewenangan memaksa warga negara Muslim untuk bershalat, tetapi pada sisi lain negara harus memfasilitasi dan menjamin keamanan warga negaranya yang ingin bershalat.  Demikian pula ibadah haji, Negara dan pemerintah tidak dapat memaksakan setiap Muslim yang mampu untuk berhaji.  Namun, Negara dan Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan melindungi keamanan umat Islam yang ingin berhaji.

Dalam kontek dan analogi seperti shalat dan haji itulah PDI Perjuangan menyikapi setiap gagasan untuk melahirkan perda syariah, misalnya jilbab.  Negara dan pemerintah juga tidak berkewenangan memaksa setiap umat Islam (perempuan) untuk berjilbab.  Dengan demikian Negara dan pemerintah (pemerintah daerah) tidak perlu membuat peraturan yang mengharuskan setiap Muslimah untuk berjilbab. Akan tetapi di sisi lain, Negara akan menjamin kebebasan wanita Muslimah untuk berjilbab, bagi mereka yang ingin memakainya, misalnya di sekolah / kampus, termasuk sekolah / kampus swasta milik non Muslim.   Karena itu, wanita Muslimah yang ingin memakai jilbab di sekolah negeri dan swasta, hak-hak mereka dijamin berdasarkan Peraturan Mendikbud No 45 Tahun 2014.

 

  1. UU Pendidikan mereka (PDI Perjuangan) walk out?

Adalah salah besar jika dikatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan walk out ketika UU Sisidiknas disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI 11 Juni 2003, karena justeru  PDI Perjuangan memang sengaja tidak hadir.  Ketidak hadiran Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI P) bukan karena tidak menyetujui RUU Sisdiknas menjadi UU, karena secara substansial F-PDI P telah menyetujui RUU ersebut, termasuk rumusannya, sampai Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar jelas-jelas menyampaikan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas persetujuan tersebut.

Perlu juga diingat bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri, pada saat tersebut juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.  Andai kata F-PDI P memang benar-benar tidak setuju pada RUU Sisdiknas tersebut, maka akan pastilah Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Menteri Pendidikan untuk menarik RUU Sisdiknasd tersebut dan menggantinya dengan RUU Sisdiknas yang baru; namun hal tersebut tidak dilakukan.

Singkatnya, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa ketidak hadiran F-PDI P menunjukkan sikap yang anti Islam, sangatlah melanggar kaedah logika, dengan dua alasan.  Pertama, bahwa seandainya memang benar PDI Perjaangan menolak RUU UU Sisdiknas, tentu saja Presiden Megawati (selaku Ketua Umum PDI Perjuangan) menarik RUU tersebut, tapi itu tidak dilakukannya.  Kedua, bahwa RUU yang disahkan itu bukan produk khusus syariah, tetapi UU Sistem Pendidikan Nasional, jadi tak ada kaitannya drengan soal setuju atau tidak pada syariah.

  1. UU Pornografi juga benarkah PDI Perjuangan tidak setuju.?

KUHP sendiri melarang keras perbuatan asusila, seperti menyebarkan gambar dan tulisan porno (pasal 281, 282, 283).  Demikian pula KUHP (pasal 290) melarang keras perbuatan cabul, apalagi terhadap wanita di bawah umur, dan lebih-lebih jika wanita di bawah umur itu disetubuhi di luar nikah. Semuanya diancam hukuman paling lama tujuh tahun.   Jika mengakibatkan penderitaan fisik, hukumannya paling lama dua belas tahun; dan jika wanita sampai mati, hukumannya lima belas tahun.  Hukuman lima belas tahun juga dijatuhkan atas pelaku cabul terhadap sesama jenis kelamin di bawah umur  (pasal 292).

Semangat anti perzinaan, pornografi dan pornoaksi menurut syariah sesungguhnya telah menjadi semangat yang sama dalam sejumlah pasal KUHP.  PDI Perjuangan merasa tidak perlu ada UU atau Perda, karena payung hukumnya sudah ada, tinggal melakukan aksi yang konkret.

Karena itulah kader PDI Perjuangan yang menjabat Walikota Surabaya berani mengambil langkah konkret untuk membubarkan lokalisasi PSK.  Ada yang mencoba memisahkan langkah tersebut dengan PDI Perjuangan, seolah-olah hanya merupakan langkah murni dari Walikota saja.  Untuk itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri membantah kalau rencana penutupan lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Surabaya, tidak direstui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Risma mengatakan mendapat dukungan dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.  Demikian pernyataan Risma kepadaTempo, Kamis 20 Juni 2014.  Bahkan kata Risma, Ibu Megawati berpesan agar pemerintah kota Surabaya menangani pekerja seks komersial yang mengidap HIV/AIDS.

Coba renungkan dengan akal budi yang sehat, siapakah selain Risma yang berani melakukan tindakan spektakuler seperti itu.  Banyak wali kota yang mungkin diusung oleh partai-partai Islam yang justeru tidak berani melakukan pembersihan lokalisasi PSK di daerah/kotanya, hal yang seharusnya dilakukan ketimbang hanya memperbanyak perda-perda yang berwacana mengharamkan PSK, tanpa tindakan nyata menghapuskannya.

  1. UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan, benarkah PDI Perjuangan tidak setuju?

Sebenarnya PDI Perjuangan sangat menyetujui substansi dari RUU tersebut, namun sikap PDI Perjuangan menyangkut hal ini adalah berlandaskan dua hal, yakni:

Pertama, PDI Perjuangan menengarai adanya keinginan pemerintah (Kementerian Agama) lewat Undang Undang itu untuk mengambil alih penangannya yang selama ini sudah ditangani secara baik oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dalam hal ini PDI Perjuangan adalah semata-mata bermaksud untuk menegakkan wibawa dan kewenangan MUI menyangkut produk halal tersebut.

Kedua, bahwa soal produk halal telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan pemerintah.  Untuk hal ini, sebenarnya telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.  Undang-Undang ini kemudian diikuti sejumlah peraturan, termasuk Inpres dan Surat Keputusan dari dua menteri (Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian).  Lebih dari itu, terbit pula Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Pangan, dinyatakan perlunya produsen atau importir pangan mencantumkan label halal, guna melindungi konsumen Muslim dari barang yang diharamkan syariah (pasal 30 huruf e).    Mereka yang mengedarkan pangan tidak seuai dengan mutu (halal) atau menyalahgunakan label akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 58).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes /SK /I /1996, tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, dinyatakan bahwa makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram menurut hukum agama Islam (pasal 1 ayat 2).   Tujuan tulisan halal pada label itu dimaksudkan sebagai jaminan kehalalan suatu makanan bagi pemeluk agama Islam (pasal 1 ayat 3).  Karena itu, produsen atau importir yang mencantumkan label “halal” harus bertanggung jawab atas halalnya makanan tersebut (pasal 5).

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/ MENKES/SK/VIII/1996, dinyatakan bahwa produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal”, wajib siap diperiksa oleh Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (pasal I ayat 1).   Hasil pemeriksaan dan evaluasi tersebut, diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat, atau penolakan bagi yang tidak memenuhinya (pasal I ayat 2).

Persoalan yang mencuat pula ialah pasokan daging dari luar negeri.  Untuk memberi jaminan kehalalan, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 745/KPTS/TN. 240/ 12/ 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.  Di dalamnya termuat ketentuan bahwa pemasukan daging untuk keperluan konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal (pasal 8 ayat 1).

Selain itu terbit pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/ KPTS/ TN.330/4/1994, tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya.  Di dalamnya ditetapkan syarat-syarat dan tata cara pemotongan unggas, antara lain ditegaskan bahwa penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam (pasal 3 huruf d).   Kemudian ditegaskan bahwa menyembelih unggas dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara agama Islam, yaitu membaca basmalah, memutus jalan napas, memutus jalan makanan, dan memutus dua urat nadi (pasal 6 ayat 2).  Sungguh luar biasa, demikian terinci dan telitinya guna menyesuaikan ketentuan hukumnya dengan syariat Islam.

Sebagai konsumen, umat Islam lebih memperoleh jaminan hak-haknya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Undang-Undang ini mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa (pasal 4 huruf a.).  Berkaitan dengan makanan halal, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (pasal 8 huruf h).  Mereka yang melanggar ketentuan ini, akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 62 ayat 1).

Jika diperhatikan secara cermat, segenap produk perundang-undangan dan peraturan tentang pangan dan yang berkaitan dengannya, seperti dikemukakan di atas, rasanya telah sangat memenuhi ketentuan syariat Islam.  Tak salah jika dikatakan bahwa Undang-Undang dan peraturan tersebut telah menerapkan syariah secara kultural, tanpa menyebut dirinya sebagai produk syariah, sehingga tidak menjadi Undang-Undang diskriminatif.

 

  1. Yang mengusung Jokowi adalah PDIP, benarkah ada agenda di balik itu tentunya yaitu Ideologi Sosialis, sangat tdk menguntungkan buat ummat Islam di Indonesia,?

Adalah tidak benar bahwa jika Jokowi menjadi Presiden, sistem ekonomi Indonesia akan menjadi sistem sosialis komunis.   Jokowi selaku kader PDI Perjuangan tentu akan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan ideologi PDI Peruangan yakni ekonomi kerakyatan, yang dibangun secara mandiri (berdikari) sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidan ekonomi dan Bermartabat di bidang budaya.

Sistem ekonomi kerakyatan justeru sejalan dengan sistem ekonomi yang diajarkan Islam, yakni sama-sama berpihak pada rakyat kecil (ekonomi lemah).  Pemberdayaan kaum lemah (mustadh`afin) di bidang ekonomi merupakan ajaran Islam.  Tujuan syariah mengenai ini adalah agar harta benda itu dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat sebagaimana ditegaskan ayat berikut ini: “Agar tidaklah harta itu beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Q.S.al-Hasyr [59]: 7).   Itulah hikmahnya, mengapa syariah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat, agar rezeki orang kaya turut dinikmati pula oleh fakir miskin.  Berbagai sumber ekonomi yang potensil dan strategis dikategorikan dalam fikih klasik sebagai harta yang wajib dizakati,

Sejalan dengan semangat keislaman tersebut, PDI Perjuangan merasa bertanggung jawab untuk memberdayakakan rakyat di bidang ekonomi.  Mereka perlu keterampilan, penyuluhan dan pendampingan, perlu jaringan ekonomi bagi produk-produknya yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.  Bahkan yang paling utama dari segalanya ialah mereka butuh tanah garapan yang memadai.  Apa yang terjadi, berupa penelantaran rakyat kecil, pembiaran terjadinya kezaliman dan pembodohan, perampasan tanah milik, rendahnya mutu dan harga hasil bumi dan kerajinan rakyat, semua adalah pelanggaran prinsip ekonomi kerakyatan sekaligus penyimpangan syariah yang harus dicari solusinya.   Intinya ialah melepaskan kaum mustadh`afin (wong cilik) dari keteraniayaan dan ketidak berdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang nyata-nyata lebih banyak menguntungkan kaum kapitalis (pemodal atau pebisnis).

Maka adalah sangat ironis jika gagasan ekonomi kerakyatan yang menjadi inti perjuangan PDI Perjuangan seperti diuraikan sepintas lalu di atas dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dipandang membahayakan umat Islam.  Bukankah rakyat kecil yang menjadi tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebahagian besarnya umat Islam di hampir seluruh pelosok negeri kita?    Wahai para ulama dan tokoh Islam mari kita memahami bahwa ajaran Islam soal ekonomi sangat sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan dan Tri Sakti Bung Karno yang bertujuan membangun kedaulatan ekonomi bagi rakyat, atas dasar kegotong royongan dan secara mandiri (Berdikari).  Wallahu A’lam bi al-Shawab.

EDARAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA TENTANG KLEBIADABAN ZIONIS ISRAEL

 

IMG_0001

EDARAN  PENGURUS PUSAT BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

TENTANG KEBIADABAN ZIONIS ISRAEL TERHADAP MASYARAKAT SIPIL PALESTINA DI GAZA 

Kebiadaban Israel terhadap masyarakat sipil (perempuan dan anak-anak) Palestina yaitu dengan peluncuran pesawat-pesawat tempur Israel terhadap 430 target di Gaza yang merupakan bagian dari operasi militer Operation Protective Edge, dimulai dari selasa 8 Juli dini hari waktu setempat, telah menyebabkan 61 orang meninggal dan lebih dari 550 orang warga Palestina lainnya luka-luka.

Maka Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. PP Baitul Muslimin Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya aksi kebiadaban Zionis Israel yang telah melakukan pemboman dan penembakan terhadap perempuan, anak-anak dan masyarakat sipil Palestina di Gaza. Karena aksi biadab tersebut nyata-nyata merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional lainnya. Oleh karenanya, Israel harus mendapatkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk selalu membela hak-hak rakyat Palestina, memberi bantuan dan senantiasa ikut pro-aktif dalam menciptakan perdamaian di Palestina.
  3. PP Baitul Muslimin Indonesia menghimbau kepada lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Liga Arab, dan lain-lainnya, untuk memberi tekanan yang mampu memaksa Israel agar menghormati dan menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi bangsa Palestina untuk dapat melangsungkan hidup secara layak dan normal. Oleh karena itu PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak kepada lembaga-lembaga internasional tersebut di atas untuk bersikap tegas dalam menerapkan hukum-hukum internasional, khususnya terhadap Israel, sambil mendesak kepada Israel dan Palestina untuk melanjutkan Perundingan Damai sesuai dengan Peta Jalan Damai yang telah dicanangkan oleh Presiden Palestina, almarhum Yasser Arafat..
  4.  PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak Mahkamah Internasional untuk segera mengadili pelaku Kejahatan Kemanusiaan (Israel) yang terjadi di Gaza.
  5. PP Baitul Muslimin Indonesia menghimbau dan mendesak kepada Amerika Serikat agar menghentikan sikap ambivalen kebijakan luar negerinya, yang selama ini selalu mendukung pemerintahan Israel. Sikap ambivalen Amerika Serikat ini telah menjadi permasalahan krusial dunia internasional.
  6. PP Baitul Muslimin Indonesia menghimbau kepada OKI (Organisasi Konferensi Islam), negara-negara Islam khususnya dan dunia Islam pada umumnya untuk lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperbarui serta mengokohkan visi dan misi, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dalam rangka mencari penyelesaian konflik Palestina – Israel secara bermartabat.
  7. PP Baitul Muslimin Indonesia mendesak kepada dunia Islam untuk mengambil langkah-langkah efektif yang diperlukan untuk menyelamatkan Masjidil Aqsha dari bahaya kehancuran akibat ulah Israel.
  1. PP Baitul Muslimin Indonesia mengingatkan dan menyerukan kepada umat Islam bahwa :
  • a. Kebrutalan kaum Yahudi Israel terhadap kaum Muslimin di Jalur Gaza Palestina merupakan pembenaran terhadap kandungan Al-Qur’an bahwa: ”Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.(Q.S.al-Ma’idah [5]:82)
  • b. Kebiadaban Yahudi terhadap masyarakat sipil Palestina menjadi momentum yang akan mampu mendorong umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah menuju Izzul Islam Wal Muslimin.
  • c. Mengajak Umat Islam untuk mendo’akan para korban kebiadaban Yahudi Israel di Gaza Palestina, semoga segala amalnya diterima Allah SWT, dan tetap istiqomah serta tidak menyerah dalam melawan kebiadaban Zionis Yahudi Israel, serta melaksanakan doa qunut nazilah bagi kehancuran Zionis Yahudi Israel dan kemenangan bangsa Palestina.

Demikianlah surat keterangan pers ini dibuat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama kalangan pers yang sangat berperan dalam syiar tentang keadilan dan penegakan Hak-Hak Asasi Manusia. 

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

Jakarta, 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli 2014 M

PENGURUS PUSAT

BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

Masa Bakti 2010-2015

          Ketua Umum                                   Sekretaris Jenderal

                   Prof. Dr. HAMKA HAQ, MA           NURMANSYAH E. TANJUNG, SE

LIMA ALASAN SYARIAH MENGAPA HARUS JOKOWI – JK

 

LIMA ALASAN SYARIAT MENGAPA HARUS JOKO WIDODO – JUSUF KALLA,

Bagi mereka yang belum membaca Edaran Baitul Muslimin tentang Kriteria Memili Presiden menurut Syariat, berikut ini akan kami kemukakan lima alasan syariat untuk memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sesuai edaran tersebut.

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisius, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.  (Shahih Bukhariy, Juz VI, h. 2443, hadits ke 6348) dan (Shahih Muslim, Juz III, h. 1273, hadits ke 1652).

JOKO WIDODO – JUSUF KALLA sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab MEREKA maju Capres / Cawapres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

Sangat disayangkan karena ulama dan ustadz yang enggan memilih Jokowi – JK, sengaja menyembunyikan hadits ini.  Bahkan selalu menyampaikan tuduhan kemunafikan terhadap Jokowi karena dianggap berbohong dan tidak menepati sumpahnya, padahal seharusnya mereka (ulama seperti itu) tahu bahwa ada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang membuka jalan bagi Jokowi untuk memilih yang lebh baik di luar sumpahnya.

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  1. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.  Sejalan dengan ini hadits riwayat Al-Thabraniy dan Al-Bayhaqiy:

من لم يهتم  بأمر المسلمين فليس منهم

Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka”. (Kasyf al-khafa’, Juz II, h. 368) dan (Takmilat al-Ikmal, Juz I, h. 495).

Wallahu A’lam bi al-Shawab.

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

 

IMG_0001

EDARAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA

 بسم الله الرحمن الرحيم

MEMILIH PRESIDEN BERDASARKAN KRITERIA SYARIAH

  1. Syariat menghendaki Pemimpin yang tidak berambisi. Umat Islam diharuskan memilih Pemimpin (Presiden) yang tidak ambisi, tidak meminta-minta jabatan Presiden, kecuali rakyat sendiri yang memintanya. Hadits Rasulullah SAW dari Abdur Rahman bin Samrah riwayat Bukhari dan Muslim:

قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم يا عبد الرحمن بن سمرة   لا تسأل الإمارة  فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها

“Barsabda padaku Rasulullah SAW, hai Abdu Rahman bin Samrah: Jangan engkau meminta-minta jabatan (kekuasaan), sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya diserahkan padamu (tanpa pertolongan Allah dan manusia}; dan jika engkau diberi jabatan sebagai permintaan orang, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dan manusia) atasnya”.

JOKO WIDODO sangat sejalan dengan hadits Rasulullah SAW di atas, sebab beliau maju Capres tanpa pernah meminta atau memasang iklan, tetapi masyarakat lah yang memintanya untuk menjadi Calon Presiden, berdasarkan hasil survey.

  1. Syariat memberi jalan keluar bagi Joko Widodo dari Sumpahnya. Meskipun masih terikat sumpah untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun, yang dijalaninya baru 2 (dua) tahun, Syariat Islam memberi jalan bagi JOKO WIDODO untuk maju menjadi (calon) Presiden dengan alasan kemaslahatan, dengan kewenangan yang lebih luas.  Hal ini sejalan dengan sambungan hadits di atas yang berbunyi:

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

Dan jika engkau bersumpah atas suatu pernjanjian, lalu engkau melihat suatu yang lebih baik daripadanya, maka tinggalkan (tebus) sumpahmu dan ambillah (tempulah) yang lebih baik itu.”

  1. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memenuhi syarat utama Pemimpin.  Syarat utama untuk menjadi Pemimpin, adalah Istitha’ah (kemampuan).  Ditandai dengan adanya mas’uliyah (tanggung jawab).  Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terbukti bertanggung jawab membina keutuhan keluarga dan rumah tangganya.   Seseorang yang tidak mampu membina rumah tangganya diragukan dapat memikul tanggung jawab (mas’uliyah) yang lebih besar seperti memimpin negara.
  2. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pasangan Sederhana dan Merakyat.   Cara hidup Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah sederhana.  Mereka tidak memanfaatkan kedudukannya untuk hidup mewah.  Pergaulan dan pakaiannya semua sederhana, meneladani kesederhanaan pemimpin-pemimpin Islam di zaman awal,khususnya Nabi SAW dan para Al-Khulafa’ al-Rasyidun.
  3. Pemimpin Peduli Umat.   Joko Widodo didampingi Cawapres Jusuf Kalla, tokoh nasional yang dekat dengan ormas-ormas Islam.  Jusuf Kalla sendiri adalah salah seorang anggota Mustasyar PB Nahdhatul Ulama (NU), dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).  Dapat diyakini mereka adalah Pemimpin yang peduli umat beragama, khususnya umat Islam dengan prinsip ajarah Rahmatan lil-alamin.

Jakarta, 01 Juni 2014

PIMPINAN PUSAT BAITUL MUSLIMIN INMDONESIA

Ketua Umum                                                                    Sekretaris Jenderal

Prof. DR. H. Hamka Haq, MA                                       Nurmansyah E. Tanjung, SE 

PDI PERJUANGAN TIDAK PERNAH BERMAKSUD MEMATA-MATAI MASJID

IMG_0001

                                      PDI PERJUANGAN TIDAK PERNAH BERMAKSUD

                                                     MEMATA-MATAI MASJID

 

Akhir-akhir ini ada isu yang beredar bersifat fitnah bahwa PDI Perjuangan akan memata-matai masjid dalam arti akan memasang intel di setiap masjid, jika Capres dan Cawapres yang diusung: Ir.H. Joko Widodo dan Dr.H.M.Jusuf Kalla memenangi pemilihan Presiden 9 Juli 2014 nanti.  Agar isu tersebut tidak berdampak negaif bagi kehidupan berdemokrasi, yang juga bisa merusak citra PDI Perjuangan, maka kami dari Baitul Muslimin Indonesia melakukan klarifikasi (tabayyun) sebagai berikut:

  1. Secara logika, tentunya kami mustahil melakukan tindakan memata-matai masjid, sebab hal itu merupakan tindakan negatif yang bertentangan dengan semangat kami untuk melindungi semua rumah ibadah dan khususnya menjaga kehormatan masjid.  Sikap kami untuk menjaga kehormatan dan kesucian masjid adalah sejalan dengan semangat Partai kami memilih Bapak H.M.Jusuf Kalla (Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia) menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai Calon Presiden yang kami usung.
  1. Kami bukanlah institusi yang memiliki aparat intel.  Kami adalah partai yang hanya beranggotakan rakyat biasa, kaum marhaen, yang tidak ada sama sekali kaitan dengan lembaga-lembaga intelejen seperti dimiliki oleh TNI dan POLRI.   Justru sebaliknya Partai kami pernah mengalami perlakuan dimata-matai oleh intel di era Orde Baru, yang mendorong kami untuk bangkit menumbangkan Orde Baru.
  1. Bahwa dugaan akan adanya masjid yang berpotensi menjadi sumber fitnah, hal itu sejak zaman Rasulullah SAW sudah diperingatkan dalam Surah Al-Tawbah ayat 107,

 

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mu’min), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mu’min serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). – (Q.S.al-Tawbah [9]: 107).

  1. Maka misi kita bersama ialah memelihara agar semua masjid terhindar dari perilaku orang-orang munafiq yang memanfaatkan masjid untuk tujuan memfitnah dan memecah belah umat seperti yang diperingatkan dalam firman Allah SWT di atas.  Sejalan dengan itulah maksud PDI Perjuangan agar masjid tetap sebagai rumah badah yang suci dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu sebaga sumber perpecahan umat, dan agar semua masjid tetap berfungsi sebagai pusat pencerahan dan pelaksanaan Islam Rahmatan Lil-alamin.

 

Jakarta, 2 Juni 2014 M / 4  Sya`ban 1435 H.

TTD

 

 

 

Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia

PENDIDIKAN BERBASIS AKHLAK

Menyambut hari Pendidikan Tanggal 2 Mei 2014, berikut dikutipkan satu pasal dari buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA,  h. 326-328 (dari 401 halaman), karya Prof. Dr.H.Hamka Haq, MA. 

 

Pendidikan Berbasis Akhlak

Adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, ketika pendidikan dipahami sebagai wadah untuk semata-mata mencetak generasi yang cerdas dan pintar dengan segudang ilmu pengetahuan yang dikuasainya.  Dengan paham demikian, hampir semua lembaga pendidikan menjadi lembaga pengajaran yang bertumpu pada pengasaan otak dengan mengabaikan penghalusan budi pekerti di kalangan anak didik.  Maka, lahirlah kemudian generasi yang cerdas dan pintar dengan budi pekerti yang kasar dan garang, memiliki batin yang hampa dan hati nurani yang gersang.  Hal tersebut ditandai dengan semakin seringnya terjadi tindak kejahatan di lingkungan lembaga pendidikan, mulai dari tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa, pembunuhan, kebebasan seks, narkoba, penganiayaan terhadap guru dan dosen, sampai  pembakaran kampus.

Hati siapa yang tidak tersentak ketika mendengar dan membaca berita tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi di sebuah sekolah tinggi calon pemimpin, atau di perguruan tinggi calon teknokrat, birokrat, dan sastrawan; apalagi jika sekolah dan perguruan tingginya menyandang nama agama tertentu.  Peristiwa seperti itu sebenarnya sudah banyak diberitakan pada masa-masa lalu, terutama ketika masa pengenalan kampus di sejumlah Perguruan Tinggi.  Kita pun terhadang oleh pertanyaan, quo vadis?, mau kemana pendidikan kita?  Kalau di suatu saat pernah diberitakan bahwa kualitas pendidikan bangsa Indonesia masih menempati urutan  papan bawah, maka lengkaplah sudah keterpurukan itu dengan maraknya peristiwa kekerasan dan amoral di kampus, karena hal itu jelas membunuh seluruh karakter yang masih tersisa pada bangsa kita.

Ironisnya, bahwa pendidikan sebagai lembaga yang berfungsi melahirkan generasi bangsa yang beradab untuk membangun peradaban, ternyata sering menampilkan adegan kekerasan dan pembunuhan primitif.  Padahal, dalam sejarah kemanusiaan, pembunuhan selalu dinilai sebagai kebiadaban.  Dalam dunia moderen, hukuman mati pun yang sebenarnya legal secara hukum, sudah digugat oleh aktifis hak asasi, sebagai bukti bahwa dunia moderen sudah tidak menghendaki berlakunya tindakan yang menghilangkan nyawa sesama manusia.  Hal ini pertanda bahwa komunitas dunia yang beradab, sangat menghargai jiwa atau nyawa seorang manusia, termasuk seorang narapidana sekalipun.  Sebaliknya, lembaga pendidikan sebagai pilar-pilar modernitas dan intelektualitas semakin sering memperlihatkan perilaku yang tidak beradab itu; suatu hal yang sangat kontras dengan tuntutan peradaban moderen yang menghargai nyawa sesama manusia.

Harapan-harapan indah untuk membangun peradaban sejati, ibaratnya jauh panggan dari api.  Pendidikan yang berfungsi mewariskan kecerdasan, moralitas dan akhlak kepada generasi berikutnya, agar bangsa kita juga tercatat sebagai bangsa yang beradab dan berperadaban, justru sering menjadi ajang penghancuran akhlak, yang sama sekali bertentangan dengan syariah dan ajaran luhur dari semua agama.

Menyikapi tindak kekerasan yang memilukan dan memalukan itu, hampir semua pengelola pendidikan berkelit untuk melepas tanggung jawab.  Mereka menyanyikan “lagu lama” bahwa peristiwa itu terjadi tanpa sepengetahuannya; di luar jadual, di luar kontrol, bahkan di luar jangkauan kita semua.  Malah dengan suara lantang akan mengatakan, bahwa dalam perguruannya itu tak ada kurikulum yang mengajarkan kejahatan.  Memang sangatlah naif, jika ada kurikulum tentang “ilmu kejahatan”.  Justru itu, sebagai lembaga pendidikan seharusnya mereka mempunyai katup pengaman yang melindungi semua insan pendidikan, termasuk pendidik dan peserta didik, dari tindak kejahatan apa pun.  Katup pengaman itu tidak lain ialah moral bersendikan agama dan budaya.

Sebenarnya siswa dan mahasiswa sudah memperoleh pengajaran agama, yang secara kognitif mereka hafal untuk lulus ujian semester, tetapi pengajaran saja tidak cukup untuk membenahi jiwa mereka dengan moral bernilai kemanusiaan.  Memang, pengajaran agama tampak sukses karena tingkat kelulusan peserta ujian cukup menggembirakan, tetapi pendidikan budi pekerti di sisi lain gagal total.  Mereka semakin mudah emosional; terhadap guru dan dosennya mereka membentak dan melawan; terhadap sesamanya ia tidak segan membunuh, terhadap dirinya ia suntikkan racun narkoba, dan saking gilanya ia pun tak segan membakar kampusnya sendiri.

Apa gerangan yang membawa sedemikian runtuhnya moralitas generasi bangsa?  Jawabnya, tiada lain ialah sistem pendidikan yang lebih bersifat pengajaran secara teoretis, termasuk mata pelajaran (studi) agama tu sendiri.  Bidang studi agama dipersamakan dengan bidang studi lainnya, apalagi waktu panyajiannya pun semakin minim, sehingga tidak mampu menanamkan penghayatan akhlak dan budi pekerti pada generasi bangsa.  Hasilnya, anak-anak memang cerdas menghafal dan mengetahui ajaran agamanya, tetapi mereka tidak menghayati nilai-nilai luhur agamanya untuk hidup sebagai warga yang baik di tengah masyarakat.

Apakah kita akan membiarkan moralitas bangsa semakin terpuruk seperti itu? Apakah sudah cukup puas menyaksikan rapor mereka dengan angka-angka yang brilian, indeks prestasinya mencapai nilai cum laude (nilai 4), tetapi dalam waktu yang sama mereka gagal menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan menjadi calon narapidana masa depan?  Kini, persoalannya terpulang kepada kita.  Jika kita masih punya rasa keprihatinan, tentunya hati nurani berteriak: ”hentikanlah semuanya itu”.

Kita adalah kalangan keluarga, ataupun lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sama-sama bertanggung-jawab meluruskan generasi bangsa, melalui iklim pendidikan berbasis akhlak.  Dan yang terpenting dari segalanya ialah membekali mereka agar dapat mengontrol dirinya sendiri, melalui pendidikan akhlak dan pencerdasan keilmuan.   Inilah pendidikan yang dikehendaki bangsa, sesuai dengan firman Tuhan Q.S.al-Mujadalah (58): 11:  “Yarfa` Allah `lladzina amanuw minkum wa `lladzina utuw al-`ilm darajat” (Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan mereka yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat).

PERUSAHAAN DAN BURUH TANPA KEZALIMAN

Memperingati Hari Buruh 1 Mei 2014, hari ini, berikut dipetik satu pasal dari si buku ISLAM RAHMAH untuk BANGSA, karya Prof. Dr.H.Hamka Haq, MA, hal. 311-314 (dari 401 halaman).

 

Ekonomi Tanpa Kezaliman

Ungkapan “sikuat memakan silemah” adalah aksioma hukum rimba sebelum manusia mengenal peradaban.  Namun, hal tersebut terjadi kembali dalam masyarakat moderen, baik dalam skala regional, maupun secara global, yang merambah ke segenap sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi.  Dengan kekuatan ekonomi, pebisnis kapitalis yang berkoalisi dengan penguasa telah banyak mengabaikan nasib orang-orang lemah bahkan telah menzaliminya.  Himbauan-himbauan untuk membantu kaum ekonomi lemah, tak lebih sebagai angin lalu belaka.  Malah, sebaliknya yang terjadi ialah proses pemiskinan secara struktural.

Sebahagian dari masyarakat kita terjebak dalam kemiskinan, pokok persoalannya bukan karena kemalasan, sebab terbukti mereka adalah pekerja, perajin yang tekun dan ulet.  Lihat saja betapa uletnya pedagang kaki lima yang sering diburu dan dikejar-kejar itu.  Betapa bersemangatnya penjual hasil bumi dari desa dan pinggir kota, yang sebelum jam lima subuh sudah meramaikan pasar tradisional.  Namun, mereka tetap menjadi miskin adalah karena lebih disebabkan oleh kondisi sosial yang timpang; kurangnya peluang memperoleh modal kerja; adanya watak monopoli orang-orang kuat yang membuat kaum miskin semakin tergantung padanya; belum tumbuhnya budaya mengayomi dari kalangan pengusaha besar; dan yang paling berbahaya ialah keserakahan pengusaha, terutama yang merasa dirinya terlindungi oleh kekuasaan.

Untuk membendung laju ketimpangan itu, kita perlu membangun ekonomi kerakyatan menurut asas kekeluargaan dan kegotong-royongan.  Salah satu upaya konkret di antaranya ialah mengarus-utamakan kemitraan antarpengusaha dan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat.  Kemitraan dan koperasi adalah bangun ekonomi yang cocok dengan masyarakat Indonesia menurut UUD 1945 dan sangat sejalan dengan syariat Islam.  Hal ini karena kemitraan dan koperasi adalah mencerminkan ajaran al-ta`awun dalam arti kebersamaan dan kekeluragaan dalam ekonomi.

Tetapi, upaya menegakkan ekonomi al-ta`awun (kemitraan dan kekeluargaan) ini membutuhkan kebijakan dan langkah berani dari pemerintah.  Atas instruksi pemerintah, para pengusaha besar diharuskan bermitra secara adil dengan sesama pengusaha atau koperasi yang ada di masyarakat, sehingga kerajaan bisnis dapat menjadi rahmat bagi bangsa.  Hal ini perlu dilakukan sebagai satu-satunya jalan untuk meredam kecemburuan sosial.  Tanpa kebijakan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan pastilah diwarnai kezaliman yang memperlebar jurang pemisah antara pengusaha besar yang semakin makmur, pengusaha kecil yang semakin merana dan rakyat kecil yang semakin melarat.

Kepedulian terhadap sesama guna terbangunnya iklim ekonomi yang sehat adalah bahagian dari semangat syariah seperti dianjurkan berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (usaha) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S.Al-Ma’idah [5]: 2).

Tanpa kemitraan dan kebersamaan, seperti yang dipesankan ayat di atas, potensi ekonomi rakyat akan menjadi sia-sia, tak mampu mengangkat kesejahteraan mereka.  Koperasi sebagai badan ekonomi yang melibatkan masyarakat, sebaiknya memainkan peran secara serius untuk kesejahteraan tersebut.  Peran ini memerlukan insan-insan koperasi yang terampil dan profesional, dan yang lebih penting ialah transparan, jujur dan komit pada ekonomi kerakyatan.  Koperasi diharap tidak akan tergoda menjerumuskan masyarakat ke dalam sistem kapitalis.  Seringkali, koperasi yang ketika mencapai puncak kemajuan dan perkembangannya, tiba-tiba lupa akan jati dirinya sebagai milik rakyat, malah berubah menjadi milik pemodal besar.  Sistem yang diterapkan akhirnya menjadi kapitalistik, sehingga koperasi hanya merupakan bangun usaha yang menjadi satelit konglomerat tertentu.  Atau, koperasi hanya menyejahterahkan para pengurusnya kemudian menelantarkan bahkan mungkin menipu para anggotanya.  Hal demikian merupakan sebuah kezaliman baru yang bertentangan dengan konstitusi dan syariah.

Kezaliman lain yang tak kalah dahsyatnya, bahkan lebih parah lagi akan pasti terjadi apabila hubungan antara buruh dan perusahaan menjadi tidak harmonis.  Harmonitas hubungan antar mereka justru menjadi kondisi yang paling menentukan iklim usaha yang sehat, di dalamnya para buruh turut bertanggung jawab untuk mengembangkan prusahaan sumber nafkahnya itu.  Hubungan yang tidak sehat akhirnya melahirkan sejumlah kezaliman, perlakuan secara tidak manusiawi atas buruh dengan upah yang rendah, dengan beban kerja yang melampaui batas, tanpa hak cuti sakit dan hamil, tanpa jaminan kesejahteraan dan tanpa harapan masa depan yang lebih baik.  Lebih fatal lagi, ialah perusahaan secara sewenang-wenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Sebaliknya, adalah sebuah kezaliman pula yang tak dapat dibenarkan  ketika para buruh yang tertindas itu melakukan reaksi yang anarkis, melakukan demonstrasi sebagai jalan pintas menyampaikan tuntutannya, merusak milik-milik perusahaan, melakukan mogok masal, padahal semua itu akan berdampak mematikan lahan hidupnya sendiri.  Semua bentuk kezaliman ini sebenarnya dapat diatasi secara dini, hanya dengan membangun rasa kekeluargaan antara perusahaan dan buruh seperti dipesankan oleh Nabi SAW: “Berilah upah kepada buruh, sebelum keringatnya kering”.[1]  Hadits ini memperingatkan tidak sebatas upah saja, tetapi mencakup segenap hak buruh untuk memperoleh kesejahteraan jasmani-rohani, agar dapat bekerja produktif demi kepentingan bersama.  Itulah hubungan perusahaan  dan buruh  tanpa kezaliman.

 

 

 

 

[1] Lihat dalam Al-Bayhaqiy, Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 19994/1414), Juz VI, h. 120-121

Menebar Ratu Balqis di Nusantara

Menebar Ratu Balqis di Nusantara

Melihat kenyataan bahwa kuota 30 % bagi perempuan untuk anggota legislatif masih sangat sulit terpenuhi, maka hal ini patut direnungkan dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2014.   Untuk itu, sengaja dimuat di blog ini artikel dari buku Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA, Mengabdi Bangsa bersama Presiden Megawati, h. 131-154 dari (400 halaman), dengan maksud membangkitkan semangat kaum perempuan untuk membongkar belenggu tradisi dan paham keagamaan yang menghalangi emansipasi mereka.

Ratu Balqis adalah seorang Ratu di zaman Nabi Sulaiman, Ratu yang kemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an, sebagai pemimpn yang kuat.  Sengaja memilih judul di atas untuk bahagian ini, guna menjawab apakah seorang perempuan berkompeten dan halal memimpin?

Karena terjebak dalam sistem patrilineal Arab, maka isu terpenting bagi sebahagian umat Islam di Indonesia menyangkut pemimpin ialah soal pemimpin perempuan.  Ketika mengunjungi daerah pemilihan legislatif (2004 dahulu), penulis membawa sebuah foster berlatar belakang gambar Ibu Mega.  Sepontan saja, sebahagian yang hadir nyeletuk, menunjukkan resistensi mereka terhadap perempuan jadi Presiden.  Maka penulis pun harus mempersiapkan argumen yang logis, didasari dalil-dalil syariat yang dapat diterima oleh umat Islam, bahwa agama Islam tidak mengharamkan perempuan menjadi pemimpin, karena itu Ibu Mega boleh saja (halal) menjadi Presiden.  Memilih beliau menjadi Presiden bukanlah pekerjaan yang haram, melainkan pekerjaan mulia sebagai salah satu penghargaan terhadap wanita yang pantas menduduki posisi tersebut.

Dalam Al-Qur’an, memang ada ayat yang dipahami sebahagian ulama sebagai dasar kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan.  Namun, persoalannya sangat kontroversial, sehingga memerlukan penafsiran baru, apalagi mengingat kondisi sosial kekinian yang semakin berkembang dengan segala perubahannya di zaman moderen.  Kita simak lebih dahulu ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah memberikan keunggulan (SDM) sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan dengan kemampuan mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S.al-Nisa [4]:  34).

Dalam Ushul Fikih, ayat seperti ini disebut ayat khabariyah (informasi sejarah), yang mengisahkan realitas masa lalu (di zaman Nabi SAW); tidak tergolong ayat insya`iyah (perintah/larangan).  Ayat ini tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki.  Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut menunjukkan hak monopoli itu.  Ayat tersebut justru hanya menginformasikan dua alasan sejarah, mengapa di zaman Nabi SAW laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, yakni: pertama, adanya keunggulan sumber daya (SDM),  yang ketika itu masih didominasi kaum laki-laki pada umumnya.  Kedua,  ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih dikuasai kaum laki-laki, sehingga mereka menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.

Tetapi, dalam perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman, hingga saat ini, ternyata dua alasan penting tersebut juga sudah ada pada kaum perempuan.  Keunggulan SDM berupa kecerdasan tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan dalam situasi dan kondisi lokal tertentu, sering dijumpai perempuan lebih berpotensi dan lebih unggul dari kaum laki-lakinya.  Karena itu, jangan heran jika tak dapat lagi dibendung tampilnya kaum perempuan menjadi pemimpin mereka. Hal itu terjadi, bukan hanya karena kebetulan, tetapi memang sudah saatnya, sudah merupakan kehendak zaman yang ditakdirkan Allah SWT, karena ketika masyarakat membutuhkan pemimpin yang cerdas dan dapat diterima oleh masyarakat luas, ternyata tidak sedikit berasal dari kalangan perempuan.

Demikian pula alasan yang kedua, kemampuan eknomi, kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki.  Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada isteri atau anak perempuan.  Hal ini antara lain karena tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, sehingga pada pundaknyalah keluarga dan orang sekitarnya menggantungkan hidup.  Lebih dari itu telah banyak dijumpai perempuan konglomerat yang menjadi pemilik atau direktris sebuah perusahaan besar, mencontoh Khadijah RA, isteri Nabi SAW yang jadi konglomerat di zamannya. Dalam keadaan demikian, masyarakat tidak keberatan jika dipimpin oleh perempuan.

Dua hal tersebut di atas semakin memperkuat alasan untuk memberi peluang kaum perempuan menjadi pemimpin.  Al-Qu’ran menyebut kaum laki-laki, karena ketika turunnya Al-Qur’an, potensi-potensi kepemimpinan menurut Q.S.al-Nisa [4]: 34 di atas, masih domain kaum laki-laki.  Tetapi kini zaman telah berubah, potensi keunggulan itu pun juga sudah dimiliki kaum perempuan, maka tak ada alasan lagi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin.

Sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa Nabi SAW sendiri telah mengakui dan sangat menghargai kepemimpinan perempuan.  Beliau bahkan pernah bergabung dalam sebuah managemen perusahaan di bawah pimpinan Khadijah RA, perempuan konglomerat termasyhur di jazirah Arab ketika itu.  Nabi Muhammad SAW mustahil melakukan hal ini sekiranya pemimpin perempuan itu haram, karena Mahasuci Allah SWT yang senantiasa melindungi Nabi-Nya dari akhlak yang buruk dan haram.  Dalam buku Sirah Ibn Hisyam disebutkan bahwa Khadijah RA menjadi pemimpin karena dua hal yakni:  (dzat syarf wa mal) memiliki keunggulan SDM (martabat / kecerdasan) dan kekuatan ekonomi.[1]  Dengan begitu, Khadijah telah memenuhi dua syarat utama jadi pemimpin seperti yang disebut dalam Q.S.al-Nisa (4): 34.  Pada akhirnya Khadijah RA, yang dalam literatur sejarah disebut sebagai al-Sayyyidah (Pemimpin Perempuan) itu menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

Selain Khadijah, Aisyah RA selaku isteri Nabi SAW juga telah memainkan peran kepemimpinan.  Beliau pernah menjadi Panglima Perang sepeninggal Rasulullah SAW dalam suatu kemelut politik di zaman Khalifah Ali RA; dan istimewanya pula, beliau menjadi salah satu referensi Hadits dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi pegangan utama kaum Sunni.  Kalau tindakan Aisyah RA menjadi Panglima merupakan pelanggaran yang haram, maka secara otomatis sebahagian besar hadits / sunnah warisan kaum Sunni harus dibongkar dan ditinggalkan, atas prinsip tidak boleh menerima riwayat dari orang yang terang-terangan berbuat haram.  Satu-satunya jalan untuk tetap mengakui kesahihan dan keutuhan sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA ialah mengakui kepemimpinan beliau (perempuan) sebagai perbuatan yang halal.

Berdasarkan sunnah faktual yang tak terbantahkan di atas, yang membuktikan bahwa isteri-isteri Nabi pun, Khadijah dan Aisyah, ternyata pernah menjadi pemimpin, maka ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak perempuan jadi pemimpin.  Tafsir yang paling kuat adalah sunnah dan sejarah, sehingga tafsir wacana apapun yang menolak fakta historis kepemimpinan perempuan adalah sangat tidak realistis dan tak dapat diterima.  Jadi, makna ayat Q.S.al-Nisa (4): 34 itu lebih pada soal syarat pemimpin, yakni keunggulan SDM dan dukungan ekonomi, dua hal yang telah dimiliki pula oleh kaum perempuan.  Karena itu, siapapun yang memiliki dua syarat tersebut, laki-laki atau perempuan semuanya berhak jadi pemimpin menurut ajaran Islam.

Kepemimpian perempuan yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW hanyalah kepemimpinan yang berkuasa absolut seperti dalam sistem pemerintahan monarki.  Itulah sebabnya maka ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa putri Kaisar Persia diangkat menjadi Kaisar di negeri itu, maka beliau menyatakan sebagai berikut: lan yuflih al-qawm wallaw amrahum imraah (tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (negara) nya di bawah (Kaisar) perempuan).[2]

Jadi, kepemimpinan perempuan yang tidak absolut seperti dalam sistem monarki konstitusional, itu tidak dilarang, apalagi dalam konteks republik moderen yang telah membagi kekuasaan menurut trias politika, yakni eksekutif (pemerintahan), yudikatif (kehakiman) dan legislatif (parlemen), semuanya tidak dilarang.  Dengan demikian, perempuan boleh menjadi Presiden, Ketua Mahkamah Agung, atau Ketua Parlemen (DPR), semuanya tidak haram, karena kekuasaannya tidak absolut.  Khusus Presiden, hanya berkuasa pada aspek pemerintahan di bawah kontrol Parlemen dan Kehakiman.  Tapi jika seorang perempuan menghimpun semua kekuasaan pada dirinya, menjabat Presiden sekaligus merangkap Ketua Parlemen dan Mahkamah Agung, apalagi juga menjadi Panglima TNI dan Polri, sehingga ia berkuasa absolut seperti raja dan kaisar di zaman dahulu, itulah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW.

Alasan lain yang sangat mencolok bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam ialah adanya izin  Rasulullah SAW terhadap seorang perempuan bernama Ummu Waraqah untuk menjadi Imam (pemimpin) dalam shalat jamaah di pemukimannya, walaupun ada laki-laki dewasa yang jadi muadzin. Riwayat itu menyebutkan: “wa udzina laha an tuadzdzana laha, wa an ta’umma ahla dariha” (dan diizinkanlah oleh Rasulullah untuk diazankan baginya, dan agar dia memimpin penduduk negerinya dalam shalat fardhu).[3]

Penulis kitab Subul al-Salam bahkan tegas menyatakan:

Hadits ini merupakan dalil atas sahnya perempuan jadi imam (pemimpin) shalat bagi penduduk lingkungannya, meskipun terdapat di antara mereka laki-laki dewasa, karena ternyata dia mempunyai muadzdzin, yang adalah seorang laki-laki dewasa, sebagaimana disebut dalam riwayat tersebut.[4]

Tegasnya, bahwa dalam soal ibadah ritual saja Nabi membolehkan bahkan memerintahkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam soal kehidupan muamalah masyarakat, bangsa dan negara, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.  Dengan kata lain, imam perempuan tidaklah haram, karena imam dalam shalat juga tidak berkuasa absolut, ada muadzin dan ada ma’mum yang bisa mengoreksinya jika sang imam melakukan kekeliruan dan kesalahan.  Mungkin analoginya kurang pas, tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW tidak menutup kesempatan perempuan menjadi imam dan pemimpin dalam arti luas, dengan ketentuan memenuhi syarat, yakni keunggulan SDM dan kemampuan ekonomi.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa mustahil Al-Qur’an menukilkan kisah Ratu Balqis sebagai Ratu (pemimpin) yang kuat dan senang bermusyawarah, yang patut ditiru  andaikata memang pemimpin perempuan itu haram.  Walaupun Al-Qur’an, menyebut Ratu Balqis sebagai pemimpin yang mulanya fujur dan kafir, tetapi Ratu Balqis yang dipuji keberhasilannya memimpin itu pada akhirnya beriman di bawah bimbingan Nabi Sulaiman.  Sebelum beriman saja, kepemimpinan Ratu Balqis disebut Al-Qur’an dapat dicontoh, kuat dan bermusyawarah, apalagi setelah beriman bersama Nabi Sulaiman.  Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur’an, S. al-Naml, [27], antara lain ayat 23:

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.   (Q. S. al-Naml, [27]: 23)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ

Berkata dia (Balqis): “Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)”.  (Q. S. al-Naml, [27]: 32).

Untuk itu, perlu upaya akseleratif untuk melahirkan dan menebar sekian banyak tokoh perempuan semisal Ratu Balqis dan Khadijah isteri Rasulullah SAW di Nusantara, baik sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun sebagai cendekiawan (ilmuwan), pelaku bisnis, TNI – Polri dan lain-lain.  Wallahu A’lam bi al-shawab.

 

[1] Abd al-Malik bin Hisyam, Al-Sirat al-Nabawiyah, (Beyrut:  Dar al-Jayl, 1411 H), Juz II, h. 55.  Juga dalam Muhammad ibn Jarir, Abu Ja`far al-Thabariy, Tarikh al-Thabariy, (Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1407 H), Juz I, h. 521.  Lebih  lengkap hadits dalam Muhammad bin Sa`d, Abu Abdillah al-Bashriy, Al-Thabaqat al-Kubra, (Beyrut: Dar al-Shadir, t.t.), Juz VIII, h. 16. 

[2]Lihat dalam Al-Bukhary, Shahih al-Bukhariy, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaishar (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah,  1987 / 1407), Juz 4, h. 1610.

[3] Lihat dalam Ibn Khuzaymah, Shahih Ibnu Khuzaimah, (Beyrut: al-Maktabat al-Islamiy, 1970 / 1390), Juz III, h. 89, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz III, h. 130, ‘Awnu al-Ma`bud, Juz II, h.212 dan 225, Subul al-Salam, Juz II, h. 35, sebagaimana terhimpun dalam CD Room Al-Maktabat al-Alfiyah li al-Sunnat al-Nabawiyah.

[4] Al-Kahlaniy, Al-San`aniy, Muhammad bin Isma`il, Subul al-Salam , Syarh Bulugh al-Maram,Juz II, h. 35.

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH (Bagian II)

 Pandangan Moderat tentang Aurat

Oleh: Prof.Dr.H.Hamka Haq, MA

Nusrat Bhutto PM Pakistan saat bertemu dgn Hj.Megawati, tanpa cadar dan tanpa jilbab, hanya pakai kerudung

Nusrat Bhutto PM Pakistan saat bertemu dgn Hj.Megawati, tanpa cadar dan tanpa jilbab, hanya pakai kerudung

Bahwa syariah memberi kelonggaran mengenai keharusan menutup aurat di lingkungan keluarga, yakni tidak mencakup kepala, rambut, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, dengan alasan keamanannya di lingkungan keluarga terjamin, sekaligus untuk memudahkan perempuan dalam pekerjaan, karena anggota  badan  tersebut  digunakan dalam pekerjaan sehari‑hari.

Bertolak dari soal keamanan, ada pendapat yang menerapkan hukum analogis (qiyas), bahwa jika seorang perempuan yang sedang berada di suatu lingkungan yang aman, dan memastikan dirinya bebas dari segala gangguan dan ancaman, maka secara analogis batas auratnya dipersamakan dengan batas aurat di lingkungan keluarga.  Berdasarkan analogi inilah, maka di negeri Muslim moderat seperti Mesir, Suriah, Libanon, Palestina, Pakistan dan Malaysia, sejumlah tokoh perempuan Islam, bahkan ibu negara mereka berpakaian di depan umum seperti berada dalam lingkungan keluarga sendiri (tanpa cadar dan tanpa kerudung).

Analogi di atas sejalan dengan analogi mahram (keluarga pendamping) bagi perempuan, yang jika bepergian dalam keadaan aman, menurut sebahagian ulama Syafi`iyah, mahram juga tidak menjadi keharusan baginya (Soal maham, akan dibahas / diposting secara khusus nanti). 

Pada sisi lain, hal yang tak boleh dilupakan ialah adanya perbedaan kultur perempuan antar satu bangsa dengan lainnya.  Kultur perempuan Indonesia misalnya, sangat jauh berbeda dengan perempuan Arab.  Perempuan Arab, terutama di zaman Nabi, pada umumnya tidak sibuk dengan berbagai jenis pekerjaan yang berat.  Sementara perempuan Indonesia, sejak dahulu kala sudah bekerja keras bersama kaum laki‑laki dalam mengurus kehidupan kesehariannya.  Wanita Indonesia turut mencari nafkah di hutan, mencangkul di kebun, membajak di sawah, menjemur ikan di pantai, bekerja keras membuat tahu, tempe, bekerja di kebun teh dan di zaman industri mereka pun menjadi buruh pabrik dan sebagainya.

Dalam fikih, ada ketentuan yang memberi keringanan bagi perempuan yang bekerja berat seperti itu.  Bahwa perempuan pekerja (yang zaman dahulu hanya diperankan oleh budak, tetapi dalam dunia moderen konsep budak telah dihapus) mereka memperoleh kelonggaran dalam soal aurat dengan alasan untuk meringankannya dalam bekerja sehari‑hari.[1]  Para budak pekerja memeroleh keringanan sebenarnya bukan karena statusnya budak, karena Islam tidak menganut ajaran diskriminatif terhadap budak, melainkan keringanan itu diperoleh karena mereka bekerja berat. Dalam suasana bekerja itulah, berlakulah keringanan (rukhshah) pada sebahagian aurat yang tak dapat tertutup secara normal, khususnya aurat `aridhiyah.

Meskipun kasusnya berbeda, karena wanita pekerja sekarang bukan budak, tapi perempuan petani, nelayan, buruh dan wanita pekerja lainnya, urusan mereka jauh lebih berat dan mobilitasnya lebih tinggi.  Maka, menurut  metode qiyas, seyogyanya syariah memberi keringanan kepada mereka, seperti keringanan yang dialami perempuan pekerja (budak) di zaman dahulu.  Mereka tidak secara mutlak harus menutup aurat yang bersifat `aridhiyah (bersifat relatif) yaitu kepala, leher, dua tangannya sampai siku, dan kedua kaki sampai lutut.  Meskipun demikian, mereka pun tetap harus berbusana dalam batas kesopanan, dengan jalan memakai pakaian pada tempatnya.

Dalam metode hukum Islam, terdapat tingkatan hukum berdasarkan tingkat kebaikan atau keburukan sesuatu.   Jika sesuau memliki tingkat kebaikan yang bersifat mutlak, maka hukumnya adalah wajib li dzatih.  Jika tingkat kebaikan yang dikandungnya tidak bersifat mutlak, tapi menjadi penentu bagi kebaikan mutlak, maka hukumnya menjadi wajib lighairih.  Jika kebajikan yang dikandungnya bersifat pelengkap, boleh ada dan boleh tidak, maka hukumnya adalah sunat.  Misalnya sholat wajib, ia menjadi wajib lidzatih, karena ia diwajibkan secara mutlak oleh Tuhan.  Untuk bershalat, diwajibkan memenuhi syarat-syaratnya, salah satu syaratnya ialah menutup aurat, maka menutup aurat itu wajib lighairih.  Untuk memudahkan mengingat sholat, harus ada adzan, maka adzan itu hukumnya sunat.  Karena orang bisa saja bersholat wajib tanpa adzan lagi.

Demikian pula tingkat keburukan sesuatu.  Misalnya perzinaan itu adalah keburukannya bersifat mutlak, karena semua manusia beradab memandangnya buruk, sehingga berzina menjadi haram lidzatih.  Perbuatan buruk yang menjadi pengantar ke perzinaan, ialah membuka aurat, maka memperlihatkan aurat itu haram lighairih.  Karena hanya haram lighairih, maka membuka aurat boleh saja untuk tujuan operasi kedokteran dan medis, dengan kata lain tidak semutlak haramnya zina.  Perbuatan buruk yang relatif dapat atau tidak mengantar ke perzinaan ialah cerita porno, maka cerita porno itu makruh secara juz`iy.  Tapi kalau cerita porno itu sudah berlebihan dan menjadi pengantar ke perzinaan, maka iapun menjadi haram lighairih secara kulliy.

Bertolak dari kerangka metode hukum tersebut, jelas menutup aurat, baik dalam sholat maupun dalam muamalah, bukanlah wajib lidzatih, melainkan hanya wajib lighairih.   Itu pun hukum wajib lighairih – nya berbeda tingkatannya antara aurat dzatiyah yakni alat vital kehormatan (alat kelamin) dengan aurat ‘aridhiyah (rambut, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut) Aurat ‘aridhiyah, pengaruh keburukannya terhadap perziaan dipandang lemah.  Todak pernah kita dengar, orang tergila-gila berzina karena melihat rambut.  Daya tarik wajah ke perzinaan jauh lebih tinggi ketimbang daya tarik rambut, namun wajah pun tidak dipandang aurat dalam sholet dan muamalah.  Berdasarkan itu, maka aurat `aridhiyah, khususnya rambut, di sebahagian besar negeri Muslim, Mesir, Suriah, Libanon, Pakistan, Banglades dan Malaysia, wanita muslimahnya bahkan tokoh dan ibu negaranya tidak harus memakai kerudung apalagi cadar.   Wa ‘Llahu a’lam bi al-shawab.

Jihan Sadat, Isteri Presiden Mesir Anwar Sadat tanpa kerudung, jilbab dan cadar

Jihan Sadat, Isteri Presiden Mesir Anwar Sadat tanpa kerudung, jilbab dan cadar

Tengku Zainab binti Tengku Mohammad Petra, Raja Kelantan dan Permaisuri Agung Raja Malaysia

Tengku Zainab binti Tengku Mohammad Petra, Raja Kelantan dan Permaisuri Agung Raja Malaysia


Khaledah Zia, PM Bangladesh, hanya memakai kerudung longgar, tanpa jilbab dan cadar

Khaledah Zia, PM Bangladesh, hanya memakai kerudung longgar, tanpa jilbab dan cadar


[1]Dengan alasan hajat mempermudah urusan keluarga itu pula maka sebahagian aurat perempuan, tidak dinilai aurat di hadapan mahramnya.   Batas auratnya dipersamakan dengan perempuan pekerja keras (budak di zaman Nabi) untuk mempermudah pekerjaan sehari‑hari.

MANUSIA WAKIL TUHAN DI BUMI

MANUSIA WAKIL TUHAN DI BUMI
(Serial Kuliah Teologi Lingkungan Hidup)

Oleh: Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA.

Banjir memusnahkan ekosistem dan infrastruktur akibat ulah manusia menggunduli hutan

Banjir memusnahkan ekosistem dan infrastruktur akibat ulah manusia menggunduli hutan

Semua agama percaya bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia. Manusia hendaknya berbuat bijaksana dan kebajikan di muka bumi, sejalan dengan tujuan pokok dari semua agama yakni kemaslahatan. Dalam konteks ini, apa pun yang dilakukan oleh manusia untuk kehidupannya tidak boleh berdampak negatif terhadap masyarakat dan alam lingkungannya; menimbulkan penyakit, pencemaran makanan, air minum dan polusi udara misalnya. Tindakan manusia yang tidak mendukung kemaslahatan umum tersebut adalah sebuah kezaliman yang dilarang keras oleh semua agama. Dalam Islam, hal tersebut diperingatkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memperasakan kepada mereka sebahagian (akibat) dari yang mereka perbuat, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S.al-Rum ([30]: 41).

Sebagai Khalifah (Wakil) Tuhan di bumi, manusia harus secara bijak menyeimbangkan perilakunya antara sifat Tuhan sebagai Penguasa dan sifat Tuhan sebagai Pemelihara. Untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kehidupan manusia yang layak dan berperadaban, manusia dituntut untuk mernguasai teknologi, sebab hanya dengan demikian, manusia dapat “menguasai” alam, dalam arti memanfaatkan alam untuk kehdupannya.

Namun, penguasaan teknologi haruslah di bawah kendali kesadaran berbuat baik pada alam, dan sesama manusia berdasarkan sifat Tuhan sebagai Pemelihara alam (Rabbu al-`alamin). Manusia sebagai wakil Tuhan, berperan untuk memelihara dan melestarikan alam, memanfaatkannya untuk semua manusia dan menghindari perilaku yang merusak alam lingkungannya. Hadis Nabi menyebut bahwa manusia butuh secara bersama-sama memperoleh sebesar-besar manfaat dari alam.:

الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

(Manusia berserikat dalam memanfaatkan air, tanah dan api/energi)

Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari alam (air, tanah dan energi) manusia berhajat pada sains dan teknologi. Secara teologis, teknologi berfungsi untuk membawa manusia mensyukuri nikmat Tuhan, sehingga Tuhan akan pasti memenuhi janjiNya untuk meningkatkan manfaat alam bagi manusia:

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.- Q.S.Ibrahim [14]: 7).

Namun, harus dicamkan bahwa tekonologi yang memberi manfaat adalah yang dikendalikan iman (teologi), atau teknologi yang berteologi. Tanpa teologi, teknologi akan menjadi bencana bagi manusia dan alam semesta.

Sisi keimanan yang tak terpisahkan dari sains dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam, adalah bahagian dari fungsi manusia sebagai khalifah Tuhan. Untuk penguasaan sains dan teknologi sebagai pilar peradaban, Al-Qur’an memberikan instruksi iqra’ (bacalah) ayat-ayat Tuhan pada alam semesta ini, melalui sains dan teknologi yang ber-Tuhan,: إقرأ باسم ربك الذى خلق- iqra’ bismi rabbik alladziy khalaq (bacalah dengan nama Tuhan-Mu yag menciptakan – Q.S. a-`Alaq [96]: 1). Selanjutnya untuk mengelola alam semesta, sebagai natural resource, Al-Qur’an menyatakan perlunya eksplorasi alam (taskhir) seperti terdapat dalam ayat:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni`mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Q.S.Luqman [31]: 20)

Maka terkait dengan kedudukan manusia sebagai Khalifah (wakil Tuhan di muka bumi), secara teologis, Al-Qur’an memberikan setidaknya tiga kata kunci, yaitu: khalifah, iqra’ dan tasykhir, masih terdapat lagi sejumlah istilah lain yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai pembangun peradaban di muka bumi.

Dengan semangat “Iqra bismi Rabbik” (iqra’ = pengkajian, Bismi Rabbik= berdasar teologi), maka sains dan teknologi itu sendiri adalah bahagian tak terpisahkan dari iman seseorang dan statusnya sebagai wakil Tuhan. Artinya manusia harus menguasai setinggi-tingginya dan seluas-luasnya sains dan teknologi yang kemudian diberi napas keimanan sehingga menjadilah sumber berkah bagi manusia dan alam sekitarnya, bukan sumber bencana. Tanggung jawab umat beragama di abad sekarang ialah meng-imaniah-kan sains dan teknologi pada semua aspeknya agar terhindar dari proses sekulerisasi dan proses penghancuran alam semesta. Jadi kalau ada istilah islamisasi IPTEK, adalah lebih tepat jika diartikan sebagai penerapan nilai imani dalam pendayagunaan IPTEK, bukan mencari IPTEK yang khas Islam dengan istilah kearab-araban.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa menjelajahi sains dan teknologi, sebagai media menelaah ayat-ayat Tuhan pada alam, dalam arti pemanfaatan dan pemeliharaannya, maka Al-Qur’an yang berbicara tentang alam semesta, menjadi kitab suci yang diberhalakan, bagaikan bahasa mati yang tidak bermanfaat apa-apa; ayat-ayatnya hanya tinggal sebagai teks usang yang kaku dan tak mampu berbicara mengenai solusi kehidupan kekinian manusia. Keimanan pada Al-Qur’an hanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian jika tafsir Al-Qur’an itu sendiri diimplementasikan dengan instrumen sains dan teknologi yang mampu mengelola alam untuk peradaban manusia. Dengan kata lain, Al-Qur’an sebagai sumber keimanan, harus disinergikan dengan sains dan teknologi sebagai media penyampaian pesan-pesan Ilahiyah dalam wujud kesejahteraan konkret bagi umat manusia.

Dampak Teknologi Tanpa Teologi

Untuk mewujudkan hidupnya, manusia memanfaatkan knologi mengelola alam. Namun secara tidak sadar, di samping manfaat positif, terjadi pula dampak negatif dari penggunaan sains dan teknologi yang harus dicermati.
Dampak positif antara lain:
– Industri semakin berkembang sehingga lapangan kerja semakin terbuka luas
– Semakin berkembangnya jenis tanaman yang menjadi bahan baku industry
– Sistem pertanian moderen semakin berkembang diringi peningkatan produksi pangan dan kebutuhan lainnya.

Sedang dampak negatif adalah rusaknya lingkungan alam, sehingga ekosistem kurang menunjang kehidupan manusia, adalah akibat:

- Lahan pertanian rakyat semakin sempit, terdesak oleh berkembangnya pertanian / perkebunan untuk industri
– Banjir dan erosi semakin mudah terjadi akibat penebangan liar / penggundulan hutan.
– Pencemaran air dan tanah terjadi akibat limbah industri
– Terjadinya pemanasan global akibat efek rumah kaca.

Satu di antara dampak negatif yang perlu digaris bawahi di sini ialah efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Hal ini disebabkan oleh eskalasi pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya dari industri yang semakin berkembang yang melampaui batas kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.
Efek rumah kaca ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi yang mengakibatkan perubahan ekstrim pada iklim di bumi. Hal ini akan membawa rusaknya ekosistem, sehingga hutan semakin tidak mampu menyerap karbon dioksida di atmosfer. Terjadinya pemanasan global menyebabkan gunung-gunung es di daerah kutub akan meleleh (mencair) yang menimbulkan naiknya permukaan air laut, sekaligus meningkatkan suhu air laut pula. Jika proses ini terjadi terus-menerus maka tidak mustahil sejumlah pulau tempat pemukiman manusia nanti akan tenggelam. Hal ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia.
Begitulah dahsyatnya dampak negatif dari teknologi yang tidak dikendalikan oleh teologi dan nalar kemaslahatan manusia. Belum lagi kita berbicara betapa dahsyatnya bencana yang ditimbulkan oleh penyalah gunaan bahan kimia menjadi senjata pemusnah masal dan bom nuklir yang mampu membinasakan umat mansia seketika. Tegasnya tanpa teologi, sains dan teknologi hanya akan berakibat bencana dan kebinasaan alam dan manusia. Dua dampak negaif ini telah diisyaratkan Tuhan dalam ayat berikut:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S.al-Baqarah [2]: 30).   Wa `Llahu A`lam bi al-Shawab.

Industri yang tak terkendali akan semakin berdampak pada pemanasan global

Industri yang tak terkendali akan semakin berdampak pada pemanasan global